PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]anasnya perseteruan yang terjadi di Timur Tengah antara Qatar dan empat negara Arab belum mendapatkan titik temu. Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Bahrain PUN secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, keputusan itu pun diikuti oleh Yaman, Libya, dan Maladewa. Kini, negara yang mempunyai luas wilayah yang tak lebih dari sepertiga luas Provinsi Jawa Barat ini pun resmi dikucilkan oleh negara-negara di Timur Tengah.

Baca: Qatar Dibully?

Pengamat Politik Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif, menilai alasan utama Qatar dikucilkan oleh Arab Saudi dan negara lain yaitu karena Qatar gencar sekali menyuarakan reformasi pemerintahan negara-negara Arab. Selain itu, Ali juga melihat sikap politik internasional Qatar yang kerap berbeda dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Karena sikap politiknya yang kerap mendorong reformasi sistem monarki di negara-negara Arab tersebut, Ali berpendapat pengaruh Qatar dikhawatirkan mengancam eksistensi sistem monarki konservatif di negara-negara Arab.

“Qatar diperhatikan secara utama. Ada kekhawatiran rezim konservatif di teluk, kalau dibiarkan Qatar akan mendorong adanya Arab Spring jilid dua,” papar Ali.

Efek dari pengucilan yang dilakukan negara-negara Arab membuat Qatar terancam lumpuh tanpa bantuan yang selama ini memutar roda ekonomi. Menurut World Economic Forum, Qatar mempunyai ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam negara-negara lain di sekitar wilayahnya.  Karena selama ini negara-negara disekitar Qatar inilah yang menjadi tiang ekonomi penyangga Qatar.

Bukti kerontokan ekonomi Qatar telah tampak dalam hitungan jam sejak negara-negara Arab ini mengumumkan memutus hubungan diplomatik. Indeks benchmark Qatar jatuh 7,9 persen dan angka ini adalah salah satu angka paling tragis sejak 2009.

Salah satu sektor yang paling terluka ialah industri penerbangan, karena semua jalur udara di blokade. Qatar kini terkunci dan ruang geraknya pun menjadi terbatasi. Mimpi Qatar menyongsong masa depan sebagai negara maju di Timur Tengah dibikin pupus dengan pemutusan hubungan diplomatik massal ini.

Bahkan persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar terancam hancur. Padahal sejak diumumkan sebagai tuan rumah Piala Dunia, Qatar mencanangkan megaproyek infrastruktur 150 miliar dolar AS. Sebanyak 10 juta dolar AS di antaranya dialokasikan untuk kebutuhan infastruktur Piala Dunia.

Pengucilan terhadap Qatar ini pun membawa dampak bagi Indonesia,

Dampak Konflik Qatar Bagi Indonesia

Bagi Indonesia, dampak dari konflik Qatar ini cukup signifikan. Di sektor pariwisata, menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Indonesia diperkirakan akan kehilangan ribuan wisatawan mancanegara dari Timur Tengah terutama para pengguna maskapai Qatar Airways.

“Sekitar 100.000 orang yang naik itu, 70 persennya wisman, lainnya wisnus dan nonwisman. Itu setahun. Ini sama dengan tahun lalu cara menghitungnya. Impact-nya kalau tujuh bulan untuk tahun ini ya 70 persennya lagi. Jadi sekitar 49.000 sampai 50.000 orang,” katanya.

Hal tersebut berbeda di sektor investasi Qatar di Indonesia. Saat ini Qatar termasuk salah satu investor terbesar di Indonesia, Qatar memiliki sejumlah investasi di Indonesia meliputi bidang keuangan perbankan dan komunikasi, antara lain melalui Qatar National Bank QNB dan kepemilikan saham Indosat Ooredoo.

Bahkan menurut data dari Kementerian Perindustrian, dalam lima tahun terakhir tercatat perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata-rata 3,87 persen. Di tahun 2011 nilai perdagangan kedua negara mencapai US$683 juta dan hingga September 2016 meningkat menjadi US$828 juta.

