PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]iapa yang tidak suka melihat anak-anak? Mereka begitu lucu dan menggemaskan. Bahkan Jokowi saja mengaku selalu merindukan cucu pertamanya yang usianya masih di bawah tiga tahun (batita), Jan Ethes Sri Narendra. Langkah mungilnya yang tertatih-tatih dan suara tawanya yang menular, membuat orang dewasa rela melakukan apa saja demi kebahagiaannya. Bahkan bagi seorang presiden sekalipun!

Tapi tidak semua anak-anak beruntung seperti Jan Ethes, dikelilingi keluarga yang mencintainya dan juga kawalan pasukan pengawal presiden (Paspampres). Di luar sana, begitu banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik secara fisik, mental, maupun seksual. Semakin lama, para predator anak yang kerap disebut pedofilia sepertinya semakin banyak jumlahnya. Mereka tak hanya mencari gadis kecil tapi juga bocah kecil sebagai sasaran kelainan seksualnya.

Tertangkapnya tiga pelaku pedofil yang beroperasi di media sosial oleh Dirteskrimsus Polda Metro Jaya, membuat semua orang – bukan orangtua saja –  terhenyak. Lebih terpana lagi ketika polisi menyatakan kalau kelompok ini memperjualbelikan sekitar 750 ribu gambar dan video pornografis yang dilakukan oleh lelaki dewasa pada seorang bocah laki-laki. Sintingnya lagi, gambar dan video ini disebarkan melalui grup pedofil yang disebut Video Gay Kids (VGK) Premium dengan harga murah, yaitu Rp 100 ribu untuk 50 video!

Kasus Video Gay Anak, KPAI Akan Undang Twitter https://t.co/jGglxBLFLI

— Handika Dhitayana (@Handika2311) 17 September 2017

Lebih miris lagi, sebagian besar anak-anak yang menjadi korban pelaku berwajah Melayu. Bahkan polisi memastikan mereka berasal dari Indonesia, padahal penjualan gambar dan video tersebut tersebar ke hampir 49 negara. Sungguh operasi asusila yang luar biasa sekaligus begitu memalukan negara. Sebegitu lemah kah penjagaan anak-anak di Indonesia, sehingga para pedofil tersebut mampu melaksanakan kejahatan begitu mudahnya? Bisakah kita menyalahkan orangtua mereka yang tak mampu menjaga buah hatinya? Ataukah negara dengan segenap aparat keamanannya?

Terjangan monster PPC di Kendari dan terbongkarnya kelompok predator pedofilia, membuktikan kalau anak-anak Indonesia masih sangat rentan posisinya. Kadang jeratan ekonomi dan kurangnya pengetahuan orangtua, menjadi mata rantai yang membuat permasalahan perlindungan anak menjadi lingkaran setan yang menyedihkan. Sudah lelah rasanya air mata mengalir menangisi permasalahan bangsa ini, namun bila keluarga dan negara saja tak mampu menjaga keamanan generasi berikutnya, lalu siapa lagi yang bisa? (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]epasang mata menatap dari dari balik lubang kecil yang terdapat di gerbang besi besar bernuansa suram. “Ingin bertemu siapa? Jangan lupa membaca aturan berkunjung ya,” kata pria yang bertugas sebagai sipir penjara tersebut, sebelum membuka gerbangnya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Pondok Bambu, Jakarta Timur, merupakan salah satu lapas khusus wanita yang ada di Jakarta. Penghuni lapas ini termasuk cukup padat,yaitu sekitar 1.024 orang. Padahal, seharusnya hanya bisa menampung 619 orang saja.“Kapasitas kita memang over, rata-rata di atas 150 – 300 persen. Idealnya sih sesuai kapasitas,” kata Irsyad Bustaman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Lapas Pondok Bambu memang tak asing lagi, berkat sejumlah narapidana wanita kasus ‘papan atas’ yang pernah dan tengah berada didalamnya. Dari kasus kekerasan, korupsi, penipuan, hingga pembunuhan yang pelakunya perempuan, sebagian besar ada di sini.

Melewati gerbang yang memisahkan dunia luar dengan kehidupan di dalam penjara, kita seolah diajak masuk ke dunia berbeda. Di dalam lapas ini, walaupun semua penghuninya perempuan, namun hukum rimba tetap berlaku. Siapa kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang kaya raya, bisa mendapatkan semuanya. Semuanya? Tentu saja, kenapa tidak?

Dibalik kesan suram yang ditampilkan melalui ruangan-ruangan berjeruji,sebenarnya tersimpan sedikit kenyamanan dan kemewahan. Sebagai lapas perempuan, rumah tahanan (rutan) ini juga memiliki fasilitas kecantikan, salon misalnya. Tak hanya itu, dengan imbalan sejumlah uang, para tahanan pun bisa menikmati ruangan semi mewah plus karaoke didalamnya!

