Indonesia di masa lampau dijajah Belanda dan Jepang, tapi, masyarakat kita kini lebih membenci etnis Yahudi dan pengikut komunisme. Mengapa bisa demikian? 

PinterPolitik.com 

Apakah kalian mengetahui tuduhan apa yang paling menakutkan di Indonesia? Pastinya bukan tuduhan “wibu”, ataupun tuduhan “gamer akut”. Bukan, tapi, tuduhan yang secara otomatis bisa menciptakan rasa takut yang begitu besar di negara kita, Indonesia, adalah tuduhan “komunis” dan pendukung Yahudi. 

Dan hal ini pun sempat beberapa kali dibuktikan di lapangan. Survei yang pernah dilakukan Wahid Foundation pada tahun 2018, misalnya, mengungkap bahwa kelompok yang paling tidak disukai di Indonesia ternyata adalah para pengikut komunisme.  

Sementara itu, terkait kebencian kepada etnis Yahudi, menurut survei Anti-Defamation League, Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara dengan tingkat kebencian terhadap Yahudi tertinggi di dunia. 

Namun, pernahkah terlintas di pikiran kalian tentang mengapa masyarakat kita begitu membenci Yahudi dan komunis, ketimbang Belanda ataupun Jepang? Padahal, jika melihat catatan sejarah, yang pernah secara langsung merugikan masyarakat Indonesia adalah para penjajah Belanda dan Jepang. 

Anehnya, kita kini tidak lagi benci terhadap mereka, bahkan memiliki hubungan yang relatif harmonis, termasuk dalam bidang bisnis dan program pertukaran pelajar. Hal ini cukup berbeda dengan keadaan di Korea Selatan (Korsel) dan Tiongkok di mana banyak warga mereka yang hingga kini masih membenci Jepang karena pernah menjajahnya. 

Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah Yahudi dan komunisme punya sejarah yang lebih ‘kejam’ dibanding Jepang dan Belanda? Well, di tulisan ini kita akan mengulasnya bersama. 

Perbedaan Kekejaman Sejarah 

Menurut sejumlah catatan sejarah, perkiraan masuknya komunisme ke Indonesia diduga dimulai sejak tahun 1913, yang dibawa oleh seorang anggota partai komunis Belanda, bernama Henk Sneevliet. Sneevliet, yang menentang keras pendudukan Jerman atas Belanda pada masa itu, membawa pandangan politik yang kemudian diadopsi oleh Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, yang menjadi cikal bakal PKI. 

Kondisi Indonesia yang saat itu berada di bawah pengaruh kolonialisme selama ratusan tahun memiliki situasi sosial yang pas bagi Sneevliet untuk menyebarkan pandangan politiknya.

Sementara itu, keberadaan Yahudi di Indonesia jauh lebih tua. Mereka pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan dunia yang disebut Jalur Sutra. Menurut Jacob Saphir, seorang penulis Yahudi abad ke-19 yang membahas kehidupan komunitasnya di Hindia Belanda, orang-orang Yahudi disebut awalnya berasal dari komunitas pedagang Irak dan Yaman. 

Dalam konteks ini, jika dibandingkan dengan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Jepang dan Belanda, catatan sejarah Yahudi dan komunis sebenarnya lebih “damai”, karena masuknya mereka ke Nusantara dilakukan tanpa disrupsi politik seperti penjajahan ataupun perang.  

Belanda, seperti yang kita tahu, masuk melalui Indonesia dengan VOC membawa misi kolonialisme, untuk mengeksploitasi kekayaan sembari melakukan disrupsi besar kepada tatanan sosial yang sebelumnya sudah berlaku di wilayah Nusantara. Di sisi lain, Jepang masuk karena urgensi mereka demi memenangkan Perang Dunia II dengan Barat, eksploitasi mereka pun meninggalkan luka yang cukup mendalam bagi beberapa masyarakat kita. 

Lantas, mengapa kita lebih ‘takut’ terhadap Yahudi dan komunsime?  

Konstruksi dan Dekonstruksi 

Setidaknya empat jawaban atas pertanyaan yang bisa menjelaskan kebencian kepada Yahudi dan komunisme. 

Pertama, ini terkait dengan warisan politik. Kita tahu bahwa pada masa Orde Baru, komunisme sangat dibenci, dan yang menarik, pengucilan tidak hanya terjadi pada para pengikut komunis tetapi juga pada Yahudi, sejak Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Yahudi seakan ‘resmi’ dimusuhi bersama karena Yudaisme tidak diakui sebagai agama resmi negara. 

Kedua, kurangnya upaya rekonsiliasi. Berbeda dengan negara seperti Tiongkok atau Korsel yang masih membenci Jepang, Hubungan Indonesia lebih memiliki rekonsiliasi yang lebih sukses dengan bekas penjajahnya. Belanda kini dikenal sebagai salah satu negara terbesar pemberi beasiswa luar negeri, sementara Jepang berada di level yang lebih tinggi dengan pembangunan industri otomotifnya di negara kita. 

