Manuver gacor Kejagung, KPK-BPKP disummon juga biar ketularan gacor 

#bgn #dadan #jaksaagung #stburhanuddin #kejagung #kpk #bpkp

Waduuh,, kaget mimin ada bupati rasa penjajah gini.. Masa katanya kagak paham hukum, 2 PERIODE ga paham hukum?!

Jujur Janggal banget nih kek gini-gini..

Kira kira di daerah kalian Bupatinnya kayak gini juga ga? Kalo iya, spill dibawah nanti mimin lanjut spill kepala daerah yang mines kelakuannya! 

Ombudsman Republik Indonesia tengah menghadapi ujian terberat sepanjang sejarahnya. Dua eks-pejabat ditetapkan tersangka, sementara Majelis Etik menyimpulkan manajemennya kerap bermasalah.

Namun krisis ini bukan cerita tunggal. Ombudsman hanyalah satu dari sekian lembaga “anak reformasi” yang kini tengah diuji relevansi dan efektivitasnya.

Pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#jaganegeri #ombudsman #politikindonesia #reformasi #kpk

Pada 22 Desember 2025, KPK merilis laporan akhir tahun: 11 OTT, 118 tersangka, pemulihan aset Rp1,53 triliun. Sehari kemudian, Koordinator MAKI Boyamin Saiman berkomentar dengan kalimat yang menukik: “KPK bahkan pada posisi tertentu sekarang menjadi penonton atas kehebatan Kejagung.” Satu pertanyaan menggantung soal bagaimana dua lembaga penegak hukum seolah “bersaing” menindak korupsi?

PinterPolitik.com

Datanya tidak bisa dibantah. Korupsi Pertamina dengan kerugian ratusan triliun, CPO dengan sitaan Rp11,8 triliun dari Wilmar Group, Timah Rp271 triliun, Chromebook Rp9,9 triliun. Semua kasus kakap itu bukan di Kuningan. Semua ada di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung. 

Sementara data ICW menunjukkan KPK hanya menyelidiki 18 perkara pada 2024, angka terendah sejak pandemi 2020. Sejak revisi UU KPK 2019, jumlah perkara yang ditangani tidak pernah lagi mendekati 62 perkara yang dicatat pada 2019. Indeks Persepsi Korupsi pun tidak pernah lagi menyentuh skor 40 poin dari tahun yang sama.

Ini bukan sekadar cerita tentang dua lembaga yang tidak akur. Ini adalah cerita tentang negara yang sedang bertarung dengan dirinya sendiri, diam-diam dan tanpa deklarasi,dengan persaingan antar lembaga untuk merebut “mahkota” anti-korupsi. Dan yang paling mengkhawatirkan: tidak ada satu pun forum publik yang pernah memperdebatkan pilihan itu secara terbuka.

Ketika Institusi Menjadi Aktor, Bukan Sekadar Alat

Dalam tradisi state-centered analysis, institusi negara bukan sekadar alat yang digunakan kekuatan sosial dari luar. Institusi adalah aktor yang memiliki kepentingannya sendiri, logika internalnya sendiri, dan kapasitasnya sendiri untuk mempertahankan serta memperluas kekuasaannya. Ketika dua institusi negara berada dalam satu arena dengan mandat yang tumpang tindih, konflik adalah keniscayaan struktural.

Revisi UU KPK 2019 diloloskan dalam 12 hari. Substansinya mengubah tiga hal sekaligus: KPK dimasukkan ke rumpun eksekutif, sehingga kehilangan independensi konstitusionalnya, status kepegawaian diubah menjadi ASN, dan Dewan Pengawas dibentuk sebagai lapis birokrasi baru di atas pimpinan.

Novel Baswedan bersama 56 penyidik senior tersingkir melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. Institusi bisa bertahan dari serangan eksternal, tapi tidak ada institusi yang bisa bertahan dari kehilangan penyidik terbaiknya secara masif dalam waktu singkat.

Pelemahan KPK pada 2019 bukan hanya membuat KPK lebih lemah. Ia secara otomatis menciptakan vakum kekuasaan dalam arena antikorupsi nasional. Dan vakum kekuasaan, dalam logika institusional manapun, tidak akan pernah dibiarkan kosong. Kejaksaan, dengan jaringan nasional yang utuh, tradisi penyidikan korporasi yang lebih matang, dan posisinya sebagai lembaga yang sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif, adalah kandidat paling siap untuk mengisi vakum itu. Ini bukan konspirasi. Ini adalah hukum gravitasi institusional.

