Dokumen Epstein dibuka, warganet ramai-ramai minta maaf ke Dharma Pongrekun. Mungkinkah validasi konspirasi ini menjadi sinyal lahirnya kekuatan politik baru?

PinterPolitik.com

“The paranoid spokesman sees the fate of conspiracy in apocalyptic terms… He traffics in the birth and death of whole worlds, whole political orders, whole systems of human values.” — Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics (1964)

Cupin, dengan secangkir kopi yang mulai dingin di meja kerjanya, tak henti-hentinya menggulir layar ponsel pintarnya. Matanya terpaku pada linimasa X yang belakangan ini terasa lebih “panas” dari biasanya.

Bukan karena debat capres yang sudah lewat, melainkan karena sebuah nama yang kembali naik ke permukaan: Dharma Pongrekun. Sosok purnawirawan bintang tiga ini seolah bangkit dari kubur politik pasca-Pilkada Jakarta 2024.

Cupin ingat betul bagaimana Dharma dulu sering dianggap “halu” oleh sebagian besar warganet. Dulu, argumen-argumennya tentang pandemi terselubung dan kontrol elite global sering dijadikan bahan meme.

Namun, angin berbalik arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Pemicunya adalah terbukanya dokumen skandal Jeffrey Epstein yang mengguncang dunia barat.

Nama-nama besar terseret, dan narasi tentang kebobrokan moral elite global menjadi santapan publik. Di sinilah Cupin melihat fenomena menarik: netizen Indonesia mulai melakukan “cocoklogi” massal.

Tiba-tiba, potongan video debat Dharma Pongrekun di masa lalu viral kembali. Warganet mulai mengaitkan peringatan Dharma dengan nama Bill Gates yang disebut-sebut dalam dokumen pengadilan terkait Epstein.

Cupin membaca satu komentar yang mendapat ribuan likes: “Maafkan kami Pak Dharma, ternyata Bapak benar selama ini.” Permintaan maaf massal ini bukan sekadar tren, tapi sebuah validasi sosial.

Isu tentang agenda terselubung pandemi yang dulu terdengar gila, kini terdengar masuk akal di telinga mereka yang kecewa. Dharma tidak mengubah narasinya satu jengkal pun.

Dunia-lah yang berubah dan seolah bergerak mendekati narasi Dharma. Cupin melihat ini sebagai momen “vindikasi” atau pembenaran diri yang sangat kuat bagi seorang politisi.

Dharma kini bukan lagi sekadar mantan calon gubernur independen yang kalah suara. Ia bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dipercaya netizen sebagai “kebohongan terstruktur”.

Cupin tersenyum kecut melihat ironi ini. Di era informasi yang banjir bandang, kebenaran sering kali ditentukan oleh siapa yang paling konsisten dengan ketakutannya.

Dharma konsisten dengan ketakutan akan elite global, dan kini ketakutan itu tervalidasi. Momentum ini tentu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh konsultan politik manapun.

Ini adalah hadiah dari kekacauan global yang dimanfaatkan dengan sangat “cantik” oleh algoritma media sosial. Cupin membayangkan Dharma mungkin sedang tersenyum puas di balik layar gadget-nya.

Namun, Cupin sadar bahwa viralitas hanyalah buih di lautan politik yang ganas. Pertanyaan besarnya adalah apakah “maaf” dari netizen bisa berubah menjadi suara di kotak suara?

Popularitas berbasis konspirasi memiliki watak yang unik dan sering kali rapuh. Cupin mulai berpikir, apakah ini hanya hype sesaat atau awal dari gerakan ideologis baru?

Apakah fenomena ini murni karena Epstein, atau ada rasa muak yang lebih dalam di hati masyarakat? Lantas, bagaimana teori politik menjelaskan kebangkitan tokoh-tokoh yang dianggap “nyeleneh” ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Teori Konspirasi sebagai Modalitas Politik

Cupin beranjak dari kursinya dan mengambil sebuah buku tebal dari rak perpustakaan mini di sudut ruangan. Pikirannya melayang pada esai klasik yang pernah ia baca saat kuliah dulu.

Ia teringat pada Richard Hofstadter yang menulis karya legendaris berjudul The Paranoid Style in American Politics. Dalam buku itu, Hofstadter menjelaskan bahwa gaya politik paranoid bukanlah tanda gangguan jiwa.

Gaya ini adalah mode ekspresi politik yang wajar bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Cupin merenungkan bagaimana Dharma Pongrekun memainkan peran ini dengan sempurna di panggung Indonesia.

Bagi Hofstadter, pemimpin dengan gaya ini melihat dunia sebagai arena pertempuran antara kebaikan absolut dan kejahatan absolut. Dharma tidak menawarkan kebijakan teknis, melainkan sebuah perang suci melawan elite global.

Ini menciptakan ikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada sekadar janji kartu sembako. Cupin kemudian teringat pada konsep lain dari Michael Barkun dalam bukunya A Culture of Conspiracy.

Barkun berbicara tentang stigmatized knowledge atau pengetahuan yang ditolak oleh institusi resmi. Dharma memposisikan dirinya sebagai pembawa pengetahuan terlarang yang disembunyikan oleh penguasa.

Semakin ia diserang oleh media arus utama atau pemerintah, semakin kuat legitimasinya di mata pengikut. Cupin melihat pola yang sama persis terjadi di belahan dunia lain.

Ia teringat pada sosok Robert F. Kennedy Jr. di Amerika Serikat. RFK Jr. juga membangun basis massanya dari skeptisisme terhadap vaksin dan institusi kesehatan negara.

Seperti Dharma, RFK Jr. dianggap berbahaya oleh para ahli, namun dipuja sebagai pahlawan oleh mereka yang tidak percaya pada sistem. Cupin juga melihat bayang-bayang Donald Trump dalam gaya komunikasi Dharma.

Keduanya menggunakan narasi “Deep State” atau kekuatan bayangan yang mengontrol negara. Bedanya, Trump menyalahkan birokrat Washington, sementara Dharma menyalahkan elite global dan asing.

Cupin menyadari bahwa ini adalah gejala global dari Epistemic Populism. Ini adalah bentuk populisme yang tidak hanya menentang elite politik, tetapi juga elite pengetahuan.

Dokter, ilmuwan, dan akademisi dianggap sebagai bagian dari konspirasi, bukan sumber kebenaran. Di sinilah letak kekuatan politik Dharma yang sesungguhnya.

Ia memberikan rasa “berdaya” kepada orang awam. Pengikutnya merasa lebih pintar daripada pakar karena mereka “tahu” rahasia yang tidak diketahui orang banyak.

Modal politik ini sangat murah namun efektif: cukup dengan merawat ketidakpercayaan publik. Cupin mencatat bahwa di Indonesia, ketidakpercayaan ini tumbuh subur pasca-pandemi.

Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan merasa dikhianati oleh kebijakan yang berubah-ubah. Dharma hadir menampung residu kekecewaan itu menjadi sebuah kekuatan politik.

Ia tidak perlu kampanye mahal dengan baliho di setiap tikungan. Cukup satu cuitan di X yang memvalidasi kecurigaan publik, dan algoritma akan bekerja untuknya.

Namun, Cupin kembali mengerutkan kening. Menjadi populer di media sosial adalah satu hal, tetapi menjadi pemimpin negara adalah hal lain.

