PinterPolitik.com

“Nok-nok saya bolanya ada empat. Nama tipenya: Pakujut Nok-nok” – Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat (Jabar)

Tok–tok. Lato-lato. Nok-nok. Clack-clack. Ya, apapun suara yang terdengar di daerah masing-masing, mainan satu ini memang sedang menguasai Indonesia. Mainan yang disebut lato-lato (clackers) ini merupakan mainan lama yang tengah populer kembali.

Kabarnya, mainan ini kembali populer berkat seorang anak yang berasal Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Arnol. Bocah yang kini mendapat gelar “Lord Lato-lato” tersebut pada akhir tahun 2022 lalu viral di sejumlah media sosial (medsos), khususnya TikTok.

Meski ada yang bilang mainan tradisional ini berasal dari Sulsel, sejumlah versi mengatakan lato-lato berasal dari Amerika Utara – seperti Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Mainan ini pertama kali populer di sana pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an.

Nah, tapi, tahu nggak kalau ternyata lato-lato ini malah dilarang di negara Paman Sam? Soalnya nih, mainan ini dinilai berbahaya. Berdasarkan putusan dari Pengadilan Distrik Timur Wisconsin pada tahun 1976, clackers dianggap sebagai mechanical hazard karena bisa mengenai anak-anak.

Waduh, kalau begitu, pemerintah Indonesia tampaknya juga perlu berhati-hati nih. Gimana pun, lato-lato juga bisa membahayakan anak-anak Indonesia.

Eh, tapi nih, ancaman seputar lato-lato kayak-nya bukan hanya dari sisi potensi hazard-nya lho. Bisa jadi, ancaman buat orang-orang Indonesia yang bermain lato-lato justru datang dari aturan baru yang disahkan oleh DPR RI pada awal Desember 2022 lalu. 

Apa lagi kalau bukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru? Apalagi nih, di awal tahun 2023 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani KUHP yang baru sehingga bisa disahkan menjadi undang-undang (UU).

Nah, di KUHP baru tersebut, khususnya pada Pasal 265, diatur ancaman pidana denda sebesar Rp10 juta bagi mereka yang membuat berisik tetangga di malam hari. Nilai denda ini ditetapkan berdasarkan kategori II.

Hmm, kalau gitu caranya, apakah orang-orang Indonesia yang bermain lato-lato pada malam hari bisa kena denda Rp10 juta. Pasalnya nih, ketika tren lato-lato ini sedang ramai, banyak orang – baik anak-anak maupun dewasa – bahkan bermain lato-lato hingga malam hari tuh.

Hayoo, apakah perlu KUHP mengancam mereka yang sedang bermain lato-lato? Masa iya lato-lato yang harganya hanya sekitar Rp10 ribu malah berujung denda Rp10 juta? Kan, nggak worth it jadinya. Bukan begitu? (A43) 

PinterPolitik.com

“Muka lu tuh kayak pantat panci!” – seorang Karen di Jakarta

Kalian pasti langsung tertarik untuk mencoba sejumlah kuliner setelah sebuah video hidden gem viral di platform media sosial (medsos) seperti TikTok dan Instagram. Sampai-sampai nih, ada banyak lho akun medsos yang emang isi kontennya berfokus pada makanan.

Nah, beberapa minggu lalu, warganet Indonesia diramaikan oleh kedatangan sebuah outlet restoran baru yang bernama Karen’s Diner. Restoran Karen’s Diner yang berasal dari Australia dikenal dengan cara pelayannya melayani pelanggan layaknya seorang Karen – sebutan untuk perempuan kulit putih yang selalu memaksa semua orang mengikuti caranya.

Konsepnya menarik sih. Bisa dibilang, orang-orang ingin segera dan tidak sabar untuk mencobanya.

Namun, setelah buka secara perdana, warganet malah mengkritik Karen’s Diner Jakarta. Berdasarkan video yang beredar, para Karen di restoran tersebut malah bersikap dengan tidak bijak – misal dengan melakukan body shaming, menghina, merendahkan, membentak, dan sebagainya.

Jelas saja, para warganet menjadi naik pitam dengan sikap para Karen ini. Hmm, untung aja ya para pelanggan yang datang tidak melaporkan sikap para Karen ini melalui jalur hukum. Bisa makin berabe tuh masalahnya.

