Pro-kontra sih emang, plis harus dipertimbangkan matang-matang sama dengerin kritik membangun ya bapak dan ibu anggota dewan sama pejabat kementerian terkait 

#ruutni #uutni #revisiuutni #teddyindrawijaya #dwifungsi #kontras #tni #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kontras kritik pernyataan Ganjar soal “tidak perlu ditakuti” terkait kasus warga Wadas

PinterPolitik.com

Dalam sejarahnya penyiksaan mulai dikenal di abad ke-20 di berbagai negara dan Perang Dunia II, di mana penyiksaan dilakukan untuk menginterogasi pihak lawan untuk mendapatkan sebuah informasi.

Karena mendapatkan perhatian dunia, setelah Perang Dunia II, praktik penyiksaan mulai dikecam oleh berbagai negara. Negara-negara akhirnya mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai instrumen pertama yang memberikan pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan mengatur pelarangan praktik penyiksaan.

Dengan makin besarnya perhatian dunia dalam pelarangan praktik penyiksaan, muncul penghukuman secara internasional terhadap praktik penyiksaan. Pada tanggal 10 Desember 1984, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun dan mengadopsi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) melalui Resolusi 39/46.

Meski sudah 22 tahun berlalu semenjak Indonesia meratifikasi UNCAT menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, angka penyiksaan yang terjadi di Indonesia masih tinggi. Hal ini terungkap dalam Laporan KontraS periode Juni 2020-Mei 2021 yang mengatakan bahwa telah terjadi 80 kasus penyiksaan dalam periode tersebut.

Masih tingginya angka penyiksaan yang dirilis dalam laporan KontraS tersebut menandakan Indonesia masih di dalam kategori darurat kekerasan, di mana aturan yang ada masih belum mampu untuk menekan ataupun menghapuskan praktik-praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia.

Hukum dapat berfungsi sebagai  alat kontrol sosial. Maka dari itu, pengaturan mengenai penyiksaan perlu dilakukan dengan memberlakukannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT).

Lantas, bagaimana caranya agar Indonesia dapat bebas dari bayang-bayang kekerasan?

Penyiksaan Bukan Penganiayaan

Perbedaan pengertian antara penganiayaan dengan penyiksaan masih mengakibatkan masih kesalahpahaman terhadap dua jenis tindak pidana tersebut. Menurut Hooge Road, pengertian penganiayaan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Berbeda dengan penganiayaan, penyiksaan memiliki unsur-unsur yang lebih spesifik dibandingkan penganiayaan. Pasal 1 UNCAT menyebutkan:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”

Perbedaan makna dari kedua tindak pidana tersebut menjadi kekosongan hukum dalam upaya penghapusan praktik pidana di Indonesia, serta ketiadaan pengaturan “penyiksaan” dalam KUHP. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa praktik penyiksaan masih selalu terjadi, terutama dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hal tersebut berakibat terhadap rendahnya ancaman hukuman yang diatur di dalam KUHP untuk menjerat pelaku penyiksaan menjadi bukti lemahnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menindak pelaku sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku dalam melakukan praktik-praktik penyiksaan. Hal ini mengakibatkan terulangnya kembali praktik penyiksaan di Indonesia.

Selain itu, praktik penyiksaan kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk dapat membantu membuktikan suatu tindakan kriminal atau pidana. Ini dikarenakan pengakuan dianggap dapat membantu dalam proses pembuktian di dalam persidangan.

Padahal, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa terdapat 5 macam alat bukti yang sah dalam suatu tindak pidana. Namun, kesulitan mendapatkan alat bukti lain cenderung diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Hal tersebut terjadi bisa juga dikarenakan minimnya profesionalisme yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana. Selain itu, praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih membenarkan proses mendapatkan alat bukti melalui penyiksaan. Hal ini dikarenakan proses para aparat penegak hukum lebih mengutamakan hukum materiil dibanding prosedural penegakan hukumnya (formil)

Pemulihan bagi Korban Penyiksaan

Peristiwa salah tangkap yang disertai penyiksaan sebagaimana yang dialami oleh pengamen Cipulir pada tahun 2013 menjadi bukti bahwa praktik penyiksaan sudah seharusnya ditinggalkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa:

“Alasan penyiksaan, tidak ada pendampingan penasihat  hukum sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta dapat dibenarkan karena para terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak ada saksi lain yang mendengar sendiri, melihat sendiri, atau merasakan sendiri pada saat kejadian. Oleh karena itu tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan para terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban”

Atas kejadian tersebut para pengamen mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriIl. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum yang tidak profesional dan menggunakan penyiksaan pada tingkat penyidikan membuat mereka mengalami kekerasan dan juga penjara selama 7 bulan lamanya.

