PinterPolitik.com

“In the anarchic world of international politics, it is better to be Godzilla than Bambi.” – John J. Mearsheimer, “China’s Unpeaceful Rise” (2006)

Mungkin, bagi mereka yang rajin membaca informasi harian di media, judul berita yang membahas mengenai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bukan lagi asupan informasi yang asing. Bukan rahasia umum lagi bahwa presiden AS satu ini dikenal sebagai presiden yang maniac.

Namun, pembaca berita-berita internasional mungkin sadar bahwa situasi geopolitik di antara negara yang dipimpin Trump dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kini tengah memanas. Setelah adu tudingan terkait pandemi virus Corona (Covid-19), perseteruan antara AS dan Tiongkok kini tampaknya semakin mendekati konflik bersenjata dengan adanya kapal-kapal induk AS di Laut China Selatan (LCS) – wilayah laut yang sangat dipertahankan klaim historisnya oleh Tiongkok.

Menanggapi manuver kapal-kapal induk AS di LCS, negara Tirai Bambu yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping pun tidak tinggal diam. Tiongkok bahkan memberi peringatan bahwa situasi dapat memburuk apabila AS tetap berpegang teguh pada manuvernya di LCS itu.

.@SecPompeo discusses the Chinese Communist Party's national security legislation in Hong Kong, its ongoing campaign of repression against Chinese Muslims, its recent escalation of border tensions with India, and its militarization of the South China Sea. pic.twitter.com/xAauMfBiiu

— Department of State (@StateDept) June 22, 2020

“Pertarungan” di antara dua negara besar ini memang telah terjadi lama. Namun, situasi semakin panas ketika Presiden Trump melancarkan Perang Dagang pada beberapa tahun lalu.

Persaingan dua raksasa ini sebenarnya tak hanya berpusar di LCS. Di Indonesia sendiri, persaingan antara AS dan Tiongkok pun mulai terasa.

Sejak Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden pada tahun 2014, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia juga mulai mengarah pada kekuatan Tiongkok yang terus tumbuh. Banyak investasi dan pinjaman infrastruktur disebut-sebut telah diberikan oleh Tiongkok pada pemerintahan Jokowi di Indonesia.

Meski begitu, semakin ke sini, negara Paman Sam sepertinya tidak tinggal diam. Presiden Jokowi sendiri mulai terlihat menjalin hubungan diplomatik yang lebih dekat dengan Trump. AS – dan Jepang – dikabarkan berencana merelokasi pabrik-pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia.

Bahkan, Trump membanggakan pembicaraan telepon mereka di akun Twitter-nya sambil berkicau bahwa AS akan segera mengirimkan bantuan ventilator pada Indonesia. Saking dekatnya hubungan Jokowi-Trump ini, Menteri KoordinatorBidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menganalogikan hubungan mereka bagaikan dua orang yang bersaudara.

Namun, beberapa waktu kemudian, Luhut juga memberikan pernyataan yang terdengar berseberangan dengan pernyataannya terkait Trump. Menko Marves tersebut mengatakan bahwa kekuatan Tiongkok di era kontemporer ini bagaimana pun sulit untuk dihindari.

Dua pernyataan ini seakan menunjukkan bahwa Indonesia terus berada di persimpangan dalam persaingan antara dua negara besar. Mengapa kedua negara ini tampak memperebutkan Indonesia? Apakah mungkin Indonesia bisa terbebas dari dua raksasa ini?

Rebutan Indonesia?

Sebenarnya, alasan mengapa Indonesia berada di persimpangan kedua negara besar ini adalah karena AS maupun Tiongkok membutuhkan negara kepulauan ini. Dalam persaingan ini, bukan tidak mungkin Indonesia dibutuhkan secara strategis.

John J. Mearsheimer – profesor Hubungan Internasional di University of Chicago – setidaknya pernah memperkenalkan sebuah konsep yang disebut sebagai offensive neorealism (neorealisme ofensif). Dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, Mearsheimer menjelaskan bahwa setiap negara besar akan merasa tidak cukup dengan kekuatan yang dimilikinya.

Oleh sebab itu, negara-negara besar akan berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan kekuatan (power) yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh sifat alamiah politik internasional yang tidak pasti dengan banyaknya kekuatan-kekuatan negara lain (anarki).

Negara-negara besar akan berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan kekuatan (power) yang dimilikinya.
Share on X

Inilah mengapa Tiongkok akhirnya merasa perlu untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat menjamin perasaan amannya dalam dinamika dan  anarki hubungan antarnegara. Kekuatan Tiongkok ini terus bertambah dengan pertumbuhan ekonominya yang meningkat pesat.

