PinterPolitik.com

“Yeah, my homies still” – Lil Wayne, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Kesuksesan orang lain terkadang dapat menjadi pelajaran bagi perkembangan diri. Tidak dapat dipungkiri, langkah-langkah sukses itu kerap menjadi panduan untuk kita yang ingin mencapai kesuksesan yang sama.

Inspirasi kisah kesuksesan ini mungkin bisa diamati di seri anime yang berjudul Boruto: Naruto Next Generations (2017-sekarang). Dalam seri yang juga merupakan franchise dari Naruto ini, Boruto Uzumaki – putra dari Naruto Uzumaki yang menjadi seorang Hokage – ini juga memiliki perjuangannya sendiri untuk menjadi ninja yang hebat.

Meski ayahnya merupakan seorang Hokage, Boruto justru tidak terlalu ingin mengikuti jejak ayahnya. Putra dari Naruto dan Hinata Hyuga itu malah terinspirasi sahabat ayahnya, yakni Sasuke Uchiha.

Baginya, Sasuke merupakan salah satu ninja terkuat dari Desa Konoha. Selain itu, tidak seperti Naruto yang terjebak dengan segudang jadwal sebagai Hokage, Sasuke lebih dilihat Boruto sebagai orang yang bebas dan bisa menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya.

Bukan tidak mungkin, Boruto suatu hari akan mengikuti jejak Sasuke yang berjuang dengan mengembara. Lagipula, sahabat Naruto satu ini juga memutuskan untuk menjadi guru bagi Boruto.

Mungkin, kisah inspiratif Sasuke bagi Boruto ini juga perlu diikuti oleh sejumlah politikus Indonesia di dunia nyata – khususnya bagi mereka yang disebut-sebut akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bukan tidak mungkin, ini dapat jadi pelajaran bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dianggap memiliki elektibalitas tertinggi untuk tahun 2024 nanti.

Inspirasi ala Sasuke ini bisa saja didapatkan dari mana saja. Salah satu yang mungkin bisa menjadi inspirasi adalah kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020.

Bagaimana tidak? Kemenangan Biden disebut-sebut bak mimpi yang menjadi kenyataan bagi sebagian masyarakat AS – dan dunia. Sampai-sampai, kemenangan itu dianalogikan seperti kembalinya Jedi di film Star Wars: Return of the Jedi (1983).

Terlepas dari itu, kira-kira, pelajaran apa yang dapat diilhami dari kemenangan Biden dan Kamala Harris di AS? Lantas, mengapa Prabowo perlu mengikuti jejak Biden?

Perimbangan Nasionalis-Liberalis?

Bukan tidak mungkin, kemenangan Biden dapat memberikan pelajaran soal taktik dan strategi politik dalam memenangkan sebuah Pemilu. Pasalnya, mantan Wakil Presiden AS tersebut dikenal dapat menjembatani dua kelompok yang saling berseberangan di negara Paman Sam tersebut.

Seperti yang banyak orang ketahui, gelombang nasionalisme terus meningkat di dasawarsa 2010-an. Hal ini memunculkan gelombang dan gerakan politik baru yang disebut-sebut dapat mengancam tatanan politik yang telah berdiri sebelumnya, yakni liberalisme.

Asumsi seperti ini juga dijelaskan oleh John Joseph Mearsheimer – profesor politik dan Hubungan Internasional (HI) dari University of Chicago – dalam pidatonya ketika mendapatkan penghargaan James Madison Awards pada September 2020 lalu.

Dalam sebuah pidato yang berjudul Liberalism and Nationalism in Contemporary America, Mearsheimer menjelaskan bahwa nasionalisme merupakan salah satu ideologi dan kelompok yang paling kuat sepanjang sejarah.

Nasionalisme sendiri merupakan sebuah ideologi atau pemikiran yang mampu mengikat sekelompok manusia menjadi satu identitas tersendiri. Mearsheimer pun mengutip sebuah konsep yang dicetuskan oleh Benedict Anderson, yakni imagined community (komunitas terbayang) – menciptakan atribut-atribut bayangan yang membedakan sebuah kelompok bangsa dengan bangsa-bangsa lainnya.

Dalam pidato itu, Mearsheimer juga membeberkan sejumlah alasan mengapa nasionalisme tetap bertahan di tengah tatanan liberal. Beberapa di antaranya adalah karena ideologi ini sejalan dengan sifat alamiah manusia (human nature) yang membutuhkan kelompok. Selain itu, nasionalisme dinilai juga memenuhi kebutuhan emosional dari manusia.

Mearsheimer pun menjelaskan mengapa nasionalisme kini dapat bangkit kembali meskipun tatanan liberal telah terbangun dengan baik setelah Perang Dingin berakhir. Salah satu alasannya adalah liberalisme itu sendiri.

Liberalisme membuat tatanan ekonomi menjadi tidak terbatas – meninggalkan perasaan kesatuan yang dibangun dalam komunitas terbayang. Liberalisme gagal menjadi pengikat bagi perasaan kesatuan (sense of unity) yang dibawa nasionalisme.

Globalisasi ekonomi, misalnya, menciptakan elite-elite baru yang bergerak secara global. Alhasil, backlash dari nasionalisme pun muncul. Ketidakpuasan dari kelompok bangsa sendiri memuncak dan memberikan gelombang politik baru.

Fenomena ini – mengacu pada Mearsheimer – memunculkan sosok-sosok politikus nasionalis dan konservatif di negara-negara Barat, seperti Donald Trump di AS dan Boris Johnson di Britania Raya (atau Inggris).

Dengan mengutip pemikiran Mearsheimer soal nasionalisme ini, Stephen M. Walt dalam tulisannya yang berjudul Biden Needs to Play the Nationalism Card Right Now menjelaskan bahwa Biden pun perlu memerhatikan isu-isu yang dibawa oleh kelompok nasionalis-konservatif karena nasionalisme – seperti yang dijelaskan oleh Mearsheimer – tetap merupakan kekuatan politik yang kuat.

Dari sini, kehadiran sosok Biden yang didukung Partai Demokrat AS bisa jadi wajar. Pasalnya, meski merupakan anggota dari partai yang notabene progresif, Biden disebut memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok konservatif di AS – bahkan juga di Eropa.

Ini juga terlihat dari bagaimana sejumlah politisi Partai Republik AS memilih untuk mendukung Biden dibandingkan Trump dalam Pilpres AS 2020. Kelompok yang dikenal sebagai Lincoln Project, misalnya, merupakan orang-orang Partai Republik yang berusaha menjegal Trump di Pilpres ini.

