Menurut kalian, apakah Pak Anwar Usman sebaiknya mundur lebih cepat? Mengingat hadir sidang adalah tugas hakim MK. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

#hakim #mk #konstitusi #mahkamahkonsitusi #pinterpolitik

Menarik nih mantau kiprah dan kontribusinya Pak Mahfud ke depan. Apakah endingnya akan dirangkul juga masuk pemerintahan? 

#mahfudmd #gibranrakabumingraka #wapres #pemakzulan #dpr #forumpurnawirawan #konstitusi #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilu 2024, isu terkait penundaan Pemilu semakin hangat. Isu ini dibarengi dengan munculnya kembali narasi kebijakan pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini diusulkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dimana dia menilai bahwa DPR RI itu sendiri sudah merupakan wakil rakyat.

Selain itu, Bahlil juga menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui badan legislatif juga merupakan wujud demokrasi. Usulan ini Ia ajukan dengan alasan tingginya dana politik untuk maju menjadi kepala daerah.

Pada akhir pernyataan, Bahlil menyatakan bahwa Ia menyerahkan penundaan maupun peniadaan pemilu kepada publik. Dia menyatakan bahwa opsi itu dapat difasilitasi dalam demokrasi selama sesuai dengan konstitusi.

Sebenarnya wacana peniadaan pemilihan langsung bagi kepala daerah sudah pernah dilontarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya saja Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang pernah mengusulkan untuk memilih kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Ia pun memiliki dalih yang sama yaitu besarnya biaya politik yang perlu ditanggung calon kepala daerah. Lantas, dalih ini ditentang oleh berbagai pengamat pemilu sebagai suatu perbuatan yang berpotensi menghilangkan hak warga negara, tidak transparan, dan memicu konflik.

Terlepas dari berbagai pandangan pro dan kontra, apakah pemilihan kepala daerah oleh lembaga legislatif bisa sesuai dengan pedoman hukum tata negara di Indonesia?

Mustahil Secara Konstitusi?

Wujud demokrasi dapat diimplementasikan secara beragam, termasuk pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung oleh DPR atau DPRD. Kedua gagasan tersebut sama-sama mengandung nilai demokrasi sehingga secara teknis tidak menyalahi hakikat demokrasi itu sendiri.

Namun, jika menelaah lebih dalam, Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan dengan gamblang bahwa kepala daerah hanya bisa dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Pemilihan calon kepala daerah pun diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik.

Dari pasal ini saja, kita dapat mengartikan bahwa usulan pemilihan kepala daerah oleh lembaga legislatif (DPR maupun DPRD) tidak sesuai dengan konstitusi negara.

Selain itu, jika memang ingin mengalihkan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPR maupun DPRD, maka perlu diadakan amandemen UUD 1945. Dalam hal ini, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.

Adapun bunyi Ketetapan MPR No. 1/MPR/1978 memberi kesan bahwa MPR tidak berhak untuk mengubah UUD 1945. Ketetapan itu berbunyi bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan. Adapun jika diperlukan, MPR akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.

Bunyi aturan ini tidak serta-merta membuat MPR tidak berkuasa untuk melakukan amandemen, namun aturan kewenangan MPR dan proses amandemen UUD 1945 menjadi lebih rigid atau kaku, sehingga sangat sulit untuk melakukan amandemen.

Ini mengartikan bahwa kekuasaan terbesar untuk membuat aturan agar kepala daerah dipilih DPR, tetap berada pada MPR.

Terkait ini, kita juga tidak boleh lupakan para aktor yang berada di dalam MPR.

“Tangan Partai”, Super Power Konstitusi?

Mari merujuk kembali pada isi konstitusi negara. Pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, hal ihwal amandemen diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 yang menyatakan bahwa usulan amandemen UUD 1945 dapat diagendakan sidang MPR, namun jika sudah ada pengajuan oleh sekurang-kurangnya ⅓ dari jumlah anggota.

Di samping itu, sidang tersebut perlu dihadiri minimal ⅔ dari jumlah anggota MPR. Pada akhirnya, putusan amandemen UUD 1945 memerlukan minimal 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Adapun terkait pasal yang diusulkan untuk amandemen perlu dikaji terlebih dahulu oleh Panitia ad hoc. Jika sudah memenuhi syarat, dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, jika melihat proses amandemen UUD 1945 itu sendiri terlihat bahwa kuasa MPR sangat besar untuk mengubah konstitusi negara.