Menurut Pengamat Timur Tengah, Smith Al Hadar, dengan adanya konflik ini, maka rusak pula hubungan Qatar dengan anggota Dewan Kerja Sama Teluk termasuk dengan negara Arab yang lain seperti Mesir dan Yaman. Dengan keadaan seperti itu, Qatar bisa saja mengalokasikan dana investasinya ke Asia. Jadi Krisis Qatar ini menurutnya akan berdampak positif terhadap Indonesia.

Di sektor tenaga kerja, walaupun secara resmi pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian pengiriman tenaga kerja untuk sektor domestik ke sejumlah negara Arab termasuk Qatar sejak 2015 lalu, namun menurut  Data Migrant Care yang menyebutkan bahwa ada 75.000 orang buruh migran Indonesia di Qatar. Hal tersebut menunjukan bahwa Qatar masih menjadi salah satu tujuan para buruh migran Indonesia untuk mengadu nasib.

Akibat konflik Qatar ini, Wahyu Susilo dari Migrant Care meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia tersebut. Dengan ditutupnya jalur udara Qatar, para buruh migran ini takut tidak bisa kembali pulang ke Indonesia pada saat hari raya Idul Fitri nanti.

Sementara untuk remitansi dari para buruh migran, menurut Wahyu tidak akan terlalu terpengaruh oleh krisis politik ini, karena memang jumlahnya terus menurun setiap tahun, terutama sejak diberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik.

Peran Indonesia Dalam Konflik Timur Tengah

Majelis Ulama Indonesia pun mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menyelesaikan konflik ini antara Qatar dan sejumlah negara-negara Arab ini. Menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Gajah Mada, Siti Mutia, untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah ini Indonesia dapat menggunakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Liga Arab sebagai fasilitator perundingan perdamaian.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri membuat keterangan tertulis yang diwakili oleh Menlu Retno Marsudi. Ia mengatakan kepada Menlu Arab Saudi, Qatar, Turki, Iran melalui sambungan telepon bahwa Indonesia siap berkontribusi untuk penyelesaian Timur Tengah. Ia juga menekankan untuk mendepankan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah ini.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin saat menghadiri buka bersama di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat (12/6) pun mendukung pemerintah Indonesia untuk segera melakukan rekonsiliasi atau “islah” kepada para negara-negara Arab ini. Indonesia pun diminta untuk mendesak OKI untuk melakukan sidang darurat guna mencegah perpecahan yang mungkin terjadi di wilayah Timur Tengah ini jika tidak ada tindakan yang berarti untuk penyelesaian konfliknya.

Menurut Din peristiwa konflik ini bukanlah peristiwa kecil yang bisa dianggap remeh, krisis itu akan membawa dampak berantai terhadap negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Din mengatakan Indonesia dapat menampilkan peran sebagai penengah yang baik. Indonesia menurutnya harus segera mengirim utusan yang dikenal baik di Timur Tengah.

“Indonesia mengambil prakarsa mungkin (melangsungkan pertemuan) bukan di kawasan sana, (tapi) di Jakarta atau di tempat lain. Atau, kita mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pertemuan sidang darurat OKI atas undangan Indonesia. Atau mungkin sidang darurat negara-negara Islam atau tokoh-tokoh Islam, yang tak hanya melibatkan pemimpin pemerintahan tetapi pemimpin umat atau masyarakat, saya tidak tahu mekanismenya,” tambah Din.

Ia pun merekomendasikan Wapres Jusuf Kalla (JK) sebagai utusan Indonesia untuk menengahi konflik di Timur Tengah. Din mengungkapkan dirinya mengusulkan nama JK bukan tanpa alasan, melainkan karena pria nomor dua di Indonesia itu dikenal oleh pejabat-pejabat tinggi di negara-negara Timur Tengah. Namun begitu Din juga mengakui bahwa bantuan JK ini masih belum cukup untuk meredam konflik Qatar dan negara-negara di Timur Tengah.

