PinterPolitik.com

“Swervin’ them potholes” – Drake, “What’s Next” (2021)

Siapa yang tidak tahu dengan franchise film Fast & Furious (2001-sekarang)? Franchise satu ini mungkin merupakan film-film favorit bagi para penggemar dunia otomotif dan balapan mobil.

Meski dalam setiap serinya memiliki alur yang berbeda-beda – bahkan termasuk alur aksi mata-mata, Fast & Furious tetap bertahan dengan dunianya yang dipenuhi dengan mobil-mobil kencang.

Seri-seri film tersebut pun mengambil sejumlah negara di luar Amerika Serikat (AS) sebagai setting-nya – mulai dari Jepang hingga Brasil. Untung saja, bukan Indonesia yang diambil sebagai salah satu setting-nya – khususnya di wilayah seperti Provinsi Lampung.

Bagaimana tidak? Bila mereka mengambil Lampung sebagai lokasi syutingnya, bukan tidak mungkin, franchise film ini malah berubah arah. Bukan lagi fast dan furious, melainkan bisa saja menjadi ghast (mengejutkan) dan – akhirnya – furious (marah-marah) juga.

Mungkin, itulah yang dirasakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 5 Mei 2023, lalu mengunjungi Provinsi Lampung. Dengan menggunakan mobil kepresidenan, Jokowi harus melalui jalan-jalan yang kondisinya rusak dan, jelas, tidak memadai.

Namun, kunjungan Jokowi yang disebut-sebut semacam prank bagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ini dilakukan setelah sebuah video dari TikToker bernama Bima Yudho Saputro (@awbimaxreborn) viral di banyak platform media sosial (medsos).

Di video itu, Bima memang mengeluhkan infrastruktur Lampung yang begitu kurang memadai – khususnya kondisi aspal jalannya. Selain video Bima, sempat viral juga video yang memperlihatkan begitu banyaknya lubang di jalanan Lampung.

Menanggapi viralnya video-video ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa Presiden Jokowi akan mengunjungi Lampung pada Rabu, 3 Mei. Sontak saja, pemerintah Lampung langsung memperbaiki sejumlah ruas jalan.

Namun, usai perbaikan jalan dilakukan, Jokowi menunda agenda kunjungannya menjadi Jumat, 5 Mei 2023. Ini seolah-olah Jokowi ingin “mengerjai” Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Sebenarnya, kritik yang tersebar di medsos bukanlah hal yang baru – bahkan termasuk kritik yang diperuntukkan bagi pemerintah pusat. Namun, mengapa giliran persoalan kritik kepada Pemprov Lampung yang ramai membuat Jokowi sampai harus terjun langsung? Mungkinkah ada konsekuensi lanjutan dari kunjungan ini?

Jokowi Sedang Caper?

Cara Jokowi “menge-prank” Arinal memang bisa mendapatkan banyak jempol dari para warganet. Banyak dari warganet bahkan mulai melaporkan kondisi-kondisi di daerah mereka masing-masing melihat apa yang Jokowi lakukan di Lampung.

Perhatian media – baik medsos maupun media konvensional – sebagian besar mengarah kepada kunjungan Jokowi tersebut. Di media massa, misalnya, pernyataan Jokowi mengenai pentingnya infrastruktur – khususnya jalan – menjadi pemberitaan akhir-akhir ini.

Sementara, di medsos, banyak video beredar ketika Jokowi dan rombongannya melewati jalanan yang rusak tersebut. Bahkan, banyak akun di medsos membuat meme dari peristiwa tersebut.

Tentu, perhatian besar publik kepada Jokowi akibat peristiwa di Lampung ini memiliki konsekuensi yang lebih lanjut. Singkatnya, perhatian bisa ditransformasikan menjadi modal politik.

Setidaknya, asumsi itulah yang dijelaskan oleh Norbert Merkovity dalam tulisannya yang berjudul Introduction to Attention-based Politics. Merkovity menjelaskan bahwa komunikasi politik bertujuan untuk menjadikan aktor politik sebagai pusat perhatian (center of attention) yang bisa jadi modal besar bagi aktor tersebut.

Salah satu contohnya adalah Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2016 silam, Trump mampu memanfaatkan status selebriti dan miliardernya guna menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian publik.

Berbagai pernyataan kontroversial Trump membuat medsos menjadi tempat berdebat dan bergosip mengenai dirinya. Entah sengaja atau tidak sengaja, Trump telah melakukan apa yang disebut sebagai self-mediatization.

