PinterPolitik.com

“My honored guests, be welcome within my walls and at my table. I extend to you my hospitality and protection in the light of the Seven” – Lord Walder, Game of Thrones (2011-2019)

Tamu adalah raja. Ungkapan ini mungkin sering diucapkan oleh sebagian besar masyarakatnya. Tujuannya mungkin sederhana, yakni agar sang tuan rumah menghormati dan memberikan keramahan yang terbaik bagi sang tamu.

Mungkin, ini pula yang tergambarkan dalam episode “Red Wedding” dalam serial televisi Game of Thrones (2011-2019) – atau juga dikenal dengan sebutan GoT. Dalam episode tersebut, rombongan keluarga bangsawan Stark disambut oleh keluarga bangsawan Walder.

Setidaknya, pada awalnya, kedua keluarga itu memiliki kepentingan yang sejalan, yakni untuk saling memperkuat keluarga mereka dengan menikahkan putra-putri mereka. Namun, alur mulai berubah karena kepentingan lain masuk – ini bisa ditonton sendiri.

Terlepas dari alur cerita yang ada dalam GoT, tamu memang kerap disambut dengan keramahan yang maksimal. Ini juga yang akhirnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima tamu delegasi dan pemimpin negara-negara lain dalam rangka kegiatan KTT ke-43 ASEAN.

Bisa dibilang, tidak seperti Lord Walder, Jokowi malah memberikan sambutan yang begitu optimal terhadap kedatangan tamu-tamu negara lainnya. Bagaimana tidak? Acara makan malam bersama digelar begitu megah dalam acara gala dinner yang diadakan di hutan kota Gelora Bung Karno (GBK) pada Rabu malam, 6 September 2023.

Tidak hanya hidangan yang lezat, Presiden Jokowi menyambut tamu-tamunya dengan pertunjukan musik dan seni yang ditemani dengan panggung dan latar belakang video mapping yang mengandalkan barisan gedung di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD).

Bahkan, demi mewujudkan kesuksesan acara, sejumlah warga SCBD – alias para “budak” korporat – harus bekerja di tengah gelap gulita karena lampu eksterior dan interior dari gedung-gedung itu harus dipadamkan selama acara berlangsung.

Nah, menariknya, pertunjukan megah ini bukanlah hanya dipertontonkan ke para tamu, melainkan juga menarik perhatian publik – khususnya para warga media sosial (medsos) seperti Twitter dan Instagram. 

Konteks ini menjadi menarik. Pasalnya, perhatian publik seperti ini juga bisa menjadi poin tambahan bagi pemerintahan Jokowi – sebelum masa akhir jabatannya. Mengapa pemerintahan Jokowi merasa perlu menggelar acara sedemikian megah di KTT ke-43 ASEAN?

“Kata Siapa ASEAN Nggak Solid?”

Dalam diplomasi, pertunjukan dan acara santap bersama seperti ini sebenarnya merupakan hal yang biasa. Diplomasi dan keramahtamahan (hospitality) seakan-akan menjadi dua hal yang harus berdampingan.

Padahal, kalau diperhatikan, politik antarnegara kerap berkaitan erat dengan persaingan dan permusuhan (hostility) – seperti perang, sengketa wilayah, persaingan dagang, perebutan budaya, kompetisi olahraga, dan perebutan pengaruh. Lantas, mengapa malah negara-negara ini bertemu dalam suasana ramah tamah?

Setidaknya, pertanyaan inilah yang dijelaskan oleh Ruth Craggs dalam tulisannya yang berjudul Hospitality in Geopolitics and the Making of Commonwealth International Relations – yakni soal bagaimana keramahtamahan juga merefleksikan geopolitik. Salah satu tujuan keramahtamahan dalam diplomasi yang disebutkan oleh Craggs adalah bagaimana analogi-analogi teatrikal dalam keramahtamahan sebenarnya juga merefleksikan dinamika kekuatan antarnegara.

Selain itu, keramahtamahan secara teatrikal menunjukkan bahwa ketidakharmonisan sudah tidak eksis kembali. Ini memungkinkan kesempatan-kesempatan diplomatis lain lebih terbuka – misal untuk bernegosiasi kembali atau menciptakan perdamaian yang lebih panjang.

