PinterPolitik.com

“Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority” – Lord Acton

[dropcap]M[/dropcap]asyarakat Jawa begitu percaya tentang Ratu Adil, legenda tentang seorang penguasa yang diperkirakan akan muncul pada akhir periode kekacauan dan tekanan sosial-ekonomi, untuk membangun aturan keadilan baru dan kemakmuran untuk wong cilik.

Dalam mitologi Ratu Adil yang tertuang dalam ramalan Prabu Jayabaya disebutkan bahwa secara berturut-turut Nusantara pada masa keemasannya akan dipimpin oleh Ratu Adil yang berwujud tujuh Satria Piningit.

Menurut Peter Carey, seorang sejarawan asal Inggris, perwujudan Ratu Adil lekat dengan sosok Pangeran Diponegoro yang ia juluki sebagai Hamlet – sandiwara tragedi karya William Shakespeare – versi Jawa.

Jokowi, masihkah pantas digelari Satria Piningit?
Share on X

Dengan mengemban tugas sebagai Ratu Adil, saat Perang Jawa yang terjadi di sekitar tahun  1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro dipercaya sebagai sosok pemimpin yang dapat mengembalikan masyarakat Jawa ke dalam tatanan baru yang tenteram dan sejahtera.

Sang Pangeran harus menerima tugas untuk bertindak sebagai juru selamat atau Ratu Adil bagi rakyat di selatan Jawa Tengah yang dikuasai kolonial Belanda (pasca-1816) dan Inggris (1811-1816).

Selain itu, ia juga harus memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang perannya sebagai pemimpin dalam perang pembersihan untuk membangun tatanan moral baru di Jawa.

To stay in power longer, autocrats have learned that a semblance of political pluralism offers many advantages and fewer risks than brute repression, @EricaFrantz writes. https://t.co/AiDMRbem6m

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) March 12, 2019

Kisah Ratu Adil ini begitu menginspirasi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pencarian sosok Ratu Adil sebagai pemimpin bangsa ini masih menjadi kepercayaan tersendiri bagi sebagian masyarakat.

Prosesnya pun telah banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bersumber dari barat, yakni melalui kehadiran gelombang demokrasi dan Pemilu.

Pada Pilpres 2014, kemunculan Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah brand baru politik dianggap sebagai sebuah fenomena. Betapa tidak, kemunculannya dianggap sebagai representasi wong cilik, membuat citranya begitu lekat dengan kesederhanaan dan merakyat.

Oleh karenanya, politisi senior Partai Golkar, Suhardiman, kala itu menyebut bahwa ciri kepemimpinan Ratu Adil atau Satrio Piningit itu ada pada sosok Jokowi. Ia disebut-sebut sebagai sosok yang menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang terlalu jengah dipimpin oleh pemimpin yang elitis.

Namun, kini jelang Pilpres 2019, citra tersebut seolah mulai pudar dari sosok mantan Wali Kota Solo itu. Ia tak lagi dilihat sebagai sosok representasi wong  cilik karena segudang pro kontra yang mengiringi 5 tahun kekuasaannya.

Ia kini dikenal sebagai pemimpin yang gemar memukul lawan politiknya dengan cara-cara tak terlihat. Ia juga disebut-sebut tersandera oleh banyak kepentingan oligarki yang membuat kekuasaanya tak lagi dipandang sebagai kekuasaan rakyat. Lalu bagaimana konsekuensinya jika akhirnya sang petahana berkuasa kembali pasca April 2019 nanti?

Teror Pseudo-Demokrasi

Erica Frantz dalam sebuah tulisannya yang berjudul The Evolution of The Strongmen, mengatakan bahwa pasca berakhirnya Perang Dingin, negara yang dipimpin oleh rezim otoriter kian menurun jumlahnya.

Hal ini disebabkan karena semakin tersebarnya demokratisasi di seluruh dunia. Namun, menurutnya, otoritarianisme kini kembali menghantui di beberapa penjuru dunia melalui cara yang telah terprediksi sebelumnya. Bak hukum Darwinisme, Frantz menyebut otoritarianisme memiliki kemampuan beradaptasi.

Otokrat yang cerdik telah belajar bahwa pluralisme politik menawarkan banyak keuntungan dan risiko yang lebih sedikit dibanding kepemimpinan melalui represi.

Please your attention to the authoritarian regime of Joko Widodo who aggressively arrested and imprisoned opposition activists using criminal hoaks as packaging

More than 70 activists have been imprisoned by the Jokowi regime by violating human rights@humanrights @BarackObama

— indri (@IndriKierani) February 5, 2019

Dengan kata lain, rezim otoriter telah berhasil berkamuflase, di mana otoritarianisme kini bersembunyi di balik jubah kebebasan dan demokrasi.

Ironisnya, hal ini melahirkan  kekuasaan absolut yang bisa dikatakan dapat bertahan sedikit lebih lama dibandingkan kepemimpinan otoriter konvensional yang dijalankan melalui represi.

Dalam rezim semacam ini, lembaga-lembaga seperti legislatif, partai politik, bahkan Pemilu rutin dapat menjadi instrumen-instrumen kamuflase rezim otoriter. Ia menyebutnya sebagai pseudo-democratic institutions.

