PinterPolitik.com

Ibarat sambil menyelam minum air, kayaknya Kongres V PDIP dijadikan Megawati Soekarnoputri sebagai ajang minta-minta menteri ke Jokowi nih.

Jadi kan di kongres itu Megawati secara blak-blakan bilang kalau dia maunya dikasih kursi menteri lebih dari empat. Mungkin Mega maunya dikasih 4 kali lipatnya kali ya. Hehehe.

Nah, merespon permintaannya Mega tentang menteri, ternyata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tuh santai banget gengs kayak di pantai.

Padahal kan ada kabar burung yang bilang kalau PDIP dan Nasdem lagi perang dingin ya. Makanya pas Bu Mega minta banyak kursi menteri, aing kira dinginnya perang mereka akan terbakar oleh marahnya Surya Paloh. Eh, tapi ternyata nggak loh.

Soalnya Surya Paloh tuh cuma respon kalau Nasdem nggak pernah minta-minta kursi menteri.

View this post on Instagram

Berapa nih kursi menteri untuk PDIP? Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kongrespdip #koalisi #megawati #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 8, 2019 at 3:20am PDT

Nah, ada peribahasa yang bilang: “Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati”. Mungkin itu kali ya peribahasa yang cocok untuk Surya Paloh. Hehehe.

Kalau Mega mintanya cuma jatah menteri yang banyak, Surya Paloh ini tuh nggak minta kursinya gengs, tapi langsung klaim pemilik kursi untuk jadi kader Partai Nasdem. Nah. Kurang cerdik apalagi Surya Paloh ini. Hehehe. Soalnya beberapa waktu lalu Surya Paloh kan sempet tuh mengklaim bahwa Jokowi adalah kader Nasdem.

Kursi menteri kan hak prerogatif Jokowi, tapi kalau Jokowi dimiliki sama Nasdem, masa iya Nasdem nggak dapet banyak kursi sih. Hehehe.

Udah gitu, Surya Paloh ini nggak cuma cerdik aja gengs, tapi beliau juga tulus untuk berserah ke Jokowi loh.

Pasalnya doi juga bilang kalau Pak Jokowi perlu Nasdem, silakan dikasih kursi menteri. Tapi kalau Nasdem enggak diperlukan, juga nggak apa-apa.

Eh. Tapi pernyataan itu beneran ungkapan tulus berserah ke Jokowi, atau sebenernya ungkapan pasrah, atau jangan-jangan ungkapan menyerah ya? Hehehe.

Ya udah deh. Kita lihat aja apakah seusai Kongres V PDIP, Surya Paloh tetep tulus dan nggak mengeluarkan manuver lain ke PDIP atau masih aja kayak yang sebelum-sebelum.

Eitss. Tapi bentar dulu deh gengs. Tiba-tiba aing teringat kalau ternyata Nasdem tuh juga pernah loh minta-minta kursi menteri ke Jokowi.

Bahkan mintanya 11 kursi menteri lagi. Itu loh waktu Nasdem nggak mau kalah rebutan kursi menteri dengan PKB. Hehehe.

Hmm. Susah memang untuk memegang ucapannya politisi. Daripada percaya sama kata-kata sensasional, mendingan aing tunggu aja deh pelantikan kabinet Jokowi jilid II nanti. (R50)

► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“White lies hold the hidden truth” – BROCKHAMPTON, grup rap asal Amerika Serikat.

Setelah Pilpres 2019, Presiden Jokowi tampaknya kembali sibuk melaksanakan berbagai tugasnya. Pemerintahan mantan Wali Kota Solo tersebut tampaknya kerap didera oleh berbagai tantangan – dari pemadaman listrik massal hingga kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai persoalan dan tantangan tersebut lah yang mungkin telah membuat Jokowi sangat sulit ditemui. Setidaknya, hal itulah yang dikeluhkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Meski Jokowi merupakan kadernya sendiri, Megawati justru terlihat dekat dengan saingan sang presiden dalam Pilpres lalu, yakni Prabowo Subianto. Kedekatan tersebut terpancar dari acara santap siang bersama di rumah Megawati, serta dari undangan khusus presiden kelima tersebut agar Prabowo datang ke Kongres V PDIP.