Lantas, bagaimana dengan apa yang dilakukan Jokowi? Bukan tidak mungkin, Jokowi kini melakukan hal yang serupa – yakni membuat media memperhatikan apa yang sang presiden lakukan dan katakan.

Apalagi, akhir-akhir ini, perhatian media kepada Jokowi bukanlah hanya persoalan Lampung, melainkan juga dalam persoalan Pilpres 2024. Keputusan Jokowi untuk berkumpul dengan koalisi partai politiknya (parpol) di Istana beberapa waktu lalu, misalnya, masih menjadi buah bibir di media.

Belum lagi, drama turut tercipta dari pertemuan yang tidak menyertakan Partai NasDem di dalamnya – padahal jelas parpol yang dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Surya Paloh itu adalah bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Namun, apa yang membedakan apa yang dilakukan Jokowi dan apa yang dilakukan Trump adalah momennya. Bila Trump melakukan self-mediatization kala kampanye Pilpres AS 2016, Jokowi melakukannya di akhir periode keduanya.

Lantas, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya pun kemudian muncul. Bila Jokowi sudah di akhir periode pemerintahannya, mengapa sang presiden repot-repot menjadikan dirinya center of attention? Mungkinkah Jokowi memiliki kepentingan lain di balik upaya cari perhatiannya (caper) ini?

Siapa Bilang Jokowi “Bebek Lumpuh”?

Seperti yang dijelaskan oleh Merkovity, dengan menjadi pusat perhatian, politisi dapat memperoleh modal politik. Bukan tidak mungkin, Jokowi kini tengah mengumpulkan modal politik untuk kepentingan tertentu.

Apa yang Merkovity jelaskan dalam tulisannya sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam bukunya yang berjudul Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Bourdieu setidaknya memperkenalkan empat jenis modal dalam politik, yakni modal ekonomi (uang dan properti), modal kultural (produk kultural), modal sosial (jaringan dan relasi), dan modal simbolis (legitimasi).

Bukan tidak mungkin, upaya caper ala Jokowi ini membuat modal simbolisnya terakumulasi kembali. Dengan begitu, kepercayaan (trust) dari publik kembali didapatkan untuk mempengaruhi dinamika politik.

Citra Jokowi sebagai politisi yang memperbaiki keadaan, misalnya, sudah dilakukan Jokowi sejak berkampanye di Pilpres 2014. Mantan Wali Kota Solo tersebut tampil di media dengan blusukan-nya guna menyelesaikan persoalan-persoalan secara langsung.

Hal yang sama bisa saja kini tengah dilakukan oleh Jokowi. Citra Jokowi sebagai politisi fixer kembali disajikan dalam diskursus politik menjelang akhir periode kedua pemerintahannya.

Namun, apa tujuannya? Jokowi bukanlah sosok yang bisa maju kembali di pilpres-pilpres berikutnya. 

Jawaban yang memungkinkan adalah justru karena masa jabatan Jokowi segera berakhir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa presiden di akhir masa jabatannya selalu mendapatkan status “bebek lumpuh” atau “lame duck” – ditandai dengan melemahnya pengaruh sang presiden di antara entitas-entitas politik lainnya.

Bukan tidak mungkin, melalui “prank” di Lampung, Jokowi tengah membangun modal simbolis yang nantinya bisa ditransformasikan menjadi pengaruh politik guna menghindari status “bebek lumpuh” tersebut.

Di tengah diskursus Pilpres 2024, nama Jokowi justru semakin kencang dibicarakan. Bukan sebagai calon presiden (capres), mantan Wali Kota Solo tersebut menjadi ramai namanya akibat manuver-manuver yang dilakukannya di Pilpres 2024 – misal isu “cawe-cawe” atau dukungan politik tertentu kepada capres-capres potensial yang ada.

Alhasil, Presiden Jokowi memiliki keleluasaan lebih dalam mempengaruhi dinamika elektoral pada tahun politik tersebut. Dalam jangka panjangnya, sang presiden akhirnya mampu menjaga warisan politiknya melalui penerus yang bisa saja dapat dipengaruhi oleh Jokowi. 