Namun, kebencian terhadap Yahudi dan komunis sendiri tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkompromi. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 soal pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme masih berlaku. Dan terkait Yahudi, hingga sekarang negara kita tidak pernah menjalin hubungan secara resmi dengan negara penganut terbesarnya, Israel. 

Ketiga, kemungkinan rekayasa sosial. Seperti di Amerika Serikat (AS), penghinaan terhadap kelompok tertentu dapat digunakan sebagai bahan bakar populisme politik, contohnya seperti rasisme terhadap warga kulit hitam di sana.  

Jika kita melihat fenomena kebencian terhadap Yahudi dan komunsime dengan kacamata yang sama, maka bisa jadi di Indonesia fenomena serupa pun juga terjadi melalui rekayasa sosial, di mana kebencian terhadap komunis dan Yahudi dibangun sebagai bahan agitasi kemarahan publik untuk mencap sesuatu sebagai hal yang benar-benar perlu dimusuhi bersama.  

Keempat, kurangnya pemahaman tentang Yahudi dan komunisme itu sendiri. Satu hal yang menarik tentang kebencian kita terhadap Yahudi dan komunisme adalah ini sering dihubungkan dengan pandangan agama.  

Sehingga, hal yang terjadi kemudian adalah banyak orang yang anti terhadap Yahudi dan komunis hanya karena perintah turun-menurun, tanpa benar-benar memahami sejarah dan realitasnya. Padahal, Yahudi dan komunisme tidak secara langsung dapat dihubungkan dengan aksi kekerasan kelompok-kelompok yang sering mengatasnamakan dua hal itu.  

Alasan-alasan ini mungkin bisa menjelaskan mengapa kebencian terhadap Yahudi dan komunis tampak lebih besar dibandingkan dengan negara bekas penjajah. Namun, tentunya, perlu diingat bersama persoalan ini merupakan persoalan kompleks.  

Untuk ke depannya, tentu menarik untuk mempelajari bagaimana sentimen negatif ini berdampak kepada postur politik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia itu sendiri. (D74) 

Tragedi 30 September 1965 adalah salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Namun, hingga hari ini masih banyak kontroversi dan seliweran teori soal siapa sebetulnya yang bertanggungjawab pada peristiwa-peristiwa ini. Tragedi ini juga mengakibatkan kematian tujuh perwira Angkatan Darat. Enam di antaranya merupakan jenderal yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan Soekarno. Satu orang perwira lainnya yaitu Kapten Pierre Tendean, merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Lalu ada Bripka Karel Sadsuitubun, pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena.

PinterPolitik.com 

Untuk kalian generasi 90-an mungkin kenal dengan tokoh fiksi bernama John. J. Rambo. Yap, karakter utama dari serial film Amerika Serikat (AS), Rambo, itu, memang seakan memiliki tempat spesial dalam memori kita, mungkin itu karena karakter Rambo selalu digambarkan sebagai sosok veteran perang yang sangat heroik dan juga tidak kenal takut. 

Sebagai latar belakangnya, dikisahkan bahwa alasan mengapa Rambo bisa memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa adalah karena pengalamannya sebagai prajurit dalam Perang Vietnam, yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1975. Perang yang berujung pada kekalahan Negeri Paman Sam tersebut mengakibatkan Rambo memiliki trauma perang yang luar biasa. 

Ngomong-ngomong soal Perang Vietnam, tidak mengherankan sebetulnya bila cerita dalam perang tersebut dijadikan latar belakang dari film besar seperti Rambo. Ini mungkin karena Perang Vietnam adalah satu-satunya perang modern di mana AS terlibat langsung, tetapi tidak keluar sebagai pemenang. Sebagai sebuah negara adidaya, Perang Vietnam memang telah menjadi borok luka dalam sejarah, yang tentu tidak akan mereka lupakan. 

Namun, tidak banyak yang tahu bahwa meletusnya konflik yang menjadi perang proksi antara AS dan Uni Soviet ternyata cukup melibatkan peran dari Indonesia. Lantas, peran seperti apakah yang dimaksud? 

Mengenal Operasi Habrink 

Peran Indonesia dalam meletusnya Perang Vietnam adalah akibat dari salah satu operasi yang dilakukan badan intelijen Amerika, yakni CIA, kepada rezim Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Operasi itu sendiri bernama Operasi Habrink. 

Kisah menarik Operasi Habrink ini awalnya diungkap oleh seorang mantan agen CIA yang pernah ditempatkan di Kota Surabaya, bernama Daniel Cameron, melalui bukunya yang berjudul In Red Weather. Di dalamnya, Cameron bercerita tentang event-event klandestin yang terjadi di Indonesia menuju momentum bersejarah, Gerakan 30 September atau G30S. 

