PinterPolitik.com

Kembali lagi dan lagi. Setelah sebelumnya staf khusus milenial membuat Istana hampir kehilangan muka (masih hampir lho ya), sekarang ada Menteri yang seharusnya sudah tahu mana tempat becek dan mana tempat bersih justru malah membuat Presiden harus menambah “konsumsi” obat sakit kepala di Istana – alias kondisinya tambah ruwet.

Adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang sudah berdiri kokoh tak tertandingi selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebentar, kok kayak jargon produk semen ya? Hehehe.

Pak Yasonna akhir-akhir ini memang banyak didera fakta miring – bukan isu lagi nih, terutama tindakan yang dinilai konyol oleh banyak pakar saat doi mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap 30 ribu narapidana.

Kalau diamat-amati, sebenarnya Pak Yasonna nih baik sih niatnya. Coba deh disimak statement-nya berikut, “saya mengatakan hanya orang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan narapidana (napi) di lapas over kapasitas.”

Biuh, cuy, heroik banget kan maksud baik dari Pak Yasonna? Alasan yang ingin digelorakan oleh doi sudah jelas, yakni kapasitas lapas yang over. Selain ini bisa nyebabin para tahanan “bengek”, susah gerak, dan kesemutan, harus diakui overcapacity juga bisa membuat si kecil Corona mudah mendapatkan inangnya.

Namun, sayangnya, Menkumham ini agak lupa, bahwa orang melakukan kejahatan ini bukan hanya faktor niat, tapi juga kesempatan – begitu kata Bung Napi. Coba bayangkan. Meskipun napi sudah menjadi baik sekalipun, sebab kondisi sepi dan serba tegang akibat ekonomi lesu seperti sekarang ini bakal memunculkan lagi tindakan nekat kembali.

View this post on Instagram

Meresahkan masyarakat karena membebaskan puluhan ribu napi, Menkumhan digugat #kemenkumham #menkumham #yasonnalaoly #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 27, 2020 at 5:09am PDT

Ya, oke lah, kita berprasangka baik kalau 30 ribu napi yang dikeluarkan mungkin sudah menjadi orang baik. Tapi, kan, urusan kriminal gak melihat sebaik apa persangkaan kita.

Nah, buktinya nih, tidak sedikit mantan napi yang diberikan asimilasi dan baru keluar, eh, ternyata sudah kedapatan melakukan tindakan kriminal lagi. Hedeehh. Ada lagi nih cuy, di Surakarta misalnya, para warga justru mendapati semakin maraknya intensitas aksi kejahatan, bahkan sampai menggalakkan ronda setiap malam loh.

Yah, kalau ini sih, di tengah pandemi tidak berusaha menciptakan kondisi sosial yang stabil malah bisa dikatakan sebaliknya ya, cuy, alias merangsang munculnya instabilitas keamanan. Sebenarnya sih, kalau mimin tidak terlalu menyoroti dampak secara langsung, justru dalam kondisi seperti itu harus dilihat akar penyebabnya gaes. Adapun jawabannya itu semua disebabkan oleh program asimilasi narapidana.

Kalau menurut salah satu pelapor yang mewakili sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Pengadilan Negeri (PN) sih begini, cuy. Sebenarnya, sebagian besar yang menimbulkan keresahan saat ini adalah para napi yang mendapatkan asimilasi. Bahkan, Kapolda Metro Jaya juga menyebut bahwa angka kejahatan naik 10% sejak diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalau dilihat dari hal di atas, coba kita nilai kenapa kok kebijakan Pak Yasonna bikin geger? Ya, jawabnya tentu karena kebijakan ini tidak tepat kondisi dan waktu, cuy. Ibaratnya nih, kebijakan Menteri Yasonna malah membuat jebakan batman untuk masyarakat. Hadehh. Sudah dua periode, masa masih abal-abal dalam membuat kebijakan? Upsss.

Kita doakan saja ya gengs, semoga presiden tetap sehat dan kuat menghadapi pola kinerja menterinya yang seperti ini. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I am like any other man. All I do is supply a demand” – Al Capone, pemimpin geng ternama asal Amerika Serikat

Siapa yang tidak suka dengan film-film laga khas Hollywood asal Amerika Serikat (AS)? Mungkin, hampir semua orang di masyarakat Indonesia ini pasti pernah menonton film-film action yang menonjolkan aksi-aksi yang tak jarang membuat jantung berdebar-debar karena terbawa suasana.

Salah satu tema kisah yang mudah ditemui dalam film-film laga Hollywood adalah tema gangster dan mafia. Mungkin, sebagian orang tidak asing lagi dengan film-film seperti ini.

Film yang berjudul Public Enemies (2009) misalnya mengisahkan beberapa gangsters yang terkenal pada tahun 1920-an hingga 1930-an di AS, seperti John Dillinger, Baby Face Nelson, dan Pretty Boy Floyd.

Dalam film tersebut, diceritakan bahwa Dillinger yang diperankan oleh Johnny Depp merupakan musuh masyarakat (public enemies) dan kepolisian federal karena kerap menjalankan aktivitas kriminal berupa perampokan bank.

Mungkin, film Hollywood yang mengisahkan para gangsters ini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan, sebuah film yang mengisahkan gangster lainnya juga akan segera dirilis secara digital, yakni Capone (2020).

