Serikat-serikat buruh deklarasikan Partai Buruh

Pinterpolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]anggal 1 Mei memang populer disebut sebagai Hari Buruh Internasional atau yang sering kita sebut May Day. Tanggal ini dijadikan pengingat oleh dunia internasional bahwa terdapat perjuangan besar kaum buruh dalam menuntut kesejahteraan, serta dampaknya yang mampu mengubah tatanan politik internasional.

Untuk menghormati hari tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional cuy. Keren ya Indonesia dalam menghormati perjuangan buruh.

Di balik glorifikasi hari buruh ini, tentu tau ya guys bagaimana sejarah panjang hari buruh muncul dan diakui.

Singkatnya, semuanya itu bermula dari para demonstran buruh yang menuntut haknya, sampai ada yang dihukum mati dan dipenjara hingga puluhan tahun. Penuh dengan perjuangan kan guys.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, kericuhan pada saat hari buruh di beberapa daerah dipicu oleh kelompok Anarcho Syndicalisme
Share on X

Tapi, hari buruh yang baru diperingati beberapa hari lalu itu masih meninggalkan banyak cerita akibat  kericuhan di beberapa kota, seperti Bandung, Malang, Surabaya, Jakarta dan Makassar.

Ceritanya, terdapat sekumpulan massa yang memakai baju warna hitam yang dikatakan sengaja membuat keributan yang memicu terjadinya demonstrasi anarkis.

Akibat dari demo ricuh tersebut, kepolisian Kota Bandung misalnya, menagkap sebanyak 619 massa aksi. Wadaw, banyak banget ya yang ditangkap? Emang kenapa sih?

Gini gengs, menurut Kepolisian, katanya mereka yang ditangkap adalah massa aksi terselubung yang mempunyai pandangan berbeda dan tergabung dalam sebuah kelompok.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, kericuhan pada saat hari buruh di beberapa daerah dipicu oleh kelompok Anarcho Syndicalisme.

Kelompok tersebut, kata Tito, identik dengan aksi vandalisme dengan simbol huruf A. Kelompok itu juga bukan fenomena lokal, melainkan fenomena internasional yang sudah berkembang di luar negeri. Beh, ngeri juga ya ada kelompok semacam ini.

Nah, hal itulah yang membuat kericuhan terjadi dan kepolisian menangkap mereka. Hmm, tapi tau gak gengs, pasca penangkapan, cara perlakuan kepada massa tersebut agak gimana gitu.

Para demonstran yang ditangkap itu ditelanjangi, bahkan digunduli. Loh-loh, kok seperti ini ya cuy?

Apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia, menyampaikan aspirasi adalah sebuah hak dan bahkan juga dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Gimana kalau ternyata ada orang yang nggak bersalah dalam kelompok itu yang tau-taunya ikut digunduli kepalanya?

Di beberapa pemberitaan sempat disebut loh, ada yang tidak tau apa-apa, tidak melakukan vandalisme, tidak merusak fasilitas publik sama sekali, eh tapi ikutan ditangkap, dipukul, ditelanjangi dan digunduli. Wah kalau sudah seperti ini gimana cuy?

Beh, ini harus tetap jadi catatan. Jangan sampai penegakan hukum malah mengabaikan banyak hal lainnya, misalnya HAM. Kalau yang digunduli itu para koruptor aja gimana pak? Itu kayaknya lebih cocok deh, soalnya mereka bukan merusak fasilitas umum, tapi merusak hidup banyak orang. Hadeh. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]onfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjadi buah bibir pasca peringatan Hari Buruh Internasional 2018.

Bukan karena geliatnya mengerahkan buruh untuk menuntut hak dan berteriak atasnama kesejahteraan, tapi ada hal lain yang membuat KSPI dibicarakan banyak orang.

Tak lain dan tak bukan adalah langkah KSPI yang ‘memalak jatah’ kursi Menteri kepada Prabowo Subianto, karena telah dideklarasikan sebagai calon Presiden pilihan buruh pada momentum May Day 2018.

Tapi setelah diusut, ternyata ada indikasi kemungkinan kalau dukungan KSPI kepada Prabowo itu seperti opsi cadangan. Nah loh, opsi utama KSPI memangnya mau pilih siapa? Weleeeh weleeeh.

Opsi utamanya sih kabarnya, KSPI ingin melakukan pendekatan dengan Jokowi, sang petahana yang kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2019.

