PKS mengalami dilema untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies bukan kader partai, belum tentu diusung di 2024. Jika dukung Anies, PKS dapat memperoleh efek ekor jas dan meningkatkan perolehan kursi DPR. Tapi, jika ingin mendapat kursi menteri, PKS harus bergabung ke koalisi pemerintah.

PinterPolitik.com

Dalam suasana Lebaran tahun ini, sebetulnya Presiden Jokowi sedang mengalami kegalauan.

Pasalnya, karena hampir pasti menang dalam Pilpres 2019 dan tinggal menunggu hasil gugatan Prabowo-Sandi diproses oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi kini mulai bingung untuk menentukan siapa saja sosok yang akan dipilihnya untuk menduduki kursi menteri di kabinet barunya.

Bukan gimana-gimana ya, itu Cak Imin sebagai Ketum PKB aja nyodorin 20 nama buat dipertimbangkan jadi calon menteri. Harapannya akan ada 10 orang yang bakal dipilih Jokowi dari partai koalisinya itu.

Beuh, nggak kira-kira ya harapannya Cak Imin. Soalnya jumlah anggota kabinet aja cuma 42 orang. Itu pun 8 di antaranya adalah jabatan setingkat menteri, kayak Kapolri, Kepala BIN dan Panglima TNI.

Kalau Gerindra bisa masuk ke kabinet Jokowi, bakal seru nih pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Soalnya, siapa dong yang bakal jadi oposisi?
Share on X

Lha kalau Cak Imin ngarepnya dapat 10 kursi, terus partai yang lain dapat apa? Dikasih nasi kotak doang dan bilang “terima kasih” karena sudah membantu pemenangan Pilpres gitu? Uppss.

Nah, pusingnya Jokowi juga bukan saja karena partai-partai koalisinya. Kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019 lalu menunjukkan bahwa sang presiden perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai “perimbangan kekuasaan”.

Soalnya, demokrasi di Indonesia tidak mengenal istilah the winner takes all atau pemenang mendapatkan semuanya. Belakangan, Jokowi emang mulai makin dekat dengan Partai Demokrat yang nota bene sebelumnya berada di koalisi Prabowo-Sandi. Partai biru itu digadang-gadang juga akan mendapatkan kursi menteri di kabinet Jokowi.

Nah, wacana serupa kini juga muncul untuk Partai Gerindra. Pasalnya, partai pendukung utama Prabowo-Sandi tersebut juga disebut-sebut berpotensi masuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, nama sang cawapres “papa online” Sandiaga Uno menjadi salah satu yang potensial mengisi posisi di kabinet Jokowi tersebut.

Jokowi sendiri telah menjawab kemungkinan tersebut dengan balik bertanya: “Kenapa tidak?” Artinya, memang benar ada wacana menuju ke arah sana.

Terkait wacana tersebut, Partai Gerindra tak menampiknya. Mereka menilai perolehan suara yang cukup besar di DPR tentu meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan Jokowi, sekalipun mereka masih berjuang untuk memenangkan gugatan di MK.

Hmm, kalau Gerindra akhirnya masuk ke kabinet, gimana ya tanggapannya partai-partai koalisi Jokowi yang udah “bersusah payah” memenangkan beliau?

Yang jelas nih, kalau Gerindra bisa masuk ke kabinet Jokowi, bakal seru nih pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Soalnya, siapa dong yang bakal jadi oposisi?

Ini mah sama aja kayak “pengaturan skor” di pertandingan sepak bola. Lha, kalau lawannya udah dibeli, apa bedanya dengan pertandingan “sepak bola gajah” antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang? (S13)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari lagi, sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan berbagai manuver dengan memberikan dukungan pada pasangan calon (paslon) yang mereka anggap lebih unggul dan kemungkinan besar maju sebagai gubernur DKI Jakarta.

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Bila dilihat dari ketiga paslon yang diusung oleh parpol terbesar saat ini, masing-masing juga mendapatkan dukungan dari parpol lain. Pasangan nomor satu, Agus-Silvy dari Demokrat juga mendapat dukungan dari PKB, PAN, dan PPP. Pasangan nomor dua, Ahok-Djarot, selain diusung PDI Perjuangan, juga ada Nasdem, Hanura, dan Golkar. Sementara paslon nomor tiga, Anies-Sandi, dibelakangnya terdapat Gerindra dan PKS.

PKB yang awalnya sempat mendukung paslon nomor dua, berangsur-angsur berubah sikap dengan membelot ke paslon nomor satu, bahkan menyatakan sebagai pendukung utama paslon itu. Salah satu penyebabnya, disinyalir akibat kericuhan yang terjadi saat sidang Ahok, di mana Gubernur DKI non aktif dan pengacaranya tersebut, dituding tidak menghormati Ketua Rais PBNU KH Ma’ruf Amin.

Walaupun Ma’ruf Amin sendiri sudah memaafkan Ahok, namun mereka ternyata lebih memilih pindah haluan ke paslon lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh, masalah dukung mendukung ini juga bisa diartikan sebagai manuver politik PKB. Isu perombakan kabinet memungkinkan jumlah kursi yang didapat PKB akan dikurangi oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut sumber tersebut, para elit partai sudah mengetahui rencana itu, sehingga dimainkanlah manuver dalam Pilgub DKI sehingga partai punya posisi tawar. “Posisi tawar ini yang paling memungkinkan bila kadernya sebagai menteri dikurangi, sehingga mereka bisa beralih ke koalisi Cikeas. Bila tidak, maka partai siap mendukung Ahok-Djarot diputaran kedua,” kata sumber tersebut, Jumat (10/2). (Suara Pembaruan/R24)