In November 1930, as the U.S. economy plummeted, thousands of Chicagoans waited in a long line outside a newly opened soup kitchen. The kind-hearted philanthropist who had come to their aid? Al Capone, aka "Public Enemy Number One." https://t.co/65XNZvxgsL

— HISTORY (@HISTORY) April 13, 2020

Dalam film itu, Tom Hardy mengambil peran sebagai Alphonse Gabriel Capone (alias Al Capone). Nama ini pasti sudah tidak asing di telinga banyak orang – apalagi bagi mereka yang menggemari kisah-kisah mafia AS.

Meski film-film seperti ini terlihat keren dan menegangkan ketika ditonton, terdapat latar belakang sosial, ekonomi, dan politik di baliknya. Pasalnya, kala itu, AS menghadapi salah satu resesi ekonomi terbesar dalam sejarah, yakni Great Depression (Depresi Besar) yang terjadi sekitar tahun 1929 hingga tahun 1939.

Situasi yang cukup mencekam – ditambah kebijakan tertentu dari pemerintah AS – kala itu menciptakan situasi yang memungkinkan bagi kemunculan kelompok-kelompok geng. Kriminalitas pun tercatat tinggi.

Kisah historis ala gangsters semacam ini membuat kita sedikit bertanya. Apakah mungkin situasi tersebut terjadi di Indonesia? Faktor-faktor seperti apa yang memungkinkan peningkatan kriminalitas di tengah pandemi virus Corona (Covid-19)?

Lawlessness di Depresi Besar

Ketika Depresi Besar menjadi bayang-bayang ekonomi di AS, situasi sosial turut terdampak. Pengangguran yang meningkat kala itu diikuti dengan peningkatan aktivitas kriminal – menciptakan momentum tersendiri bagi lahirnya kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir.

Bisa dibilang Depresi Besar adalah salah satu resesi ekonomi terburuk. Nilai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) harus menurun tajam hingga minus 15 persen pada tahun 1920-an dan 1930-an.

Harry G. Levine dari City University of New York (CUNY) dalam tulisannya yang berjudul The Birth of American Alcohol Control menggambarkan bahwa kemiskinan dan tunawisma bukanlah hal yang asing lagi pada tahun 1930-an, melainkan sudah menjadi fakta yang harus ditelan oleh jutaan orang AS. Banyak orang akhirnya mulai mempertanyakan kinerja dari sistem kapitalis yang dianut negeri Paman Sam tersebut.

Sejalan dengan Levine, Peter Vogel dalam bukunya yang berjudul Generation Jobless? menjelaskan bahwa kelompok yang sangat terdampak oleh pengangguran yang dihasilkan oleh Depresi Besar kala itu adalah kelompok muda. Bahkan, era itu menjadi krisis pengangguran yang terburuk bagi kelompok muda.

Bukan tidak mungkin, dengan resesi ekonomi seperti Depresi Besar, kelompok muda menjadi lebih rentan terekspos pada aktivitas kriminal. Brian Bell dari Centre for Economic Performance, London School of Economics (LSE), telah menjelaskan kemungkinan ini dalam tulisannya yang berjudul Do Recessions Increase Crime?.

Resesi ekonomi membuat kelompok muda menjadi lebih rentan terekspos pada aktivitas kriminal.
Share on X

Lantas, bagaimanakah dampak kondisi ekonomi ini terhadap kriminalitas di AS kala Depresi Besar? Peran apa yang diisi oleh para gangsters yang disebutkan di awal tulisan?

Kondisi-kondisi ekonomi dan masyarakat ini membawa landasan bagi kemunculan lawlessness. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai situasi kekacauan yang mana hukum dan penegakannya banyak diabaikan.

Mengacu pada penjelasan Levine, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran kala itu membuat banyak warga AS beralih ke aktivitas-aktivitas ilegal. Beberapa di antaranya adalah penyelundupan, perampokan bank, rentenir, hingga pembunuhan.

Pergeseran ke kegiatan kriminal ini terjadi karena minimnya lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Bahkan, peran pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat kala itu malah diisi oleh para gangsters.

Al Capone misalnya membuka dapur umum (soup kitchen) di Kota Chicago, AS. Dapur umum tersebut menyediakan makanan sehari-hari bagi mereka yang terdampak oleh fenomena pengangguran besar-besaran.

Akibatnya, layaknya anarki, hilangnya keteraturan dan kemungkinan akan adanya revolusi tidak lagi hanya menjadi sekadar teori. Pembangkangan banyak pihak terhadap kebijakan prohibiton (larangan alkohol) turut menjadi bukti bahwa otoritas hukum tak lagi dihiraukan.

Jika situasi lawlessness ini dapat terjadi di AS kala Depresi Besar, mungkinkah fenomena serupa terjadi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19? Mungkinkah resesi ekonomi ke depannya membawa landasan bagi peningkatan kriminalitas?

Mungkinkah di Indonesia?

Meski belum dapat dipastikan bahwa lawlessness dapat terjadi di Indonesia, bukan tidak mungkin resesi ekonomi akan membayangi masyarakat dengan kriminalitas. Pasalnya, angka pengangguran diproyeksikan dapat bertambah secara signifikan.

International Monetary Fund (IMF) sendiri telah memprediksi bahwa ekonomi dunia akan mengalami resesi terburuk sepanjang sejarah sejak Depresi Besar. Bila dibandingkan dengan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008-2009 yang menurunkan pertumbuhan PDB hingga 0,1 persen, resesi berikutnya yang disebut sebagai Great Lockdown ini dapat disertai dengan penurunan hingga 3 persen.

View this post on Instagram

Siap-siap! #lockdown #greatlockdown #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 16, 2020 at 2:12am PDT

Dengan berkurangnya aktivitas ekonomi di seluruh dunia – termasuk Indonesia, banyak perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri menyampaikan bahwa pandemi ini akan membawa penambahan angka pengangguran yang cukup besar, yakni 2,9 juta hingga 5,23 juta orang.

