sejak tahun 1990-an, mulai banyak mata uang yang diproyeksikan sebagai pengganti dollar AS. Yen yang menjadi mata uang Jepang misalnya, pernah digadang-gadang menuju ke sana ketika ekonomi Jepang “menghajar” AS di tahun-tahun tersebut. Belakangan, seiring kebangkitan ekonomi Tiongkok, banyak orang yang mulai meraba-raba akankah Yuan milik Tiongkok menjadi pengganti dollar AS selanjutnya. Bukan tidak mungkin, sinyal keinginan Indonesia untuk melepaskan diri dari dominasi dollar AS ini dapat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Benarkah akhirnya Indonesia di bawah Presiden Jokowi dinilai ingin melepaskan diri dari dominasi mata uang yang dijuluki sebagai greenback itu? Yuk simak video selengkapnya!

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emerintah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kian melemah. Saat ini rupiah sudah menyentuh angka Rp 15.002 per dolar AS, apa ini salah pemerintah?

Jangan salahin pemerintah dong gengs, salahin tuh dolar ngapa sih kebanyakan nge–gym. Alhasil jadi semakin kuat kan. Wkwkwk. Hadeh, kalau udah denger yang kayak begini nih rasanya tuh mau nyemilin bata merah atau aspal pinggir jalan biar kokoh kayak dolar AS. Ahahaha.

Nah sekali lagi nih gengs, jangan salahin pemerintah dong. Salahin tuh Prabowo, ngapa 2014 pake kalah sama orang yang… Isi sendiri deh gengs, ngeri dibilang cebong yang kampret. Wkwkwk.

Btw gengs, kalau ada yang bilang pemerintah bodoh dan dungu, kalian sama saja ngatain Prabowo lebih bodoh dan dungu loh! Kenapa? Iya, itu penghinaan buat Prabowo, masa 2014 doi kalah sama orang bodoh dan dungu!
Share on X

Sebelum baca sampai habis, eyke mau bilang ke kalian kalau artikel ini mengandung komposisi 50 persen pro cebong dan 50 persen pro kampret. Jadi buat kalian yang 100 persen pro sama cebong atau 100 persen pro sama kampret, mohon mencoba untuk bersabar, ini bukan ujian gengs. Terima Kasih. Wkwkwk.

Balik ke topik ya gengs, menurut anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, tekanan atas nilai tukar rupiah itu paling utama disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang realistis. Kebijakan tersebut menimbulkan defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran. Ngerti gengs?

Hmmm, baca yang gituan aja enggak ngerti, eh tapi sama deng kayak eyke gengs. Wkwkwk.  Intinya rupiah tertekan karena salah kebijakan aja. Eh bukan tertekan karena gerakan tagar #2019gantipresiden ya gengs! Ahahaha.

Jadi gimana nih gengs, kita mau salahin pemerintah yang dinilai keliru menentukan kebijakan, menyalahkan oposisi dan pengusaha yang bisanya ngemeng doang enggak ada solusi, atau mau nyalahin rakyat yang terlalu konsumtif enggan kreatif produksi dengan trobosan mutakhir?

Hmmm, bagi eyke, yang salah itu tetep dolar. Bila saja dolar tidak nge-gym, pasti deh rupiah enggak merasa dikecilkan apa lagi terkucilkan. Mentang-mentang mau jadi binaraga ya. Hehehe.(G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]akarta adalah salah satu kota terbesar di Asia yang tidak memiliki Mass Rapid Transit (MRT). Sebagai salah satu jenis transportasi umum, MRT diyakini mampu mengurangi problem kemacetan di Jakarta selama ini. Jakarta memang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Terpusatnya modal di Jakarta, telah membuat banyak orang di Indonesia untuk datang mengadu nasib di kota yang dulu dikenal dengan nama Batavia ini.

Terpusatnya modal dan segala hal di Jakarta sekaligus telah memicu istilah Jakarta-sentris. Jakarta-sentris adalah peninggalan Hindia Belanda, dan hingga kini elite-elite politik di Indonesia masih saja menjadikan Jakarta sebagai Ibukota negara yang penuh dengan problematika, terutama masalah kemacetan.