Din juga menilai Indonesia harus memanfaatkan organisasi OKI yang mayoritas berisi negara Islam di kawasan. Meski meminta bantuan OKI melalui sidang darurat akan sulit dilakukan karena markas besarnya ada di Jeddah dan sekjennya berasal dari Arab Saudi, Din masih negara-negara anggota OKI yang tak terlibat konflik bisa meredakan perseteruan tersebut, seperti Kuwait atau Turki yang hingga kini tetap ambil sikap netral dalam kasus tersebut.

Mampukah Indonesia berpartisipasi dalam konflik Internasional sebagai wujud pengaplikasian politik luar negeri bebas aktif Indonesia? (A15).

pinterpolitik.com

KAIRO – Raja Abdullah II bin Al Hussein dari Yordania tiba di Kairo, Kamis (23/2) waktu setempat, dalam rangka kunjungan seharinya ke Mesir. Kedatangannya ini disambut langsung oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi di Cairo International Airport, kemudian bersama-sama melakukan pembicaraan di Istana Kepresidenan Ittihadiya, di Heliopolis, Kairo.

Berdasarkan informasi dari juru bicara Kepresidenan Mesir, Alaa Youssef, pertemuan ini juga dihadiri oleh perdana menteri kedua negara dan para delegasi kedua negara. Pembicaraan yang dilakukan, antara lain mengenai penguatan kerjasama kedua negara serta pentingnya pembicaraan lebih lanjut mengenai hubungan bilateral tersebut.

Selain itu, keduanya juga sependapat akan perlunya koordinasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi negara-negara Arab serta pentingnya penguatan Liga Arab. Didiskusikan pula mengenai upaya negara-negara Arab dalam menghadapi konflik yang masih banyak terjadi, terutama menghadapi kebijakan-kebijakan Presiden AS Donald Trump yang tengah berkuasa saat ini.

Menurut Egypt indenpendent, Rabu (22/2), kedua pemimpin ini juga berupaya untuk mendorong proses perdamaian di Timur Tengah, serta koordinasi bersama untuk memisahkan Israel dan Palestina, termasuk mendirikan negara Palestina di perbatasan Yordania.

Beberapa isu regional juga dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah mengenai krisis Suriah. Al Sisi dan Raja Abdullah II menekankan perlunya gencatan senjata di Suriah, serta melindungi jalur politik yang dipimpin oleh utusan PBB. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya pertemuan antar pemimpin untuk menjamin perjanjian gencatan senjata diberlakukan.

Fokus pembicaraan mereka adalah bagaimana mengakhiri penderitaan yang dialami oleh masyrakat Suriah, serta menghadapi kelompok teroris dan mencegah semua sumber pendanaan terorisme. Termasuk juga dukungan mereka terhadap proses yang sedang berlangsung dalam membebaskan Mosul dari kelompok Negara Islam, dan menegaskan dukungan terhadap upaya rekonsiliasi dan kompromi politik di Irak.

Beberapa konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah memang sudah terbilang memprihatinkan, semoga dengan Liga Arab dapat mulai membuka tangannya untuk membantu memberikan solusi damai pada negara-negara yang bertikai tersebut. (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

SINGAPURA – Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong saat menjamu kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya yakin pada “solusi dua negara” bagi konflik Israel-Palestina. Lee menjelaskan sikapnya ini, Senin (20/2), dalam jumpa pers bersama Netanyahu, yang tidak sebenarnya mendukung solusi dua negara.

Lee menyadari, solusi dua negara tersebut memang sulit dicapai, tetapi itulah satu-satu cara agar tercipta perdamaian dan kestabilan di wilayah tersebut. “Kami telah secara konsisten percaya solusi dua negara antara Israel dan Palestina, namun itu sulit untuk dicapai. Meski demikian, itu adalah satu-satunya cara untuk membawa perdamaian dan keamanan kepada kedua bangsa,” kata Lee, seperti dilansir South China Morning Post.

