PinterPolitik.com

“Do not think you command your way through like a Roman emperor.” – Rolf Dobelli, dalam buku The Art of Thinking Clearly

Sebelumnya, berbagai pihak menduga sangat mungkin kubu Moeldoko akan mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dugaan itu umumnya bertolak atas dua asumsi. Pertama, posisi Moeldoko sebagai orang Istana. Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut memberikan “izin” kepada Moeldoko.

Tidak heran kemudian, sejak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan terdapat usaha kudeta yang didalangi oleh Moeldoko, narasi bahwa Partai Demokrat tengah dipincangi agar tidak siap maju di 2024 menjadi asumsi yang cukup masuk akal.

Terlebih lagi, di era Orde Baru, praktik mengebiri partai politik dan oposisi lumrah dilakukan. Stefan Eklöf dalam tulisannya Power and Political Culture in Suharto’s Indonesia, misalnya, menyebut Ali Moertopo menggunakan strategi emasculation atau pengebirian dengan menggunakan taktik persuasi, intimidasi, memanipulasi intrik dan konflik, hingga penyuapan terhadap berbagai aktivitas para aktor politik.

Ada pula praktik penyederhanaan partai yang disebut-sebut untuk mengamankan posisi Partai Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto. Seperti yang diketahui, puluhan partai yang ada difusikan menjadi tiga partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berisikan eks partai-partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terdiri dari partai nasionalis, dan Golongan Karya (Golkar).

Saat itu, berbagai pihak juga menilai eksistensi PPP dan PDI hanya sebagai pelengkap dan berperan semu dalam demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Benarkah Moeldoko Titisan Moertopo?

Mengacu pada besarnya koalisi di periode kedua pemerintahan Jokowi, bahkan disebut terbesar sejak reformasi, tidak heran kemudian dugaan Partai Demokrat ingin ditarik ke koalisi melalui Kongres Luar Biasa (KLB) mencuat ke tengah publik.

Terlebih lagi, AHY juga melakukan safari politik, seperti mengunjungi Jusuf Kalla (JK), di mana ini disebut-sebut sebagai upaya untuk menggalang dukungan. Ini jelas mudah dibaca sebagai bentuk “ketakutan”.

Akan tetapi, segala dugaan, asumsi, dan prasangka tersebut agaknya buyar. Kemenkumham yang saat ini dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Itu sekaligus membantah dugaan ada dukungan Istana di balik KLB.

Yang lebih menarik lagi, terdapat gestur unik dari kedua belah pihak. Betapa tidak, kubu AHY dengan lapang dada menerima Moeldoko jika ingin bergabung ke Partai Demokrat. Sementara, kubu Moeldoko berencana mendukung AHY jika maju di Pilgub DKI Jakarta. Ini diungkapkan oleh juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad pada Minggu, 4 April.

Lantas, intrik politik apa yang sekiranya dapat dimaknai dari upaya kudeta Partai Demokrat ini?

Sham Sacrifice?

Sebelum Kemenkumham menjatuhkan putusan, mudah memahami bahwa Moeldoko tengah menerapkan nasihat perang Sun Tzu dalam upayanya merebut kepemimpinan AHY.

Mengutip Andri Wang dalam bukunya The Art of War: Menelusuri Strategi dan Taktik Perang ala Sun Zi, dalam bab “Berperang”, Sun Tzu menulis, “Jadi, jenderal dan komandan lapangan yang berbakat harus mampu mengambil persediaan pangan dan makanan kuda yang bersumber dari negara musuh setempat.”

Dengan masuknya kader senior dan berpengaruh Partai Demokrat, seperti Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, dan Max Sopacua, Moeldoko jelas tengah menerapkan nasihat tersebut, yakni menambah kekuatan pasukan dengan mengambil logistik musuh.

Namun, apabila kita melihat situasi saat ini dan membaca nasihat-nasihat Sun Tzu dalam bab “9 Jenis Medan Perang”, hipotesis dalam tulisan PinterPolitik.com sebelumnya, SBY Justru Manfaatkan Kudeta Demokrat?, tampaknya lebih tepat digunakan.

Hipotesis tulisan tersebut adalah, kubu AHY, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tengah memanfaatkan kudeta yang dilakukan Moeldoko untuk menyisir kader yang tidak loyal terhadap kepemimpinan AHY, serta memperkuat konsolidasi internal.

Ini sejalan dengan nasihat Sun Tzu berikut, “Prajurit yang kuat dan yang lemah bisa berprestasi bersama tergantung medan perang yang tepat. Jadi, orang yang pandai berperang bisa membuat seluruh komandan lapangan dan prajurit bahu-membahu untuk merapatkan barisan seperti satu manusia yang utuh. Gejala penyatuan ini baru bisa terjadi bila situasi medan perang dalam keadaan yang sedang krisis dan gawat. Situasi seperti itu telah memaksa mereka untuk mau tidak mau harus bersatu mempertahankan diri daripada dihabisi musuh.”    

Baca Juga: Di Balik Puan-Moeldoko vs JK-AHY

Seperti yang kita ketahui, selepas AHY mengumumkan adanya usaha kudeta dari Moeldoko, situasi Partai Demokrat jamak diberitakan tengah genting. Ada upaya pengebirian, menggembosi, hingga mencegah jalan partai mercedes maju di 2024. Seperti penjelasan Sun Tzu, situasi krisis seperti itu dapat membentuk persepsi bahwa persatuan sangat dibutuhkan.

Menariknya, tidak hanya dari internal partai, masyarakat luas juga terlihat berada di barisan AHY. Dengan status Moeldoko sebagai pejabat Istana, jamak dinilai AHY adalah korban yang harus didukung dan dibela. Ini jelas sangat positif bagi elektabilitas AHY, serta menjadikan namanya dan Partai Demokrat sebagai top of mind publik dalam beberapa bulan terakhir.

Jika benar kubu AHY telah memanfaatkan usaha kudeta Moeldoko untuk memeroleh keuntungan-keuntugan politik tersebut, besar kemungkinan strategi sham sacrifice telah dilakukan. Ini adalah salah satu strategi dalam permainan catur.

Rudolf Spielmann dalam bukunya The Art of Sacrifice in Chess mendefinisikan sham sacrifice sebagai pengorbanan bidak dalam waktu tertentu, di mana nantinya pengorbanan tersebut menghasilkan keuntungan materil (memakan bidak musuh) yang setara atau lebih besar. Ini berbeda dengan real sacrifice, di mana pengorbanan yang dilakukan tidak mendapatkan kembali keuntungan materil.   

Illusion of Control?

Nah, jika benar kubu AHY telah melakukan sham sacrifice atau sengaja membiarkan Moeldoko melakukan kudeta atau membuat KLB untuk mendapatkan keuntungan politik, dengan status Moeldoko sebagai mantan Panglima TNI, mengapa sosok berprestasi dan cerdas ini bisa terperangkap?