Pembangunan MRT adalah bagian dari solusi negara untuk mengurangi problematika tersebut. Tapi, tak banyak orang yang berpikir bahwa proyek ini sekaligus menjadi agenda politik Jokowi.

Lantas, pernahkah masyarakat bertanya-tanya, apa yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap gencar dalam pembangunan proyek Mass Rapid Train (MRT)? Padahal merosotnya nilai rupiah terhadap dolar tentu membebani alokasi anggaran untuk proyek yang menelan sekitar 1,5 miliar dolar AS tersebut. Misalnya saja, impor bor dari Jepang yang dipasok oleh perusahaan Japan Tunnel System Corporation (JTSC).

Selain bor, pemerintah juga mengimpor batu alam andesit yang digunakan untuk jalur pedestrian di stasiun MRT koridor Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Ini belum ditambah dengan jumlah impor tenaga kerja untuk mengerjakan proyek tersebut.

MRT Jakarta tahap pertama (Lebak Bulus-HI), Insya Allah beroperasi bulan Maret 2019. Tapi, waktu Asian Games 2018, bagian atas rampung -Jkw pic.twitter.com/rPEbY8lpZe

— Joko Widodo (@jokowi) February 23, 2017

Secara keseluruhan, besarnya porsi impor Indonesia dapat dilihat dari kondisi neraca perdagangan per Januari-Mei 2018 yang tercatat mengalami defisit sebesar 2,83 miliar dolar. Alih-alih menunjukan langkah antisipatif, pemerintah malah tampak tidak mempermasalahkan gejolak tersebut.

Data menunjukkan, impor yang begitu masif ternyata tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tercatat, serapan tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Tahun 2016 sebesar 7,71 persen atau turun 0,01 jiwa, sementara pada 2017 sektor ini hanya menyerap 7,16 juta jiwa. Artinya dalam periode 2015-2017 tenaga kerja di sektor konstruksi menyusut 0,56 juta orang.

Lantas, apa yang membuat pemerintah tak begitu peduli terkait fenomena ekonomi saat ini?

Ada tiga kemungkinan, pertama karena sudut pandang yang terbentuk bahwa gejolak ekonomi saat ini merupakan akibat dari instabilitas ekonomi global sehingga pemerintah tak perlu ribut-ribut atau dengan kata lain meyerahkan saja situasi ini pada mekanisme pasar.

Kedua, bisa saja ada kesengajaan bahwa dolar dibiarkan saja terus menguat. Kalau begini siapa yang diuntungkan? Tentu adalah para pemodal-pemodal besar yang memiliki simpanan dalam bentuk dolar (valas). Semakin besar nilai dolar, profitabilitas yang didapat otomatis akan semakin fantastis.

Kemungkinan ketiga adalah pemerintah enggan membicarakan situasi ekonomi, karena tentu akan berpengaruh pada kredibilitas politik Jokowi jelang Pilpres 2019 sehingga wacana tentang kemerosotan ekonomi setidaknya perlu diredam terlebih dahulu.

Proyek Politik

Nah, soal kredilibilitas politik Jokowi tentu ada hubungan dengan pengerjaan proyek MRT. Proyek ini dipegang oleh seorang yang bernama William Sabandar sejak 2016. William diangkat menjadi Direktur Utama PT MRT menggantikan Dono Boestani yang telah menjabat sejak 2013.

William Sabandar diangkat oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun menurut Ahok pengangkatan William adalah permintaan Komisaris PT MRT. Belum diketahui seberapa dekat hubungan Ahok dengan William Sabandar.

Namun yang jelas, pengangkatan William tak terlepas dari prestasinya ketika memimpin proyek rekonstruksi di Nias, Aceh pasca bencana Tsunami. Proyek MRT memang sudah lama direncanakan bahkan sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di Jakarta, namun dengan bantuan pendonor seperti Japan International Cooperation Agency (JICA), Jokowi berhasil memulai proyek tersebut pada Mei 2013 silam.

Dalam teori ekonomi Big Push yang dicetuskan oleh Paul Rosenstein-Rodan, memang diperlukan sebuah “dorongan kuat” untuk mencegah hambatan pembangunan ekonomi. Dorongan kuat ini bisa berupa investasi dan atau program-program yang tepat sasaran.