Sehingga, fenomena tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai pseudo-democratic, yakni kondisi di mana sebuah negara dijalankan seolah-olah menggunakan sistem demokrasi, namun sesungguhnya tak sepenuhnya demokratis.

Dalam kondisi ini, seorang pemimpin akan menjalankan kepemimpinannya dengn menggunakan “topeng”. Ia berpura-pura memperlihatkan sifat demokratis di dalam kepemimpinannya, namun sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan dan mengatur siasat agar kekuasaannya tetap berjalan dan kuat.

Frantz mencontohkan Turki dan Singapura sebagai dua negara yang menjalankan pseudo-demokrasi hingga saat ini. Di Turki, Erdogan merupakan representasi pemimpin pseudo-democratic. Indikatornya adalah keinginan untuk terus berkuasa dengan menggunakan cara-cara demokratis.

Erdogan misalnya disebut gemar mengubah konstitusi Turki sesuai dengan kepentinganya demi memuluskan rencananya memenangkan setiap Pemilu. Tak ayal kini ia mampu berkuasa menjadi orang nomor satu di Turki selama 18 tahun.

Salah satu yang dilakukan Erdogan adalah mengubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer menuju presidensial, di mana kondisi tersebut akan memberikan kekuasaan kepada dirinya untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus pada Pemilu 2014 lalu.

Sementara di Singapura, meskipun Pemilu rajin di gelar, namun yang akan muncul sebagai pemenangnya adalah rezim People’s Action Party atau PAP. Kekuasaan PAP bahkan telah memerintah sejak tahun 1965.

Diketahui rezim ini menggunakan strategi yang halus untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kontrol kekuasaan atas negeri singa tersebut, tanpa dianggap bertentangan dengan demokrasi.

Lalu, bagaimanakah dengan Indonesia? Mungkinkah teror pseudo-demokrasi itu kini tengah menghantui kekuasaan Jokowi?

Jokowi, Bukan Lagi Ratu Adil?

Kekuasaan Jokowi memang kini tengah digugat oleh banyak kalangan setelah beberapa kali ia dianggap menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk memukul lawan-lawan politiknya. Setidaknya itulah yang disebut oleh Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam tulisannya yang berjudul Jokowi’s Authoritarian Turn.

Memang, beberapa waktu terakhir, hukum di Indonesia terlihat seolah tunduk pada kekuasaan. Tanda-tandanya bermula ketika Jokowi  memberikan jabatan jaksa agung kepada politikus Partai Nasdem, Muhammad Prasetyo. Padahal, posisi ini secara tradisional idealnya diisi oleh seorang yang bukan partisan politik.

View this post on Instagram

Apakah kebebasan berpendapat kini makin sempit? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com atau di Story kami #robertusrobert #ham #pelanggaranham #komnasham #choirulanam #fahrihamzah #jokowi #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2019 at 3:09am PST

Drama politisasi hukum ini kemudian berlanjut ketika diduga ada upaya pelemahan terhadap kubu koalisi oposisi. Melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP, Jokowi dituding menggunakan wewenangnya atas verifikasi legalitas partai untuk memanipulasi perpecahan faksi dalam Partai Golkar dan PPP, yang akhirnya membuat mereka tak punya pilihan lain untuk bergabung ke dalam koalisi yang berkuasa.

Tak hanya berhenti di situ, hal lain yang juga disorot adalah terkait jeratan hukum yang dialamatkan kepada para pendukung oposisi, layaknya Habib Rizieq Shihab, Habib Bahar Bin Smith, Rocky Gerung, hingga Ahmad Dhani yang harus menyerah pada pasal karet Undang-Undang ITE.

Kemudian, ada juga peristiwa penangkapan Robertus Robet, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga merupakan aktivis HAM karena dituduh menghina institusi TNI. Hal tersebut lagi-lagi membuat publik geram akan tindakan semena-mena terkait penegakan hukum di negara ini yang seolah menjauh dari perlindungan kebebasan sipil sebagai hal yang intrinsik dalam demokrasi.

Citra tersebut tentu saja sangat bertolak belakang dengan kemunculan sosok Jokowi pada 2014 lalu. Sebagai representasi wong cilik, ia diharapkan memegang teguh semboyan demokrasi populer tentang vox populi vox dei (suara rakyat, suara Tuhan).

Maka, sesungguhnya kepercayaan bahwa Jokowi adalah sosok Ratu Adil alias Satria Piningit sejatinya tak lagi berlaku jika melihat gaya kepemimpinan sang presiden saat ini. Sebagai seorang pemimpin, ia tak mampu bertindak layaknya Pangeran Diponegoro yang mampu menghempas kolonialisme di tanah Jawa dan membawa masyarakat pada tatanan baru yang tenteram dan sejahtera.

Ia justru kini tengah menyebar teror pseudo-demokrasi melalui kepemimpinan yang seolah-olah representasi rakyat, namun cenderung berorientasi pada kekuasaan.

Hal ini diperkuat oleh indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economist, di  mana skor Indonesia di tahun 2018 justru turun ke angka 6,39 atau yang terendah sejak 2010. Bahkan, dalam variabel kebebasan sipil, angkanya sudah ada di bawah 6 atau di level illiberal democracy. Realitas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi.