Layaknya film-film Fast & Furious yang mana di kisahnya Dominic Toretto mengajari cara balapan kepada Brian O’Conner, Jokowi mungkin sedang berupaya untuk menjadi “mentor” yang bakal ditiru oleh presiden berikutnya yang didukungnya. Ya, semoga saja juga diajarkan cara melaju dan bermanuver tanpa harus terganggu “jalan-jalan berlubang”. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah kehidupan sehari hari” – Najwa Shihab

Beberapa hari lalu viral sebuah video dari TikToker asal Lampung yang kini tinggal di Australia, yakni Bima Yudho Saputro. Tiktoker tersebut mengkritik daerah asalnya lewatvideo yang diunggahnya. Video itu sendiri menampilkan bagaimana Bima mempresentasikan aspek-aspek yang dinilainya membuat Lampung tidak maju.

Menurut Bima, sebab utamanya adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat parah di daerah tersebut. Karena praktik KKN itulah, maka permasalahan yang lain terjadi. Contonhya seperti buruknya infrastruktur, kurangnya kualitas pendidikan hingga mangkraknya beberapa proyek. Salah satu masalah yang paling disorot juga adalah kondisi jalan di daerah tersebut.

Meski mendapat respon negatif dari seorang pengacara bernama Gindha Anshori, yang melaporkan pemuda tersebut atas penggunaan kata “Dajjal” di videonya, mayoritas orang justru mendukung pemuda itu. Mereka bahkan memujinya karena berani  menyuarakan protes. Bahkan, warga Lampung pun beramai ramai menyuarakan protes dan kritik mereka, terutama soal buruknya kondisi jalan di provinsi tersebut. 

Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terbatas di aplikasi TikTok saja. Aplikasi lain seperti Instagram dan Twitter juga banyak menjadi corong suara bagi masyarakat. Selain kasus Bima, kasus lain seperti pembunuhan Brigadir Joshua, hingga penganiayaan David Ozora dan kasus korupsi pegawai pajak dan kemenkeu bisa dibawa ke tahap selanjutnya, karena peran media sosial dan warganet di dalamnya.

Maka bisakah kita katakan kalau aplikasi media sosial seperti TikTok dapat menjadi penyalur aspirasi dan keadilan alternatif bagi masyarakat? Dan apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Citizen Journalism

Berkembangnya media sosial dan smartphone membuat setiap orang tidak hanya semakin mudah mendapat informasi, tapi juga berpartisipasi dalam pembuatan informasi. Hal ini bisa dilakukan secara bebas dengan mengunggah suatu konten, baik berupa artikel, foto atau video, yang bisa disebut sebagai user-generated content (UGC). Kebebasan inilah yang mendorong terciptanya sebuah konsep yang disebut citizen journalism atau jurnalisme warga.

Citizen journalism sendiri didefinisikan oleh Courtney C. Radsch sebagai “suatu bentuk alternatif dari pengumpulan dan pelaporan berita di luar arus utama (mainstream)”. Sementara menurut Jay Rosen, definisi dari Citizen Journalism adalah “ ketika orang-orang yang sebelumnya adalah penonton menggunakan alat pers mereka untuk saling menginformasikan”. Istilah ini merujuk pada kegiatan penyebaran informasi yang biasa dilakukan oleh warga biasa lewat aplikasi media sosial di gadget mereka. 

Praktik ini telah lama dilakukan oleh masyarakat dalam melaporkan dan menyuarakan terkait peristiwa atau masalah tertentu. Contohnya adalah ketika peristiwa Euromaidan di Ukraina, atau kampanye Black Lives Matter beberapa tahun belakangan ini. Selain melaporkan, banyak masyarakat yang juga ikut menganalisis dan memberikan opini mereka terkait peristiwa tersebut. 

Citizen journalism bisa tumbuh subur dan banyak dilakukan apabila akses informasi dari luar ke peristiwa tersebut terbatas, salah satunya apabila media utama mendapat pengekangan dari pihak pemerintah. Contohnya adalah peran microblog Twitter selama protes pemilu di Iran pada tahun 2009, yang disebabkan karena adanya larangan untuk meliput bagi wartawan asing.

Konsep ini tentunya membawa dampak positif karena bisa menjadi alternatif dari arus media utama yang mungkin saja tidak objektif dan terdapat kesalahan dalam pemberitaan mereka. Sehingga, dengan adanya citizen journalism bisa mendorong terciptanya second opinion untuk menunjukkan hal sebenarnya terkait permasalahan yang sedang dibahas. 