Sementara itu, terdapat beberapa jalur pemulihan yang dapat dilakukan oleh korban penyiksaan. Jalan pertama yang dapat diambil pertama ialah dengan melakukan gugatan praperadilan. ISni sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 95 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau mengenai hukum yang diterapkan”

Kedua, korban dapat melakukan pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 poin 11 jo Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa:

“Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK”

Ketiga, korban juga bisa melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Jadi, untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari penyiksaan, penegakan hukum bagi pelaku penyiksaan memang penting, tetapi proses pemulihan terhadap korban penyiksaan itu sendiri juga merupakan hal yang sangat penting.

Hal ini dikarenakan, dalam praktik penyiksaan, korban penyiksaan lah yang menjadi pihak terdampak. Maka dari itu, negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap korban sehingga korban dapat melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala.

Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, pemberian payung hukum dengan meratifikasi dan menyesuaikan pengertian tindak pidana penyiksaan melalui KUHP dinilai akan menjadi upaya pencegahan yang efektif serta pemulihan korban penyiksaan menjadi tanggung jawab negara yang sudah semestinya diutamakan.

Lalu akankan Indonesia menjadi negara yang bebas dari bayang-bayang kekerasan dalam waktu dekat? Mari kita tunggu saja ke depannya bagaimana.

Tulisan milik Falis Aga Triatama, Praktisi Hukum di Winrow Veritas Law Firm.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kontras Kritik pernyataan Mahfud MD, Mahfud sebut tidak terjadi pelanggaran HAM di era Jokowi. Kontras menilai pernyataan Mahfud sebagai narasi menyesatkan dan menyebutkan sejumlah pelanggaran HAM terjadi satu tahun terakhir

Polisi dinilai gunakan kekuatan yang berlebihan tangani demonstrasi.
Kontras terima 148 aduan tindak kekerasan.Dan pemerintah janji hukum polisi yang lakukan kekerasan

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]enuh jejal spekulasi. Banyak yang menuding. Potret ini yang kian dilekatkan pada Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Desas – desus kian deras disasarkan pada Gatot yang diindikasikan ikut ambil bagian dalam konstelasi politik nasional.

Bila disesuaikan dengan perannya, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Hanya melaksanakan ya tidak membuat gaduh dan bermain-main dalam fragmen drama politik praktis. (Baca juga: Gatot Berpolemik atau Berpolitik?)

Sebelumnya, ‘Mama’ kan udah pernah bilang kalau TNI hanya diperbolehkan mengetahui politik saja sedangkan kalau terjun dalam politik praktis itu ga boleh bahkan terlarang. Itu petuah dari mama lho jadi harus diingat ya hehe

Sementara itu, seolah menepis stigma publik, dalam perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke 72, Jenderal Gatot mengemukakan bahwa dirinya sebagai Panglima TNI berpolitik tapi yang dilakukan ialah politik negara bukan politik praktis.

Namun, pertanyaannya mengapa untaian kata itu sampai bisa terlontar pada momentum penting yang dihadiri para petinggi negeri.  Kemungkinannya antara mengamini adanya TNI yang melakukan indikasi politik praktis atau mengklarifikasi isu kepada masyarakat?

Mengingat, nama Gatot digadang-gadang melenggang di Pilpres 2019.