Tapi karena gagal bertemu Jokowi, akhirnya KSPI diduga melempar dukungannya ke Prabowo. Ehmm, kayak gitu toh ternyata, weleeeh weleeeh.

Nah kalau kata Oesman Sapta Odang sih, KSPI silahkan saja mendukung Prabowo sebagai calon Presiden, tapi asal dengan alasannya jelas.

OSO sih menilainya, jangan gara – gara KSPI ga dikasih tiga kursi menteri sama Jokowi, terus jadi balik badan ke Prabowo dong? Uhuuyyy, beneran begini nih?

Waduhhh, KSPI minta – minta kursi Menteri ke Jokowi juga? Ke Prabowo minta juga? Hmmm, transaksional dong kalau begini. Siapa yang mau kasih kursi menteri, bakalan didukung buruh? Gitu kali ya kesimpulannya.

Hadeuhhh, berarti sudah pasti ditunggangi dong kepentingan buruh kalau para pimpinan serikat buruhnya sudah kasar minta jatah Menteri begini, ehmmm haus kekuasaan amat.

Jadi yang mau diperjuangkan serikat buruh itu jatah menteri atau kesejahteraan buruh? Dilema ya, weleeeh weleeeh.

Sayang sekali, Jokowi tak memberi jatah bagi KSPI. Ehmm, tenang saja kan Prabowo masih legowo ngasih jatah Menteri ke KSPI. Tapi itu juga kalau menang Pilpres, weleeeh weleeeh.

Tapi pimpinan serikat buruh yang ngotot jadi menteri itu, sebenernya mampu dan layak ga sih? Mending dengerin apa yang disampaikan Tri Rismaharini kalau jabatan itu cuma titipan, kalau misalkan ga mampu jangan dipaksakan, uhuuuyy.

Kalau masih ngotot juga? Ahh syudahlah, memaksakan itu tidak baik, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]erayaan Hari Buruh Internasional (May Day) membuat Istora Senayan bergemuruh. Peringatan tahunan tersebut dihadiri oleh ribuan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Layaknya May Day tahun-tahun sebelumnya, acara tersebut tetap mengusung agenda soal pemenuhan hak-hak kaum buruh.

Meski ramai, gemuruh paling besar tidak muncul saat para petinggi-petinggi serikat buruh berorasi membahas hak-hak para pekerja. Sorak-sorai massa begitu membahana ketika tokoh non-buruh memasuki arena Istora Senayan. Lagu “Halo-halo Bandung” seketika berkumandang menyambut tokoh tersebut: Prabowo Subianto.

Kala itu, KSPI memberikan dukungan politiknya secara resmi kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Deklarasi mendukung Prabowo oleh KSPI tersebut juga disertai dengan penandatanganan kontrak politik yang berisi sepuluh tuntutan.

Memang menyatakan dukungan politik bukanlah hal tabu dan hak bagi individu atau kelompok manapun. Meski begitu, sebagai kelompok yang dianggap mewakili progresivitas, KSPI justru mendukung Prabowo yang kerap diidentikkan dengan politik nasionalis berhaluan kanan. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Pertemuan Serikat Buruh dan Populisme

Di atas kertas, dukungan kelompok buruh terhadap Prabowo sebagai capres idealnya tidak bisa terjadi. Buruh merupakan kelompok yang kerap dianggap mewakili spektrum politik yang lebih progresif bahkan kerap diidentikkan dengan ideologi kiri.

Kondisi ini membuat serikat buruh lebih sering diidentikkan dengan partai-partai politik berideologi kiri. Di Indonesia misalnya, serikat buruh seringkali dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak jarang, corak politik progresif serikat buruh ini diwujudkan melalui partai tersendiri seperti partai buruh di berbagai negara di dunia.

Bertentangan dengan kondisi tersebut, Gerindra dan Prabowo kerapkali dikategorikan sebagai entitas politik yang berhaluan nasionalis sayap kanan. Para ilmuwan politik seperti David Bourchier dari University of Western Australia misalnya, menyebut Gerindra sebagai partai sayap kanan.

Nuansa politik kanan ala konservatif tambah kuat melihat relasi Gerindra, Prabowo dan juga kelompok Islam konservatif. Belakangan, Gerindra memang seringkali menempel dengan gerakan Islam konservatif seperti pada aksi 212 dan juga kemesraan mereka dengan PKS.