Hampir dipastikan bahwa kelompok usia produktif yang masih muda menjadi kelompok yang paling rentan. Pasalnya, bukan tidak mungkin pasar kerja akan semakin berkurang dengan menurunnya aktivitas ekonomi – khususnya bagi mereka yang baru lulus dari institusi pendidikannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, angka pengangguran tertinggi terjadi di kelompok usia muda dengan persentase 26,67 persen di kelompok usia 15-19; 16,73 persen di kelompok usia 20-24; dan 6,99 persen di kelompok usia 25-29.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap kriminalitas di Indonesia? Apakah mungkin lawlessness juga bisa terjadi?

Bukan tidak mungkin resesi Great Lockdown di Indonesia yang disertai pengangguran dan PHK akan memengaruhi angka kriminalitas seperti kondisi AS kala Depresi Besar. Mengacu pada penjelasan Bell sebelumnya, kelompok muda juga semakin mungkin terekspos ke aktivitas kriminal

Meski Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengklaim bahwa terjadi penurunan kriminalitas dalam dua minggu terakhir – yakni sekitar 4,32 persen, publik juga perlu diingatkan bahwa kriminalitas juga meningkat bila mengacu pada interval per bulan. Pada bulan Februari-Maret, Polri melaporkan bahwa terdapat peningkatan – termasuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat – sekitar 19,72 persen.

Meski begitu, situasi lawlessness belum tentu dapat sepenuhnya terjadi di Indonesia kala pandemi ini. Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tampaknya turut memperkuat kekuatan dan penegakan hukum dengan beberapa aturan yang menyertai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah mungkin telah membaca kemungkinan akan hilangnya keteraturan (order) di masyarakat. Kembali munculnya berita soal potensi penjarahan dan penangkapan terhadap kelompok Anarko misalnya, bisa jadi berhubungan dengan upaya pemerintah untuk memperkecil momentum ketidakstabilan akibat pandemi dan dampak ekonominya.

Mungkin, dengan upaya-upaya tersebut, Al Capone ala Indonesia semakin tidak memiliki kesempatan untuk muncul di masyarakat. Meski begitu, yang jelas, pengangguran tak akan segera turun dalam waktu dekat dan pemerintah bisa jadi perlu memperhatikan dampak sosialnya pula. Menarik untuk dinantikan kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berbagai daerah laporkan penurunan angka kriminilitas selama pandemi Covid-19. Penurunan signifikan terjadi dari minggu ke-13 ke minggu ke-14. Penurunan angka kejahatan sebesar 11,03%, penurunan angka pelanggaran sebesar 53,82%

PinterPolitik.com

“Saya sudah dalam kondisi sangat terjepit. Selain punya hutang cukup besar, saya juga masih menunggak kontrakan rumah selama 4 bulan. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa jalan keluar yang tercepat adalah dengan menjual ginjal saya.” — Edi Midun, Al Jazeera.

[dropcap size=big]W[/dropcap]ajah Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian terlihat tegang, kabar mengenai maraknya penculikan anak dan penjualan organ yang beredar di media sosial terlihat membuatnya kesal. Berita yang sempat beredar di media sosial mengenai jaringan pencurian organ tubuh anak-anak yang diculik, membuat masyarakat menjadi panik dan resah. Padahal setelah diusut, ternyata informasi tersebut hanyalah hoax.

“Itu kabar hoax (bohong). Jadi kami minta masyarakat dan terutama para orangtua tidak khawatir. Lakukan kegiatan seperti biasa tapi tetap awasi anaknya,” terangnya di Mabes Polri, . Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait isu penculikan anak ke sejumlah daerah. “Kami sudah cek di Manado, Sumut, serta beberapa tempat lain termasuk di Jakarta dan Surabaya, dan bisa dipastikan isu tersebut tidak benar.”

Beberapa hari lalu, masyarakat – terutama para orangtua, digemparkan dengan berita tentang penculikan seorang anak di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, perut anak tersebut penuh dengan jahitan dan diduga salah satu organ tubuhnya hilang. Warga semakin panik saat diketahui bahwa penculikan anak juga terjadi di beberapa daerah, sehingga Polri pun ikut sibuk dibuatnya.

Kasus penjualan organ tubuh bukan barang baru di Indonesia, bahkan di dunia. Walau sudah ada peraturan yang melegalkan transaksi pendonoran organ tubuh, namun kebutuhan transplantasi organ manusia yang lebih tinggi dari persediaan, membuat ramai jual beli organ di pasar gelap. Harganya pun cukup fantastis, sehingga tak heran bila pencurian organ tubuh manusia dikabarkan semakin marak.

Kebutuhan vs Ketersediaan

“Kalau sampai ada staf di RSCM yang terlibat penjualan organ dan ketahuan oleh saya, akan langsung saya pecat! Saya tidak akan pandang bulu dan tidak takut sama siapapun.” — Direktur Utama RSCM, C.H. Soejono.

Kemajuan teknologi kedokteran yang memungkinkan manusia menukar organ tubuh atau yang dikenal dengan istilah transplantasi organ, memberikan harapan baru bagi para pasien penyakit dalam. Biasanya, organ-organ yang bisa “ditukar” seperti jantung, paru, dan ginjal. Walau bukan organ dalam, namun mata juga menjadi salah satu organ yang dapat ditransplantasi.