Bak acara kumpul-kumpul lebaran, kongres tersebut menjadi momen bagi Megawati yang akhirnya dapat bertemu Jokowi dan Prabowo dalam kesempatan yang sama. Selain kedua sosok tersebut, berbagai figur seperi Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla (JK), serta ketum partai-partai politik lain turut hadir.

Pidato Politik Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri pada pelaksanaan #KongresVPDIPerjuangan, Inna Grand Bali, Kamis (8/8/2019).#PDIPerjuangan#SolidBergerakUntukIndonesiaRaya pic.twitter.com/ACcJS5uR1R

— PDI Perjuangan (@PDI_Perjuangan) August 8, 2019

Uniknya, sekali bertemu, Megawati langsung melontarkan tuntutannya pada Jokowi. Ketum PDIP tersebut menekankan bahwa partainya berhak mendapat jatah menteri terbanyak, bahkan harus lebih dari empat posisi kabinet. Jokowi sendiri pun mengiyakan, meskipun tidak memberikan jumlah pasti.

Tentu, pernyataan Megawati tersebut menyisakan beberapa pertanyaan bagi kita. Mengapa Ketum PDIP tersebut merasa berhak untuk mendapatkan porsi kabinet terbanyak? Lalu, apa makna dari pernyataan Megawati tersebut?

PDIP Berhak

Permintaan Megawati agar partainya mendapatkan jatah menteri terbanyak dalam kabinet Jokowi 2.0 bisa jadi wajar. Pasalnya, partai berlambang banteng tersebut memang menjadi pemenang dalam Pilpres 2019 dan mengisi bagian terbesar dalam kursi di lembaga legislatif.

Pernyataan presiden kelima tersebut bisa dijelaskan dengan teori permainan (game theory). Meski teori tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan kompetisi di antara dua pihak, teori ini juga dapat menjelaskan permainan kooperatif (cooperative games).

Roy Gardner dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Spoils System menjelaskan mengenai konsep spoils system yang didasarkan pada permainan kooperatif tersebut. Istilah spoils system sendiri berakar dari ungkapan seorang senator di Amerika Serikat (AS) yang bernama William L. Marcy pada akhir abad ke-18.

Ungkapan itu awalnya ditujukan untuk mendukung penentuan porsi-porsi kabinet oleh Presiden AS Andrew Jackson yang menggunakan pola patronase. Pada intinya, sistem itu menjelaskan mengenai pemberian jabatan-jabatan pemerintahan bagi pendukung kandidat terpilih sebagai apresiasi atas kontribusinya.

Dalam arti lain, posisi-posisi strategis di pemerintahan akan diberikan kepada partai-partai politik yang mendukungnya. Kandidat terpilih nantinya akan menghitung-hitung pemberian tersebut.

Penghitungan ini – menurut Muhammad Ryan Sanjaya dari Universitas Gajah Mada (UGM) dalam tulisannya yang berjudul The Political Economy of Coalition in Indonesia – dapat dilakukan dengan menggunakan model penghitungan milik Lloyd Shapley yang dimiliki oleh pihak pendukung. Model ini disebut dengan nilai Shapley.

View this post on Instagram

Berapa nih kursi menteri untuk PDIP? Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kongrespdip #koalisi #megawati #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 8, 2019 at 3:20am PDT

Nilai tersebut digunakan untuk mengukur pengaruh sebuah partai politik terhadap proses pengambilan keputusan (decisional impact). Semakin besar nilai Shapley yang dimiliki, semakin besar pula apresiasi – atau jatah menteri – yang diperoleh oleh sebuah partai politik.

Salah satu variabel hitungan yang dapat digunakan adalah jumlah kursi yang diperoleh di lembaga legislatif. Selain jumlah kursi, kontribusi partai politik turut menentukan banyaknya posisi menteri yang diberikan.

