PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]idang kasus dugaan korupsi KTP-el masih bergulir dengan tersangka mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Partai Golkar, Setya Novanto.

Namun, ada yang nampak berbeda dengan potret beberapa waktu yang lalu.

Yang jelas sih bukan tentang drama Papa Setnov antara bakpau dan tiang listrik yang kini tak lagi seru, tapi kini mantan penguasa parlemen dan Partai Beringin itu meratapi kesedihannya sendirian, kolega sudah tak lagi terlihat menemani.

Ada yang bilang memang kedudukan dan status sosial dapat memudahkan kita menjadi magnet bagi orang lain untuk berkawan, weleeeeeh weleeeeh. Masa koleganya begitu sih, muncul hanya saat butuh atau menguntungkan saja, hadeeeeuuuh.

Hmmm, pantesan salah satu kolega Setya Novanto yang kerap rajin menemani kini menghilang. Bosan kali ya? Atau memang punya urusan yang lebih penting yang lain.

Hmmm, ternyata eh ternyata, Idrus Marham yang dikategorikan sebagai kolega rajin pun kini sedang dininabobokan oleh jabatan Menteri Sosial, weleeeeh weleeeeh.

Lagi asik – asiknya tuh, jangan dulu diganggu ya, wkwkwk.

Awalnya kolega Setya Novanto memberikan dukungan moril yang ditandai dengan munculnya mereka dalam berbagai kesempatan. Namun, kini nasibnya sudah berbeda. Kesendirian memberikan arti lebih bagi Setya Novanto, siapakah kawan sebenarnya Setya Novanto?

Setya Novanto Mulai Kehilangan Pendukung, Saat Sidang Pun Tak Ada Kader Yang Mengawal https://t.co/J2G7eFEMp1

— Official Garda Keadilan (@garda_keadilan) January 24, 2018

Masih terekam betul dalam ingatan, saat Setya Novanto dirawat di rumah sakit dan berbagai kesempatan lain, para kolega ini menjenguk dan menemui.

Kini? Papa Setnov lebih asyik menyendiri karena para kolega Setya Novanto pergi dan menghilang.

Kalau misalkan Setya Novanto berjaya lagi, para kolega pada merapat lagi ga ya? Tapi kayaknya sih memang kalau dunia politik begini kali ya? Berkawan saat sukses dan bermegah-megahan, tinggalkan kawan saat susah dan dirundung kepiluan, weleeeeeh weleeeeh.

Mungkin benar rasanya tak akan ada persahabatan abadi di dunia politik. Percaya tak percaya. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]alau bicara soal ‘perseteruan’ antara Fahri Hamzah dengan Kapeka, itu bukan lagi cerita baru. Pak Fahri memang dikenal sangat keras dalam mengkritik lembaga anti rasuah ini. Kicauannya yang sedang hangat diberitakan adalah kritiknya terhadap kinerja Kapeka dalam menangani kasus e-Katepe.

Kini, ia menantang Kapeka untuk membuktikan kerugian negara atas kasus e-Katepe. Menurutnya, ada konsekuensi besar bila lembaga anti rasuah itu gagal membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Kalau tidak terbukti, menurut saya, KPK sudah menjadi mesin fitnah yang besar bagi DPR dan bangsa Indonesia,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR (22/11).

Fahri menantang KPK membuktikan ada kerugian negara Rp 2,3 triliun dari proyek e-KTP. Padahal, tutur dia, audit BPK dan BPKP tidak menunjukan hal itu. https://t.co/DcV04OQTHD

— Kompas.com (@kompascom) November 22, 2017

Bahkan menurut dia, tuduhan Kapeka seolah-olah dilayangkan kepada para anggota De-pe-er. Anggapan ini didasarkan atas kehadiran sosok Nazaruddin yang turut memberikan kesaksian terkait kasus yang menjerat Papa Setnov ini.