Meski terdapat beberapa dampak positif, akan tetapi keberadaan citizen journalism hanya terbatas sebagai alternatif, dan tidak akan pernah bisa menggeser peran media utama. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kekurangan dan keraguan dalam berita yang disampaikan. Lantas, apa saja kekurangan dari citizen journalism? Kenapa perannya hanya sebatas dalam peran alternatif saja?

Kurang Kredibel?

Jika merefleksikan pandangan citizen journalism  pada kasus viralnya opini online Bima Yudho Saputro, kita bisa saja mengasumsikan bahwa ini adalah salah satu indikasi bahwa dalam beberapa tahun mendatang sepertinya akan terjadi “revolusi” perolehan informasi masyarakat, khususnya di ruang lingkup media sosial.

Namun, tidak dipungkiri bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dari sebuah berita atau informasi yang kita dapatkan adalah kebenaran data yang disampaikan. Karena data-data tersebut akan menjadi dasar pengembangan opini nantinya. Maka, diperlukan sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya dalam penyampaian sebuah informasi.

Sayangnya, banyak fenomena yang menunjukkan bahwa dalam praktik citizen journalism terdapat data-data hoaks yang digunakan. Meski bisa diposisikan sebagai sebuah second opinion, tetapi justru banyak informasi dari citizen journalism yang tidak benar atau setidaknya dilebih-lebihkan untuk mendapat atensi besar dari masyarakat. 

Hal tersebut bisa menyesatkan opini masyarakat, karena penggunaan media sosial yang lebih besar dibandingkan media media utama secara langsung. Meski tidak semua konten di media sosial merupakan hoaks, tetapi kecenderungan orang untuk mempercayai berita-berita hoaks di media sosial masih cukup tinggi. 

Menurut Laras Sekasih, seorang dosen psikologi media dari Universitas Indonesia, kecenderungan orang orang untuk mempercayai hoax biasanya disebabkan karena kesamaan opini mereka dengan informasi tersebut. Karena biasanya seseorang telah memiliki pendapat pribadi sebelumnya, maka jika ada berita yang sama dengan opininya, dia tidak akan memeriksa terlebih dahulu soal kebenaran informasinya.

Selain itu, menurutnya faktor keterbatasan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu juga membuat hoax mudah dipercaya, karena tidak menimbulkan sisi kritis dari orang tersebut. Sehingga setiap orang memiliki kemungkinan untuk mempercayai hoax.

Apalagi sikap beberapa orang yang malas untuk membaca berita secara utuh juga bisa menimbulkan mispersepsi terkait informasi tersebut. Judul judul yang “bombastis” kadang membuat orang tersebut merasa sudah cukup memahami persoalan tersebut.

Namun meski begitu, media sosial telah memiliki peran penting bagi terciptanya perubahan di masa kini atau di masa depan. Karena dampak media sosial yang begitu luas akan dengan mudah mempengaruhi opini-opini masyarakat.

Sehingga, apabila terdapat orang orang yang menyuarakan kritik dan permasalahan, di mana mereka sangat mengetahui hal tersebut dan memiliki bukti terkait permasalahan, akan berdampak besar dalam membawa perubahan di daerah mereka. Sehingga, praktik-praktik KKN atau masalah ketidakadilan lainnya dapat diproses lebih lanjut.

Memang terdengar miris, tapi kenyataanya banyak aparat dan pejabat yang lebih takut pada pengaruh di media sosial ketimbang terhadap janji akan tugas dan kewajiban mereka. Setidaknya, masyarakat telah memiliki sedikit harapan untuk bisa mendapat keadilan dan perubahan, meski harus memenuhi “syarat viral” terlebih dahulu.

Namun, seperti quotes Najwa Shihab diatas, bagi masyarakat umum politik hanya tentang bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dapat membawa perubahan bagi hidup mereka, sementara sisanya tidak penting. (R87). 

PinterPolitik.com

“Governments never learn. Only people learn.” – Milton Friedman

Kritik TikToker Bima Yudho Saputro terkait infrastruktur di Lampung menarik atensi luas masyarakat. Banyak pihak merespons positif dan menunjukkan foto dan video jalanan Lampung yang tak beraspal seperti dalam kritik Bima.

Namun, viralnya kritik Bima diiringi dengan upaya pembungkaman. Bima diketahui dilaporkan ke polisi. Tidak hanya itu, ayahnya yang seorang PNS telah dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kediamannya di Lampung juga telah didatangi oleh pihak kepolisian. Ijazah Bima dikabarkan diminta oleh aparat.