Hukum Rimba Manusia

Kegiatan ‘perploncoan’ ternyata bukan hanya menjadi budaya di universitas saat mahasiswa baru datang. Perploncoan juga dijadikan ajang budaya untuk penghuni rutan. Kegiatan pukulan dan tendangan adalah menjadi semacam upacara sambutan untuk penghuni baru tidak terkecuali untuk rutan khusus perempuan. Tidak cukup dikasih ‘bogem’ anak baru di sel juga ‘wajib patuh’ pada penghuni lama, seperti harus mau disuruh memijat teman satu selnya dan jika menolak akan terima akibatnya yaitu kembali disiksa oleh teman satu sel.

Penyiksaan terhadap tahanan baru ternyata tidak berhenti pada perploncoan teman satu sel. Para petugas lapas juga tidak mau kalah, hanya saja perploncoan yangdilakukan petugas lapas akan menunggu saat tahanan lengah melakukan kesalahan. Maka mulailah upacara pemukulan hingga dimasukan ke dalam ruang sempit dijadikan sebagai cara menghukum ala penjara. Tetapi kembali lagi ‘semua bisa diataur’ asal ada uang.

Selain semua dapat diatur asal ada uang, masih banyak lagi sebetulnya perilaku ‘menyeramkan yang diterima oleh para napi dan jika dibayangkan seperti sudah di luar akal sehat. “Perlakuan pemukulan, intimidasi dan bahkan pemerkosaan sebagai hal biasa sampai-sampai dianggap sebagai hal yang normal di penjara,” ungkap Restaria Hutabarat dari LBH Jakarta.

“Saya pernah dibangunkan jam 11 oleh malam oleh sipir dan dibawa ke penjara laki-laki. Disana saya disuruh untuk melayani salah satu napi pria. Setelah ‘selesai’ saya dibawa kembali ke sel dan keesokannya salah satu senior di dalam sel saya memberi uang Rp 25.000 kepada saya,” aku Susi, terbata-bata.

Status senioritas alias penghuni sel paling lama menjadi penentu untuk jabatan penguasa sel. Bahkan petugas rumah tahanan memang menjadikan tahanan senior sebagai mata-mata alias makelar, seperti ‘side job’ lah!

‘Side job’ ini juga berlaku di rumah tahanan khusus wanita dengan membuka kesempatan lahan bisnis ‘perjudian’ dan narkoba di dalam rutan. Biasanya yang menjadi bandarnya adalah para napi yang senior, tentunya atas restu yang diberikan oleh petugas penjara dengan aturan pembagian keuntungan yang sudah disepakati bersama.

“Sebagian besar perempuan di sana memakai obat-obatan hampir setiap hari. Jika Anda punya uang, penjaga akan memberikan apa pun yang Anda inginkan. Narapidana di penjara pria bahkan dapat membayar pelacur untuk kunjungan semalam ke selnya,” ujar Rachel berdasarkan pengalamannya.

Kejadian-kejadian beredarnya narkoba dikecam oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. “Jadi, kalau kepala LP-nya ya dua ke atas, kepala kanwil kena,” tambah Yasonna.

Tumpulnya Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia, para narapidana wanita pun masih harus tetap dilindungi hak-haknya sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Tapi pada kenyataannya, hak para napi perempuan ini sudah ‘terpasung’ sehingga sudah tidak bisa mereka menuntut hak mereka dan hanya bisa pasrah. Sebagian besar dalam bentuk penyiksaan di dalam lapas dilakukan oleh petugas,” ungkap Yosep Adi Prasetyo, Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sedangkan dalam Undang-undang Hukum Pidana, sudah diatur dengan jelas bahwa narapidana perempuan harus dilindungi haknya yang berkenaan dengan keadaan bilogis perempuan, seperti menstruasi, hamil, menyusui atau merawat bayi yang baru lahir. Bagaimana bisa terlindungi haknya, jika untuk mendapatkan ‘pembalut’ saja harus dibayar dengan rupiah diatas normal.

Sudah saatnya aturan hukum di Indonesia harus dihormati dan memahami kondisi penjara yang ada saat ini. Kejadian-kejadian didalam penjara seharusnya menjadi tanggung jawab Departemen Kehakiman bukan hanya kepada yang ‘ berduit’ saja yang diperdulikan.Hanya saja, saat ini yang terjadi adalah para petinggi yang seharusnya memperhatikan kesejahteraan di dalam rutan  tidak dapat berkutik karena budaya korupsi dan manipulasi politik yang masih terjadi. Sekarang inilah saatnya reformasi untuk penjara.

Restaria Hutabarat mengatakan, sebagian besar pelaku penyiksaan adalah polisi, untuk memperoleh pengakuan. Tapi dia mengatakan jaksa dan hakim juga ikut mendorong atau mengizinkan penggunaan kekerasan dalam interogasi.

Bukan Hanya Indonesia

Ternyata bukan hanya di Indonesia saja yang mempunyai masalah tentang narapidana perempuan. Di negara-negara lain juga terjadi hal yang hampir serupa dengan kejadian yang dialami di dalam penjara wanita. Salah satu contoh adalah Amerika.Kondisi penjara di AS termasuk penjara wanitanya juga menyedihkan.

Hampir sama dengan di Indonesia, para sipirnya juga memperlakukan para tahanan dengan semena-mena, bahkan banyak laporan pengaduan yang masuk ke pihak berwenang bahwa keluarga mereka di dalam penjara menerima perlakuan yang tidak sepantasnya seperti disiksa, pelecehan seksual dan pemerkosaan untuk tahan wanita.