Ide pembangunan MRT memang telah gencar dilakukan oleh Fauzi Bowo sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun jika ditelisik ke belakang ide transportasi massal ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Presiden RI, BJ. Habibie sejak 1986. Kala itu Habibie menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Beberapa studi yang pernah dilakukan Habibe terkait ide proyek transportasi massal ini adalah: Jakarta Urban Transport Program (1986-1987), Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service (1988-1989), Transport Network Planning and Regulation (1989-1992), dan Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992). Studi-studi ini kemudian dilanjutkan oleh Sutiyoso selama menjabat sebagai Gubernur hingga kemudian dieksekusi oleh Joko Widodo.

Bersama Presiden @jokowi melihat progres berikutnya, MRT. Peletakan batu pd okt 2013 saat ini sdh dlm progres 55%
Foto : Biro Pers Istana pic.twitter.com/2C3in9CzMW

— Ahok Basuki TPurnama (@basuki_btp) September 30, 2016

Dari sisi ini, MRT dapat dianggap sebagai big push yang diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan ekonomi. Akan tetapi, sulit untuk tidak melihat bahwa ada muatan politik di balik proyek ini.

Jokowi tampak betul-betul memanfaatkan proyek ini untuk mendulang suara politik pada Pilpres 2019, pasalnya sejauh ini Jokowi telah melakukan enam kali kunjungan sejak proyek ini dipimpin oleh William Sabandar. Menurut William, dalam setiap kunjungan Jokowi selalu melontarkan pertanyaan yang sama: apakah proyek ini akan selesai tepat waktu?

Berdasarkan jadwal, mega proyek ini akan rampung pada 31 Maret 2019 atau 27 hari sebelum pemilihan legislatif dan Presiden. Tentu, jika ditelaah lebih dalam, permintaan Jokowi untuk segera menyelesaikan proyek MRT tidak terlepas dari momen politik 2019 nanti.

Pada Maret 2018 silam, Jokowi juga pernah mengajak mitra politiknya, yakni ketua umum partai Nasdem untuk meninjau langsung perkembangan proyek ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa Jokowi ingin melibatkan partai-partai pendukungnya sehingga kesan yang muncul adalah partai-partai politik pro pemerintah juga memiliki andil dalam proyek tersebut. Tentunya, ajakan Jokowi sekaligus akan meningkatkan elektabilitas Nasdem di mata publik sehingga menguntungkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Sebelum itu, Ahok juga pernah menggunakan proyek MRT sebagai bahan kampanye politik dalam Pilkada DKI. Dalam akun Instagram, Ahok pernah menulis: Rute Lebak Bulus-Bundaran HI tidak sampai 30 menit. Antar kereta lima menit. Anda jadi punya waktu lebih berada di rumah bersama keluarga”.

Dimensi politik dalam proyek ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Jokowi tentu akan mati-matian mempercepat pengerjaan proyek tersebut meskipun ongkos yang dibayar makin mahal. Proyek ini juga disebut-sebut telah membuat pedang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi proyek terpaksa harus mencari lokasi baru.

Semakin ditunda, proyek infrastruktur semakin mahal. Manfaat MRT akan segera kita rasakan -Jkw pic.twitter.com/Af3oeVYFQw

— Joko Widodo (@jokowi) September 21, 2015

Politik blusukan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini memang berhasil mendapatkan hati masyarakat. Rakyat telah terbius dengan retorika khas Jawa yang lemah lembut, pahadal faktanya banyak juga kebijakan Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat miskin.

Jika diperhatikan, pemerintah saat ini tidak lagi begitu intens untuk membicarakan masalah ekonomi. Tentu, ini karena problem ekonomi saat ini ditakutkan akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019.

Oleh karena itu, dari sisi politik, sangat wajar jika Jokowi mendorong agar MRT selesai tepat waktu. Mantan Wali Kota Solo ini akan semakin kuat statusnya sebagai “Bapak Infrastruktur” melalui proyek tersebut. Dengan begitu, jalannya menuju periode kedua menjadi lebih lapang. (A34)

 PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]iruk pikuk rupiah yang menembus angka Rp 14.200 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak, mata uang Garuda itu sejak bulan April lalu makin kempis. Banyak media menulis: “Efek penguatan dolar bisa menguras dana lebih besar, lantaran tidak sejalan dengan asumsi APBN 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 13.400 per dolar AS”.