Tentu bukan tanpa sebuah alasan, tapi setidaknya ada hal yang melatarbelakangi pernyataannya tersebut. Seperti adanya indikasi keterlibatan Jenderal Gatot terkait politik praktis dirangkum oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Dimulai dari keinginan Gatot memulihkan kembali hak politik prajurit TNI, terjunnya Panglima TNI dalam aksi 212 akhir tahun 2016 dan kisruhnya dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Tak berhenti disitu, Mei 2017, Panglima Gatot berseteru dengan Polri dengan menolak penyelidikan Mabes Polri atas tuduhan makar untuk berbagai gelombang demonstrasi kelompok Islam dan hadirnya figur Gatot yang membacakan puisi di Rapat Partai Golkar.

Juni 2017, Panglima Gatot memimpin ibadah tarawih berjamaah di bawah guyuran hujan sebagai bagian dari ‘Silaturahmi Safari Ramadhan 2017’ bersama dengan ribuan santri dan ulama.

Selain itu, Panglima menginstruksikan jajaran internalnya untuk nonton bareng film G30S/PKI yang ternyata mengajak warga sipil di sekitar markas TNI.

Tantangan yang perlu dihadapi TNI ialah bagaimana mempertahankan posisinya sebagai institusi pemegang kuasa pertahanan dan kedaulatan NKRI. (Baca juga: Gatot dan Polemik Hak Politik Militer)

Terlebih, mengenang lebih dari 20 tahun pencabutan Dwi Fungsi ABRI yang diharapkan bahwa TNI menjadi organisasi pertahanan profesional, tidak bermain politik, mampu mempertanggungjawabkan perilaku dan praktik militeristik.

Sebagai epilog sederhana, terbitlah adagium dalam dunia politik yang berbunyi “tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi”.

(Z19)

PinterPolitik.com (S13- R)

[dropcap size=big]L[/dropcap]elaki tua itu tampak sedih. Guratan-guratan di wajahnya tampak semakin jelas, menandakan lelah yang dimakan usia. Sesekali ia mengangguk dan berbicara kepada Kapolres Lubuklinggau, AKBP Hajat Mabrur Bujangga yang ada di depannya. Kaswan (60 tahun) tak habis pikir mengapa kejadian naas itu menimpa istri, anak, dan cucunya.

Ia ingat wajah istrinya saat melepas kepergian mereka yang akan menghadiri hajatan kerabat di K‎ecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kaswan harus ke kebun sehingga tidak ikut dalam rombongan tersebut. Tidak ada firasat buruk yang dirasakannya, hingga akhirnya ia dikabarkan bahwa istrinya meninggal setelah penembakan di Lubuklinggau itu terjadi.

Keluarga Korban Penembakan Razia Polisi Di Lubuklinggau Tuntut Pelaku Dihukum Berat @redaksisiang_t7 pic.twitter.com/Wm4JY1AIkv

— TRANS7 (@TRANS7) April 20, 2017

Hancur hati Kaswan, istrinya Surini (54 tahun) meninggal dalam kejadian tersebut. Sebagai petani biasa di Desa Blitar, Kecamatan Sindang Beliti, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kaswan berharap peristiwa ini bisa diusut oleh pihak Kepolisian. Ia berharap, jika ada kesalahan prosedural dalam kasus ini, ada penyelesaian hukum yang jelas.

“Kami harapkan, dari kami keluarga, jangan cederai hukum dengan kasus ini. Harus diusut. Sedih Pak, kami ini orang bodoh. Kena tembak, Pak. La illaha illallah, Astaghfirullah. Maaf Pak, saya ngomong ngawur, Pak,” ungkap Kaswan.

Niat ke Hajatan, Akhirnya ke Rumah Sakit

Sebelumnya ramai diberitakan, polisi melakukan penembakan terhadap sebuah mobil sedan Honda City berwarna hitam dengan plat nomor BG 1488 ON yang menolak dirazia oleh polisi di sekitar jalan Lingkar Barat Kota Lubuklinggau, pada Selasa, 18 April 2017, sekitar tengah hari. Diki (30 tahun) yang mengemudikan mobil tersebut disebut menghindari polisi karena pajak mobil tersebut mati, dan plat nomor mobil tersebut pun disebut polisi palsu.

Mobil tersebut sempat dikejar polisi, hingga akhirnya terjebak dan berhenti. Naasnya, ada petugas polisi yang memberikan tembakan dengan menggunakan senjata api ke arah mobil tersebut. Akibatnya, satu penumpang tewas dan lima orang lainnya terluka. Korban tewas adalah Surini, istri Kaswan.