Dua Lapis yang Selama Ini Tidak Dibaca Bersamaan

Lapis pertama adalah struktural. KPK dibangun dengan kekuatan terbesarnya di OTT, efektif untuk kasus suap yang melibatkan transaksi tunai dan pejabat publik. Kasus korporasi seperti Pertamina dan Timah tidak bekerja dengan logika OTT. Ia membutuhkan audit forensik jangka panjang dan kemampuan menelusuri aliran dana dalam struktur korporasi yang berlapis. 

Jampidsus Kejaksaan, yang dibangun dengan tradisi penuntutan kasus perdata dan pidana korporasi selama puluhan tahun, lebih terlatih secara metodologis untuk model penyidikan ini. Ini bukan keunggulan kinerja semata. Ini keunggulan desain institusional yang selama ini tidak pernah didiskusikan secara jujur.

Lapis kedua adalah politis. Pimpinan KPK periode 2024-2029 diseleksi dalam masa transisi yang secara persepsi politik masih berada di bawah bayangan era Jokowi. Dalam logika state-centered politics, seorang presiden baru yang ingin membangun agenda penegakan hukumnya sendiri akan secara rasional mengandalkan instrumen yang paling sepenuhnya berada di bawah kendalinya. 

Jampidsus memiliki tugas utama mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Kejaksaan secara eksplisit memposisikan dirinya sebagai instrumen agenda presiden yang saat ini menjabat. KPK, karena desain independensinya, tidak bisa membuat pernyataan serupa. Di sinilah asimetri politiknya: presiden bisa menugaskan Kejaksaan. Presiden tidak bisa menugaskan KPK dengan cara yang sama.

Dua lapis inilah yang membentuk konteks politik paling penting di balik OTT jaksa oleh KPK pada Desember 2025. Ketika dominasi kasus kakap hampir sepenuhnya berpindah ke Kejaksaan, KPK bergerak ke satu-satunya arena yang masih menjadi domain eksklusifnya: menangkap aparat penegak hukum yang korup, yaitu Jaksa. 

Boyamin Saiman dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) membaca gestur itu dengan tajam. “Nampak kayak tidak menyaingi Kejagung yang hebat menangani kasus besar, tapi malah nangkapi jaksa, kesannya oh jaksa juga ada boroknya loh.” OTT pada jaksa seolah-olah memperlihatkan suatu sinyal politik antar lembaga. Ia adalah pernyataan eksistensial sebuah institusi yang merasa mahkotanya sedang diambil alih. Bukan dengan membongkar korupsi yang lebih besar, melainkan dengan menunjukkan bahwa institusi yang sedang unggul itu pun tidak bebas dari noda.

Lalu bagaimana dengan soal anggaran? Menilik data, anggaran KPK pada 2025 dipotong menjadi Rp1,03 triliun sementara Kejaksaan melompat menjadi Rp24,27 triliun, rasio 18 kali lipat. Lalu dalam rapat dengan DPR Komisi III Juli 2025, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa program penindakan KPK belum mendapatkan alokasi dalam pagu indikatif 2026 alias nol rupiah.

Dalam analisis institusional, anggaran bukan sekadar angka operasional. Ia adalah pernyataan resmi negara tentang institusi mana yang dianggap relevan dan mana yang sedang dalam proses dipinggirkan. Indonesia sedang, secara diam-diam dan melalui kebijakan anggaran yang tidak pernah diperdebatkan publik, berpindah model pemberantasan korupsi dari independent watchdog yang tidak bisa dikendalikan presiden ke integrated enforcement yang sepenuhnya terintegrasi dalam eksekutif.

Pelajaran dari Pentagon

Pada 1949, Amerika menghadapi krisis yang serupa namanya: Revolt of the Admirals. Ketika Angkatan Udara merebut hampir separuh anggaran pertahanan pasca-Perang Dunia II, para admiral Angkatan Laut yang merasa domain mereka “dicaplok” angkat bicara terbuka di hadapan Kongres, menyerang kebijakan itu habis-habisan hingga beberapa dipaksa mengundurkan diri. Rivalitas antarlembaga yang tidak dikelola hampir menghancurkan koordinasi militer Amerika dari dalam. 