Sebenarnya, untuk mengantisipasi rupiah yang semakin terpuruk, pemerintah melalui Bank Indonesia telah berupaya menaikkan suku bunga acuan 7-Days Repo Rate sebesar 25 basis point (bps) menjadi 45 persen. Namun, dampaknya belum mampu membuat rupiah melejit.

Rupiah terjungkal ke Rp 14000 per US dollar. Apakah pemerintah berhasil atau gagal menjaga Rupiah?

— Fadli Zon (@fadlizon) May 9, 2018

Dalam dunia politik, lesunya rupiah malah jadi bahan omelan oposisi terhadap pemerintah. Bahkan kubu oposisi menilai, jika rupiah terus melemah, Jokowi bisa tumbang. Alasannya, fenomena ini mirip dengan jatuhnya Presiden Soeharto.

Lalu sejauh mana respons pemerintah? Apakah ini bagian dari kudeta finansial terhadap Jokowi?

The Fed Rate dan Harga Minyak

Sebelum bercerita lebih jauh tentang potensi adanya dugaan kudeta finansial atau financial coup d’Etat, ada baiknya kita sedikit ke konteks eksternal terkait faktor-faktor yang menyebabkan rupiah semakin terperosot.

Pertama, penguatan dolar pastinya berhubungan dengan kondisi ekonomi AS yang menguat, salah satunya di sektor tenaga kerja. Data tenaga kerja AS pada April 2018 memang makin membaik, setelah pada Maret lalu sedikit mengalami perlambatan karena faktor musiman.

Hasil survei yang dilakukan Reuters menunjukkan tenaga kerja non-pertanian AS (non-farm payrolls/NFP) diperkiran naik ke level 192.000 pada April. Sementara, pada Maret lalu data NFP hanya tumbuh sekitar 103.000.

Indeks pembiayaan pekerja (employment cost index) yang dipakai sebagai tolok ukur oleh policy maker dan ekonom untuk menilai kekuatan pasar pekerja juga tercatat naik pada kuartal pertama 2018. Indeks ini juga menunjukkan tingkat upah AS telah tumbuh dalam laju tercepat selama 11 tahun periode tersebut.

Nah, data pasar tenaga kerja AS yang terbilang bagus menjadi salah satu faktor The Fed menaikkan suku bunga. Kenaikan ini lantas menyebabkan capital outflow alias dolar “pulang kampung”, –yang berdampak pada semakin buruknya nilai rupiah.

Sistem kurs mengambang (free floating) yang kita anut juga menjadi pendukung lemahnya nilai rupiah. Ini disebabkan karena perubahan pada kurs dolar secara langsung akan mempengaruhi harga impor barang, serta mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Bayangkan, sebuah produk impor yang kita beli, misalnya handphone, yang tadinya senilai Rp1.5 juta per unit, namun karena dolar menguat kita terpaksa harus membelinya dengan harga Rp 2 juta.

Faktor kedua, tak bisa dipungkiri, tensi politik yang terjadi antara Iran dan AS juga turut mempengaruhi pengeluaran pemerintah (capital expenditure). Polemik kedua negara yang belum menuai kepastian — sejak Trump mengeluarkan statement bahwa “perjanjian nuklir dengan Iran akan direvisi kembali” — telah memicu kenaikan harga minyak dunia.

Jika sanksi terhadap Iran kembali diberlakukan, maka berpotensi menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Ini karena suplai minyak Iran di pasar internasional menjadi macet atau stock minyak di pasar internasional berkurang (scarcity), sehingga memicu kenaikan harga.

Perlu diketahui, Iran sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memiliki andil terhadap harga minyak di pasar internasional.

Jika harga minyak semakin tinggi, maka resikonya adalah ongkos impor minyak Indonesia pun semakin besar. Hal ini akan berdampak terhadap kondisi ekonomi domestik dan kenaikan harga barang, termasuk memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Maka, hasilnya pengeluaran pemerintah (government expenditure) akan semakin terkuras. Data BPS menunjukkan pada Januari 2018 tercatat impor minyak mentah Indonesia telah mencapai 280 juta dolar AS.