Nah, yang jadi fokus utama Cameron adalah Operasi Habrink. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Operasi Habrink? Well, sederhananya, Habrink adalah operasi CIA yang bertujuan mendapatkan data mengenai senjata dan alutsista canggih milik Uni Soviet di Indonesia.  

Cameron pun mengatakan, salah satu pencapaian terbesar Operasi Habrink adalah pihaknya, dengan bantuan seorang mata-mata Belanda bernama Wim Vermeulen, berhasil menguak rahasia skematik misil pertahanan udara Soviet bernama misil SA-2, dari arsip militer Indonesia. Misil tersebut kebetulan juga jadi sistem pertahanan udara utama di Vietnam Utara. 

Sebagai latar belakang, misil tipe ini sebelumnya menjadi momok menyeramkan bagi Paman Sam karena terbukti berulang kali berhasil menembak jatuh pesawat-pesawat buatan AS, yang salah satunya adalah jet pengintai canggih U-2. Namun, setelah CIA berhasil mendapatkan skematik misil SA-2, AS akhirnya merasa yakin untuk terlibat langsung di Vietnam secara total, dengan pesawa-pesawat tempur dan pembomnya. 

Menariknya, misil SA-2 bukan satu-satunya rahasia militer Soviet yang didapatkan CIA dari Indonesia. Kapal selam Whiskey, Kapal Perang Sverdlov, dan bomber TU-16, juga diketahui bocor dari arsip militer Indonesia ke tangan Amerika dalam operasi yang sama.  

Tentu pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana caranya CIA dan Wim berhasil dapatkan data-data itu dari militer Indonesia? 

Kala Operasi Intelijen Dibantu Situasi Politik 

Sebuah operasi intelijen yang besar tentunya memerlukan penyesuaian situasi dan kondisi yang dapat membantunya, hal tersebut bisa berangkat dari kesempatan untuk menunggangi situasi politik yang tidak stabil, perekonomian negara yang terguncang, dan ketegangan sosial di dalam masyarakat. 

Berkaitan dengan itu, Cameron menyebutkan bahwa alasan utama berhasilnya Operasi Habrink ternyata adalah keadaan politik Indonesia pada tahun 1960-an. 

 
Sebelumnya, AS sebenarnya berusaha mendapatkan skematik serupa di pangkalan-pangkalan militer Soviet, tapi selalu gagal karena keamanannya yang tinggi. Oleh karena itu, CIA kemudian mencari solusi dengan menguak rahasia militer Soviet di negara-negara berkembang yang jadi mitra terpercaya Soviet. 

Kebetulan, Indonesia pada saat itu adalah salah satu mitra terdekat Soviet, dan kebetulan juga, Indonesia sedang mengalami gejolak politik yang begitu tinggi akibat pergerakan PKI. Hmm. 

Kalau kata Cameron, beberapa petinggi militer Indonesia sebenarnya menyadari bahwa pengamanan rahasia alutsista kita pada saat itu rentan bocor. Namun, karena militer saat itu juga sedang fokus pada hubungan antara Soekarno dan PKI, mereka akhirnya “kecolongan” oleh operasi CIA. 

Di satu sisi, Cameron memang tidak mengakui adanya campur tangan CIA atas peristiwa G30S, tapi dia juga bilang kalau “sentimen pada kelompok komunis di Indonesia sesuai dengan tujuan-tujuan kita pada saat itu”. Ini menandakan adanya kebetulan yang luar biasa dalam rantai peristiwa antara Perang Vietnam dan G30S. 

Alhasil, dengan berhasilnya operasi yang mereka laksanakan, AS mendapatkan kepercayaan diri untuk terjun total dalam Perang Vietnam pada 1 April 1965. Bisa dibayangkan, mungkin kalau saat itu tensi menuju G30S tidak ada, bisa saja keterlibatan AS dalam Perang Vietnam mungkin akan tertunda. 

Pada akhirnya, cerita ini membuat kita sadar bahwa prinsip teori realisme dari studi Hubungan Internasional memang masih sangat berperan dalam dunia intelijen modern, bahkan setelah Perang Dunia II berakhir. Operasi Habrink mengajarkan pada kita bahwa setiap kesempatan akan digunakan oleh sebuah negara untuk mendapatkan keunggulan semaksimal mungkin. 

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saat ini masih ada agenda-agenda seperti Operasi Habrink yang terjadi di negara kita? Well, sepertinya tidak akan ada yang tahu. (D74) 

PinterPolitik.com

“As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends” – Green Day, “Wake Me Up When September Ends” (2004)

Siapa yang nggak sensitif ketika mendengar nama kelompok PKI alias Partai Komunis Indonesia? Banyak orang langsung menghindar atau menyatakan ketidaksukaan mereka bila mendengar nama tersebut.

