Audio ini dibuat menggunakan AI.

Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut dalam proses pengungkapan kasus rasuah lahan Rusun Cengkareng, Jakarta Barat di era pemeritahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini menyingkap sederet elite PDIP dalam pusaran kasus rasuah signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih, pasca Presiden Prabowo menyiratkan soliditasnya dengan Joko Widodo (Jokowi). Mungkinkah ini tanda kejatuhan PDIP?

PinterPolitik.com

Elite PDIP seolah berada dalam radar aparat penegak hukum rasuah setelah mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang merupakan kader partai banteng menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus korupsi lahan Rusun Cengkareng, Jakarta Barat.

Prasetyo menyampaikannya dalam kapasitas sebagai saksi dan memenuhi panggilan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Well, belakangan ini, dalam lanskap politik Indonesia yang kompleks, berbagai peristiwa korupsi dan dinamika hubungan antar elite politik terus mewarnai pemberitaan.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting, seperti Ahok dan sejumlah elite PDIP menjadi sorotan utama.

Di sisi lain dan di saat yang sama, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekompakan yang semakin solid, membantah tegas isu keretakan hubungan keduanya terhadap proyeksi relasi Prabowo dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri.

Kembali ke Ahok, kasus korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rumah susun (rusun) terlacak pada tahun 2015 saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengadaan lahan seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi ini melibatkan anggaran sebesar Rp668 miliar.

Namun, belakangan terungkap bahwa sertifikat hak milik lahan tersebut diduga hasil rekayasa, sehingga lahan tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemerintah.

Penyelidikan oleh Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka, yaitu Sukmana, mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan DKI Jakarta, dan Rudy Hartono Iskandar dari pihak swasta.

Prasetyo sendiri mengatakan bahwa Ahok yang tengah bersitegang dengan DPRD kala itu, tak mau “berkompromi” dan langsung mengeksekusi proyek melalui peraturan gubernur (pergub). Sesuatu yang secara logika politik hukum kiranya cukup untuk “dimainkan” serta menyeret Ahok.

Case ini, memantik satu pertanyaan menarik mengenai apa yang kemungkinan terjadi dan bagaimana dinamika kasus yang menghantui elite PDIP memengaruhi politik-pemerintahan saat ini?

Wayahe PDIP?

Selain kasus Cengkareng, sejumlah elite PDIP juga terseret dalam berbagai dugaan korupsi, baik dalam radar Polri, KPK, maupun Kejaksaan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadapi praperadilan yang akhirnya tidak diterima oleh pengadilan dalam kasus Harun Masiku “yang kok gak kelar-kelar, belom juga ketemu”.

Di Semarang, Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu dan mantan Wali Kota Hendrar Prihadi diduga terlibat dalam pusaran intrik permufakatan demi kepentingan kelompok di Balai Kota.

Isu penjualan gas alam cair (LNG) dengan harga murah ke pihak asing pada era Presiden Megawati Soekarnoputri juga kembali mencuat, terutama setelah polemik mengenai gas LPG bersubsidi 3 kg.

Bersamaan dengan berkembangnya kasus tersebut, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi justru membantah segala keraguan atas isu perpecahan kongsi.

Konsep sirkulasi elite yang diperkenalkan oleh Vilfredo Pareto menggambarkan bagaimana pergantian dan perputaran elite dalam struktur kekuasaan terjadi secara alami.

Namun, dalam konteks di atas, proses politik-hukum yang “alami” pun bisa bermakna simpul ganda yang mana pergantian elite yang berkuasa begitu kompleks.

Dinamika semakin kompleks dengan adanya triangle interest complexity yang melibatkan Jokowi, Prabowo, dan Megawati Soekarnoputri beserta PDIP.

Dalam proses politik yang paralel, upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik tentu menciptakan multi interest complexity yang memengaruhi perumusan skenario dan stabilitas politik di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di titik ini, siklus berganti dan angin politik berhembus seperti sedia kala saat PDIP seolah mengalami apa yang pernah dialami Partai Demokrat saat elite mereka tersandung kasus rasuah setelah tak lagi berkuasa.

Lalu, dengan kondisi saat ini, bagaimana proyeksi relasi di antara Presiden Prabowo, Jokowi, dan Megawati plus PDIP?