Meski terlihat saling bertolak belakang, fenomena tersebut sebenarnya tidak unik terjadi dalam kasus Prabowo dan KSPI. Dalam sebuah penelitan yang dilakukan oleh Kim Gabbitas dari University of Utah, memang ada fenomena pertemuan antara serikat buruh dan kelompok politik sayap kanan terutama di Eropa.

Kunci dari pertemuan dua kutub yang saling berlawanan tersebut adalah populisme. Di negara-negara Eropa seperti Perancis, Italia, dan Inggris, partai-partai berideologi kanan jauh kerapkali menggunakan populisme untuk menarik perhatian banyak pemilih, termasuk serikat buruh. Perlu diperhatikan bahwa menurut Cas Mudde, populisme dapat menarik kelompok manapun, sehingga kelompok progresif seperti serikat buruh memiliki kemungkinan untuk tertarik ideologi tersebut.

Kelompok kanan ini akan membangun nuansa bahwa ada kesulitan ekonomi dan pekerjaan yang mengancam kaum buruh. Kelompok populis tersebut akan memulai kampanye kebijakan proteksionis seperti pelarangan tenaga kerja asing (TKA) atau kebijakan lainnya. Hal ini tentu menarik bagi serikat buruh sehingga terjadi pertemuan antara serikat buruh dan juga populisme.

Hal ini sepertinya nampak pada perjanjian antara Prabowo dan KSPI. Prabowo dari kalangan nasionalis muncul sebagai politikus populis yang menawarkan proteksionisme kepada serikat buruh. Dalam janji-janjinya kepada KSPI, aroma proteksionisme seperti pencabutan Perpres TKA mulai tercium.

Politik Transaksional

Menurut Olle Tornquist dari University of Oslo, serikat buruh di Indonesia tidak mengusahakan untuk membentuk blok politik otonom. Banyak dari konfederasi serikat pekerja tersebut justru menjalankan politik transaksional yang populis. Menurutnya, langkah ini serupa dengan kelompok-kelompok yang mendukung gerakan politik sayap kanan di Eropa dan Amerika. Akibatnya, tujuan utama pembentukan serikat buruh untuk menyejahterakan anggotanya menjadi tidak tercapai.

Hal inilah yang menurut Tornquist membuat serikat dan gerakan buruh secara umum tidak dapat berkembang. Alih-alih mengejar kebutuhan dasar kaum buruh melalui blok politik yang otonom, mereka justru terjebak dalam politik transaksional bersama kelompok-kelompok populis.

Kondisi tersebut dibuktikan dengan mesranya beberapa kelompok serikat buruh di Indonesia dengan partai atau tokoh politik. Pimpinan serikat buruh seperti Said Iqbal dari KSPI dan Andi Gani Nena Wea dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memang dikenal memiliki afiliasi politik tertentu.

Serikat buruh punya ga sih strategi baru dalam menghadapi kontestasi politik elektoral mendatang? Apakah politik transaksional bakal kembali menjadi pilihan yang diambil para pemimpin serikat buruh?

— Serikat Pekerja SINDIKASI (@SINDIKASI_) March 30, 2018

Nama Said Iqbal pernah tercatat sebagai salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari PKS pada Pemilu 2009. Selain itu, ia juga terkenal karena memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

Di lain pihak, Andi Gani Nuwa Wea selama ini dikenal sebagai salah satu kader PDIP. Pada Pilpres 2014 lalu, Andi memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK. Sebuah dukungan yang tidak percuma karena hal itu kini berbuah kursi komisaris BUMN PT Pembangunan Perumahan.

Para pemimpin parpol jelas tergoda untuk menarik simpati kelompok buruh. Kelompok ini jelas memiliki jumlah massa yang besar. Selain itu, pimpinan organisasi serikat buruh juga tergolong tokoh populer di kalangannya sehingga dapat menarik massa. Oleh karena itu, para pimpinan parpol ini tidak ragu menawarkan posisi atau jabatan tertentu kepada pimpinan serikat buruh.

Bak gayung bersambut, para pimpinan serikat buruh tersebut juga tertarik untuk bertransaksi dengan partai politik. Janji-janji dari para politikus membuat pimpinan serikat buruh mau menjual organisasi buruh yang mereka pimpin dan mendukung politikus tersebut.

Cari Jatah Menteri?