Konstitusi negara yang dimaksud bahkan berada pada tingkat pertama dalam hirarki hukum negara. Yang menariknya, aktor yang paling berperan dalam amandemen perubahan UUD 1945 tidak lain adalah para anggota DPR dan DPRD, yang dipilih menjadi anggota MPR. Mereka semua dipilih secara langsung oleh rakyat dan dicalonkan melalui partai politik.

Nah, ketika sudah menyangkut partai politik, maka kepentingan suatu anggota akan bergantung kepada kepentingan partai politiknya. Karena itu, mereka dapat disebut sebagai “tangan panjang” partai. Ini semakin menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 merupakan proses yang panjang dan kompleks.

Selain mempertimbangkan kemungkinan penerbitan aturan pemilihan kepala daerah oleh DPR, kita juga perlu melihat dari segi relevansinya. 

Lantas, apakah implementasi pemilihan kepala daerah secara tidak langsung masih relevan di era reformasi?

Sejarah Berpihak Pada Pemilu Langsung?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori comparative historical analysis (CHA). Teori ini mencakup berbagai metode dan teknik. Salah satu tokoh yang memaparkan teori ini yaitu Charles Ragin, dimana dia membagi dua jenis utama studi perbandingan. Kedua jenis studi tersebut antara lain case-oriented comparative research dan variable-oriented comparative research.

Terkhusus untuk melihat relevansi pemilihan kepala daerah secara tidak langsung akan sesuai dengan teori case-oriented comparative. Teori ini mencoba untuk mengeksplorasi berbagai kesempatan dari peristiwa tertentu melalui kesamaan dan penyebab mendasar yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Dengan demikian, suatu kebijakan pada waktu tertentu belum tentu bisa diimplementasikan pada waktu yang mendatang.

Sebenarnya, secara historis pilkada secara tidak langsung pernah diimplementasikan pada masa penjajahan oleh Pemerintah Kolonial untuk wilayah kabupaten dan kecamatan. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pasca kemerdekaan, kepala daerah dipilih oleh presiden dan dicalonkan oleh DPRD.

Khususnya untuk kepala daerah kabupaten dipilih oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan dicalonkan oleh DPRD Desa (kota kecil). Kepala daerah desa dipilih oleh Kepala Daerah Provinsi dan dicalonkan oleh DPRD Desa.

Pada masa kolonial Belanda semua kepala daerah ditunjuk langsung. Kepala daerah istimewa memiliki karakteristik tersendiri yaitu diangkat oleh Presiden dan dipilih oleh keturunan keluarga (kesultanan) sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. 

Akhirnya, pada tahun 2004 hingga kini pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada tahun ini juga desentralisasi mulai berlaku melalui Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari tiap-tiap pergantian kebijakan, terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya tentu menunjukkan derajat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih meluas, dan terciptanya hubungan yang kuat antara kepala daerah dengan masyarakat.

Pemilihan langsung juga dapat menimbulkan checks and balances. Dengan demikian, proses ini akan menciptakan pengakuan yang kuat dari rakyat sehingga dapat melancarkan implementasi kebijakan.

Di samping itu, pilkada secara langsung juga memiliki kekurangan antara lain menjadi celah untuk menimbulkan konflik Pemilu yang tidak adil dan jujur, isu yang berhubungan dengan diskriminasi etnis, biaya politik yang besar, dan muncul anggapan kalau menjadi kepala daerah harus bisa ‘profit’ sehingga banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. 

Berdasarkan pemaparan implementasi pemilihan langsung secara historis beserta kelemahan dan kelebihannya, kita juga perlu melihat dinamika perubahan era dari sebelum reformasi.

Era reformasi lahir dari tuntutan-tuntutan masa Orde Baru yang dinilai sangat merugikan rakyat. Bahkan korupsi pada masa itu dinilai luar biasa. Layaknya sebuah kerajaan, presiden berusaha untuk mempertahankan jabatannya lewat penguatan regulasi dan kekuatan partai di badan legislatif.

Dengan demikian, sejarah telah membuktikan bahwa pilkada tidak langsung sesungguhnya berpotensi memunculkan adanya ketimpangan peran legislatif dan eksekutif sehingga dapat menjadi celah untuk menimbulkan korupsi secara besar-besaran.

Pada akhirnya, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sejauh ini menjadi pilihan yang tepat mengingat masih banyaknya anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi. Jika anggota legislatif diberikan kuasa untuk memilih kepala daerah, maka akan timbul konflik kepentingan yang lebih kompleks. Bagaimana pun, “tangan partai” akan membawa kepentingan partainya masing-masing.

