PinterPolitik.com

Ibaratnya kayak induk kucing yang baru melahirkan dan sangat defensif saat anaknya disentuh manusia, begitu juga sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terlihat defensif waktu Jokowi bilang kunjungan kerja (kunker) atau studi banding ke luar negeri bisa dilakukan melalui smartphone.

Soalnya dalam sidang bersama DPD-DPR RI, Jokowi bilang bahwa kegiatan kunker ke luar negeri gitu tuh dapat dilakukan melalui gadget atau smartphone masing-masing, sehingga para anggota DPR bisa lebih efisien dalam bekerja.

Hmm. Ada benernya juga sih ya imbauan Jokowi ini. Kalau studi bandingnya dilakuin lewat smartphone kan jadi lebih menghemat anggaran dan banyak waktu untuk bisa “kerja, kerja, kerja”. Hehehe.

Sebenernya sih Jokowi nggak ada sebut nama Anies loh dalam ucapannya itu. Cuma kayaknya Anies-nya merasa tersindir nih. Mungkin karena beberapa bulan terakhir ini beliau rutin kunker ke luar negeri kali yak. Upss.

Makanya deh Anies Baswedan tiba-tiba langsung banting stir dengan bilang bahwa sebagai pemimpin, seseorang harus bisa berbahasa asing. Jadi kalau pergi kunker bisa mempromosikan Indonesia ke negara-negara lain deh.

View this post on Instagram

Jokowi menunjukkan kekuatannya dengan menolak amendemen UUD 1945 dan GBHN Selengkapnya dalam artikel berjudul "Terancam Lemah, Jokowi Melawan?" di Pinterpolitik.com #jokowi #presidency #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 17, 2019 at 8:50pm PDT

Hayoo. Ini tuh Anies lagi balas nyindir Jokowi yak? Kan ada yang bilang kalau Jokowi tuh nggak bisa bahasa Inggris dengan bagus, makanya selalu ajak penerjemah setiap pergi ke luar negeri.

Padahal kalau dipikir-pikir sih bahasa itu sendiri nggak cuma punya fungsi praktis sebagai sarana komunikasi aja loh gengs. Makanya kalau kalian sadar, banyak juga pemimpin negara yang sebenernya sangat fasih berbahasa asing, tapi tetap kukuh menggunakan bahasa asli mereka masing-masing loh.

Soalnya, yang namanya bahasa itu selalu menyangkut dengan relasi kekuasaan simbolik juga gengs. Ini katanya Pierre Bourdieu loh ya. Contohnya tuh kayak Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Fyi, aja nih, saat Narendra Modi dan Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa melakukan pertemuan bilateral dalam bahasa Inggris, Modi pun dengan sengaja tidak membawa penerjemah. Dia tetap berbicara dalam bahasa Hindi loh. Ketebak banget kan kalau Modi ini mau menjunjukkan dominasinya atas Sri Lanka yang mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Sinhala – walaupun dua bahasa itu berasal dari satu rumpun.

Wah-Wah. Berarti Anies salah bawa peluru nih ke medan perang. Hehehe.

Hmm. Mungkin Pak Anies kudu belajar lagi nih tentang menggunakan bahasa sebagai kekuasaan simbolik. Apalagi kalau nanti mau maju jadi Presiden RI di Pilpres 2024. Upss. (R50)

► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]erlibur adalah candu. Maka, hal ini juga yang melanda para anggota Parlemen DKI Jakarta karena menaikkan ‘uang jajannya’ untuk berkunjung ke lima negara alias melancong ke luar negeri.

Tahun 2018, DPRD DKI mengalokasikan Rp 108 miliar untuk destinasi kunjungan kerja ke lima negara. Asyiiiikkkk jalan – jalan meeeennnn. Tapi Si Jebraw (Petra Gabriel Michael) ga diajak ya wkwkwk

Jumlah dananya juga melonjak jauh dari tahun 2015 yang cuma Rp 5,5 miliar, kini naik jadi Rp 108 miliar. Ini menandakan kalau anggota parlemen masuk ke kategori Traveladdict.

Kalau ada peribahasa “Sambil menyelam minum air”, cocok banget tuh buat para anggota Parlemen DKI ini, alih-alih ke luar negeri pake izin kunjungan kerja, ujung-ujungnya berlibur ria, huhuuuy Hehehe

DPRD DKI Jakarta bisa lakukan kunker hingga tiga kali sebulan dengan anggaran Rp108 miliar. https://t.co/92RJSxkQrx

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) November 23, 2017

Melancong, cong, cong. Anggota parlemen sudah ada rencana mau kemana? Ini ada rekomendasi lima destinasi yang menarik buat anggota parlemen yang bisa diadopsi ke Jakarta.