Apakah narasi konspirasi cukup kuat untuk bertahan hingga lima tahun ke depan? Mungkinkah gaya politik paranoid ini menjadi arus utama di 2029 nanti?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pongrekun-isme di 2029?

Cupin kembali duduk dan menatap kalender digital yang menunjukkan angka tahun 2026. Masih ada tiga tahun menuju pesta demokrasi terbesar di negeri ini.

Namun, dalam politik, tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun sebuah “isme”. Cupin mulai membedah potensi Dharma Pongrekun melalui kacamata Francis Fukuyama.

Dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama berbicara soal politik ketersinggungan. Manusia modern menuntut pengakuan atas martabat mereka yang sering diabaikan oleh sistem teknokrasi.

Dharma Pongrekun, dalam analisis Cupin, sedang membangun apa yang bisa disebut sebagai “Pongrekun-isme”. Ini bukan sekadar dukungan pada sosok, tapi sebuah gerakan identitas.

Identitas mereka yang merasa “kita” (rakyat yang sadar) melawan “mereka” (boneka asing). Jika kondisi ekonomi global memburuk menjelang 2029, narasi ini akan semakin laku keras.

Cupin juga teringat pada tesis Pippa Norris dan Ronald Inglehart dalam Cultural Backlash. Mereka menjelaskan bahwa bangkitnya populisme otoriter adalah reaksi balik terhadap perubahan nilai budaya yang terlalu cepat.

Masyarakat yang merasa nilai-nilai tradisional dan kedaulatannya terancam akan mencari sosok pelindung yang kuat. Dharma menawarkan perlindungan itu melalui narasi kedaulatan tubuh dan data.

Ia menolak biometrik, menolak kontrol kesehatan global, dan mengusung kemandirian total. Bagi segmen pemilih tertentu, ini adalah tawaran yang sangat menggoda di tengah ketidakpastian zaman.

Cupin membayangkan skenario di mana partai-partai besar gagal menjawab keresahan perut rakyat. Di saat itulah, tokoh anti-sistem seperti Dharma bisa muncul sebagai kuda hitam yang mematikan.

Ia tidak perlu menang mutlak untuk mengacaukan peta politik. Cukup dengan mengambil ceruk suara 10-15 persen, ia bisa menjadi kingmaker atau bahkan pemecah ombak.

Namun, Cupin juga sadar akan tantangan elektoral yang nyata. Indonesia masih memiliki ambang batas pencalonan yang tinggi dan struktur partai yang kaku.

Tanpa kendaraan partai, “Pongrekun-isme” mungkin hanya akan menjadi riak di media sosial. Kecuali jika ada partai yang cukup pragmatis untuk menunggangi gelombang ini.

Atau mungkin, Dharma akan menciptakan jalannya sendiri seperti fenomena Javier Milei di Argentina. Milei juga dianggap gila dan nyentrik, sampai akhirnya ia disumpah menjadi presiden karena rakyat sudah muak dengan yang “waras” tapi korup.

Cupin melihat potensi itu ada, tertidur di bawah sadar kolektif masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Dharma mampu merawat momentum ini hingga kotak suara dibuka.

Politik 2029 mungkin bukan lagi pertarungan antara nasionalis vs religius. Bisa jadi, pertarungannya adalah antara kaum globalis vs kaum kedaulatan (sovereignist).

Dan di titik itulah, Dharma Pongrekun sudah mencuri start lebih dulu daripada politisi konvensional lainnya. Cupin menutup laptopnya dengan sebuah kesimpulan yang mengambang di udara.

Demokrasi yang sehat memang membutuhkan alternatif, bahkan yang terdengar radikal sekalipun. Kehadiran figur seperti Dharma Pongrekun adalah ujian kedewasaan bagi nalar publik kita; apakah kita akan memilih berdasarkan ketakutan yang divalidasi, atau harapan yang terukur. (A43)

PinterPolitik.com

“Most conspiracies are just capitalism” – Reagan Ridley, Inside Job (2021-2022)

Teori konspirasi bisa dibilang merupakan cara-cara berpikir yang unik. Tidak serta merta percaya dengan pemahaman umum, mereka yang percaya dengan teori konspirasi kerap mendorong teori-teori alternatif atas apa yang terjadi di dunia sekitar mereka.

Serial televisi Inside Job (2021-2022) dari Netflix, misalnya, membahas bagaimana teori-teori konspirasi yang ada di dunia menjadi nyata. Kisahnya berpusat pada sebuah organisasi rahasia bernama Cognito, Inc., sebuah organisasi yang menaungi enam organisasi berpengaruh lainnya, seperti Illmuinati.

Sejumlah episode bahkan menggambarkan bagaimana Reagan Ridley dan kawan-kawan bekerja sama dengan para manusia reptil dan makhluk-makhluk yang bisa berubah bentuk. Mereka menjalankan tugas mereka dengan ide-ide menarik.

Namun, alur yang disajikan oleh Inside Job ini adalah bentuk satire terhadap mereka yang percaya pada teori-teori konspirasi, mulai dari bagaimana para elite global sebenarnya adalah manusia reptil hingga bagaimana planet bumi sebenarnya datar.

Dalam politik, sejumlah teori konspirasi bahkan turut mengisi diskursus. Presiden Donald Trump pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2016, misalnya, mengatakan bahwa perubahan iklim tidaklah benar-benar terjadi.

Bukan hanya di AS, penyebaran teori-teori konspirasi-pun terjadi di Indonesia. Teori-teori seperti ini bahkan banyak tersebar saat pandemi Covid-19 melanda.

Salah satu tokoh politik yang disebut mempercayai teori-teori konspirasi terkait Covid-19 ini adalah Dharma Pongrekun yang kini menjadi salah satu calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Apa yang diyakini oleh Dharma ini tampak jelas dari pernyataan-pernyataannya di Debat Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (6/10) kemarin. Ketika mendapatkan pertanyaan mengenai Covid-19, Dharma menyebut itu sebagai upaya terselubung asing.

Tidak hanya itu, Dharma juga meragukan keabsahan PCR untuk mendeteksi infeksi Covid-19. Menurutnya, rangkaian tes itu hanyalah untuk mendeteksi asidosis.

Mengapa teori konspirasi semacam ini begitu banyak dipercayai dalam diskursus politik? Mengapa Dharma begitu percaya teori konspirasi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Teori-teori Konspirasi, Pelarian Diri?

Teori konspirasi dalam politik sering dipercaya karena adanya ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemerintah atau media. Ketidakpercayaan ini dapat muncul ketika masyarakat merasa bahwa institusi-institusi tersebut tidak transparan, tidak efektif, atau bahkan korup. 

Mengacu pada tulisan Cass R. Sunstein dan Adrian Vermeule yang berjudul “Conspiracy Theories: Causes and Cures”, ketidakpercayaan terhadap otoritas publik memperkuat keyakinan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik telah dimanipulasi atau disembunyikan. Hal ini membuat orang lebih mudah menerima teori konspirasi sebagai alternatif penjelasan atas peristiwa-peristiwa politik yang kompleks.

Distrust terhadap media juga memainkan peran penting dalam memperkuat teori konspirasi. Ketika masyarakat merasa bahwa media arus utama dikendalikan oleh elit atau memiliki agenda tertentu, mereka akan cenderung mencari sumber informasi alternatif yang sering kali tidak diverifikasi. 