Kesimpulan ini membuktikan bahwa pernyataan Bahlil terkait kepala daerah yang lebih baik dipilih DPR merupakan hal yang terlalu riskan secara politik, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa usulan tersebut dapat diberlakukan melalui proses amandemen UUD 1945. (Z81)

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak kenal dengan Robin Hood? Sebagian besar dari kita pasti setidaknya pernah mendengar nama tersebut. Robin Hood adalah seorang pahlawan yang biasa melanggar hukum untuk membela mereka yang berasal dari kaum lemah dan kelas bawah.

Meskipun Robin Hood ini hanyalah tokoh cerita rakyat di Inggris, namanya pun menyebar ke berbagai belahan dunia. Berkat produk-produk budaya populer – seperti film dan karya pustaka lainnya – nama pahlawan sekaligus pelanggar hukum ini juga sampai ke Indonesia lho.

Buktinya, nama ini ikut disebutkan dalam sejumlah diskursus politik. Salah satunya adalah soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebutkan kalau pemerintah bisa melanggar konstitusi demi menyelamatkan rakyat.

Sontak saja, pernyataan Pak Mahfud ini menuai kritik dari Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi. Kata beliau nih, tindakan yang melanggar konstitusi tidak diperlukan karena peraturan perundang-undangan mengenai situasi darurat juga sudah tersedia.

Baca Juga: Mahfud vs Amien Rais: Perang Dua Profesor?

Bahkan nih, karena mungkin saking kesalnya dengan pernyataan-pernyataan kontroversial dari Pak Mahfud – seperti soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berbeda dengan pelanggaran HAM, Pak Nabil ini menganalogikan kalau pernyataan Pak Mahfud bisa mendorong tindakan-tindakan ala “Robin Hood” tuh.

Ya, mungkin nih, selain Robin Hood, pernyataan Pak Mahfud ini juga bisa dianalogikan seperti seri asal Spanyol yang berjudul La Casa de Papel (2017-sekarang) atau Money Heist. Soalnya tuh, dalam seri tersebut, kostum yang biasa dikenakan para perampok – yakni topeng Dali dan baju sambungan (jumpsuit) berwarna merah – menjadi simbol perlawanan terhadap kelas yang berkuasa.

Hmm, pas juga, kelompok perampok Money Heist juga dipimpin oleh seorang intelektual yang dikenal sebagai El Profesor. Hehe. Kan, Pak Mahfud juga seorang profesor tuh dari bidang hukum.

Ya, terlepas dari itu semua, Pak Mahfud kira-kira masih ingin menyelamatkan rakyat nggak ya? Kalau dulu, kan, Pak Mahfud bicara soal isu-isu hak rakyat yang terambil. Kalau sekarang, gimana ya?

Apalagi, kata Pak Amien Rais kemarin, Pak Mahfud kini udah berubah lho – berbeda dengan Mahfud yang dulu. Lagipula, konstitusi kan menjadi semacam kontrak sosial dalam pendirian sebuah negara. Masa iya bisa dilanggar? Hmm. (A43)

Baca Juga: Pembelaan Mahfud MD Untuk AHY

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kebolehan melakukan perubahan atau amendemen konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bisa dilihat dari sifat-sifat pokok konstitusi. Dari segi materi muatan, konstitusi harus memiliki materi muatan yang ringkas dan elastis. Elastis berarti dapat mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dari segi bentuk, konstitusi harus selalu hidup dengan kondisi zamannya (living constitution) serta legitimate karena adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan perubahannya (King Faisal Sulaiman, 2017).

Maka adanya wacana amendemen ulang UUD 1945 patut didukung. Namun begitu, ada beberapa hal penting yang bisa jadi lebih substansial ketimbang soal GBHN maupun masa jabatan presiden.

Penyatuatapan Judicial Review (JR)

Pertama, adanya kewenangan judicial review (JR) oleh dua lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), justru secara praktik menimbulkan permasalahan hukum. Di antaranya, terjadi kontradiksi putusan MA dengan putusan MK. Putusan MK bisa berpotensi mengesampingkan putusan MA meski keduanya sama-sama inkracht.

Kemudian, ada bentuk peraturan perundang-undangan – seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) – yang tidak dapat diupayakan JR, baik melalui MK maupun MA. Masalah tersebut muncul, ketika UU No. 12/2011 malah memasukkan dan mendudukkan TAP MPR di atas Undang-Undang (UU) dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Masalah praktis lainnya adalah beban MA yang semula sudah banyak justru semakin banyak pasca-putusan MK yang menghilangkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menguji Peraturan Daerah (Perda) (executive review), lalu mengalihkannya menjadi kewenangan JR kepada MA.