Solusi yang paling bertahan lama bukanlah memperkuat satu angkatan di atas yang lain, melainkan Goldwater-Nichols Act 1986 yang mewajibkan setiap perwira yang ingin naik pangkat menjadi jenderal untuk terlebih dahulu menyelesaikan penugasan di satuan gabungan lintas-angkatan. Hasilnya: dalam satu generasi, budaya korps yang paling resisten pun berubah, bukan karena diperintah untuk akur, melainkan karena struktur insentif kariernya diubah sehingga kerja sama menjadi kepentingan pribadi setiap perwira.

Ekuivalen Goldwater-Nichols untuk Indonesia adalah rotasi wajib penyidik dan jaksa antara KPK dan Kejaksaan sebagai syarat kenaikan jabatan tertentu. Seorang deputi KPK yang pernah bertugas di Jampidsus akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang cara kerja lembaga itu, jaringan lintas-lembaga, dan insentif personal untuk menjaga hubungan yang produktif. Tapi pengalaman Amerika membuktikan bahwa budaya yang paling resisten pun bisa diubah ketika sistem membentuk orang untuk berpikir berbeda.

Presiden Prabowo berada di persimpangan historis yang jarang dimiliki seorang pemimpin. Ia memiliki legitimasi, momentum, dan sumber daya kebijakan untuk menjadi arsitek dari arsitektur antikorupsi yang belum pernah dimiliki Indonesia, di mana KPK dan Kejaksaan bukan dua lembaga yang saling menguras energi, melainkan dua sayap dari satu strategi besar yang mengarah ke musuh yang sama. (A99)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Berbalut rompi oranye narapidana, Immanuel Ebenezer melempar metafora “anjing liar” yang menyentil kecil kebisingan besar alam politik. Apakah ini strategi bumerang dari balik jeruji, atau sinyal negara yang berubah menjadi predator? Di antara ilusi dan fakta, publik dipaksa menafsir ulang wajah keadilan yang kian kabur.

PinterPolitik.com

Di ruang tahanan penuh gema formalitas hukum, suara Immanuel Ebenezer alias Noel justru menghadirkan sesuatu yang liar, yakni metafora. Ia tidak sekadar membela diri dari tuduhan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melontarkan sebuah narasi dramatik—bahwa kader PDIP, plus PKB, tengah diburu “anjing liar”.

Metafora itu bukan sekadar retorika. Ia bekerja sebagai simbol ketakutan, sebagai konstruksi ancaman, sekaligus sebagai strategi komunikasi politik.

Dalam lanskap politik Indonesia yang sarat dengan rivalitas, istilah “anjing liar” yang dilekatkan oleh Noel pada aparat penegak hukum (APH) mengandung implikasi serius, yaitu delegitimasi terhadap institusi hukum dan sekaligus upaya membangun solidaritas politik berbasis rasa terancam.

Respons dari internal PDIP melalui Guntur Romli memperlihatkan bahwa narasi ini tidak jatuh di ruang hampa. Ia disambut sebagai “peringatan”, bahkan diakui selaras dengan pengalaman partai yang merasa menjadi target kriminalisasi sejak mengambil posisi di luar pemerintahan.

Dalam titik ini, metafora Noel berubah menjadi narasi kolektif, dari sekadar suara individu menjadi gema politik.

Namun, di balik dramatisasi itu, muncul pertanyaan mendasar. Apakah ini realitas yang sedang diungkap, atau sekadar konstruksi persepsi? Apakah Noel benar-benar sedang mengidentifikasi pola represi politik, atau justru sedang memproduksi ilusi untuk mempertahankan relevansi dirinya di tengah sorotan publik yang mulai redup?

Di sinilah politik tidak lagi sekadar soal kekuasaan, melainkan juga soal makna. Dan makna, seperti kita tahu, adalah medan pertempuran yang paling sunyi sekaligus paling menentukan.

Boomerang dari Balik Jeruji

Dalam kerangka teoretis Boomerang Pattern, terdapat sebuah mekanisme bagaimana aktor domestik yang kehilangan akses terhadap kekuasaan formal akan mencari tekanan dari luar melalui jaringan eksternal. Namun, dalam kasus Noel, pola ini mengalami mutasi yang menarik, sebuah “bumerang domestik”.