Bila Biden bisa menjadi jembatan bagi kelompok progresif dan kelompok konservatif-nasionalis, mungkinkah tokoh serupa muncul di Indonesia? Apakah mungkin Prabowo sebagai salah satu capres potensial mampu menjadi Biden ala Indonesia?

Prabowo, Biden ala Indonesia?

Dengan kuatnya gerakan nasionalisme, bukan tidak mungkin capres tahun 2024 nanti perlu meniru posisi Biden yang dapat menjadi jembatan bagi dua kelompok yang berseberangan. Prabowo bisa jadi perlu melakukan manuver serupa untuk menjaga jembatan antara dua kubu politik di Indonesia.

Pasalnya, apa yang dijelaskan oleh Mearsheimer bukan tidak mungkin juga terjadi di Indonesia. Berkembangnya narasi akan adanya peran elite asing ini mulai terlihat dari polemik Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) – atau yang biasa disebut sebagai omnibus law.

Polemik UU ini juga sempat memunculkan gelombang protes dari kelompok mahasiswa dan buruh. Belum lagi, kontroversi ini telah memicu aksi protes dari kelompok-kelompok yang memiliki kecenderungan spektrum politik kanan ekstrem.

Pada Oktober lalu, misalnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 melakukan sebuah aksi protes guna menolak omnibus law yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada awal bulan. Sebastian Strangio dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa polemik UU ini bisa menjadi momentum politik bagi kelompok-kelompok konservatif ini.

Apalagi, kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) beberapa waktu lalu disebut-sebut juga akan memberikan dorongan pada poros oposisi untuk menyoroti berbagai UU yang kontroversial. Ini terlihat dari bagaimana manuver politik yang dilakukan HRS bersama PKS yang mulai membentuk tim untuk mengkaji UU Ciptaker yang telah diteken oleh Presiden Jokowi.

Bila benar begitu, apa yang dibilang Mearsheimer bisa jadi benar. Nasionalisme konservatif akan kembali memenuhi diskursus politik di Indonesia – dengan adanya asumsi bahwa pemerintah merupakan bagian dari elite asing yang tidak memedulikan nasib saudara sebangsanya sendiri.

Selain itu, bukan tidak mungkin bangkitnya momentum politik sayap kanan di Indonesia ini akan memberikan dampak pada dinamika politik pada tahun 2024 mendatang. Layaknya di AS, Trump pada tahun 2016 pun muncul melalui gelombang nasionalisme yang disebutkan oleh Mearsheimer.

Bisa jadi, siapapun capres yang muncul pada tahun 2024 nanti, perlu menjembatani suara progresif dan suara konservatif. Layaknya Biden, sosok capres tersebut juga bisa jadi perlu dapat diterima di kubu konservatif.

Apakah Prabowo dapat mengisi peran ala Biden tersebut? Bisa jadi iya dan bisa juga tidak. Semua bergantung kembali pada manuver dan strategi politik yang diterapkan oleh Prabowo.

Sang Menteri Pertahanan (Menhan) bisa jadi telah membuat kecewa sejumlah elemen di kubu Islam konservatif. Meski begitu, ikatan masa lalu bukan tidak mungkin dapat dibangun kembali.

Setelah HRS pulang, misalnya, Prabowo disebut-sebut akan segera menemui pemimpin Front Pembela Islam (FPI) dan PA 212 tersebut. Selain itu, Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo juga mulai terlihat bermanuver untuk mendekati kembali HRS.

Manuver ini terlihat dari bagaimana Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Fadli Zon menemui HRS beberapa waktu lalu. Sinyal kembalinya partai berlambang kepala burung Garuda itu untuk mendekati HRS pun kembali menguat.

Bila benar manuver ini tengah dilakukan oleh Gerindra, boleh jadi Prabowo tengah membangun apa yang disebut sebagai Third Way. Konsep ini menekankan pada penyatuan terhadap berbagai spektrum politik – seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Meskipun begitu, gambaran kemungkinan ini belum pasti benar adanya – mengingat masih terdapat waktu hingga 3 tahun lebih untuk menyongsong Pilpres 2024. Mari kita nantikan sajalah manuver sang Ketum Gerindra ini. (A43)

PinterPolitik.com

Saat dunia menyangka bahwa globalisasi akan menjadi ideologi pamungkas dengan pemahaman globalismenya, konservatisme di beberapa belahan dunia justru bangkit. Pasca Perang Dunia II dan dibentuknya PBB sebagai penjaga kedamaian, negara beramai-ramai membentuk perhimpunan dan organisasi internaisonal, baik itu organisasi yang didasarkan pada wilayah (regional) maupun berdasar tingkatan ekonomi.

Muncul Association of South East Asian Nations (ASEAN), Uni Eropa (UE), Liga Arab, Uni Afrika, dan sebagainya yang menjadi fondasi untuk membentuk kerja sama dan melunturkan pagar-pagar pembatas antar anggotanya. Indonesia contohnya, membebaskan visa bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebaliknya, kita pun bebas untuk mengunjungi negara ASEAN lain tanpa visa.

Itu belum termasuk negara-negara lain yang bekerja sama dengan Indonesia secara bilateral. Hingga kini, sebanyak 77 negara di dunia membebaskan warga Indonesia untuk mengunjungi negaranya tanpa visa dengan batas waktu yang berbeda-beda.

Globalisme yang melanda di seluruh dunia tidak saja terjadi dalam bidang politik, melainkan juga ekonomi, sosial, hingga budaya. Itulah alasan banyak ahli beranggapan bahwa negara-negara di dunia ini pada akhirnya kelak akan berada pada satu kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang sama.

Pendukung ideologi globalisme ini sering disebut dengan globalis. Cambridge Dictionary mendefenisikan “globalist” sebagai seseorang yang percaya bahwa kebijakan luar negeri dan ekonomi harus dirancang dengan cara internasional dibanding dengan memilih kebijakan yang cocok untuk masing-masing negara.

Awal Kebangkitan Kaum Konservatif

Namun, cita-cita para globalis ini mendapat respons yang cukup kuat dari pihak konservatif. Nasionalis – begitu para konservatif menyebut diri mereka – menganggap para globalis (dan liberal) ini sebagai ancaman bagi negara.

Konservatisme – meskipun secara sejarah merupakan nilai dasar terbentuknya sebuah negara – mulai menunjukkan perlawanannya terhadap nilai-nilai liberal. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan – Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik – memperkuat partainya dengan kebijakan pemotongan pajak, memperkuat militer AS dan, yang paling penting, meningkatkan ikatan keluarga dengan nilai konservatif Judeo-Kristen. Ia melihat nilai agama Judeo-Kristen merupakan alasan kemajuan peradaban Eropa serta menjadi fondasi utama terbentuknya AS sendiri.