PDIP Diulur Dulu?

Melihat dinamika yang ada, spekulasi mengenai eksistensi upaya untuk mengendalikan posisi politik PDIP melalui penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kadernya seolah tak bisa dibendung dalam ruang diskursus yang begitu bebas.

Tak hanya tentang pengaruh Jokowi, pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang belum juga terlaksana agaknya dapat diinterpretasi sebagai deadlock yang bermuara pada strategi untuk menjaga PDIP tetap berada di luar lingkaran kekuasaan, namun tetap bersikap kooperatif dan mendukung pemerintah tanpa menimbulkan gejolak politik yang tidak perlu.

Relasi antara Megawati dengan Prabowo maupun Jokowi akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto dan dinamika kasus yang melibatkan Ahok.

Selain itu, sejauh mana isu penjualan LNG di era Megawati “digoreng” kembali juga menjadi faktor penentu dalam hubungan antar elite ini. Kasus lain, seperti yang melibatkan Happy Hapsoro, suami dari Puan Maharani, juga bukan tidak mungkin memengaruhi konstelasi politik ke depan.

Dinamika politik Indonesia belakangan ini ditandai oleh kompleksitas hubungan antar elite dan berbagai kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting.

Stabilitas dan reputasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola hubungan dengan PDIP dan bagaimana berbagai kasus hukum terkait yang mencuat berproses. (J61)

PinterPolitik.com

KPK vs. Korps-PK

PG-13, 2021, Crime/Corruption

Film “perang” ini dinilai bisa menimbulkan polemik dengan “konflik” antara dua pihak yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Semua penilaian pun kembali pada para penonton soal siapa yang benar-benar “mengungguli” satu sama lain.

Baca lebih lanjut…

KPK vs. Korps-PK (2021) merupakan film sekuel dari film-film sebelumnya di franchise Cicak vs. Buaya yang sudah rilis sejak beberapa tahun lalu. Namun, konflik di antara dua kelompok pahlawan ini memasuki babak baru setelah terjadi perubahan besar di negeri Nusantara Bumi-45.

Perubahan ini dimulai ketika sebuah rezim baru bangkit, yakni rezim Revisinis yang menimbulkan perpecahan di kelompok Cicak. Pasalnya, mereka-mereka yang non-Revisinis yang akhirnya terpaksa keluar dari kelompok Cicak ini.

“Perang” pun berlanjut ketika faksi non-Revisinis – seperti Novel Cs – bergabung dengan kelompok Buaya. Pasalnya, kekuatan alias kewenangan yang mereka miliki hampir sama, yakni untuk memberantas korupsi di negeri Nusantara Bumi-45.

Meski begitu, tujuan itu bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan secara seratus persen. Mampukah Korps-PK ala Buaya mengungguli kelompok Cicak yang kini dinilai sudah berezim baru? Hanya masyarakat Nusantara Bumi-45 yang bisa menilai siapa yang lebih jago.

(A43)

Baca Juga: Kortas Tipikor, “Permainan” ala Polisi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kehidupan ibarat siklus, kadang di atas sering pula di bawah. Setidaknya itu yang terlintas saat melihat fenomena dilantiknya Aparatur Sipil Negara (ASN) baru di Trunojoyo. Mereka adalah 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini dipersilahkan masuk ke institusi berbeda tapi sama rasa, yaitu Polri.

Kekuatan baru Polri ini rencananya akan dimasukkan ke dalam Korps Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) yang merupakan badan baru, kelanjutan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi, sebuah badan yang sebelumnya berada dalam koordinasi Badan Reserse Kriminal Polri. Korps baru ini akan mempunyai empat direktorat, yaitu penyelidikan, penyidikan, pencegahan, dan kerja sama antar lembaga.

Mabes Polri telah mengajukan izin pengubahan struktur organisasi ke Presiden terkait masalah ini. Saat ini, surat Polri telah berada di Sekretariat Negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurut catatan koran Tempo Sabtu 11 Desember 2021 mengatakan, sudah lama ingin membentuk organisasi baru pemberantasan korupsi. Draf aturan soal pembentukan organisasi baru ini telah rampung sejak November 2021.