Kali ini Bima bersuara perihal apa yang menimpa orang tuanya. Bima yang aman di Australia menyadari orang tuanya lah yang kini terancam. “Di sini yang mengalami ancaman serius itu bukan gue, tapi orang tua gue,” ungkapnya pada 15 April 2023.

Apa yang menimpa Bima memantik perhatian yang lebih luas. Berbagai pesohor negeri ini terlihat memberi dukungan. Pengacara kondang Hotman Paris, misalnya, dengan tegas mengatakan dirinya siap dihubungi.

Ada pula Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta pihak kepolisian tidak melanjutkan laporan terhadap Bima.

“Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota Bapak, baik itu di Polda, Polres, maupun Polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga,” ungkap Sahroni pada 16 April 2023.

Streisand Effect

Semakin viralnya kasus Bima dapat dijelaskan melalui fenomena sosial yang disebut dengan Streisand effect atau efek Streisand. Efek ini juga kerap disebut dengan censorship backfires. Ini adalah fenomena ketika usaha menyensor atau menghapus informasi justru membuatnya tersebar luas, khususnya karena bantuan internet.

Istilah ini diambil dari nama penyanyi Amerika Serikat (AS) Barbra Streisand. Pada 2003, Streisand menggugat fotografer Kenneth Adelman karena menyebarkan foto tampilan pantai yang kebetulan menampilkan rumahnya di Malibu, California, AS.

Adelman bukanlah paparazi, saat itu ia tengah menyediakan lebih dari 12.000 gambar pantai California untuk digunakan para ilmuwan dan peneliti untuk mempelajari erosi pantai.

Yang menarik, sebelum Streisand menggugat Adelman sebesar USD50 juta, foto rumahnya hanya diunggah sebanyak enam kali. Itu pun dua kali oleh pengacara Streisand. Gugatan tersebut kemudian membuat banyak pihak memiliki akses untuk melihat kediaman pribadi Streisand dan membuat foto-foto tersebut viral.

Di situs web Adelman sendiri, foto rumah Streisand telah dilihat lebih dari satu juta kali. Ini belum termasuk pihak-pihak lain, seperti media yang menyebarkan dan mencetaknya berulang kali bahkan sampai sekarang.

Pada 5 Januari 2005, dengan bertolak pada kasus Streisand, jurnalis dan pendiri Techdirt, Mike Masnick untuk pertama kali menggunakan istilah Streisand effect dalam tulisannya Since When Is It Illegal To Just Mention A Trademark Online?.

Justin Parkinson dalam tulisannya The perils of the Streisand effect kemudian memaparkan berbagai fenomena yang menampilkan efek Streisand. Pada 2008, usaha Church of Scientology untuk mendapatkan video pengakuan iman Tom Cruise justru membuatnya tersebar luas.

Lalu pada 2012, Argyll and Bute Council yang melarang Martha Payne, anak berusia sembilan tahun untuk mengambil gambar makanan sekolahnya dan mengunggahnya di blog, justru membuat blog Payne dilihat lebih dari 10 juta kali dan berhasil mengumpulkan dana amal sebesar £130.000.

Negara Latah?

Dengan meyakinkan dapat dikatakan bahwa semakin viralnya kasus Bima adalah Streisand effect. Adanya upaya penyensoran atau pembungkaman atas kritik tersebut justru membuatnya jauh lebih viral, dikenal, dan diperbincangkan.

Tidak hanya pada kasus Bima, berbagai kasus sebelumnya juga menunjukkan Streisand effect. Pada Agustus 2021, misalnya, penghapusan dan pencarian pembuat mural “Jokowi 404: Not Found” di Tangerang, Banten, justru menimbulkan reaksi berantai dengan munculnya mural-mural baru di berbagai tempat. Ada pula lomba mural bertajuk Lomba Mural Dibungkam yang diinisiasi oleh Gejayan Memanggil.

Padahal, apabila pemerintah tidak latah menyikapi kritik-kritik seperti itu, fenomena itu mungkin hanya akan berlalu begitu saja. Masyarakat luas akan membacanya sebagai berita biasa dan mungkin akan menghilang dalam waktu dua minggu.