Kebijakan ini merupakan perlawanan dari kebijakan The New Deal yang digagas oleh Franklin D. Roosevelt yang dianggap terlalu liberal dan merugikan korporasi-korporasi besar. Di AS sendiri, terjadi dikotomi antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai tersebut merupakan gambaran pertarungan antara kelompok liberal dan konservatif.

Hal ini terlihat dari perdebatan mengenai aborsi, kontrol senjata api, kebijakan imigrasi, hingga kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) yang terjadi antara Demokrat dan Republik. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45 bolah jadi menjadi titik kebangkitan kaum konservatif di AS.

Dalam kampanyenya, Trump secara tegas menjanjikan akan memperketat imigrasi. Build The Wall menjadi jargon tersendiri.

Ia melihat imigran gelap sebagai masalah utama AS – sejalan dengan pandangan kaum nasionalis-konservatif. Tentu saja itu justru berlawanan dengan cita-cita globalis yang hendak menurunkan batas-batas antar negara dunia.

Namun, kemenangan Trump menjadi inspirasi bagi beberapa pemimpin dunia yang melihat ideologi globalisme sebagai ancaman bagi negara mereka. Belum lama ini, Britania Raya (atau Inggris) secara resmi keluar dari Uni Eropa.

Boris Johnson – Perdana Menteri Inggris terpilih dari Partai Konservatif – mendukung penuh usaha Brexit ini. Ia melihat terlalu lunaknya UE terhadap imigran menyebabkan gelombang imigran yang besar dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika.

Multikulturalisme dianggap merusak nilai-nilai konservatif negara. London misalnya, dinilai tidak terasa seperti Inggris lagi dengan banyaknya imigran asing. Belum lagi, kejahatan dinilai justru meningkat setelah kedatangan para imigran tersebut.

Hal tersebut memicu kesadaran konservatif di masyarakat – bahwa imigran adalah sumber utama masalah yang mereka hadapi, mulai dari, kemiskinan, pengangguran, hingga kejahatan.  Partai-partai konservatif di berbagai negara dunia – sama seperti Inggris dan AS – mulai kembali ke suara mayoritas parlemen. Polandia dan Italia misalnya, kini dikuasai oleh kelompok konservatif tersebut.

Konservatisme di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap paling religius memang bisa disebut masih sangat konservatif. Perdebatan mengenai aborsi, LGBTQ, maupun imigrasi masih didominasi oleh kaum konservatif.

Pada banyak bidang kehidupan, tidak terlalu ada perdebatan panas antara kaum konservatif dan liberal karena memang kaum liberal sendiri yang belum dominan di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menutup Indonesia dari kebangkitan konservatisme.

Kita dapat melihatnya dari beberapa peristiwa belakangan. Mulai dari penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang didasari oleh pemahaman agama, penolakan terhadap LBGTQ, hingga isu tenaga kerja asing.

Pertama, munculnya konservatisme agama dalam politik. Partai-partai politik berasaskan agama – sekalipun tidak menjadi pemenang Pemilu –masih bisa menancapkan pengaruhnya pada konstelasi politik nasional. Pemilihan K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu tandanya.

Tanda lain adalah mulai bermunculannya peraturan daerah (Perda) yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Faktanya, tidak semua Perda tersebut diusulkan oleh partai-partai yang berasaskan pada agama. Bahkan, tercatat justru Golkar dan PDIP sebagai partai yang paling banyak mengusulkan Perda berdasar agama.

Dalam tulisan milik Michael Buehler yang berjudul “Subnational Islamization through Secular Parties,” dijelaskan bahwa terdapat 169 Perda berbasis hukum syariah Islam sepanjang tahun 1999 hingga 2012.

Dari 169 di antaranya, hanya dua Perda saja yang digagas oleh kepala daerah yang berasal dari kader Partai Islam. Sebanyak 43,8% justru dihasilkan oleh daerah yang DPRD-nya dikuasai oleh Partai Golkar dan 25% oleh daerah yang dikuasai PDIP.

Kedua, meluapnya konservatisme agama dalam menyikapi LGBTQ. Warga Indonesia yang dinilai religius secara umum tidak memberi tempat kepada komunitas LGBTQ. Apalagi, beberapa agama tegas menolak kelompok ini sebagai sesuatu yang alamiah.

Berbeda dengan Indoneisia, masyarakat di AS, negara-negara Eropa, dan Australia, perdebatan mengenai LBGTQ berlangsung secara sehat. Bahkan, sebagian dari kaum konservatif sendiri juga menerima kehadiran kelompok ini. Beberapa negara justru melegalkan pernikahan sesama jenis berdasarkan hasil referendum (voting) masyarakat.

Melihat masih sedikitnya kaum liberal di Indonesia, kelompok LGBTQ bisa jadi masih akan terus berhadapan dengan nilai-nilai konservatif masyarakat yang sudah mengakar dengan kuat tersebut.

Ketiga, adanya konservatisme dan nasionalisme dalam menanggapi kebijakan imigrasi. Bukan termasuk dalam kategori negara maju tidak menjadikan Indonesia tujuan para imigran. Oleh karena itu, Indonesia tidak menghadapi permasalahan imigrasi seperti negara-negara seperti UE, AS, dan Australia.

Namun, terminologi put nation first dapat kita lihat saat menghadapi permasalahan tenaga kerja asing yang membludak. Isu tenaga kerja asing bahkan mendapat tempat tersendiri dalam perdebatan Pemilu 2019 kemarin.

Masih tingginya angka pengangguran dianggap sebagai sebuah ironi dengan masuknya tenaga kerja dari luar. Dalam hal ini, masyarakat kita tak jauh berbeda dengan sikap dan kebijakan Presiden AS Trump. Tenaga kerja asing dari Meksiko – khususnya imigran gelap yang secara ilegal melintasi perbatasan dianggap Trump sebagai sebab utama pelemahan ekonomi AS.

Masyarakat AS yang beranggapan sama dengan Trump tentu saja kecewa dengan kebijakan Partai Demokrat era Presiden Barack Obama yang dianggap terlalu liberal dan globalis serta longgar terhadap imigrasi.

Ketika para globalis meletakkan dasar humanisme sebagai alasan siapa pun dapat tinggal di manapun sesuai keinginan di bawah satu kewenangan yang sama, kaum nasionalis-konservatif merespons bahwa dunia yang damai akan dicapai apabila setiap negara masing-masing memagari pagar rumah mereka dan menentukan sendiri kebijakan apapun yang dianggap cocok oleh negaranya.