“Dia (Nazaruddin) sendiri tidak jadi apa-apa (dalam kasus e-KTP). Tidak pernah diperiksa menjadi tersangka. Orang-orang yang diketahui tidak dijadikan tersangka, tidak pernah diproses. KPK ini kaya film Hollywood, kita tahu ini fiksi tetapi karena yang ditangkapnya beda-beda jadi kelihatan menarik,” tambah Fahri.

Emangnya soal menghadirkan saksi, apakah Kapeka perlu berdiskusi dengan De-pe-er? Rupanya kesaksian Nasrudin dan pernyataan Pak Fahri perlu dikritisi dengan saksama. Jangan-jangan ada ‘udang di balik batu’ nih. Mana yang benar atau hoax, masih jadi misteri.

Soal pernyataan Pak Fahri tentang Kapeka kayak film Holywood, secara tersurat itu nyeleneh. Tapi, secara tersirat bisa aja menunjukkan ada sesuatu yang aneh dalam kinerja KPK. Siapa yang tahu?

Maka, biar nggak diberi labelling mesin fitnah, Kapeka perlu mengusut tuntas kasus e-Katepe ini. Dengan menahan Papa Setnov itu sudah menjadi langkah awal yang baik untuk Kapeka. Ditunggu ya aksi-aksi selanjutnya.

Untuk Pak Fahri mending fokus pada profesi dan kerjaannya aja deh. Kalau memang para anggota dewan tak terlibat, kenapa harus sewot? Bukankah lebih baik diam dan mengamati, biarkan aja kebenaran yang akan menampakan dirinya sendiri. (K-32)

PinterPolitik.com

Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kepleset juga….

[dropcap]S[/dropcap]eperti itulah akhir melodrama yang dilakoni Papa. Akibat ide cerita yang kurang kreatif serta sutradara yang kurang berani, adegan sinetron “Kejarlah Papa” pun berakhir anti-klimaks.

Padahal biaya pembuatannya cukup mahal, karena melibatkan satu mobil Fortuner ringsek dan tiang lampu yang gagal berakting menjadi tiang listrik. Semua cuma gara-gara pemain utamanya kurang berani menjiwai peran, karena menolak terlihat lebih babak belur lagi.

Padahal, kalau Papa bersedia dibocorkan kepalanya dan dipatahkan kakinya, tentu akan membuat penonton sedikit bersimpati padanya. Apalagi bila adegannya dibuat lebih tragis, seperti mobilnya jatuh ke dalam jurang lalu meledak. Wah, tentu akan lebih mendebarkan lagi.

Sayangnya, ide cerita dengan kronologi dangkal yang dilakoni Papa, membuat penonton Indonesia mencela. Lebih kecewanya lagi, andai KPK sebagai tokoh protagonis bertindak terlalu klise, yaitu dengan percaya begitu saja pada alasan para buronan.

Resmi Ditahan @KPK_RI , @Jokowi Enggan Bantu Papa @sn_setyanovanto https://t.co/5GtGdJvQ4i

— #PemudaZamanNow (@AlFathF4t1h) November 21, 2017

Tapi untungnya, para pemburu yang ada di KPK sudah hapal betul teori tiga babak koruptor, apalagi kalau bukan kabur, pura-pura sakit, atau hilang ingatan. Jadi, sebelum kecele dan menjadi sasaran hinaan penonton, mereka pun melakukan antipasi.

Tanpa diduga, KPK sudah mencium gelagat kalau Papa akan melakukan trik lamanya lagi. Karena itu, mereka akhirnya mendatangi kelompok yang isinya para petinggi dokter. Dengan kerjasama profesional keduanya, bahkan rumah sakit pun tak bisa berkutik.

Berkat kelihaian KPK yang mendekati para dokter independen juga, mereka mendapat riwayat kesehatan Papa yang sebenar-benarnya. Akibatnya, sandiwara Papa pun berakhir sebagaimana seharusnya. Para penonton riang gembira dan para pemburu KPK juga bisa bernapas lega. Sang cicak ternyata mampu restorasi jalan cerita.