Chelsea E Manning dalam tulisannya We’re citizens, not subjects. We have the right to criticize government without fear, menyebutkan bahwa dengan semakin terbukanya akses informasi, sudah seharusnya pemerintah menyadari bahwa masyarakat akan semakin mudah bersuara apabila pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Kritik yang disampaikan Bima terhadap infrastruktur di Lampung adalah apa yang dijelaskan oleh Manning. Akses informasi yang luas melalui media sosial telah menjadi media alternatif untuk menyampaikan kritik.

Tidak seharusnya pemerintah bersikap resisten terhadap suara masyarakat. Mereka yang duduk di bangku pemerintahan perlu menyadari posisinya dalam kontrak sosial (social contract).

Eksistensi mereka ada untuk menjamin kehidupan dan keselamatan masyarakat, bukannya justru membungkam ketika masyarakat menuntut haknya yang begitu mendasar. (R53)

PinterPolitik.com

“Kena lo” – @awbimaxreborn, TikToker asal Lampung

Kena lo. Soundbite inilah yang mungkin paling nge-gambar-in situasi yang dialami oleh seorang advokat asal Lampung bernama Ghinda Ansori.

Gimana nggak? Ghinda kini malah jadi bulan-bulanan para netizen setelah melaporkan seorang kreator konten TikTok bernama Bima Yudho Saputro – atau yang lebih akrab dikenal sebagai @awbimaxreborn di TikTok.

Bima sendiri menjadi viral akibat videonya yang mengkritik sejumlah kondisi yang ada di Provinsi Lampung. Menurut Bima dalam presentasinya, beberapa faktor yang menyebabkan Lampung sulit maju adalah infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola yang lemah, dan ketergantungan pada sektor pertanian.

Kalau ditonton nih videonya, sebenarnya apa yang dijabarkan oleh Bima adalah kritik biasa yang berangkat dari keresahan masyarakat Lampung. Tapi, eh, kok malah dilaporkan oleh Ghinda yang dikabarkan bekerja untuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Ya, jelas aja warganet langsung ikut komentar. Akhirnya, banyak tuh netizen yang malah mengrkitik balik Ghinda yang seakan-akan malah mau nge-bungkam kritik-kritik yang diungkapkan oleh Bima.

Padahal nih, mengacu ke tulisan Martina Vukasovic yang berjudul Theorizing Policy Capacity of Stakeholder Organizations, tingkat keberhasilan sektor publik justru ditentukan dari sebanyak apa pihak yang bisa terlibat dalam jalannya pemerintahan.

Ini kenapa kalau semakin banyak yang terlibat dalam kebijakan publik, kebijakan tersebut pun akhirnya bisa semakin mengakomodasi kebutuhan banyak kelompok. Nah, apa yang dijelaskan oleh Bima bisa aja malah bagus dong buat Pak Gubernur – jadi makin tahu problem apa aja yang ada di Lampung.

Lagipula, udah dibilang juga oleh Bima kalau bakal kena lo. Kenanya jadi kena beneran tuh. Sampai-sampai, fitur komen di akun Instagram Pak Arinal langsung dimati-in sesudah Bima viral.

Mbok ya daripada dilaporkan, mending Bima-nya dirangkul buat di-dengerin aspirasi masyarakatnya. Masa iya sampai Bima-nya dapat visa perlindungan dari negara tetangga? Kan, jadi malu juga tuh terkesan “pembungkam kritik” banget.

Yang jelas, pekerjaan rumah (PR) buat pemerintahan Pak Arinal di Lampung ini adalah bagaimana bisa meminimalisir kesalahan yang dilimpahkan masyarakat kepadanya. Coba tuh baca-baca tulisannya R. Kent Waever yang judulnya The Politics of Blame Avoidance. Ada banyak tuh cara-caranya supaya bisa ngurangin tudingan kesalahan dari publik.

Ya, soalnya sih, kalau diam aja dan malah melaporkan Bima, ujung-ujungnya jadi kena beneran lho, Pak. Wah, kena-lo-nya bisa berlipat ganda tuh. Bukan begitu? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasa mulai mengurangi “tradisi” penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan lebih mengupayakan pencegahan.  Pergeseran pendekatan ini bisa saja membuat banyak masyarakat khawatir tentang keperkasaan kinerja KPK dalam menindak koruptor yang senantiasa  memakan uang masyarakat dengan berdalih untuk kepentingan rakyat.