Tulisan milik Hilman Gufron, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kampanye anti-LGBT yang begitu ramai di media sosial dan media mainstream belakangan ini, diduga kuat diinisiasi oleh kalangan konservatif. Mereka adalah orang-orang yang sama yang membuat ramai reuni alumni 212 dan marah-marah membakar foto Trump dalam Aksi Bela Palestina. Bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), status quo LGBT dan status quo Kabinet Kerja memiliki satu oposisi yang sama, yakni kalangan konservatif. (Baca juga: CELUP, Kampanye Pertahanan Konservatisme)

Bila ditarik-tarik ke belakang, sejak Pemilu 2014, Jokowi memang selalu ditekan oleh kalangan ini. Isu-isu esktrim seperti tudingan keturunan Tionghoa, Kristen, dan keturunan PKI menghujam Jokowi secara membabi buta. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Jokowi—yang disebut Anies Baswedan tak punya dosa masa lalu—untuk berkuasa, karena Jokowi mungkin akan membersihkan kekuatan besar tersebut.

Belum lagi, kompatriot Jokowi di ibu kota, Ahok semakin menjadi sasaran empuk kampanye rasis dan intoleran kalangan konservatif. Pilkada DKI 2017 dan kasus penistaan agama kemudian menjadi momentum kalangan konservatif untuk mendemo Ahok, dengan motif terselubung—yang menurut Allan Nairn—untuk juga melengserkan Jokowi.

Sama sekali tidak salah untuk menyebut konservatisme sebagai oposisi Jokowi. Kekuatan nasionalis Jokowi dan kekuatan progresif loyalis Jokowi adalah musuh konservatisme itu.

Lalu, seperti apa gerakan konservatif di Indonesia, dan bagaimana konsolidasi kekuatan mereka selama beroposisi dengan pemerintahan Jokowi?

Apa Itu Konservatisme di Indonesia

Konservatisme menurut Andrew Heywood dalam Political Ideologies (2012), adalah ideologi yang mendukung bertahannya kemapanan tradisi, hierarki, dan otoritas. Bertolak belakang dengan kalangan liberal-progresif, konservatif menolak perubahan-perubahan yang mengganggu tatanan.

Wajar bila kalangan konservatif memiliki motif kuat untuk terus mempertahankan kemapanan politik. Menurut Heywood, orang-orang konservatif adalah orang-orang yang memiliki privilege (hak khusus) dan prosperity (kemakmuran). Hak khusus dan kemakmuran dalam hidup mereka, yang lahir dari sistem politik yang menguntungkan mereka, adalah yang akan mati-matian mereka pertahankan.

Dalam konteks Indonesia, konservatisme memiliki dua bentuk, yakni oligarki (memiliki kemakmuran) dan Islam (memiliki hak khusus). Mari telaah keduanya.

Pertama, oligarki, adalah kelompok persen terkecil dalam masyarakat yang menguasai berpuluh kali lipat kekayaan dari persen terbesar masyarakat. Oligarki adalah minoritas yang memiliki kekuatan politik atas mayoritas oleh karena kekayaannya.

Dalam konteks Indonesia, menurut Jeffrey Winters, oligarki dilahirkan oleh sistem hegemonik yang dijalankan Orde Baru. Soeharto melahirkan oligarki dengan memperkaya keluarganya, orang-orang kepercayaannya, pebisnis pribumi-non pribumi, hingga ABRI. Pasca Soeharto mengundurkan diri dan reformasi politik terjadi, oligarki tetap eksis.

Akan tetapi, oligarki berada di dalam ancaman, karena tidak memiliki akses langsung ke pemerintahan, seperti akses mereka kepada Soeharto pada era Orde Baru. Tuntutan demokrasi yang mensyaratkan penguatan masyarakat sipil juga turut mengancam mereka. Harus ada cara-cara high politics yang dilakukan oligarki untuk dapat mempertahankan kekayaannya dan membersihkan mereka dari ‘dosa-dosa masa lalu’.

Sementara yang kedua, kelompok Islam, adalah kelompok persen terbesar umat beragama di Indonesia. Pada masa Orde Baru, organisasi massa Islam tidak mendapatkan tempat untuk menunjukkan aspirasi politik, terutama pada fase di tahun 1977-1985. Pada tahun-tahun tersebut, konservatisme Islam tidak terbentuk, melainkan reformisme Islam-lah yang ada. Tokoh-tokoh lintas golongan Islam seperti Gus Dur, Buya Ma’rif, dan Cak Nur adalah para pemimpin Islam reformis ini.

Namun, sebagian kelompok Islam yang ditekan oleh Orde Baru berubah menjadi konservatif pada era reformasi. Artikel buatan Greg Fealy berjudul A Conservative Turn yang juga dimuat dalam buku Contemporary Development in Indonesian Islam (2012), melihat bahwa Islam mengambil giliran untuk berkuasa selepas reformasi. Ada kecenderungan kepemimpinan otoritarian dari para pemuka dan kecenderungan memahami Islam secara tekstual-fundamen dari para umat.

Karena Islam kembali berkuasa, maka konservatisme nilai agama dipertahankan, dan reformasi atau progresivitas agama seperti Orde Baru tak lagi diperlukan. Banyak kalangan Islam yang dulunya reformis, seperti diprediksikan oleh Fealy, akan beralih menjadi konservatif. Bentrok Amien Rais beserta pengikutnya dengan PP Muhammadiyah adalah contohnya. Atau, persepsi konservatif terhadap Raam Nais PBNU Ma’ruf Amin, yang telah dibantah oleh pihak PBNU.

Tak hanya di level masyarakat, konservatisme Islam oleh beberapa pihak juga disebut telah masuk ke dalam institusi agama seperti MUI. Ini kemudian yang menjelaskan konservatisme MUI—lembaga yang dipimpin Ma’ruf Amin—yang tercermin belakangan ini.

(Oligarki) Oposisi yang Mengendarai Konservatisme

“Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang konservatif tadi dan di sebelah sana yang liberal. Ide dasarnya itu.”

-Anis Matta, politisi PKS-

Klaim terang benderang Anis Matta sudah cukup menyederhanakan semuanya. Prabowo adalah konservatif dan Jokowi adalah liberal (atau reformis). Tapi, Anda tidak sampai di sini hanya untuk klaim sederhana.