Padahal nih ya, menurut sejumlah warganet, para Karen di luar negeri tidak bersikap demikian. Seharusnya, mengacu pada pendapat mereka, para Karen ini justru lebih perlu melakukan roasting daripada menghina secara asal-asalan.

Nah, masalah akan menjadi semakin rumit bilamana yang datang bukanlah orang biasa – katakanlah seorang politisi atau pejabat semacam pemimpin eksekutif dan pemimpin legislatif. Kan, biasa tuh, para politisi ikut hype yang viral – misal mendatangi tempat yang ramai atau menemui selebriti yang terkenal.

Persoalannya nih, para Karen mulai sekarang nggak bisa sembarangan lagi dan, jelas, nggak bisa bersikap seperti apa yang ada di video-video viral. Bisa-bisa nih, para Karen malah terjerat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR RI pada awal Desember lalu tuh. Waduh.

Soalnya nih, berdasarkan pada draf final Rancangan KUHP (RKUHP) yang terlampir di situs resmi DPR RI, ada sejumlah pasal yang bisa membuat para Karen terjerat bila melayani pemimpin eksekutif dan legislatif. Pasal 240 ayat (1), misalnya, mengatur bagaimana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara bisa menjadi delik aduan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan enam bulan. 

Nah, mungkin nih, para Karen perlu mendengarkan nasihat warganet-warganet Indonesia – apalagi kalau ternyata kedatangan tamu pemimpin di pemerintahan atau lembaga negara. Cara roasting yang pas pasti bakal lebih ngena dibandingkan hanya mengeluarkan hinaan yang malah bisa berujung ke hukuman penjara.

Siapa tahu kan, kalau bisa nge–roasting, para politisi dan pejabat yang datang malah merasa tergugah untuk memperbaiki kebijakan dan sistem yang masih belum berpihak ke masyarakat? Hmm, udah nge-roasting, bisa berguna buat bangsa dan negara lagi. Ceilah. (A43)

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dinilai banyak merugikan perempuan berdasarkan pasal kontrasepsi darurat, zina, kumpul kebo, dan aborsi. Aturan baru ini juga dinilai mereduksi perlindungan hak korban kekerasan seksual pada perempuan, berpotensi kriminalisasi secara berlebihan, serta melanggar privasi. Konsep moralitas dalam KUHP dinilai terlalu berbasiskan agama sehingga mampu memojokkan perempuan.

Beberapa waktu terakhir KUHP menuai kritik, tidak hanya domestik tapi juga internasional, salah satunya adalah dari PBB. Kemlu sebut hal itu sebenarnya tak sesuai adab diplomasi dan akan memanggil perwakilan PBB untuk kejelasannya.

PinterPolitik.com

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Undang-Undang (UU) menuai berbagai kontroversi dari berbagai golongan masyarakat. Salah satu permasalahan yang tampaknya menjadi perdebatan yakni terkait pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kerja jurnalistik dan melanggar kebebasan pers.

Dewan Pers berpendapat bahwa pasal tersebut minim akan partisipasi dan cenderung mengabaikan masukan masyarakat, terutama komunitas pers.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bersifat krusial dan dianggap sebagai ancaman bagi pers dan wartawan.

Dirinya juga menilai bahwa UU KUHP yang baru saja disahkan akan mengancam kehidupan berdemokrasi dan dapat dianggap sebagai upaya pembungkaman.

Terlebih, pers dapat dianggap sebagai suatu media untuk memenuhi hak masyarakat atas penyebaran informasi dan mengkritik pemerintah. Oleh karena itu, pers merupakan salah satu instrumen utama dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi.

Kekhawatiran bahkan bukan hanya dinyatakan oleh Dewan Pers, melainkan juga dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut pernyataan PBB KUHP berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Keduanya masuk dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari segi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kebijakan ini kemudian memicu munculnya pertanyaan, mengapa pemerintah seolah-olah berniat ‘memantapkan’ kekuasaan dalam ranah penyebaran informasi?

Kendalikan Informasi?