Namun, tahu nggak sih kenapa nama itu begitu sangat tidak disukai? Apa alasan yang melatarbelakangi ketidaksukaan dan kebencian kita pada kelompok-kelompok yang identik dengan spektrum politik kiri?

Ya, ada yang bilang kalau PKI adalah partai dan kelompok yang bermanuver untuk memberontak kepada pemerintah Indonesia yang sah pada tahun 1965 silam. Ada juga yang bilang bahwa kelompok komunis merupakan kelompok yang berideologi menentang terhadap agama.

Terlepas dari apapun alasannya, kebencian orang-orang terhadap PKI ini bisa dibilang terbentuk akibat memori kolektif yang terbangun di benak dan pikiran masyarakat secara luas. Maurice Halbwachs dalam bukunya Les Cadres Sociaux de la Mémoire menjelaskan bahwa memori kolektif merupakan sebuah informasi dan ingatan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang – bisa dikonstruksi dan diteruskan secara turun-menurun.

Mungkin, ingatan buruk inilah yang akhirnya mempengaruhi persepsi kita dengan nama tersebut. You know what lah. Boleh jadi, ini pula yang akhirnya membuat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo selalu muncul dan angkat bicara di publik terkait bahaya dan ancaman dari kebangkitan PKI di masa kini.

Pada tahun 2021 lalu, misalnya, Gatot menuding terkait kemungkinan penyusupan PKI di TNI setelah sejumlah patung diorama di Museum Dharma Bakti, Markas Kostrad, hilang dari tempat semula. Kala masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot juga menginstruksikan penayangan rutin atas film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).

Eh, tapi nih, kok di tahun sekarang Pak Gatot tampaknya nggak muncul sampai bikin heboh lagi ya? Wah, ke mana nih Pak Gatot?

Hmm, apa mungkin Pak Gatot lagi in mood dengan lagunya Green Day yang judulnya “Wake Me Up When September Ends” (2004) ya? Siapa tahu, karena saking tidak sukanya dengan memori buruk bulan September, Pak Gatot memutuskan tidur aja sampai September berakhir? Who knows, kan? Hehe. (A43)

Pinterpolitik.com

Rasanya, dalam beberapa waktu terakhir banyak ragam ideologi dan paham yang jadi bahan pembicaraan. Secara khusus, beberapa paham tersebut tampak dijadikan semacam “musuh” bagi pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode ini.

Tentu, yang paling kentara adalah bagaimana pemerintahan ini kerap terlihat melawan paham-paham berbau fundamentalisme Islam. Cap radikal dan terorisme acapkali jadi salah satu paham yang ingin dibendung di era Jokowi.

Di luar itu, ada banyak isme-isme lain yang muncul dari pejabat atau aparat pemerintahan Jokowi. Spektrumnya sendiri cukup luas, dari yang tergolong kiri hingga yang kerap dianggap kanan. Lagi-lagi, paham-paham tersebut kerap terlihat seperti lawan bagi pemerintah.

Di atas kertas, oleh beberapa pihak, pemerintah tentu bisa saja dianggap punya alasan. Selama beberapa tahun terakhir ini misalnya, pemerintahan Jokowi tergolong rajin mengampanyekan Pancasila.

Baca Juga: Anies-Ganjar Berebut Jokowi?

Meski demikian, bagi beberapa orang, mungkin label isme-isme itu tampak terlalu sering dilempar dan terutama dibenturkan dengan pemerintah. Boleh jadi, ada yang merasa terlalu banyak ideologi yang terlihat dipertentangkan dengan pemerintah.

Lalu, jika sudah begini paham siapa sebenarnya yang jadi musuh pemerintahan Jokowi?

Banyaknya Isme

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sepertinya harus belajar banyak ilmu politik, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bukannya tanpa alasan, ada banyak paham dan isme yang jadi label suatu kubu, terutama yang terlihat jadi oposisi pemerintah.

Tentu, kita sudah cukup paham kalau pemerintah tergolong rajin untuk meredam paham Islam radikal. Di satu sisi, hal ini mungkin cukup rasional seiring rentetan aksi terorisme yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Di sisi yang lain, paham itu sendiri boleh jadi dianggap masyarakat seperti muncul sebagai cap kepada oposisi atau pengkritik pemerintah yang memiliki pemahaman Islam yang lebih fundamentalis.

Dari kampus hingga aparatur sipil negara (ASN) misalnya jadi target pemerintah dalam penyisiran isu radikalisme ini.

Meski pemerintah tak pernah memakai label ini, isu soal polisi Taliban di Komisi Pemerintahan Korupsi (KPK) yang didengungkan para buzzer pemuja Jokowi juga bisa dikaitkan dengan hal ini.