Di era digital, penyebaran misinformasi melalui media sosial semakin memperburuk situasi ini, di mana informasi palsu atau spekulatif dengan cepat diterima tanpa pemeriksaan fakta. Politisasi media juga memperparah ketidakpercayaan, di mana media dianggap berpihak pada satu kelompok politik, sehingga sulit bagi publik untuk mempercayai informasi yang disampaikan.

Contoh yang jelas adalah pernyataan Donald Trump terkait Pilpres AS 2020. Trump secara terbuka menyatakan bahwa pemilu tersebut dicurangi, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Ketidakpercayaan terhadap media dan institusi pemilu membuat banyak pendukung Trump lebih percaya pada narasi konspiratif tersebut daripada pada laporan media atau lembaga resmi. 

Ketidakpercayaan ini akhirnya memicu tindakan nyata, seperti kerusuhan di Capitol AS pada Januari 2021, yang menunjukkan dampak serius dari distrust terhadap pemerintah dan media dalam memperkuat teori konspirasi.

Bila berkaca dari apa yang terjadi di Pilpres AS, mengapa ini juga bisa berdampak pada Indonesia? Mengapa Dharma akhirnya bisa percaya pada teori atau alasan yang bernada konspiratif?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dharma dan Teori-teori Konspirasinya

Seperti yang telah disebutkan di awal tulisan, Dharma mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mempercayai teori-teori konspirasi dan upaya terselubung asing, khususnya terkait pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin, terdapat alasan tertentu mengapa Dharma bisa percaya dengan teori-teori demikian.

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi keyakinan Dharma terhadap teori konspirasi adalah latar belakangnya yang kuat di bidang keamanan dan siber. Sebagai mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ia terpapar pada ancaman keamanan siber dan kemungkinan intervensi asing dalam urusan dalam negeri. 

Pengalaman ini bisa membentuk pandangannya yang skeptis terhadap aktor-aktor global dan peran mereka dalam peristiwa-peristiwa besar seperti pandemi. Hal ini sejalan dengan tulisan Karen M. Douglas dan rekan-rekannya yang berjudul “The Psychology of Conspiracy Theories” yang menyatakan bahwa individu dengan latar belakang di bidang keamanan atau militer cenderung lebih rentan terhadap teori konspirasi karena terbiasa mempertimbangkan ancaman tersembunyi dan skenario terburuk.

Selain itu, Dharma sering mengaitkan keyakinannya dengan pandangan religius, menghubungkan isu-isu modern dengan naskah-naskah spiritual. Pada Februari 2024 lalu, misalnya, Dharma mengutip sejumlah ayat kitab suci dan menyebutkan bahwa Covid-19 adalah sebuah rekayasa untuk menyesatkan banyak bangsa.

Mengacu pada tulisan J. Eric Oliver dan Thomas J. Wood yang berjudul “ Conspiracy Theories and the Paranoid Style(s) of Mass Opinion”, dijelaskan bahwa individu yang memiliki keterlibatan kuat dalam agama atau politik juga lebih mungkin mempercayai teori konspirasi karena mereka cenderung memandang dunia sebagai hasil dari kekuatan besar yang bekerja di balik layar. 

Dalam kasus Dharma, perpaduan antara pengalaman profesional di dunia keamanan dan keyakinan religius semakin memperkuat narasi konspiratif dalam sudut pandangnya, yang meyakininya bahwa pandemi Covid-19 adalah bagian dari agenda rahasia yang lebih besar.

Alhasil, menjadi masuk akal apabila Dharma menjadi lebih mudah percaya terhadap teori-teori yang bernada konspiratif. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah tendesi Dharma ini bakal mempengaruhi pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024. (A43)

Waduh! Ngeri-ngeri sedap nih tuduhannya 

Tuduhan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis bahwa terdapat indikasi konspirasi di Pilpres 2024 yang memenangkan paslon tertentu dinilai berbahaya.

Selain menyinggung aparat dan mendelegitimasi proses pemilu, dampak turunan tuduhan tersebut bisa menimbulkan presumsi liar yang tak menutup kemungkinan akan menimbulkan gesekan di akar rumput.

Gimana komentarnya sobat PinterPolitik? 

#ganjar #prabowo #konspirasi #tpnganjarmahfud #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Bagi kalian yang senang film-film petualangan, mungkin kalian familiar dengan seorang karakter fiksi yang bernama Jack Sparrow. Yap, Jack adalah perompak laut yang jadi tokoh utama dalam franchise film Pirates of the Caribbean.

Dalam film ketiganya yang berjudul Pirates of the Caribbean: Dead Men’s Chest, kita disuguhi adegan menyeramkan ketika sang karakter utama berhadapan dengan monster gurita raksasa bernama Kraken, dan akhirnya ditelan oleh makhluk raksasa tersebut.

Kraken sendiri sebenarnya memang merupakan legenda monster laut yang mungkin sudah berusia ribuan tahun. Dalam sejumlah catatan kuno, banyak yang menyebutkan gurita mengerikan tersebut telah menelan ratusan kapal laut yang tidak beruntung di perairan sekitar Eropa dan Benua Amerika.

Karena legendanya yang begitu terkenal, Kraken kemudian akhirnya diabadikan dalam sejumlah karya fiksi modern.

Akan tetapi, Kraken bukan satu-satunya monster laut yang membuat para pelayar di masa lalu ketakutan mengarungi samudera. Di lautan Mediterania, khususnya dekat Yunani, ada kepercayaan monster Scylla dan Charybdis yang siap memangsa pelaut yang berani berlayar dekat mereka.

Lalu, kalau di perairan antara Malaysia dan Indonesia, ada juga dongeng tentang legenda Gajah Mina, yakni seekor ikan raksasa berkepala gajah yang dipercaya muncul setiap bulan purnama.

Ilmu pengetahuan (sciences) menduga bahwa cerita-cerita monster laut raksasa sebenarnya hanya penampakan satwa laut yang belum teridentifikasi. Tapi, bagaimana dengan politik? Apakah politik juga punya andil dalam sejarah perkembangan cerita monster laut?

Konspirasi Politik Perdagangan?

Barangkali kalian pernah bertanya-tanya, sebenarnya sejak kapan cerita monster laut muncul dalam cerita peradaban manusia? Well, meski kita tidak bisa ketahui pasti, salah satu catatan tertua yang menyebutkan monster laut berasal dari cerita seorang pengelana asal Kartago pada abad ke-6 SM, bernama Himilco.

Menurut catatan penulis Latin bernama Festus Avienus yang menceritakan kisah-kisah Himilco dalam tulisannya Ora Maritima, Himilco berkelana dari Kartago (Ujung Utara Afrika) hingga Inggris dan Irlandia.

Nah, dalam rute lautnya, saat melewati Samudera Atlantik, Himilco bertemu dengan sekelompok ikan besar yang kipasan siripnya mampu menggoyang kapal. Karena cerita ini, tidak banyak pengelana laut yang berani melintasi rute yang dilalui Himilco.

Akan tetapi, seorang ahli arkeologi dari Universitas Harvard bernama Duane W. Roller memiliki teori menarik di balik cerita monster laut Himilco.

Dalam bukunya Through the Pillars of Herakles, Roller menilai catatan Himilco tentang perjalanannya ke utara Eropa mungkin merupakan propaganda yang dirancang untuk menakut-nakuti orang Yunani agar menjauh dari daerah yang dianggap oleh orang Kartago sebagai milik mereka.