Jika kita telisik lebih dalam, keberadaan mantan pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan rekan-rekan akan memunculkan peran yang signifikan pada Kortas Tipikor ini, meski tentunya pengambilan keputusan tetap berada pada Kapolri sebagai pimpinan puncak  institusi.

Asfinawati Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan, Kapolri harusnya memberikan kewenangan yang luas bagi eks pegawai KPK yang saat ini menjadi ASN Polri. Dengan demikian kehadiran mereka di Kortas Tipikor tidak akan sia-sia.

Di saat bersamaan, pemberitaan media juga menyoroti keluhan Ketua KPK yang mengatakan saat ini sedang kekurangan sumber daya manusia di institusinya. Keluhan ini disampaikan langsung kepada Presiden agar dapat direalisasi kebutuhan itu untuk memperkuat KPK.

Beberapa pihak menyoroti fenomena relasi kedua institusi ini, yaitu Polri dan KPK. Ada asumsi bahwa keinginan memperkuat pemberatasan korupsi yang dilakukan melalui pembentukan Kortas Tipikor seolah upaya untuk menyaingi KPK, intitusi yang jamak kita tahu fokus pada penanganan korupsi di Indonesia. Lantas, seperti apa kita menerjemahkan fenomena relai kedua lembaga ini?

Pertunjukan Homo Ludens?

Pembentukan Kortas Tipikor menurut Polri, tidak akan memunculkan kekhawatiran akibat kesan tumpang tindihnya wewenang dalam pemberantasan korupsi. Selama ini fungsi pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah keseriusan lembaga ini untuk menangani tindak kejahatan luar biasa itu.

Sosiolog dari Universitas Udayana, Wahyu Budi Nugroho dalam tulisannya Problem Homo Ludens dan Penciptaan Subjek Antikorupsi, menggambarkan sebuah situasi di mana koruptor meski telah mempunyai harta melimpah tetap saja mempunyai kecenderungan untuk korupsi. Ini  memperlihatkan koruptor sebenarnya adalah Homo Ludens, sebuah istilah yang ingin mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bermain.

Yang menarik dari tulisan Wahyu, bukan hanya koruptor sebagai Homo Ludens, melainkan istilah Homo Ludens itu sendiri dapat kita jadikan sebuah perspektif dalam melihat dimensi yang lebih luas, termasuk pembentukan institusi-intitusi yang bekerja untuk memberantas korupsi, pembuatan Kortas Tipikor dan relasinya dengan KPK, yang juga merupakan dimensi lain dalam menggambarkan bagaimana paradigma homo ludens itu bekerja.

Johan Huizinga dalam bukunya Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, berpendapat bahwa bermain (playing) itu tidak kalah pentingnya dari dua kegiatan manusia lainnya, yakni berpikir dan bekerja. Itu sebabnya ia lalu memperkenalkann istilah baru, yaitu Homo Ludens, guna menggenapi dua istilah lain yang telah lama populer sebelumnya, Homo Sapiens dan Homo Faber.

Dalam konsepnya tentang manusia bermain, Huizinga memperlihatkan bahwa bermain adalah gejala alam yang mendahului kebudayaan. Bermain itu mendahului kebudayaan karena gejalanya ditemukan juga dalam perilaku binatang, seperti burung menyanyi dan menari, anak singa asyik berguling di sinar mentari pagi, anak anjing berkejaran dan berkelahian, hingga merak yang bolak-balik berjinjit menebar citra dan pesonanya.

Huizinga menolak anggapan psikologis yang memandang bermain hanyalah sebagai suatu jenjang dalam proses pertumbuhan manusia, seperti masa kanak-kanak artinya masa bermain, masa muda bermakna masa belajar, dan masa dewasa adalah fase terakhir, yaitu masa kerja. Dalam pandangan semacam ini, bermain lantas dianggap sekadar kegiatan pengisi waktu luang dan latihan menyiapkan diri ke jenjang hidup berikutnya.

Menurut Huizinga, bermain adalah unsur yang permanen di tiap jenjang hidup manusia, bahkan meresapi dan menyemarakkan bidang-bidang kebudayaan lainnya, termasuk turut berperan dalam agama, politik, bisnis, hukum, seni dan sastra. Semua dimensi bermain yang terakhir ini disebut dengan istilah ludic elements.