Selain itu, masyarakat juga mungkin masih ingat bagaimana aparat negara mengenalkan isme baru yaitu anarko sindikalisme. Paham ini sempat terlihat seperti jadi musuh ketika terjadi rangkaian demonstrasi mulai dari peringatan Hari Buruh hingga saat pembahasan RKUHP dan revisi UU KPK era Jokowi.

Bicara soal RKUHP, belakangan muncul paham lain yang dipertentangkan dengan kebijakan kontroversial pemerintah. Seperti dikutip dari beberapa media, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak ingin negeri ini jadi terlalu liberal saat memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam rencana revisi UU itu.

Di luar itu, beberapa pihak juga mungkin akan menyeret isme lain yang tampak jadi lawan pemerintah. Beberapa orang mungkin masih ingat kalau Jokowi sempat menyatakan ingin menggebuk komunisme.

Siapa Jadi “Musuh”?

Bagi beberapa orang, mungkin terlihat terlalu banyak sekali ideologi atau pemahaman yang jadi musuh pemerintahan Jokowi. Memang, jika hanya berbicara ideologi saja, beberapa orang mungkin akan berkata pemerintah punya alasan yang kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Jokowi hingga para pemuja fanatiknya memang tergolong rajin mengampanyekan diri sebagai penyokong ideologi Pancasila. Tentu, di atas kertas hal itu sangat positif mengingat posisinya sebagai dasar negara.

Baca Juga: Jokowi dan Jebakan Simbol Negara

Meski demikian, netizen mungkin merasa terlalu banyak fenomena di mana pemerintah dan para pendukung fanatiknya menggunakan Pancasila untuk dipertentangkan dengan label isme lain yang mereka berikan.

Boleh jadi, pemerintahan era Jokowi dan para pendengungnya tengah menciptakan semacam musuh tersendiri untuk dilawan. Meski demikian, pemerintah sendiri memang perlu diakui tampak tak pernah menggunakan istilah musuh negara atau sejenisnya secara resmi.

Terlepas dari itu, bagi beberapa orang mungkin merasa memang terlihat ada musuh negara atau dapat pula disebut sebagai enemy of the state. Konsep ini pernah diungkapkan misalnya oleh Juergen Seifert saat membahas kebijakan politik Jerman Barat tempo dulu.

Ia menguraikan dalam penentuan musuh dan teman negara, faktor politik domestik dan internasional jadi lebih penting ketimbang faktor sosial ekonomi. Lalu, ia juga menyebut kalau musuh sebagai pihak yang mempertanyakan struktur politik dan sosial masyarakat.

Jika melihat hal itu, tentu kemudian pihak yang dapat dilabeli musuh negara bisa sangat fleksibel. Hal itu tergambar di Jerman Barat di mana terjadi redefinisi musuh seiring dengan pergantian pemerintahan.

Ada satu hal yang bisa diperhatikan dari pernyataan Seifert tersebut di mana musuh adalah mereka yang mempertanyakan struktur politik. Dalam kadar tertentu, unsur mempertanyakan ini dapat disetarakan dengan kritik.

Hal ini tergambar misalnya saat Donald Trump memberikan label enemy of the people kepada media ketika ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Istilah itu ia gunakan untuk memberi cap kepada media dan jurnalis yang kritis kepadanya.

Meredam Kritik

Sekali lagi, perlu diakui bahwa pemerintah di bawah Jokowi memang tampak tak pernah memberi label resmi musuh negara kepada ragam isme yang mereka sebutkan. Meski demikian, tampak bahwa selalu ada isme yang dipertentangkan dengan pemerintah ketika mereka dikritik.

Hal itu mungkin membuat orang merasa bahwa beragam label ideologi itu berlaku kepada pihak yang kritis kepada pemerintah. Kondisi ini bisa saja dianggap serupa dengan Trump yang melabeli media yang mengkritiknya sebagai enemy of the people.

Anggapan semacam itu diungkapkan misalnya oleh Kate Grealy dari Australian National University. Ia menyoroti bagaimana label radikal mengalami politisasi. Dikutip dari The New Mandala, ia menyebut bahwa cap radikal dan Islamis kerap digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik.

Baca Juga: Jokowi Dukung Ganjar di 2024?

Tren tersebut ia gambarkan berjalan beriringan dengan narasi bahwa Pancasila amat suci dan harus dilindungi dengan berbagai cara, termasuk yang tidak demokratis sekalipun.

Lebih jauh, ia menggambarkan bagaimana Islam kemudian menjadi ancaman keamanan negara. Konstruksi ini lalu membuat beragam cara termasuk yang tidak demokratis menjadi dianggap benar.

Secara khusus, Grealy kemudian menjelaskan bagaimana beragam paham yang disebut di atas digunakan pemerintah sebagai pihak yang menyusupi rangkaian demonstrasi besar di tahun 2019. Demonstrasi yang dimotori mahasiswa itu disebut-sebut misalnya sudah disusupi kelompok radikal. Selain itu, isu anarko juga cukup mengena di masyarakat sejak peristiwa ini.