MOST READ: #2 in 2018 was @tpjpower's provocative analysis (based on his presentation at the @ANUIndonesia Update conference) that made the case that Jokowi was embracing some authoritarian tactics to safeguard his reelection in 2019. https://t.co/3Y1I8l7D62 pic.twitter.com/IjWBqfDU41

— New Mandala (@newmandala) December 20, 2018

Tentu hal ini adalah sebuah ironi, bahwa kekuasaan yang lahir dari rakyat tak menjamin pemegangnya tak melakukan abuse of power. Hal ini juga relevan dengan konsep lawas tentang power dari Lord Acton yang menyebutkan bahwa kekuasaan akan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut akan disalahgunakan secara absolut juga.

Pada akhirnyaa, hal yang menjadi pertanyaan besar kemudian adalah bagaimana jika Jokowi terpilih lagi untuk memimpin di periode selanjutnya? Mungkinkah strategi dan citra tentang dirinya saat ini hanya menjadi ekspresi kepanikan seorang politisi yang tak ingin kalah jelang periode kedua kekuasaannya ataukah teror pseudo-demokrasi ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang? Menarik untuk ditunggu. (M39)

PinterPolitik.com

Kasus penahanan aktivis lingkungan Heriawan Budi alias Budi Pego membuka kembali kasus-kasus lama menyoal pasal komunisme-marxisme/leninisme. Budi Pego adalah pemimpin aktivis penentang perusahaan tambang, PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI) di Banyuwangi, Jawa Timur, yang dinilai merusak Gunung Tumpang Pitu.

Ada dua dasar hukum yang kerap digunakan untuk melakukan kriminalisasi berbasis ajaran komunisme-marxisme/leninisme. Pertama adalah Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua adalah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Keamanan Negara, yang kini tengah dibahas dalam RKUHP 2018.

Kedua landasan hukum tersebut, dalam konteks saat ini, dinilai sebagai pasal karet yang maknanya dapat digunakan sesuai kepentingan politis semata. Pasal-pasal ini kerap digunakan untuk mengriminalisasi pihak-pihak tertentu dengan tuduhan menyebarkan komunisme/marxisme-leninisme, biasanya dengan bukti-bukti kepemilikan atribut berlogo khas ideologi tersebut.

Untuk memahami banalitas (tidak eloknya) kriminalisasi ini, mari membahas marxisme—sebagai induk dari ideologi leninisme dan komunisme—yang nyatanya masih eksis di Indonesia, setelah lima puluh tahun dilarang keberadaannya.

Relevansi Marxisme di Indonesia

Gagasan marxisme punya sejarah panjang di Indonesia, bahkan sejak sebelum negara ini merdeka dari kolonialisme. Soekarno sendiri mengaku telah mempelajari pemikiran Karl Marx sejak tahun 1926, dan sejak itu marxisme menjadi inspirasi Soekarno dalam melawan penjajahan.

Fakta tersebut senada dengan pendapat Nicolaievsky dan Maenchen-Helfen dalam bukunya Karl Marx: Man and Fighter. Menurut mereka, sejak awal Marx melahirkan pemikirannya sebagai pengembangan pemikiran Hegel, saat itu juga Marx dicap sebagai pemberontak dan pengganggu stabilitas.  Hal yang sama, tentu saja, melihat marxisme sebagai semangat Soekarno memberontak dari kolonialisme.

Soekarno memang menjadi tokoh utama yang membawa marxisme ke dalam jantung pemerintahan Indonesia. Melalui pidato-pidatonya dan kekuasaannya atas Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Soekarno sukses memperkuat kekuasaan politiknya selama lebih dari dua puluh tahun.

Dalam beberapa pidatonya, Soekarno menyampaikan sikapnya sebagai seorang marxis yang melahirkan ideologinya sendiri, yakni marhaenisme. Marhaenisme berangkat dari pengalaman personal Soekarno ketika masih berumur 20 tahun, saat ia bertemu dengan seorang petani miskin bernama Marhaen.

Kekuatan marhaenisme sebagai bentuk dari marxisme-nya Soekarno sekaligus salah satu pilar Nasakom (Nasionalis, Sosialis, Komunis), nyatanya cukup kokoh. Pada Pemilu 1955, setidaknya 30 persen pemilih mengaku sebagai seorang marhaenis. Marhaenisme mampu berdiri sebagai ideologi yang sejajar dengan Islamisme dan nasionalisme.

Mohammad Hatta, yang bukan seorang marhaenis apalagi marxis, mengakui kekuatan marhaenis dan pengaruh marxisme yang ada di Indonesia. Dalam buku Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, Hatta memaparkan bagaimana pengaruh marxisme masuk ke Indonesia sejak Revolusi Oktober 1917 di Uni Soviet.

Hatta juga mengomentari bagaimana Soekarno memiliki visi marhaenisme, sebagai marxisme ala Indonesia.

Dan tak hanya berputar di kepala Soekarno, marxisme pun tumbuh besar di antara orang-orang sekeliling Soekarno, katakanlah Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, dan Tan Malaka. Ketiga tokoh yang disebut memiliki corak marxisme yang berbeda dan menurunkannya menjadi ajaran-ajaran yang berbeda pula.

Sjahrir misalnya, Perdana Menteri pertama Indonesia ini memiliki pandangan marxisme cukup senada dengan Soekarno. Sjahrir meyakini marxisme bukan gagasan sosialisme internasional dengan revolusi, namun lebih kepada sosialisme Indonesia yang berlandaskan pada demokrasi dan nasion (bangsa) Indonesia.