Konsep illusion of control (ilusi kontrol) dalam buku The Art of Thinking Clearly karya Rolf Dobelli mungkin dapat menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Dobelli, ilusi kontrol adalah tendensi psikologis ketika seseorang percaya dapat memengaruhi atau mengontrol sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dilakukannya.

Jika Dobelli menggunakan istilah tendensi, Ellen J. Langer dalam tulisannya Illusion of Control menggunakan istilah ekspektasi. Menurut Langer, ini adalah fenomena ketika seseorang terlalu tinggi menaksir probabilitas kesuksesannya melampaui probabilitas objektif yang ada.

Nah, jika ilusi kontrol adalah faktor yang membuat Moeldoko terjebak dalam sham sacrifice, ini menjadi jawaban mengapa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut tetap menerima pinangan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, meskipun dalam AD/ART partai, syarat melakukan KLB harus atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi, yakni SBY.

Singkatnya, dengan penegasan pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa pemerintah menggunakan AD/ART tahun 2020, itu jelas menunjukkan Moeldoko telah mengabaikan probabilitas objektif.

Baca Juga: Moeldoko adalah Dalang atau Hanya Wayang?

Dengan adanya desas-desus adanya izin Istana, ataupun akan mendapatkan dukungan dari parpol besar, seperti PDIP yang disebut-sebut hubungannya kurang harmonis dengan Partai Demokrat, mungkin yang membuat Moeldoko menjadi terlalu tinggi menaksir probabilitas kesuksesannya. Alhasil, mantan politisi Partai Hanura ini menilai dapat mengontrol situasi.

Seperti dalam kutipan pernyataan Dobelli di awal tulisan, sangat tidak bijak apabila kita berpikir dapat berlaku seperti Kaisar Romawi.

Well, pada akhirnya tulisan ini hanyalah analisis teoretis semata. Apa pun yang terjadi di balik usaha kudeta Partai Demokrat, yang jelas Kemenkumham telah menolak memberikan SK. Kita nantikan saja kelanjutan perkembangannya. (R53)

PinterPolitik.com

“Today, there is a broad consensus that democracy is under attack or in retreat in many parts of the world.” – Francis Fukuyama, dalam Liberalism and Its Discontents: The challenges from the left and the right

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko benar-benar sosok menarik. Betapa tidak, kendati Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat berjasa menempatkannya sebagai Panglima TNI, Ia justru tengah berusaha merebut kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat ini, Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara tengah melengkapi berkas pendaftaran pengurusan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menariknya, SK Kemenkumham disebut sebagai jawaban atas berbagai desas-desus terkait pelibatan Istana atau partai penguasa di balik kudeta partai mercedes.

Ini misalnya dikemukakan oleh pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran. Menurutnya, jika Kemenkumham menolak pengesahan Partai Demokrat versi KLB, itu akan membantah dugaan pelibatan Istana atau partai penguasa.

Baca Juga: Moeldoko adalah Dalang atau Hanya Wayang?

Di luar perdebatan terkait ada peran Istana atau partai penguasa, terdapat analisis yang penting direfleksikan terkait upaya kudeta tersebut. Dengan fakta Partai Demokrat ingin direbut oleh orang di luar partai dan merupakan pejabat pemerintah, Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani melihatnya sebagai indikasi kemunduran demokrasi.  

Mengacu pada Francis Fukuyama dalam tulisannya Liberalism and Its Discontents: The challenges from the left and the right bahwa saat ini demokrasi global tengah berada di bawah serangan, mungkinkah kemunduran demokrasi seperti yang disinggung Saiful Mujani adalah bagian dari tren kemunduran demokrasi global?

Selain itu, ini juga berdekatan dengan rilis data Economist Intelligence Unit (EIU), di mana skor indeks demokrasi Indonesia pada 2020 hanya menyentuh angka 6,30. Itu adalah skor paling rendah dalam 14 tahun terakhir.

Lemahkan Oposisi?

Pernyataan Saiful Mujani sekiranya sangat beralasan. Dengan fakta saat ini hanya PKS dan Partai Demokrat yang konsisten menjadi oposisi pemerintah, tentu mudah dipersepsikan oleh publik bahwa ada upaya melemahkan suara oposisi.

Tidak hanya soal Moeldoko yang merupakan orang Istana, Ketua Organizing Comitte (OC) KLB Demokrat Deli Serdang, Ilal Ferhard bahkan telah melempar sinyal bahwa pihaknya bersedia masuk ke dalam koalisi pemerintah. “Jika seandainya diberi kepercayaan dan mandat oleh presiden, itu lain urusan. Namanya diberikan kesempatan, amanah, kita silakan kepada Ketum. Bagaimana Ketum menyikapinya,” begitu tandasnya.

Lebih menarik lagi, kasus yang saat ini menimpa Partai Demokrat dapat kita temukan komparasinya dengan manuver Recep Tayyip Erdogan di Turki. Presiden karismatik tersebut disebut menerapkan strategi melemahkan oposisi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Menjelang perubahan konstitusi Turki pada tahun 2017, misalnya, saat itu banyak kekuatan oposisi yang melemah. Ini juga sejalan dengan tindakan keras pemerintah setelah terjadinya upaya kudeta pada tahun 2016.

Berbagai upaya dipercaya dilakukan, yang umumnya membuat banyak anggota partai oposisi harus berurusan dengan hukum. Mulai dari penangkapan 11 anggota parlemen Peoples’ Democratic party (HDP) dengan tuduhan terorisme, hingga kader Republican People’s Party (CHP) yang mengaku mendapat intimidasi karena bersikap keras pada proses voting.

Hasilnya, parlemen meloloskan rencana referendum konstitusi Turki. Itu membuat Erdogan dapat maju sebagai Presiden Turki untuk periode ketiga.

Baca juga: Moledoko dan Misi Pemerintah ala Turki?

Ngomong-ngomong soal presiden tiga periode, saat ini juga tengah ramai kembali soal wacana amendemen UUD 1945 agar presiden dapat terpilih sebanyak tiga periode. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari juga telah menggunakan kaos “Jokowi-Prabowo 2024”. Menarik bukan?

Fenomena Pendulum?

Well, kita kembali ke pertanyaan inti dalam tulisan ini. Bertolak dari indikasi adanya pelemahan oposisi, apakah ini merupakan indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia dan bahkan bagian dari tren kemunduran demokrasi global?

Untuk menjawabnya, sebelumnya perlu diperjelas pertanyaan tersebut. Apakah maksudnya kemunduran demokrasi dalam artian seperti pendulum, yang terkadang naik, dan terkadang turun? Atau kemunduran demokrasi dalam artian sistem politik ini akan ditinggalkan?