Di sisi lain, ketersediaan organ pengganti yang sesuai dengan persyaratan, yaitu masih segar, sangat terbatas. Sementara pasien yang membutuhkan organ pengganti jumlahnya sangat banyak, dan sebagian besar sudah dalam keadaan kritis. Di sinilah ujung pangkal dari munculnya perdagangan gelap (black market) yang khusus menangani jual beli organ tubuh manusia.

Sebenarnya, praktek transplantasi organ tubuh sudah dipraktekkan di seluruh dunia. Berdasarkan catatan World Health Organization (WHO), transplantasi ginjal sudah dilakukan di 91 negara. Jumlah pasien yang ditransplantasi mencapai sekitar 66 ribu transplantasi ginjal, 21 ribu transplantasi hati, dan enam ribu transplantasi jantung.

Data yang diambil dari detikhealth.com, pada bulan April 2008 saja, ada lebih dari 98 ribu orang yang menunggu transplantasi organ. Rata-rata, setiap harinya pasien yang menunggu akan bertambah hingga 106 orang. Namun akibat langkanya ketersediaan organ pengganti yang ada, 18 orang meninggal dunia setiap hari karena tidak mendapat donor organ.

Tingginya jumlah kebutuhan tersebut, membuat permintaan organ di pasar gelap menjadi meningkat. Pasar gelap juga dianggap sebagai salah satu alternatif yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi keluarga korban, demi menyelamatkan nyawa orang yang mereka sayang. Situasi yang kritis, membuat mereka menyetujui berapapun harga yang harus dibayar. Kondisi ini kemudian dilihat sebagai peluang menguntungkan bagi para kriminal untuk meraih keuntungan dengan cara apapun.

Kejahatan Nyata

Keresahan isu adanya penculikan anak dan penjualan organ tubuh baru-baru ini, bisa dibilang masih beralasan. Sebab pada 27 Januari 2016 lalu, Penyidik Bareskrim Mabes Polri menangkap tiga pelaku sindikat penjualan organ tubuh manusia di Bandung, Jawa Barat. Ketiga orang tersangka itu berinisial AG, DD, dan HS.

Kasubdit III Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Umar Surya Fana mengatakan, awal mula kejadian kasus ini diketahui sekitar bulan Juni 2015, saat AG melakukan perekrutan ke beberapa orang korban untuk menjual ginjal dengan harga Rp 80 juta hingga Rp 90 juta. Korban yang setuju kemudian dibawa ke tersangka DD untuk dilanjutkan dengan pengecekan ginjal di sebuah lab di Bandung.

Menurut Umar, biaya perekrutan per satu korban, AG mendapat Rp 5-7,5 juta, sementara DD mendapatkan bayaran Rp 10-15 juta. Sementara penerima ginjal harus membayar pembelian ginjal dengan harga Rp 225 juta, ditambah DP sebesar Rp 10-15 juta. Dari sindikat transplantasi ginjal ilegal ini, tersangka utama HS menerima keuntungan sebesar Rp 100-110 juta per korban. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diganjar Pasal 64 ayat 3 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Mengenai kasus jual beli organ ini, mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan kalau perlu adanya regulasi pendonoran organ tubuh manusia. Menurutnya, ketiadaan regulasi memicu maraknya praktik perdagangan organ tubuh manusia. “Perlu regulasi bagaimana bila seseorang ingin mendonorkan organ tubuhnya, bagaimana bila ada yang memerlukan donor. Supaya masyarakat tahu sehingga tidak terjadi jual beli seperti ini,” katanya.

Menurut Badrodin, regulasi diperlukan untuk mengatur dan menempatkan di mana masyarakat bisa mendonorkan organ tubuhnya secara legal, serta di mana masyarakat bisa mencari donor yang memang siap untuk mendonor. “Kondisi ini terjadi karena saling membutuhkan, kalau tidak ada yang mempertemukan ini, nanti akan terjadi jual beli (organ tubuh) liar,” lanjutnya.

Legalitas Pendonoran Organ

Di Indonesia yang 85 persen penduduknya beragama Islam, pendonoran organ masih menjadi polemik sebab ada ayat di dalam Alquran yang mengatakan kalau manusia yang meninggal harus “kembali” dalam keadaan utuh dihadapan Allah, tak diubah sebagaimana ia dilahirkan. Pemahaman ini disayangkan oleh Nazly Hilmi, Sekertaris Jenderal Asia Pacific of Surgical Tissue Banks.

Menurutnya, prinsip dasar untuk donor jenazah adalah yang menghadap Tuhan itu arwah kita. Kalau jasad kita masih berguna untuk manusia hidup, mengapa tidak? “Saya percaya, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lain,” katanya. Apalagi Keputusan Dewan Hisbah MUI 1990 memperbolehkan (mubah) pengambilan dan pemakaian kembali organ ginjal dan jaringan yang diambil dari jenazah.

Pemakaian dan pengolahan jaringan biologi untuk pencangkokan juga telah diizinkan menurut UU No.10/1992 tentang Kesehatan, pasal 33-37. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi (pasal 33). Ini melengkapi PP RI No.18/1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Walau peraturan, baik dari segi agama maupun hukum, telah memperbolehkan. Namun menurutnya, penerapan dalam masyarakat masih harus terus-menerus dipromosikan. Selain itu, pendonoran organ membutuhkan waktu pengambilan jaringan dan pemulihan, yaitu sekitar 3-4 jam. Sehingga harus diperhitungkan juga dengan kebiasaan umat Islam yang harus menguburkan jenazah sebelum 24 jam. Apalagi dalam budaya tertentu seperti Betawi, jenazah bahkan harus dikubur pada hari yang sama saat meninggal, walaupun meninggal pada sore hari.