Hal-hal tersebut boleh jadi adalah gambaran bagaimana aparat pemerintahan, termasuk pendukung Jokowi kerap memberi label ideologi tertentu kepada pihak yang kritis. Label ini sendiri boleh jadi terlihat beragam, tetapi bisa dianggap publik satu tujuan, yaitu mereka yang beroposisi kepada pemerintah.

Oleh karena itu, jika ditanya isme apa sebenarnya yang menjadi musuh pemerintahan Jokowi sulit untuk dicari jawabannya. Yang jelas, dari uraian Grealy, boleh jadi publik akan merasa label ancaman atau sejenisnya itu akan berlaku pada mereka yang kritis.

Tentu, semua ini harus dipantau lebih lanjut kepastiannya. Untuk sementara, setelah muncul isu melawan liberalisme untuk pasal penghinaan presiden, kita mungkin harus siap jika ada paham lain yang akan dipertentangkan dengan kebijakan kontroversial. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Lelucon “Assalamu’alaikum, yang gak jawab PKI!” mungkin tak asing lagi di kalangan milenial maupun generasi Z, yang sekaligus dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana isu yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam persepsi segmen muda tersebut.

Namun bagi sebagian kalangan lainnya, isu seputar PKI masih sangat membekas dan terus diwaspadai, terlepas apakah hal itu berlatarbelakang filosofis, historis maupun politis, atau kombinasi ketiganya.

Hal tersebut tercermin dari reaksi salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai cukup signifikan dalam tatanan sosial-politik tanah air, yakni Front Pembela Islam (FPI).

Setelah insiden yang mereka anggap sebagai upaya pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber, seruan siaga jihad dikumandangkan baru-baru ini untuk melawan upaya yang dikatakan mirip dengan kekejaman PKI di masa lalu.

Reaksi semacam ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan, mengingat sejumlah serangan terhadap kalangan ulama serta pemuka agama sebelumnya juga direspon dengan narasi yang kurang lebih serupa oleh aktor yang juga tak jauh berbeda.

Meski Syekh Ali Jaber sendiri telah menyerukan agar umat Islam secara umum jangan mudah diadu domba dengan isu yang berkembang atas insiden yang menimpanya, berbagai presumsi di akar rumput, terutama yang mengaitkannya dengan PKI tetap tak terbendung.

Lantas mengapa PKI masih saja menjadi justifikasi bagi sebagian kalangan saat ini atas insiden atau peristiwa tertentu? Dan apakah dampak repetisi tersebut bagi dinamika sosial-politik bangsa ke depannya?

Sebuah Luka Abadi

Mungkin saja diagnosa awal yang mengemuka dari aparat penegak hukum bahwa pelaku penusukan Syekh Ali Jaber memiliki gangguan kejiwaan turut memicu berbagai praduga. Hal ini mengingat bahwa telah empat kali kasus serupa seperti yang sebelumnya terjadi juga disimpulkan dilakukan oleh orang tak waras, yang kemudian dinilai menimbulkan tafsir yang “mencurigakan” bagi sebagian pihak.

Kendati demikian, faktor terbesarnya justru lebih dalam dan dinilai berhulu pada sebuah luka abadi yang ditimbulkan di masa lalu.

Meredith Weiss dalam Political Violence in South and South East Asia mengkaji bagaimana political violence mendefinisikan kondisi sosial-politik di negara-negara seperti Kamboja, India, Thailand, Filipina, serta Indonesia.

Weiss menjelaskan bagaimana political violence yang dilakukan oleh Khmer Merah di Kamboja, gesekan antara pendatang Islam dan pribumi Hindu di India, hingga bagaimana PKI menjadi musuh di Indonesia, sangat berpengaruh dan meninggalkan warisan yang kuat sebagai repertoar, pengingat, bahkan luka yang membentuk lanskap politik di masing-masing negara hingga kini.

Singkatnya, political violence membentuk apa yang oleh Weiss disebut sebagai cultural legacy atau warisan budaya mendalam dan sangat signifikan dalam mendefinisikan tatanan sosial-politik.

Agaknya memang demikian. Cultural legacy berupa kesumat kaum Muslim terhadap PKI sendiri bermula dari Peristiwa Madiun yang terjadi tepat pada hari ini 72 tahun silam.

Plus, Peristiwa Kanigoro pada 13 Januari 1965 yang juga semakin memperparah luka sebelumnya, sekaligus menasbihkan bahwa PKI merupakan antagonis bagi umat Islam di tanah air.

Political violence yang dilakukan PKI terhadap sejumlah kalangan, termasuk pada para ulama, pemuka agama, dan simbol Islam ditengarai menanamkan – bukan hanya memori kolektif – tetapi juga luka yang sangat dalam bagi kalangan Muslim republik. Berbagai literatur juga tentu dapat publik temukan untuk memahami mengapa postulat tersebut memiliki signifikansi yang cukup kuat.