Pada saat ini. sebuah persidangan atas kasus yang melibatkan Bupati non-aktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) beserta pihak-pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Utara yang ikut terjaring OTT KPK masih berjalan dengan  dakwaan dari Jaksa KPK bahwa terdapat Rp 1,3 miliar yang diterima AIM dalam kasus fee proyek Dinas PUPR Lampung Utara.

Terungkap di persidangan pada 22 April 2020 lalu bahwa saksi Direktur RS Handayani mengaku selama tiga tahun beruntun mendapatkan proyek di lingkungan Dinas PUPR Lampung Utara dengan menyerahkan fee sebesar Rp 360 juta. Istri dari Bupati nonaktif Lampung Utara juga mengaku mendapatkan uang Rp 20 juta dari  istri Eks kadis PUPR untuk mendapatkan proyek dari Bupati AIM.  Selain mereka, masih banyak juga pihak-pihak yang mengaku di persidangan bahwa mereka pernah meminta proyek kepada AIM untuk sesuatu paket pekerjaan proyek.

Melihat fakta bahwa permainan fee dalam proyek masih eksis dengan KPK yang sekarang mulai terlihat lesu dalam penindakan penegakan anti korupsi – ditambah dengan tidak adanya penindakan secara progresif dalam pemberantasan koruptor di tahun 2020, malah cenderung ada kemunduran bila dilihat dari upaya KPK yang lebih mengutamakan pencegahan. Adanya UU No. 19 Tahun 2019 bisa jadi cenderung menghambat – seperti adanya permintaan izin sebelum melakukan penangkapan maupun penggeledahan.

Padahal, di Lampung sendiri, masih banyak ada budaya minta-minta proyek di Dinas PUPR sampai di Dinas Pendidikan pun terkena fee. Berdasarkan pengakuan Sekretaris Inspektorat Lampung Utara Gunaido Uthama, beliau mengaku di persidangan diperintah oleh Bupati AIM untuk menyampaikan pesan pelaksanaan proyek fee sebesar 12,5 persen dari kepala sekolah yang melaksanakan pembangunan gedung fisik.

Budaya Fee Proyek

Lantas, bagaimana budaya fee di Provinsi Lampung saat ini? Apakah masih berlanjut? Sebenarnya, terdapat banyak kasus kepala daerah yang menerima uang kotor – diistilahkan dengan fee, tidak terkecuali Lampung.

Dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 akhir, ada lima bupati telah terjaring keperkasaan dari adanya OTT KPK, yakni Bambang Kurniawan (Tanggamus), Mustafa (Lampung Tengah), Zainudin Hasan (Lampung Selatan), Khamami (Mesuji). Dan, kali ini, muncul juga kasus yang melibatkan Agung Ilmu Mangkunegara (Lampung Utara).

Semuanya terkait kasus suap fee proyek. Permasalahan fee proyek seperti ini bisa jadi timbul akibat kurangnya transparansi ke publik sehingga adanya biaya-biaya yang masuk ke dinas maupun pemerintahan tidak bisa diaudit atau dikaji oleh masyarakat dan menimbulkan budaya fee di lingkungan pemerintah.

Ketika pemenang lelang proyek belum diumumkan misalnya, paket proyek sudah diberikan kepada kontraktor yang telah memberi fee kepada kepala daerah. Alhasil, kontraktor pun tidak mau merugi akibat biaya fee yang tinggi sehingga mengurangi ongkos dengan membeli bahan-bahan murah untuk membangun proyek pekerjaan – berujung pada hasil proyek yang cenderung kurang memuaskan.

Fee untuk pimpinan kepala daerah merupakan sebuah praktik yang  mungkin sudah membudaya baik melalui permintaan fee dengan cara halus maupun ada unsur pemaksaan. Fee yang dipatok oleh mereka selaku kepala daerah yang tertangkap KPK di Lampung rata-rata mengambil porsi sekitar 10-20% per proyek pengadaan barang dan jasa.

Jika dianalogikan seperti rumah yang kokoh, rumah tersebut ‘diambil’ pintunya oleh kepala daerah, jendelanya oleh DPRD/Dinas PUPR, dan atapnya oleh kontraktor yang tidak mau merugi akibat patokan harga yang tinggi tadi. Maka dari itu, rumah yang tadinya kokoh menjadi rumah yang buruk dan mudah rapuh.