Anggapan ini diambil Roller dari sejumlah catatan sejarah yang menyebutkan alasan kenapa Himilco dikirim berkelana oleh Kartago adalah untuk mengkonfirmasi rumor adanya suku-suku yang kaya raya di sekitar Semenanjung Iberia dan Kepulauan Inggris.

Karena itu, besar dugaannya bahwa cerita menyeramkan yang dibuat Himilco adalah untuk menjaga perdagangan Kartago dari kompetitor. Hal ini diperkuat dengan catatan peta kuno yang memperlihatkan rute yang dilalui Himilco ternyata memang digunakan untuk rute perdagangan para peradaban Mediterania kuno.

Pandangan ini sepertinya juga tetap berlaku untuk ribuan tahun mendatang. Mungkin Sebagian dari kalian menyadari bahwa dalam ilustrasi peta-peta era pertengahan, terlihat banyak gambar monster laut. Terkait ini, besar dugaannya bahwa teror tentang monster laut yang dipolitisasi juga sampai melebar ke pembuatan peta di zaman dulu.

Evangelos Livieratos dalam tulisannya Maps+Politics, menyebutkan bahwa pembuatan peta sangat syarat dengan kepentingan politik. Entah itu untuk melegitimasi wilayah negara atau untuk menakut-nakuti lawan politik dengan hambatan alam yang palsu. Peta sendiri sebenarnya bisa jadi alat propaganda.

Nah, jika pendapat tersebut benar, maka mungkin bisa kita katakan bahwa “konspirasi politik” monster laut sebenarnya telah dilakukan dan dipelihara selama ribuan tahun, hanya saja orang di zaman dahulu tidak menyadarinya karena informasi tidak tersebar dengan mudah seperti saat ini. (D74)

PinterPolitik.com

Demam permainan lato-lato menyerbu Indonesia layaknya sebuah virus. Yap, permainan dua buah bola plastik yang diikat dengan seutas tali tersebut mungkin kini dimainkan oleh jutaan orang dari seluruh penjuru Indonesia.

Seiring dengan semakin banyaknya pemain lato-lato, tiba-tiba saja muncul sebuah teori konspirasi yang cukup menggelitik, yakni ada yang melihat bahwa permainan tersebut adalah sebuah alat propaganda kaum Yahudi untuk “mencuci otak” orang-orang di Indonesia.

Argumen “unik” tersebut diambil dari pola yang terbentuk dari dua bola dan tali mainan lato-lato yang tampak seperti sebuah segitiga. Bagi mereka yang percaya konspirasi ini, bentuk segitiga itu menandakan lambang illuminati. Kata lato-lato sendiri juga disebut artinya “aku yahudi”.

Bagi orang yang sudah terbiasa dengan bagaimana memverifikasi suatu klaim di internet akan dengan mudah menyimpulkan bahwa teori konspirasi itu tidak benar. Namun, sayangnya cerita ini dengan begitu cepatnya menyebar di sejumlah grup-grup WhatsApp, dan bagi mereka yang tidak terbiasa menggunakan internet akan dengan mudah tertipu teori liar tersebut.

Pada akhirnya cerita konspirasi lato-lato ini hanya jadi salah satu bukti bahwa setidakmeyakinkan apapun suatu berita, akan ada orang-orang yang mempercayainya.

Lantas, kenapa ya manusia sangat mudah percaya teori konspirasi?

Naluri “Menyebalkan” Manusia?

Berbicara tentang kenapa manusia memiliki pola kebiasaan tertentu jelas tidak bisa kita pisahkan dengan perilaku alamiah manusia sebagai makhluk hidup itu sendiri.

Terkait kenapa manusia kerap menciptakan teori konspirasi yang cenderung membuat sesamanya menghindari kegiatan tertentu, Karen Douglas, profesor psikologi dari Universitas Kent menilai bahwa itu ada kaitannya dengan survival instinct atau naluri bertahan manusia.

Dalam sebuah artikel wawancara dengan American Psychological Association (APA) berjudul Why people believe in conspiracy theories, Douglas menjelaskan bahwa ketika ada sebuah tren baru yang terjadi di masyarakat, maka bisa dipastikan teori konspirasi seputarnya pasti akan muncul dalam waktu yang cepat. Kata Douglas, kebiasaan ini secara psikologis merupakan mekanisme pertahanan manusia untuk mengkritisi apakah tren baru tersebut berbahaya bagi komunitas mereka atau tidak.

Dan memang, selain konspirasi lato-lato tadi, sebuah teori liar lain juga muncul seputar maraknya kemunculan outlet-outlet Mixue di Indonesia. Beberapa orang menduga bahwa kemunculan Mixue ada kaitannya dengan upaya mata-mata dari Tiongkok, karena brand es krim tersebut memang berasal dari negeri Tirai Bambu.

Yap, sederhananya, teori konspirasi muncul karena manusia merasa asing dengan sebuah tren baru dan memperlakukannya layaknya orang asing yang tiba-tiba muncul dalam suatu pedesaan. Rasa ketidakpercayaan secara alamiah muncul, dan ini kemudian dibarengi dengan tingkat kewaspadaan tinggi yang didasarkan pada rasa ketakutan. Dengan analogi seperti itu, tentu mudah memahami alasan kenapa teori-teori “ajaib” itu bisa muncul, bukan?

Pada dasarnya, manusia memang memiliki rasa penasaran yang tinggi dan ingin memahami dunia di sekitar mereka. Ketika kita tidak bisa menemukan alasan yang logis, maka argumen-argumen tidak berdasar dijadikan alternatif jawaban.

Pandangan ini didukung oleh profesor psikologi sosial dari Universitas Nottingham bernama Daniel Jolley. Dalam artikel wawancaranya di laman LiveScience berjudul Why do People Believe Conspiracy Theories, Jolley mengatribusikan alasan kenapa orang dengan sangat mudah percaya dengan konspirasi pada suatu kebiasaan manusia yang disebut confirmation bias atau bias konfirmasi.

Sesuai dengan sebuah survei yang dikutipnya, mayoritas orang merasa bahwa mereka memiliki intelegensia di atas rata-rata. Ini kemudian berdampak pada proses perolehan informasi. Apa kaitannya dengan kecenderungan mempercayai konspirasi?

Well, karena teori konspirasi dengan sangat cepat mencapai masyarakat, bahkan sebelum jawaban objektif muncul, orang-orang yang terekspos dengan konspirasi akan merasa mereka perlu mempertahankan teori yang mereka percaya bahkan jika suatu waktu terbukti salah.

Pada akhirnya, dengan pembahasan ini kita bisa memahami keunikan dan misteri dari sifat manusia. Kalau lato-lato dan Mixue saja bisa punya konspirasi yang memiliki banyak pengikutnya, bagaimana dengan konspirasi-konspirasi politik ya? (D74)

PinterPolitik.com

Beruntung bukan seorang pelaku teror. Begitu kira-kira mayoritas komentar publik dan netizen setelah melihat video viral saat seorang wanita dan pria berhasil menerobos iring-iringan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali yang ironisnya dikawal ketat oleh Paspampres.

Kejadian tersebut terjadi pada Kamis, 17 November kemarin lusa saat mobil kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi berada di Jalan Thamrin, Denpasar. Kepala negara sendiri saat itu sedang on the way untuk blusukan ke Pasar Badung pasca rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Meski berakhir tanpa insiden yang lebih buruk, komentar negatif tetap menjamur pasca kejadian dan bahkan melebar hingga isu-isu sensitif.