Sementara Amir Syarifuddin adalah seorang marxis yang sedikit berbeda dengan Soekarno. Amir percaya dengan kebangkitan sosialisme internasional melalui jalan revolusi. Amir bersama Partai Komunis Indonesia (PKI), partainya, bahkan sempat berkonflik dengan Sjahrir dan partainya, Partai Sosialis Indonesia (PSI). Amir pernah menyebut PSI sebagai Partai Salon Indonesia, karena dinilai terlalu borjuis dan jauh dari perjuangan kelas yang sesungguhnya.

Sementara ada pula tokoh macam Tan Malaka yang punya pemikiran marxis dengan paduan Islamisme yang begitu kuat. Tokoh Komunis Internasional (Comintern) ini punya batas yang jelas antara dirinya sebagai Muslim di hadapan Tuhan dan dirinya sebagai komunis di hadapan kolonialisme Belanda.

Sehingga dapat dilihat, pemikiran marxisme sempat memiliki masa kejayaan di tengah elit politik Indonesia. Dan paham tersebut sepenuhnya hilang setelah Indonesia dikuasai oleh Jenderal Soeharto, yang sukses mengkudeta Soekarno dengan fitnahnya kepada PKI—pandangan yang masih ditentang oleh banyak kelompok di Indonesia hingga saat ini.

Pasal Karet Kriminalisasi Buruh

Marxisme, leninisme, dan komunisme menjadi paham yang dilarang di era Orde Baru karena alasan-alasan politis. Dengan TAP MPRS terkait pembubaran PKI, Soeharto sukses membungkam musuh politik ekstrim kiri secara terus menerus selama 32 tahun.

Pasca reformasi 1998, perdebatan-perdebatan akan kriminalisasi ideologi ini begitu banyak muncul ke permukaan. Hingga pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara lisan memperbolehkan Marxisme diajarkan di sekolah, namun tetap dilarang untuk dijadikan ideologi organisasi atau partai politik. TAP MPRS tersebut, menurut Gus Dur tidak melarang pengajaran marxisme sebagai materi akademis.

Sejak saat itu, menurut tulisan dari seorang aktivis Partai Komunis Kanada, Srećko Vojvodić, Indonesia memang benar-benar memiliki bibit komunis yang dapat tumbuh kembali, sekalipun tak banyak dalam bentuk fisik yang dapat dilihat. Vojvodić mengatakan, kemunculan sedikit demi sedikit simbol komunis, mulai dari palu arit sampai bintang kuning berlatar merah, adalah bentuk riil dari tumbuhnya anak-anak ideologis komunis di Indonesia.

Bila melihat konteks sosial dan ekonomi saat ini, pun dapat tergambarkan mengapa komunisme dapat tumbuh subur di kalangan pelajar dan aktivis. Ajaran-ajaran marxisme sebagai ideologi sosialisme utopis dianggap dapat menyelesaikan secara menyeluruh permasalahan sosio-ekonomi yang tidak beres di negara ini.

Sehingga, apakah itu berarti isu kebangkitan komunisme—sebagai turunan dari marxisme—bukanlah isapan jempol belaka? Apakah kita harus menakuti marxisme, leninisme, dan komunisme?

Nyatanya, tidak ada dosa “politik kiri” Indonesia selain daripada kejadian Madiun 1948 dan G30S 1965 yang dikerjakan oleh kader-kader PKI. Marhaenisme, sejalan dengan marxisme, adalah ideologi yang selalu relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Begitu setidaknya sikap Soekarno sejak dirinya muda sampai jatuh dari tampuk kekuasaan.

Dan mengutip Gus Dur, marxisme atau apapun ideologi politik, tidaklah bisa diberangus dari kepala manusia dengan cara kriminalisasi.

Bila tak relevan lagi untuk menghantam pikiran komunis, nyatanya pasal ini lalu digunakan untuk menghantam orang-orang kecil seperti petani dan buruh, dengan tuduhan mengibarkan bendera-bendera bernuansa komunis. Kasus-kasus di atas adalah contohnya.

Padahal, sekalipun terbukti telah gagal dalam banyak bentuk pemerintahan di dunia, marxisme selalu punya relevansi dengan permasalahan sosio-ekonomi masyarakat kecil. Misalnya, dalam relasi industrial.

Menurut teori relasi industri dari John Dunlop, buruh sesungguhnya memiliki relasi yang setara dengan manajemen bisnis dan pemerintah. Buruh memiliki kapasitas dan perannya sendiri, yang tidak dapat dipenuhi oleh dua stakeholder lainnya.

Sehingga, bagaimanapun buruh memiliki hak decision making dalam relasi industri yang adil, katakanlah seperti negara-negara kesejahteraan (welfare state) di Eropa. Sistem ini dibangun agar tidak terjadi adanya bentrok buruh-perusahaan yang berujung kriminalisasi, seperti yang banyak terjadi belakangan ini di Indonesia.