KSPI saat ini hampir tidak bisa dilepaskan dari sosok sang presiden Said Iqbal. Sebagai pimpinan konfederasi, semua tindakan KSPI akan diidentikkan dengan kiprahnya termasuk dalam hal politik.

Jika melihat pendapat Tornquist sebelumnya, bisa saja memang ada transaksi antara Said Iqbal dengan Prabowo. Publik bisa saja menduga ada janji-janji tertentu yang diberikan Prabowo kepada Iqbal agar serikat yang ia pimpin mau mendukungnya sebagai capres.

Iqbal menyatakan bahwa ia dan KSPI sangat mengharapkan ada salah satu kader KSPI yang dapat duduk sebagai menteri di kabinet Prabowo nanti. Ia menyebut bahwa kursi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan juga Menko Perekonomian cocok untuk diisi oleh kader KSPI. Dengan percaya diri, Iqbal menyebut KSPI menawarkan kader terbaiknya untuk menjadi menteri yaitu Said Iqbal sendiri.

Ujung ujungnya Said Iqbal minta jadi Menaker kalau Prabowo jadi Presiden.
Siapa yang pantas mengisi posisi strategis tersebut ?
“Kader terbaik kami salah satunya adalah Presiden KSPI, Said Iqbal,” jawab Said Iqbal sendiri —> https://t.co/bXFusbK9gf #Mayday https://t.co/hjEddxg7Pz

— Iman Brotoseno (@imanbr) May 1, 2018

Jika melihat sejarahnya, nama Iqbal pernah masuk ke dalam kabinet bayangan yang dirilis oleh Partai Gerindra pada tahun 2014. Saat itu, Iqbal dianggap Gerindra sebagai sosok yang tepat untuk mengisi kursi Menaker. Di tahun tersebut, Iqbal juga tengah membangun narasi serupa bahwa harus ada perwakilan buruh dalam kabinet. Pada saat itu, Iqbal juga memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres.

Geliat Iqbal yang begitu rajin mendukung Prabowo bisa saja terkait dengan jabatan menteri yang kerap dibicarakan tersebut. Kondisi ini bisa menjadi penanda bahwa dukungan KSPI kepada Prabowo dapat dikatakan transaksional, di mana terjadi pertukaran antara jabatan menteri dengan dukungan politik kaum buruh.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ,apakah transaksi ini terjadi antara KSPI dengan Prabowo, atau Said Iqbal sebagai pimpinan serikat buruh dengan Prabowo. Jika yang terjadi adalah hal yang kedua, maka dapat dikatakan bahwa transaksi suara kaum buruh terjadi hanya untuk kepentingan pribadi Iqbal. Jika demikian, maka kontrak dengan Prabowo belum menggambarkan suara KSPI sebagai serikat buruh, apalagi buruh secara keseluruhan. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ewasa ini, posisi buruh memang kerap dijadikan alat politisasi bagi sejumlah kalangan elit. Bahkan, belakangan serikat buruh sudah berani terang-terangan menyuarakan dukungannya terhadap salah satu Calon Presiden (Capres) untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Buruh digadaikan demi kepentingan sejumlah elit politik tertentu. Sebut saja seperti apa yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyuarakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Buruh tanggal satu Mei di Istora Senayan kemarin. Pasalnya selain memberi dukungan, ternyata KSPI juga menuntut jatah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Lah, dukungan KSPI ini murni suara buruh apa cuma segelintir elit yang hanya memanfaatkan buruh aja sih? Jangan-jangan, ini hanya politik transaksional doang? Aya aya wae ah. Jadi kurang lebih, KSPI itu mau mengatakan, “Kalau mau dapet dukungan dari kami, ya nanti kalau menang Pilpres, jangan lupa angkat Presiden KSPI sebagai Menakertrans”. Alasannya sih demi kepentingan buruh ke depannya.

Yailah, sa ae lau. Ternyata dibalik dukungan politis buruh terhadap Pak Prabowo terdapat kepentingan pribadi yang haus jabatan. Jiah, cape deh. Kok buruh serasa dikadalin gini ya. Kalau eike mah ogah dimanfaatin kek gitu. Lagian ngapain coba KSPI malah mendeklarasikan dukungannya terhadap Pak Prabowo? Itu mah udah offside dari esensi Peringatan Hari Buruh itu sendiri. Hadeuh.