Lalu, bagaimana dengan PDIP? Apakah partai berlambang partai besar tersebut memang berhak memperoleh jatah menteri terbanyak?

Dari sisi kontribusi, PDIP tentunya memiliki sumbangsih yang besar terhadap posisi Jokowi sebagai kadernya. Selain itu, perolehan PDIP dalam Pileg 2019 juga merupakan yang terbesar – membuat partai berlambang banteng tersebut memperoleh kursi terbanyak di DPR.

Bila memang PDIP telah pasti memperoleh jatah menteri terbanyak, mengapa Megawati harus melontarkan pernyataan tersebut dalam Kongres di Bali?

Makna Tersembunyi?

Pernyataan Megawati pada Kongres PDIP V tersebut bisa jadi bermaksud lain. Mungkin, manuver-manuver politiknya dengan Prabowo – santap siang dan undangan ke Kongres – bisa menunjukkan makna tersembunyi di balik pernyataan tersebut.

Pasalnya, peran Megawati dalam upaya “kumpul kebo” (kumbo) Jokowi-Prabowo cukup signifikan. Peran besar presiden kelima tersebut disinyalir tersalurkan melalui sosok Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) yang dinilai mampu mengakomodir keinginan Prabowo.

Pernyataan Megawati tersebut dapat dianggap sebagai sebuah doublespeak. Konsep tersebut dicetuskan oleh George Orwell dalam bukunya yang berjudul 1984.

Ahli bahasa William Lutz dari AS dalam tulisannya yang berjudul The World of Doublespeak menjelaskan bahwa doublespeak merupakan penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan atau ucapan yang ditujukan untuk menutupi, mendistorsi, atau mengubah makna sebenarnya.

Selain itu, Megawati juga dianggap biasa menggunakan bahasa politik kelas tinggi (high level political language) yang mungkin berisikan makna tertentu di baliknya. Kata-kata emotif umum misalnya, dapat memiliki maksud berupa ajakan dan instruksi tertentu.

Dari pendekatan-pendekatan linguistik tersebut, pernyataan Megawati terkait kursi menteri ini bisa jadi memiliki makna lain. Ketum PDIP tersebut boleh jadi tengah melakukan manuver politik lainnya.

View this post on Instagram

Kehadiran Prabowo di Kongres PDIP memperkuat wacana Gerindra gabung Pemerintah Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kongrespdip #megawati #prabowo #koalisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 6, 2019 at 8:35pm PDT

Pasalnya, Megawati dan BG yang berperan sebagai mediator dalam negosiasi kumbo di antara dua pihak yang sebelumnya saling bersaing juga perlu melakukan manuver-manuver tertentu guna menyukseskan upaya itu.

Peran mediator seperti ini pernah dilakukan oleh Menlu AS Henry Kissinger dalam teknik diplomasi ulang-alik andalannya. Dalam diplomasi tersebut, Kissinger berperan sebagai mediator di antara Israel dan Mesir dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973.

Su-Mi Lee dalam tulisannya yang berjudul Mediator Impartiality and Mediator Interest menjelaskan bahwa AS berhasil mengisi peran tersebut meski memiliki keberpihakan terhadap Israel. Selain dengan membujuk Israel, AS juga memberikan reward kepada Mesir apabila sepakat dengan poin-poin dalam negosiasi tersebut.

Apa yang dilakukan Kissinger tersebut mungkin mirip dengan situasi dalam dinamika politik kumbo Megawati-Jokowi-Prabowo. Jokowi sendiri memiliki afiliasi politik yang lebih dekat dengan Megawati dan PDIP dalam kontestasi Pilpres 2019.

Seperti yang dilakukan Kissinger, Megawati sebagai mak comblang Jokowi-Prabowo juga perlu memberikan reward kepada mantan Danjen Kopassus tersebut. Pasalnya, Prabowo dan Gerindra juga disebut-sebut akan mendapatkan posisi-posisi strategis.