Mencoba meredam kekhawatiran publik, Istana kemudian langsung bersuara. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyiratkan eksistensi wanita penerobos itu karena bentuk kecintaannya kepada Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan wanita itu hanya ingin bersalaman dengan kepala negara sekaligus ingin meminta kaos. Oleh karena itu, Pramono menyebut Presiden memerintahkan Paspampres untuk tidak berlebihan menangani insiden pada saat itu juga.

Namun, apa yang dikemukakan Istana melalui Pramono agaknya belum dapat menjawab keresahan publik atas penerobosan secara telak ke iring-iringan presiden. Responsnya justru seolah hanya ingin menggambarkan sisi humanis dan ketenangan Presiden Jokowi, plus Paspampres dalam menangani situasi genting.

Padahal, jamak reaksi publik dan netizen +62 yang sangat menyayangkan begitu ringkihnya pengawasan dan penanganan sosok yang dapat dikatakan “orang asing” di mana melakukan kontak jarak dekat dengan Presiden Jokowi.

Selain itu, dalam video penerobosan yang viral, terdapat sosok pria yang juga turut merekam dari belakang wanita itu dan justru tak mendapat atensi pengamanan karena Paspampres seolah terdistraksi oleh si wanita.

Tak hanya itu, komentar di lini masa ada juga yang menyebut insiden penerobosan hanyalah sebuah rekayasa demi tujuan tertentu.

Bahkan, tanggapan dan telaah bernuansa sensitif lain juga mengemuka saat membandingkan penanganan humanis itu dengan perandaian jika wanita yang menerobos itu menggunakan identitas keagamaan tertentu.

Akan tetapi, pertanyaan sederhana mengemuka, yakni mengapa reaksi minor tetap mengiringi insiden penerobosan tersebut meski Istana telah memberikan klarifikasi dan memastikan keamanan Presiden Jokowi?

Presiden Simbol Segalanya?

Insiden penerobosan orang asing yang mendekat ke kepala negara telah terjadi beberapa kali di berbagai penjuru dunia, baik di negara demokratis maupun mereka yang tak menganutnya.

Sayangnya, tak semua insiden berakhir dengan impresi lega karena sang pemimpin berhasil selamat. Terdapat sejumlah insiden yang berubah menjadi tragedi yang mana salah satunya menimpa Presiden ke-35 Amerika Serikat (AS) John Fitzgerald Kennedy (JFK).

Saat pembunuhan JFK, reaksi keras muncul dari warga AS dan tersorot ke berbagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas keamanan seorang kepala negara adidaya.

Wilfred E. Binkley dalam publikasi berjudul The President as a National Symbol, mengatakan bahwa di negara demokratis, presiden adalah powerful symbol of state’s democracy atau simbol yang begitu kuat bagi demokrasi.

Itu dikarenakan, presiden yang terpilih merupakan representasi suara rakyat, yang mana keamanannya benar-benar harus dijaga saat menunaikan tugas memimpin negara demi kemaslahatan rakyat itu sendiri.

Memang, insiden berujung tragedi atas penerobosan orang asing ke arah pemimpin negara telah terjadi sejak lama dan tak melulu memantik reaksi dari negara demokratis saja. Di masa lalu, pembunuhan kepala negara maupun kepala pemerintahan tak sedikit bermuara pada konsekuensi tak menyenangkan berupa konflik yang lebih luas.

Pada 28 Juni 1914, misalnya, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austro-Hungaria, dan istrinya dibunuh oleh seorang ekstremis yang didukung Serbia bernama Gavrilo Princip.

Tragedi itu kemudian disebut-sebut sebagai salah satu pemantik signifikan meletusnya Perang Dunia I, pasca serangkaian variabel lain sebelumnya telah memanaskan tensi di antara pihak-pihak yang kemudian bergabung dalam Entente maupun Blok Sentral.

Di era modern, pembunuhan JFK yang terjadi pada hari Jumat, 22 November 1963 di Dallas, Texas menjadi satu yang paling menyorot perhatian dan berdampak pada re-kalkulasi pengamanan seorang kepala negara.

Selain alasan filosofis karena kepala negara adalah simbol yang begitu kuat, di negara demokratis, sosok pemimpin dan instrumen pengamanannya pun dibiayai oleh para pembayar pajak (taxpayer) atau masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya, saat pembunuhan JFK, rakyat AS begitu keras mengkritik berbagai pihak yang dianggap bertanggung jawab serta menuntut perbaikan multi-aspek, termasuk regulasi, untuk mencegah tragedi itu terulang.

Satu institusi yang begitu disorot adalah Secret Service, sebuah lembaga federal di bawah Department of Homeland Security (sejak 2003) yang bertugas melakukan investigasi kriminal dan melindungi para pemimpin politik AS, keluarga mereka, dan kepala negara atau pemerintahan tamu AS.

Rakyat AS saat itu menyebut Secret Service bersama intelijen tidak mampu menganalisis dengan baik informasi yang dimilikinya sebelum pembunuhan dan tidak cukup siap untuk melindungi Kennedy.

Skeptisisme publik sebagai “pembayar pajak” berbuntut tekanan hebat kepada Kongres dan pemerintah federal untuk memperbaiki koordinasi antarlembaga dalam berbagai detail skenario pengamanan.

Brian Naylor dalam How Kennedy’s Assassination Changed The Secret Service mengatakan pembunuhan JFK benar-benar menjadi titik balik, metode pengamanan presiden AS berikutnya.

Perbaikan buku pedoman atau playbook Secret Service, koordinasi dengan intelijen dan keamanan yang lebih komprehensif, dan kerahasiaan yang meski tak terlihat tetapi tetap menjamin keamanan, dilakukan berbagai stakeholder terkait saat itu, termasuk regulasi dan pengesahannya oleh Kongres.

Itulah yang kiranya dapat menjadi refleksi sekaligus dapat menjawab mengapa reaksi cukup keras mengiringi penerobosan seorang wanita ke arah Presiden Jokowi meski dalam pengamanan ketat Paspampres.

Selain itu, terdapat satu hal lagi yang membuat perhatian dan perbaikan cukup serius kiranya harus dilakukan jika berkaca pada diterobosnya Paspampres Jokowi kemarin lusa. Apakah itu?

Hindari Konspirasi Destruktif?

Selain menimpa JFK, pembunuhan terhadap sosok kepala negara atau pemerintahan telah jamak terjadi. Kendati demikian, tak sedikit isu minor mengiringi tragedi semacam itu yang terkait dengan munculnya teori bernuansa konspiratif.

Meski tak secara spesifik menjelaskan soal konspirasi atas pembunuhan kepala negara, Andrea Molle dalam Conspiracy theories: a clear and present danger to national security and global stability? menyiratkan kemunculan teori konspirasi yang mengiringi insiden yang terkait keamanan negara (termasuk kepala negara) dapat berpengaruh pada stabilitas keamanan domestik, bahkan antarnegara.

Selain pembunuhan Franz Ferdinand yang berbuntut meletusnya Perang Dunia I, pembunuhan JFK pun turut diliputi spekulasi yang cenderung beraroma konspirasi.