Indonesianis dari Australia, Marcus Mietzner berusaha menjelaskannya. Dalam gambar besar, ia melihat bahwa elit konservatif sedang bertarung dengan masyarakat sipil. Elit konservatif atau oligarki tidak menginginkan adanya demokrasi yang akan memperlemah kekuatan politik mereka dan memperkuat posisi politik masyarakat sipil. Indikasi kebangkitan elit konservatif sempat tercium dengan maraknya fenomena piye jamanku dan kerinduan akan kemakmuran ekonomi di era Orde Baru.

Fenomena Jokowi kemudian dianggap mendobrak elit konservatif dan memberikan semangatpada kalangan progresif yang masih yakin dengan amanat reformasi. Itu sebabnya, banyak kalangan yang menjadi golput, yang dipimpin oleh Arief Budiman, menjadi ikut sadar politik dan ikut memilih Jokowi pada 2014. Dengan menangnya Jokowi, kalangan reformis sempat bersenang hati karena bisa terus memupuk optimisme.

Namun, Pilkada DKI kemudian membuka fakta bahwa ada massa yang amat besar yang beroposisi dengan Jokowi. Konservatisme begitu nampak dan bangkit dalam aksi-aksi masa berjilid-jilid. Kolaborasi aliran dana dari atas, yang diduga dari para oligarki, dengan fatwa MUI serta gerakan kelompok Islam fundamental, menjadi bukti menguatnya konservatisme itu. Walaupun demikian, persoalan tentang aliran dana dan relasi kedekatannya, tetap harus diteliti secara mendalam dan otentik.

Sehingga, konservatisme oposisi Jokowi adalah dua kalangan: elit konservatif yang kekuasaannya tak mau hilang ditelan demokrasi, serta massa konservatif yang amat keras mengusung fundamentalisme Islam.

Melihat itu semua, cukup logis bila mengaitkan banyaknya isu konservatif seperti anti-LGBT dan anti-aliran kepercayaan, dengan Gerindra dan kawan-kawan. Akankah, kembali lagi, ada Eep Saefulloh yang mengkapitalisasi isu—seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak terhadapnya—dan Prabowo Subianto sebagai oposisi de jure yang diuntungkan dari maraknya gerakan konservatisme ini?

Bagaimana Jokowi Melindungi Dirinya dan Demokrasi?

Profesor Vedi Hadiz memang amat meyakini ada pengaruh elit konservatif di belakang fenomena Islam konservatif ini, dia juga mengamini bila aksi akrobat konservatif ini berdampak buruk bagi demokrasi.

Namun, Hadiz juga melihat reaksi Jokowi sama destruktifnya bagi demokrasi. Jokowi justru menegakkan hiper-nasionalisme, seperti pembentukan Perppu Ormas atau UKP Pancasila, yang bertendensi menyerupai Orde Baru. Karena aksinya ini Jokowi, oleh filsuf Rocky Gerung dituding ketakutan dan gelagapan menghadapi aksi massa Islam.

Tapi, sesungguhnya Jokowi hanya bermain aman. Dia tidak mau terlalu terjun simpatik kepada Islam konservatif dan kehilangan pendukung progresifnya. Tapi dia tidak juga cukup progresif untuk berbicara lantang, misalnya juga tentang LGBT. Jokowi adalah nasionalis, dan karena tekanan politik padanya, ia cenderung menjadi hiper-nasionalis. Benar kata Vedi Hadiz.

Namun, bagaimanapun oposisi berkicau, sepertinya pembelaan Jokowi atas administrasinya juga adalah pembelaan atas demokrasi. Jokowi, layaknya pada 2014 lalu, tetap dipercaya akan melindungi demokrasi sebagai amanat reformasi, dari rongrongan konservatisme. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R17)

PinterPolitik.com

Kemarin (27/12), heboh sebuah kampanye digital bernama CELUP (Cekrek, Lapor, Upload) buatan mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya. Merebak melalui cuitan seorang pengguna Twitter, CELUP mendulang kontroversi karena adanya dugaan pencatutan media Jawa Pos dan Detik.com, serta Pemerintah Kota Surabaya. Baik Jawa Pos, Detik.com, dan Pemkot Surabaya telah membantah dan mendapatkan klarifikasi dari pihak CELUP.

Selain mendulang kontroversi karena pencatutan institusi, ‘ruh’ dari gerakan ini juga menimbulkan kontroversi. CELUP ingin mengajak setiap orang untuk berburu pasangan-pasangan yang berbuat ‘asusila’ dengan cara memotretnya. Mirip dengan ‘kampanye berburu tikus got’, kampanye CELUP juga memberi imbalan bagi para pemburu berupa poin yang dapat ditukar hadiah. CELUP memiliki kepedulian akan ruang publik, yang kerap ‘diracuni’ oleh tindakan ‘asusila’ anak-anak muda.

Klaim CELUP tentang ‘asusila’ juga menjadi perdebatan. Dalam banyak konten kampanyenya, CELUP ingin menargetkan orang-orang yang relatif ‘wajar’ dalam berpacaran, misalnya berangkulan, berpelukan, dan menonton bioskop. CELUP memasang standar rendah terhadap makna pacaran dan penuh prasangka terhadap orang-orang berpacaran.

Sementara mahasiswa dari negara lain berinovasi di teknologi untuk kemudahan hidup umat manusia, beberapa mahasiswa Indonesia bikin campaign untuk memotret orang pacaran. Di situ saya berpikir we are doomed. https://t.co/GYGOZNAeXU

— Joko Anwar (@jokoanwar) December 27, 2017

Dari situ, dapat dinilai pula ke mana arah kampanye seperti CELUP ini. Visi mereka mungkin sama, misalnya, dengan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Hanya saja CELUP terlihat tidak terlalu ekstrim dengan menghapus, tetapi hanya memoderasi pacaran dengan cara pandang mereka.

Namun, bagi sebagian orang lainnya, kampanye seperti CELUP tetap saja ekstrim, terbukti dari banyaknya kecaman di media sosial. Artinya, ada bagian besar orang dengan keyakinan yang lebih ‘progresif’ ketimbang ‘konservatif’ yang menolak kampanye seperti ini.

Kebangkitan Progresivisme dan Pertahanan Konservatisme

Progresivisme sosial di Indonesia terlihat bangkit belakangan ini, tercermin dengan cukup besarnya dukungan bagi kelompok Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT), kemerdekaan individu, kebebasan memeluk agama, dll. Aksi para jagoan di pihak progresif dapat disaksikan dalam perdebatan di muka publik, seperti di media sosial atau siaran langsung di televisi. Mereka membangun narasi dan menekan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan cara pandang progresif mereka.