Pada kesempatan yang sama, Netanyahu menyebut Singapura dan Israel sebagai “dua negara yang senasib.” Keduanya negara kecil, namuan memiliki pertahanan dan industri teknologi tinggi yang signifikan. Saat melepaskan diri dari Malaysia di tahun 1965, Singapura mendapat bantuan militer dari Israel.

Sejak itu ikatan kedua negara ini sangat kuat, berbeda dengan negara tetangganya, Malaysia dan Indonesia yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Singapura dan Israel juga miliki ikatan ekonomi, sejumlah firma teknologi tinggi Israel berdiri dan berkembang di Singapura. Ini menjadi simbol keberadaan Israel yang kental di salah satu pusat finansial Asia.

Dalam lawatan dua hari ini, Netanyahu yang didampingi istrinya, Sara, dan sejumlah delegasi senior pemerintahan Israel juga melakukan diskusi dengan Presiden Singapura Tony Tan Kem Yang. Pembahasan utamanya, menurut Jerusalem Post, adalah mengenai proyek kerjasama teknologi dan inovasi di Afrika. Selanjutnya, kedua negara juga sepakat menginisiasi penerbangan langsung dari Singapura ke Tel Aviv.

Kunjungan Netanyahu ini, merupakan kunjungan pertama pemimpin Israel ke Singapura dalam 30 tahun terakhir. Presiden Israel yang datang ke Singapura sebelumnya, adalah Presiden Chaim Herzog di tahun 1986. Namun, kunjungan ini mendapat kecaman keras dari negara tetangga Malaysia dan Indonesia.

Kedekatan Singapura dengan Israel ini ternyata tidak menurunkan sikap Singapura pada solusi Internasional, mengenai upaya solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Sikap yang patut dicontoh, karena walaupun negara kecil namun Singapura juga merupakan pusat perekonomian di Asia yang memiliki pertahanan kuat. (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

RAMALLAH – Direktur badan intelijen Amerika Serikat, CIA, Mike Pompeo diam-diam menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat. Pertemuan di Tepi Barat ini berlangsung beberapa jam sebelum pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump digelar di Gedung Putih.

Berdasarkan seorang pejabat Palestina, seperti  yang dilansir AP, Kamis (19/2), mengatakan Abbas memberi informasi kepada Pompeo tentang posisi Palestina dalam konflik Palestina-Israel. Hadir juga Kepala Badan Intelijen Palestina Majid Faraj dan pemimpin perundingan Saeb Erekat.

Pada pertemuan itu, Pompeo menegaskan bahwa solusi dua negara bagi Israel-Palestina tetap menjadi dasar kebijakan AS di wilayah tersebut. Sebelumnya, Trump sempat membuat Palestina berang karena menyatakan kalau solusi dua negara, dasar diplomasi AS selama dua dekade, tidak lagi menjadi satu-satunya opsi mengatasi konflik.

Ucapan Trump tersebut tidak hanya menyulut amarah Palestina, tapi juga Sekjen PBB Antonio Gutteres. Ia memperingatkan kedua negara dan juga AS untuk tidak meninggalkan ide solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, peringatan ini ia nyatakan Rabu (15/2). “Tidak ada alternatif,” tegasnya.

Ide negara Palestina hidup berdampingan dengan Israel, selama puluhan tahun ini telah menjadi landasan upaya perdamaian Timur Tengah, meskipun perundingan terakhir yang dimediasi AS macet pada 2014.

Usai Guterres melayangkan peringatannya,  Trump langsung menggelar jumpa pers di Washington dan menyatakan akan mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina. Tetapi hasil akhirnya akan terpulang pada dua pihak dalam mencapai kesepakatan.

Abbas juga memperingatkan Gedung Putih agar tidak mengabaikan cita-cita Palestina mendirikan negara merdeka. Bagi Palestina gagasan AS untuk mundur dari tujuan membentuk negara Palestina yang akan berdampingan dengan Israel, adalah hal yang mengkhawatirkan.