Salah satu contohnya adalah keramahtamahan yang terjadi antara Perdana Menteri (PM) Ghana Kwame Nkrumah dan Britania (Inggris) Raya. Meski sempat memiliki hubungan diplomatis yang panas, Nkrumah dan Ratu Elizabeth II tetap saling menunjukkan keramahtamahan – bahkan berdansa bersama di Accra, Ghana, pada tahun 1961. 

Tidak hanya itu, Nkrumah juga diterima dengan baik di Royal Commonwealth Society (RCS) pada 4 Juli 1957 – tiga bulan setelah Ghana merdeka. Kunjungan itu disebut berjalan dengan baik.

Bukan tidak mungkin, keramahtamahan yang ditunjukkan Jokowi sebenarnya juga memiliki pengaruh geopolitik secara teatrikal. Dalam salah satu penampilan seni di acara gala dinner, terdapat pertunjukan tarian dari berbagai negara anggota ASEAN – mulai dari Brunei Darussalam, Thailand, Timor-Leste, hingga Indonesia sendiri.

Bukan tidak mungkin, narasi dan penampilan yang disajikan memiliki makna teatrikal bahwa ASEAN merupakan organisasi kawasan yang solid. Boleh jadi, ini juga yang ingin ditunjukkan ke negara-negara besar yang turut hadir, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat (AS).

Namun, benarkah hanya itu makna yang ingin disampaikan Jokowi? Mungkinkah ada makna lain yang ingin ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi?

Pentingnya Event bagi Jokowi?

Sebenarnya, bila diperhatikan kembali, penghelatan event internasional dengan pertunjukan yang megah bukan hanya kali ini saja dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Dalam berbagai acara sebelumnya, seperti KTT G20 2022 dan Asian Games 2018, pertunjukan megah juga jadi tontonan publik – baik domestik maupun internasional.

Boleh jadi, penghelatan pertunjukan-pertunjukan besar seperti ini menjadi pola umum dari pemerintahan Jokowi. Ini juga menjadi upaya yang sejalan dengan budaya politik di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh Benedict R. O’G Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, budaya politik Jawa memiliki pola politik yang unik, yakni kerap disertai dengan upaya pemusatan kekuatan pada diri – dalam hal ini raja atau kraton.

Ini juga pernah dijelaskan dalam tulisan yang berjudul Meraba Kesaktian “Pusaka Jawa” Jokowi di PinterPolitik.com. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa diperlukan sejumlah “ritual” yang dilakukan guna memusatkan kekuatan pada diri – misal dengan melakukan tindakan atau kegiatan tertentu – guna menyatukan kekuatan-kekuatan “pusaka” yang dikumpulkan, seperti masuknya Prabowo Subianto ke pemerintahannya.

Boleh jadi, cara yang mirip ini dilakukan oleh Nkrumah dalam keramahtamahannya di RCS. Selain bisa mengembalikan keharmonisan Inggris dan Ghana, Nkrumah juga mendapatkan legitimasi dari “ritual” ini, yakni memperoleh legitimasi sebagai pemimpin negara baru di Afrika yang setara dengan mantan penjajahnya.

Bukan tidak mungkin, Jokowi pun melakukan hal serupa dengan pertunjukan-pertunjukan megah yang digelar di berbagai acara internasional ini. Dalam KTT G20 2022, misalnya, perhatian dunia tersorot ke KTT G20 karena Rusia dan Ukraina bisa hadir dalam satu wadah.

Mungkin, tidak hanya Lord Walder, Jokowi pun bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbesar kekuatannya dengan menyambut tamunya menggunakan keramahtamahan yang megah. Well, mari kita nantikan kemegahan apa lagi yang akan dipertunjukkan oleh pemerintahan Jokowi. (A43)

PinterPolitik.com

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi salah satu event politik yang paling diantisipasi tahun ini. Bagaimana tidak, pertemuan para pemimpin dari 20 negara ekonomi terbesar di dunia ini mempertemukan dua negara yang sering dilihat sebagai rival dalam beberapa tahun terakhir, yakni Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Pertemuan tahun ini bahkan memiliki catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya Presiden Joe Biden bertemu secara tatap muka dengan Presiden Xi Jinping setelah dirinya menjadi presiden AS.