Puncaknya terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Meski peristiwa ini masih menimbulkan sekelumit perdebatan hingga kini, nyatanya sejak saat itu politik negara dan visi kaum Muslim memiliki chemistry secara tidak langsung dalam memandang PKI sebagai bahaya laten.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 kemudian menjadi instrumen hukum yang cukup ampuh dalam memberangus PKI, bahkan membuat Indonesia seperti yang dikatakan oleh David Bourchier dalam Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism sempat menjadi negara yang cenderung minim dari friksi ideologi politik “asing” yang berkonfrontasi dengan kaum Muslim, khususnya pada era Soeharto.

Lantas pertanyaannya, mengapa isu kebangkitan PKI kembali muncul dan lagi-lagi bersinggungan dengan kalangan religius Muslim dalam beberapa waktu terakhir?

Prabowo Turut Andil?

Dalam publikasinya, Bourchier lebih lanjut menyebut jika berseminya kembali isu komunisme yang bermuara pada intoleransi dan gesekan sosial yang melibatkan umat Islam merupakan salah satu residu yang tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik pasca Pilpres tahun 2014 silam.

Mungkin argumen tersebut benar adanya, ketika sejak periode waktu yang lama Indonesia dikatakan Bourchier sebagai negara demokratis yang kosmopolitan. Isu intoleransi cukup minim dan diskursus mengenai komunisme atau PKI tak sampai menimbulkan paranoid tersendiri.

Sayangnya, masih menurut Bourchier, Prabowo Subianto menggunakan pendekatan strategi populis otoritarian dengan menggaet kelompok sektarian dalam koalisi politik oposisinya terhadap kekuasaan Joko Widodo (Jokowi).

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 menjadi kulminasi panasnya kelanjutan tarung politik antara Prabowo dan Jokowi di Pilpres sebelumnya, di mana dalam implementasi strategi dengan menggaet kelompok Islam tersebut, terbangun bumbu politik sedemikian rupa yang salah satunya bertransformasi menjadi narasi kebangkitan komunisme.

Rupanya tak hanya sekadar narasi, dalam perjalanannya, ihwal tersebut bahkan dikatakan Bourchier membentuk semacam paradigma baru berupa religious nationalism atau nasionalisme religius yang sayangnya menimbulkan konsekuensi atas beragam buih intoleransi dan gesekan sosial-politik yang kental di akar rumput masyarakat. Termasuk yang dicocoklogikan sedemikian rupa dengan tudingan komunisme.

Religious nationalism tersebut paling tidak juga dapat terlihat dari berbagai reaksi atas penyerangan terhadap sejumlah ulama dan pemuka agama yang tercatat sejak tahun 2018.

Namun getirnya, reaksi tersebut dinilai kurang proporsional ketika seluruh kasus yang ada dikaitkan dengan isu kebangkitan PKI oleh kelompok tertentu. Luka lama mendalam atas political violence masa lalu seperti yang dijelaskan oleh Weiss mungkin saja menjadi justifikasi. Jika mengacu pada penjabatan Bourchier, paranoid tersebut tak menutup kemungkinan erat dengan nuansa politis karena bermuara dari religious nationalism yang juga lahir dari dinamika politik.

Lalu, bagaimana kalkulasi dan dampak dari tren berkembangnya religious nationalism serta isu kebangkitan PKI yang seolah terpelihara itu?

Perlu Ditanggapi Serius

Yang tampak, berbagai dinamika isu reinkarnasi PKI hanya digaungkan oleh kelompok yang dinilai itu-itu saja. Ya, sejak Prabowo bergabung dengan kekuasaan, FPI plus kelompok turunannya seperti GNPF Ulama maupun PA 212 tampaknya sedang berusaha menemukan signifikansi baru, termasuk secara politik.

Terlebih, meski kerap senada dalam sejumlah isu, oposisi pemerintah yang notabene bernuansa Islam yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga sampai sejauh ini tampak belum ingin terikat dalam kontrak politik yang benar-benar jelas dengan kelompok tersebut.

Boleh jadi hal tersebut ingin menjadikan isu berbau PKI menjadi salah satu upaya vokal dalam memperkuat religious nationalism yang telah terkonstruksi, termasuk pasca penusukan Syekh Ali Jaber.

Akan tetapi, hal tersebut tetap tidak dapat terus dibiarkan dan dipandang sebelah mata. Verena Beittinger-Lee dalam (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia menyebut kelompok seperti FPI berdasarkan sejarahnya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam disrupsi dan dekonsolidasi sosial masyarakat di tanah air.