Noel, yang kini berada dalam posisi lemah sebagai terdakwa, tidak lagi memiliki akses terhadap instrumen kekuasaan.

Maka, ia melempar narasi ke ruang publik, berharap opini yang terbentuk di luar ruang sidang dapat memantul kembali dan memengaruhi dinamika di dalamnya. Publik, dalam hal ini, diposisikan sebagai “pengadilan alternatif”.

Di sini, kebenaran tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh bukti hukum, melainkan oleh resonansi narasi. Seberapa kuat metafora “anjing liar” menggugah emosi publik, sejauh itu pula ia berpotensi menggeser persepsi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Sejauh ini, tidak ada pihak yang tersentil.

Namun, strategi ini menyimpan paradoks. Dalam upaya membangun legitimasi, Noel justru membuka kemungkinan bahwa dirinya sedang memainkan politik sensasi.

Dalam situasi di mana banyak kader partai politik memang terseret dalam operasi tangkap tangan (OTT), narasi tentang “perburuan” menjadi mudah diterima. Tetapi kemudahan penerimaan itu tidak serta-merta menjadikannya benar.

Di sinilah muncul probabilitas pertama, bahwa Noel tidak sedang mengungkap realitas, melainkan memanfaatkan pola yang sudah ada untuk membangun dramatisasi. Ia membaca kecenderungan publik yang skeptis terhadap lembaga hukum, lalu menungganginya sebagai kendaraan naratif.

Dengan kata lain, bumerang yang ia lempar bisa jadi bukan untuk mengungkap kebenaran, melainkan untuk menciptakan ilusi kebenaran. Dan ilusi, dalam politik, sering kali lebih kuat daripada fakta.

Tapi, Selektivitas Penegakan Hukum?

Namun, menolak narasi Noel sebagai halusinasi semata juga berisiko jatuh pada simplifikasi. Sebab, terdapat kemungkinan kedua yang lebih kompleks, bahwa di balik retorika yang hiperbolik, terdapat fragmen kebenaran yang layak diuji.

Dalam konsep Hyena State yang dikemukakan oleh Jean-François Bayart, sejumlah oknum dalam sebuah negara digambarkan bukan sebagai entitas yang melayani, melainkan sebagai predator yang oportunistik.

Seperti hiena, ia tidak selalu menyerang yang paling kuat atau paling bersalah, tetapi yang paling lemah dan paling mudah dijatuhkan.

Jika konsep ini diterapkan pada konteks KPK, maka muncul pertanyaan yang tidak nyaman, apakah penegakan hukum benar-benar berjalan atas prinsip keadilan, atau justru mengikuti logika oportunisme?

Kritik terhadap KPK belakangan ini memang tidak sepenuhnya tanpa dasar. Publik mulai mempertanyakan mengapa operasi tangkap tangan lebih sering menyasar kepala daerah, sementara kasus-kasus besar yang melibatkan elite nasional tampak berjalan lambat atau bahkan menguap.

Sorotan terhadap penanganan kasus tertentu, seperti “membebaskan” sementara Gus Yaqut dengan mudah, memperkuat kesan adanya ketimpangan dalam prioritas penegakan hukum.

Dalam kerangka ini, metafora “anjing liar” Noel krianya bisa dibaca ulang. Bukan sebagai deskripsi literal, tetapi sebagai ekspresi dari kecurigaan terhadap selektivitas hukum.

Jika benar bahwa penegakan hukum cenderung menyasar mereka yang lemah secara politik, maka narasi Noel menemukan pijakan, meski tidak membenarkan cara ia menyampaikannya.

Namun, di sinilah dilema itu mencapai puncaknya. Sebab, antara halusinasi dan kebenaran, sering kali tidak terdapat garis yang tegas. Yang ada hanyalah spektrum, di mana fakta dan persepsi saling berkelindan, membentuk realitas yang ambigu.

Maka, pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah Noel berhalusinasi atau tidak. Melainkan mengapa narasi seperti itu bisa terasa masuk akal bagi sebagian publik?