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai permasalahan KUHP dari segi kebebasan, pers, dan berekspresi setidaknya fokus pada 17 pasal antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 188 tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 terkait tindak pidana terhadap penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
3. Pasal 240 dan Pasal 241 terkait tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
4. Pasal 263 terkait tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 terkait tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
6. Pasal 280 terkait gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301 dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 terkait tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 terkait tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 terkait tindak pidana pencemaran orang mati.
11. Pasal 594 dan Pasal 595 terkait tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Kebijakan lahir dari suatu masalah publik. Nyatanya, media massa pun memiliki permasalahan terkait kepercayaan publik. Menurut tulisan Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia yang ditulis oleh Anggia Valerisha, pemberitaan seringkali cenderung membingkai suatu isu untuk menciptakan kesan bombastis.

Hal itu dituju untuk meraup rating dan klik dengan jumlah yang besar sehingga timbul konsekuensi terhadap penurunan kualitas berita. Adapun, faktor cepatnya penyebaran informasi menuntut jurnalis untuk mengejar berita yang memiliki nilai newsworthy yang bisa dijual.

Selain itu, Tom Nichols dalam bukunya yang berjudul The Death of Expertise menyatakan lebih lanjut terkait faktor penurunan kualitas berita saat ini yakni akibat adanya transformasi bentuk berita seiring dengan munculnya gelombang internet dan komunikasi digital sehingga mampu melahirkan media massa dalam jumlah yang banyak.

Kuantitas tersebut justru mampu mendorong isu untuk membatasi kebebasan berpendapat, namun uniknya mampu menjaga kualitas berita itu sendiri sehingga mereka mampu berpikir dua kali untuk memberitakan suatu berita.

Di titik ini, ketika media massa yang hadir sudah begitu banyak, persaingan utamanya hanya mengacu pada seberapa besar rating dan klik, bukan kepada kualitas berita maupun investigasi.

Adapun media massa saat ini seringkali digunakan untuk menjadi media yang mengutamakan keberpihakan terhadap satu pihak, terutama jelang pemilihan umum (pemilu). 

Hal ini dipicu oleh jeratan ketidakjelasan model bisnis yang mengharuskan media massa untuk mengandalkan investor dan iklan melalui rating dan klik yang sebanyak mungkin.

Pada akhirnya, faktor kesulitan pendanaan terhadap media massa mampu menodai independensi yang akan berdampak pada penurunan kualitas berita serta kepercayaan publik.

Narasi ini kemudian melahirkan pertanyaan baru yang menuai pro dan kontra di masyarakat terkait pembatasan media atau menjadikan negara sebagai lembaga penjamin pendanaan media.

Tentunya, kedua opsi tersebut rawan akan pendapat pro dan kontra. Lantas, perlukah media massa dan informasi dibatasi?

Perlukah Pembatasan?

Pembatasan akan media massa dan informasi agaknya masih dinilai sangat berisiko untuk diimplementasikan saat ini mengingat banyaknya berbagai golongan masyarakat yang menentang pemberlakuan KUHP, termasuk kritik terhadap pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pada titik ini, masyarakat dinilai masih memegang keniscayaan terhadap nilai-nilai positif demokrasi, bukan mengarah kepada sistem keteraturan yang seringkali dikait-kaitkan dengan sistem otoriter.

Persetujuan masyarakat akan berdampak pada keberhasilan kebijakan yang hendak diimplementasikan oleh pemerintah. Menurut Pengamat Politik Duke University Michael Munger dalam artikelnya yang berjudul Democracy is a Means, Not an End kebebasan berekspresi dianggap sebagai salah satu faktor penting demokrasi, meskipun demokrasi sesungguhnya tidak hanya tentang kebebasan berpendapat belaka.

Munger menekankan bahwa demokrasi memiliki “kiblat” untuk menciptakan cara untuk mewujudkan pemerintahan yang sistematis dan terstruktur sehingga suara rakyat menjadi suatu instrumen dalam menciptakan wawasan dan persetujuan akan suatu kebijakan. 

Jika demokrasi tidak berjalan sesuai dengan kemauan masyarakat dan maraknya prinsip populisme, maka akan berdampak pada indikator kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Fenomena itu dapat dilihat dari hasil survei tingkat kepercayaan publik pada sistem demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) dimana demokrasi Indonesia dinilai sangat tinggi, yakni sebesar 77,2 persen pada Februari 2022.

Di samping itu, pada Januari 2022 tingkat kepercayaan hanya sebesar 73,5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia.  