Bertolak pada sejarah perjalanan panjang demokrasi yang dipetakan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, ini kemungkinan hanyalah fenomena pendulum.

Menariknya, dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1991 tersebut, di mana saat itu tengah terjadi tren peningkatan demokrasi global, Huntington justru memprediksi kemungkinan gelombang balik demokratisasi ketiga.

Dalam bukunya, Huntington memetakan gelombang demokratisasi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama terjadi sejak tahun 1828 – 1926. Gelombang kedua dan ketiga terjadi pada tahun 1943 – 1962 dan 1974 – (unknown). Huntington melihat terdapat gelombang balik setelah terjadinya gelombang demokratisasi. Gelombang balik pertama terjadi pada tahun 1922 – 1942, dan gelombang balik kedua pada tahun 1958 – 1975.

Dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama tampaknya memberikan afirmasi terhadap prediksi gelombang balik ketiga Huntington. Dalam temuan Fukuyama, gelombang demokrasi global terjadi pada pertengahan tahun 1970-an. Pada tahun 1970, hanya ada sekitar 35 negara demokrasi. Pada awal tahun 2000-an, jumlahnya meningkat menjadi hampir 120 negara.

Namun, sejak pertengahan tahun 2000-an, tren demokratisasi telah berbalik dan negara demokrasi jumlahnya telah menurun. Lalu, ada pula faktor kemajuan Tiongkok yang disebut membuat negara-negara otoriter tampil lebih percaya diri. Melihat momentum waktunya, tidak berlebihan sekiranya untuk mengatakan ini persis seperti pendulum.

Dalam tulisannya Silvio Berlusconi and the Decline of Western Civilization, Fukuyama juga menyinggung kemunduran demokrasi Barat terjadi karena terpilihnya pemimpin demagog seperti Donald Trump di AS, Silvio Berlusconi di Italia, dan Erdogan di Turki.

Lantas, jika ini hanyalah fenomena pendulum, bagaimana demokrasi dapat kembali ke puncak seperti sebelumnya? Fukuyama memberikan jawaban tersirat dalam tulisannya Liberalism and Its Discontents: The challenges from the left and the right.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Alami “Pembusukan” Demokrasi?

Menurutnya, liberalisme yang saat ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari demokrasi tengah menghadapi ketidakpuasan, yang mungkin telah menciptakan persepsi untuk meninggalkan demokrasi. Akan tetapi, Fukuyama sulit membayangkan terdapat sistem politik lain yang dapat menerima keberagaman dan memberikan hak politik yang setara selain demokrasi – tepatnya demokrasi liberal.

Singkatnya, masyarakat dunia akan kembali ke demokrasi apabila mereka merasakan kebebasannya telah terlalu terusik. Konteks itu dapat kita lihat di Myanmar saat ini. Setelah militer melakukan kudeta, gelombang demonstrasi terus terjadi.

Lalu, AS yang saat ini dipimpin oleh Joe Biden tampaknya akan kembali menjadi penjaga demokrasi dunia. Ini jelas menunjukkan resistensi terhadap tren kemunduran demokrasi.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa upaya kudeta Partai Demokrat adalah bagian dari dinamika demokrasi yang memang selalu berada di atas gelombang. Terkadang di atas, terkadang juga di bawah.

Selain itu, jika mengacu pada fenomena dualisme parpol di Indonesia, kasus yang menimpa Partai Demokrat sebenarnya adalah dinamika biasa. Seperti yang disebutkan oleh Jusuf Kalla (JK) setelah dikunjungi AHY, kudeta ini bermula dari masalah internal.

Artinya? Jika nantinya Partai Demokrat benar-benar berhasil direbut oleh Moeldoko, itu menunjukkan kepemimpinan AHY tidak mencukupi dalam mengonsolidasi internal partai. (R53)

PinterPolitik.com

“Perang adalah tipu muslihat” – Sun Tzu, dalam buku The Art of War

Di luar sana, mungkin banyak yang mengatakan politik itu dinamis, sangat cair, dan susah untuk ditebak. Singkatnya, semua dapat terjadi dalam politik. Namun, benarkah demikian?

Faktanya tidak. Sedinamis atau secair apa pun politik, nyatanya politik dapat dikalkulasikan asalkan kita memiliki variabel-variabelnya. Ketidaktahuan atas variabel-variabel itu yang membuat politik dipersepsikan sulit ditebak.

Michael D. Ward dan Nils Metternich dalam tulisannya Predicting the Future Is Easier Than It Looks menyebutkan, tidak hanya sekadar membuat kalkulasi, dengan adanya revolusi di bidang statistika, konfigurasi variabel-variabel politik telah memungkinkan kita untuk membuat prediksi masa depan.

Ward dan Metternich misalnya mencontohkan kalkulasi yang dilakukan oleh Quincy Wright dalam A Study of War. Di sana, Wright memetakan indikasi-indikasi yang tidak hanya dapat digunakan untuk mengetahui kemungkinan perang, melainkan juga tingkat ketegangan umum suatu negara.

Nah, postulat tersebut yang akan kita gunakan untuk mengalkulasi manuver Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang tengah berjuang merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di titik ini, mungkin kita sepakat bahwa Moeldoko tengah mengincar Pilpres 2024. Bau-bau syahwat kekuasaan ini sebenarnya telah tercium sejak 22 Mei 2015 ketika Moeldoko masih menjabat Panglima TNI. Saat itu, Moeldoko mendapat pertanyaan terkait apakah ia tidak berkeinginan untuk maju di 2019 untuk memimpin negeri?

Baca Juga: Benarkah Moeldoko Titisan Moertopo?

Menariknya, Moeldoko terlihat tidak membantah. Ia hanya menjawab diplomatis. “Itu pertanyaan sembrono namanya. Panglima TNI masih dinas sekarang. Jangan macam-macam,” jawabnya singkat.

Terkait peluang di 2024, ada analisis menarik dari pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. “Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri,” begitu penegasan Pangi.

Pandangan Pangi sangat beralasan. Pasalnya, jika benar-benar berkeinginan untuk maju di 2024, Moeldoko tentunya tidak ingin merusak citra politiknya seperti yang terlihat saat ini.

Atas keanehan tersebut, seperti yang dicetuskan oleh Pangi, mungkinkah Moeldoko hanyalah pion, atau tumbal politik?

Hanyalah Wayang?

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Di Balik Puan-Moeldoko vs JK-AHY, telah disiratkan pertanyaan penting. Apakah kudeta Partai Demokrat adalah operasi intelijen atau proyek intelijen?

Jika itu hanya operasi intelijen, maka tujuannya sederhana, yakni merebut kepemimpinan AHY. Akan tetapi, jika itu adalah proyek intelijen, maka merebut Partai Demokrat hanyalah salah satu dari sekian banyak operasi intelijen yang telah dirumuskan dalam suatu proyek intelijen besar.