Problema Internasional

Kejahatan perdagangan organ tubuh manusia ini sudah menjadi perhatian serius dunia. Dari beberapa kasus yang terjadi laporan yang mengatakan bahwa para pendonor organ ini dibawa dari negara asalnya Republik Moldova ke Amerika atau bahkan ada yang dari Nepal ke India.

Sindikat perdagangan organ manusia sudah begitu menggurita. Para pelakunya bergerilya ke berbagai negara untuk mendapatkan organ-organ manusia yang masih fresh alias sehat. Disinyalir ada lebih dari 100 transplantasi ginjal illegal dilakukan di Rumah Sakit St. Augustine di Afrika Selatan pada tahun 2001 – 2002. Kebanyakan yang menerima organ ginjal ini adalah  berasal dari Israel dengan pendonor dari Eropa Timur dan Brasil.

Tiongkok merupakan negara dengan jumlah transplantasi yang menakjubkan. Sepanjang tahun 2005, ada 12 ribu transplantasi ginjal dan hati yang dilakukan. Sadisnya, organ yang diberikan pada donor adalah organ tubuh yang didapat dari para tahanan yang dihukum mati, sehingga untuk mendapatkannya tidak dipungut biaya. Namun bagi warga non Tiongkok, organ tersebut hanya bisa didapat melalui calo, dan ternyata jumlahnya bisa mencapai 900 organ.

Negara lain yang tingkat penjualan organnya cukup aktif, adalah Bolivia, Brazil, Irak, Israel, Republik Moldova, Peru, dan Turki. Sedangkan di Kolombia, dari 873 transplantasi, 69 nya dilakukan untuk orang asing. Sementara di Filipina, pemerintahnya telah mengeluarkan peraturan mengenai donor organ ini, di mana setiap penerima donor akan dikenakan biaya dan diatur oleh pemerintah.

Negara maju seperti Inggris pun ternyata menjadi surga bagi para pengumpul organ tubuh. Seperti juga Indonesia, angka kemiskinan di negara monarki ini juga cukup besar. Ini menjadikan ladang yang subur bagi para pedagang organ tubuh untuk mendapatkan donor organ tubuh manusia secara sukarela. Negara lainnya yang menjadi incaran para ‘pengepul’ adalah Afrika, Vietnam dan Bangladesh.

Bukan hal yang aneh bila kejahatan organ tubuh sangat marak terjadi di negara-negara miskin. Modus yang dilakukan sangat beragam, ada yang melalui iming-iming diberikan uang pengganti, hingga dalam bentuk penculikan, pembunuhan, bahkan pembantaian. Bukan hal yang aneh di tempat yang diselimuti kemiskinan, banyak ditemukan Edi Midun – Edi Midun lainnya.

Menyelamatkan hidup seseorang memang sebuah kemuliaan, namun akan lebih mulia lagi bila dilakukan dengan cara yang legal. Menghilangkan hidup orang lain, demi keuntungan pribadi, tidak pernah bisa dibenarkan sampai kapanpun. Walau tujuannya untuk menyelamatkan hidup seseorang yang sedang kritis. Bagaimana menurut Anda? Silakan memberikan komentarnya. (Berbagai sumber/I28/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]L[/dropcap]autan massa itu bernyanyi dan membawa berbagai spanduk, memprotes kebijakan extrajudicial killing (EJK) atau aksi ‘tembak mati di tempat’ yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Duterte. “Violence is not the answer of violence”. ‘Kekerasan bukanlah jawaban untuk kekerasan’, demikian diucapkan oleh Uskup Agung Manila, Luis Antonio Tagle.

Diperkirakan ada sekitar 10.000 umat Katolik yang terlibat dalam sebuah aksi protes di kota Manila. Aksi ini merupakan protes keagamaan pertama yang dilakukan oleh warga Filipina pasca operasi ‘pembersihan narkoba’ melalui penembakan besar-besaran terhadap Bandar, pengedar, dan bahkan pecandu narkoba yang telah menewaskan lebih dari 7.000 orang.

Thousands of #Catholics march in #Manila to protest the killings under President #Rodrigo Duterte's war on #drugs pic.twitter.com/hAgueSrK9N

— ATV (@atvpakistan) February 18, 2017

Aksi protes tersebut menjadi penghias lembaran baru aksi perang Presiden Filipina, Rodrigo ‘Digong’ Duterte melawan narkoba. Tercatat sejak kebijakan extrajudicial killing diterapkan, banyak kejadian penembakan di jalan-jalan kota terhadap bandar dan pengedar narkoba.

Protes ini juga menandai babak baru konflik yang terjadi di antara Duterte dengan institusi Gereja Katolik Filipina. Duterte sering mengkritik Gereja Katolik sebagai ‘institusi yang paling hipokrit’. Perseteruan dengan institusi agama yang menaungi 80 % penduduk Filipina ini menjadi bagian lain dari tajuk perang melawan narkoba sekaligus menjadi cerita menarik di belakang upaya Duterte untuk tetap menjaga popularitasnya di Filipina.

Selama menjalankan aksi ‘koboi’ melawan bandar dan pengedar narkoba, Duterte telah mendapatkan banyak kecaman khususnya dari luar negeri. Namun demikian, faktanya justru di dalam negeri Filipina sendiri, Duterte memperoleh angka kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Pada Oktober 2016 lalu, sebuah survei yang dilakukan oleh Pulse Asia Research menyebutkan bahwa angka kepuasaan terhadap kepemimpinan Duterte mencapai lebih dari 80% – bahkan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Hal ini jelas membuktikan bahwa di dalam negeri Filipina, Duterte adalah sosok yang populer.