Berbeda dengan kalangan intelektual, ada juga kalangan yang mengimani progresivisme dan mempraktikkannya bagi dirinya dan lingkungan terdekatnya. Mereka bisa saja adalah orang-orang dengan preferensi seksual termasuk LGBT, atau mereka yang mempraktikkan liberalisme seksual, atau mereka penganut aliran kepercayaan, dan lain semacamnya. Mereka adalah ‘umat progresif’, subjek dari perjuangan kalangan progresif belakangan ini.

Bila Anda terpukau menyaksikan romansa Jack dan Rose dalam film Titanic, atau mengidolakan cara Harry menyatakan cinta kepada Sally dalam When Harry Met Sally, bisa jadi Anda memiliki keyakinan akan nilai-nilai progresif dalam percintaan. Nilai-nilai yang mungkin Anda yakini itu berbeda dengan cara orang-orang konservatif Indonesia memandang percintaan.

Dengan medium film seperti Titanic dan When Harry Met Sally, sosialisasi terhadap nilai-nilai percintaan liberal bisa jadi telah menerpa Anda. Contoh substansialnya, dalam hal berpacaran. Anda sangat mungkin lebih terbuka dan menerima pacaran sebagai metode dua orang saling menjalin cinta. Kalau benar, keyakinan Anda itu akan sangat kontras dengan sebagian masyarakat Indonesia yang menolak pacaran.

Bisa jadi Anda juga ‘umat progresif’, bagian para penganut progresivisme-liberal yang percaya konservatisme bukan jalan hidup Anda.

Dan karena umat-umat seperti Anda, kalangan ‘umat konservatisme’ pun harus bangkit berdiri. Ada tekanan natural dalam diri ‘umat konservatif’ untuk mempertahankan diri dari terpaan ideologi Anda, dengan motif ‘adat Timur’ atau ‘budaya bangsa Indonesia’, yang masih diperdebatkan keabsahannya.

Contoh kasusnya, tentang bagaimana masyarakat kita malah sibuk mengurusi cara berpakaian mahasiswi Indonesia yang berprestasi di luar negeri, ketimbang mengapresiasi prestasinya.

Kebangkitan progresivisme secara fenomenologis, misalnya terungkap dalam pernyataan psikolog Elly Risman, bahwa zina telah menjadi gaya hidup. Bila zina terhitung ekstrim, ada pula kecenderungan peningkatan angka untuk menjauhkan rukun agama dari politik, sekalipun masih memiliki iman dalam agama tersebut. Tak hanya fenomena di tengah masyarakat, kalangan progresif pun berhasil menggolkan putusan MK untuk melegalkan aliran kepercayaan. Keputusan yang membuat ‘umat konservatif’, atau bahkan MUI, kebakaran janggut.

‘Umat konservatif’ kemudian bertahan melalui regulasi-regulasi protektif akan nilai-nilai ‘ketimuran’, seperti ditegakkannya hukum penistaan (sekaligus menutup perdebatan legal atas agama), pelarangan berpacaran di sebagian daerah, hingga penyensoran belahan dada perempuan di televisi. Dengan tekanan terhadap pemerintah itu, ‘umat konservatif’ mempertahankan ideologi mereka dari serangan progresivisme.

Namun tak hanya pada lingkup politik (relasi dengan negara) yang ingin ditabrak, progresivisme liberal juga ingin merambah kehidupan sosial. Karena pertarungan tak hanya di level politik—dengan menekan pemerintah melalui DPR atau MK—maka para ‘umat konservatif’ juga bertahan dari serangan ‘umat progresif’ di ranah publik. Menanggapi fenomena, mengembangkan wacana, dan beradu argumen secara demokratis adalah caranya.

Sehingga, kampanye CELUP atau Indonesia Tanpa Pacaran dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan ‘umat konservatif’ akan ‘agresi umat progresif’. Suatu cara yang sah-sah saja di dalam demokrasi, namun perlu amat dipertanyakan manfaat dan relevansinya dalam hidup modern bermasyarakat.

Pertanyaan selanjutnya sebagai bahan pemikiran Anda, apakah nilai progresif liberal dalam ruang sosial dan politik memiliki keunggulan dibandingkan konservatisme? Tentu dapat terus diuji.

Yang pasti, perdebatan dan pertentangan akan terus berlangsung antara kalangan progresif dan konservatif, dalam melihat agama, seksualitas, dan urusan-urusan yang disebut ‘sensitif’ oleh masyarakat kita.

Ruang Privat Menabrak Ruang Publik?

Perhatian besar CELUP adalah bahwa aktivitas afeksi pasangan di ruang publik dianggap mengganggu kehidupan dan ketentraman ruang publik. Maka, dengan besarnya concern CELUP itu, apakah ada pemahaman atas ‘ruang privat’ dan ‘ruang publik’ yang cukup baik di kalangan mereka? Lebih jauh lagi, apakah kampanye CELUP memahami adanya jenis-jenis jarak sosial, yang pada akhirnya, membuat kampanye mereka terlihat absurd?

Apabila dipahami secara historis, kultur afeksi di ruang publik lahir dari liberalisme seksual, yang telah terjadi sejak revolusi seksual tahun 1960-an di Amerika Serikat. Revolusi tersebut membuka belenggu masyarakat untuk berekspresi secara seksual, misalnya dengan berpakaian lebih bebas di ruang publik, menghargai orientasi seksual orang lain, hingga bertoleransi terhadap keterbukaan seksual di media massa.

Ketika masyarakat nan jauh di AS sana telah memahami sex-positive lebih dari lima puluh tahun lalu, gelombangnya baru sampai di Indonesia belakangan ini, pasca kebebasan politik reformasi dan bertebarnya informasi di era digital. Tak ayal, faktor perjalanan sejarah cukup menjelaskan proses pertentangan progresivisme dan konservatisme di Indonesia saat ini.

Ilmu sosial pun dapat turut menjelaskan. Dalam sosiologi Barat, telah jelas dan tegas dikenal definisi ‘ruang publik’ dan ‘ruang privat’. Ini mendasar pada tipe jarak sosial menurut Edward Hall, yakni intim, pribadi, sosial, dan publik. Hall menilai, dalam ruang publik modern di komunitas perkotaan, dapat terjadi keempat jenis interaksi tersebut.