Namun, angka tersebut memiliki sebuah catatan penting dimana menurut hasil jajak suara IPI, terdapat 64,9 persen responden yang mengaku takut untuk menyuarakan pendapatnya.  

Tentunya, angka tersebut bisa jadi merupakan “produk” dari munculnya upaya-upaya pemerintah yang secara terstruktur dan sistematis membungkam masyarakat, misalnya saja dari adanya narasi pembungkaman aspirasi masyarakat dari kasus mural pada tahun 2021 serta polemik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Fenomena demikian agaknya terlihat familiar dengan negara-negara yang disebut-sebut terapkan sistem otoriter yang terstruktur dan sistematis dalam mengelola penyebaran informasi. Salah satunya yakni Tiongkok. Lantas, apakah Indonesia akan serupa dengan Tiongkok?

Serupa Tiongkok?

Tiongkok merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem yang ketat terhadap penyebaran informasi oleh pemerintah.

Pada laporan yang dirilis oleh organisasi Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) yang berbasis di New York setidaknya hingga Desember 2021 terdapat sebanyak 50 jurnalis yang dipenjara karena hasil reportase mereka.

Angka tersebut menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan peringkat teratas dalam daftar negara yang memenjarakan para jurnalis selama tiga tahun berturut-turut.

Tiongkok bahkan dijuluki sebagai penjara jurnalis dan blogger terbesar di dunia oleh organisasi Reporters Sans Frontières (RSF).

Salah satu jurnalis yang dipenjara akibat reportasenya yakni ​​Jimmy La, seorang pendiri surat kabar pro demokrasi di Hong Kong bernama Apple Daily dan Zhang Zhan, seorang jurnalis media tertentu, berada di urutan pertama.

Zhang dikabarkan telah dipenjara sejak Mei 2020 akibat reportasenya yang membahas pandemi di Wuhan melalui kanal YouTube.

Kriminalisasi jurnalis yang terjadi di Tiongkok tidak terjadi akibat adanya aturan terkait penyebaran informasi belaka, melainkan tidak terlepas dari penerapan sistem otoriter. 

Gambaran tersebut sekilas mengingatkan pada aturan-aturan lain di KUHP yang mengancam HAM masyarakat dan seringkali dinilai condong kepada sistem otoriter.

Membayangkan skenario paling radikal, jika Indonesia melangkah menjadi negara ‘otoriter’ secara de facto dengan kepercayaan bahwa kebijakan di masa lalu bisa jadi efektif pada waktu yang berbeda, narasi sistem otoriter yang agaknya menjadi konten utama dalam KUHP — yang tentunya selaras pula dengan prinsip populisme demi stabilitas politik — bisa jadi membuat Indonesia serupa dengan Tiongkok. (Z81)

Pengamat menilai RKUHP tidak akan berdampak pada diplomasi Indonesia sesuai dengan isi dari Pasal 2 Ayat 4 dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan semua negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Pendapat itu bermula dari munculnya kritik Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) terkait pengesahan KUHP. Di samping itu, saat ini Australia sudah memberikan travel warning ke Indonesia.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut dalam aturan KUHP yang baru saja disahkan meninggalkan sejumlah kejanggalan logika hukum, terutama pasal perzinaan kini juga berlaku bagi pasangan yang tidak terikat hubungan perkawinan. 

RKUHP sendiri sebelumnya resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat. Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak dirumuskan, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil. 

PinterPolitik.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menjadi sorotan publik. Setelah tahun lalu demo besar terjadi pada pertengahan September 2019 disebabkan karena kebijakan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tahun ini pun Kemenkumham kembali menjadi sorotan setelah Pak Yasonna mengeluarkan kebijakan untuk memberikan asimilasi kepada narapidana (napi).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,

Hingga 8 April 2020, Kemenkumham telah mengeluarkan 35.676 napi, dengan rincian napi yang dikeluarkan melalui program  asimilasi 33.861 dan program integrasi 1.815. Program tersebut dimaksudkan untuk mencegah peneluran Covid-19.

Berbagai negara di dunia pun mengeluarkan kebijakan yang serupa, sebagai contoh, adalah pemerintahan Inggris yang akan membebaskan narapidana dengan sisa masa tahanan kurang dari 2 (dua) bulan. Sementara, Iran sejak Maret lalu telah mengeluarkan 85 ribu napi untuk meredam penularan Covid-19 ini. Jumlah ini merupakan setengah dari total keseluruhan napi di negara tersebut.