Jawabannya mungkin terletak pada krisis kepercayaan. Ketika institusi hukum tidak lagi dipandang sepenuhnya netral, maka setiap tindakan penegakan hukum akan selalu dibaca dalam kerangka politik.

Dan dalam ruang yang penuh kecurigaan itu, metafora paling liar sekalipun dapat menemukan rumahnya.

Noel mungkin sedang melempar bumerang. KPK mungkin sedang berburu, atau mungkin tidak. PDIP-PKB mungkin sedang disasar, atau mungkin hanya merasa demikian.

Namun yang pasti, di tengah semua itu, publik berdiri di antara kabut, mencoba membedakan mana suara kebenaran, dan mana gema dari ketakutan yang diperbesar.

Dan dalam kabut itulah, politik Indonesia terus berjalan, tidak selalu lurus, tidak selalu terang, tetapi selalu penuh cerita dramatis yang dalam derajat tertentu sangat menentukan nasib rakyat. (J61)

Hmm, pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#jaganegeri #beacukai #intelijen #kpk #kejagung

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Rp7 miliar per bulan, korupsi jadi rutinitas. Kasus Bea Cukai bukan sekadar OTT, tapi cermin pembiaran negara. Di era Presiden Prabowo, ini bisa menjadi senjata dari aktor dengan tangan tak terlihat yang mengganggu stabilitas—atau momentum balik arah pemberantasan korupsi klasik.

PinterPolitik.com

Penangkapan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan gratifikasi importasi barang KW sesungguhnya bukan kabar mengejutkan. YTTA atau Yang Tau-Tau Aja, atau bahasa umumnya “rahasia umum”.

Yang mengejutkan justru skalanya: dugaan aliran “jatah bulanan” hingga Rp7 miliar. Angka ini menandai pergeseran penting—dari korupsi sebagai penyimpangan menjadi korupsi sebagai rutinitas.

Dalam bahasa politik, ini bukan sekadar kejahatan, melainkan institusionalisasi rente. Bea dan Cukai, secara struktural, adalah lembaga dengan high discretion dan low visibility.

Ia berada di simpul strategis: perbatasan negara, lalu lintas barang, dan kepentingan ekonomi besar. Dalam teori ekonomi politik, sektor semacam ini rawan berubah menjadi toll booth state—negara yang memungut “tarif tak resmi” atas hak masuk dan keluar sumber daya.

Ketika tarif ini menjadi terjadwal, bulanan, dan diketahui banyak pihak, maka korupsi berhenti menjadi rahasia dan mulai menjelma sebagai norma.

Masalahnya tidak berhenti pada aspek hukum. Dalam konteks politik, praktik semacam ini menciptakan persepsi publik tentang pembiaran. Pertanyaan “apakah KPK baru tahu?” atau “apakah selama ini pura-pura tidak tahu?” mencerminkan krisis kepercayaan.

Di sinilah korupsi Bea Cukai berubah dari isu administratif menjadi variabel politik—variabel yang dapat menggoyang stabilitas pemerintahan, baik secara tidak sengaja maupun by design sebagai kuncian untuk melemahkan.

Banalitas yang Disengaja?

Untuk memahami daya rusak politik dari kasus ini, kita perlu keluar dari narasi “oknum”. Hannah Arendt, melalui konsep banality of evil, menjelaskan bagaimana kejahatan besar sering dilakukan bukan oleh monster, melainkan oleh orang biasa yang menjalankan tugas secara rutin tanpa refleksi moral.

Dalam konteks Bea Cukai, korupsi bulanan bukanlah ledakan keserakahan sesaat, melainkan hasil dari normalisasi penyimpangan administratif.

Konsep ini diperkuat oleh moral licensing theory saat individu atau institusi yang merasa telah berjasa pada negara—menjaga perbatasan, menindak penyelundupan—secara bawah sadar memberi lisensi moral pada diri sendiri untuk “mengambil sedikit”.

Sedikit itu, dalam praktik, berkembang menjadi sistem. Ketika banyak aktor berbagi lisensi yang sama, terbentuklah jejaring rente yang tahan kritik dan kebal rasa bersalah.

Praktik semacam ini jamak disebut sebagai everyday forms of corruption—korupsi yang tidak lagi dipersepsikan sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai bagian dari keseharian birokrasi.