“Narapidana juga manusia, oleh karenanya mereka juga memiliki hak asasi manusia, seberat apapun kejahatan yang telah mereka lakukan”. (A Human Rights Approach to Prison Management – International Center for Prison Studies)

Bahkan kabarnya, penggunaan senjata listrik di dalam penjara termasuk penjara wanita adalah suatu hal yang diperbolehkan dengan alasan katanya untuk melumpuhkan para tahanan jika sedang bertengkar.

Restaria mengatakan, “Kami menyimpulkan bahwa penyiksaan dilakukan secara sistematis dan terpadu dalam sistem peradilan kriminal karena setiap responden yang kami survei mengatakan mereka mengalami setidaknya satu bentuk penyiksaan dalam sistem peradilan kriminal itu.”Temuan itu didasarkan pada wawancara dengan lebih dari 1.000 tersangka dan narapidana serta tanggapan dari 400 petugas polisi, jaksa, hakim, sipir dan aktivis HAM.

Kementerian Tahanan Palestina menyatakan bahwa wanita Palestina, terutama mereka yang ada di dalam penjara Zionis Israel terus mengalami tindak kekerasan terorganisasi dari pihak penjajah Zionis Israel.Apa yang dialami seorang ibu Palestina, Ummu Wisam Dofash, adalah contoh paling anyar.

Kejadian seperti ini bukan yang pertama, dan juga tidak akan menjadi yang terakhir bagi korban tindak kekerasan yang dilakukan penjajah Israel. Seorang wanita bernama Ummu Wisam Dofash mengalami serangan pemukulan, pelecehan, cacian, dihina dan penahanan dari serdadu Israel karena menolak untuk menanggalkan pakaiannya setelah dihentikan oleh serdadu Israel ketika kembali ke rumahnya di pos pemeriksaan di pintu masuk ke jalan Syuhada di pusat kota Hebron.

Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia ada pada rangking 84 dengan jumlah 5.1 persen dari seluruh tahanan. Sedangkan Timor Leste, sebagai negara pecahan dari Indonesia, mempunyai rangking  dibawah Indonesia dengan perbedaan 4.5 persen untuk narapidana perempuan.

Agak mencengangkan adalah ternyata jumlah tahanan perempuan dan anak gadis di penjara-penjara di seluruh dunia meningkat 50% sejak tahun 2000 dan lebih tinggi peningkatannya dibanding tahanan pria, ungkap sebuah laporan.

Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Criminal Policy Research yang berkantor di London, bahwajumlah tahanan perempuan dan anak gadis kini mencapai 700.000 orang. Wow…ternyata, setengah dari jumlah tahanan perempuan itu terdapat di tiga negara AS, Cina dan Rusia.

Jangan kaget ya kalau ternyata di Indonesia lebih dari 200.000 wanita dan anak perempuanya mendekam di penjara wanita, sedangkan di Amerika Serikat 205.400 dan lebih dari 100.000 di Cina  ditambah lagi dengan jumlah yang sedang dalam proses persidangan atau pra-sidang. Jumlah tertinggi berikutnya adalah di Federasi Rusia 53.304, Thailand 44.751, Brazil 37.380, Vietnam 20.553, India 18.188 dan Meksiko 13.400.

Para peneliti ini menyatakan seyogyanya menjadi “keprihatinan mendalam” berbagai pemerintah di seluruh dunia dengan kondisi semakin bertambahnya angka para tahanan wanita.

“Perempuan dan anak gadis merupakan kelompok yang sangat rentan dan paling tak terperhatikan serta cenderung menjadi korban kekerasan dan pemaksaan,” kata Dr. Jessica Jacobson, salah seorang direktur lembaga itu.

(Berbagai Sumber/I28)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]aru-baru ini terungkap lagi satu dari beratus-ratus kasus kejahatan seksual yang berhubungan dengan perdagangan manusia (Human Trafficking) di Indonesia. Ninuk (bukan nama sebenarnya) yang masih belia asal Banyuwangi, sejak 3 Maret menghilang tanpa pesan kepada orangtuanya. Singkat cerita wanita ini dijual oleh yang membawanya kepada salah seorang pemilik kafe di Bali.

Kejadian ini sendiri terungkap setelah orangtua korban melaporkan kejadian yang telah menimpa anaknya. Tiga hari di bekerja di kafe untuk ‘melayani’ korban langsung melarikan diri karena merasa tidak sanggup. Diiming-iming pekerjaan dengan pendapat yang besar menjadi salah satu trik pelaku kejahatan untuk merayu korbannya.

Secara global Indonesia mempunyai pandangan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan adalah tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Ironisnya tidak ada kata-kata “kekerasan terhadap perempuan” dalam hukum Indonesia walaupun sudah banyak sekali kejadian yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan.

Adapun yang tertulis di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH-Pidana) yang ada saat ini adalah sebagian kasusnya tergolong kekerasan terhadap perempuan yang memang dapat disangkut pautkan dengan pasal-pasal kejahatan, namun hanya terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti kesusilaan atau perkosaan, peng-aniayaan, pembunuhan dan lain-lain.