Palestina telah mendapatkan dukungan Internasional untuk mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza yang hingga masih diduduki Israel.

AS memang telah lama bersekutu dengan Israel, namun mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai antara Israel dengan Palestina atas bantuan PBB serta dunia Internasional, bukan tindakan yang bijak. Seharusnya sebagai negara adidaya, AS membantu mempercepat perdamaian atas konflik yang telah terjadi puluhan tahun itu, bukan malah menyulut perpecahan kembali. (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

PBB – Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pada Sabtu (11/2) bahwa usulan untuk mencalonkan Fayyad semata-mata didasarkan pada kualitas pribadi dan kompetensinya menempati posisi itu. “Staf  PBB bekerja secara pribadi dengan kapasitas personal mereka. Mereka tidak mewakili pemerintah atau negara manapun,” kata Dujarric.

Fayyad sebelumnya merupakan mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyelesaikan pendidikan di Texas. Ia juga perdana menteri Otoritas Palestina dari tahun 2007 hingga 2013, dan telah mendapatkan pujian di masyarakat Internasional atas usahanya memberantas korupsi dan membangun lembaga-lembaga publik Palestina yang efektif.

Tidak jelas apakah keberatan yang diajukan Haley berhubungan dengan berakhirnya pencalonan Fayyad atau bukan. Namun AS memiliki pengaruh yang signifikan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. “Amerika Serikat kecewa melihat surat yang menunjukkan niat untuk menunjuk mantan perdana menteri Otoritas Palestina untuk memimpin Misi PBB di Libya,” kata Haley.

Ia meng-klaim kalau PBB sudah terlalu lama berlaku tidak adil dan bias mendukung Otoritas Palestina yang merugikan sekutu AS di Israel. Haley juga menambahkan kalau Amerika Serikat “saat ini tidak mengakui adanya negara Palestina”.

Namun pernyataan Haley ini dibantah oleh Guterres. “Sekretaris Jenderal menegaskan kembali janjinya untuk merekrut individu yang berkualitas, menghormati keragaman daerah, dan mencatat bahwa di antaranya tidak ada Israel dan tidak ada Palestina untuk menunjuk siapapun mengambil tanggung jawab tinggi di PBB.”

Guterres menambahkan, ia memilih Fayyad untuk mengambil alih jabatan yang sebelumnya diduduki Martin Kobler, seorang diplomat Jerman yang telah menjabat sebagai wakil PBB sejak November 2015.

Walau bersikap oposisi pada Fayyad, namun Haley menyatakan kalau pemerintahan Trump ingin melihat konflik Israel-Palestina yang berumur puluhan tahun berakhir. “Kami mendorong kedua belah pihak untuk datang bersama-sama, langsung pada solusi.” Dewan Keamanan PBB masih belum memberikan keputusan mengenai hal ini.

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina lebih pada permasalahan perebutan lahan, adanya pihak lain yang memiliki kepentingan masing-masing membuat permasalahannya menjadi rumit dan berlarut-larut hingga puluhan tahun. Bila AS ingin membantu, seharusnya negara tersebut tidak memihak dan berlaku adil pada keduanya, bukan hanya kepentingan sekutunya saja. (Berbagai sumber/R24)

Israel telah bertahun-tahun berusaha untuk menghindari agar tidak tersedot ke dalam kecamuk perang saudara di negara tetangga, Suriah.

pinterpolitik.com – Rabu, 21 Desember 2016.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pemerintahnya untuk “menemukan cara” membawa warga sipil yang terluka dari Aleppo, Suriah, ke rumah sakit di Israel. Hal tersebut dapat membuka jalan bagi ratusan warga Suriah, meski Suriah sendiri secara teknis masih berperang dengan Israel.