Bila Indonesia mampu mencapai keadilan untuk buruh dan aktivis dengan sistem seperti itu, dan tidak ada lagi Budi Pego-Budi Pego lainnya, mungkin marxisme tidak lagi relevan untuk kita. (R17)

PinterPolitik.com

“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” ~ John Gardner

[dropcap size=big]”N[/dropcap]egara tidak boleh kalah!” Itulah pernyataan yang berkali-kali dikatakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, agar pemerintah tidak lengah dengan semakin maraknya tindakan radikalisme di masyarakat. Salah satunya adalah semakin banyaknya serangan terorisme sekelompok orang yang mengatasnamakan agama.

Kesenjangan yang semakin tajam, membuat masyarakat berserah diri kepada agama, sehingga mereka bergerak memegang agama. Sayangnya, menurut Syafii, mereka justru berpegangan dengan pandangan Arab yang salah atau misguided Arabism. “Mereka menderita, lalu diajak ke Tuhan untuk melindung itu dan berkembang suatu teologi ‘di luar kami salah, di luar kami halal darahnya’,” ujarnya di Jakarta.

Menurut ulama yang akrab disapa Buya Syafii ini, paham yang dianut mereka itu berkembang sebagai ‘Teologi Maut’ di masyarakat. Teologi ini mulai menyebar di masyarakat dan dikhawatirkan dapat menjadi pemicu kehancuran negara, seperti yang terjadi di pelbagai negara Islam di Timur Tengah, seperti Irak, Afganistan, dan Suriah.

#Renungan tentang Pesimisme Teologi Maut. Berani mati, karena tak berani hidup. #BuyaSyafii. pic.twitter.com/R96voHc0ZO

— MAARIF Institute (@maarifinstitute) December 19, 2016

Isu SARA yang mulai mengarah ke paham sektarian, memang semakin terasa sejak memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Ketika itu, ada pihak yang disinyalir menghembuskan isu SARA guna mengalahkan salah satu calon gubernur (cagub). Akibatnya masyarakat pun terpecah belah, hingga saling tuding dan serang kerap terjadi hanya karena memilih cagub berbeda.

Suasana tegang menjelang Pilkada putaran kedua ini, diakui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman saat mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Acara ini sendiri, menurutnya, juga membahas langkah-langkah untuk mengurangi suasana ‘panas’ menjelang ‘pesta demokrasi’ April lalu.

“Tidak ada dari kita ingin atau terpikirkan tentang sektarianisme atau memecah belah bangsa, yang tidak sesuai dengan falsafah UUD 45, pancasila, dan sebagainya,” kata Prabowo saat jumpa pers seusai acara. “Anda bisa lihat, kita membangun komitmen bahwa Bhineka Tunggal Ika itu harga mati, NKRI itu harga mati.”

Tafsir yang Kebablasan

“Isy kariman au mut syahiidan!” ~ Asma binti Abu Bakar

Hiduplah mulia atau mati syahid! Itulah arti nasihat Asma binti Abu Bakar kepada Ibnu Zubair. Ketika itu, putranya bimbang menghadapi kekejaman Hajajj bin Yusuf as-Saqafi, penguasa yang terkenal kejam dan gemar menumpahkan darah. Nasihat salah satu perempuan yang dimuliakan Rasulullah ini, dapat diterjemahkan sebagai ‘hiduplah di jalan Allah atau memerangi kezaliman walaupun harus kehilangan nyawa’.

Hidup mulia atau mati syahid, kemudian disinyalir diadopsi oleh kelompok militan sebagai slogan pembangkit semangat berjihad. Sayangnya, jihad yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Allah Swt. “Jihad yang awalnya dimaksudkan bekerja keras, berjuang membela kemanusiaan dan keadilan, malah dipergunakan untuk menghancurkan kemanusiaan dan peradaban. Jadi ndak cocok sama sekali,” kata Buya.

Prof Khalid Abu Fadl, guru besar hukum Islam dari UCLA, Amerika, dalam karyanya, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists, mewanti-wanti kaum muslimin agar waspada terhadap kelompok-kelompok militan yang menafsirkan makna jihad secara serampangan dan tidak sesuai dengan semangat Alquran serta misi otentik Islam sebagai agama kemanusiaan.

“Tidak ada pemahaman tunggal atas suatu teks, … pemaknaan teks bersifat otonom merupakan inti dari kebebasan yang memberi tempat bagi siapa saja untuk bersuara”. ~ Roland Bartes

Menurut Abu Fadl, jihad dalam Islam berorientasi kepada spiritual yang kuat dan etika kerja material yang berorientasi kepada semangat kemanusiaan. Jadi bukan pada tafsiran yang eksklusif dan fatalistik. Sudah saatnya para ulama, intelektual, dan juru dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bersatu, bahu-membahu membebaskan umat dari fatalisme keagamaan yang sempit dan parokial.

Penafsiran sebuah teks atau pembacaan atas suatu pesan secara bebas, pernah diungkap oleh Roland Bartes, seorang intelektual yang pernah mengembara dalam alam pemikiran eksistensialis, Marxis, strukturalis, hingga post-strukturalis. Menurutnya, ketika nama pengarang dihapuskan, maka pemaknaan teksnya menjadi bebas.

Begitu pun yang dilakukan oleh kelompok radikalis tersebut, mereka menggunakan ayat-ayat dalam kitab suci secara bebas, tanpa memahami esensi dan historikal dibalik kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya. Sehingga pada akhirnya, mereka hanya mengikuti apa yang tertulis dengan cara penafsiran yang tidak komprehensif, padahal sebenarnya, ia berhadapan dengan teks yang memiliki multitafsir.