Bukan tidak mungkin, Indonesia menjadi salah satu negara yang diperlukan Tiongkok untuk memperkuat kekuatannya tersebut. Lagi pula, Indonesia sendiri merupakan negara dengan potensi besar di Asia Tenggara.

Menguatnya Tiongkok ini memunculkan hegemoni kawasan (regional hegemony) baru di Asia setelah sebelumnya banyak dipengaruhi oleh Jepang dan AS. Tentu saja, mengacu pada tulisan Mearsheimer yang berjudul China’s Unpeaceful Rise, AS tidak akan tinggal diam menghadapi kemunculan kekuatan baru Tiongkok.

Oleh sebab itu, AS membutuhkan bantuan negara-negara lain di Asia Timur dan Asia Tenggara guna menghalau kekuatan Tiongkok. Indonesia pun – mengacu pada Mearsheimer dalam tulisan yang berjudul The Gathering Storm – termasuk salah satu negara yang dianggap penting oleh AS.

Pandangan AS yang demikian ini mulai terlihat dari bagaimana Presiden AS Barack Obama memutuskan untuk kembali mengizinkan kerja sama dengan Kopassus meski sebelumnya negara Paman Sam melarangnya karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh satuan tersebut. Keputusan tersebut menyusul adanya keinginan militer Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Tiongkok.

Lantas, apakah harus Indonesia hanya menjadi pion yang diperebutkan oleh dua raksasa ini? Apa potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Indonesia?

Saatnya Indonesia “Memimpin”?

Mungkin, bagi sebagian orang yang muak dengan perseteruan AS dan Tiongkok di Indonesia, sebuah pertanyaan di benak bisa saja timbul. Mengapa Indonesia tidak berdiri sendiri saja tanpa harus terlibat dalam perseteruan dua raksasa ini?

Menariknya, Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul The Gathering Storm telah menunjukkan sedikit mengapa Indonesia penting dalam perseteruan AS dan Tiongkok ini. Salah satu hal yang disebutkan Mearsheimer adalah jalur laut yang dimiliki oleh Indonesia.

Tiongkok sebagai negara yang ingin bangkit dan membangun perekonomiannya pasti membutuhkan sumber-sumber tertentu. Salah satunya adalah minyak yang sebagian besar diimpor dari negara-negara Timur Tengah – atau Asia Barat.

Besarnya kebutuhan ini juga membuat Tiongkok sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan tersebut. Bahkan, negara ini menjadi pengimpor minyak terbesar di dunia.

View this post on Instagram

Kawasan Asia-Pasifik semakin panas nih guys #as #amerika #tiongkok #taiwan #jepang #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 24, 2020 at 6:39pm PDT

Di sinilah Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Tiongkok bisa saja sangat bergantung pada jalur laut yang dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, pada beberapa jalur laut – seperti Selat Malaka dan Selat Lombok, Tiongkok dibayangi oleh beberapa negara lain yang dianggap lebih dekat dengan AS, yakni Singapura dan Australia.

Mengacu pada penjelasan Mearsheimer, bukan tidak mungkin Tiongkok senantiasa membutuhkan jalur laut yang tetap aman dari bayang-bayang negara pro-AS lainnya. Peran inilah yang mungkin dapat diisi oleh Indonesia.

Namun, peran ini juga yang sebenarnya dapat menjadi kekuatan Indonesia dalam menentukan posisi straregisnya yang mandiri. Terlepas dari perseteruan AS dan Tiongkok, posisi geografis ini dapat dimanfaatkan Indonesia demi keuntungannya sendiri.

Mungkin, hal ini pernah dibahas dalam salah satu episode podcast milik Deddy Corbuzier bersama Mardigu Wowiek. Menurut Mardigu, pemerintah Indonesia bisa saja memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara ekonomi.

Meski secara hukum laut internasional bisa saja tidak memungkinkan, Alfred Thayer Mahan menjelaskan bahwa jalur laut semacam ini dapat menjadi kekuatan bagi negara tertentu. Kekuatan ini disebut Mahan sebagai sea power (kekuatan laut).

Mengacu pada konsep milik Mahan ini, negara yang dapat memanfaatkan jalur laut ini – baik secara komersial maupun kontrol dalam perang – dapat memiliki kekuatan tersebut. Dengan kata lain, Indonesia memiliki keuntungan geografis yang memunculkan kekuatan laut tersebut.