Residivisme

Kebijakan tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari yang terburuk. Mengapa demikian? Harus kita akui bahwa jumlah napi di Indonesia saat ini jumlahnya melebihi kapasitas dari jumlah maksimal napi di penjara.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat bahwa total tahanan dan napi di Indonesia jumlahnya mencapai 271.209 orang – atau setara 106 persen dari kapasitas ruang tahanan. Faktor tersebutlah yang kemudian diambil oleh kemenkumham sebagai upaya pencegahan Covid-19 ini.

Namun, amat disayangkan. Selang beberapa hari setelah dijalankannya kebijakan tersebut, timbul kabar di beberapa wilayah mengenai aksi mantan napi yang kembali berbuat kejahatan.

Bahasa hukum menyebutnya dengan residivis. Secara sempit, residivis diartikan sebagai pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap dan pengulangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Kejadian ini yang kemudian menjadi pembicaraan publik. Publik dihadapkan akan ketakutan terhadap ulah napi tersebut. Sementara itu, para napi yang juga merupakan manusia pun berhak untuk kembali ke masyarakat.

Kemudian, muncul lah pertanyaan. Apakah kebijakan tersebut telah tepat? Lantas, bagaimana upaya penanggulangan atas kemunculan fenomena residivis tersebut?

KUHP Saat Ini

Harus diakui bahwa KUHP kita merupakan warisan kolonial Belanda. Nilai-nilai yang dikandung didalamnya pun ada yang telah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan maupun roh culture Indonesia.

Mengenai masalah pidana dan pemidanaan, KUHP mengatur pola maksimum dimulai dari 3 (tiga) minggu dan paling tinggi adalah 15 (lima belas) tahun yang dapat mencapai 20 (dua puluh) tahun apabila ada pemberatan.

Bahkan, mengenai kejahatan ringan seperti halnya maling sandal (untuk saat ini diibaratkan demikian), diancam dengan pidana maksimal tiga minggu.

Secara garis, besar KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yakni perumusan tunggal yang mana hanya diancam 1 (satu) pidana pokok (penjara, kurungan, denda); dan perumusan alternatif yang dimulai dari pidana pokok terberat sampai dengan paling ringan. Penjelasan tersebut kiranya yang menjadi penyebab penjara di Indonesia menjadi overcapacity.

Belum lagi, ditambah dari kasus narkotika, yang mana penerapan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai rehabilitasi masih menjadi angan-angan belaka. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa hanya 1 dari 6 napi narkotika yang menjalani rehabilitasi.

Sebab, ini tidak lain karena adanya bunyi pasal 3 ayat (1) BAB III mengenai pelaksanaan peaturan bersama 7 (tujuh) lembaga negara tentang penganganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Pada aturan tersebut, rehabilitasi sifatnya “dapat dilakukan” bukan “wajib dilakukan”. Hal ini yang menjadikan putusan rehabilitasi menjadi lemah.

Melihat hal demikian, wajarlah prisonisasi di penjara semakin masif dan bukan tidak mungkin ketika napi tersebut selesai dalam menjalani hukuman dapat melakukan tindak pidana kembali.

Faktor Kriminogen

Teringat apa yang dikatakan oleh Schultz, beliau menyatakan naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat tersebut membuktikan bahwa hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir (umtimum remedium). Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-8 Tahun 1990 di Havana, Kuba, yang kemudian dituangkan dalam dokumen A/CONF.144/L.17 memunculkan pemahaman bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama.

Dalam dokumen tersebut pun, dijelaskan bahwa kemiskinan, pengagguran, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) hidup, ketimpangan sosial yang tinggi, menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan menjadi penyebab kejahatan tersebut.

Di Indonesia, angka buta huruf berdasarkan data sensus penduduk 2019 untuk usia produktif (15-44 tahun) adalah 0,76%. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,28%. Angka ini kemungkinan dapat bertambah seiring dengan krisis global akibat pandemi Covid-19 ini.

Yang lebih mencengangkan adalah konflik lahan yang mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun ke tahun. Catatan akhir tahun 2019 merekam adanya 279 kasus dalam satu tahun yang berkaitan dengan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektare. Dari akumulasi konflik itu, disebutkan 109.042 keluarga menjadi korban.

