PinterPolitik.com

Semua orang pasti setuju bahwa lambang selalu memiliki makna tertentu. Terkadang, di balik suatu lambang, terdapat pesan, sejarah, visi, hingga misi yang dimiliki oleh si pemilik lambang tersebut.

Lambang juga menjadi identitas lho bagi si pemilik lambang tersebut. Bahkan, hampir semua bisnis yang sukses kini menggunakan lambang dan logo yang menarik untuk menunjukkan keunikannya masing-masing.

McDonald’s, misalnya, terkenal dengan logonya yang berbentuk huruf “M”. Namun, ternyata, logo itu berasal dari desain salah satu outlet restoran asal Amerika Serikat (AS) – tepatnya di Phoenix, Arizona.

Saking uniknya, logo ini pun muncul lho dalam sebuah film berjudul The Founder (2016) yang mengisahkan sejarah dari restoran yang memiliki rantai toko di hampir seluruh pelosok dunia. Kalau di filmnya sih, Ray Kroc yang kala itu tertarik dengan desain golden arches tersebut menerapkannya di sejumlah outlet McDonald’s.

Mungkin nih, mirip seperti Kroc, Amien Rais juga ingin menerapkan logo atau lambang yang menarik dan mudah diingat untuk partai yang baru didirikannya, yakni Partai Ummat. Dalam saluran YouTube miliknya, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut mengumumkan bahwa partainya akan memiliki lambang berupa perisai hitam dengan bintang kuning keemasan di tengahnya.

Kata Pak Amien sih, lambang baru ini telah didiskusikannya dengan para rekan-rekan pendiri di Partai Ummat. Mirip dengan McDonald’s yang memiliki nama khusus untuk logonya golden arches, Pak Amien pun menjuluki lambang partainya sebagai perisai tauhid.

Tapi nih, kalau diamati kembali, lambang tersebut terlihat mirip dengan salah satu simbol yang ada di Garuda Pancasila, yakni lambang perisai dan bintang yang melambangkan sila pertama. Pak Amien sendiri menyebutkan sendiri sih bahwa lambang ini tidak terlepas dari simbol yang ada di Garuda Pancasila tersebut.

Wah, kalau begitu, partai baru Pak Amien ini bisa dibilang melengkapi warna politik Indonesia bak lambang negara ya. Coba kita lihat partai-partai politik lain. Sebagian dari mereka juga menggunakan lambang-lambang yang ada di Garuda Pancasila lho.

PDIP, misalnya, menggunakan lambang kepala banteng seperti lambang yang dimaknai sebagai sila keempat. Selain PDIP, ada juga PKS yang menggunakan padi seperti lambang Garuda Pancasila yang dimaknai sebagai sila kelima.

Nah, ada juga lho partai yang menggunakan lambang yang dimaknai sebagai sila ketiga, yakni Golkar dan Partai Berkarya yang menggunakan pohon beringin dalam lambang mereka. Berkarya pun juga memasukkan rantai dalam logonya yang juga diilhami sebagai lambang dari sila kedua dalam Pancasila.

Bukan nggak mungkin, dengan logo barunya, Partai Ummat-nya Pak Amien ini melengkapi lambang-lambang Pancasila yang tersebar di partai-partai politik. Hehe. Ya, semoga saja demokrasi Indonesia bisa jadi berwarna juga layaknya Pancasila.

Tapi nih, mungkin nggak ya Partai Ummat ini bisa bersinar layaknya bintang dalam pemilihan-pemilihan umum (Pemilu) mendatang? Soalnya nih, sebagai partai Islam, bukan nggak mungkin Amien harus memikirkan strategi tertentu.

Soal basis suara, misalnya, partai ini bisa aja harus berebut dengan partai-partai Islam lainnya yang sudah lebih dulu berdiri, seperti PKS, PKB, PPP, PBB, PAN, dan sebagainya. Belum lagi, ada juga partai Islam baru yang kemarin dideklarasikan, yakni Masyumi Reborn.

Apalagi nih ya, partai Islam kerap kalah suara dengan partai-partai lain yang bergaris lebih moderat dan nasionalis. Ini menandakan ceruk suara yang udah sedikit harus diperebutkan lagi.

Hmm, kalau gitu, berat uga ya persaingannya. Mampu nggak ya Partai Ummat ini bersinar layaknya lambangnya? Mari kita amati sajalah nanti langkah Pak Amien. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, situasi politik banyak diisi oleh drama tertentu, mulai dari kesedihan dan kekecewaan hingga perayaan dan kemenangan. Arus drama yang mendebarkan ini mungkin bisa sangat terasa bila kita mengamati situasi politik di Amerika Serikat (AS).

Gimana nggak? Beberapa waktu lalu, dunia memberikan fokus dan perhatian pada pesta demokrasi yang berlangsung di negara Paman Sam tersebut. Pemilu kali ini bakal menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepresidenan yang biasa disebut sebagai leader of the free world.