Sejatinya koruptor tempatnya memang dipenjara, karena itulah yang hakiki dari nasibnya. Para koruptor boleh saja berubah menjadi tupai yang melompat-lompat, tapi dengan kerjasama antara cicak dan pepohonan, para tupai akan kepleset juga pada akhirnya. Semoga terpleset-nya Papa, dapat diikuti oleh tupai-tupai lainnya. Hajar terus KPK! (R24)

PinterPolitik.com

“Kalau DPR minta buka, saya bilang nggak boleh. Kalau KPK membuka rekaman itu atas permintaan DPR, KPK-nya melanggar, DPR-nya melanggar. Dokumen pengadilan hanya bisa dibuka atas perintah pengadilan.”

[dropcap size=big]M[/dropcap]antan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun DPR akan menabrak undang-undang jika sampai membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam hak angket. Rekaman adalah alat bukti yang hanya bisa dibuka dalam koridor hukum. Namun hal ini bisa dicegah apabila KPK lebih dahulu menyelesaikan proses hukum Miryam dengan membuka lebih dulu rekaman di persidangan.

“Kalau urusan bukti kasus (Miryam) Haryani, mungkin sebelum pansus mulai bekerja, soal (rekaman) Haryani sudah dibuktikan di pengadilan,” kata Mahfud di Gedung KPK, Rabu (14/6).  Ia juga mengkritisi materi hak angket yang bermula dari tuntutan DPR dalam rapat dengar pendapat untuk membuka rekaman Miryam. Belakangan, setelah terbentuk, pansus ingin menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja.

Sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud MD hari itu menyampaikan petisi yang ditandatangani oleh 132 akademisi. Petisi itu terdiri dari empat sikap akademik, salah satunya agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab jika patuh, justru membuatnya turut melanggar hukum.

Demi menghindari perpecahan antar kedua lembaga, KPK pun berencana mengikuti saran Mahfud dengan segera merampungkan berkas mantan anggota Komisi II DPR tersebut. “Untuk kasus Miryam S Haryani, kami rencanakan sebelum Idul Fitri bisa dilakukan pelimpahan dari tahap penyidikkan ke penuntutan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kamis (15/6).

Dengan segera mendudukkan Miryam di kursi pesakitan, para anggota DPR yang ingin mengetahui rekaman penyidikan Miryam, bisa melihat langsung di persidangan. Sebab, pihak KPK bersikeras tak akan membuka rekaman Miryam kecuali di persidangan. “Ada dua hal terkait peristiwa ini, sejak awal kami yakini KPK enggak bakal membuka rekaman selain di peradilan atau perintah hakim, meskipun yang dibuka hanya sebagian kecil seperti yang diminta anggota DPR,” kata Febri.

3 Alasan Mahfud MD Tolak Hak Angket KPK. #TolakAngketKPK pic.twitter.com/5igldimEzG

— Kita Bicara (@Kitabicar4) June 16, 2017

Menurutnya, rekaman penyelidikan Miryam merupakan alat bukti yang tak bisa diperlihatkan secara sembarangan. Sebab, jika hal tersebut terjadi akan berisiko hukum bagi lembaga antirasuah tersebut. Lagipula, penyidik KPK sudah mencukupi alat bukti untuk melimpahkan berkas kasus Miryam ke tahap kedua ini. “Kalau ada pihak yang mau dengar bagaimana kontruksi peristiwa dan informasi rekaman Miryam bisa dilihat di pengadilan saja,” tambahnya.

DPR Ngotot Panggil Miryam

“Sangat ironis kalau sampai ada pemanggilan paksa, sampai Pansus Angket meminta Kapolri untuk panggil paksa Miryam.”

Menurut Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sudah mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta izin memanggil mantan Anggota Komisi II, Miryam S Haryani, ke rapat Pansus Angket, Senin (19/6). “Surat sudah diantar hari ini, seharusnya sudah diterima ya,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).

Risa menjelaskan, pemanggilan Miryam tujuannya untuk meminta klarifikasi terkait surat bermaterai yang diberikan Miryam kepada Komisi III. Dalam surat tersebut, ia menegaskan dan membantah bahwa ada sejumlah anggota Komisi III yang menekannya. “Kami minta klarifikasi, betul tidak dia mengirimkan surat itu. Kenapa dia mengirimkan surat itu. Kan banyak pertanyaan yang nanti disampaikan anggota pansus,” kata Risa.