Tujuannya? Bisa untuk menyiapkan karpet merah bagi kandidat tertentu di 2024. Asumsi ini yang menjadi jantung pembahasan dalam artikel AHY Hanyalah Mangsa Pertama?. Namun, bisa juga tujuannya untuk mengondisikan wacana presiden tiga periode. Dugaan ini dikemukakan oleh Pangi pada 9 Maret kemarin.

Jika benar Moeldoko hanyalah pion, kita mudah memahaminya melalui teori puppet leader. Dennis R. Young dalam tulisannya Puppet Leadership: An Essay in honor of Gabor Hegyesi menjelaskan puppet leader sebagai metafora untuk menggambarkan pemimpin yang ditempatkan dan dikendalikan oleh pihak lain – tepatnya kekuatan lain.

Kendati puppet leader umumnya ditemukan di pemerintahan otoritarianisme, dalam pemerintahan demokratis, puppet leader dapat muncul dengan dua elemen fundamental.

Pertama, adanya penarik tali (string-pullers), yakni kelompok atau individu kuat yang ingin mengontrol tindakan dan keputusan pemimpin terkait tanpa dianggap melakukannya. Kedua, kandidat puppet leader bersedia untuk berkompromi di bawah kondisi tersebut jika nantinya terpilih.

Kenneth Rapoza dalam tulisannya No, Ukraine’s New President Zelenksiy Is Not Putin’s Puppet menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kerap disebut sebagai puppet leader dari Presiden Rusia, Vladimir Putin – alat Kremlin.

Sementara Jonah Fisher dalam tulisannya Volodymyr Zelensky: Why Ukraine’s new president needs second election win menyebut Zelensky kerap diisukan sebagai boneka oligark Ukraina, Igor Kolomoisky.

Baca Juga: Operasi Intelijen di Balik Kudeta Demokrat

Nah, apakah Moeldoko adalah Zelensky versi Indonesia? Entahlah. Namun yang jelas, jika berkaca pada kalkulasi politik, seperti citra dan elektabilitas, sekiranya sulit membayangkan Moeldoko dapat sukses menjadi RI-1, kendatipun nantinya berhasil merebut Partai Demokrat.  

Betapa tidak, dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 22 Februari, elektabilitas Moeldoko hanya 0,2 persen. Ini sangat jauh dari elektabilitas Prabowo Subianto yang mencapai 22,1 persen. Pun begitu masih tertinggal dari AHY yang memiliki elektabilitas 5,3 persen.

Meskipun kita mengenal istilah rebranding politik, dengan citra minor saat ini, sekiranya sulit mendongkrak elektabilitas Moeldoko untuk menyaingi nama-nama populer seperti Prabowo, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan. Konteks ini dapat kita lihat dari kasus Puan Maharani yang selalu gagal maju sebagai kandidat di gelaran pilpres karena elektabilitasnya yang rendah dan stagnan.

Dalang “Kecil”?

Dengan berbagai variabel yang ada, mungkin sudah ada yang menyimpulkan bahwa Moeldoko hanyalah pion, sebagaimana disebutkan oleh Pangi. Akan tetapi, bagaimana apabila Moeldoko memang benar-benar memiliki ambisi pribadi yang besar untuk merebut Partai Demokrat dan maju di Pilpres 2024?

John McBeth dalam tulisannya Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics, misalnya, menyebutkan Moeldoko telah memperlihatkan syahwat kekuasan sejak sebelum pensiun sebagai tentara pada Juli 2015.

Lalu ada pula gestur Moeldoko yang menunjukkan diri tengah menerapkan “politik Jawa”. Ihwal tersebut telah dibahas dalam artikel AHY Hanyalah Mangsa Pertama? di bab “Politik Jawa Moeldoko?”.

Nah, kemungkinan itu dapat kita refleksikan melalui tulisan Robert J. Sternberg dalam tulisannya Why Smart People Can Be So Foolish. Menurut Sternberg, mereka yang cerdas dapat saja bertindak kurang tepat karena melakukan satu atau lebih dari lima kesalahan kognitif berikut.

Pertama, optimisme yang tidak realistis. Kepercayaan bahwa dirinya begitu pintar sehingga merasa dapat melakukan apa pun yang diinginkan dan tidak mengkhawatirkannya.

Kedua, egosentrisme. Fokus pada dirinya sendiri dan apa yang menguntungkan baginya, sehingga mengabaikan atau bahkan sama sekali menghiraukan tanggung jawab kepada orang lain.

Ketiga, omniscience (maha mengetahui). Percaya bahwa dirinya mengetahui segalanya, sehingga lupa mencari apa yang tidak diketahui.

Keempat, omnipotence (maha berkuasa). Percaya bahwa dirinya dapat melakukan apapun yang diinginkan karena merasa sangat berkuasa.

Kelima, invulnerability (kekebalan). Percaya bahwa dirinya akan lolos dari apa pun yang dilakukannya, tidak peduli betapa tidak pantas atau tidak bertanggung jawabnya hal tersebut.

Baca Juga: SBY Justru Manfaatkan Kudeta Demokrat?

Kita tentu sepakat Moeldoko adalah sosok cerdas sehingga mampu menjadi Panglima TNI dan sekarang disebut-sebut sebagai bagian dari Ring-1 Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kecerdasan ini sudah terlihat ketika Moeldoko meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa karena menjadi lulusan terbaik Akabri tahun 1981.

Blunder politik yang terlihat saat ini, kemungkinan besar karena Moeldoko telah melakukan kesalahan yang disebutkan oleh Sternberg. Yang mana kesalahan tersebut? Sekiranya kita dapat menginterpretasinya sembari meminum secangkir kopi.

Terbukanya Kotak Pandora?

Selain persoalan syahwat kekuasaan pribadi, “keberanian” Moeldoko yang mencoba merebut Partai Demokrat sebenarnya dapat pula dipahami sebagai ekses dari kebijakan Presiden Jokowi.

Pada 6 Oktober 2017, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, pernah menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak membuka kotak Pandora, yakni pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, khususnya pelibatan TNI dalam politik praktis.

Terkait pernyataan Fahmi dan dugaan bahwa Presiden Jokowi memperluas pengaruhnya dengan cara merangkul TNI telah banyak dibahas oleh akademisi.

Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, misalnya, menyebut militer telah berperan penting dalam menjalankan agenda politik Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya.

Menurut Evan, karena Presiden Jokowi tidak memiliki modal politik yang cukup untuk menjaga koalisi, serta tidak memiliki pengalaman untuk mengelola hubungan dengan militer, mantan Wali Kota Solo tersebut telah memainkan strategi dengan mengandalkan sosok berlatar belakang militer seperti Luhut Binsar Pandjaitan, A.M. Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu, Wiranto, Agum Gumelar, dan tentunya Moeldoko.