Artinya, sangat mungkin posisi menteri yang diminta Megawati justru bisa dimaknai “untuk Prabowo”. Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi sebagai bentuk penghindaran konsekuensi koalisi pendukung Jokowi sebelum Pemilu memprotes kehadiran Prabowo. Benarkah demikian?

Agar Terhindar?

Bila kita tarik kembali pada pernyataan Megawati terkait jatah menteri tersebut, pemberian reward atas kumbo tersebut boleh jadi menjadi motivasi dari ungkapan tersebut. Selain itu, pernyataan tersebut mungkin ditujukan untuk menghindari keluhan dan ketidakpuasan partai-partai politik koalisi Jokowi.

Elicier Crespo-Fernández dalam tulisannya yang berjudul Euphemism and Political Discourse in the British Regional Press menjelaskan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan oleh politisi juga ditujukan untuk menghindari kesan negatif agar hubungan dan dukungan politik tetap terjaga.

View this post on Instagram

Cak Imin ibaratkan PKB bagai lebah. Bermanfaat namun bisa berbahaya jika diganggu Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #cakimin #pkb #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2019 at 3:17am PDT

Bila benar begitu, ungkapan Megawati tersebut bisa jadi merupakan sebuah teknik agar menghindari kritik partai-partai koalisi terhadap kumbo Jokowi-Prabowo. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dikabarkan merasa terganggu dengan kemungkinan masuknya Gerindra dalam pemerintahan Jokowi 2.0.

Teknik penghindaran tersebut – menurut R. Kent Weaver dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance – merupakan teknik circling the wagon yang dilakukan dalam situasi negative sum game, di mana kerugian dan kesalahan tidak dapat dihindari oleh pihak-pihak yang tergabung dalam suatu kelompok. Teknik tersebut dilakukan dengan mendifusi potensi kerugian tersebut – membuat pihak lawan semakin mengalami kesulitan untuk memunculkan perhatian atas isu tersebut.

Boleh jadi, difusi kesalahan tersebut lah yang tengah dilakukan oleh Megawati. Jatah menteri Jokowi yang diberikan kepada PDIP tersebut bisa saja termasuk porsi Prabowo – menjadi dalih yang mungkin ditujukan untuk menghindari keluhan partai-partai koalisi Jokowi lainnya terhadap sang presiden.

Meskipun begitu, gambaran-gambaran kemungkinan di atas belum tentu secara pasti benar terjadi. Publik dan masyarakat pun hanya dapat meraba tanpa mengetahui pasti maksud dari ungkapan Megawati tersebut. Kebenaran di baliknya pun hanya diketahui oleh si pemberi ungkapan.

Namun, bila kemungkinan tersebut benar, lirik boy band BROCKHAMPTON di awal tulisan boleh jadi dapat merefleksikan gambaran yang mirip. Ungkapan yang ditujukan agar tidak menyakiti perasaan orang lain turut menyembunyikan kebenaran tertentu, entah kapan hal itu akan terungkap. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

Orang yang spesial buat kita pastinya mendapat perlakuan yang spesial juga lah. Ibaratnya dalam pesta pernikahan kita, keluarga kita pasti mendapat perlakuan spesial dibandingkan tamu undangan lainnya.

Nah, nggak jauh beda juga sama acara Kongres PDIP di Bali kemarin. Dari beberapa nama yang disapa oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, rupanya ada dua nama yang dapat sapaan spesial loh.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kalau Prabowo diperlakukan spesial oleh Megawati sih kayaknya udah ketebak ya arahnya tuh mau ke kumpul-kumpul kebo. Upss. Maksudnya dalam konteks politik ya.

Tapi kalau Ahok juga dikasih perhatian khusus, itu tuh maksudnya apa yak?

Apalagi Jokowi dan Ahok kan diusung sama PDIP dan Gerindra untuk maju di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Ehm. Dalam politik kan semua serba bisa. Jangan-jangan ada intensi dari PDIP untuk mendorong Ahok maju di panggung politik lagi nih.