Angka tersebut dapat semakin bertambah seiring dengan krisis Covid -19, pembangunan infrastruktur yang semakin masif, dan, kemungkinan juga, dari Omnibus Law yang saat ini tengah dibahas.

Bila dikaitkan dengan hasil kongres PBB di Kuba dan data yang dijabarkan di atas, kemudian dibenturkan dengan sistem hukum Indonesia (KHUP) saat ini berlaku, serta kebijakan pemasyarakatan lainnya, sangatlah dimungkinkan proses residivisme dapat semakin tinggi bahkan menimbulkan kejahatan baru.

Rancangan KUHP Baru

Terlepas dari pro dan kontra KUHP baru, perlu diketahui bahwa rancangan KUHP ini sudah sejak lama menjadi pembahasan para ahli hukum. Sayangnya, hingga saat ini tarik ulur politik sangatlah kentara. Terlepas dari itu, ada beberapa konsep RUU KUHP yang relevan atas fenomena saat ini.

Pertama, RUU KUHP mengakomodir hakim untuk memberikan maaf kepada terdakwa disebut juga dengan rechterlijk-pardon. Bentuk pemberiaan maaf ini diberikan atas ringannya perbuatan, keadaan pribadi dari terdakwa, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan jahat tersebut atau dampak atas hukuman tersebut.

Kedua, dikenalnya konsep individualisasi pidana yang mana di dalam RUU KUHP akan dikenal adanya proses modifikasi, perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan.  Hal ini tidak lain untuk memberikan hak kepada si terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman atas perubahan yang telah dilakukannya.

Sekilas konsep ini sama dengan remisi. Namun, bedanya konsep dalam RUU KUHP ini dapat diajukan oleh keluarga, terpidana, jaksa penuntut umum, atau hakim pengawas serta diajukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ketiga, dikenalnya konsep pidana kerja sosial untuk pidana yang diancam maksimum 6 (enam) bulan penjara. Ikhtiar-ikhitiar dalam RUU KUHP ini patut menjadi bahan renungan kita atas fenomena residivisme.

Teringat apa yang dikatakan oleh Prof. Sutjipo Rahardjo bahwa hukum untuk manusia, mengingat hukum itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Untuk itulah, tidak boleh sekali-kali mengabaikan aspek manusia sebagai bagian sentral dari hukum tersebut.

Fenomena residivis dan ketidakterimaan masyarakat terhadap napi sebagai imbas kebijakan Kemenkumham dalam memberikan hak asimilasi dan hak integrasi terhadap napi perlulah menjadi sinyal merah. Kita tidak tahu seberapa sabar dan legowo-nya masyarakat dalam menghadapi situasi demikian – ditambah sikap pemerintah yang seakan plin-plan dalam membuat kebijakan.

Soerkarno berucap, “jangan pernah melupakan sejarah.” Memang begitulah nyatanya. Kejadian saat ini merupakan pengulangan atas kejadian sebelumnya. Namun, beruntung bagi mereka yang mempelajari sejarah karena mereka akan mengerti cara untuk menanggulanginya.

Sayangnya, sampai tulisan ini dibuat, negara membuat dagelan kembali – menjadikan sebuah nover ber-genre romansa sebagai alat bukti vandalisme. Bukan mengenai masalah vandalismenya, tetapi mengapa buku-buku tersebut dijadikan sebagai barang bukti sedangkan isi dari buku tersebut tidak relevan dengan perbuatan pelaku? Hal ini menandakan pemerintah gagap dan tidak hati-hati dalam menjalankan hukum.

Padahal, di Indonesia sendiri, banyak para akademisi hukum yang sampai saat ini mengumandangkan pembaharuan hukum yang lebih Indosianis dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Semoga segera permasalahan yang ada dapat segera teratasi.

Tulisan milik Arrizal Fathurohman Nursalim, alumnus Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Banyak pihak yang mengatakan bahwa toleransi beragama di Indonesia semakin menurun lima tahun ke belakang atau dengan kata lain selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada tahun 2017, Setara Institute mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi belum efektif menjalankan peran negara dalam melindungi hak kebebasan beragama. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya intoleransi beragama selama tiga tahun Jokowi memimpin.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga pernah mengatakan bahwa negara adalah sumber intoleransi. Selama 2014-2018, KontraS mencatat terjadi 488 kasus pelanggaran kebebasan beragama.