#Duterte to drug suspects: My order is shoot to kill you, I don’t care about human rights, better believe me. https://t.co/i8pMej4D4y pic.twitter.com/ODzVtBNVq5

— Peter N. Bouckaert (@bouckap) March 2, 2017

Fakta lain juga menunjukkan bahwa pasca dikeluarakan aturan untuk menembak mati bandar dan pengedar narkoba, ada 500 ribu hingga 1 juta bandar dan pengedar narkoba yang menyerahkan diri. Bagi Duterte, hal ini boleh jadi dinilai sebagai sebuah keberhasilan dalam memberantas narkoba. Namun, apakah benar demikian? Ke manakah sebenarnya arah ‘politik teror’ ala Duterte ini akan berlabuh?

Robespierre dan Politik Teror

Kisah Duterte ini membuat kita membalikan buku sejarah dan kembali ke era pemerintahan teror yang terjadi pasca Revolusi Perancis. “Sepanjang jalan-jalan kota Paris, gerobak-gerobak kematian itu menderu, berlubang dan terlihat kasar.” Demikianlah penggalan bab terakhir dari “A Tale of Two Cities” (1859) tulisan Charles Dickens (1812-1870). Pasca penyerbuan Penjara Bestille (14 Juli 1789), Perancis memasuki sebuah era ketika segala sesuatu diselesaikan lewat eksekusi mati dengan pisau guillotine.

Maximilien Robespierre (1758-1794) adalah salah satu pemimpin di era pasca revolusi Perancis yang cukup terkenal akibat aksi-aksinya mengeksekusi begitu banyak orang. Pemerintahan teror yang digagas oleh Robespierre saat itu tercatat menyebabkan korban jatuh hingga 40.000 orang, di antaranya ada 17.000 orang yang dihukum penggal (guillotine).

“To punish the oppressors of humanity is clemency; to forgive them is barbarity.”

‘Untuk menghukum para penindas umat manusia adalah sebuah pengampunan, untuk mengampuni mereka adalah kebiadaban’, merupakan salah satu kutipan paling terkenal yang pernah diucapakan oleh Robespierre.

Namun, cara-cara teror dan hukuman Guillotine yang dilakukannya – seringkali tanpa pengadilan dan proses hukum yang jelas – membuatnya juga dikenal memiliki banyak musuh. Pada akhirnya, Robespierre harus menerima kenyataan menghadapi hukuman mati lewat cara yang sama: dengan menggunakan pisau guillotine.

Teror: Alat Negara?

Apa yang dijalankan oleh Robespierre merupakan teror. Teror itu sendiri berasal dari bahasa Latin ‘terror’ yang berarti ‘ketakutan yang besar’.  Ketakutan memang adalah salah satu sifat dasar manusia. Terkait dengan peran negara, Thomas Hobbes (1588-1679) bahkan pernah berkata bahwa semua bentuk kekuasaan (power) harus diserahkan ke dalam tangan negara. Dengan demikian, kita tidak perlu takut dengan sesama manusia kita yang lainnya. ‘Ketakutan’ yang dilahirkan oleh negara pada akhirnya akan membawa negara itu pada situasi yang aman dan damai.

Apakah Duterte bisa disejajarkan dengan Robespierre dalam kaitan dengan kebijakan-kebijakan extrajudicial killing yang menimbulkan ‘ketakutan’ dalam masyarakat? Mungkin masih terlalu dini untuk disejajarkan. Namun, melihat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Duterte agaknya memang mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Robespierre.

Dua-duanya sama-sama menebarkan teror di masyarakat. Dua-duanya sama-sama menggugat Gereja Katolik – Robespierre menolak keterlibatan Gereja Katolik yang berlebihan dalam urusan-urusan negara, sementara Duterte mengkritik Gereja Katolik Filipina yang dinilai tidak mampu membantu masyarakat Filipina terbebas dari narkoba.

Dua-duanya juga mengakibatkan kematian begitu banyak orang. Apakah Duterte adalah the new Robespierre? Mungkin bisa dipikirkan sambil makan soto, mumpung hujan-hujan seperti sekarang ini – sambil lihat berita Raja Salman di TV.

Duterte dan Teror

Saat ini, Rodrigo Duterte mungkin adalah salah satu tokoh yang paling mendapat sorotan di Asia. Presiden ke-16 Filipina ini menerapkan garis politik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Saat berkampanye untuk pemilihan presiden pada pertengahan 2016 lalu, Duterte menyoroti angka pengguna narkoba di Filipina yang sangat tinggi.

Duterte terkenal saat menjabat sebagai walikota Davao selama 22 tahun (7 periode jabatan) lebih sejak revolusi Filipina pada tahun 1986. Selama periode tersebut, Duterte mengklaim dirinya berhasil membersihkan Davao dari kejahatan.

Bahkan, ia membentuk sebuah kelompok vigilante (kelompok yang bertugas untuk menegakkan hukum tanpa dasar aturan hukum) yang disebut sebagai Davao Death Squad. Kelompok ini bertugas untuk membersihakan Davao dari kriminalitas dan ditengarai bertanggungjawab terhadap tewas dan hilangnya sekitar 1020-an orang di Davao antara tahun 1998 sampai 2008.

Kebijakan-kebijakannya yang menerapkan extrajudicial killing inilah yang kemudian menjadi program utama saat menarik hati masyarakat Filipina pada pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu dengan kemenangan 38 % suara dari 5 pasang calon yang bersaing.