Kita pun tidak perlu menunggu berlama-lama hingga akhir KTT G20 untuk menantikan pertemuan Biden dan Xi. Satu hari sebelum KTT dimulai, kedua pemimpin kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut melakukan pertemuan bilateral, dan disebut berbincang selama lebih dari tiga jam.

Beberapa media mencoba menggambarkan pertemuan Biden-Xi berujung positif, dengan beberapa judul artikel menyoroti gestur kedua kepala negara yang tampak tersenyum dan saling berjabat tangan. Kemudian, beberapa kutipan juga berulang kali menjadi judul artikel berita, seperti Biden yang disebut tidak ingin ada Perang Dingin antara AS dengan RRT, misalnya.

Namun, kalau kita coba telusuri lebih dalam, sebenarnya pertemuan Biden-Xi tidak menghasilkan sesuatu yang begitu signifikan. Pertama, Biden dan Xi masih belum memiliki pemahaman yang sama tentang eskalasi konflik di Taiwan; kedua, AS masih belum dapat kepastian tentang sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di RRT; ketiga, ambiguitas kemampuan serta kemauan RRT untuk menghalau Korea Utara (Korut) mengembangkan senjata nuklirnya.

Ya, sederhananya, meski pertemuan kemarin bisa menjadi tolak ukur yang baik, kenyataannya posisi politik AS-RRT masih dalam status stalemate atau buntu.

Beberapa bahkan menilai justru hubungan mereka akan memburuk karena niatan AS untuk memperkuat eksistensi militernya di Asia masih belum terhalang. Kemudian, tidak adanya konsensus bersama juga berarti AS masih bisa memperkuat tekanan ekonominya pada RRT, seperti yang mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir dalam pembatasan ekspor mikrocip dari AS ke RRT, misalnya.

Fenomena ini kemudian memancing pertanyaan, kenapa tensi politik AS-RRT tampak selalu dalam posisi yang stalemate atau buntu? Apakah ini murni hanya akibat kedua pihak tidak benar-benar berani mengeskalasi konflik?

Tiongkok Sebenarnya ‘Disandera’ AS?

Anggapan umum yang terdapat di benak banyak orang tentang kondisi persaingan AS dan RRT adalah kedua pihak saling ketergantungan secara ekonomi sehingga jika ada yang berani membuat hubungan kedua negara ini menjadi seperti ketika era Perang Dingin, maka semua pihak akan dirugikan.

John Thornhill dalam tulisannya China and the US remain locked in mutually assured co-operation di laman Financial Times bahkan menjuluki fenomena politik ini dengan suatu istilah yang disebut mutually assured co-operation, yang bermakna AS dan RRT tidak akan berperang karena sama-sama bergantung pada kerjasama ekonomi.

Akan tetapi, stagnannya persaingan dan tensi politik AS dan RRT sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Kalau memang AS tidak berani menyakiti RRT karena itu juga akan ikut menyakiti perekonomiannya, mengapa Biden baru-baru ini memperketat ekspor mikrocip ke Tiongkok? Padahal, seperti sudah diketahui umum, manufaktur alat elektronik di Tiongkok justru menguntungkan AS karena biayanya lebih murah. Dalam jangka panjang, bukankah ini malah terlalu berisiko bagi AS sendiri?

Well, untuk mencari jawabannya, kita perlu mengenal terlebih dahulu dua konsep dalam politik internasional yang sangat penting, yakni Kindleberger trap dan Thucydides trap. Ilmuwan politik AS, Joseph S. Nye dalam tulisannya The Kindleberger Trap, menjelaskan bahwa Kindleberger trap adalah perangkap yang terjadi jika ada suatu negara yang masih terlalu lemah untuk menjadi adidaya, namun ikut nebeng dalam sistem internasional untuk menjadi kekuatan besar pesaing adidaya.