Filsus Belanda, Joost Raessens, mengelompokkan permainan menjadi empat jenis. Pertama, permainan dengan konsep mimicry, yaitu permainan yang di dalamnya para pemain mengimitasi suatu konsep di tempat lain dan diterapkan dalam permainan. Permainan ini dapat juga diartikan dalam konteks mengimitasi lawan bermain.

Kedua, konsep permainan agon, para pemain melahirkan sikap antagonistik antara satu dengan lainnya, tujuannya tidak lain agar hidupnya memiliki suasana kompetisi  sebuah permainan (competitive games).

Ketiga, konsep permainan alea, di mana para pemain dalam sebuah permainan mempunyai faktor keberuntungan. sehingga faktor ini dapat menjadi penentu kemenanagan seorang pemain (games with a luck-factor).

Keempat, konsep permainan ilinx, sebuah permainan yang melibatkan daya psikis tertentu sehingga muncul tensi orang lain untuk ikut terlibat bermain atau bahkan serius untuk menyaksikan permainan.

Well, jika relasi Kortas Tipikor dengan KPK dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep manusia bermain yang diurai di atas, maka permainan apa yang terjadi sebenarnya?

Bermain Membangun Peradaban

Ludic element menjadi kata kunci untuk menjawab pertanyaan yang telah disinggung di atas. Kepolisian dengan dengan membentuk Kortas Tipikor memberikan gambaran bahwa ada elemen permainan yang diperlihatkan oleh institusi ini, tentunya hal itu tidak lepas dari upaya polisi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap polisi.

Permainan ini semakin jelas terlihat saat pembentukan Kortas Tipikor, yang jika ubah akronimnya, maka akan terbaca Korps Pemberantasan Korupsi, dan jika disingkat akan menjadi KPK. Di sini indikasi mimicry dalam konsep permaian di atas terlihat. Bukan hanya punya kesamaan dalam akronim tentunya, pada tupoksinya juga antara Kortas Tipikor dengan KPK sama-sama mempunyai tugas pemberantasan korupsi.

Dari mimicry, kita berpindah pada kategori kedua, yaitu agon. Bisa kita lihat dari komposisi yang dilibatkan dalam Kortas Tipikor, yaitu para mantan pegawai KPK, mereka adalah pegiat antikorupsi yang dikeluarkan dari KPK dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Dengan demikian, kedua lembaga ini akan dilihat saling menegasikan, membentuk sikap antagonistik antara satu dengan lainnya.

Selanjutnya, konsep permainan alea juga terlihat. Kehadiran Novel Baswedan yang fenomenal sebagai aktor senior dalam dunia tindak pidana korupsi mempunyai nilai lebih bagi Kortas Tipikor. Faktor Novel yang mempengaruhi cara bertindak dalam menjalankan mekanisme penanganan korupsi juga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Novel dapat dikatakan semacam simbol perlawanan dari drama besar upaya penggembosan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tentunya kompetisi kedua lembaga ini akan menghasilkan ilinx, sebuah permainan yang melibatkan daya psikis tertentu sehingga muncul tensi dan atensi publik. Publik seolah secara psikis masuk dan mengikuti kompetisi karena mempunyai sikap keberpihakan kepada salah satu lembaga yang seolah berkompetisi.

Keempat jenis permainan di atas, merujuk pada Joost Raessens, bisa diresapi oleh dua suasana atau semangat yang terliihat, yaitu semangat paidia yang menggambarkan spontanitas, improvisasi, dan impulsif yang berlangsung dalam sebuah permaian. Semangat lainnya, yaitu ludus, adalah lahirnya kebutuhan untuk meningkatkan personal skills, dan disiplin dalam sebuah permainan.

Kembali pada pandangan Johan Huizinga. Bermain adalah gejala alam yang mendahului kebudayaan, bermain bukan diartikan dalam arti sempit bahwa apa yang ditunjukkan oleh pemain hanyalah sebuah kesenangan. Mungkin dapat disimpulkan,  terbentuknya Kortas Tipikor mempunyai semangat Homo Ludens, semangat ini yang akan melahirkan budaya baru, yaitu budaya antikorupsi di Indonesia. (I76)