Ya, dikaitkan dengan pembunuhan Lee Harvey Oswald oleh pemilik klub malam Jack Ruby dua hari pasca kematian JFK, teori konspirasi jamak mengemuka. Teori-teori itu menuduh keterlibatan CIA, para mafia, Wakil Presiden AS kala itu Lyndon B. Johnson, Perdana Menteri (PM) Kuba Fidel Castro, KGB, atau kombinasi dari individu dan entitas tersebut.

Selain itu, terbunuhnya PM India Indira Gandhi pada tahun 1991 hingga kematian PM Israel Yitzhak Rabin pada 1995 di tangan ultranasionalis bernama Yigal Amir juga menghadirkan berbagai spekulasi miring yang tertuju pada banyak pihak.

Dalam case penerobosan Paspampres Jokowi di Bali, spekulasi liar juga tak bisa dicegah saat video yang merekam detik-detik kejadian beredar di dunia maya.

Selain tuduhan “rekayasa” demi impresi positif serta respons humanis dari Presiden Jokowi dan aparat, nyatanya, sentimen minor juga meliputi Paspampres itu sendiri dikarenakan protokol detail keamanan yang begitu “berantakan”.

Di samping itu, isu sensitif yang membandingkan penanganan terhadap wanita saat itu dengan perandaian reaksi berbeda aparat jika pelaku menggunakan identitas Islam seperti jilbab atau cadar juga turut memperkeruh suasana.

Selain terkait ancaman konkret terhadap RI-1 di kemudian hari, bukan tidak mungkin, sentimen-sentimen minor itu akan menumpuk dan bermuara pada hal-hal di konteks lain yang mengancam stabilitas keamanan sebagaimana dikatakan Molle.

Di titik ini, stakeholder terkait seperti intelijen, TNI, Polri, dan DPR kiranya perlu turut buka suara dan melakukan evaluasi hingga audit ulang terhadap prosedur dan skenario pengamanan kepala negara yang lebih komprehensif. Tak terkecuali ketika Indonesia memiliki pemimpin yang terus berusaha terbuka atau blusukan, yang tentu menimbulkan konsekuensi meningkatnya ancaman. (J61)

PinterPolitik.com

Covid-19 telah menjadi momok besar bagi perekonomian banyak negara. Mulai dari super power seperti Amerika Serikat (AS), hingga negara-negara yang lebih kecil, semuanya mengalami resesi. Dalam jangka pendek, pandemi ini memang telah menyebabkan persoalan serius di sektor kesehatan dan ekonomi. Ini memang adalah krisis kesehatan terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

Sementara, dampak jangka panjangnya juga masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, misalnya terkait utang negara, pengangguran, hingga pemenuhan standar hidup masyarakat yang lebih baik di tengah ketimpangan ekonomi yang justru menajam pasca pandemi Covid-19.

Sebagai catatan, hingga Oktober 2020 lalu, para miliarder di daftar teratas orang-orang terkaya di dunia mengalami peningkatan kekayaan hingga US$ 10,2 triliun atau sekitar Rp 143 ribu triliun. Kondisi ini sangat kontras dengan mayoritas masyarakat yang justru mengalami kesulitan ekonomi di tengah krisis kesehatan ini.

Hal inilah yang membuat banyak scholar dan pengamat mulai memunculkan ide terkait apakah ekonomi dan kebijakan-kebijakan politik global harus “di-reset” alias diatur ulang, sehingga berbagai persoalan jangka panjang tersebut bisa diatasi.

Ini menjadi topik perbincangan bertajuk Global Town Hall pada akhir November 2020 lalu, yang salah satunya didukung oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Salah satu pembicara dalam acara ini adalah akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani.

Secara garis besar, acara ini mendiskusikan perubahan atau reset kebijakan yang mungkin terjadi di kawasan Indo-Pasifik pasca Covid-19, termasuk juga terkait pergantian kepemimpinan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) katakanlah jika Joe Biden pada akhirnya nanti resmi dilantik sebagai orang nomor satu di negara tersebut.

Menariknya, istilah “reset” yang dipakai dalam publikasi acara tersebut, beberapa waktu terakhir menjadi pusat perhatian banyak tokoh dan pemimpin di dunia. Ini terkait terminology “The Great Reset” atau pengaturan ulang besar-besaran yang konsepnya digariskan oleh founder sekaligus Executive Chairman World Economic Forum, Klaus Scwab. Program yang diperkenalkan pada Mei 2020 bersama dengan Pangeran Charles ini dianggap sebagai solusi dari persoalan yang terjadi akibat Covid-19.

Ini adalah agenda besar untuk mengatur ulang kapitalisme ekonomi dan – seperti klaim Schwab – membuat ekonomi dunia lebih berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Lalu, seperti apa pemikiran tentang The Great Reset ini diimplementasikan dan apakah benar dugaan dan konspirasi yang muncul di sekitar konsep ini yang menyebutnya sebagai cara elite global menerapkan kontrol?

Gerbang The Great Reset

Pemikiran tentang The Great Reset memang dituangkan dalam buku yang ia tulis bersama Thierry Malleret berjudul Covid-19: The Great Reset. Dalam bukunya ini, Schwab membahas bagaimana proses reset itu dilakukan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kontrak sosial, kondisi pekerjaan, hingga pemanfaatan teknologi.

Istilah The Great Reset sendiri sebetulnya pernah juga dituliskan oleh Richard Florida dalam bukunya yang berjudul The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity yang terbit pada tahun 2010. Dalam tulisannya ini, Florida membahas bagaimana krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008  harus dilihat sebagai jalan dan kesempatan untuk mengatur ulang berbagai hal, mulai dari soal ekonomi, sosial-kemasyarakatan, geopolitik, dan lain sebagainya.

Dalam nuansa yang serupa, The Great Reset kemudian diformulasikan lagi oleh Klaus Schwab dan Malleret, namun dalam pengertian yang lebih kompleks. Schwab bahkan mengidealkan sebuah perubahan total dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara mikro maupun makro.

Secara garis besar, ada 3 hal yang menjadi poin utama pemikiran Schwab. Pertama, adanya kebijakan yang mengatur pasar agar menghasilkan outcomes atau hasil yang lebih adil. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dalam pembuatan kebijakan terkait pajak, kebijakan fiskal, subsidi, juga termasuk hak-hak kekayaan intelektual.

Kedua, adanya investasi yang besar yang berujung pada ekonomi yang berkelanjutan dan mampu melahirkan kesetaraan atau equality. Stimulus ekonomi bagi masyarakat bawah misalnya, sangat diperlukan agar kondisi kesulitan yang terjadi pasca Covid-19 bisa diatasi dengan lebih baik.

Dalam ulasan di beberapa media lain, Schwab misalnya menyinggung soal dana yang dianggarkan oleh negara-negara untuk tujuan tersebut. Uni Eropa menganggarkan US$ 826 miliar atau sekitar Rp 11 ribu triliun untuk program recovery dan stimulus ekonomi. Negara-negara lain, seperti AS, Tiongkok, Jepang, dan yang lainnya juga dipercaya akan melakukan hal yang sama.

Sementara poin ketiga adalah terkait pemanfaatan teknologi yang muncul seiring revolusi industri 4.0, untuk kepentingan publik. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, publik menyaksikan bagaimana perusahaan, kampus, ahli-ahli dan ilmuwan, serta pemerintah dan masyarakat bersatu padu mencari solusi persoalan ini. Menurut Schwab, dunia akan menjadi tempat yang berbeda jika kerja sama yang demikian ini bisa terjadi di berbagai bidang lainnya.