Ekonomilah Alasan Utamanya

“Traffickers are motivated by money”, seperti alasan klise tapi itulah kenyataannya, para pemain perdagangan manusia ini pasti termotivasi oleh uang. Faktor ekonomi menjadi alasan utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan sulitnya atau tidak memadainya lapangan kerja dengan besarnya jumlah penduduk.

Kasus perdagangan manusia ini harusnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Semua departemen harusnya bertanggung jawab untuk kasus-kasus perdagangan manusia ini. Mulai dari Kepolisian, Jaringan Buruh Migran dan Tim Pengawas (Timas) TKI, DPR RI Khususnya Komisi III, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Kementrian Sosial dan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Selama ini pihak Kepolisian masih terseok-seok dalam menyelidiki maupun membongkar kasus perdagangan manusia. Polisi belum bisa menemukan ‘bos besar’ dibalik perdagangan manusia ini. Sejauh ini pihak Kepolisian sebatas baru dapat melakukan penyergapan di tempat penampungan, menangkap ‘germo’ tanpa dapat lebih dalam mengetahui siapa yang ada di balik perdagangan manusia ini.

Di tahun 2016 yang lalu Personel Dit Reskrimum Polda Jabar berhasil menggagalkan rencana perdagangan manusia di Kota Bandung, Makassar dan lain-lain. Banyak warga dari berbagai daerah di Indonesia nyaris akan dikirim ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja ilegal. Tetapi kembali lagi, Polisi hanya dapat menangkap kaki tangannya saja, perencana atau otak utamanya belum berhasil dibekuk.

Sedangkan Komis III DPR RI hanya mempunyai pendapat bahwa masih banyak kasus perdagangan manusia yang sulit terdeteksi karena keberadaan mereka di negara lain tidak melalui jalur legal. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman hanya dapat memberika ‘angin sorga’ bahwa akan selalu melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri berkaitan dengan TKI yang terdaftar secara ilegal yang masih berada didalam perlindungan hukum Indonesia.

Terkait Tapi Belum Mengkait

Dampak dari kasus perdagangan manusia ini memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan taktis dan strategis, seperti membuat UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Penjualan Orang yang diikuti dengan membuat PP dan Kepmen yang berisikan tentang Perlindungan terhadap TKI dan Pemberantasan Tindak Pidana Penjualan Orang. Tapi pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut tidak mempan untuk  menurunkan angka TKI migran yang bermasalah dan penjualan orang.

Dari tahun ke tahun jumlah kasus perdagangan manusia terus meningkat di angka kisaran 150 kasus, namun disayangkan dari jumlah tersebut belum sampai angka 10 yang vonis atau keputusan pengadilannya keluar. Disinilah terlihat egoisme kekuasaan leading sektor yang berhubungan dengan Migran/TKI Menakertrans dan BNP2TKI yang selalu mempermasalahkan dan memperebutkan anggaran , kekuasaan dan lahan subur bidang TKI. Tetapi bila terjadi permasalahan pada TKI atau anak bangsa di Negeri seberang kedua pemangku jabatan ini tidak pernah dapat saling berkoordinasi dengan sinergis.

Pada kenyataannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada TKI, secara implementasi masih sebatas di atas kertas dan regulasi saja. Banyak kasus kasus TKI dan perdagangan manusia yang dilaporkan oleh pihak keluarga,LSM atau  dari masyarakat tetapi tidak mendapat respon cepat karena saling melempar tanggung jawab,bahkan tanpa rasa sungkan urusan ini seolah-olah menjadi tanggung jawab mutlak KBRI saja.

Lebih Menghargai Gajah Daripada Manusia

Thailand merupakan salah satu negara kerajaan di Asia Tenggara dengan luasnya sekitar sama dengan negara Perancis dan memiliki penduduk sekitar 67 juta. Thailand artinya ‘Tanah Orang-orang Merdeka’ karena Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah menjadi koloni Eropa.

Mempunyai makna ‘tanah orang-orang merdeka’ bukan berarti bebas menjalankan bisnis perdagangan manusia. Di tahun 2013 lalu, terungkap kasus perdagangan manusia di Thailand yang di ‘back up’ oleh para petinggi negara gajah putih tersebut. Otak dari management perdagangan manusia tersebut terdiri dari jajaran militer berbintang tiga, politikus dan termasuk petugas penegak hukumnya alias Polisi.

Kasus perdagangan manusia ini terkuak saat ditemukannya puluhan kerangka manusia dari penggalian di sebuah kamp yang sudah ditinggalkan dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Tidak tanggung-tanggung kasus ini menjaring 100 orang tersangka, dimana 91 orang diantaranya adalah warga Thailand dan 9 orang warga negara Burma dan Bangladesh.