Penyerangan Mapolres Banyumas, Tetangga Pelaku: Dia Terobsesi ISIS https://t.co/kYcTEaHsjH pic.twitter.com/LAC2p5hGdc

— detikcom (@detikcom) 11 April 2017

Mengenal Teologi Maut

“Jangan rusak martabat bangsa. Lebih baik duduk bersama selesaikan masalah dalam negeri. Kenyataannya, agama selalu dipakai pihak tertentu untuk merusak bangsa.” ~ Alm. KH Hasyim Muzadi

Buya Safii menganggap, jihad yang ada sekarang hanya perwujudan dari teologi maut, yaitu mengajarkan orang untuk ‘berani mati tapi tidak berani hidup’. Jauh sekali bila harus disandingkan dengan apa yang dimaksud Asma binti Abu Bakar. Teologi ini, muncul karena kesenjangan di masyarakat semakin tajam, baik dari banyaknya korupsi, maraknya pengunaan narkoba, hingga kemiskinan.

Oleh karena itu, Buya meminta pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi doktrin ini dengan Pancasila. Masyarakat Indonesia yang memegang teguh Pancasila, terangnya, akan mampu menangkal pengaruh ajaran tersebut. “Orang yang punya idealisme nggak bisa ditipu oleh topeng itu,” tegas Buya yang mencontohkan negara yang memakai topeng adalah Suriah ISIS.

Guru besar Universitas Negeri Yogyakarta itu juga menilai, penanganan teroris masih berada di hilir. “Jika ada kejadian baru ditindak pelakunya,” katanya. Ia juga menyayangkan, pemerintah belum mengacu pembangunan yang  berkeadilan. Itu sebabnya ideologi yang datang dari luar negeri mudah masuk. “Belum lagi ditambah dengan pemahaman agama yang salah,” katanya.

Oleh karena itu, ia menekankan kembali bagaimana peran Pancasila di masyarakat. Menurut Buya Syafii, teologi ini bisa hilang apabila masyarakat berpegang teguh pada Pancasila. Ia pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas segala upaya dari oknum-oknum yang ingin mengubah pandangan negara, menghancurkan Pancasila, dan merusak publik.

Membumikan Kembali Pancasila

Mengenai isu SARA yang membuat ricuh menjelang dan selama Pilkada DKI Jakarta, menurut Prabowo, memang ada pihak-pihak yang sengaja mengembuskannya. Menurutnya, isu itu sengaja digulirkan untuk meretakkan persatuan dan keutuhan bangsa. “Yang menimbulkan isu SARA ya ada pihak-pihak tertentu saya kira,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih jauh tentang pihak-pihak tertentu yang dia maksud.

Pernyataan itu dia sampaikan ketika menanggapi isu SARA yang marak saat Pilkada berlangsung, di Jakarta. Ia yakin, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, adil, dan makmur. Namun, semua itu hanya bisa dicapai jika semua rakyat Indonesia menjunjung tinggi Pancasila dalam kehidupan bernegara. “Ini adalah cita-cita yang harus kita perjuangkan sampai tetes darah terakhir,” tegasnya.

Sejak dilengserkannya Orde Baru, penerapan nilai-nilai Pancasila diakui banyak pihak mengalami kemunduran. Berbagai upaya pengerdilan Pancasila mulai banyak terjadi, padahal itu juga berarti mengecilkan perjanjian luhur bangsa Indonesia. kondisi ini juga dirasakan oleh Ketua PBNU Robikin Emhas.

“Bahwa di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secara konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan telah menjadi kenyataan di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari dan telah menjadi adat yang mendarah daging.” ~ KH. Ahmad Dahlan

Semakin meluasnya gerakan kelompok radikal, baik dari jumlah dan sebaran wilayah teror, jika tidak ditangani dengan baik akan mengancam toleransi di Indonesia. “Kami dengar BNPT punya program deradikalisasi, itu saja tidak cukup. Seluruh komponen masyarakat apalagi pemerintah harus lebih serius, termasuk membumikan Pancasila,”.

Membumikan kembali Pancasila, lanjutnya, adalah dengan mentransformasikan kelima sila ke dalam kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini pun masyarakat belum mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, begitu juga pada pemimpin negara, sehingga implementasinya masih bertentangan.

Robikin melihat, salah satu ciri kelompok yang menentang Pancasila, adalah menyatakan kebenaran hanya dimiliki oleh kelompoknya, sementara kelompok lain dianggap salah. “Harus diwaspadai karena claim of truth itu merupakan bibit yang subur. Mereka tidak lagi mengenal toleransi, tidak lagi mengakui keragaman. Maka claim of truth itu harus dihilangkan,” jelasnya. Bagaimana menurutmu? (Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]N[/dropcap]ama Rizieq Shihab sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Orang-orang kerap berbisik namanya ketika puluhan anggota Front Pembela Islam melakukan patroli penertiban tempat-tempat yang mereka anggap sumber maksiat. Dengan pakaian serupa jubah serba putih itu, dia dan kawanannya menyatroni diskotik, panti pijat, dan tempat penjualan miras. Mereka juga pernah membakar patung-patung di Purwakarta. Kata mereka, patung itu simbol berhala.