Saat sah menjadi presiden, extrajudicial killing  ini pun akhirnya menjadi kenyataan, khususnya dalam kasus kejahatan narkoba. Tercatat 7.000 lebih orang tewas dalam perjalanan kasus ini. Duterte bahkan menjanjikan hadiah uang sebesar 5 juta peso (Rp 1,4 miliar) untuk masyarakat sipil yang berhasil menembak mati atau menangkap bandar narkoba.

Dangerous Drugs Board (DDB) memperkirakan ada sekitar 1,8 juta pengguna narkoba atau 1,8 % dari total 100,98 juta penduduk di Filipina pada tahun 2015. Data lain bahkan menyebut ada sekitar 11.132 barangay (sebutan untuk desa atau semacam distrik di Filipina) yang terdampak narkoba dari total 42.036 barangay yang terdapat di Filipina. Di kawasan metropolitan Manila saja, 92 % barangay-nya terdampak narkoba. Duterte menganggap hal ini sebagai persoalan yang serius, sehingga harus diatasi.

Duterte pun berencana untuk menerapkan extrajudicial killing ini untuk jenis-jenis kejahatan yang lain, sama seperti yang diterapkannya saat menjabat sebagai walikota Davao. Menurutnya, masyarakat Filipina berhak untuk mendapatkan rasa aman.

Namun, benarkah Filipina saat ini darurat narkoba dan darurat kejahatan? Benarkah persoalan keamanan adalah hal yang sedang menjadi persoalan serius dan mendesak untuk ditangani sehingga harus menggunakan extrajudicial killing?

Politik Teror Duterte: Benarkah Filipina Darurat Kejahatan?

Pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat fakta jumlah kasus kejahatan, baik itu narkoba maupun kejahatan lainnya yang terjadi di Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Filipina memang tidak termasuk dalam negara yang disurvei oleh U.N. Office on Drugs and Crime (UNDOC).

Namun, menurut laporan tahun 2015  yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah Filipina, pada tahun 2014 misalnya, ada 232.685 kasus kejahatan yang menyebabkan cedera fisik di Filipina dari total keseluruhan populasi 100,98 juta penduduk. Bandingkan dengan 375.000 kasus yang terjadi di Inggris pada tahun yang sama. Kasus kriminal dalam kategori yang sama lebih banyak terjadi di Inggris, padahal jumlah penduduk Inggris ‘hanya’ 68 juta – jauh lebih sedikit daripada Filipina. Kalau menggunakan logika Duterte, seharusnya Inggris jauh lebih darurat kejahatan daripada Filipina. Faktanya, tidak ada extrajudicial killing di Inggris.

Di tahun yang sama juga, ada 10.294 kasus pemerkosaan yang terjadi di Filipina. Sementara di Inggris ada 30.000 kasus pemerkosaan, di Perancis – yang populasi penduduknya 66 juta – ada 12.157 kasus, dan bahkan di Swedia – yang populasinya hanya 9,5 juta – ada 6.294 kasus. Di tahun 2014 juga ada 52.798 kasus perampokan di Filipina. Bandingkan dengan 52.126 kasus yang terjadi di Costa Rica dengan jumlah total populasi ‘hanya’ 4,7 juta jiwa. Angka-angka tersebut jelas menggambarkan bahwa rasio kriminalitas di Filipina tidaklah seburuk yang dibayangkan, bahkan banyak negara maju yang mengalami kasus kejahatan dalam jumlah yang lebih banyak. Namun, tak satupun dari negara-negara tersebut menerapkan extrajudicial killing.

Bagaimana dengan narkoba? Menurut data dari UNDOC, prevalensi penggunaan amphetamine (narkoba jenis sabu-sabu) di Filipina memang tinggi, berada di kisaran 2,35. Namun, untuk kategori yang sama, Amerika Serikat mencatat angka 2,20, bahkan krisis penggunaan shabu di dunia ada di angka 2,90 – yang merupakan angka rata-rata penggunaan shabu di Australia.

Untuk narkoba jenis opioid (opium) prevalensi di Filipina hanya 0,05, bandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 5,41 dan 3,30 di Australia. Untuk jenis kokain, prevalensi di Filipina hanya 0,03, sementara di Inggris mencapai 2,40, Amerika Serikat dan Australia sama-sama mencatat angka 2,10. Di Indonesia misalnya, jumlah pengguna narkoba telah mencapai angka 5,9 juta jiwa dari total 250-an juta populasi, atau 2,36 % dari total keseluruhan populasi. Bandingkan dengan ‘hanya’ 1,8 juta pengguna narkoba di Filipina, atau 1,8 % dari keseluruhan populasi.

Data-data tersebut sebetulnya menggambarkan bahwa masyarakat Filipina sebetulnya tidak terlalu membutuhkan perlindungan ekstra seperti yang dilakukan oleh Duterte. Masyarakat Filipina adalah masyarakat yang taat hukum dan taat beragama – dibuktikan dengan 37 % masyarakat Filipina yang pergi ke Gereja setiap minggunya – bandingkan dengan hanya 20 % yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, masyarakat Filipina bisa dibuat percaya oleh Duterte bahwa narkoba sedang menjadi bahaya nasional. Proyek anti narkoba Duterte bahkan menyasar dari rumah ke rumah.

Duterte berhasil meyakinkan sebagian besar masyarakatnya tentang status darurat narkoba dan kejahatan yang digembar-gemborkannya selama masa kampanye – yang sebetulnya tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan ia mampu membuat semua masyarakat yakin bahwa dirinyalah satu-satunya pemimpin yang mampu menyelamatkan Filipina. Terkait hal tersebut, Majalah TIME menyebut aksi Duterte ini sebagai ‘the oldest autocratic trick in the book’.