Dalam rangka menyikapi kasus penurunan baliho Front Pembela Islam (FPI) yang melibatkan TNI, Fahmi kembali memberi penegasan penting. “Tentara kita ini lahir dari revolusi kemerdekaan. Militer yang lahir dari revolusi kemerdekaan, DNA-nya itu DNA politik,” begitu tegasnya.

Baca Juga: Jokowi dan Militerisasi Penanganan Corona

Terlebih lagi, dengan adanya dwifungsi ABRI yang terjadi selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Soeharto, sekiranya sulit membayangkan aktor-aktor militer lama, seperti Moeldoko tidak merasakan gairah untuk terjun ke dalam politik praktik.

Nah, jika benar upaya kudeta Moeldoko adalah ekses dari kebijakan Presiden Jokowi yang memberi ruang kepada militer, maka mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut perlu merefleksikan nasihat ahli perang dan strategi dari Tiongkok, Sun Tzu.

Mengutip Andri Wang dalam bukunya The Art of War: Menelusuri Strategi dan Taktik Perang ala Sun Zi, dalam bab “Operasi Pasukan”, Sun Tzu menulis, “Bila memberi makan kuda dari pangan pasukan dan makan daging dari memotong hewan, serta mengumpulkan alat dapur dan tidak mau kembali ke markasnya, ini berarti ada tanda-tanda para pasukan sedang mempersiapkan diri untuk melarikan diri (desersi).”

Maksudnya, jika bawahan sedang mempersiapkan perbekalan atau modal politik, maka dapat disimpulkan mereka sedang mempersiapkan kendaraan politiknya sendiri.

Konteks ini besar kemungkinan tengah dilakukan oleh Moeldoko. Bayangkan saja, Moeldoko sekarang berseteru dengan SBY, sosok yang mengangkatnya sebagai Panglima TNI.

Well, pada akhirnya tulisan ini hanyalah interpretasi teoritis semata. apakah Moeldoko adalah wayang atau dalang, itu kembali pada interpretasi kita masing-masing. Namun yang jelas, kita perlu memberi perhatian lebih terhadap potensi menguatnya pengaruh militer di politik praktis. (R53)

PinterPolitik.com

“But (Gatot) Nurmantyo is one of a kind. Not since the birth of the democratic era has an Indonesian military commander so blatantly displayed his political ambitions while still in office.” – John McBeth, dalam Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics

Pada 4 Juni 2018, Gatot Nurmantyo mengunggah foto sedang mencium tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Twitter pribadinya. Yang lebih menarik adalah caption yang dibubuhkan oleh mantan Panglima TNI tersebut.

Tulisnya, “Saya ini prajurit, lahir dari keluarga prajurit, dan kini, saya pensiun setelah melengkapi bakti saya pada negara. Orang yang saya cium tangannya ini sudah seperti orang tua saya, Pak @SBYudhoyono memimpin bangsa ini 10 tahun sebagai Presiden.”

Cuitan Gatot pada medio 2018 tampaknya bukan bualan semata. Saat ini, di tengah kisruh Partai Demokrat, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini memberikan pengakuan menarik.

Tegasnya, Ia sempat ditawari untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), namun menolak karena menghormati jasa-jasa SBY dalam karier militernya. Faktanya, jabatan Gatot sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) memang atas restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, kedekatan Gatot dengan partai mercedes juga terlihat pada medio 2018 ketika Ia intens menjalin hubungan dengan Partai Demokrat guna menjajaki peluang diusung di Pilpres 2019. Pun begitu pada Maret 2020, di mana Gatot juga disebut masuk dalam bursa calon pengganti SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tidak heran kemudian di awal Februari, ketika isu kudeta dihembuskan oleh AHY, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto memberikan usulan agar AHY menggandeng Gatot masuk ke Partai Demokrat untuk membantunya mengonsolidasi internal partai. Terlebih lagi, selaku sama-sama mantan Panglima TNI, Gatot adalah saingan Moeldoko di kalangan mantan tentara.

Baca Juga: Tidak Tepat AHY Gandeng Gatot?

Akan tetapi, mengacu pada manuver politik Gatot selama ini, serta gestur syahwat kekuasaannya, mungkinkah penolakan Gatot atas tawaran mengambil alih Partai Demokrat bukanlah persoalan moral semata?

Patut Dipertanyakan?

Di titik ini, kita dapat menarik dua kesimpulan terhadap pernyataan Gatot. Pertama, Ia memang menolak tawaran itu karena secara ksatria menghormati SBY. Kedua, ada kemungkinan pernyataan terbukanya adalah half-truth atau setengah kebenaran.

Pada kesimpulan pertama, sekiranya tidak ada hal lagi yang perlu dibahas. Namun, ceritanya berbeda apabila Gatot tengah memainkan half-truth. Alfred North Whitehead dan Lucien Price dalam buku Dialogues of Alfred North Whitehead memberikan penegasan menarik terkait klaim atas kebenaran.

Menurut Whitehead, semua kebenaran yang kita ekspresikan sering kali merupakan half-truth. Uniknya, Whitehead menggunakan diksi devil (setan) karena menilai half-truth selalu mengintai pikiran manusia.  

Terkhusus dalam konteks politik, William Safire dalam bukunya The New Language of Politics: An Anecdotal Dictionary of Catchwords, Slogans, and Political Usage mendefinisikan half-truth sebagai pernyataan atau klaim parsial yang semakin lama dengan penjelasannya, semakin besar kemungkinan reaksi publik untuk menerimanya.

Di tengah realitas politik ataupun realitas sosial secara umum, persoalan half-truth ini dapat disebut sebagai bayesian game atau games of incomplete information. Ini adalah salah satu game theory (teori permainan) yang menjelaskan kondisi ketika setiap aktor yang terlibat di dalamnya tidak memiliki informasi yang lengkap terkait aktor lainnya.

Mengacu pada lumrahnya half-truth dalam politik, pernyataan Gatot yang membawa narasi moral atas penolakannya untuk menggeser kekuasaan AHY patut pula dipertanyakan. Ini tentu bukan perkara postulat teori, melainkan juga terkait variabel-variabel yang ada, khususnya gestur syahwat kekuasaan yang ditunjukkan Gatot selama ini.

Baca Juga: Penangkapan KAMI, Ujian bagi Gatot?

John McBeth dalam tulisannya Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics memberikan penjelasan penting. Menurutnya, Gatot adalah satu-satunya Panglima TNI setelah reformasi yang secara terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya saat masih menjabat. Secara spesifik, McBeth juga menyebut Gatot secara terbuka mendekati kelompok-kelompok agama dengan harapan meningkatkan keterpilihannya.

Menariknya, McBeth juga membandingkan Gatot dengan Moeldoko. Indonesianis asal Selandia Baru ini juga melihat Moeldoko memiliki ambisi yang sama sebelum Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu pensiun pada Juli 2015.