Adanya konsep penyatuatapan JR dalam bentuk perubahan Pasal 24A ayat (1) jo Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentu dapat dianggap sebagai solusi atas pemasalahan tadi, yakni menghapus kewenangan JR di MA yang melekat di Pasal 24A ayat (1). Kemudian, dialihkan dan disesuaikan ke Pasal 24C ayat (1) sehingga MK berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Pemurnian Sistem Presidensial

Kedua, diperlukannya pemurnian sistem presidensial. Negara mengaku bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Namun praktiknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertingkah selayaknya dalam sistem parlementer – dengan meminta jatah kursi menteri kepada Presiden.

Hak prerogatif Presiden dalam pembentukan kabinet terdegradasi oleh rongrongan koalisi parpol. Sebab, dari awal Presiden justru membangun koalisi parpol dalam proses pembentukan pemerintahan.

Selama kultur perpolitikan rancu, selama itu pula Presiden tak akan mampu membentuk zakenkabinet. Maka perlu penegasan sistem presidensial dengan menyisipkan sebuah ayat pada Pasal 1 BAB I, sekaligus mengubah nomenklatur BAB I menjadi: Bentuk, Sistem Pemerintahan, dan Kedaulatan.

Di sisi lain, Presiden justru mencampuri proses legislasi yang sejatinya merupakan domain legislatif, yakni rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas mesti mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Hakikat sistem presidensial terletak pada dua hal, yakni tidak adanya dependensi Presiden terhadap DPR terkait perumusan kebijakannya, serta tak adanya dependensi DPR terhadap Presiden dalam perumusan kebijakan (proses perumusan UU). Pola hubungan demikian juga sejalan dengan doktrin separation of power yang dianut ketatanegaraan Indonesia, yaitu adanya pemisahan tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Maka, kewenangan Presiden dalam hal persetujuan RUU bisa jadi perlu dihilangkan pada Pasal 20 UUD 1945 sehingga UU yang terbentuk merupakan hasil produksi legislatif sebagaimana domainnya. Pelibatan Presiden dalam proses legislasi hanya terbatas pada wewenang Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR.

Checks and balances Presiden terhadap suatu UU masih bisa dilakukan melalui penetapan Perppu. Sama seperti yudikatif (MK) pun bisa melakukan kontrol terhadap suatu UU melalui JR.

Penguatan DPD

Ketiga, dibutuhkannya penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi. Parlemen kita menganut sistem bikameral: kamar DPR dan DPD. Alasan historis lahirnya DPD adalah untuk mengimbangi kekuasaaan DPR yang sentralistik.

Namun, ketentuan Pasal 22D UUD 1945 hanya memberikan kewenangan DPD terbatas pada pengajuan, pembahasan, dan pemberian pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu dalam proses legislasi. Bahkan, DPD tidak dilibatkan dalam persetujuan suatu RUU.

Akibatnya, DPD tak memiliki posisi tawar dalam proses legislasi. Padahal, DPD mempunyai dasar legitimasi yang relatif setara dengan DPR karena sama-sama dipilih rakyat melalui Pemilu.

Salah satu bentuk penguatan DPD (tanpa mengurangi kewenangan DPR), yaitu dengan menghilangkan kewenangan Presiden dalam hal persetujuan RUU, kemudian mengalihkan kewenangan itu kepada DPD sehingga posisi DPD lebih kuat dalam menyuarakan kebijakan yang sesuai ciri khas tiap daerah otonominya. Dengan begitu pula proses legislasi menjadi domain Parlemen seutuhnya.

Di lain pihak, penguatan DPD—yang komposisinya berasal dari kalangan independen—juga penting guna mengimbangi dominasi kepentingan parpol (di tubuh DPR) dalam proses legislasi. Perlunya penguatan DPD merupakan konsekuensi logis dianutnya desentralisasi pascareformasi.

Perbaikan Mekanisme Impeachment

Keempat, perbaikan mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 pasca-amendemen bisa dikatakan lebih baik karena telah menentukan mekanisme impeachment.

Adanya impeachment, di satu sisi, untuk membatasi kekuasaan Presiden agar selalu dalam koridor hukum. Di sisi lain, mekanisme impeachment dibuat berbeda dengan model sistem parlementer.

Dalam model parlementer, tolok ukur penjatuhan Perdana Menteri oleh Parlemen bisa hanya bertolak dari kebijakannya saja. Sementara, menurut Pasal 7B UUD 1945, Presiden hanya bisa dijatuhkan oleh MPR atas usul DPR manakala Presiden terbukti melanggar hukum – berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dan seterusnya.