Penggunaan kekuatan laut seperti ini pernah digunakan oleh Republik Islam Iran pada tahun 2011-2012. Kala itu, ketegangan negara tersebut dengan AS turut memuncak. Negara Paman Sam tersebut sempat berencana untuk menambahkan sanksi ekonomi pada Iran.

Pada akhirnya, Iran pun mengancam akan menutup Selat Hormuz. Sontak, ancaman tersebut menimbulkan banyak respons dari berbagai negara. Pasalnya, Selat Hormuz sendiri merupakan jalur laut yang menjadi akses bagi suplai minyak dunia.

Berkaca pada kasus Iran ini, bukan tidak mungkin Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan laut yang menjadi kunci perdagangan bagi kawasan Asia-Pasifik. Bagaimana pun, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara lainnya sangat bergantung pada jalur tersebut.

Namun, penggunaan kekuatan serupa oleh pemerintah Indonesia pastinya bukan tanpa reaksi yang timbul dari negara lain. Semua pertimbangan tersebut tentu kembali ke pemerintahan Jokowi ke depannya atas bagaimana memanfaatkan kekuatan laut tersebut. Menarik untuk dinanti bagaimana Indonesia nanti memosisikan diri di tengah LCS yang semakin mendekati krisis. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]apal pesiar MV Caledonian Sky sudah empat kali melayari perairan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kunjungan kempat, membawa 102 wisatawan untuk mengamati burung, kurang mulus lantaran kapal buatan Inggris itu kandas di perairan dangkal. Agar dapat lepas, kapal itu terpaksa ditarik oleh kapal tunda.

Pada saat itulah terjadi perusakan terumbu karang, yang kemudian dipermasalahkan Pemerintah Indonesia. Kerusakan terumbu karang di kawasan wisatawan kesohor itu diperkirakan seluas 13.522 meter persegi, jauh lebih luas dari perkiraan awal 1.600 m2.

Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karliansyah, menyebutkan, informasi bahwa Caledonian Sky sudah empat kali ke perairan Raja Ampat diketahui dari laporan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Sorong, Jhonny Rumbu Silalahi.

Berbicara kepada wartawan di atas kapal navigasi KN Kofiau, yang berlabuh di perairan Raja Ampat, Kaliansyah mengatakan, dalam empat kali  kedatangan itu nakhoda kapal selalu berbeda-beda.

“Nah, yang terakhir ini, kalau dilihat rutenya, dia menyimpang setengah mil dari titik yang diberikan,” katanya, seperti diberitakan detik.com.

Siap Bertanggung Jawab

Setelah mengetahui terjadi kerusakan, otoritas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat langsung berkomunikasi dengan pihak kapal, yang kemudian berjanji akan bertanggung jawab. Mereka bersedia mengganti kerugian, yang berarti, Indonesia dimungkinkan menuntut secara perdata.

“Kita hadir di sini sekali lagi biar tahu persis (keadaan) di lapangan. Kaitannya, persiapan untuk penuntutan ganti rugi. Tentunya data yang kita siapkan, yang kita berikan, harus valid,” katanya.

Tim gabungan dari berbagai instansi, mulai Kemenko Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, hingga organisasi konservasi alam dan kelautan, kembali mengecek kerusakan terumbu karang. Rapat-rapat sudah diadakan yang juga dihadiri tim kuasa hukum Caledonian Sky.

Pemerintah menyiapkan tiga tuntutan. Pertama, pihak kapal bisa dikenai unsur pidana  sesuai undang-undang. Kedua, pihak kapal bisa  dikenai unsur perdata. Ketiga, sanksi administrasi, bisa berupa pencabutan izin. Sistem international maritime jelas, untuk pelanggaran oleh nakhoda bisa dicabut izinnya. Indonesia berhak menutup pelayaran mereka untuk masuk ke wilayah ini.

Mengenai kerusakan terumbu karang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan, berdasarkan data visual yang dilaporkan kawan-kawan di lapangan, tergolong gawat.

Siti Nurbaya, ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, menunjukkan gambar-gambar terumbu karang yang rusak di telepon genggamnya kepada wartawan.

Menurut Menteri KLH, luas terumbu karang yang rusak mencapai 13.522 meter persegi. Dibutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk membuat terumbu karang yang rusak kembali ke keadaan seperti semula. Berdasarkan catatan Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, kawasan terumbu karang yang rusak terdapat di delapan genus (jenis), di antaranya, acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Kasus Lain, Pencemaran

Kasus perusakan dan pencemaran laut di perairan Indonesia sering terjadi. Di antaranya, pencemaran laut Timor NTT akibat meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor, pada 21 Agustus 2009.