Tapi jika KPK tak memberikan izin kepada pansus untuk menghadirkan Miryam, maka Pansus akan menggunakan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR, yakni memanggil yang bersangkutan hingga sebanyak tiga kali. Jika setelah dipanggil tiga kali Miryam tak juga dihadirkan, maka Pansus bisa melakukan pemanggilan paksa. “Saya sih menyarankan itu jangan sampai terjadi. Maka itu saya minta kooperatif lah KPK ini,” katanya.

#BPTerbaru Pansus Hak Angket Panggil Miryam S Haryani, Ini Kata KPK dan Ketua Pansus https://t.co/MuOpQWOZBv

— MJ Gatra (@BantiranPost) June 16, 2017

Klarifikasi Dipersidangan

“Kalau mau itu (klarifikasi surat pernyataan Miryam) kan segera disidangkan. Itu bisa nanti didengar rekamannya. Akan segera kami naikkan kok.”

Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan pansus angket mengikuti jalannya persidangan untuk mengklarifikasi pernyataan Miryam ihwal intimidasi dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP. Menurutnya, Pansus Angket KPK tidak perlu repot-repot menghadirkan Miryam ke DPR untuk mengklarifikasi surat tersebut.

KPK, lanjut Agus, tidak bisa serta merta mengeluarkan Miryam dari tahanan untuk hadir ke dalam rapat pansus angket. Permintaan menghadirkan Miryam harus dikaji mendalam agar tidak melanggar hukum. “Terkait Miryam, kami lihat aturan-aturan apakah itu memungkinkan. Terutama bila kemudian cacat hukum, kami akan menolak hadir. Jadi kami harus pelajari dahulu,” terangnya, Kamis (15/6).

Agus mengatakan kalau KPK akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas sikap atas pansus angket KPK, besok pagi (Jumat, 16/6). “Besok pagi pimpinan berlima sudah sepakat mengenai sikap KPK,” jelas Agus sambil menerangkan bahwa salah satu materi yang dijadikan bahan untuk menentukan sikap adalah hasil kajian asosiasi pakar hukum tata negara yang menyatakan pansus angket KPK cacat hukum. “Kalau sarannya ahli, ini cacat hukum. Makanya kami akan tentukan sikap dahulu,” pungkasnya.

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]anitia khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai menggelar rapat perdana, Rabu (7/6), telah memilih ketua pansus. Melalui rapat tertutup, akhirnya susunan ketua dan wakil pansus pun terbentuk. “Telah terpilih pimpinan pansus, Ketua Pak Agun Gunandjar, Wakilnya Risa Mariska (PDI-P), Pak Dossy Iskandar (Hanura), dan Pak Taufiqulhadi (Nasdem),” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Penunjukan Agun ini, banyak mengundang tanya sebab ia merupakan satu dari sejumlah politisi Senayan yang terseret kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebagai mantan Komisi II DPR periode 2009-2014, Agun disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP sebesar satu juta dollar AS. Saat itu, Agun juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR. Wajar bila kecurigaan akan adanya konflik kepentingan mengemuka.

Dugaan itu ditepis Agun, menurutnya, publik harus bisa membedakan antara proses hukum dan proses politik. Dari proses politik, Agun menegaskan dirinya kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK jika diperlukan keterangannya terkait kasus e-KTP. Di sisi lain, sebagai anggota dewan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hak angket KPK, termasuk menjadi ketua pansus hak angket tersebut.