Selain faktor syahwat kekuasaan yang sudah terlihat sejak masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot juga terlihat menempatkan dirinya sebagai tokoh oposisi, seperti bergabung dengan KAMI, dan kerap memainkan isu PKI untuk menarik perhatian.

Pengelolaan Isu Organik

Dalam tulisannya, McBeth melampirkan pernyataan dari analis militer Barat terkait Gatot yang tampaknya menjadi jawaban mengapa Gatot kerap memainkan isu PKI.

“He doesn’t have much in the way of personal charisma and he doesn’t have much political acumen,” atau “Dia (Gatot) tidak memiliki karisma personal dan kecerdasan politik yang besar.”

Jika analisis tersebut tepat, maka mudah memahami mengapa Gatot kerap memainkan isu PKI. Itu karena Gatot tidak memiliki kecakapan dalam memainkan dan membuat narasi. Oleh karenanya, Gatot memilih untuk memainkan isu yang telah ada dan mudah mendapat atensi publik, yakni isu PKI.

Dalam manajemen isu, terdapat dua kategori. Pertama, menciptakan isu baru untuk dimainkan. Kedua, mengapitalisasi isu yang telah ada untuk dimainkan. Terkhusus yang kedua, ini disebut sebagai pengelolaan isu organik.

Kategorisasi itu juga terlihat dari analisis pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi yang membandingkan manajemen isu antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Fahmi, berbeda dengan pemerintahan SBY yang lebih memainkan isu organik, pemerintahan Jokowi justru dinilai kerap membuat isu-isu baru.

Kembali pada Gatot, dengan kudeta Partai Demokrat yang saat ini menjadi headline pemberitaan dan top of mind masyarakat, Gatot tampaknya mendapatkan durian runtuh karena Ia memiliki kesempatan emas untuk memainkan isu organik.

Mengacu pada asumsi Gatot tengah melakukan half-truth, ada kemungkinan Gatot sedang bermain peran sebagai ksatria dengan menunjukkan dirinya menolak tawaran tersebut dengan alasan moral. Padahal, ada kemungkinan lain yang dapat menjadi alasan Gatot untuk menolak.

Bertolak dari “menghilangnya” Gatot setelah suara KAMI diredupkan dan Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, ada kemungkinan Gatot tidak memiliki keberanian yang cukup untuk menerima tawaran tersebut.

Baca Juga: Tenggelam, Bendera Putih Gatot Nurmantyo?

Nah, karena kebetulan menolak, sekarang Gatot memiliki rasionalisasi mumpuni untuk memainkan peran ksatria, mengeratkan hubungan dengan Partai Demokrat, serta menampilkan diri sebagai tokoh oposisi yang berkarakter kuat.

Dan yang lebih menarik adalah, mengapa Gatot baru bersuara secara terbuka baru-baru ini. Mengapa Ia tidak berkomentar sejak awal Februari? Keanehan ini yang membuat beberapa pihak memiliki dugaan bahwa Gatot tengah menunggu momentum untuk bermain.

Akan tetapi, seperti yang pernah ditegaskan, sekelumit penjelasan terkait Gatot tengah bermain peran sebagai ksatria hanya dapat valid apabila Gatot sedang melakukan half-truth. Jika Gatot benar-benar secara tulus menolak tawaran tersebut, tulisan ini akan gugur dengan sendirinya. (R53)

PinterPolitik.com

“Secara asasi, intelijen, selain dapat menolong untuk mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya,… juga menyingkirkan rintangan atau hambatan sebelum suatu tujuan dilaksanakan” – Yohanes Wahyu Saronto dalam buku Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan

Samar dan permainan isu belaka. Itu mungkin yang berada di benak berbagai pihak ketika mendengar isu upaya kudeta Partai Demokrat pada awal Februari lalu. Namun seiring waktu, semuanya perlahan berubah dan menjadi kepastian.

Pada Jumat, 5 Maret, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko resmi dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini yang disebut ngopi-ngopi berbuah ketua partai.

Kendati fenomena dualisme partai kerap terjadi di Indonesia, status Moeldoko yang merupakan pejabat pemerintah aktif membuat konteksnya menjadi sedikit berbeda. Tekanan ke pemerintah pun berdatangan. Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai harus bersikap, misalnya dengan memecat Moeldoko.       

Baca Juga: Benarkah Moeldoko Titisan Moertopo?

Terkait tekanan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah memberi penegasan. Sama dengan sikap Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mengintervensi dualisme PKB, pemerintahan Jokowi juga akan bersikap demikian.

Terkhusus soal Moeldoko, Kepala KSP ini memperlihatkan gestur politik yang menarik pada hari Jumat kemarin. Ini bukan soal unggahannya yang sedang salat Jumat di ruang kerja, melainkan caption yang ditulis.

“Ruang kerja saya yang dulu merupakan ruang kerja Presiden ke dua RI, Bapak Soeharto, setiap Jumat disulap menjadi tempat Salat Jumat. Di masa pandemi, kami harus berinovasi untuk menjaga staf @kantorstafpresidenri tetap bisa beribadah dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” begitu tulis Moeldoko.

Mungkin ada yang jeli memperhatikan, mengapa Moeldoko menyinggung Soeharto? Lebih menarik lagi, unggahan itu bertepatan dengan penunjukannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Apakah unggahan itu menunjukkan gestur “politik Jawa” Moeldoko?

Politik Jawa Moeldoko?

Saat ini, Moeldoko berkantor di Bina Graha, gedung yang dibangun di era pemerintahan Soeharto dan menjadi ruang kerja The Smiling General. Terkait Bina Graha, ada komentar menarik dari pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.

Menurut Fahmi, pada zaman Soeharto, kata “Bina Graha” justru lebih ditakuti daripada “Istana”. Secara de facto, Bina Graha tampaknya adalah Istana yang sesungguhnya. Nah, secara de facto, Moeldoko tengah menempati gedung tersebut saat ini.

Mengacu pada Benedict Anderson dalam bukunya Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, caption Moeldoko dapat kita pahami melalui konsep kekuatan ala Jawa atau politik Jawa. Dijelaskan, raja-raja Jawa selalu mengumpulkan pusaka dan orang-orang yang memiliki kekuatan di sekitar istana raja.

Penempatan tersebut dipercaya dapat memusatkan kekuatan pada sang raja. Raja Majapahit, Hayam Wuruk misalnya, disebut mampu memusatkan kekuatan Nusantara pada Majapahit karena sangat mengandalkan kekuatan Mahapatih Gajah Mada.

Baca Juga: Luhut dan Politik Jawa Jokowi

Jika benar Moeldoko menerapkan politik Jawa, mudah menyimpulkan bahwa caption unggahan tersebut bermakna bahwa Ia telah menempatkan pusaka di dekatnya, yakni Bina Graha yang dulunya menjadi kantor Soeharto.