Jika itu terjadi, Nye melihat bahwa akibatnya akan sangat fatal, mulai dari ketidakpastian ekonomi dan bahkan pecahnya sejumlah perang besar akibat ambiguitas hegemoni. Ini dicontohkan Nye melalui apa yang terjadi ketika AS pertama kali mencoba mengambil posisi sebagai hegemon pada tahun 1930-an ketika Kerajaan Inggris sudah tidak lagi menjadi negara yang terkuat. Kala itu, kelemahan kepemimpinan AS menyebabkan The Great Depression atau Depresi Hebat, dan gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II.

Oleh karena itu, Kindleberger trap meyakini bahwa jika jika suatu negara baru semakin menguat dan mendekati hegemon, maka negara yang jadi adidaya sebelumnya perlu memastikan terlebih dahulu negara yang menggantikan atau mendampinginya tidak hanya nebeng dalam sistem internasional, dan cukup kuat untuk menanggung beban sebagai negara hegemon. Dalam konteks AS-RRT, Negeri Paman Sam perlu ‘merestui’ RRT untuk memperkuat diri agar AS tidak perlu memikulnya setiap saat.

Akan tetapi, Thucydides trap yang dipopulerkan Graham T. Allison justru bermakna sebaliknya. Jika suatu tatanan hegemon tertantang oleh sebuah kekuatan baru, maka sudah pasti benturan kekuatan antara keduanya akan mengakibatkan perang besar. Argumen ini diambil Allison dengan mengamati bahwa 12 dari 16 kasus sejak tahun 1500-an, di mana ada sebuah kekuatan baru yang menentang kekuatan besar, akhirnya berujung pada perang.

Kalau kita gunakan pandangan Thucydides trap ini, maka wajar bila AS menghambat RRT menjadi kekuatan besar karena itu berpotensi akan berakhir pada konflik besar.

Namun, yang terjadi antara AS dan RRT justru tampaknya adalah gabungan dari kedua konsep tadi. Hubungan ekonomi antara AS dan RRT memang menjadi pembuka gerbang bagi Negeri Tirai Bambu untuk jadi kekuatan besar dunia, ini bisa kita lihat dari begitu banyaknya investasi AS yang mengalir ke RRT sejak mereka membuka diri pada pasar global pada tahun 1980-an. Sebagai adidaya, tentu AS menyadari hal ini.

Menariknya, di sisi lain ‘gerbang’ tersebut sepertinya dijaga begitu ketat oleh AS agar tidak terbuka terlalu lebar, atau dalam kata lain, agar RRT tidak menjadi kekuatan yang terlalu kuat untuk menantang AS. Itulah mengapa posisi AS terhadap RRT tampak selalu seperti tarik ulur, suatu waktu RRT terlihat dibiarkan oleh AS untuk menjadi kuat, tapi dalam beberapa kesempatan AS juga tampak menjaga agar kekuatan RRT tetap berada ruang lingkup yang aman.

Dengan demikian, jika interpretasi ini benar, maka bisa diartikan bahwa sebenarnya perkembangan RRT menjadi kekuatan besar sesungguhnya selalu dalam kendali AS. AS perlu RRT menjadi lebih kuat, tapi tidak dalam kapasitas yang dapat mengancam dominasi AS.

Dari pandangan ini, kita bisa berkesimpulan bahwa persaingan kedua negara ini mungkin tidak sekompetitif seperti yang diperkirakan banyak orang. RRT selalu dalam pantauan AS sementara AS masih memegang kendali penuh.

Lantas, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira kenapa AS perlu berlaku demikian pada Tiongkok?

RRT Bahan Percobaan AS?

Milton Friedman, seorang ekonom AS sempat mengguncang dunia pada tahun 80-an dengan menilai bahwa kebesaran RRT adalah “American-made”, yakni sebuah hasil desain AS. Walau kontroversial, pernyataan tersebut masih menyisakan pertanyaan, yakni kenapa AS perlu menciptakan pesaingnya sendiri?