Awalnya, ada selentingan yang mengatakan kalau PDI Perjuangan berupaya agar kadernya yang menjadi ketua Pansus. Begitu pula Golkar yang katanya mendorong agar PDI Perjuangan menjadi ketua pansus. Namun dalam rapat, ternyata malah PDI Perjuangan yang mengusulkan Golkar sebagai ketua. Sementara partai banteng ini menempatkan kadernya di kursi wakil ketua.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar berterima kasih atas usulan PDI-P sepanjang seluruh fraksi sepakat bulat tanpa ada keberatan,” kata Agun yang mengatakan tidak ada perdebatan alot terkait penentuan pimpinan tersebut. Hal itu terlihat dari durasi rapat yang terbilang cukup cepat, yaitu tak lebih dari 30 menit.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Risa Mariska membenarkan bahwa fraksinya mempersilakan Golkar menempati posisi ketua pansus. Menurutnya, Agun lebih kompeten memimpin pansus ketimbang dirinya. “Pak Agun kan lebih senior, jadi saya pertama dorong dulu. Tapi kalau teman-teman di forum enggak sepakat, itu hal lain,” tutur Risa. Dalam dakwaan perkara korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto, Agun disebut turut menerima aliran dana sebesar USD 1 juta.

Golkar: Pansus Hak Angket untuk Memperkuat KPK https://t.co/5sHySFzMty

— Suara Rakyat (@SuaraGolkar) June 8, 2017

Di sisi lain, dengan terpilihnya ketua pansus angket ini, juru bicara KPK Febri Diansyah berharap hak angket yang digulirkan tidak bertujuan menghambat proses hukum perkara e-KTP yang masih berjalan. “Fokus konstitusional tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu, untuk menghambat kerja KPK dan menghambat penanganan kasus di KPK,” ujarnya. Selain itu, ia juga mempertanyakan perubahan sikap beberapa fraksi dalam dukungan terhadap hak angket KPK.

Seperti yang diketahui, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerindra belakangan baru mengirimkan perwakilan sebagai anggota pansus. “Kami menyayangkan sikap beberapa fraksi yang kemudian ternyata hari ini berubah entah karena faktor apa,” ujarnya di gedung KPK, kemarin. Ia menilai, banyak pihak yang menyebut bahwa mereka ingin memperkuat KPK. Tapi nyatanya, pihak tersebut malah menggembosi KPK dengan niat memangkas kewenangan KPK melalui revisi undang-undang.

“Meskipun sebagian fraksi mengatakan itu untuk kepentingan penguatan KPK, nanti kita lihat karena banyak sekali pihak yang katakan penguatan KPK tapi berupaya lakukan revisi UU KPK,” lanjut Febri yang menegaskan KPK akan hati-hati dengan statement mengenai memperkuat KPK. Selain itu, ia juga mempertanyakan keabsahan terbentuknya Pansus Hak Angket KPK karena dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Salah satunya yaitu dalam Pasal 201 Undang-Undang MD3 yang menyebutkan bahwa Pansus Hak Angket akan sah jika seluruh fraksi mengirimkan perwakilannya. Sementara itu, dua fraksi di DPR tidak mengirimkan perwakilan, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. “Jika ada bentuk upaya memanggil KPK namun keabsahannya masih dipertanyakan, tentu kami akan menguji ulang di internal kita dan didiskusikan kembali hal tersebut,” paparnya.

Hingga pimpinan pansus terpilih, tercatat delapan fraksi telah menyampaikan nama perwakilannya. Dua fraksi yang baru mengirimkan wakilnya, yakni fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra. Sementara Fraksi PKS telah menyampaikan sikap resmi pada forum sidang paripurna bahwa sikap mereka adalah menolak hak angket serta tak mengirim wakil ke pansus. (Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

Dengan langkah gontai, Akbar Tandjung memasuki kantor DPP Perindo yang berlokasi di Menteng. Kedatangannya pada Selasa (30/5) lalu tersebut, adalah untuk memenuhi undangan berbuka puasa bertajuk ‘Buka Bersama Partai Perindo’.

Dalam perhelatan santai itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar ini sempat membagi beberapa kriteria yang dicari Golkar untuk mendampingi Jokowi dalam laga Pilpres 2019 mendatang. “Tentu orang yang sudah mempunyai rekam jejak memiliki kemampuan, kepemimpinan, memiliki visi untuk membangun Indonesia,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, sosok pendamping tersebut harus punya komitmen untuk membangun kebersamaan, persatuan, menghormati keanekaragaman di Indonesia. Satu syarat wajib lainnya tak luput dibeberkan, “Diharapkan juga mempunyai pengalaman yang cukup dalam dunia politik di Tanah Air,” lanjutnya.