View this post on Instagram

Dikabarkan Megawati tetap jadi Ketua Umum pada Kongres PDIP V Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kongrespdip #megawati #ketumpdip #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 8, 2019 at 1:54am PDT

Eh, tapi kan Ahok aja pernah bilang kalau dia masih belum mau turun lagi ke politik dan bahkan menyebut karier politiknya udah game over loh.

Makanya dia berencana mau jad komedian, terus mau bikin aplikasi bernama Jangkau, terus juga katanya mau jadi investor pakan ternak di Nusa Tenggara Timur gitu deh. Wah. Banyak juga pak rencananya. Awas nanti malah nggak kesampean loh, Pak. Hehehe.

Hmm. Cuma kayaknya sih kalau Ahok dikasih kesempatan terjun ke politik lagi, pastinya bakal diambil juga deh. Upss.

Nah. Pertanyaannya, kira-kira Pak Ahok ini mau diusung jadi apaan yak?

Kalau Pak Ahok sendiri sih pernah bilang kalau dia maunya jadi Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, guys. Tapi kalau lihat dari riwayatnya, kayaknya Ahok lebih cocok jadi Ketua KPK lah ya.

Oh iya. Terus ada rumor yang bilang kalau Ahok mau dijadikan menteri di kabinet Jokowi jilid II, walaupun riwayat hukumnya kayaknya bakal menjadi penghalang.

Eh, tapi jangan lupa juga nih sama berita yang bilang kalau Pak Ahok punya peluang gantiin Bu Risma jadi Wali Kota Surabaya.

Terus juga isu yang paling heboh tuh, namanya Pak Ahok ini pernah digosipin jadi capres kuda hitam di Pilpres 2024 loh.

Wow. Banyak amat yak peluang jabatan yang mungkin sedang menanti bapak Ahok ini. Aing aja ampe mabok tujuh keliling loh mikirinnya.

Jadinya masih mau jadi pengusaha dan comedian, atau Pak Ahok mau diusung ke jabatan pemerintahan aja nih, Pak? Hehehe. (R50)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“The game’s mine again and ain’t nothin’ changed” – Eminem, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Penggemar serial anime Dragon Ball Z mungkin tidak asing dengan rivalitas yang terjadi di antara Goku dan Vegeta. Dengan sifat pribadi yang berlawanan, kedua manusia Saiya ini saling bersaing demi menjadi yang terkuat dengan melalukan pertarungan dalam setiap kesempatan.

Meski keduanya saling bersaing, hubungan antara Goku dan Vegeta bisa saja termasuk sebuah love-hate relationship. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, keduanya bekerja sama dan berfusi – jurus menggabungkan kekuatan dan badan – menjadi Gogeta.

Mungkin, gambaran hubungan Goku-Vegeta ini turut terefleksi dalam hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Sudah dua kali kedua politisi ini saling bersaing dalam Pilpres.

Namun, Jokowi dan Prabowo kini tampak akrab. Setelah berbincang-bincang ketika menikmati perjalanan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, keduanya memilih untuk bersantap siang bersama.

Saya mengajak Pak Prabowo naik kereta MRT dari Stasiun Lebak Bulus sampai Senayan, pagi tadi. Ini pertemuan dua orang sahabat yang sudah lama direncanakan.

Kesempatan bertemu ini juga untuk mengenalkan MRT kita. Saya tahu Pak Prabowo belum pernah mencoba MRT hehe. pic.twitter.com/aRa0I1eJqR

— Joko Widodo (@jokowi) July 13, 2019

Pertemuan tersebut membuat publik menebak-nebak mengenai arah politik Jokowi-Prabowo ke depan. Mungkin, pertemuan tersebut menandakan makin kuatnya politik “kumpul kebo” (kumbo) yang memungkinkan Prabowo dan Gerindra untuk duduk bersama Jokowi dalam pemerintahan.

Tentunya, kemungkinan kumbo tersebut tidak luput dari berbagai pertanyaan. Mengapa Jokowi dan Prabowo melakukan upaya kumbo tersebut? Lalu, apa tantangan ke depan dari upaya kumbo tersebut?

