PinterPolitik.com

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dan Ombudsman RI meluncurkan posko pengaduan bagi permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Posko ini bertujuan untuk pemerintah mengetahui kondisi riil terkait hambatan yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat mendapatkan kondisi riil berbasis pengaduan masyarakat mengenai realisasi penyaluran dan ketepatan sasaran program KUR bagi pelaku UMKM,” Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kemenkop UKM (31/8/2023).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara kita.

Namun, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program ini, pendirian posko pengaduan oleh pemerintah memiliki peran yang sangat penting.

Posko pengaduan ini berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku UMKM, memberikan wadah bagi mereka untuk menyampaikan keluhan, masalah, serta kendala terkait KUR.

Posko pengaduan memungkinkan pelaku UMKM untuk secara langsung menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses dan menggunakan KUR.

Hal ini membantu pemerintah untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sebenarnya di lapangan, termasuk kendala administratif, birokratis, atau persyaratan yang kurang jelas.

Dengan adanya posko pengaduan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan merespons keluhan masyarakat. Ini dapat meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program KUR dan menguatkan ikatan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku UMKM.

Informasi yang dikumpulkan dari posko pengaduan memberikan dasar data yang kuat untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif.

Pemerintah dapat menganalisis tren keluhan yang sering muncul dan merancang tindakan korektif yang tepat sasaran, seperti penyediaan panduan lebih jelas, penyederhanaan proses aplikasi, atau pelatihan untuk memenuhi persyaratan KUR.

Posko pengaduan juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami mekanisme KUR. Mereka dapat mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, manfaat, dan risiko terkait program ini.

Dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah, posko pengaduan memungkinkan pemerintah untuk dengan cepat merespons perubahan kebutuhan dan dinamika UMKM.

Ini memungkinkan pemerintah untuk mengubah atau menyempurnakan program KUR sesuai dengan kebutuhan nyata para pelaku UMKM. (S83)

PinterPolitik.com

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berharap aturan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp100 juta ke bawah yang tidak memerlukan jaminan tambahan dapat benar-benar dilaksanakan.

“Dalam ketentuan, pinjaman Rp100 juta ke bawah tidak perlu jaminan tambahan, tapi ternyata kadang-kadang masih ditanyakan (oleh bank),” Edy Misero, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) (18/8/23).

Menurut Edy, dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penting untuk ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap implementasi aturan tersebut, termasuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Edy juga menambahkan, semakin banyak UMKM yang mendapat fasilitas dan modal, seperti KUR dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

KUR adalah program dukungan keuangan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui perbankan untuk membantu UMKM mendapatkan akses lebih mudah terhadap pembiayaan.

Program ini memberikan bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga UMKM yang biasanya sulit memenuhi persyaratan kredit konvensional dapat mendapatkan akses ke sumber dana yang dibutuhkan.

Salah satu alasan utama mengapa KUR penting adalah karena memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Dengan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, UMKM dapat meningkatkan produksi, memperluas bisnis, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi.

Selain itu, KUR juga memainkan peran penting dalam memacu inovasi dan diversifikasi produk. Dengan akses ke sumber daya keuangan, UMKM dapat mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk yang ada, dan mengikuti tren pasar yang berkembang.

Hal ini membantu UMKM menjadi lebih kompetitif secara global dan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Tidak hanya itu, KUR juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif secara finansial. Banyak UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan kini dapat memperoleh dana melalui program ini.

Dengan demikian, kesenjangan antara sektor formal dan informal dapat dikurangi, dan UMKM dari berbagai sektor dan wilayah dapat merasakan manfaatnya. (S83)

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nonton film Startup yang menceritakan tentang dua sahabat bernama Kaleil dan Tom yang sedari kecil selalu bareng terus? Kalau belum, segeralah menonton karena kayaknya ide yang mereka tawarkan dalam film itu juga sedang beroperasi di Indonesia.

Apakah ide tersebut? Adalah ide membangun website yang berpotensi menjadi jembatan bagi penggunanya untuk bisa berbisnis dengan pemerintah. Si Kaleil yang terkenal ahli ngomong dan jualan bertugas mencari investor. Sementara, Tom punya job di tataran teknis atau operator kerja.