Untuk membuktikannya, DPR terlebih dulu meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran hukum Presiden. Apabila dalam putusan MK, Presiden terbukti melanggar hukum, maka DPR bisa meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Keputusan MPR dalam hal pemberhentian Presiden dengan memperhatikan syarat kuorum dan suara mayoritas – tanpa harus mendasarkan putusan MK.

Mekanisme demikian tentu menimbulkan celah: MPR bisa saja tidak memberhentikan Presiden, tergantung dari kehendak suara mayoritas MPR. Akibatnya, ada kemungkinan Presiden yang telah terbukti melanggar hukum bisa tetap eksis menjalankan kekuasaannya. Maka salah satu solusinya, dengan mengubah ketentuan Pasal 7B agar MPR wajib mendasarkan pada putusan MK dalam keputusan pemberhentian Presiden.

Perlu diingat bahwa proses permusyawaratan di MPR bertendesi pada pertimbangan politis. Sementara proses peradilan di MK adalah pertimbangan yuridis.

Saat ini, pertimbangan politis dalam proses impeachment terlalu dominan daripada pertimbangan yuridis. Sebab, di awal proses, pertimbangan politis pun sudah dilakukan di DPR. Pertimbangan politis tidak perlu lagi dilakukan di MPR.

Peran dan fungsi MPR dalam proses impeachment hanya untuk “mengeksekusi” putusan MK — yang tentunya tetap memperhatikan syarat kuorum. Syarat kuorum menjadi penting sebagai simbol perwakilan kedaulatan rakyat.

Selain empat poin tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan adanya substansi lain yang juga perlu disuarakan dalam wacana amendemen. Berdasarkan kondisi demikian, adanya kekhawatiran wacana amendemen akan melebar tentu menjadi tak relevan lagi.

Sebaliknya, wacana amendemen terbatas justru tidak bisa dibenarkan sebab bisa berpretensi bahwa amendemen yang dilakukan hanya terbatas pula pada kepentingan politis tertentu. Upaya amendemen mesti secara tuntas memperbaiki seluruh lubang substansi UUD yang masih bermasalah, serta, sebagaimana kata K.C. Wheare, perubahan (konstitusi) harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan, dan pertimbangan yang mendalam. Amendemen harus dimaknai sebagai upaya penyempurnaan UUD 1945.

Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat (Jimly Asshiddiqqie, 2017) sehingga, dalam proses amendemen nantinya, MPR diharapkan mampu menekan kepentingan golongan tertentu dan semestinya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Tulisan milik Emerald Magma Audha, lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com – Senin, 30 Januari 2017

WASHINGTON – Jaksa agung dari 16 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California dan New York, Minggu (29/1/2017), mengeluarkan kecaman terhadap kebijakan imigran Presiden Donald Trump.

Mereka menyebutkan kebijakan Presiden AS, yang diusung Partai Republik, melawan konstitusi. Mereka berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Lisa Madigan, adalah yang menginisiasi pernyataan bersama itu. Ia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (lokasi ibu kota AS), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan Washington.

Para jaksa agung mengeluarkan pernyataan sikap bersama, dua hari setelah Presiden Trump secara resmi menangguhkan masuknya gelombang pengungsi dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Suriah, Sudan, Yaman, Libya, dan Somalia.

Keenam belas jaksa agung seluruhnya berasal dari Partai Demokrat. Jumlah penduduk di 16 negara bagian itu sepertiga dari jumlah penduduk AS. Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dengan jumlah penduduk lebih dari 318,8 juta (2014).

“Sebagai kepala di bidang penegakan hukum untuk lebih dari 130 juta warga AS dan juga warga asing yang menetap di negara kita, kami mengecam Presiden Trump.” Demikian bunyi salah satu bagian pernyataan itu.

Disebutkan, kebijakan tersebut inkonstitusional, tidak mencerminkan bangsa AS, dan bentuk perintah eksekutif yang melawan hukum.

Para Jaksa Agung berjanji untuk bekerja sama memastikan Pemerintah Federal mematuhi konstitusi dan menghormati sejarah AS sebagai bangsa imigran. Mereka juga akan memastikan Pemerintah Federal tak menerapkan diskriminasi hukum terhadap seseorang, karena latar belakang keimanan dan suku bangsa.

Keenam belas Jaksa Agung akan menggunakan semua kelengkapan di struktur untuk melawan perintah yang melawan konstitusi ini dan menjaga keamanan serta nilai-nilai utama dari AS. Mereka berkomitmen untuk bekerja meminimalisasi jumlah orang yang bakal menderita dari situasi yang tak menentu akibat kebijakan tersebut. (Kps/E19)