Nama sang Habib makin menggema setelah mampu memobilisasi massa ke Jakarta. Dalam aksi yang berlangsung bergelombang, mulai dari November 2016 hingga Februari 2017, mereka menuntut Ahok agar dipenjara karena telah menista agama. Namun setelah Ahok dipenjara, dan aksi massa perlahan mereda. Rizieq malah keluar negeri dan ogah kembali.

Kontan, pria kelahiran 24 Agustus 1965 ini langsung menjadi sorotan atas kelakuannya yang semakin kontroversial. Padahal, saat ini sudah ada delapan kasus yang dilaporkan ke kepolisian. Sama seperti tudingannya pada Ahok, Rizieq diperkarakan karena telah melakukan tindak kajahatan. Mulai dari penghinaan agama dan ideologi pancasila, penguasaan tanah secara ilegal di Bogor, sampai skandal pesan WhatsApp berbau pornografi dengan Firza Husein.

Tapi bukan Rizieq namanya kalau tak punya siasat. Selagi namanya tercantum sebagai salah satu orang yang diincar polisi, dia malah pergi ke tanah Arab. Kabarnya, Rizieq pergi sejak akhir April 2017. Meski tanggal pasti keberangkatannya belum diketahui hingga kini, tapi di sebuah video tertanggal 28 April 2017 memperlihatkan sang Habib memberikan keterangan alasannya pergi ke Madinah. Sementara sebuah video lain yang menampilkan Rizieq sedang memberikan ceramah di Madinah, juga sudah beredar luas sejak 1 Mei 2017. (Lihat juga: Rizieq Di Madinah, Kapan Pulang?)

Rizieq mengakui, dirinya berangkat ke Arab Saudi agar keluarganya aman dari berbagai bahaya. Bagi dia, ibadah umrah adalah cara terbaik mewujudkan tujuannya tersebut. “Di samping sebagai dai wajib menjaga umat, sebagai seorang kepala keluarga juga wajib menjaga keluarga. Umroh ini adalah jalan keluar yang paling aman. Kita amankan dulu keluarga. Kalau keluarga sudah aman, saya bisa berjuang lebih leluasa,” ungkap Rizieq.

Namun tampaknya kata “berjuang lebih leluasa” yang diungkapkan Rizieq bermakna ganda. Pertama, kata-kata tersebut dapat bermakna perjuangan Rizieq bersama organisasi massanya, FPI. Kedua, kata-kata itu juga dapat bermakna perjuangan Rizieq lari dari pemeriksaan pihak kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Rizieq telah berulang kali menghindar dari panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus chat WhatsApp berbau pornografi terkait dirinya.

Akibat sikapnya tersebut, pihak kepolisian bahkan berencana membuntuti Rizieq melalui skema blue notice interpol. Interpol merupakan lembaga polisi internasional yang berwenang, apabila diminta oleh negara yang bersangkutan menyelidiki penjahat lintas negara. “Jadi penyidik yang tangani kasus itu, nanti meminta bantuan Interpol pusat di Kota Lyon, Perancis. Tentunya melalui NCB Interpol di Jakarta,” ujar Setyo.

Menurut Interpol Fact Sheet – International Notices system, blue notice dikeluarkan untuk mencari, mengidentifikasi atau mendapatkan informasi tentang kepentingan seseorang dalam rangka penyelidikan kriminal. Menurut Setyo, status Rizieq masih sebagai saksi. Karena itu, rencananya blue notice yang akan dikeluarkan.

Tapi lagi-lagi Rizieq berkelit. Ia beranggapan telah terjadi pelanggaran HAM terhadap dirinya. Menurutnya, dia beserta keluarganya telah diterorisasi dan dikriminalisasi oleh berbagai tuduhan yang menimpa dirinya. Sang Habib pun melaporkan kasusnya tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia bahkan mengundang Komnas HAM untuk bertemu dengannya di Arab Saudi. Bukan itu saja, ia bahkan berencana melaporkan kasus yang menimpanya tersebut kepada Mahkamah Internasional dan Komisi HAM PBB. (Lihat juga: Rizieq Undang Komnas Ham Ke Arab?)

Sontak, Setara Institute menanggapi rencana Rizieq tersebut dengan kritik. “Pernyataan pengacara Rizieq Shihab yang akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional adalah tindakan yang sia-sia dan out of context karena mekanisme internasional didesain hanya untuk mengadili perkara-perkara spesifik dan dengan mekanisme khusus. Andaipun mereka sampai di PBB atau Mahkamah Internasional bisa saja diterima sampai tingkat security (satpam) atau reception (Biro Umum), tercatat sebagai tamu kunjungan biasa atau turis,” tegas Ketua Setara Institute Hendardi.

Setara: Sia-sia Bawa Kasus Habib Rizieq ke Mahkamah Internasional https://t.co/9EF5MPXkUG pic.twitter.com/ienwslwP3R

— detikcom (@detikcom) May 22, 2017

Rizieq’ll Never Walk Alone

Bukan bermaksud menyamakan Rizieq dengan klub sepakbola Liverpool. Tapi tampaknya Rizieq memang tidak (pernah) sendirian. Meski Rizieq di Arab Saudi, dan entah kapan kembali, para pendukungnya setia beraksi. Sejak awal Mei, mereka rajin menyambangi Komnas HAM dan melakukan demonstrasi bertajuk tolak kriminalisasi ulama.