Berbeda dengan Indonesia, saat dalang dari kejahatan perdagangan manusia ini tertangkap dan diadili, maka hakim dapat dengan tegas menjatuhkan 16 tuntutan hukum kepada mereka semua tanpa pandang bulu walaupun yang terlibat ada yang berbintang tiga. Tuntutan hukum yang ditujukan pada mereka adalah keterlibatan mereka di dalam jaringan kejahatan transnasional dan upaya menyelundupkan migran secara ilegal. Kasus ini sendiri di Thailand dikategorikan sebagai kasus yang penting. Dalam menghadapi kasus perdagangan manusia ini, POLRI telah melakukan semua cara dalam rangka menegakan hukum bagi pelakunya.

Tetapi sangat mengecewakan bahwa Indonesia tetap tidak dapat menurunkan rangkingnya dalam hal perdagangan manusia. Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mengagetkan yaitu Indonesia kembali berada di posisi teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang.

Menurut catatan IOM, terdapat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Diantara jumlah tersebut 90 persen wanita, 10 persen pria dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki usia anak-anak. Angka anak-anak lumayan tinggi karena dalam praktek perdagangan manusia usia anak-anak dapat dijadikan sasaran empuk bagi para trafficker.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan kasus perdagangan manusia cenderung meningkat setiap tahunnya. Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Perdagangan manusia tidak lagi mengenal batas wilayah,  maupun gender, siapapun dapat menjadi korban.

Perdagangan manusia ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maaupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (I28)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang didatangkan dari Kamboja melalui Bandara Soekarno Hatta, beberapa waktu lalu, adalah kartu identitas bekas yang kemudian dipalsukan.

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, dari 36 keping e-KTP, 20 keping chip-nya sudah rusak dan 16 lainnya masih bisa terbaca lewat card reader.

“Jadi, ini bagian depan datanya saja yang dipalsukan beserta dengan fotonya yang seluruhnya dibedakan,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, di Jakarta, Senin (13/2/2017).

Ia mengatakan, modus pemalsuan e-KTP adalah dengan mengganti salah satu kolom identitas dan mengganti foto. Hanya, kata Zudan, pemilik KTP yang asli, sudah menggunakan KTP baru. Sedangkan, kartu yang rusak, umumnya sudah cacat pada fisiknya sehingga tak lagi dapat terbaca.

“Kalau di-pindai lewat card reader yang kami punya, langsung kelihatan pemilik aslinya. Sedangkan yang terlihat kasat mata, itu palsu dan tidak ada di bank data kami,” katanya.

Menurut Dirjen Dukcapil, pemalsuan manual e-KTP diawali dengan mengumpulkan blanko e-KTP bekas yang tercecer di kelurahan. Setelah ditelusuri dari alamat, e-KTP palsu diperoleh dari 20 kelurahan di DKI.

“Pemalsu ini mencari blanko rusak tercecer. Ada dari satu kelurahan dapat 1 atau 2 blanko rusak,” katanya.

Untuk mencegah pemalsuan, Zudan mengimbau agar tiap kelurahan lebih hati-hati dengan blanko e-KTP rusak. Limbah tersebut hendaknya disimpan guna menghindari penggunaan yang tidak semestinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah, Rabu (15/2),  Direktur Pendaftaran Dukcapil  Drajat Wisnu Setiawan dalam keterangan pers di kantor pusat Bea dan Cukai, Jumat (10/2) lalu, mengemukakan, apabila ada petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang meragukan keabsahan KTP pemilih dapat mengecek keabsahan KTP itu di kantor Dinas Dukcapil setempat sebelum mengizinkan pemiliknya menggunakan hak pilih.

Cara lainnya yang lebih cepat, petugas TPS dapat memfoto KTP dan mengirimkannya ke nomor whatsapp layanan pengaduan Dinas Dukcapil setempat. (Setkab/E19)

JAKARTA – Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi anggota Polda Metro Jaya dan jajarannya atas keberhasilan mengungkap kasus perampokan sadis di Pulomas, Jakarta Timur, yang menewaskan 6 orang pada 26 Desember 2016. Tito memberikan penghargaan kepada 87 polisi yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut.

Pemberian penghargaan ini diupacarakan secara khusus di depan Gedung Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (18/1/2017) pagi ini. Tito hadir sebagai inspektur upacara dalam pemberian penghargaan ini.

“Bekerja dalam situasi ini tidak begitu nyaman, saya paham Bapak Kapolda, Kapolres Jakarta Timur. Dan kita bersyukur ungkapan kasus ini dapat dilakukan bukan minggu, bukan bulan tapi mampu diungkap dalam kurang satu hari,” ucap Tito saat upacara di Polda Metro, Jakarta.

Tito berharap, agar penghargaan yang diberikan kepada 87 anggota itu dapat memotivasi anggota lainnya, terutama bagi anggota yang ada di daerah untuk menjadi anggota yang berprestasi dan mengharumkan nama baik institusi kepolisian.

“Saya tidak akan segan-segan untuk menaikkan pangkat anggota yang berprestasi. Saya akan hargai prestasi. Kalau berprestasi tingkat daerah biar Kapolda yang memberikan, kalau prestasi tingkat nasional tentu Kapolri yang akan memberikan,” tegas Tito.

Seperti diketahui, perampokan yang terjadi di rumah Ir Dodi Triono, Jl Pulomas Utara, Pulomas, Jakarta Timur, pada 26 Desember 2016 begitu menyorot perhatian publik. Bagaimana tidak, 11 penghuni rumah tersebut disekap di dalam toilet sempit yang berukuran sekitar 2 x 1 meter.

