PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ak bisa dipungkiri, di era demokrasi seperti sekarang, biaya partisipasi untuk mengikuti kontestasi pemilu tidaklah murah. Sebut aja, untuk menjadi bupati setidaknya harus punya modal Rp20 miliar. Apalagi kalau ingin menjadi Gubernur, sedikitnya harus siap menggelontorkan dana Rp100 miliar. Gak punya duit? Ya jangan nyalon lah! Begitulah kiranya kondisi Pemilu di Indonesia.

Ada yang salah dengan itu? Gak sih, tapi kalau udah menjabat dan jalan satu-dua tahun, baru tuh keliatan efek negatifnya. Apaan lagi coba kalau bukan kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat terjerat kasus korupsi. Kalau korupsi mah udah auto dosa.

Nah, Presiden PKS, Sohibul Iman punya jalan keluar menarik nih biar para politisi gak lagi terjerat OTT KPK. Caranya, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan yaitu pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah. Walah, ini cius idenya kayak gini? Boleh juga sih. Ya dari pada kena OTT KPK. Kan bisa amsyong tuh.

Kebanyakan kan kader partai akan abis-abisan mengeluarkan anggaran untuk ikut pemilu. Dan saat menjabat nanti, kader partai gak perlu repot-repot mencari uang untuk mengembalikan dana kampanye. Jadi buang lah jauh-jauh niatan korupsi. Dan gak perlu panik kena OTT KPK karena pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah.

Sungguh mulia ya ide Presiden PKS ini. Mantap jiwa. Tapi apa ada jaminannya meski sesudah mekanisme ini diterapkan, nantinya gak akan ada lagi kader partai yang kena OTT KPK? Eike rasa gak menjamin deh. Korupsi mah dari niatan. Jadi gak ngaruh sama besaran uang yang digunakan saat kampanye saat pemilu.

Apa jangan-jangan maksudnya Sohibul Iman ini biar para kader partai tetap bisa dengan leluasa korupsi namun di sisi lain partainya tetap mendapat fasilitas pembiayan politik dari pemerintah. Wah, itu mah menang banyak dung partai politik. Sa ae lau Sohibul. Ini namanya ‘ngadalin’ negara demi menetesnya uang rakyat ke kantong partai politik. Hadeuh, cape deh. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ebat panas mewarnai perhelatan Pilkada Jawa Tengah antara Calon Gubernur Petahana, Ganjar Pranowo dengan Calon Gubernur penantang, Sudirman Said. Bahkan Sudirman tampak berkali-kali menyudutkan Ganjar dengan tudingan berbagai kasus korupsi yang menjerat banyak kepala daerah Jawa Tengah.

Menjadi Cagub penantang memang serba ditemukan dengan keterbatasan. Prestasi belum punya, program visi-misi masih ngawang, eh prestasi kerja Cagub Petahananya bagus. Kan amsyong banget. Ya dari pada bingung mau ngapain di atas panggung debat, mendingan menciptakan tudingan gak berdasar. Biasanya sih, jurus ini dikeluarkan kalau udah kepepet banget atau memang kompetitor lawan politiknya kelewat gak kekejar.

Salah satu tudingan Sudirman kepada Ganjar adalah mengenai banyaknya kepala daerah Jawa Tengah yang terjerat korupsi. Karena menurut Sudirman, sejak KPK berdiri, sebanyak 98 kepala daerah telah dicyduk oleh lembaga antirasuah tersebut. Dan sebanyak 32 di antaranya berasal dari Jawa Tengah.

Tapi pas Ganjar menanyakan detail periode menjabatnya 32 kepala daerah Jawa Tengah itu dicyduk KPK, Sudirman gak bisa menjelaskan secara gamblang. Mmm, artinya apa nih? Ganjar bahkan berani menantang balik apakah 32 pajabat tersebut dicyduk ketika era kepemimpinan Ganjar? Ayo loh, ditantang buktikan balik.

Dan Sudirman cuma diam seribu bahasa. Lah, abis menggiring opini publik kalau semasa pemerintahan Ganjar seakan darurat korupsi, eh pas ditepis balik malah mingkem bae. Aya aya wae ah Sudirman. Tenang, masih ada 1000 jurus tudingan lagi. Kan lumayan menang Pilkada modal tudingan doang. Zzzz.

Kali ini, Sudirman kembali menggiring opini masyarakat tentang keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi KTP-el. Belakangan kan Ganjar sering bolak-balik tuh ke KPK terkait kasus korupsi KTP-el. Jadi sekalian aja digiring opini kalau Ganjar juga memang terlibat. Kan lumayan bisa jatuhin citra Gubernur Petahana.

Hadeuh, ini Sudirman mau nyagub modal apaan sih. Dia kok gak terlalu mengeksplor program kerjanya sih, malah sibuk tuding sini tuding sana. Tudingan Logical Fallacy (Logika Sesat) yang disampaikan Sudirman ini, mirip seperti yang disampaikan Irvin (2014) sebagai The straw man.

Yaitu kesesatan berdasarkan manipulasi argumentasi yang selalu menempatkan posisi “lawan” sebagai posisi yang ekstrim, mengancam, atau tidak masuk akal berdasarkan kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi. Cirinya adalah membuat interpretasi yang salah dari argumen orang lain agar lebih mudah diserang. Shame on you, Sudirman! (K16)