Pada tahun ini, tensi yang meningkat antar kedua negara sebenarnya disebabkan oleh tudingan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terhadap program nuklir Iran. Dalam sebuah pernyataannya mengenai perkembangan terkini program nuklir Iran, Netanyahu mengatakan Iran secara diam-diam masih berusaha untuk mengembangkan persenjatan nuklirnya.

Kecurigaan terahadap Iran sebenarnya tidak berdasar. Menurut negosiator yang terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran, dokumen yang disodorkan Netanyahu adalah bukti lama, –sebelum munculnya kesepatakan nuklir Iran pada 2015.

Indonesia yang ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) harus mengimpor dalam jumlah banyak tiap tahun. Tingginya impor ini memicu neraca perdagangan RI jadi defisit. #insight #Dollar #EkonomiTerkini #ekonomiindonesia #dollarUS #AMERIKA #rupiah14000

— Central Futures (@CentralFutures) May 21, 2018

Tensi kedua negara ini, sebagaimana dikutip dari CNBC, telah menyebabkan harga minyak jenis light sweet yang bergerak menguat 0,69 persen menjadi 68,57 dolar AS per barel, sementara Brent naik 0,71% menjadi 75,17 dolar AS per barel.

Selain itu, dolar yang menguat terhadap rupiah juga telah menyebabkan utang negara semakin membengkak. Data Kementerian Keuangan menunjukkan sejak Maret 2018 ketika kurs berada pada level Rp 13.800 per dolar AS, pemerintah telah membayar utang jatuh tempo valas sebesar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 37,2 triliun.

Di balik dolar yang kuat, telah menggiring saya ke beberapa kasus mengenai kudeta finansial. Pertanyaan pun muncul, apakah dolar yang terus bertahan pada posisi Rp 14.205 adalah upaya dari kudeta finansial terhadap rezim Jokowi?

Ancaman Kudeta Finansial

Anda bisa bayangkan, bagaimana jika rupiah tidak mampu keluar dari level Rp 14.205. Hasilnya adalah government expenditure akan semakin meningkat, sehingga solusi yang muncul adalah bailout.  

Nah, istilah ekonomi bailout dalam tulisan David DeGraw berjudul The Financal Coup d’Etat: Consolidation of America’s Economic Elite, sangat berkaitan dengan sebuah operasi intelijen untuk menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa.

Dalam tulisannya, dia menyebut bailout adalah bagian dari konspirasi elit ekonomi melalui program International Monetery Fund (IMF) dengan skema kebijakan program penyesuain struktural (Structural Adjustment Program).

Selain itu, kudeta finansial juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan instrumen finansial.

Kita tahu, krisis di Asia tahun 1997 yang diakibatkan oleh spekulan bernama George Soros, telah mencipatkan efek domino yang berdampak hingga ke Indonesia. Pada saat itu, upaya pemerintah Thailand untuk menjaga stabilitas ekonomi nyatanya tak mampu mengatasi krisis.

Indonesia mengalami hal serupa. Kebijakan mata uang mengambang (floating exchange rate) yang diambil pemerintah pada saat itu sempat membuat rupiah menguat, namun kenaikan itu tak memperbaiki kondisi ekononi yang sudah terlanjur rapuh. Seperti kata pepatah, nasi telah menjadi bubur.

Melihat situasi yang memburuk, Soeharto akhirnya meminta bantuan dana kepada IMF, tepatnya pada 31 Oktober 1997. IMF pun meluncurkan paket bantuan senilai 23 miliar dolar AS serta menyepakati sejumlah aturan deregulasi, privatisasi, pencabutan monopoli Bulog, dan penghapusan retribusi.

Jika kembali pada argumen David DeGraw, apa yang dilakukan IMF tentu merupakan bagian dari financial coup d’etat. Pemerintahan Soeharto akhirnya harus jatuh akibat kegagalan ekonomi dan utang negara yang terus membesar. Hal ini sebenarnya bisa kita petik sebagai pelajaran di masa kini –mengingat utang negara yang kian menjulang.

Tak hanya itu, ulah IMF di balik kejatuhan Soeharto juga dibenarkan oleh pernyataan Profesor Steve Hanke, panasehat ekonomi Soeharto. Menurutnya, IMF telah membuat konspirasi di balik krisis ekonomi di Indonesia sehingga mendorong rezim militerisitik itu runtuh. Ini sebenarnya adalah pengakuan Michael Camdemsus, yang kala itu menjabat sebagai direktur IMF.

Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS hingga level tertentu juga berpotensi menyebabkan kejatuhan rezim Jokowi. Indikatornya bisa diukur dari nilai rupiah yang belum juga pulih ke level Rp 13.400 – sesuai dengan asumsi APBN.

Jika ini tidak cepat ditangani, maka dampak yang lebih fatal mungkin saja terjadi karena inflasi yang tinggi selalu berkaitan erat dengan konflik sosial.

Saran kami saudara coba pikirkan Dollar yang saat ini sudah tembus Rp 14.200, Tenaga Kerja Asing yang membanjiri Indonesia, swasembada pangan yang tak kunjung terealisasi, nasib petani yang tertindas dengan kebijakan impor Pemerintah. https://t.co/RZiVzL0mXY

— Partai Gerindra (@Gerindra) May 23, 2018

Namun, di sisi lain, kita perlu curiga, rupiah yang terus melemah bisa jadi merupakan jebakan negara-negara Barat atau konspirasi elit ekonomi untuk menjatuhkan rezim Jokowi. Apalagi lemahnya nilai tukar rupiah bertepatan dengan hiruk-pikuk pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun ini.

Presiden Jokowi, saat ini bisa dibilang sedang terperangkap oleh bayang-bayang kudeta finansial, sebagaimana yang pernah terjadi pada Soeharto. Bahkan gebyar-gebyar di media telah menunjukkan jika rupiah menembus Rp 15.000 per dolar AS, maka sudah saatnya Jokowi harus tumbang.

Utang negara yang makin tinggi akibat program pembangunan Jokowi yang ambisius, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai kudeta finansial yang mungkin tidak disadari oleh Jokowi.

Melihat kuatnya cengkraman dolar terhadap rupiah, sebetulnya pada 2013 silam, pemerintah Indonesia telah melakukan eksperimen untuk melepas ketergantungan terhadap dolar AS melalui kesepakatan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dengan Bank Sentral Tiongkok.

Kebijakan ini akan membantu Indonesia untuk mendapatkan talangan demi mencegah dampak ekonomi sistemik yang lebih parah akibat anjloknya nilai tukar rupiah. Total nilai kesepakatan tersebut mencapai 20 miliar dolar AS.

Namun, jika keterpurukan nilai tukar rupiah ini terjadi untuk waktu yang lama, kesepakatan ini tampaknya belum mampu menyelamatkan Jokowi dari serangan kurs Paman Sam.

Isu soal kudeta Jokowi sebenarnya telah muncul pada 2017 silam. Laporan Alan Nairn bertajuk: “Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar” menjelaskan secara gamblang, bagaimana konspirasi elit politik dan ekonomi berada dibalik demo anti Ahok.

Menurut laporan Nairn, demontrasi umat Islam dengan skala besar dalam aksi 212 hanyalah upaya para jenderal, partai oposisi dan pebisnis untuk menjatuhkan Jokowi.

Selain itu, kudeta finansial terhadap Jokowi juga dapat dipicu oleh kedekatan Jokowi dengan Tiongkok, –rival utama AS. Ini tentu, membuat AS “cemburu” dan merasa kepentingannya di Indonesia terganggu, sehingga upaya untuk menjatuhkan rezim Jokowi pun terbuka lebar.

Kita tahu, sejak Presiden Jokowi dilantik, kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok meningkat signifikan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut pada tahun 2014 nilai investasi Tiongkok menyentuh angka 800 juta dolar AS atau sekitar Rp 10,8 triliun untuk sekitar 501 unit proyek yang dikerjakan.

Angka ini meningkat tiga kali lipat di tahun 2016. Sementara itu, pada periode yang sama, Investasi AS di Indonesia justru menurun signifikan yakni 1,2 miliar dolar dibandikan tahun 2013.

Pendeknya, semakin terperosotnya rupiah terhadap dolar dan hajatan politik yang kian mendekat, serta pengalaman Soeharto yang tumbang, bolehkah kita bilang bahwa ada upaya financial coup d’etat terhadap rezim Jokowi? Mungkinkah kekuasaan Jokowi berakhir lebih cepat? (A13)