Seperti diberitakan, Muh Hatta, koordinator nelayan asal Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Senin (22/8/2016), mengatakan,  sepekan setelah kasus ledakan kilang minyak tersebut, dia beberapa kali melihat pesawat milik Australia berwarna merah menyemprotkan cairan di atas Laut Timor.

“Saat itu kami berada di titik koordinat 124 derajat Bujur Timur dan 35 derajat Lintang Selatan di sekitar perairan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Kami melihat pesawat dari Australia menyemprotkan cairan di atas gumpalan minyak di wilayah perairan Kolbano,” katanya.

Ketua Tim Advokasi Petani Rumput Laut NTT, Ferdi Tanoni, mengatakan, Pemerintah Federal Australia harus ikut bertanggung jawab atas kasus pencemaran minyak di Laut Timor itu.

“Australia tidak bisa lepas tangan dalam kasus ini karena sejumlah saksi mata melihat pesawat Australia terbang rendah di atas Laut Timor sambil menyemprotkan cairan di atas gumpalan minyak tersebut,” ucap Ferdi, yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB).

Berkembangnya industri minyak dunia disusul ramainya lalu lintas tanker yang mengangkut produk-produk minyak dari negara produsen ke berbagai negara mengakibatkan kecelakaan di laut tak bisa dihindarkan. Tumpahan minyak  mengapung di atas permukaan laut dan akhirnya terbawa arus ke pantai.

Beberapa contoh kecelakaan kapal di lautan yang menjadi sorotan dunia,  kasus  Torrey Canyon di lepas pantai Inggris pada 1967, yang mengakibatkan 100.000 burung mati. Kecelakaan Showamaru di Selat Malaka pada 1975 dan kasus Amoco Cadiz di lepas pantai Prancis, pada 1978.

Lainnya, kasus tumpahan minyak yang merusak dan mencemarkan lingkungan di Teluk Meksiko, Louisiana, Amerika Serikat oleh perusahaan minyak Inggris British Petroleum, pada 2010. Dalam kasus tersebut, BP diminta mengganti kerugian atas seluruh kerusakan yang timbul berikut seluruh biaya operasional untuk membersihkan minyak.

Penyebab kecelakaan tanker adalah kebocoran lambung, kandas, ledakan, kebakaran, dan tabrakan. Beberapa kasus di perairan Selat Malaka karena perairan dangkal yang dilewati kapal bermuatan penuh.

Tercatat beberapa kasus kecelakaan besar di dunia, antara lain, pada 19 Juli 1979 tanker Atlantic Empress bocor di perairan Tobago, setelah tabrakan dengan tankerl Aegean Captain di tengah hujan deras,  yang menumpahkan minyak  287.000 ton ke laut. Kemudian,  kasus terbakarnya kapal Haven pada 1991 di perairan Genoa, Italia, yang menumpahkan minyak  144.000 ton.

Pencemaran minyak di laut membawa dampak luas terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tumpahan minyak berbahaya bagi kehidupan burung laut yang suka berenang di atas permukaan air. Mangrove dan daerah air payau juga rusak. Mikro-organisme yang terkena pencemaran akan segera menghancurkan ikatan organik minyak, sehingga banyak daerah pantai yang terkena ceceran minyak secara berat, dan baru dapat bersih kembali setelah 1 atau 2 tahun.

Memang sumber pencemaran laut tidak hanya tumpahan minyak, tapi juga logam berat (benda padat atau cair). Logam berat, seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), kromium (Cr), seng (Zn), dan nikel (Ni), adalah bentuk materi anorganik yang sering menimbulkan berbagai permasalahan cukup serius di perairan. Penyebab terjadinya pencemaran logam berat di perairan, biasanya berasal dari masukan air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan pertambangan.

Ingat tragedi Minamata, dari tahun 1953 sampai 1975, yang menyebabkan banyak warga tewas akibat terpapar merkuri. Ketika itu, salah satu industri kimia  menggunakan merkuri khlorida (HgCl2) sebagai katalisator dalam memproduksi acetaldehyde sintesis. Setiap memproduksi satu ton acetaldehyde menghasilkan limbah antara 30-100 gr merkuri  dalam bentuk methyl mercury (CH3Hg) yang dibuang ke laut Teluk Minamata.