Populisme ala Duterte

Apa benar Duterte ingin menciptakan otokrasi di Filipina? Otokrasi (autocratic) adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh kekuasaan yang absolut. Pembenaran penggunaan extrajudicial killing yang dilakukan oleh Duterte dengan alasan melindungi masyarakat Filipina bisa jadi merupakan pintu masuk bagi sebuah otokrasi.

Ketika Duterte bisa dengan mudah menarik pelatuk senjata pada orang lain – dengan alasan narkoba, kriminal, dan lain sebagainya – maka kekuasaannya bisa menjadi sangat kuat dan absolut, bahkan bisa dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Hal ini sudah mulai terlihat ketika ada perintah pengadilan untuk menangkap Senator Leila de Lima yang kerap mengkritik Duterte. Leila de Lima adalah salah satu senator yang mengatakan bahwa kebijakan Duterte akan membawa Filipina kepada sebuah pemerintahan tirani.

Terkait extrajudicial killing, apa yang dilakukan oleh Duterte ini pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1983-1985, ketika Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden memerintahkan extrajudicial killing untuk membasmi premanisme. Tercatat ribuan orang tewas dalam serangkain aksi yang disebut dengan ‘petrus’ atau penembak misterius.

Hal yang sama juga terjadi pada saat Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra membersihkan Thailand dari narkoba pada tahun 2003. Saat itu ada 13.000 orang yang ditangkap, 36.000 orang menyerah pada polisi, dan sekitar 1.200 orang tewas dalam bulan pertama kebijakan perang melawan narkoba tersebut digalakkan.

Selain kebijakan extrajudicial killing ini, Duterte juga mengubah haluan politik luar negeri Filipina. Duterte ingin lebih mendekatkan diri ke Tiongkok ketimbang Amerika Serikat. Terkait masalah konflik laut Cina Selatan misalnya, duterte bahkan menyetujui penyelesaian bilateral seperti yang diusulkan oleh Tiongkok. Duterte juga kerap mengkritik negara maju dan PBB, misalnya ketika ia berbicara tentang persoalan pengungsi. Ia bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk kedatangan para pengungsi tersebut ke Filipina. Ia juga pernah menghina Presiden Obama, namun kemudian berjanji untuk ‘memakan hidup-hidup’ kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Bagi kebanyakan warga Filipina, Duterte merupakan fenomena politisi yang unik. Ia mungkin menjadi salah satu pemimpin Filipina yang berani mengkritik Gereja Katolik dengan segala institusi sosial-keagamaan yang dinaunginya. Duterte juga memberikan warna baru, misalnya terkait sikapnya melarang penangkapan terhadap para pelacur, dan kerap mengumbar untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi dan suap.

Lalu, benarkah semua kebijakan ini memang dilakukakan oleh Duterte hanya untuk memperbaiki Filipina saja? Ataukah, semua kebijakan tersebut adalah cara Duterte untuk menarik simpati masyarakat agar mendukungnya untuk mendapatkan kekuatan yang absolut atas nama rakyat?

Marites Vitug – seorang jurnalis asal Filipina – dalam sebuah wawancara untuk Al-Jazeera bahkan menganggap fenomena Duterte ini bisa disamakan dengan Donald Trump di Amerika Serikat. Masyarakat Filipina sedang bosan dengan gaya kepemimpinan lama. Oleh karena itu, boleh jadi Duterte adalah sebuah fenomena populisme di Filipina. Pertanyaan besarnya tentu saja akan dibawa ke mana kepemimpinan populis ini oleh Duterte. Kita mungkin saja mengatakan Duterte sedang memabangun otokrasi di Filipina, tetapi apakah benar demikian?

Masa Depan Politik Teror

Duterte menjadi salah satu dari beberapa pemimpin dunia yang mengambil jalan ‘ekstrem’ untuk memerangi narkoba, sama halnya dengan yang pernah dilakukan oleh mantan presiden Cesar Gaviria yang memimpin Kolombia  antara tahun 1990-1994 – walaupun Gaviria sendiri menilai kebijakannya tersebut adalah sebuah kesalahan. Cesar Gavaria menulis pada The New York Times dan menyebut kebijakan Duterte adalah pengulangan terhadap kesalahan yang pernah dilakukan olehnya.

Gaviria bahkan menyebut aksi yang dilakukan Duterte ini adalah sebuah pemborosan tenaga dan uang karena pada dasarnya memerangi narkoba tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Pada akhirnya, aksi tersebut akan memperburuk persoalan narkoba dan memperburuk persoalan penyelesaian masalah narkoba.

Yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah apakah politik teror melawan narkoba ala Duterte ini adalah murni untuk memberantas narkoba? Atau, jangan-jangan Duterte sedang membangun kesadaran publik tentang pentingnya sebuah otokrasi untuk menjawabi demokrasi yang sudah tidak terkendali. Bisa jadi Duterte sedang membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya ‘tangan besi’ untuk menertibkan sebuah demokrasi, tapi benarkah demikian?

Fenomena Duterte ini bisa dianggap sebagai bagian dari pembalikan siklus demokrasi. Demokrasi yang sudah tidak terkontrol pada akhirnya akan melahirkan pemerintahan baru yang bertangan besi. Benarkah demikian? Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Presiden Jokowi pernah bilang: Demokrasi Indonesia sudah kebabalasan. Apakah itu berarti akan ada tokoh seperti Duterte di Indonesia? Mari menantikannya sambil nonton film “The Punisher”, mungkin nanti akan ada banyak inspirasi dari sana, who knows. (S13)