Yang pertama, kunjungan kerja ke sebuah museum terbaru bernama Red Light District di Amsterdam, siapa tahu kan bisa jadi pelajaran untuk Museum Fatahillah di Kota Tua agar dapat disulap keren kayak di sana. Canggih, ini baru kunkernya.

Yang kedua, kunjungan kerja ke Menara Eiffel, Paris. Mereka mau mempelajari lantai kaca dan nosh barunya, siapa tahu ada ide untuk memperindah Tugu Monas. Ya kan? Cari aja Pak, Bu, buat akal-akalannya wkwkwk.

Yang ketiga, kunker ke Mozambik. Bisa dijadikan tempat berselancar dan menyelam bersama hiu putih di Pantai Tofo. Nah, siapa tahu kepikiran pengen bikin Pulau Seribu jadi destinasi gratis untuk warga Jakarta. Impian asyik kan?

Yang keempat, kunker ke Kanada. Khususnya datang ke tempat yang namanya White. Di sini anggota Parlemen DKI bisa snowboard dan berseluncur di pantai seharian. Siapa tahu kalau balik dari sana, bisa bikin warga DKI ga dilarang lagi main atau mancing ke proyek di Pantai Utara Jakarta. Sentil dikit ah wkwk

Yang kelima, kunker ke Malta, negara yang ada di Pesisir Laut Mediterania. Nyobain aksesnya yang gampang, murah, dan menyenangkan. Siapa tahu bisa menginspirasi Parlemen Jakarta untuk mengagalkan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ya kan? Emang berani?

Kalau tujuannya untuk menginspirasi perubahan Jakarta, silahkan berangkat. Tapi ingat, warga Jakarta masih banyak yang kekurangan gizi, lho. Bagaimana, apa kamu setuju rencana mereka itu? (Z19)

pinterpolitik.com

AMBON – Mutiara merupakan salah satu komoditi sektor kelautan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk prospek pengembangan usahanya di masa datang. Selain masih dianggap sebagai barang mewah, mutiara juga lebih banyak diminati dibandingkan emas, terutama di beberapa negara seperti Jepang, China, Korea, dan Eropa.

“Pada kurung 2010-2015 saja, nilai mutiara laut selatan (south sea pearl) dari Indonesia telah meningkat 80 persen,” jelas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan  dan Perikanan Yugi Prayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/2). Oleh karena itu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan pengembangan mutiara air laut karena potensinya yang sangat besar ini.

Tapi sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki bargaining power (daya tawar) sebagai produsen, karena sistem distribusinya dikelola dan dikendalikan pedagang mutiara Jepang. Menurut Yugi, saat ini ahli dalam proses operasi atau penanaman nukleus pada kerang mutiara masih dimiliki Jepang. Begitu juga dengan nukleus untuk kerang, masih harus didatangkan dari Jepang.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Waiheru, Ambon, Maluku, adalah salah satu yang mendapatkan bantuan Jepang dalam hal nukleus dan termasuk tenaga ahlinya. Saat lawatannya ke Ambon, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (10/2), menyempatkan berkunjung ke sekolah yang merupakan salah satu satuan pendidikan menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP).

Untuk mengembangkan potensi pengembangan dan budidaya mutiara, Jokowi pada kesempatan itu berjanji akan memberikan beasiswa pada anak nelayan untuk disekolahkan ke Jepang. Dalam pelaksanaannya, Jokowi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menindaklanjutinya. Apalagi produk mutiara Indonesia telah menjadi salah satu yang terbaik di dunia, dan ia ingin hal ini terus dikembangkan.

“Belajar yang sebaik-baiknya, karena potensi laut sangat besar. Nanti Bapak Kepala Sekolah akan seleksi lima sampai enam orang. Nanti kita tunggu anak-anak nelayan yang cerdas, kita sekolahkan ke Jepang,” janjinya.

Semoga niat baik Presiden Jokowi ini bisa segera terealisasi, sehingga bisa menjadi salah satu cikal bakal kemandirian ekonomi Indonesia. Selain itu juga menjadikan anak bangsa semakin maju, karena mampu mengelola sendiri potensi laut Indonesia yang sangat besar. (Berbagai sumber/R24)