Meski proses penentuan belum sepenuhnya selesai, sejumlah hasil menunjukkan bahwa Joe Biden – calon presiden dari Partai Demokrat AS – disebut keluar sebagai pemenang atas perlombaan yang dilaluinya melawan Presiden Donald Trump. Sorak bahagia pun akhirnya pecah di sejumlah wilayah AS atas kabar ini.

Sejumlah pemimpin dunia juga memberikan ucapan selamat kepada Biden – tidak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui akun Twitter-nya, Jokowi mengunggah foto-fotonya bersama mantan Wakil Presiden AS tersebut sembari menawarkan ketidaksabarannya untuk kerja sama Indonesia-AS yang lebih erat.

Bukan nggak mungkin, kemenangan Biden di AS ini bisa memberi inspirasi untuk calon-calon pemimpin di negara-negara lain. Mungkin, salah satunya adalah mantan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Beberapa waktu lalu, JK dalam sebuah wawancara ditanyai mengenai kemungkinannya untuk maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan nih, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga disandingkan dengan nama-nama kepala pemerintahan yang menyentuh usia 70 tahun ke atas – seperti Biden di AS dan Mahathir Mohamad di Malaysia.

Wah, kira-kira, mungkin nggak ya Pak JK ini maju sebagai capres di tahun 2024 nanti? Kan, seperti Biden, JK juga udah sempat mencoba untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden – seperti pada tahun 2009 silam. Pastinya, dari situ, Ketum PMI ini udah berpengalaman dong.

Kalau misalnya benar akan maju pada tahun 2024 nanti, Pak JK nanti bisa menyusul nama-nama yang masih kuat memimpin sebuah negara meski sudah usia 70 tahun ke atas seperti Biden dan Mahathir. Pak JK dan Biden pun kan usianya nggak beda jauh kan – sama-sama lahir tahun 1942.

Lagipula, ada lho bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang dengan rerata usia yang lebih tua dari sebagian besar populasi. Namanya adalah gerontokrasi – sebuah konsep yang juga pernah disebutkan oleh Plato, seorang filsuf dari Yunani.

Hmm, mungkin gerontokrasi seperti ini bisa kita lihat di dunia anime. Salah satunya adalah anime Naruto. Coba amati saja Hokage Ketiga, Hiruzen Sarutobi. Meski telah lanjut usia dan sudah waktunya pensiun, Sarutobi tetap menjadi hokage lho untuk Desa Konoha.

Tapi nih ya, Sarutobi pun punya momentum tertentu yang dijadikan alasan mengapa ia tetap menjadi hokage di usia yang tua. Sebenarnya, hokage ketiga ini sebelumnya telah memilih Minato Uzumaki sebagai penerusnya.

Namun, karena suatu tragedi, Sarutobi melanjutkan jabatannya sebagai hokage. Lalu, enggak ada juga sosok yang bisa menyaingi Sarutobi waktu itu.

Ini sih bisa dibilang mirip ya dengan situasi di AS dan Malaysia. Biden, misalnya, disebut-sebut terpilih karena bertujuan untuk menghentikan pemerintahan Donald Trump. Sementara, Mahathir terpilih karena terdapat kasus korupsi yang membayangi mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak.

Hmm, kalau dibawa ke kasusnya Pak JK, kira-kira ada momentum apa ya? Lagian, bukan nggak mungkin peluang Ketum PMI ini terbilang kecil.

Dari sisi partai politik, misalnya, Golkar bisa jadi telah didominasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Apalagi, Pak JK dan para loyalisnya disebut sudah nggak menempati posisi penting di partai berlambang beringin itu.

Ya, meski jalur partai politik memiliki peluang yang kecil, bukan nggak mungkin sih Pak JK ini punya modal ekonomi yang bisa ditransformasikan jadi modal politik. Kan, kabarnya, dulu ada sejumlah proyek yang dikaitkan dengan nama beliau. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

“It’s the double entendre monster takin’ haunted constant trips through your conscious. So, be cautious” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal AS

Sebelumnya diberitakan bahwa ada seorang pemuda berinisial HS yang mengancam untuk memenggal kepala Jokowi dalam sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut direkam ketika terjadi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait isu kecurangan Pemilu 2019 beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian akhirnya menangkap pria tersebut dan dikenakan status tersangka atas dugaan makar setelah Tim Jokowi Mania melaporkan HS. Pihak perekam yang terlihat dalam video tersebut juga sedang dicari oleh polisi.

Terkait ancaman pemenggalan tersebut, Moeldoko meminta masyarakat agar menjaga etika dalam bernegara. Kepala Staf Kepresidenan tersebut juga menyatakan bahwa Jokowi sebagai simbol negara tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu.