Modus Suap Pejabat Birokrasi

Berbagai macam modus yang dilakukan oleh kepala daerah dengan sistem birokrasinya – seperti laporan fiktif, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyunatan/pemotongan dana anggaran ganda. Ada pula modus yang sering terjadi, seperti mark-up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, suap, dan gratifikasi.

Adapun modus yang tak lepas dari kasus Bupati Lampung Utara sebagai tersangka suap. AIM diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Perdagangan dan PUPR Lampung Utara. AIM juga diduga menerima hasil suap sebesar Rp 100 miliar dari kurun waktu 2015-2019.

Lemahnya moral dan integritas ditambah pengawasan internal birokrasi yang masih tunduk/takut kepada kepala daerah bisa jadi memunculkan lingkaran setan birokrasi. Hal ini disertai dengan kurangnya pengawasan masyarakat akibat tidak terbukanya informasi dana masuk maupun  keluar/dipakai.

Keterbukaan Informasi?

Keterbukaan informasi yang  tergolong disembunyikan menyebabkan tidak adanya kontrol oleh masyarakat sehingga para pejabat di Lampung cenderung dengan leluasanya memainkan jual beli proyek lelang kepada kalangan kontraktor.

Akses informasi tergolong disembunyikan terutama diproses pelelangan proyek sampai di tentukannya pemenang lelang. Bisa dilihat dengan banyaknya kasus bupati di Lampung yang tertangkap OTT KPK karena adanya dugaan suap antara pejabat birokrasi dengan kontraktor terkait fee proyek.

Masih lemahnya sistem birokrasi di Lampung – apalagi menyangkut persoalan keterbukaan informasi – ditambah mental pejabat kita seakan mudah tergiur uang. Melihat pada kondisi seperti ini, kalangan pejabat birokrasi bisa saja masih meminta uang kepada pihak kontraktor untuk proyek yang ingin dimenangkan.

Hal ini masih menegaskan membudayanya fee terhadap kepala daerah. Modus permintaan fee proyek di lingkaran birokrasi menjadi contoh nyata minimnya integritas sehingga perlu memutus lingkaran tersebut dengan pencegahan serta  penindakan masif dan luar biasa.

Menjadi miris melihatnya jika kejadian fee terus membudaya. Fee proyek menjadi ladang basah untuk mereka yang masih buta akan kekuasaan dan harta. Maka dari itu, diperlukan perbaikan sistem birokrasi – seperti keterbukaan informasi lelang – sehingga adanya pencegahan korupsi.

Jangan Lesu, KPK!

KPK harus tetap mengutamakan OTT dan – bahkan – lebih progresif lagi dalam penindakan korupsi. Jangan sampai nantinya ada persepsi di masyarakat tentang KPK. Komisi antirasuah yang dulu perkasa ternyata menjadi lesu sehingga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Jangan sampai hal itu terjadi, apalagi di Lampung yang sudah bukan hal rahasia lagi bahwa budaya  minta uang feemenghancurkan segalanya, baik dari segi kepercayaan masyarakat, kerugian fasilitas hasil proyek yang diterima masyarakat, maupun kerugian langsung kepada negara.

Oleh karenanya, penulis menyarankan perlu adanya reformasi birokrasi untuk langkah strategis  membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan yang baik serta adanya integritas pembangunan daerah dengan mencegah  suap, gratifikasi, maupun sesuatu yang berbau korupsi sehingga menimbulkan birokrasi bersih, jujur, dan transparan dengan disertai adanya jalinan kerja sama dan integritas bersama KPK.

Dan tidak lupa pula adanya pencegahan melalui prinsip keterbukaan informasi mengenai proyek yang akan dilelang sampai penetapan pemenang tender. Keterbukaan informasi tadi membuat masyarakat dapat  mengontrol  kebijakan pemerintah. Bila perlu, diterapkan juga e-budgeting agar semua orang bisa melihat dana yang masuk dan keluar dari APBD.

Menutup tulisan ini, penulis mau mengangkat kata-kata Lord Acton yang membuat sebuah ungkapan kalimat yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan yang menyebutkan, “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.” Karena Korupsi tergolong kejahatan yang luar biasa, maka perlu perlakuan yang luar biasa juga untuk mencegah dan menindaknya supaya tidak menjadi kanker yang mengerikan bagi jantung bangsa Indonesia.

Tulisan milik Jaya Hasiholan Limbong, Peneliti Pusat Kajian Masyarakat Anti-korupsi dan Hak Asasi Manusia, Universitas Lampung.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.