Simpulan ini mungkin agak ganjal bagi mereka yang tidak begitu memahami politik Jawa. oleh karenanya, kita membutuhkan penjelasan VG Sri Rejek, dan kawan-kawan dalam artikel yang berjudul Nilai Kosmologi pada Tata Spasial Permukiman Desa Kapencar, Lereng Gunung Sindoro, Wonosobo.

Menurut mereka, masyarakat Jawa percaya pada kekuatan makrokosmos-mikrokosmos. Makrokosmos adalah alam semesta, dunia, atau yang disebut dengan Bhuana Agung. Sementara mikrokosmos adalah diri, rumah, atau pemukiman yang disebut dengan Bhuana Alit.

Bentuk rumah atau pemukiman selalu memiliki makna fungsi atau makna simbolis karena sebagai ekspresi penghormatan terhadap makrokosmos.

Nah, disinggungnya kantor Soeharto, tampaknya merupakan ekspresi Moeldoko atas kepercayaan makrokosmos-mikrokosmos dalam kepercayaan Jawa. Ini juga sejalan dengan tradisi masyarakat Jawa yang sangat menghormati mereka yang dinilai memiliki kekuatan atau keunggulan.

Di titik ini, kita mungkin telah memahami unggahan Moeldoko tersebut adalah indikasi dari ekspresi politik Jawa.

Namun, apabila kita membahas fenomena politik dalam skala yang lebih luas, apakah upaya pendongkelan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah perang Moeldoko semata? Atau justru, Moeldoko hanyalah pucuk gunung es dari fenomena politik yang lebih luas?

Persiapan Karpet Merah?

Mengutip Andri Wang dalam buku The Art of War: Menelusuri Strategi dan Taktik Perang ala Sun Zi, dalam bab “Taktik Menyerang”, ada nasihat Sun Tzu yang begitu menarik. “Orang yang pandai berperang akan mampu mengalahkan musuh tanpa perang.” Begitu tulis Sun Tzu.

Dalam pembahasan modern, nasihat itu adalah pengejawantahan dari operasi intelijen. Ihwal itu misalnya ditulis oleh Yohanes Wahyu Saronto dalam bukunya Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan. Menurut mantan Direktur Intelijen Polri ini, Sun Tzu adalah peletak dasar-dasar ilmu intelijen.

Terkait nasihat Sun Tzu tersebut, mengacu pada Irawan Sukarno dalam bukunya Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, itu yang disebut sebagai deteksi masalah, atau menyelesaikan masalah sebelum masalah tersebut eksis. Cara kerja ini yang membuat operasi intelijen dikenal sebagai operasi senyap.

Dalam konteks perebutan kekuasaan politik, nasihat Sun Tzu tersebut dapat kita lihat dalam strategi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sejak 2015 lalu. Untuk memuluskan langkahnya menjadi Raja Arab Saudi, MBS disebut membungkam dan menyingkirkan pesaing dan lawan politiknya.

Dua yang paling fenomenal adalah penahanan Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz dan Pangeran Mohammed bin Nayef. Keduanya ditahan untuk diinterogasi karena diduga telah melakukan pengkhianatan. Menariknya, Raja Salman bin Abdulaziz juga disebut ikut membantu melicinkan langkah anaknya tersebut.

Jika kita meluaskan lanskap politik dalam memandang Pilpres 2024, ada kemungkinan terdapat pihak yang sedang menggunakan nasihat Sun Tzu dan strategi MBS, di mana kandidat-kandidat yang berpotensi maju di Pilpres 2024 akan “dihancurkan” sedari dini. Ini adalah upaya dalam menyiapkan karpet merah bagi kandidat tertentu.

Baca Juga: Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?

Lalu, kenapa AHY menjadi target awal? Sederhana, karena alumnus Universitas Harvard ini merupakan target yang dinilai cukup mudah. Ini misalnya tergambar dalam analisis Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Menurut Qodari, terdapat keraguan dari sebagian kader Partai Demokrat terkait kemampuan AHY dalam mendongkrak suara partai.

Katakanlah nantinya AHY benar-benar tergusur, besar kemungkinan sosok-sosok potensial lain yang kemudian akan diserang. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang bisa diserang menggunakan isu korupsi proyek e-KTP. Pada 2018, Setya Novanto pernah menyebut Ganjar menerima uang sebesar US$ 500 ribu dari proyek tersebut.

Jika benar strategi menyiapkan karpet merah tengah dilakukan saat ini, kita dapat melihat dalangnya pada sosok yang tidak begitu diserang dalam satu atau dua tahun ke depan. Namun, jika mengacu pada nasihat Sun Tzu bahwa perang adalah tipu muslihat, ada kemungkinan sosok tersebut juga akan diserang sebagai strategi kamuflase.

Well, pada akhirnya, analisis ini hanyalah interpretasi semata. Kita lihat saja, apakah usaha kudeta Partai Demokrat adalah murni politik Jawa Moeldoko, atau justru merupakan bagian dari agenda besar dalam menyiapkan kandidat untuk Pilpres 2024. Mari kita amati perkembangannya. (R53)

PinterPolitik.com

Dipo Alam dalam tulisannya Jalan Demokrasi Para Jenderal (Bagian I) memberikan refleksi menarik terkait kedewasaan berdemokrasi para elite militer. Selaku negara yang perjalanan politiknya sangat erat dengan militer, reformasi militer Indonesia terhitung sangat cepat.

Alih-alih melakukan kudeta seperti militer Myanmar baru-baru ini, elite-elite militer seperti Wiranto, Prabowo Subianto, A.M. Hendropriyono dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru memilih jalan demokrasi seperti bergabung ke dalam partai politik atau membuat partainya sendiri.

Hendropriyono pernah memimpin Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Wiranto dan Prabowo yang sebelumnya di Partai Golkar kemudian mendirikan Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sementara SBY, berhasil merasakan kekuasaan selama sepuluh tahun bersama Partai Demokrat.

Baca Juga: Jalan Demokrasi Para Jenderal (Bagian I)

Terkhusus Partai Demokrat, saat ini partai tersebut tengah digoyang oleh isu kudeta. Menariknya, elite militer yang disebut sebagai dalangnya. Adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sosok yang diangkat menjadi Panglima TNI oleh SBY yang justru disebut ingin menguasai partai mercedes.

Terlepas dari benar-tidaknya dugaan tersebut, selepas SBY memutuskan turun gunung, saat ini mungkin dapat dikatakan kita sedang meyaksikan seteru antara dua jenderal. Betapa tidak, dalam keterangannya, SBY secara spesifik menyebut nama Moeldoko.

“Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi,” begitu tegas SBY pada 24 Februari.

Sehari kemudian, Moeldoko turut berkomentar dengan menyebutkan, “Saya ingin mengingatkan semuanya ya. Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini.” 