Selain itu, teknologi seperti contact tracing dan tracking yang digunakan untuk mendeteksi pasien-pasien Covid-19, bisa dipakai dalam formula yang lebih luas untuk tujuan penanganan krisis kesehatan di kemudian hari, juga untuk tujuan-tujuan lain.

Kemudian, Schwab juga mengelompokkan pengaturan ulang tersebut dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah makro reset yang meliputi masalah ekonomi, lingkungan, kemasyarakatan, geopolitik dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah mikro reset yang berhubungan dengan bisnis dan industri. Yang terakhir adalah individual reset yang berhubungan dengan redefinisi kemanusiaan, persoalan kesehatan mental, dan prioritas-prioritas dalam masyarakat.

Dengan demikian, garis pemikiran The Great Reset itu sendiri sebetulnya bertumpu pada bagaimana ekonomi kapitalisme bisa mengondisikan dirinya agar membawa dampak yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang ada di kelas terbawah.

Secara keseluruhan, konsep ini tampak sangat bagus dan bahkan bisa dibilang sebagai solusi yang dibutuhkan. Namun, para pemikir dan pendukung kelompok kanan menilainya sebagai agenda yang cenderung Marxist atau kekiri-kirian. Schwab sendiri dicap sebagai seorang Marxist.

Kemudian, muncul juga berbagai konspirasi di belakang The Great Reset yang menganggap proposal ini adalah cara segelintir pemimpin dan elite dunia untuk mengontrol masyarakat global. Banyak yang menganggap The Great Reset sebagai jalan para elite tersebut untuk menciptakan pemerintahan totalitarian Marxisme global untuk membentuk sebuah New World Order atau pemerintahan dunia baru.

Mereka menganggap jika The Great Reset ini terjadi, maka masyarakat akan masuk ke rezim ketika vaksin menjadi hal yang diwajibkan, akan ada penggunaan militer untuk tujuan “memaksa” masyarakat tertib, serta tingkat kontrol dan pengawasan dari kelompok-kelompok ini yang makin besar pada masyarakat secara keseluruhan.

Mereka juga menganggap Covid-19 juga sudah direncanakan agar dunia masuk pada satu krisis yang membuat kelompok elite global ini punya kesempatan untuk menerapkan agenda mereka.

Walaupun demikian, hingga kini teori-teori konspirasi ini dianggap tak punya basis data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Lalu, jika pada akhirnya The Great Reset terjadi, akan ada dimana posisi Indonesia?

Indonesia Dimana?

Dalam konteks agenda politik internasional, Presiden Jokowi kemungkinan besar akan kembali menggunakan pendekatan yang cenderung pragmatis. Kishore Mahbubani dalam berbagai ulasannya memang menyebutkan bahwa kebanyakan pemimpin di Asia akan cenderung melihat sebuah usulan kebijakan dari sisi seberapa besar hasil yang dicapai dari agenda tersebut yang bisa memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Artinya, besar kemungkinan Indonesia akan ikut dalam arus besar ini. Presiden Jokowi akan melihat hal ini sebagai peluang untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis. Namun, hal ini baru akan bisa terjadi jika gelombang The Great Reset ini telah berhasil mengubah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara yang lebih besar, pun dalam konteks lembaga-lembaga internasional.

Walaupun demikian, konteksnya akan berbeda jika teori-teori konspirasi yang ada di seputaran The Great Reset ini pada akhirnya bisa dibuktikan dan melahirkan gelombang penolakan di seluruh dunia. Yang jelas, program ini punya arah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Upaya gugatan yang dibarengi narasi konspiratif terkait kecurangan Pilpres AS 2020 yang diejawantahkan Presiden Donald Trump dinilai berbahaya bagi politik dan demokrasi negeri Paman Sam. Lantas, apakah refleksi makna dari fenomena ini bagi politik Indonesia terutama pada konteks Pilpres 2024?

PinterPolitik.com

Petarung sejati selalu bertempur hingga titik darah penghabisan. Mungkin ungkapan itu tepat untuk menggambarkan bagaimana usaha Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam membuktikan bahwa dirinya tidak kalah dari Joe Biden dalam ajang Pilpres 3 November lalu.

Meksi perhitungan yang nyaris rampung tak berpihak pada Trump dengan margin kekalahan yang cukup gamblang, dirinya menempuh mekanisme hukum untuk membuktikan justifikasinya.

Trump menyebut kekalahan yang terlihat dari Biden adalah kecurangan pemilu. Penyimpangan yang Ia sinyalir terjadi di negara bagian Pennsylvania dan Michigan, misalnya, menjadi landasan bahwa seluruh proses pemilu tidak konstitusional.

Kendati demikian, sejumlah pakar hukum di AS melihat sejauh ini tidak ada gugatan hukum dari Trump yang tampaknya akan mengubah hasil Pilpres. Berbagai tuntutan yang mengemuka pun tampaknya tidak akan menghasilkan apa-apa, ketika seorang hakim dari Michigan, Cynthia Stephens menyebutnya sebagai “desas-desus dalam desas-desus yang tidak dapat diterima”.

Fareed Zakaria dalam kolom tulisan terbarunya di The Washington Post, menyoroti bahwa serangkaian tuntutan dan narasi yang dibangun Trump itu bersifat sangat destruktif.

Dengan retorikanya, Trump disebut mendeligitimasi pemilu dan suara warga AS dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mencederai secara serius sistem politik dan budaya demokrasi negeri Paman Sam.

Fenomena yang sekilas serupa tapi tak sama nyatanya juga pernah terjadi pada Pilpres di Indonesia edisi terakhir. Ketika itu, kubu Prabowo Subianto tak menerima hasil pesta elektoral dan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cerita berakhir setelah klaim kubu Prabowo dianulir hakim konstitusi, plus berkesudahan antiklimaks saat Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam koalisi politik kubu yang mengalahkannya.

Namun pada konteks AS dan yang jadi pertanyaan, mengapa Trump menampilkan retorika dan narasi yang dianggap Fareed berbahaya itu? Lalu, apakah pembelajaran dari hiruk pikuk semacam ini bagi kontestasi elektoral Indonesia, khususnya pada Pilpres 2024 mendatang?

Bukan Sekadar Retorika?

Dalam menjawab hal tersebut, dalam Trump’s Contempt for Democratic Norms Could Haunt Us for Years, Fareed menggunakan perspektif historis bahwasanya apa yang dilakukan Trump adalah paralel sejarah.

Teori stab in the back atau mitos pengkhianatan yang pernah dilakukan kaum sayap kanan Jerman pada 1918, disebut seperti sedang ditampilkan Trump saat ini.

Pasca kekalahan di Perang Dunia I, kelompok ultra sayap kanan mengarang mitos bahwa Jerman sebenarnya di ambang kemenangan pada November 1918. Namun mereka mengklaim bahwa akhirnya menyerah karena tudingan konspiratif yang terkait dengan intervensi komunis hingga kelompok Yahudi.

Sejarawan AS, Benjamin Carter Hett dalam bukunya yang berjudul The Death of Democracy: Hitler’s Rise to Power and the Downfall of the Weimar Republic menyebut bahwa teori stab in the back dapat bekerja karena trauma atau perasaan yang tak menyenangkan atas kekalahan.