Lagi pula jargon yang diserukan KSPI yang mendukung gerakan #2019GantiPresiden juga masih sebatas retoris. Sebut saja dalam 10 poin kontrak politik KSPI pada Pak Prabowo, sebagian sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang, ada yang bersifat iming-iming angin surga, sebagian lagi tidak realistis, dan sisanya terlalu muluk untuk diterapkan.

Sekalipun nanti pada akhirnya Pak Prabowo menjadi Presiden dan dengan Said Iqbal sebagai Menakertrans, belum tentu loh tuntutan-tuntutan ini terealisasi. Ya seperti halnya tuntutan buruh untuk kenaikan upah aja sih. Pasti ada saja politisi yang akan memberikan angin surga seakan bisa mewujudkan hal tersebut jika kelak dirinya berhasil menjadi Presiden.

Eh pas udah menjabat, ternyata gak bisa serta-merta diwujudkan karena terbentur kepentingan stakeholder dan lain sebagianya. Makanya, buruh jangan mudah memberikan dukungan hanya karena terbuai janji manis yang belum tentu terwujud. Karena ketika pria tidak memiliki gagasan sehat tentang Ketuhanan, ide-ide palsu bisa saja menggantikannya. Ya seperti halnya perkataan filsuf Voltaire (1694-1778), ‘When men do not have healthy notions of the Divinity, false ideas supplant them.’ (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]eringatan Hari Buruh Internasional bukan hanya tentang nyaringnya suara untuk kesejahteraan buruh, tapi demonstrasi itu diwarnai nuansa politik yang dilakukan secara terang – terangan.

Secara politik, dukungan buruh mungkin sangat dipertimbangkan, karena jumlahnya sangat menggiurkan.

Ehmmm, makanya ga aneh kalau para politikus sangat bersahabat dengan buruh, bisa dijadikan teman setia kali lebih tepatnya, selama kepentingan politiknya seiring dan sejalan, weleeeh weleeeh.

Gimana ga menggiurkan coba, Istana dan Gedung DPR/MPR aja dibanjiri massa buruh, kalau jumlah itu bisa diarahkan memilih salah satu calon Presiden kan lumayan narik suaranya kenceng.

Mungkin para politikus dan pimpinan partai politik melihat ribuan massa buruh turun ke jalan itu punya kegelisahan tentang kesejahteraan buruh, akhirnya dengan dalih mengakomodir suara buruh banyak yang melibatkan dirinya, ehmmm.

Nah, menariknya karena tarik menarik dari para politikus, buruh pun menjadi terbelah dukungannya.

Bisa dilihat sendirilah, walau saat demonstrasi itu isu yang diteriakkan sama tapi kalau urusan dukungan calon Presiden, kelihatannya sih beda-beda. Ada yang dukung Jokowi dan ada juga yang dukung Prabowo. Hayooo yang mana yang lebih menguntungkan, weleeeh weleeeeh.

Tapi kalau dilihat dari jumlah buruh yang mengikuti demonstrasi begitu, skeptis ga sih? Bukan menuduh, cuma skeptis aja. Kok bisa ya orang dalam jumlah banyak begitu bisa berkumpul dan ‘mudah’ diatur.

Terus bagaimana cara mengumpulkan mereka? Emang ga butuh transportasi? Makanya sebelum lebih jauh lagi, Said Iqbal, Presiden KSPI langsung memberikan keterangan kalau demonstrasi buruh itu menggunakan iuran dari buruh untuk memenuhi kebutuhan demonstrasi.

Terjawab sudah kalau begitu, kalau buruhnya pada iuran sih terkumpullah uang yang banyak untuk membiayai atribut dan kebutuhan demonstrasi lainnya.

Tapi kalau buruhnya dimintain iuran buat demonstrasi gitu apa ga berat? Katanya sih buat kepentingan buruh juga. Dan katanya ada juga iuran dari buruh untuk biaya operasional serikat buruh.

Nah loh, kalau selalu ditarikin iuran, pasti jadi beban finansial buruh juga kan? Ehhmmm. Tapi kalau buruh tak merasa terbebani sih gapapa.

Kalau kata Seneca filsuf Romawi kuno mengatakan, seseorang menjadi sengsara itu karena ia berpikir dirinya begitu.

Begitupun dengan bahagia, makanya kalau buruh merasa bahagia ditarik iuran terus sih, ya tak masalah, ehmmm. (Z19)