Tiba-tiba munculnya SBY ini terbilang menarik. Pasalnya, setelah isu kudeta ramai dibahas di awal Februari, ada masa di mana isu ini seperti tenggelam begitu saja. Lantas, adakah intrik lain dari SBY di balik pernyataannya ini?

Si Ahli Strategi

Jika membahas SBY, Adhi Priamarizki dalam tulisannya Military Reform and Military Maverick memberikan kita penjelasan terkait spesialnya sosok Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Menurutnya, sama dengan Agus Wirahadikusumah dan Agus Widjojo, SBY tergolong sebagai military maverick atau maverick militer.

Mengutip Barry Posen dalam The Source of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars, maverick militer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para perwira militer yang memiliki cara berpikir yang relatif berbeda dan dapat mengusulkan ide perubahan yang signifikan.

Secara khusus, sosok-sosok maverick militer disebut memainkan peran penting dalam membawa ide-ide demokrasi berhasil masuk ke angkatan bersenjata.

Menurut Priamarizki, ketiga sosok militer tersebut memainkan peran penting dalam upaya mereformasi militer dan mendukung agenda demokratisasi di penghujung tahun 1990-an dan di awal 2000-an.

Sosoknya sebagai maverick militer juga terlihat jelas dari kemampuan SBY dalam menyiapkan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Menurut Dipo Alam, persiapan ini sudah dilakukan SBY sejak 2002. Namun, ada pula yang menyebut SBY telah menyiapkan jaringannya sejak tahun 1990-an.

Baca Juga: Moeldoko Lanjutkan Estafet Prabowo?

Selama sepuluh tahun menjadi RI-1, kapasitas SBY sebagai maverick militer semakin terlihat. Menariknya, selaku sosok yang merasakan dwifungsi dan represi militer di era Orde Baru, SBY justru dikenal sebagai Presiden yang demokratis.

Mengacu pada data Economist Intelligence Unit (EIU), dari tahun 2006 ke 2015, skor indeks demokrasi Indonesia naik dari 6,41 menjadi 7,03. Uniknya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang berlatar belakang sipil, dari tahun 2015 indeks demokrasi Indonesia justru terus menurun. Pada 2020, angkanya bahkan menyentuh 6,30. Itu adalah skor paling rendah dalam 14 tahun terakhir.

Pada 7 Februari 2017, terdapat cerita menarik dari SBY. Ia mengaku pernah mendapat saran agar berlaku lebih tegas dan keras karena dirinya dinilai terlalu demokratis. Menurutnya, tawaran itu adalah godaan politik yang sangat menggiurkan. Namun, setelah memikirkan dengan baik-baik, SBY memutuskan tidak mengambil saran tersebut.

Selain persoalan demokrasi, kemampuan SBY sebagai seorang maverick militer juga terlihat dari strategi politiknya yang kemungkinan besar mengaplikasikan strategi ahli perang asal Tiongkok, Sun Tzu. Sebagai contoh, SBY mungkin mengaplikasikan nasihat Sun Tzu, yakni “Seorang jenderal harus menyayangi setiap prajuritnya seperti anak kesayangannya sendiri.”

Konteks tersebut terlihat dari strategi SBY yang kerap merangkul lawan politik dan memberlakukannya dengan baik. Perlakuan yang baik itu kemudian melahirkan rasa hormat dan loyalitas.

Nah, setelah membahas kemampuan SBY sebagai maverick militer ataupun ahli strategi, apakah Presiden ke-6 RI ini telah memainkan langkah tertentu dengan terjun dalam pusaran isu kudeta Partai Demokrat?

Menyisir Loyalitas?

Baru-baru ini, sejumlah mantan kader dan kader Partai Demokrat mendorong dilakukannya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mempromosikan Moeldoko menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan menempatkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat.

Tanpa menunggu lama, Ibas langsung angkat suara menegaskan kekompakan Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah, serta meminta agar tidak ada usaha untuk mengadu domba dirinya dengan AHY.

Dalam tulisan PinterPolitik sebelumnya, Operasi Intelijen di Balik Kudeta Demokrat, telah dijelaskan bahwa operasi intelijen pihak yang ingin mengkudeta AHY tampaknya tertahan di tahap infiltrasi atau tahap penyusupan karena AHY bergerak cepat melakukan operasi kontra intelijen dengan menyampaikan pernyataan terbuka, serta mengirim surat ke Presiden Jokowi.

Namun, munculnya KLB dengan mengusung nama Moeldoko dan Ibas, tampaknya menunjukkan operasi intelijen tersebut kembali dilanjutkan menuju tahap pencerai-beraian, di mana disodorkannya nama Moeldoko dimaksudkan untuk menciptakan kesan delegitimasi terhadap kepemimpinan AHY.

Nah, sadar operasi intelijen telah menuju tahap yang lebih lanjut, SBY tampaknya memutuskan bahwa sudah saatnya untuk terlibat. Entah ini atas usulan SBY atau bukan, Partai Demokrat akhirnya memecat secara tidak hormat tujuh kadernya, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Marzuki Alie, dan Ahmad Yahya.

Seperti yang diketahui, dari tujuh nama tersebut, Darmizal, Jhoni Allen, dan Marzuki Alie disebut sebagai dalang kudeta. Di sini, strategi Sun Tzu kembali terlihat dilakukan. Andri Wang dalam bukunya The Art of War: Menelusuri Strategi dan Taktik Perang ala Sun Zi, menyebutkan itu adalah salah taktik berperang untuk mengurangi kekuatan musuh. Di era Sun Tzu, taktik ini digunakan dengan cara mencuri logistik musuh, seperti kuda dan bahan makanan.

Dalam buku Il Prince karya Niccolo Machiavelli, pemecatan tujuh kader tersebut juga tergolong dalam strategi mempertahankan kekuasaan, yakni setiap potensi perlawanan memang harus dimusnahkan. Selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, besar kemungkinan SBY yang memberi saran atas langkah pemecatan tersebut.

Terkait hal ini, pada 5 Agustus 2012, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana memberikan komentar menarik terkait SBY yang membiarkan kader-kadernya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, SBY bisa jadi tengah meminjam atau memanfaatkan tangan KPK untuk melakukan “bersih-bersih” kader.

Baca Juga: Di Balik Panas Lagi Mega-SBY

Jika dugaan Ari Dwipayana benar, ada kemungkinan SBY juga memanfaatkan isu kudeta untuk menyisir kader Partai Demokrat yang tidak loyal terhadap kepemimpinan AHY.

Pada akhirnya, tentu perlu digarisbawahi bahwa sekelumit analisis ini hanyalah interpretasi teoretis semata. Lagipula, isu Moeldoko yang ingin mengambil alih Partai Demokrat juga masih samar sampai saat ini. Kita lihat saja perkembangannya. (R53)