Israel, yang berbagi perbatasan dengan Suriah, merawat ribuan warga sipil, pejuang dan pemberontak di sebuah lapangan yang dijadikan rumah sakit, terletak di sepanjang perbatasan. Fakta adanya pertempuran sengit di Suriah – termasuk serangan yang sesekali dilakukan oleh Israel sendiri terhadap target ISIS, seperti serangan pada akhir November pada kendaraan yang membawa empat koperasi dari kelompok ISIS – yang melepaskan tembakan di sebuah patroli Israel.

Menurut Dr. Salman Zarka, direktur rumah sakit Ziv Medical Center. Salah satu lapangan-rumah sakit di Israel, telah merawat lebih dari 2.500 warga Suriah sejak 2013, ketika perang saudara dimulai.

Pernyataan Netanyahu menandai ini pertama kalinya Israel menawarkan bantuan evakuasi bagi orang-orang Suriah yang terluka di medan perang. Kota Aleppo, terletak hampir 400 mil jauhnya dari perbatasan Israel.

“Kita melihat tragedi mengerikan dari penderitaan warga sipil Aleppo dan saya sudah meminta Kementerian Luar Negeri untuk mencari cara memperluas bantuan medis bagi korban tragedi di Suriah, khususnya di Aleppo,” kata Netanyahu dalam sebuah resepsi koresponden asing yang berbasis di Israel. “Hal tersebut sedang dieksplorasi saat ini,” tambahnya.

Bantuan ini dilakukan setelah pasukan darat yang loyal kepada Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Sebagian besar para pemberontak berebut daerah agar bisa dikuasai, meskipun keganasan serangan mereka di Aleppo telah mengurangi seluruh lingkungan menjadi puing-puing dan menewaskan ratusan warga sipil. Jens Laerke, sebagai Koordinasi Urusan Kemanusiaan di kantor PBB, menggambarkannya sebagai “krisis kemanusiaan yang menyeluruh” saat memberi penjelasan wajah kota Aleppo di Suriah.

Pembantaian akhirnya bisa mereda dalam beberapa hari terakhir, perang yang ditengahi Rusia dan Turki, mereka sepakat untuk membantu puluhan ribu warga sipil yang terjebak di dalam kota untuk segera di evakuasi. Lebih dari 25.000 orang telah meninggalkan daerah itu sejak hari Kamis, kata Robert Mardini, direktur regional Komite Internasional Palang Merah, di Twitter.

Namun, ribuan orang masih menunggu bus untuk direlokasi dari provinsi yang dikuasai pemberontak di kota bagian barat. Skala penderitaan dan kehancuran yang sudah ditimbulkan oleh kedua belah pihak tetap luar biasa.

Sebagian warga Israel dukung rencana evakuasi korban di Aleppo, mereka menghubungi pemerintah agar para korban warga sipil yang bisa pergi lebih jauh dari lokasi peperangan. Pemimpin oposisi Isaac Herzog meminta pemerintah untuk mengizinkan pengungsi Suriah ke Israel. “Orang-orang Yahudi tidak bisa mengabaikan hal tersebut, sementara ratusan ribu pengungsi mencari tempat yang aman,” kata Herzog.

Namun, ide untuk membiarkan warga pengungsi Suriah untuk masuk ke dalam Israel menjadi isu yang kontroversial di banyak negara di Eropa dan di Amerika Serikat. Isu tersebut menjadi lebih kontroversial lagi di Israel sendiri, terutama bagi pasukan Israel yang telah pergi berperang melawan teroris di Suriah pada beberapa dekade terakhir.

Netanyahu mengingatkan skala penderitaan di sana dan segala kesulitan mereka untuk bertahan hidup. “Bantuan kecil bisa membantu korban terluka di Suriah,” kata Netanyahu. Di sisi lain warga sipil di Israel juga kocar-kacir melarikan diri dari kekerasan di negara mereka sendiri untuk bertahan hidup dan mencari rumah baru.

Anak-anak adalah yang paling menderita akibat perang berkepanjangan ini. Ribuan anak kecil kehilangan tempat tinggal dan tempat bermain. Hal tragis yang harus diingat, mereka kehilangan orangtua, saudara dan teman-teman.