Enam orang tewas dalam peristiwa tersebut. Mereka adalah Dodi, Diona Andra Putri (putri pertama Dodi dari mantan istri kedua), Dianita Gemma Dzalfayla (putri ketiga Dodi dari mantan istri kedua), Amalia Calista (teman Gemma), serta dua sopir Dodi bernama Yanto dan Tarso.

Sedangkan lima korban lainnya selamat. Mereka adalah Anet (putri kedua Dodi dari mantan istri kedua) serta empat pembantu, yakni Santi, Fitriyani, Emi, dan Windi.

Para korban selamat ditemukan dalam kondisi lemas karena kekurangan oksigen, keesokan harinya pada Selasa (27/12/2016) pagi.

Empat pelaku berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, dan Polres Depok dalam tempo singkat. Keempat pelaku adalah Ramlan Butarbutar, Erwin Situmorang, Alfins Sinaga, dan Ridwan Sitorus alias Ius Pane.

Ramlan dan Erwin disergap di rumah kontrakan di kawasan Bekasi, dua hari setelah para korban ditemukan. Keduanya ditembak karena melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Erwin mengalami luka tembak di kedua kakinya. Sedangkan Ramlan tewas akibat kehabisan darah sewaktu dilarikan ke rumah sakit. (dtk/okzn/A11)

“Tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pimpinan,” ujar AKBP Victor D. Mackbon

pinterpolitik.com – Rabu, 11 Januari 2017

JAKARTA – Mengayomi dan melindungi masyarakat, itu sudah menjadi tugas wajib dari seorang polisi. Tapi bagi dua oknum anggota Polres Mimika Timur ini sepertinya slogan tersebut hanya sekedar kata-kata yang dirangkai dalam sebuah poster dan tergantung dilorong kantor polisi.

Dua oknum anggota kepolisian dari Polsek Mimika Timur ini didapati sedang menganiaya Zakarias Waer (36) hingga luka parah, diketahui dari keterangan saksi mata bahwa kedua polisi tersebut sedang mabuk minuman keras dan masih menggunakan seragam dinasnya.

Akibat penganiayaan itu korban kritis, lantaran salah satu organ tubuhnya pecah. “Limpanya pecah. Kedua (oknum) polisi itu pukul kakak saya sampai dia tidak sadarkan diri karena limpanya robek. Padahal dia (korban) tidak buat masalah atau ucapkan kata yang salah,” ujar Paulus, kerabat korban.

Setelah kejadian itu keluarga korban melapor ke Mapolsek Mimika Timur. Tapi karena kondisi korban yang belum sadarkan diri, hingga dilarikan ke RSUD Mimika guna mendapatkan perawatan medis. Zakarias Waer meninggal dunia pada Sabtu (7/1) di Rumah Sakit Daerah Mimika setelah dirawat beb
erapa hari.

Akibat tindakan dua oknum polisi tersebut, Kapolres Mimika AKBP Victor D. Mackbon siap bertanggung jawab atas kesalahan anggotanya kepada masyarakat. Victor rela menjadi orang tua angkatnya Marsya Waer, anak dari Zakarias Waer.

“Marsya Waer yang masih berumur 4 tahun ditinggal mati oleh ayahnya akibat dianiaya anggota saya. Maka menjadi tanggung jawab saya untuk membiayai pendidikannya sampai anak tersebut menikah,” kata Victor.

Apa yang dilakukannya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pimpinan. “Tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pimpinan,” ujar Victor.(dtk/A15)

Memasuki tahun 2017, Turki disuguhkan peristiwa yang menyedihkan. Pasalnya, sekitar satu jam setelah melalui titik pergantian tahun, terdapat serangan bersenjata yang terekam di sebuah klub malam di kota Istanbul. Dari kejadian tersebut 39 orang tewas dan puluhan korban lainnya mengalami cedera.

Aksi tersebut dilakukan oleh pelaku tunggal, saat seorang pria bersenjata mengenakan kostum Santa Claus dengan senapan otomatis jenis Kalashnikov. Awalnya pelaku menembak seorang polisi dan satu warga sipil di dalam klub malam itu, dan langsung masuk ke dalam klub menembak dengan cara membabi buta, menurut aparat dan seorang warga sipil.

“Setelah (pelaku) berada di dalam, ia menembak ke arah mana saja, dan tanpa ampun membunuh warga tak bersalah yang datang hanya untuk merayakan Tahun Baru,” kata Gubernur Provinsi Istanbul, Vasip Şahin, dikutip dari koran Amerika Serikat, Sabtu (31/12) waktu AS.

Sebanyak 16 orang warga asing menjadi korban dalam daftar tewas, dan hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, pelaku masih bebas berkeliaran. Vasip Sahin menyebutnya sebagai “aksi teror”.

Reina, nama lokasi yang menjadi tempat penembakan itu, merupakan salah satu tempat terpopuler bagi penduduk setempat dan pelancong luar negeri. Ketika serangan terjadi, sekitar 600 orang memadati klub yang menghadap Selat Bosporus tersebut.