Senada dengan pernyataan Moeldoko, Wakil Ketua Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Michael Umbas, mengatakan bahwa presiden merupakan simbol negara dan mengimbau pelaku untuk ditindak secara hukum.

Eggi2 pening Aku lihat Kau, giliran ditahan di Polda Metro Jaya dgn Kasus Makar merengek rengek minta Pak Jokowi Presiden RI ke 7 melakukan Intervensi Hukum agar menghubungi Pak Tito Kapolri supaya dibebaskan, benar2 nggak ada malunya selama ini Simbol Negara Kau Hina MERDEKA.

— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) May 15, 2019

Pengancam pun disebut-sebut merupakan pendukung kubu lawan Jokowi dalam Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu tuduhan tersebut datang dari pihak pelapor, yaitu Tim Jokowi Mania, didasarkan pada atribut-atribut yang terlihat.

Guna menampik berbagai tuduhan tersebut, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, juga mengeluarkan pernyataan yang senada dengan Moeldoko dan Umbas. Andre berpendapat bahwa ancaman terhadap presiden sebagai simbol negara tetaplah tidak pantas, terlepas dari arah dukungan politik individu tersebut.

Dengan alasan status presiden sebagai simbol negara ini, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Apakah benar presiden Indonesia merupakan simbol negara? Apa sebenarnya peran presiden sebagai simbol negara?

Simbol Negara?

Status presiden sebagai simbol negara sebelumnya pernah menjadi polemik di masyarakat pada tahun 2015 dan tahun 2018. Polemik tersebut mencuat akibat perdebatan mengenai perlu tidaknya pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait polemik saat itu, Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sendiri menyatakan bahwa jabatan kepresidenan merupakan simbol negara. Oleh sebab itu, JK menambahkan bahwa penghinaan terhadap presiden tidak boleh dilakukan.

Di sisi lain, beberapa pakar hukum dan politisi mengatakan bahwa presiden bukanlah simbol negara karena Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnnya tidak menyatakan bahwa presiden merupakan lambang negara.

Jika kita perhatikan kembali, UUD 1945 memang tidak menjelaskan status presiden sebagai simbol negara Indonesia. Dalam Pasal 36A Bab XV UUD 1945, lambang negara yang disebutkan hanyalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Terlepas dari benar tidaknya status presiden sebagai simbol negara, apa sebenarnya peran presiden sebagai simbol negara? Apakah perannya sebagai simbol negara hanya berkutat pada persoalan penghinaan dan ancaman?

Di berbagai negara lain, kepala negara memang memiliki peran simbolis bagi negaranya. Sebagian besar peran simbolis tersebut diisi oleh monarki, seperti Inggris dan Jepang.

Selain negara-negara kerajaan, beberapa negara lain juga menempelkan peran simbolis kepala negara pada jabatan presiden. India misalnya, memiliki dua pejabat tertinggi yang memiliki peran masing-masing, yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Berbeda dengan India, terdapat juga presiden di beberapa negara yang mengemban dua peran tersebut secara bersamaan, seperti Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Profesor sejarah dari Yale University, Joanne B. Freeman, menjelaskan bahwa Presiden AS sebagai kepala negara juga memiliki peran simbolis.

Kepala negara sebagai simbol negara memiliki peran-peran tertentu di luar politik bagi masyarakat.
Share on X

Terlepas dari sistem pemerintahan yang digunakan di negara-negara tersebut, peran simbolis kepala negara tidaklah hanya menjadi wajah bagi negara tersebut. Tentunya, kepala negara sebagai simbol negara memiliki peran-peran tertentu di luar politik bagi masyarakat.

Ratu Inggris misalnya, tidak memiliki peran politik dan eksekutif, tetapi perlu bertindak sebagai fokus bagi persatuan, kebanggaan, dan identitas nasional. Dalam situs keluarga kerajaan Inggris, dijelaskan pula bahwa peran monarki sebagai kepala negara juga meliputi penjagaan stabilitas dan keberlanjutan negara.

Di AS, presiden juga memiliki peran simbolis. David Nasaw dari City University of New York (CUNY) menjelaskan bahwa seorang presiden merepresentasikan harapan, mimpi, dan ketakutan masyarakat. Selain sebagai pemersatu bangsa, menurut Patrick Spero dari American Philosophical Society, peran simbolis presiden AS juga terletak pada bagaimana masyarakat mencari pemahaman mengenai nilai-nilai bersama negara tersebut.

Jika kita memperhatikan di berbagai negara tersebut, kepala negara tentunya memiliki peran-peran simbolis bagi rakyatnya. Lalu, bagaimanakah peran simbolis kepala negara di Indonesia?