Well, jawaban dari pertanyaan itu bisa kita refleksikan melalui tulisan Francis Fukuyama berjudul The End of American Hegemony. Di dalamnya, Fukuyama menilai bahwa hegemoni yang mengglobal sesungguhnya telah menyakiti AS, negara digdaya ini memiliki sejumlah persoalan politik domestik yang perlu dibenahi tapi selalu tertuntut oleh tugasnya untuk juga mengawasi dunia.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Fukuyama tadi, sebenarnya masuk akal bila AS mulai berpikir mendelegasikan sejumlah tanggung jawab globalnya pada negara-negara baru yang mulai bangkit. Sederhananya, multipolarisme dibanding unipolarisme mungkin adalah salah satu pertimbangan yang begitu menggiurkan bagi AS dalam waktu-waktu dekat ini dalam struktur politik luar negerinya.

Namun, Fukuyama juga menilai bahwa dunia yang relatif mayoritas demokratis adalah sesuatu yang tetap perlu dipertahankan AS sebisa mungkin, akibatnya, AS tidak akan benar-benar merestui kekuatan otoriter seperti Tiongkok menggantikannya sebagai penguasa dunia.

Nah, jika pandangan ini benar, maka kita sepertinya bisa mengambil satu kesimpulan menarik. Jika bangkitnya RRT adalah sesuatu yang didesain AS, dan semua gerak geriknya selalu terpantau dan dikendalikan Paman Sam, maka sejumlah gejolak geopolitik seperti tensi Laut China Selatan (LCS), Taiwan, dan Korut bisa jadi hanyalah gertakan dari Negeri Paman Sam agar RRT tetap menjaga “sikapnya” dan tetap pada ruang lingkup yang sudah disediakan AS.

Mengerikannya, kalau anggapan ini benar, maka kita mungkin bisa analogikan RRT layaknya sebuah eksperimen yang perkembangannya terus dipantau para ilmuwan agar bisa berkembang dengan baik, tapi para ilmuwan tersebut selalu memberikan hukuman jika bahan percobaan ini mulai lepas kendali atau terlalu kuat.

Pada akhirnya, bagaimanapun juga, besar kemungkinannya stagnansi tensi AS-RRT bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, tapi ada sebuah agenda besar di baliknya yang dieksekusi sebaik mungkin agar masing-masing pihak tidak terlalu melewati “garis merah”. Yang jelas, semua ini menarik untuk kita simak perkembangannya. (D74)

PinterPolitik.com

Pada tanggal 15-16 November 2022, Indonesia menjamu 20 pemimpin dari negara-negara perekonomian terbesar di dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dengan tagline optimistisnya, “Recover Together, Recover Stronger”, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan KTT ini diharapkan dapat menghadirkan kerja sama yang konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global.

Meski memiliki tujuan yang begitu mulia, di sisi lain, KTT G20 tahun ini juga barangkali menjadi salah satu pertemuan multilateral yang paling kontroversial. Tentunya, tingginya antisipasi orang kepada KTT G20 disebabkan keadaan internasional saat ini.

Tidak dipungkiri, beberapa isu besar internasional dinilai akan menjadi “gajah dalam ruangan” di pertemuan tersebut, contohnya seperti Perang Rusia-Ukraina, inflasi yang mulai terjadi di sejumlah negara, dan, kalau kata Forbes, perang mikrocip antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sepertinya baru saja dimulai. Yap, pertemuan ini syarat akan benturan kepentingan politik dan ekonomi para negara-negara besar.

Meski begitu, Jokowi beberapa kali menegaskan bahwa KTT yang katanya tidak akan dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin ini tidak akan menjadi pertemuan yang berkutat pada masalah-masalah politik internasional karena jiwa pertemuan-pertemuan G20 dimaksudkan untuk ekonomi dan pembangunan.

Well, tidak hanya Jokowi, beberapa pengamat politik juga berpandangan demikian. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, misalnya, menyebutkan pertemuan G20 dibuat untuk kepentingan negara-negara di dunia, bukan hanya untuk kepentingan satu atau dua negara tertentu yang ‘perang dingin’, seperti AS dan Rusia.

Kalau melihat sejarah pendiriannya, forum internasional ini memang diciptakan untuk menjadi sesuatu yang dapat menciptakan konsensus dari para negara-negara ekonomi paling berpengaruh untuk mencegah adanya krisis dunia seperti ketika tahun 1997 dan 2008 terulang kembali. Akan tetapi, mengacu pada beberapa hasil pertemuan terakhir yang kerap kali tidak menghasilkan konsensus, tujuan besar itu sepertinya patut kita pertanyakan ulang.