Namun yang terpenting, Hall menyebut kontak seksual adalah jenis interaksi sosial yang umum dipahami sebagai garis merah di ruang publik. Sehingga, hubungan intimasi di ruang publik, menurut budaya liberal, sesungguhnya adalah hal yang wajar, selama tidak ada kontak seksual atau bentuk ketelanjangan di dalamnya. Sementara dalam ruang privat, Hall percaya adanya otonomi penuh manusia untuk beraktivitas secara mandiri, seperti bernegosiasi, berdebat, dan menemukan konsensus.

Lebih dalam memahami cara manusia menjalin relasi di ruang publik modern, Erving Goffman menyebut terminologi civic inattention atau inatensi sipil. Konsep ini menjelaskan kondisi di mana seseorang memiliki ruang personal di dalam ruang publik, dan akan melakukan rekognisi kepada ruang personal orang lain. Atas adanya saling rekognisi ini, terbentuk ‘aturan’ untuk saling menghormati ruang personal setiap orang di dalam ruang publik. Maka, kembali kepada urusan intimasi-afeksi di ruang publik, civic inattention menyarankan agar manusia menghargai ruang personal orang lain yang tetap eksis di dalam ruang publik.

Dua ilmu tentang ruang publik-privat dan jarak sosial seperti ini, adalah yang kerap dilabel sebagai budaya Barat, alih-alih memahaminya sebagai kemerdekaan individu. Ketidakpahaman bahwa jarak intim seperti berpegangan tangan dan berpelukan adalah hal yang wajar, menghasilkan benturan budaya dengan konservatisme Indonesia.

Dan yang lebih parah, tak hanya perkara jarak sosial, masyarakat Indonesia tidak memahami adanya batas ruang publik dan privat, serta tidak memahami adanya konsensus antarindividu dalam ranah privat. Khususnya ketika ‘umat konservatif’ mencurigai adanya hubungan intim-seksual yang tak dikehendaki oleh konservatisme (LGBT, hubungan dewasa pra-nikah, dll), maka penerabasan ruang privat adalah suatu keharusan. Kasus muda-mudi di Tangerang yang diarak telanjang oleh warga adalah contoh brutalnya.

Maka, tentu salah kaprah bila kampanye seperti CELUP menghakimi muda-mudi lah yang menyalahi ruang publik untuk menunjukkan afeksi. Nyatanya, ruang privat mereka akan tetap digebrek, apabila ada kecurigaan publik terhadap bentuk afeksi mencurigakan. CELUP dan kawanannya tidak peduli ruang publik, hanya afeksi mencurigakan yang mereka pedulikan.

Afeksi mencurigakan, mungkin suatu terminologi baru dan aneh yang perlu disematkan untuk masyarakat kita.

Kembali Kepada Institusi Keluarga dan Mahkamah

Ada dua masalah yang menegasikan kampanye CELUP ini.

Pertama, selain muda-mudi secara umum, target kampanye menyasar anak-anak di bawah umur. Sehingga, perlakuan memotret dan menyebarkan di media sosial adalah salah jalan. Apabila dilakukan, maka kasus seperti trauma keluarga akibat dua anak laki-lakinya dikira homoseksual – yang sempat viral juga beberapa waktu terakhir – akan terjadi lagi.

Peran pendidikan keluarga harus dikembalikan. Bukan dengan adanya pemolisian secara sepihak dari masyarakat, namun penguatan peran keluarga untuk memberi sosialisasi-afeksi kepada anak-anak. Dengan sosialisasi-afeksi yang baik, akan tercetak anak-anak dengan afeksi-positif di usianya serta sex-positive bila telah beranjak remaja hingga dewasa.

Kedua, hukum pun berbicara bahwa pencabulan dalam Pasal 76e UU Nomor 35 tahun 2014 hanya mengatur pembujukan/pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Bila terjadi antar sesama anak, maka hukum tak berlaku dan teguran-pengembalian kepada keluarga adalah jalan yang paling baik. Terlebih, dengan metode penghakiman sepihak ini, CELUP justru dapat dijerat hukum lainnya, seperti penyebaran konten asusila dan pelanggaran hak cipta.

Begitu pula bila melihat sikap MK untuk bertahan pada status quo legalitas LGBT. Sepertinya, negara masih bermain dalam jarak aman, dengan tidak ikut campur tangan hingga urusan seksual seseorang, mulai dari identitas, preferensi, sampai aktivitasnya. Dengan begitu, akan sulit bagi kampanye seperti CELUP memiliki kekuatan hukum secara penuh.

Dan sikap akhir suatu kontroversi yang (mungkin) terus menguat ada di tangan pemerintah. Ingin turut mengadopsi konservatisme atau membiarkan progresivisme mengambil panggung sosial dan politik kita.

Atau jangan-jangan isu ini punya muatan politik tertentu? (R17)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]ubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sempat kaget kala seorang siswa di sebuah sekolah menengah atas (SMA) di Jateng mengatakan kepadanya bahwa sistem demokrasi sudah tidak baik untuk Indonesia. Menurut siswa tersebut, sistem  yang benar adalah sistem khilafah – pemerintahan lintas negara yang dipimpin seorang khalifah muslim.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan pertengahan Mei 2017 kemarin, gubernur yang khas dengan rambut putihnya itu tampak tenang menyikapi hal tersebut. “Itu hanya satu dua saya pernah menemukan,” ujar Ganjar. Dia tidak tahu bahwa menurut riset terhadap 1626 murid yang dilaksanakan tim Wahid Foundation, 41 persen di antaranya menyetujui Indonesia diubah menjadi negara Islam dan menerapkan konsep khilafah.

“(Bahkan) ada 60 persen responden menyatakan siap berjihad di masa mendatang,” ujar Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh, seperti dilansir dari TEMPO.

Temuan terkait juga dilansir oleh tim Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Jakarta. Berdasarkan survei terhadap 500 guru yang tersebar di lima provinsi akhir 2016 lalu, PPIM UIN menemukan bahwa  lebih dari 80 persen di antaranya menolak pemimpin non-muslim dan pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mereka. Sementara itu 78 persen dari 175 guru agama Islam di sebelas kabupaten dan kota yang diteliti oleh PPIM UIN menyetujui penerapan syariat Islam di Indonesia.

Peneliti dari PPIM UIN, Dadi Darmadi menyatakan, pandangan guru niscaya membentuk pemikiran murid. “Ada guru agama Islam yang berkali-kali menyarankan muridnya nanti duduk di DPR lalu memperjuangkan syariat Islam di sana,” ujar Dadi, bulan Mei kemarin, seperti dilansir dari TEMPO.