Beberapa pengunjung dan masyarakat yang panik bahkan dilaporkan menceburkan diri ke laut yang tengah terpapar udara dingin, namun mereka berhasil diselamatkan oleh polisi. Beberapa hari sebelum penembakan berlangsung, Nashir Media Foundation, yang diketahui mendukung ISIS, menyiarkan tiga pesan yang menyerukan agar para penyerang soliter di Barat mengubah musim liburan menjadi hari-hari penuh “kengerian dan darah”.

Serangan ini merupakan salah satu yang mengguncang Turki pada awal 2017, setelah sebelumnya terjadi kudeta pemerintahan dan serangkaian pemboman mematikan di Istanbul dan Ankara. Beberapa insiden diduga dilakukan oleh kelompok ekstremis ISIS dan gerilyawan Kurdi. Kala itu, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan bahwa aksi penembakan itu bersifat provokatif.

“Kami tahu (aksi penembakan) ini hanya sebuah provokasi yang diarahkan untuk meruntuhkan proses normalisasi hubungan antara Turki dengan Rusia,” ujar Erdogan. “Tapi, pemerintah Rusia dan Turki takkan terpancing provokasi sedemikian”. Tahun ini sendiri, Turki telah mengalami beberapa serangan fatal yang terjadi di sejumlah tempat.

Pada 10 Desember, serangan bom ganda menggetarkan stadion sepak bola di Istanbul dan menewaskan 44 orang. Kelompok bersenjata dari suku Kurdi mengaku bertanggung jawab terhadap serangan tersebut.

Sementara, pada pertengahan tahun, tepatnya 20 Agustus, bom mengacaukan sebuah pesta pernikahan di Gaziantep. Dalam serangan yang menewaskan setidaknya 30 orang, IS dicurigai menjadi otak serangan.

Mundur lebih ke belakang pada 28 Juni, bandar udara Ataturk di Istanbul menjadi lokasi penembakan dan peledakan yang menewaskan 41 orang. Insiden itu diduga dilancarkan oleh ISIS. Pada 13 Maret, milisi Kurdi meledakkan sebuah mobil di Ankara dan menewaskan 37 orang. Sebulan sebelumnya, pada 17 Februari, 28 orang terbunuh dalam sebuah serangan yang membidik iring-iringan tentara di Ankara. (VIVAnews.com/A11)

pinterpolitik.com – Jumat, 30 Desember 2016

JAKARTA – Polda Metro Jaya menetapkan Ridwan Sitorus alias Pius Pane alias Iyus alias Marihot Sitorus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Iyus kini jadi buronan polisi atas keterlibatannya dalam perampokan di Pulomas, Jakarta Timur.

“Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai DPO dan masih terus dilakukan pencarian,” ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Rudy Herianto Adi Nugroho kepada detikcom, Jumat (29/12/2016).

Sejumlah anggota polisi dari Subdit Jatanras Ditreksrimum Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur dan Polres Depok yang dipimpin oleh AKBP Hendy F Kurniawan, AKBP Sapta Maulana dan AKBP Herry Heryawan, masih mengejar Iyus.

Iyus diburu atas perampokan sadis di rumah Ir Dodi Triono, di Jl Pulomas Utara No 7A Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (26/12/2016) lalu. Yus ikut berperan aktif dalam aksi perampokan tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengatakan Iyus merupakan orang kedua setelah Ramlan Butarbutar. Iyus termasuk cukup sadis dalam melakukan aksinya.

“Yus itu kedua setelah kapten Ramlan Butarbutar. Di mana, dari CCTV yang ada, yang bersangkutan menyeret (alm) Diona, umur 16 tahun dari kamarnya,” ujar Irjen Iriawan kepada wartawan, Kamis (29/12).

Iyus juga melakukan kekerasan terhadap Diona saat memaksanya keluar dari dalam kamar.  “Diona itu diseret, juga dipukul pakai senpi. Jadi (Iyus) termasuk berperan di sana meskipun kaptennya Ramlan Butarbutar,” sambungnya.

Iyus juga membawa kabur 2 tas milik korban berwarna biru dan oranye. Di dalam tas tersebut terdapat perhiasan dan sejumlah uang.

Iyus memiliki tanda khusus pada wajahnya, di mana terdapat bekas luka di pipi. Rambutnya hitam dan bentuk wajah persegi.

Bagi masyarakat yang menemukan Iyus diimbau tidak melakukan penangkapan seorang diri. Masyarakat diminta untuk menginformasikan soal keberadaan Iyus melalui call center di nomor 0822-9991-1996. (dtkcom/S13)

pinterpolitik.com – Kamis, 29 Desember 2016.

JAKARTA – Perampokan dan pembunuhan sadis di Pulomas, Jakarta Timur yang menewaskan 6 orang mengagetkan publik. Tidak ketinggalan, para calon gubernur DKI Jakarta juga memberikan pandangannya masing-masing. Mereka punya ragam solusi demi mencegah peristiwa yang sama terulang ketika mereka memimpin ibu kota.