Lantas, benarkah pertemuan yang akan dihadiri Jokowi, Joe Biden, dan Xi Jinping besok benar-benar bisa akan fokus terhadap isu ekonomi? Dan, bagaimana kita merefleksikan realitasnya terhadap keberadaan G20 yang seutuhnya?

G20 Ditakdirkan untuk Gagal?

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa pertemuan-pertemuan G20 kerap kali tidak berhasil menghasilkan suatu konsensus. Dalam pandangan yang lebih luas, banyak bahkan yang berkesimpulan G20 tidak pernah benar-benar menghasilkan sesuatu yang begitu berdampak terkecuali pada pertemuan pada tahun 2008.

Well, anggapan seperti itu tampaknya tidak sepenuhnya salah, dalam pertemuan G20 yang terakhir di Roma, Italia, misalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres sendiri menyayangkan bagaimana ekspektasinya dalam pertemuan tersebut tidak bisa diwujudkan.

Kalau kita lihat penyebabnya, memang tampak ada beberapa syarat politik yang membuat pertemuan di Roma tidak berjalan sesuai harapan. Yves Tiberghien dalam tulisannya The good, the bad and the incongruous at the Rome G20 menyebutkan ada tiga alasan utama: pertama, absennya RRT, meski negara yang dipimpin Xi Jinping itu adalah aktor yang sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19. Namun, sayangnya, RRT saat itu memiliki tensi politik yang begitu kuat dengan AS dan bahkan sentimen negatif akibat pandemi.

Kedua, adanya friksi yang begitu kuat antara negara-negara maju, khususnya AS sebagai hegemon ekonomi, dengan negara-negara lain yang berharap begitu banyak pada kedermawanan AS untuk membantu mereka, spesifiknya dalam penanganan dampak pandemi. Ini kemudian jadi penilaian tersendiri terhadap keefektifan G20 secara keseluruhan, di mana kerap kali terjadi deadlock atau benturan antara permintaan dari negara maju dan negara berkembang.

Ketiga, tidak tercapainya perubahan positif perekonomian dunia dalam pertemuan G20 di Roma dan pertemuan-pertemuan G20 lain secara umumnya juga diakibatkan masing-masing negara anggota memiliki pertimbangan politik domestik sendiri yang sering kali dianggap akan merugikan mereka jika berkomitmen membantu dunia, bukannya fokus membangun perekonomian negara sendiri.

Pada akhirnya, tiga poin yang disampaikan Tiberghien tadi mengacu pada kesimpulan bahwa meski digadangkan sebagai sebuah forum yang serba ekonomi, kenyataannya G20 sering terhambat dengan kepentingan politik. Hal ini berkorelasi dengan teori neorealisme yang disampaikan pakar politik internasional, John Mearsheimer.

Mearsheimer berpandangan bahwa negara berdaulat selalu menjadi aktor utama dalam sistem internasional. Lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, forum internasional, perusahaan multinasional, individu dan aktor sub-negara atau trans-negara lainnya dipandang memiliki pengaruh politik yang sangat kecil. Di samping itu, negara pada dasarnya akan bersikap agresif dan terobsesi dengan keamanannya sendiri, bahkan dalam forum internasional sekalipun.

Hal ini kemudian membuat pertemuan-pertemuan seperti G20 selalu tidak efektif karena konsensus yang dicari setiap negara adalah zero-sum game, di mana mereka akan menerima memberikan sesuatu jika keuntungan baginya benar-benar nyata.

Kelemahan ini menariknya juga disorot dalam pandangan neoliberalisme. Robert Keohane dalam tulisannya The Global Politics Paradigm: Guide to the Future or Only the Recent Past menyebutkan bahwa kerja sama antar negara dalam forum internasional akan sulit dicapai jika ketegangan antar negara masih ada, bahkan jika kerja sama tersebut bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat.