Kritik juga datang dari Human Right Watch (HRW) yang menilai Jokowi memilih untuk tidak menggunakan kemampuan politiknya untuk menjamin kebebasan HAM di Indonesia termasuk dalam hal kebebasan beragama. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi?

Negara Intoleran?

Kembali ke laporan Wahid Foundation, sepanjang tahun 2018, telah terjadi 276 tindakan pelanggaran kebebasan beragama, di mana 130 atau 47 persen di antaranya dilakukan oleh aktor negara.

Porsi aktor negara ini mengalami peningkatan sekitar 36 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Lebih lanjut lagi, Wahid Foundation juga menjelaskan bahwa kepolisian daerah, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Negeri menjadi tiga aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran.

Lalu kenapa negara, diwakilkan oleh pejabat dan lembaga pemerintahnya, yang seharusnya menjaga toleransi malah menjadi sumber intoleransi?

Menurut Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, ada tiga faktor kenapa pemerintah daerah melakukan hal-hal intoleran.

View this post on Instagram

Laporan Wahid Foundation memperlihatkan bahwa pemerintah adalah sumber intoleransi agama. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #intoleransi #intoleransiagama #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 12, 2019 at 4:00am PDT

Pertama, lemahnya pengetahuan dan kesadaran pejabat daerah terhadap HAM dan konstitusi. Kedua, adanya tekanan kelompok tertentu terhadap pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang diskriminatif. Ketiga, adanya aturan di tingkat pusat yang tidak sejalan dengan HAM.

Selain tiga faktor di atas, nampaknya ada satu faktor lagi yang menyebabkan negara bersifat intoleran, yaitu kepentingan politik.

Di level pemerintah daerah misalnya, salah satu bentuk pelanggaran kebebasan beragama hadir dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (Perda) diskriminatif yang hanya mementingkan satu kelompok agama tertentu.

Kasus Perda yang dinilai diskriminatif salah satunya seperti Qanun No.4 tahun 2016 oleh Pemprov Aceh dan “Perda Injil” oleh DPRD Kota Manokwari.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Hardiyan, kebutuhan politisi untuk meraup suara dalam Pemilu adalah alasan di balik munculnya Perda yang menabrak kebebasan beragama

Hal senada juga disampaikan Michael Buehler, profesor asal University of London.

Menurut Buehler, Perda Syariah muncul karena partai atau politisi di daerah butuh dukungan politik dari kelompok Islam. Padahal, lanjut Buehler, politisi yang menerbitkan Perda itu sendiri bukan pegiat agama melainkan yang berasal dari kelompok “Islamis oportunis”.

Permasalahan Perda intoleran ini juga yang membuat Jokowi diminta untuk membuat Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN) guna mengevaluasi dan mencegah munculnya Perda bermasalah.

Tumbal Politik

Seperti pendapat Ulung, pelanggaran kebebasan beragama juga berasal dari aturan di tingkat pusat.

Salah satu aturan yang paling sering dipermasalahkan adalah Pasal 156 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang lebih dikenal dengan nama Pasal Penodaan Agama.

Pasal inilah yang menurut banyak pihak, seperti Yenny Wahid dan Andreas Harsono, harus dievaluasi karena menjadikan negara sebagai aktor intoleransi, termasuk digunakan oleh aktor non-negara untuk “menyerang” kelompok agama lain.

Memang pasal ini tidak dicptakan oleh pemerintahan periode ini melainkan berasal dari hukum kolonial Belanda yang kemudian ditambahkan pada masa pemerintahan Soekarno.

Namun, sejak reformasi, besarnya dampak negatif pasal ini semakin terlihat.

Berdasarkan catatan Amnesti Internasional Indonesia, antara tahun 1965-1998 hanya ada 10 orang yang pernah dijerat dengan pasal ini. Sementara pada 2005-2014 jumlahnya bertambah lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 106 orang.

Yang paling mengundang perhatian dari penggunaan Pasal Penodaan Agama adalah kasus dipenjarakannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2017.