Tiga orang pelaku sudah ditangkap oleh polisi dan satu orang lainnya masih diburu. Demi merampok, mereka tega menyekap 11 orang dalam 1 kamar mandi. Para perampok ini kemudian mengambil jam tangan Rolex, handphone, hingga uang tunai. Pelaku yang berhasil ditangkap adalah Ramlan Butarbutar, Erwin Situmorang dan Alfins Bernius Sinaga. Karena melawan, polisi melepaskan tembakan dan salah satu dari tiga pelaku tersebut akhirnya tewas.

Untuk mengantisipasi maraknya aksi kriminal di Jakarta, Agus Yudhoyono (AHY), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan menyusun strategi. Bagaimana strategi ketiga tokoh ini demi mencegah terulangnya peristiwa ini? AHY ingin agar peran RT dan RW dimaksimalkan, Ahok mengingatkan warga agar melapor ke layanan 112, sementara Anies ingin agar interaksi antarwarga makin erat. Berikut pandangan tiga cagub tersebut secara lengkap:
AHY

AHY mengutuk pembunuhan di Pulomas. Cagub nomor urut 1 itu berkata perlu diterapkan sebuah hukuman yang tegas bagi para pelaku kriminal agar jera.

“Tentu kita tahu zaman makin lama makin gokil, kadang nggak pakai logika, tiba-tiba terjadi dengan mudahnya kejadian, satu orang atau satu keluarga dibunuh. Selain preventif terhadap tindakan kriminalitas di Ibu Kota juga upaya represif yang tegas,” kata AHY di Pasar Ular Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Rabu (28/12/2016).

AHY ingin RT dan RW dimaksimalkan perannya untuk mencegah tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat. AHY menegaskan kehadiran aparat keamanan dan penegak hukum tak serta merta melepas tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungannya. Masyarakat harus terus berperan aktif menjaga stabilitas kondisi lingkungan sekitar mereka.

“Tentu tak serta merta melepaskan kita dari tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga diri kita. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan dengan IT sistem sehingga segala kegiatan di Ibu Kota termonitor sehingga masyarakat aman baik di pagi, sore dan malam hari,” ujarnya.

AHOK

Lain AHY, lain Ahok. Ahok menilai layanan pelaporan 112 bisa mencegah aksi kriminal seperti pembunuhan sadis di Pulomas terulang. Dia berharap lebih banyak warga yang melapor melalui 112 bila ada masalah di lingkungan mereka.

“Kita sudah pasang 112. Makanya kita mau, orang kalau ada apa-apa ingatnya 112,” kata Ahok seusai blusukan di daerah Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).

Ahok menjelaskan bahwa nomor 112 bisa digunakan oleh warga tanpa harus menggunakan pulsa. Ia juga menjanjikan pelayanan yang lebih baik bagi warga yang mengadu lewat 112.

“Handphone kamu enggak ada pulsa pun bisa pakai, beda provider bisa pakai, pokoknya 112. Kucing kamu nyangkut kalau kamu ingat 112 itu petugas dateng,” papar Ahok.

Saat ini Pemprov DKI sudah bekerja sama dengan sebuah bank untuk memperbaiki kualitas pelayanan dari 112. Ahok tidak mau 112 hanya sebagai tempat laporan saja tetapi tidak ditindaklanjuti.

Selain dengan nomor 112, Pemprov DKI juga rencananya akan merampungkan 6000 CCTV yang bisa mengenali wajah di seluruh wilayah Jakarta. 6000 CCTV tersebut rencananya rampung pada akhir tahun 2016 ini.
ANIES

Lain AHY, lain Ahok, lain pula Anies. Anies Baswedan menyebut interaksi warga di tingkat RT dan RW bisa mencegah pembunuhan di Pulomas, Jakarta Timur terulang. Dia tidak ingin interaksi antarwarga rendah.

“Sebenarnya masalah keamanan tema saya makanya, interaksi warga penting level RT. Program level RT supaya antar warga berinteraksi dekat,” kata Anies di Jalan Kalibata Timur IV No. 15, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2016).

Interaksi yang dekat antara warga di tingkat RT dan RW dikatakan Anies akan mudah menjaga keamanan lingkungan. Hal ini disebutnya sebagai gerakan komunitas yang menjaga keamanan.

“Menjaga keamanan pun jauh lebih mudah. Kedua kejadian kemarin kalau nggak ada tamu, kadang rumah yang pagarnya tinggi-tinggi interaksi warga rendah. Itu yang kita akan ubah sama-sama. Makanya kita ingin Jakarta, gerakan kalau sudah berubah komunitas, pengamanan komunitas menjadi keamanan,” jelasnya.

Interaksi yang tinggi antar warga dipandang Anies mudah dilakukan pada masyarakat kelas menengah Jakarta. Kaum elit dirangsang dengan berbagai kegiatan antar warga.

Anies kemudian mengambil contoh dari Amerika. Meski individualis, warga Amerika dapat membangun interaksi yang menjaga keamanan.

“Di Amerika individualis malah hidup karena interaksi bisa dibangun. Masalahnya bisa tidak dirangsang, dibangun. Mereka senang kok interaksi dengan warga. Kadang sulitnya fasilitas, makanya pemerintah merangsang itu,” ujarnya. (dtkcom/S13)