Dilema Tahanan

Dilema tahanan (prisoner’s dilemma) merupakan suatu konsep yang berangkat dari teori permainan (game theory) yang penerapannya sering dipakai dalam studi Hubungan Internasional. Teori tersebut menggambarkan suatu permainan yang diisi oleh persaingan antara dua pihak. Permainan tersebut biasanya dijelaskan menggunakan model matematis – di mana keuntungan A dapat menjadi kerugian B dan begitu juga sebaliknya.

Berangkat dari model matematis tersebut, konsep dilema tahanan berfokus pada situasi di mana A maupun B sama-sama menghadapi ancaman atau kerugian. Dalam situasi tersebut, A dan B pun merasakan dilema mengenai tindakan yang perlu dilakukan.

Dilema semacam ini biasanya eksis di antara dua negara yang saling bersaing di panggung politik internasional, terutama negara-negara yang memiliki senjata nuklir – seperti yang terjadi pada Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Dengan kepemilikan senjata nuklir yang berarti memiliki kemampuan untuk pemusnahan massal, negara-negara akan merasakan dilema.

Kedua negara yang saling bersaing dalam permainan ini akan terus berusaha untuk menyeimbangi kekuatannya satu sama lain dengan saling meningkatkan kemampuan dan jumlah senjata nuklir yang dimiliki. Karena saling merasa takut akan dihabisi dengan persenjataan tersebut, menjadi wajar apabila keduanya saling berlomba.

Lalu, apakah situasi serupa dapat ditarik untuk menggambarkan dinamika politik Indonesia?

Jika kita amati, permainan serupa juga terjadi antara Jokowi dan Prabowo dalam kontestasi politik di Pilpres 2019. Kedua kubu saling bersaing menyiapkan persenjataannya masing-masing, dari kampanye hingga sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), serta menciptakan tensi politik yang menegang.

Dengan manuver-manuver politik di antara keduanya, Jokowi dan Prabowo saling memperebutkan poin tambahan bagi kubunya masing-masing. Manuver-manuver permainan ini dapat tergambarkan pada upaya Prabowo menggandeng Ijtima Ulama, sementara Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk memperebutkan suara kelompok Muslim.

Kerja sama akan terjadi apabila kedua pihak yang bermain dalam permainan dilema tahanan menyadari akan hasil yang dapat diperoleh.
Share on X

Ketegangan politik akibat permainan tersebut telah menciptakan perseteruan di masyarakat, baik daring maupun luring. Kerusuhan yang terjadi pada Aksi 22 Mei 2019 lalu sempat menggoyahkan stabilitas nasional, katakanlah dengan jatuhnya beberapa korban jiwa.

Ketidakstabilan politik tersebut tentunya dapat berdampak pada aktivitas ekonomi. Pasalnya, ketidakstabilan tersebut dapat menghambat aliran modal asing yang masuk.

Situasi-situasi yang merugikan tersebutlah yang menjadi pertimbangan bagi adanya dorongan upaya kumbo. Dalam situasi tersebut, baik Jokowi maupun Prabowo akan mengalami kerugian tertentu – kondisi yang memunculkan dilema tahanan.

Dari situasi yang semakin memanas tersebut, kedua belah pihak biasanya akan berusaha mengatasi dilema tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menciptakan kesepakatan di antara keduanya melalui berbagai negosiasi.

Hal inilah yang terjadi di antara AS dan Uni Soviet. Dengan memanasnya ketegangan Perang Dingin – terutama dengan adanya Krisis Rudal Kuba, keduanya memutuskan untuk melakukan pelucutan senjata (disarmament).

Dorongan serupa juga terjadi di antara Jokowi dan Prabowo. Mungkin, upaya pelucutan senjata di antara keduanya terjadi dengan adanya upaya untuk melepaskan diri dari koalisi masing-masing.

Tentunya, terdapat hasil yang diharapkan dari upaya yang dilakukan untuk mengatasi dilema tersebut. Stephen J. Majeski dari University of Washington dalam tulisannya yang berjudul Arms Races as Iterated Prisoner’s Dilemma Games menjelaskan bahwa kerja sama akan terjadi apabila kedua pihak yang bermain dalam permainan dilema tahanan menyadari akan hasil yang dapat diperoleh dari sikap kooperatif tersebut.