Inilah bentuk korupsi paling berbahaya, karena ia tidak memicu alarm sosial. Justru karena itu, ketika KPK bertindak, publik merespons dengan sinisme: “baru segini?”.

Sinisme ini bukan anti-KPK, melainkan ekspresi kecurigaan bahwa negara selama ini hidup berdampingan dengan kebusukan yang diketahui bersama.

Secara politik, kondisi ini membuka dua kemungkinan. Pertama, korupsi menjadi alat tekanan terhadap pemerintah: isu yang sewaktu-waktu dapat diledakkan untuk melemahkan legitimasi.

Kedua, korupsi menjadi bom waktu kepercayaan, yang meledak perlahan melalui erosi rasa adil publik. Dalam kedua skenario, stabilitas politik terganggu bukan karena oposisi kuat, melainkan karena institusi negara sendiri tampak rapuh dan permisif.

Momen Tepat Berantas Tuntas?

Di sinilah konteks era Presiden Prabowo menjadi relevan. Ada ekspektasi publik akan kembalinya gaya pemberantasan korupsi yang “klasik”: keras, langsung, dan tanpa banyak kosmetik retorika.

Dalam sejarah politik Indonesia, fase-fase stabilitas kuat sering kali diiringi oleh penegakan hukum yang tegas terhadap aparat negara—bukan semata demi keadilan, tetapi demi konsolidasi kekuasaan.

Kasus Bea Cukai, jika dikelola serius, justru bisa menjadi momentum legitimasi. Bukan karena angka atau jumlah tersangka, melainkan karena keberanian menyentuh sektor yang selama ini dianggap “rawan tapi tabu”.

Penindakan yang berhenti pada beberapa nama akan dibaca sebagai simbolik. Sebaliknya, pembongkaran sistem—alur rente, mekanisme pembiaran, dan jejaring pelindung—akan dibaca sebagai sinyal bahwa negara tidak lagi mentolerir scheduled corruption.

Namun, jika dibiarkan setengah jalan, kasus ini berpotensi menjadi variabel destabilisasi. Persepsi pembiaran akan menguat, dan Bea Cukai akan terus dipandang sebagai simbol old corruption—warisan lama yang tidak tersentuh.

Dalam politik persepsi, simbol jauh lebih berbahaya daripada fakta. Ia membentuk narasi: bahwa negara kuat di atas, tetapi bocor di pintu-pintu masuknya.

Di titik ini, KPK memegang peran ganda, yakni penegak hukum sekaligus produsen makna politik. Setiap tindakan—atau ketidaktindakan—dibaca sebagai pesan. Pesannya bisa optimistis: “ini baru awal” atau sinis: “ini cuma perawatan sistem”.

Pilihan pesan ini akan menentukan apakah kasus Bea Cukai menjadi cerita tentang pembusukan negara, atau justru tentang koreksi arah di awal pemerintahan baru.

Pada akhirnya, korupsi di Bea dan Cukai bukan sekadar soal impor barang KW atau angka miliaran rupiah. Ia adalah cermin relasi kekuasaan: antara negara dan aparatnya, antara hukum dan pembiaran, antara stabilitas dan legitimasi.

Dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah korupsi yang tersembunyi, melainkan korupsi yang terlalu dikenal sehingga dianggap tak terelakkan. Ini yang harapannya bisa ditumpas di era pemerintahan saat ini. (J61)

Kalau menurut kalian, hal apa nih yang diperlukan dalam menciptakan rasa jera di antara para koruptor di Indonesia? Share pendapatmu di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #korupsi #rasuah #koruptor #kejagung #kpk #korupsitimah #korupsicpo #ekonomi

Belakangan ini semakin banyak kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Penegakkan hukum diharapkan bisa berkontribusi pada tata kelolaa daerah yang lebih baik.

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #kepaladaerah #korupsi #kpk #rasuah #kejagung #bupatipati #walikotamadiun #ekonomi #kemiskinan

Gestur dan pernyataan Immanuel Ebenezer jelang sidang dakwaan memantik perhatian publik. Sarkasme yang ia lontarkan justru memicu kritik, dengan sebagian warganet menilai sikap tersebut angkuh dan kurang sensitif terhadap dampak korupsi bagi negara.

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #immanuelebenezer #wamenaker #kasuskorupsi #kpk #rasuah #sertifikasik3 #noel