Selain Surini yang meninggal, anak Kaswan dan cucunya yang ada di dalam mobil tersebut mengalami luka akibat insiden tersebut. Berikut adalah rincian para korban dalam kejadian tersebut.

Pemberitaan mengenai kejadian ini seolah tertutupi oleh pesta demokrasi di ibukota. Sepekan terakhir, perhatian seluruh masyarakat Indonesia tertuju ke gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Gelaran Pilkada DKI Jakarta menutupi aksi ‘koboi’ polisi di jalan Lubuklinggau ini, seolah ada penggerebekan teroris atau bandar narkoba.

Peristiwa ini akhirnya mendatangkan reaksi dari banyak pihak. Ketua Ombudsman, Prof. Amzulian Rifai, S.H., Llm., Ph.D misalnya menilai aksi polisi ini berlebihan. Polisi seperti menjadi koboi di jalanan.

Soal Kasus Penembakan Lubuklinggau, Ketua Ombudsman : Polisi Jangan Jadi Koboi Jalanan https://t.co/cWOSNYjw3Y pic.twitter.com/KXtliWaiAD

— Poros Informasi (@porosinfo) April 19, 2017

Di tempat lain, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan akan menindak tegas jika anggotanya terbukti melakukan kesalahan dalam prosedur penggunaan senjata api pada peristiwa tersebut.

TERPOPULER Penembakan di Lubuk Linggau, Kapolda Sumsel Janji Tindak Tegas Anggotanya https://t.co/zkQOHCzJVn via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) April 19, 2017

Sekelompok masyarakat yang berasal dari KPAI, HMI, GP Anshor, Banser dan PMII Lubuklinggau juga melakukan aksi protes dan meminta agar Kapolres Lubuklinggau dicopot dari jabatannya. Mereka menganggap Kapolres Lubuklinggau gagal dalam tugasnya.

Penembakan Mobil Secara Brutal Oleh Polisi Di Lubuklinggau, Massa Demo Agar Kapolri Copot Kapolres https://t.co/x9SIlF9Kak pic.twitter.com/hj8rURV99z

— Warta?Politik™ (@wartapolitik) April 19, 2017

Di tempat lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam persitiwa ini dan menyebutnya sebagai aksi yang brutal. Dalam siaran pers resminya, Kontras mengatakan bahwa aksi polisi yang memberondong mobil tersebut tidak dapat dibenarkan.

Penembakan Lubuk Linggau, Potret Brutalitas Aparat Polri di Lapangan
Selengkapnya, baca: https://t.co/8nIA7P4A6c pic.twitter.com/Z6KJozu5w9

— KONTRAS (@KontraS) April 20, 2017

Lalu, apakah tindakan penembakan tersebut memang tidak sesuai prosedur?

Polisi dan Senjata Api

Pada dasarnya, keberadaan senjata api adalah alat polisi untuk melindungi diri dan masyarakat sipil dari pelaku kejahatan. Walaupun demikian, terdapat serangkaian prosedur dan ketentuan penggunaan senjata api untuk tujuan keamanan tersebut. Walaupun bertindak sebagai penegak hukum dan aparat negara, polisi wajib menaati berbagai prosedur penggunaan senjata api yang berlaku.

Aturan tersebut ada dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta di Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009). Dalam kedua aturan tersebut, penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Dewan akan Cecar Kapolri Soal Penembakan Mobil Keluarga di Lubuk Linggau https://t.co/BArE6Ly5bO

— Republika.co.id (@republikaonline) April 20, 2017

Selain itu, senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang, menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam siaran persnya, Kontras menganggap polisi telah melakukan pelanggaran terhadap prosedur penggunaan senjata dalam kasus penembakan ini. Kontras menganggap petugas polisi yang melakukan penembakan melanggar ketentuan dalam Perkapolri. Menurut Kontras, pemberondongan mobil menggunakan senjata api oleh satuan Polres Lubuklinggau tidak dapat dibenarkan, apalagi diketahui di dalam mobil terdapat 2 anak-anak yang terluka, di mana seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dalam persitiwa ini.