Dalam hal ini, hasil yang diharapkan dari kumbo tersebut bisa jadi adalah untuk membagi kekuasaan yang dimiliki (power sharing). Pembagian kekuasaan tersebut dapat terjadi melalui pemberian posisi-posisi strategis pemerintahan.

Namun, pertanyaan lain pun timbul. Apakah dengan adanya kumbo dilema tahanan Jokowi maupun Prabowo dapat teratasi?

Permainan Lain?

Uniknya, di tengah-tengah upaya kumbo Jokowi-Prabowo, bisa saja terdapat aktor lain. Jokowi boleh jadi tidak hanya berada dalam satu permainan dengan Prabowo. Sang presiden mungkin memainkan permainan lain dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

View this post on Instagram

Kehadiran Prabowo di Kongres PDIP memperkuat wacana Gerindra gabung Pemerintah Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kongrespdip #megawati #prabowo #koalisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 6, 2019 at 8:35pm PDT

Dengan mengacu pada teori permainan, Jokowi dan Megawati sendiri telah memainkan permainannya sendiri dalam waktu yang cukup lama. Meski menjadi kader PDIP, sang presiden juga disinyalir berusaha menghalau pengaruh sang ketum terhadap dirinya.

Selama ini, Jokowi disebut-sebut bergantung kepada pengaruh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan guna menghalau pengaruh politik Megawati dan PDIP.  Dalam sebuah artikel milik Kanupriya Kapoor di Reuters, dijelaskan bahwa sosok menteri super tersebut berperan sebagai penjaga gerbang bagi sang presiden.

Namun, kumbo Jokowi-Prabowo bisa saja membuat peran dan pengaruh Luhut semakin terkikis. Apalagi, sosok Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) disebut-sebut lebih mampu mengakomodir keinginan Prabowo dalam upaya kumbo tersebut.

Meningkatnya peran BG bisa jadi membuat Megawati mendapatkan satu poin lebih banyak dibandingkan Jokowi dalam permainan tersebut. Pasalnya, BG sendiri – mantan ajudan Megawati – disebut-sebut memiliki kedekatan tertentu dengan presiden kelima tersebut.

Belum lagi, hubungan Prabowo dan Megawati yang tampaknya semakin erat. Setelah bertemu dan menyantap nasi goreng bersama, mantan Danjen Kopassus tersebut menepati janjinya untuk menghadiri Kongres V PDIP atas undangan Megawati.

Kedua politisi tersebut juga memiliki sejarah kedekatan politik yang panjang. Pada Pilpres 2009 misalnya, keduanya pernah maju bersama sebagai paslon. Prabowo juga disebut-sebut sebagai sosok yang meyakinkan Megawati untuk mengusung Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

Kedekatan Prabowo-Megawati ini bisa saja membuat poin milik Jokowi semakin berkurang dalam permainannya dengan presiden kelima tersebut. Dalam arti lain, pengaruh politik Megawati terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut dapat saja membesar.

Kemungkinan tersebut bisa jadi benar. Pasalnya, di tengah-tengah persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kursi kabinet Jokowi 2.0, sang presiden telah melontarkan pernyataan bahwa partai Megawati akan mendapatkan jatah menteri terbanyak dalam Kongres V PDIP di Bali meskipun belum memberikan jumlah pasti.

Pada akhirnya, meski Jokowi telah mengatasi dilema tahanan dalam permainannya dengan Prabowo, mantan Wali Kota Solo tersebut boleh jadi semakin kehilangan poin dalam permainannya dengan Megawati.

Mungkin, semakin meningkatnya poin yang didapatkan Megawati dalam permainan tersebut dapat tergambarkan dalam lirik rapper Eminem di awal tulisan. Permainan tersebut bisa jadi kembali menjadi miliknya entah hingga berapa lama lagi – mengingat dirinya telah terpilih kembali sebagai ketum. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.