Kamis (4/5), mereka bertemu dua Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai dan Hafid Abbas. “Habib Rizieq dikriminalisasi belasan kasus, bahkan beliau diteror. Rumahnya ditembak sniper dan pengajiannya diteror dengan ledakan mobil. Juga, Ustaz Khaththath yang ditangkap karena dituduh makar,” ujar Ustad Ansufri Idrus Sambo. Sambo, bersama Presidium Alumni Gerakan 212, menuntut Komnas HAM menangani kasus-kasus tersebut secara tuntas.

Puncaknya, Jumat (19/5) pekan lalu, Sambo dan kawanannya, melancarkan aksi galang dukungan melalui pembubuhan tanda tangan di spanduk yang lebarnya 15 meter di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tanda tangan itu, menurut Sambo, adalah tanda dukungan terhadap langkah Komnas HAM untuk mengusut kasus kriminalisasi ulama. Setelah itu, barisan massa Sambo bergerak mendatangi kantor Komnas HAM yang teletak di Jalan Laturharhari, Jakarta Pusat.

“Setiap Jum’at, kami akan mengadakan hal seperti ini. Tidak membawa massa, tetapi cukup perwakilan saja. Silahkan kirimkan setiap perwakilan kepada kami. Kami akan terus mengadakan hal ini sampai Habib (Rizieq Shihab) dibebaskan dari fitnah tersebut. Dan juga ustadz Khaththath dibebaskan. Hingga saat ini, telah terkumpul 5.000 tanda tangan petisi yang sudah kami terima,” ujar Sambo.

Aksi yang akhirnya viral di media sosial dengan tagar #TolakKriminalisasiUlama ini pun diadakan lagi pada hari Minggu di Car Free Day Jakarta dan berlangsung juga pada hari-hari berikutnya di sejumlah kota lain di Indonesia seperti Poso, Bandung, dan Solo.

Bismillah. #AliansiPemudaMahasiswaIndonesia APMI menggelar aksi solidaritas di depan gedung MPR 23/5/17 #TolakKriminalisasiUlama pic.twitter.com/KWktCiwlsC

— Bagus Cahyo Purnomo (@bc_purnomo) May 24, 2017

Sementara di media sosial, pendukung Rizieq menggalang dukungan lewat gerakan 7 status untuk Habib Rizieq. “Dukungan tersebut untuk mengatakan bahwa semua pemberitaan yang ada saat ini, betul-betul tidak benar dan mereka percaya dengan yang disampaikan Habib. Dukungan moral kepada dirinya,” ucap Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro. Status ataupun cuitan itu pun disertai tagar #KamiBersamaHRS.

Jumat (19/5), Komnas HAM menanggapi laporan Sambo dan kawan-kawan dengan nada positif. “Ada benang merah yang bisa menunjukkan [bahwa] ada keterkaitan antara kasus Ahok dengan yang menimpa 21 teman-teman yang mengadu ke Komnas HAM,” kata Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani. Menurutnya, isu kriminalisasi ini diduga berasal dari motif balas dendam politik. “Dari hasil sementara bahwa memang ada indikasi kuat, ada kriminalisasi terhadap para ulama dan tokoh,” katanya.

Namun demikian, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Selasa (23/5), Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah tuduhan kriminalisasi para ulama tersebut. “Terkait isu kriminalisasi ulama tidak benar, karena telah dilakukan dengan koridor yang benar. Kalau diatur dalam undang-undang dan ada fakta hukum yang menunjukkan aturan itu dilanggar, maka itu proses penegakan hukum bukan kriminalisasi,” ujar Tito.

Menurut Tito, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana atau dipaksakan. Pandangan ini ada tepatnya. Pasalnya, dalam sebuah video, Habib terang-terangan menyebut, “Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala.” Kata-kata tersebut diucapkan Rizieq saat mengisi ceramah di depan Gedung Sate, Bandung, sekitar 3 tahun yang lalu. Bukankah itu termasuk sebuah penghinaan terhadap ideologi negara?

Jika tak kunjung kembali, tampaknya pihak kepolisian hanya bisa menunggu sampai masa berlaku visa Rizieq habis. “Kan visanya [Rizieq Shihab] 28 hari, artinya jika visa habis kita sudah lakukan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan untuk segera pulang ke Indonesia,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Andaikan benar bahwa Rizieq berangkat ke Arab Saudi pekan terakhir bulan April lalu, mestinya maksimal akhir pekan ini visa Rizieq tidak berlaku lagi.

Sampai batas waktu tersebut publik hanya bisa harap-harap cemas, layaknya Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap Rizieq segera kembali ke Indonesia. Jika Arab Saudi dengan aturannya tidak dapat lagi menjamu Rizieq, sedangkan dia tidak berkenan kembali ke Indonesia, dengan segala macam alasan di belakangnya. Kemana lagi Rizieq akan berlabuh? (H31)

“Tentu kita harapkan semua orang taat hukum, termasuk Habib Rizieq,” kata @Pak_JK. Baca selengkapnya di sini: https://t.co/MHn2mSDr6f

— detikcom (@detikcom) May 23, 2017