Nah, di Indonesia, praktik seperti itu diperagakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto yang menggandeng sejumlah perusahaan digital – seperti Gojek, Tokopedia, dan sebagainya – untuk memfasilitasi akses kredit usaha rakyat (KUR) kepada para mitra usaha. Itu artinya pemerintah secara langsung berperan dalam membantu UMKM yang pada menjadi mitra perusahaan-perusahaan digital itu juga lho, gengs.

Wah, ini mah namanya goal relationship antara pemerintah dengan pengusaha ya. Suatu terobosan yang nggak hanya inovatif, melainkan juga dahsyat.

Bayangin aja. Selama ini, orang banyak kan yang bilang bahwa pemerintah tuh kadang menjalin deal-deal-an dengan pengusaha via bawah meja kan, cuy. Dan, kali ini, Pak Airlangga membuktikan niat baik buat membantah hal tersebut.

Lagian nih, sob, menurut mimin tuh, nggak semua kerja bareng pengusaha yang dilakukan oleh pemerintah bercitra buruk lho. Sekarang, coba dipikir saja deh, Gojek ini kan perusahaan besar yang memiliki mitra UMKM banyak. Menurut kalian, pantas nggak sih apabila Menko Perekonomian yang punya misi membantu UMKM tuh menjalin kerja sama dengan Gojek biar bisa menjadi suksesi niat baik pemerintah?

Kalau mimin sih, jelas pantas. Bahkan, inilah yang dinamakan inovasi berkesesuaian dengan zaman, pun efisien.

Ya, kali nganggurin mitra yang jelas-jelas bisa meringankan kerja pemerintah. Ingat perkataan guru sekolah saat menasihati peserta didik yang mau menghadapi ujian, “Jangan cari yang susah jika yang mudah sudah tersedia dan bisa dikerjakan terlebih dahulu.” Begitu lho, gengs, cara mainnya. Hehe.

Namun, harus diingat juga, gengs, dalam film Startup itu nggak semuanya berjalan lancar. Konflik antara pengusaha dan pemerintah sangat menjadi ancaman lho ya.

Makanya, Pak Airlangga juga tetap harus menunjukkan jiwa kepemimpinannya dengan tidak cepat puas dengan inovasi ini. Dunia perekonomian sangat cepat naiknya pun cepat juga turunnya.

Nah, kalau ini nggak dimonitor dengan baik, bisa-bisa ada anomali toh. Mimin jadi ingat dengan film Boiler Room yang menceritakan sosok anak muda bernama Seth.

Seth terkenal sangat cerdas dalam bidang ekonomi sehingga perusahaan yang ia jalankan setelah keluar dari kampus cepat maju. Namun, karena ia lupa dengan posisinya sebagai pemimpin yang harus amanah dan nggak boleh berpuas diri, ia malah jatuh ke dalam kubangan masalah.

Semoga Pak Airlangga bisa konsisten menjaga dan mengembangkan inovasi demi inovasi ya, cuy. Juga semoga nggak lupa bahwa ia tetap pemerintah, bukan pengusaha. Jadi tanggung jawabnya lebih besar buat orang banyak – nggak cuma Gojek dan yang lainnya saja saja. Hehe. (F46)

pinterpolitik.com – Rabu, 4 Januari 2017.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan pada 2017 ini. Meskipun angka gini ratio kita sedikit membaik, tapi dalam angka masih tinggi. Oleh sebab itu, kita harus kerja keras, mati-matian untuk menurunkan angka kesenjangan, baik antar wilayah maupun antara kaya dan miskin.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2016) pagi, Presiden Jokowi mengatakan, dalam rangka mengurangi kesenjangan tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting, karena kita ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.

Presiden meminta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat, harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ke depan.

Presiden juga meminta agar ditingkatkan lagi program-program yang memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Untuk tahun ini dan tahun depan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif supaya rakyat semakin bank-able.

Presiden, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, menekankan agar segera direalisasikan apa yang sudah dia perintahkan, yaitu memperluas akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan vocational training/pelatihan vokasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kadin.

Berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden ingin agar diperluas pemberiannya. “Saya tadi malam sudah telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim dan segera bisa kita mulai,” kata Presiden. (Setkab/E19).