Pencemaran sampah plastik di laut lepas juga menjadi masalah global. Menurut data, 80 persen sampah di laut adalah plastik, komponen yang terakumulasi sejak akhir Perang Dunia II.  Plastik di laut berbahaya untuk satwa liar dan perikanan. Organisme perairan dapat terancam akibat terbelit atau memakan sampah plastik.

Dalam kasus kerusakan terumbu karang, menurut Dr. Nerilie Abrahams dari Universitas Nasional Australia, juga tidak terlepas dari keasaman laut. Jumlah karbon dioksida yang dipompakan ke atmosfer memperburuk keasaman laut. Bahayanya, terumbu karang akan hancur dan larut oleh keasaman laut.

Sebagai negara kepulauan yang diapit oleh dua benua, menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan transportasi antarnegara. Banyak kapal pengangkut minyak dan  kargo barang yang melintasi perairan Indonesia, yang menyebabkan negara kita  rentan terhadap polusi laut.

Ditambah posisi sebagai penghasil minyak bumi, dan beberapa perairan dan pelabuhan Indonesia dijadikan sebagai terminal bongkar-muat minyak bumi serta lokasi bangunan pengeboran lepas pantai,  dapat menambah risiko tercemarnya perairan Indonesia.

Etika Bumi

Membedah kasus perusakan dan pencemaran lingkungan (termasuk perairan laut), ada baiknya kita mengingat  akan pandangan filsuf dan pakar mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem.

Peter Singer, Profesor Bioetika di Universitas Princeton dan pakar James Rachel menyampaikan pembelaannya akan kepentingan  dan kelangsungan hidup semua spesies di bumi, karena sama-sama mempunyai hak hidup yang sama dan pantas mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sama.

Peter Singer mendasarkan teorinya pada prinsip moral perlakuan yang sama dalam kepentingan. Perlakuan yang sama dalam relasi antara manusia didasarkan pada  pertimbangan bahwa manusia mempunyai kepentingan yang sama.

Aldo Leopold, ilmuwan Amerika yang berpengaruh dan penulis buku terkenal A Sand County Almanac, lebih dari 2 juta kopi  terjual sejak dirilis pada 1949, menekankan  pentingnya keutuhan ciptaan dan bahwa setiap ciptaan merupakan bagian integral dari komunitas kehidupan.

Bumi dan segala isinya adalah subyek moral yang harus dihargai, tidak hanya alat dan obyek yang bisa dimanfaatkan manusia sesuka hati, karena bumi  bernilai pada dirinya sendiri. Teori etika bumi menekankan bahwa keutuhan seluruh makhluk ciptaan tidak  bertentangan dengan kepentingan masing-masing ciptaan.

Pengelola Kapal Patut Diapresiasi

Dalam kasus kandasnya Caledonian Sky di perairan Raja Ampat hingga terjadinya kerusakan terumbu karang, kita mengapresiasi kesiapan pihak pengelola kapal untuk bertanggung jawab. Hal itu mengisyaratkan bagi mereka perihal kelestarian lingkungan juga sangat penting.

Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah kita mengejar pertanggungjawaban tersebut, sebagai bagian dari kewajibannya untuk memenuhi etika bumi, dalam bentuk yang mungkin sederhana, yakni memberikan ganti rugi untuk memperbaiki kembali kondisi yang rusak ke bentuk semula, supaya tetap dapat dinikmati oleh pihak lain.

Tentu penyelesaian tersebut sesuai koridor hukum, di antaranya, Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Indonesia sudah meratifikasi  United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. Pasal 192 UNCLOS menjelaskan “Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.” Negara-negara dimaksud aalah yang suah meratifikasi konvensi UNCLOS.

Pada saat yang sama, pemerintah pun, terutama otoritas langsung yang membawahi perairan Raja Ampat hendaknya lebih luas menegakkan peraturan dalam mengelola objek wisata dunia tersebut. Misalnya, tidak sampai membiarkan kapal mana pun untuk memasuki perairan dangkal, yang menjadi habitat bagi keanekaan sumber hayati, termasuk terumbu karang.

Kasus kandasnya kapal pesiar di perairan Raja Ampat mengingatkan kita pada etika bumi, yang sepatutnya pula dipatuhi. Penyelesaian yang sama-sama menyenangkan kedua belah pihak dapat menjadi “patron” dalam menyelesaikan perkara serupa di kemudian hari. (Berbagai sumber/E19)