Sebagai kepala negara, presiden Indonesia memang memiliki kewenangan tertentu dalam urusan dalam dan luar negeri sesuai yang telah diatur dalam UUD 1945. Peran presiden sebagai kepala negara yang diatur lebih terbatas pada hak-hak prerogatif presiden, seperti pengangkatan duta dan konsul.

Tentunya, selain hak prerogatif yang dimiliki, Jokowi juga perlu berpikir untuk mencontoh peran simbolis yang diisi oleh berbagai kepala negara lainnya, seperti sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, kepala negara mungkin juga perlu mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat dan menempatkan diri berada di tengah segala kepentingan.

Jebakan Simbol Negara

Peran simbolis kepala negara memang terdengar memiliki manfaat yang luas bagi kebaikan masyarakat, seperti rasa persatuan dan pembawa aspirasi. Namun, peran simbolis tersebut belum tentu dapat dihadirkan oleh presiden.

Hal ini terlihat dari bagaimana Presiden AS selalu gagal mengisi peran simbolisnya sebagai pemersatu bangsa. Michael Auslin dari American Enterprise Institute dalam tulisannya di Politico menjelaskan bahwa kegagalan Presiden AS dalam mengisi peran simbolisnya sebagai pemersatu selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terpolarisasi.

Kegagalan dalam mempersatukan masyarakatnya ini disebabkan oleh kepentingan politis sang presiden. Polarisasi politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di AS juga terlihat pada kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Polarisasi tersebut pun membawa masyarakat AS, termasuk para politisi, semakin tidak keberatan untuk menegasikan kubu lawannya. Hal ini terlihat dari bagaimana kelompok sayap kiri selalu menuduh bahwa Partai Republik membenci minoritas dan warga miskin, sedangkan kelompok sayap kanan selalu mempertanyakan kewarganegaraan Barack Obama serta meyakini kelompok progresif AS merupakan sosialis.

Auslin juga menjelaskan bahwa presiden AS sebagai politisi turut terjebak dalam polarisasi politik. Hal ini terlihat dari bagaimana Partai Demokrat AS dan Presiden Obama menuduh gerakan konservatif Tea Party – gerakan di AS yang menuntut penurunan pajak – dan pendukungnya sebagai rasis dan penyandera masyarakat tanpa bukti yang jelas.

Jika melihat apa yang terjadi di AS, peran simbol negara sebagai pemersatu bangsa justru semakin tenggelam akibat polarisasi politik. Lantas, apakah hal serupa juga terjadi di Indonesia?

Kondisi Indonesia di tengah-tengah Pemilu 2019 kali ini memang disertai dengan polarisasi politik. Polarisasi Indonesia kali ini juga diperburuk dengan permainan politik identitas.

Hampir sama dengan yang terjadi di AS, polarisasi politik juga dinilai membuat masyarakat semakin sensitif dan saling menegasikan satu sama lain antar-kubu politik. Hal ini terlihat dari bagaimana kedua kubu saling mengolok menggunakan nama-nama hewan – cebong dan kampret – dan saling menyebarkan hoaks.

Buruknya, Jokowi sebagai presiden nampaknya tidak mengisi peran simbolisnya sebagai kepala negara di tengah-tengah polarisasi politik ini – hal yang tidak bisa dipisahkan dari posisinya yang kembali bersaing untuk memperebutkan posisi kursi orang nomor satu di negeri ini. Mantan Wali Kota Solo tersebut bahkan dinilai semakin menggunakan cara-cara represif dalam menghabisi lawan-lawan politiknya.

Seperti yang dijelaskan oleh Thomas P. Power dalam tulisannya yang berjudul “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline”, Jokowi disebut telah menggunakan cara-cara otoriter untuk melawan Prabowo dan kelompok-kelompok Islam puritan.

Harapan akan simbol negara yang mempersatukan bangsa pun semakin sirna dengan penjegalan tokoh-tokoh oposisi dengan kasus hukum, seperti penetapan Eggi Sudjana sebagai tersangka dan penyelidikan terhadap Kivlan Zen. Tim Asistensi Hukum – dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengawasi ucapan, pemikiran, dan tindakan para tokoh – telah menilai bahwa ucapan Eggi dan Kivlan memenuhi unsur pidana.

Seharusnya, sebagai simbol negara, Jokowi dapat menjadi simbol pemersatu bagi setiap kelompok di masyarakat. Namun, sang kepala negara dan kubu pendukungnya tampaknya hanya ingin menjadi simbol bagi kelompoknya sendiri dengan mempertajam polarisasi politik melalui peraturan-peraturan represifnya.

Pada akhirnya, lirik rapper Joey Bada$$ menjadi relevan. Interpretasi frase “simbol negara” pun hanya berakhir sebagai representasi bagi kehormatannya sendiri. Jika demikian, untuk apa ada kata “negara”? Bukannya Indonesia terdiri atas berbagai kelompok yang berbeda? (A43)