Kasus Ahok yang divonis melakukan penodaan agama kemudian dilihat banyak pihak sebagai titik mundurnya toleransi beragama di Indonesia.

Harapan evaluasi pasal ini muncul ketika DPR berencana untuk melakukan dan menyelesaikan revisi KUHP – yang sudah direncanakan sejak tahun 2005 – pada tahun 2019.

Namun, harapan ini tidak bertahan lama.

Dengan berbagai kritik dan kerusakan toleransi yang disebabkan oleh Pasal Penodaan Agama, DPR maupun pemerintah terlihat menutup mata dan tetap mempertahankan pasal ini.

Dalam RKUHP yang ditargetkan selesai pada 24 September 2019, sejauh ini DPR mengatakan bahwa Pasal Penodaan Agama akan tetap dipertahankan.

Tidak hanya dipertahankan, bahkan dalam RUU KUHP pasal ini mengalami beberapa perubahan yang berpotensi semakin memperburuk kebebasan beragama di Indonesia.

Ambil contoh permasalahan makna atau penafsiran hukum yang muncul di Pasal 2, 250, dan 313, yang berpotensi menjadi ruang terbitnya Perda-Perda intoleran dan kembali menjadikan pasal penodaan agama sebagai pasal “karet”.

Kemudian penamaan pada Bab VII yang berjudul “Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama” juga menjadi masalah karena menjadikan agama sebagai subyek hukum.

Lalu, mengapa RKUHP tidak menjadi solusi pelanggaran kebebasan beragama? 

Agenda RKUHP dinilai sudah dipolitisasi dan dijadikan sebagai alat dagang atau “tukar guling” politik antara DPR maupun pemerintah (presiden).

Ada indikasi intoleransi politik menguat. #infografis
Selengkapnya dalam tulisan indepth berjudul "Pilpres 2019 Dihantam Intoleransi?" di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/lRCm8UMBcP

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) October 19, 2018

Tukar guling yang dimaksud adalah DPR dan pemerintah sama-sama mendapatkan “jatah peraturan” yang menguntungkan bagi masing-masing pihak.

Anggapan ini muncul karena DPR dan pemerintah terlihat sama-sama setuju dengan RKUHP. Kemudian dalam pembahasannya, DPR tidak melibatkan ahli dan terkesan terburu-buru menyelesaikan RKUHP, padahal masih banyak pasal yang bermasalah.

Selain itu, DPR juga dianggap ingin buru-buru menyelesaikan RKUHP hanya karena ingin meninggalkan warisan kinerja.

Dengan demikian, pelanggaran kebebasan beragama yang berasal dari KUHP tetap terjadi bahkan berpotensi semakin buruk karena nampaknya DPR dan pemerintah, demi kepentingan politik, tidak mengevaluasinya secara benar.

Akibatnya, di periode pemerintahan yang kedua, keseriusan Jokowi dalam menyelesaikan masalah pelangaran kebebasan beragama di Indonesia patut dipertanyakan.

Bukan tanpa sebab, keraguan terhadap keseriusan Jokowi sudah dimulai  sejak Pilpres 2019.

Dalam masa kampanya, visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai kurang membahas atau mengelaborasi secara jelas masalah pelanggaran kebebasan beragama.

Sementara pada pidatonya Juli 2019 lalu di Sentul yang berujudul “Visi Indonesia”, Jokowi sama sekali tidak membahas masalah kebebasan beragama ataupun HAM.

Melihat adanya motif politik di balik munculnya peraturan-peraturan intoleran dan ketidakseriusan pemerintah dalam mengevaluasinya, bisa dikatakan bahwa nampaknya bagi sebagian pejabat pemerintah, kepentingan politik jauh lebih penting dibanding hak kebebasan beragama di Indonesia.

Fakta ini memperlihatkan adanya ironi karena negara yang seharusnya menjaga toleransi, malah menjadi sumber intoleransi.

Terlebih lagi ketika pemerintah sering membanggakan Indonesia yang dijadikan sebagai contoh negara toleran di panggung internasional, katakanlah misalnya dalam pencalonan menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Pada akhirnya, hasil penelitian beberapa LSM yang mengatakan bahwa negara menjadi sumber utama intoleransi terbukti kebenarannya. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah sekaligus pertanyaan besar yang harus dialamatkan pada pemerintahan Presiden Jokowi. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.