Terkait persoalan ini, Kontras mencatat setidaknya dalam kurun 1 bulan terakhir (Maret hingga April 2017) terdapat beberapa insiden senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil dengan dalih pembenar yang didukung instansi Polri. Kontras menyorot peristiwa Tuban (6 orang tewas dengan pembungkus isu terorisme) yang juga banyak mendapatkan kritik serius, khususnya dari sisi manajemen operasi penindakan dan evaluasi gelar pasukan keamanan yang digunakan.

Kontras menyebut peristiwa Lubuklinggau ini tidak bisa dibenarkan karena peristiwa ini tidak dilatarbelakangi adanya kontak senjata dengan aparat Polri. Bahkan tidak ada seorangpun di antara penumpang kendaraan yang diketahui membawa senjata api atau merupakan tersangka kejahatan yang menjadi target Kepolisian. Artinya ada penggunaan instrumen-instrumen hukum yang dipakai secara sewenang-wenang. Hal ini sangat disesalkan, apalagi Polres Lubuklinggau lebih memilih untuk merespons terburu-buru yakni dengan melakukan penembakan secara serampangan, dibanding mengupayakan tindakan-tindakan pencegahan yang dapat mengurangi kerugian atau dampak lebih fatal.

Polisi Makin Brutal?

Di beberapa negara, penggunaan senjata api oleh polisi juga sempat menjadi persoalan serius. Amerika Serikat misalnya sering menghadapi persoalan serius terkait aksi-aksi polisi menembaki warga sipil, khususnya yang sering terjadi terhadap kaum kulit hitam. Banyak kali persoalan terjadi bukan karena sang polisi berlaku rasis, tetapi karena metode saat pendidikan di akademi kepolisianlah yang dianggap salah. Pendidikan polisi cenderung menanamkan pemahaman bahwa segala seuatu yang ada di sekitar polisi adalah ‘ancaman’.

Di satu sisi, pemahaman ini membuat polisi menjadi lebih sigap saat menjalankan tugas, namun di sisi lain hal ini bisa berakibat fatal jika sampai pada tahap penggunaan instrumen senjata. Seringkali korban yang jatuh adalah orang yang tidak bersalah. Polisi tentu harus membuat penilaian-penilaian yang penting saat berhadapan dengan kondisi serius di lapangan berkaitan tindakan apa yang sebaiknya digunakan, atau cara apa yang dianggap perlu untuk dilakukan.

Protests After Off-Duty Cop Kills Black Man in Chicago https://t.co/wD2mPgI8mP #US

— What's on your Mind? (@whatsonyormind) November 7, 2016

Hal ini juga sering terjadi di Indonesia. Polisi memang dituntut untuk tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, apalagi jika berhubungan dengan nyawa orang. Kita tentu ingat aksi heroik AIPTU Sunaryanto yang menyelamatkan seorang ibu dan anaknya ketika disandera seorang perampok dalam angkot di Jakarta beberapa waktu lalu. Dengan pertimbangan yang tepat AIPTU Sunaryanto mengambil tindakan yang tepat untuk menyelamatkan ibu dan anak tersebut dengan menggunakan senjata api tanpa juga menewaskan pelaku.

Namun, polisi tetaplah manusia. Adakalanya segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan malah mengakibatkan kematian warga sipil. Pekerjaan seperti polisi tentu tidak membenarkan kesalahan sekecil apa pun.

Kejadian penembakan di Lubuklinggau ini menimbulkan pertanyaan, apakah polisi saat ini memang sudah semakin brutal? Yang dihadapi saat kejadian bukanlah orang yang bersenjata, apakah benar harus menggunakan senjata api?

Pada akhirnya pertanyaan tentang apakah pendidikan di Akademi Kepolisian di Indonesia sudah benar-benar melahirkan polisi-polisi yang handal menjadi semacam rumusan masalah yang terus diulang-ulang. Jangan-jangan – sama seperti di Amerika Serikat – polisi Indonesia pun cenderung mempunyai presepsi terhadap ‘ancaman’ yang justru membuat warga sipil terancam? Jika demikian, pada akhirnya, orang-orang seperti Kaswan yang kehilangan istri karena ditembak polisi akan terus bertambah. (S13)