Menjadi Konservatif Setelah Reformasi 1998

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Islam telah lama bertransformasi dan secara dinamis hidup di masyarakat. Sejak awal kemerdekaan di Indonesia sendiri sudah ada yang ingin mencanangkan gagasan syariat Islam sebagai dasar negara. Ujungnya, gagasan ini pun menjelma menjadi pemberontakan gagal yang dilakukan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Semasa Orde Baru, Islam secara ideologi didepolitisasi. Baru setelah reformasi 1998 bergulir, Islam merasakan nafas lega.

Akan tetapi angin segar yang dirasakan Islam selepas reformasi 1998, menurut Martin van Bruinessen, dalam buku yang disuntingnya Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the Conservatism Turn, mengarah pula pada intoleransi yang semakin menguat di masyarakat Indonesia sejurus dengan gerakan maraknya gerakan konservatisme. Menurut Bruinessen, ciri gerakan konservatisme ialah penolakan terhadap tafsir ulang atas ajaran Islam secara liberal dan progresif serta cenderung mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku.

Gejala konservatisme ini juga ditangkap oleh Quraish Shihab. Dalam acara Talkshow Mata Najwa di Masjid Bayt Alquran, Tangerang, Quraish Shihab mengatakan bahwa kondisi keagamaan di Indonesia sekarang bergerak ke arah konservatisme, sama dengan Mesir yang kian hari kian memburuk.

“Ya, kondisi di Arab sana, terutama di Mesir, semakin memprihatinkan. Kekacauan di mana-mana. Itu karena tidak ada toleransi. Sehingga antara satu dan yang lain saling merasa paling benar dan terjadilah kekacauan,” kata Quraish Shihab.

Ada beberapa pihak menganggap Islam yang dianutnya paling benar. Bahkan menganggap yang di luarnya, baik itu agama lain atau varian lain dalam Islam, sebagai orang-orang kafi. Menurut Quraish Shihab, orang suka mengkafirkan orang lain tersebut terlalu gegabah dan berpotensi menelan ludahnya sendiri.

“Kafir bisa berarti orang yang mengingkari agama, kafir bisa berarti munafik. Kafir itu pada dasarnya berarti menutup. Kalau Anda menutup kebenaran, Anda kafir. Tetapi karena secara umum orang memahami kafir itu keluar dari Islam, maka datang larangan Nabi untuk jangan mengafirkan orang. Siapa yang mengkafirkan seseorang padahal orang itu tidak kafir, maka tuduhannya kembali kepadanya. Dia dinilai Tuhan, kafir,” ujar Quraish Shihab.

A post shared by Najwa Shihab (@najwashihab) on Jun 20, 2017 at 8:52pm PDT

Sementara itu, menurut Gus Mus yang juga hadir sebagai narasumber di Mata Najwa tersebut, kuatnya sentimen keagamaan dan munculnya paham Islam konservatis tidak lepas dari adanya ulama yang merasa paling benar dan pola dakwah yang memaksa.

“Sekarang ini banyak ulama yang hanya membaca Alquran terjemahannya Depag, lalu berfatwa. Ya, kacau. Lalu, diminta kembali ke Alquran. Tapi, yang dimaksud kembali ke Alquran itu ke terjemahannya Depag. Padahal, kembali ke Al-Quran itu ya mengaji lagi,” ujar Gus Mus.

Seperti diketahui, Quraish Shihab dan Gus Mus dikenal sebagai ulama moderat di Indonesia. Gus Mus sendiri pernah menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Tidak diragukan lagi NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan melihat rekam jejak organisasi yang didirikan KH Hasyim Asyari pada tahun 1926 ini, tampak tidak terbersit keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam.

Malah sejak Muktamar ke-33 pada tahun 2015 NU aktif mewacanakan ‘Islam Nusantara’ untuk menanggulangi konservatisme yang semakin hari semakin merebak di Indonesia.

Menimbang Pribumisasi Islam

Makna Islam Nusantara tak lain adalah pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu’amalah sebagai hasil dialektika antara nash, syariat, ‘urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara. Namun demikian, ketika istilah ‘Islam Nusantara’ mulai menjadi buah bibir, istilah ini dituduh sebagai konsep yang menolak mentah-mentah hal-hal yang berbau Arab. Selain dianggap berpotensi mengkotak-kotakan Islam menjadi ‘Islam Arab’, ‘Islam Nusantara’, ‘Islam India’, dan Islam berbagai wilayah lainnya, istilah ini kerap dicurigai sebagai akal-akalan kaum Syiah, Zionis, dan ‘Liberal’ di Indonesia untuk menggembosi Islam dari dalam.

Menurut ketua Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika-Kanada, Akhmad Sahal, berbagai tuduhan tersebut umumnya datang dari kaum yang meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang kaffah alias secara keseluruhan mengatur baik kehidupan privat maupun publik.

Dalam artikel Islam dan Arab: Menimbang Pribumisasi Islam Gus Dur, Akhmad Sahal mengatakan bahwa di mata mereka (kaum konservatis), Muslim harus tunduk sepenuhnya pada nash, teks Al-Quran dan Sunnah secara literal dan harfiah, karena nash adalah sesuatu yang ta’abbudi (harus ditaati begitu saja) sebab berasal dari Allah.

Akhmad Sahal, setelah mengkaji pemikiran Gus Dur, menemukan bahwa keragaman konteks historis Islam justru mengharuskan adanya kontekstualisasi Islam untuk membumikan ajaran Islam guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim (yang tidak selamanya berkembang di Arab) itu sendiri. Dalam hal ini Gus Dur dengan tegas menolak pengidentikan Islam dengan Arab.

“Bahaya dari proses Arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan,” ujar Gus Dur.

Lebih lanjut Gus Dur mengatakan bahwa Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah itu membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabangan sehingga sungai itu semakin membesar.

“Bergabungnya kali baru berarti masuknya air baru yang merubah air yang telah ada. Bahkan pada tahap berikutnya, aliran sungai ini mungkin terkena ‘limbah industri’ yang sangat kotor. Tapi toh tetap merupakan sungai yang sama dan air yang lama. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa proses pergulatan dengan kenyataan tidaklah merubah Islam, melainkan hanya merubah manifestasi dari kehidupan agama Islam,” ujar Gus Dur.

Dalam hal ini, munculnya ‘Islam Nusantara’ dapat dikatakan adalah ikhtiar untuk turut serta meredam tingginya intensitas konservatisme di Indonesia dan bahkan terosisme global. Walau Islam Nusantara belum jelas sukses atau gagalnya, tapi sebagai sebuah ikhtiar, konsep ‘Islam Nusantara’ patut diapreasisi, dikritik, dan yang terpenting dicoba diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

(H31)