Namun, saat ditodong menyebutkan sebuah nama, Akbar menunjukkan wajah enggan. “Saya tidak dalam posisi untuk menyebut. Kita tunggu saja. Mungkin menjelang 2019 sudah mulai muncul. Dari situ kita mungkin bisa lihat satu persatu,” tukasnya.

Di meja yang lain, Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical, memberi tanggapan singkat mengenai pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Masih tanpa menyebut nama sama sekali, pejabat sekaligus taipan media negeri ini menyatakan hal hampir senada dengan Akbar Tanjung, “saya belum bisa sebut nama. Yang pasti harus warga negara Indonesia.”

Jawaban menggantung Akbar dan Ical makin menambah aroma misterius mengenai tokoh yang nantinya akan menjadi pendamping Jokowi sebagai wakil.

‘Bermain Mata’ dengan Gatot Nurmantyo, Ditolak

Walau terkesan berahasia dan hati-hati, sebetulnya Akbar Tanjung sempat menebar pujian pada Gatot Nurmantyo, selaku Jenderal Tentara Nasional Indonesia pada Rapimnas yang digelar pertengahan bulan Mei 2017 lalu. Bahkan menyebutnya sosok paling tepat untuk mendampingi Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019.

Kualitas kepemimpinan orang nomor satu di militer tersebut, ternyata mengisi tempat tersendiri di hati dan penilaiannya, “Panglima TNI kan sudah melalui proses yang boleh dikatakan seleksi kepemimpinannya sudah teruji lah,” sahutnya. Maka dari itu, dirinya menganggap Gatot sangat layak dan mumpuni untuk maju menjadi calon wakil Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. “Saya pilih yang konteks Indonesia. Panglima TNI itu posisi yang penting dan sangat strategis. Dalam konteks itu kalau dia (Gatot) disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, ya wajar saja. Itu posisi yang tinggi sebagai Panglima TNI.”

Gatot sendiri tak ada niat sama sekali maju sebagai calon wakil presiden. Dengan rendah hati menjelaskan ia dilantik sebagai Panglima TNI dan kepalang disumpah untuk taat pada atasan, yakni Presiden Jokowi. Tak lupa dirinya tegas menolak, “Tidak mau. Tidak etis saya dipercaya Presiden kemudian saya berambisi, beradu dengan Presiden,” ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Fraksi dalam Fraksi

Krisis tokoh yang ‘menjual’ memang melanda Golkar saat ini. Keringnya prestasi dan melimpahnya jumlah anggota yang tersandung korupsi di tubuh Golkar, membuatnya harus menempuh jalan pintas. Salah satunya dengan ‘buru-buru’ mengusung tokoh ‘lintas partai’, seperti mengusung Presiden Jokowi, yang lekat dengan PDI Perjuangan.

Akbar Tanjung yang sibuk memasang kriteria calon wakil presiden untuk menemani Jokowi, juga tak luput dari kasus serupa. Ia pernah naik ‘pamor’ akibat tersandung kasus Bulog sebesar Rp. 40 miliar pada 2002. Namun, walau sudah dijatuhi vonis tiga tahun dirinya tetap dibebaskan oleh Mahkamah Agung berkat banding.

Selanjutnya siapa yang tahu sepak terjang Setya Novanto? Ketua Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI ini malang melintang dalam berbagai kasus yang menguras uang negara. Mulai dari kasus Bank Bali, mega proyek E-KTP, proyek PON Riau, penyeludupan beras ke Vietnam, hingga kasus limbah beracun di Pulau Galang.