Akibatnya, jutaan orang Jerman percaya narasi tersebut bukan karena terbukti benar, akan tetapi karena hal tersebut dibutuhkan secara emosional.

Fareed mengutip seorang penulis dan sejarawan AS lainnya dengan spesialisasi sejarah Eropa Tengah dan Timur, yakni Timothy David Snyder. Snyder merefleksikan betapa berbahayanya retorika dan narasi stab in the back tersebut ketika seolah digunakan Trump sebagai senjata utama untuk menantang hasil Pilpres lalu. Menurutnya, ketika narasi itu sudah terlontar untuk pertama kalinya, semua hal kemudian dapat dikatakan, dilakukan, dan dijustifikasi.

Ya, Trump memang kerap melemparkan narasi merasa “dicurangi” baik melalui pernyataan maupun lontaran unggahan di media sosial yang jadi ciri khasnya. Seperti mengunggah ulang video aktor Jon Voight yang di dalamnya terujar bahwa kondisi saat ini merupakan pertempuran terbesar sejak Civil War, sekaligus pertarungan kebenaran melawan setan.

Selain itu, nyaris seluruh cuitan Trump di Twitter merupakan seperti ekspresi lanjutan dari narasi stab in the back – persis seperti apa yang dikatakan Snyder – yang cukup diyakini sejumlah besar orang-orang di Partai Republik maupun pendukung setia Trump.

Kendati terkesan hanya berupa desas-desus seperti yang dikemukakan Stephens karena bahkan Twitter melabeli setiap unggahan Trump dengan peringatan “This claim about election fraud is disputed”, namun keyakinan tersebut sesungguhnya patut menjadi sorotan tersendiri.

Klaim Trump sejauh ini sendiri diwarnai sejumlah variabel seperti intervensi media yang jauh dari proporsional, hingga pertempuran di belakang layar yang diklaim melibatkan mesin elektronik pemungutan suara, Smartmatic, yang digunakan di beberapa negara bagian dan dituding dikendalikan oleh miliarder George Soros – salah satu donatur tim pemenangan Biden.

Terlepas dari sejauh mana nilai kebenarannya karena proses dan upaya hukum masih berjalan, yang jelas beragam variabel tersebut berkontribusi signifikan dalam mendukung fundamental klaim Trump.

Namun getirnya, lontaran narasi tersebut secara dramatis menggerakkan massa pendukung Trump untuk turut memprotesnya secara keras di jalanan, mulai dari Philadelphia hingga Washington DC.

Khusus protes bertajuk “Millions Maga March” di kota terakhir yang terjadi pada Sabtu lalu, bahkan berakhir bentrokan dengan warga lain yang berakibat satu orang terkena tusukan senjata tajam. Hal ini langsung menggambarkan bahwa polarisasi hebat memang tengah terjadi di negara Adidaya itu.

Dampak semacam inilah yang tepat sehari sebelumnya telah disebutkan Fareed. Meski terdengar klise, sistem politik Ia katakan tetaplah tak sekadar kumpulan hukum dan aturan belaka, melainkan juga akumulasi dari norma dan perilaku.

Trump disebut Fareed telah merobek-robek banyak norma dan akan memberi efek besar yang bertahan lama pada kultur politik dan demokrasi AS selama beberapa dekade.

Namun terlepas dari hingar bingar Pilpres AS yang dinamikanya masih terus bergulir, tendensi serupa agaknya hampir terjadi di Indonesia pada ajang Pilpres 2019 lalu. Akan tetapi, dampaknya seakan tak seperti apa yang Fareed katakan. Benarkah demikian?

Di Indonesia, Prabowo Adalah Kunci?

Ya, kemudaratan yang berhulu dari narasi bertendensi konspiratif yang dikhawatirkan Fareed, tampak berhasil dihindari di Indonesia pasca Pilpres 2019 lalu. Prabowo Subianto dinilai menjadi sentral dari keputusan yang mereduksi potensi polarisasi hebat yang berkepanjangan di akar rumput.

Sandiaga Uno, kandidat pendamping Prabowo mengungkapkan bahwa eks Danjen Kopassus memilih untuk bergabung dengan pemerintah salah satunya dikarenakan untuk menghindari potensi yang bisa memecah-belah keutuhan bangsa.

Memang tampaknya harus diakui, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintah sedikit meredam gejolak konfrontatif, bahkan gesekan konfliktual antara pendukungnya dengan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika dilihat secara luas, hal itu seolah juga merupakan andil dari strategi politik kubu Prabowo itu sendiri. Namun alasan keputusannya bergabung dengan pemerintah tampak seirama dengan Fareed bahwa peran nilai dan perilaku menjadi penting dalam kultur serta sistem politik dan demokrasi.

Perbedaan sistem kepartaian, hingga kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang lebih “cair”, menjadikan kemudaratan yang dikhawatirkan memang dapat dihindari.

Akan tetapi, keputusan Prabowo itu nyatanya memiliki efek samping tersendiri. Preseden oligarki dan kroni politik akibat koalisi pemerintah yang terlampau besar seketika mengemuka seiring dengan kompromi politik yang ada.

Efek samping yang dalam The Rise of Illiberal Democracy disebut Fareed sebagai illiberal democracy atau kondisi ketika demokrasi seolah eksis namun partisipasi dan kebebasan sipil terbatas.

Preseden itu agaknya cukup sulit dihindari ketika kekuatan politik antara pemerintah dan penyeimbang begitu timpang, dan tercermin dari sejumlah resistensi massa belakangan ini dalam berbagai diskursus regulasi kontroversial.

Menjadi menarik ketika preseden itu secara tak langsung dibawa oleh Prabowo yang notabene menjadi kandidat dengan elektabilitas tertinggi sejauh ini dalam menatap Pilpres 2024.

Pada titik ini, apapun keputusan Prabowo mengenai Pilpres 2024 dinilai memiliki urgensivitas tersendiri dalam menentukan seperti apa kultur serta sistem politik dan demokrasi Indonesia pasca kontestasi elektoral empat tahun mendatang. Mengingat Prabowo tampaknya menjadi satu-satunya tokoh dengan elektabilitas tinggi yang memiliki “prerogatif politik” cukup besar di 2024.

Pengalaman dalam berhadapan dengan dampak minor dari kontestasi elektoral kekinian, seperti polarisasi, hingga preseden illiberal democracy seperti oligarki dan kroni politik sesungguhnya diharapkan akan menjadi senjata Prabowo jika ingin mendapat simpati dan dukungan penuh publik, bukan justru sebaliknya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Bagi publik nama perusahaan bioteknologi yang satu ini mugkin sudah tak asing lagi didengar. Ya, Perusahaan yang berbasis di Massachusetts Amerika Serikat (AS) tersebut, memang menjadi salah satu dari sekian banyak produsen yang saat ini tengah mengembangkan vaksin untuk penyakit Covid-19.

Sejak virus yang memiliki nama ilmiah SARS-CoV-2 ini beranak pinak dalam skala global, para ahli di bidang kesehatan dan obat-obatan memang terus berlomba-lomba menemukan cara untuk menghentikan penyebarannya, salah satunya melalui vaksinasi. Tapi benarkah Moderna ini dimiliki oleh Nazi dan didanai oleh Bill Gates, George Soros dan Anthony Fauci? Tonton videonya ya

#FactCheck #PinterPolitik #Moderna