Oleh karena itu, meskipun selalu disebutkan sebagai sebuah forum yang fokus membahas ekonomi dan mencoba mengesampingkan obrolan politik, kenyataannya intrik-intrik politik akan selalu tetap mempengaruhi pertemuan-pertemuan G20, baik secara langsung ataupun tidak. Dan selama hal itu masih belum bisa dipisahkan, maka sesuatu yang dapat berguna untuk kepentingan banyak tidak akan terjadi, apalagi jika sesuatu tersebut menuntut adanya pengorbanan dari suatu pihak, seperti biaya tambahan dari negara maju, misalnya.

Poin ini lalu membawa kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni bagaimana kita melihat G20 di masa depan?

G20 Masih Berguna?

Ada satu poin menarik tentang G20 dari James McBride dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul What Does the G20 Do?, di laman Council on Foreign Relations. Di dalamnya, mereka mengatakan bahwa meskipun terdapat sejumlah tantangan yang membuat G20 menjadi tidak efektif, ada satu hal yang membuatnya unik dibanding pertemuan-pertemuan internasional lainnya. Itu adalah fleksibilitas pertemuan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas pertemuan di KTT G20 dilakukan di luar forum formal, bahkan sering kali pertemuan bilateral yang terjadi tidak membahas topik yang diangkat dalam G20, melainkan urusan-urusan antar negara. Dan seringnya, pertemuan informal tersebut ditentukan kemampuan personal seorang pemimpin untuk membuatnya menjadi sebuah keuntungan politik. Hal seperti ini adalah kekuatan G20, karena pertemuan serupa di forum-forum internasional lain umumnya tidak sefleksibel di G20.

Walau poin itu bisa kita kembangkan menjadi peluang konsensus antar negara yang saling berkonflik, kita tidak boleh menutup mata bahwa secara keseluruhan ini justru semakin memperkuat argumen yang menilai bahwa G20 hanyalah sebuah ilusi agar ada pertemuan politik eksklusif di antara negara-negara besar. Terlebih lagi keanggotaannya sangatlah terbatas, tidak seperti PBB.

Kekhawatiran ini juga disampaikan Hung Tran dalam tulisannya The G20 risks becoming a mini-UN. That’s a bad thing., yang menilai bahwa jika pola seperti itu tetap dipertahankan, maka besar kemungkinannya G20 hanya akan menjadi versi miniatur dari PBB, dan bahkan justru berpotensi lebih buruk darinya karena faktor eksklusivitas tadi.

Lebih kejamnya, Tram menyebut bahwa G20 sebenarnya hanyalah sebuah permainan nama untuk menutupi fakta bahwa di dalamnya sebuah keputusan politik sangat dipengaruhi AS dan kawan-kawannya. Karena itu, Tram mengatakan G20 sebenarnya adalah G7+13, yakni pertemuan tujuh negara ekonomi terbesar yang mengundang 13 negara lain untuk sekadar menjadi legitimator keputusan politik.

Dan yang lebih menariknya, G20 tidak pernah memiliki piagam atau kesekretariatan untuk menguatkan apa yang diputuskan dalam hasil-hasil rapatnya. Di satu sisi, ini semakin memperkuat argumen bahwa sepertinya G20 adalah sesuatu yang tidak begitu bermanfaat bagi banyak pihak.

Melihat ke belakang, sebagai perenungan, pola power play atau permainan kekuatan seperti ini sebenarnya menyerupai konsep empire yang dipraktikkan Kekaisaran Romawi ataupun Kerajaan Persia, di mana sebuah pertemuan tingkat tinggi umumnya hanya dijadikan alasan agar para raja-raja kecil dari kerajaan-kerajaan bawahan (vassal/client states) melegitimasi keputusan sang kaisar atau raja besar.

Pada akhirnya, kita tentu berharap kekhawatiran-kekhawatiran ini tidak benar-benar terjadi. Besar harapannya pertemuan para pemimpin negara besar di Bali besok bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Terlebih lagi biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan acara G20 tidak main-main. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia setidaknya sudah menganggarkan Rp674,8 miliar untuk acara tersebut. Tentu kita harap uang sebanyak itu setidaknya menghasilkan sesuatu yang juga menguntungkan bagi kita, bukan?

Well, kita tunggu saja hasilnya besok. (D74)