Deretan kasus yang melilit Novanto, mengundang komentar ketua DPD I Golkar, Yorrys Raweyai. “Novanto sebentar lagi tersangka,” kalimat itu membuatnya terancam didepak dari partai berlambang pohon beringin ini. Kritik juga datang dari anggota muda partai Golkar, Ahmad Dolly Kurnia yang menyebut untuk tidak memilih ketua partai yang tersandung banyak kasus.

Kesamaan berada dalam asuhan mantan Presiden Soeharto, nyatanya tak mampu menyatukan beberapa anggota Partai Golkar, terutama mereka yang senior, untuk berdiri dalam satu barisan kepentingan. Malah, makin membagi mereka dalam kubu-kubu lain.

Jika Golkar terus bernafsu meningkatkan elektabilitasnya dengan mengusung Presiden Jokowi sejak dini, apakah hal tersebut akan berhasil menyatukan kembali Golkar dalam satu barisan? Mungkin kita patut menunggunya, karena sang tokoh yang diusung, Presiden Jokowi, hanya berucap, “belum saatnya bicara soal Pilpres 2019.”

Bagaimana menurutmu? (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]embacaan surat masuk usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan Komisi III DPR, menjadi salah satu agenda rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Kamis (27/4). Pengguliran ini berawal dari penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani. (Baca: DPR Utak Atik KPK?)

Saat diperiksa KPK terkait perkara dengan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Miryam mengaku mendapatkan ancaman dari beberapa orang anggota DPR yang nama-namanya ia sebutkan. Menurut seorang sumber di parlemen, sebenarnya pimpinan DPR menolak pengguliran hak angket tersebut. Ia khawatir nantinya akan ada tudingan pelemahan KPK dari lembaga legislatif tersebut.

Terutama karena ada beberapa nama anggota dan mantan DPR yang terseret kasus mega korupsi ini, terutama yang berada di Komisi II. “Namun pimpinan tidak bisa mencegah para anggota Dewan, terutama di Komisi III, untuk menggulirkan hak angket itu. Soalnya, bisa dibaca kalau hak angket digulirkan untuk melemahkan KPK agar tidak fokus membongkar kasus yang melibatkan banyak nama politisi itu,” kata sumber tersebut di Jakarta, Kamis (27/4).

Banyak yang menduga kalau hak angket DPR ke KPK hanya sekedar akal-akalan saja, sebab sesuai peraturan perundang-undangan, peradilan atau penyidikan dan penyelidikan suatu kasus tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. “Tidak mungkin anggota yang mengajukan hak angket tidak tahu atau mereka berpura-pura tidak tahu proses hukum yang tidak bisa diintervesi? Presiden saja tidak bisa mengintervensi proses hukum,” jelasnya.

Hak Angket DPR terhadap @KPK_RI
akan dibawa ke sidang paripurna
hari ini (Jumat, 28 april 2017)
yg dijadwalkan pukul 09:00 wib. pic.twitter.com/xusggP6pWm

— WikiDPR.org (@WikiDPR) April 28, 2017

Sumber tersebut mengingatkan anggota DPR lainnya untuk tidak membawa lembaga legislatif tersebut sebagai jalan untuk menyelamatkan diri. Baginya, hal itu tidak baik kalau muncul di tengah-tengah cibiran publik atas kinerja DPR. “Jangan sampai hak angket itu menjadi preseden bagi intervensi hukum di tanah air,” pungkasnya.

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4), daripada mengajukan hak angket, Komisi III sebenarnya bisa hanya menggelar rapat kembali untuk meminta klarifikasi dari KPK soal rekaman BAP Miryam. Angket ini juga berpotensi melanggar undang-undang yang ada.

“Pertama, kalau memang belum mendapat informasi, ya kita minta cukup dipanggil aja dari rapat dengar pendapat dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan Pansus, itu kita belum mendapatkan paling tidak tiga unsur di MD3 yang berkaitan, apakah itu berpotensi melanggar UU, kedua apakah ini berdampak strategis bagi masyarakat umum. Saya kira kan KPK sekarang sedang menangani secara hukum ya. Jadi jangan diganggu dulu lah,” pungkasnya. Bagaimana pendapatmu? (Suara Pembaruan/R24)