Seperti yang dikemukakan oleh pengamat politik dan keamanan Universitas Indonesia (UI) Dr. Sri Yunanto, bahwa narasi spekulatif FPI terkini setelah penusukan Syekh Ali Jaber dinilai memiliki nuansa “adu domba” dengan cara memprovokasi umat Islam untuk mendiskreditkan atau mendelegitimasi pemerintah dengan mengaitkan kasus tersebut dengan PKI, yang berpotensi memunculkan penghakiman sepihak.

Pada titik ini, penyelesaian secara tuntas, jelas, dan konsisten dari penegak hukum dalam merespon kasus-kasus yang rentan “dimainkan” dinilai menjadi kunci dalam melawan narasi spekulatif nan destruktif tersebut.

Apalagi secara khusus, Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut secara tuntas berbagai kasus penyerangan terhadap ulama yang telah lalu.

Sebuah mandat yang agaknya cukup positif jika diimplementasikan dan dikomunikasikan dengan baik untuk meredam penyalahgunaan isu yang dapat bermuara pada dekonstruksi stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Fear doesn’t have to be real to be powerful.” – Matthew Dowd, Political Analyst

Istilah public enemy merujuk pada seseorang atau pihak yang dianggap sebagai ancaman. Biasanya istilah ini melekat kepada penjahat atau gangster yang telah menjadi buronan polisi.

Namun terminologi public enemy sepertinya telah mengalami perluasan makna. Selain digunakan dalam dunia kriminologi, istilah tersebut juga kerap digunakan masyarakat umum untuk menggambarkan seseorang atau pihak yang dimusuhi oleh khalayak luas.

Terminologi itu agaknya pas untuk menggambarkan kondisi yang tengah dialami PDIP saat ini. Bagaimana tidak, partai berlogo banteng hitam itu kini tengah jadi bulan-bulanan masyarakat maupun lawan-lawan politiknya.

Hujan kritik yang menerpa PDIP kemudian semakin memuncak karena pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang sempat menyentil masyarakat Sumatra Barat (Sumbar). Saat mengumumkan nama-nama calon kepala daerah beberapa waktu lalu, Puan sempat membuat pernyataan yang seolah-olah menyiratkan masyarakat Sumbar tak mendukung negara Pancasila.

Omongan Puan tersebut nyatanya terus bergulir bak bola salju. Tak hanya menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, pernyataan tersebut juga disebut membuat sejumlah calon kepala daerah mencampakkan dukungan PDIP di gelaran Pilkada 2020.

Belum usai polemik Sumbar, PDIP kini diterjang isu lain yang masih merupakan ekses dari pernyataan Puan. Baru-baru ini, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), budayawan Sumbar Hasril Chaniago menyinggung soal kakek Arteria Dahlan, Bachtaruddin yang merupakan pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) Sumbar. Arteria memang diundang dalam acara tersebut untuk mewakili PDIP.

Pernyataan Hasril kemudian menjadi tamparan hebat. Istilah “PKI Perjuangan” yang merupakan pleseten dari “PDI Perjuangan” bahkan menjadi trending di Twitter. Narasi PDIP diisi oleh PKI dan keturunannya juga kembali menghangat di tengah publik.

Melihat track record-nya, sebenarnya bukan baru kali ini PDIP diterjang isu PKI. Sebelumnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga pernah dituding sebagai reinkarnasi PKI lantaran dianggap menjadi inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

PKI dan komunisme memang kerap menjadi senjata andalan untuk menjatuhkan lawan politik. Meski telah dibubarkan dan dilarang bertahun-tahun silam, nyatanya PKI selalu bangkit dari kuburnya ketika menjelang pelaksanaan kontestasi elektoral. 

Lantas pertanyaannya, mengapa isu PKI dan komunisme seakan tak pernah benar-benar mati di masyarakat?

Pembusukan Komunisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunisme merupakan paham atau ideologi politik yang menganut ajaran filsuf asal Jerman, Karl Marx. Salah satu ciri dari ideologi komunisme adalah penghapusan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara.

Komunisme sebenarnya pernah tumbuh menjadi poros kekuatan dunia yang menentang para kapitalis dan pemilik modal. Ideologi inilah yang kemudian diusung oleh PKI.

Di Indonesia sendiri, PKI pernah menjadi partai yang cukup besar. Pada pemilu 1955, kekuatan PKI bahkan berada di urutan ke empat di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Nahdatul Ulama (NU). Selama masa Orde Lama, PKI juga bisa dibilang cukup akrab dengan rezim Soekarno.

PKI baru mengalami kejatuhan di ujung kekuasaan Soekarno. Saat itu, PKI dituding sebagai dalang dari peristiwa percobaan kudeta dan pembunuhan keji terhadap tujuh jenderal di Lubang Buaya.

Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama G30S. Nama PKI kemudian disematkan pada peristiwa tersebut untuk mengingatkan publik siapa dalang di balik salah satu gejolak paling berdarah dalam sejarah Republik.

Kemudian, setelah Soeharto naik tahta, salah satu manuver pertamanya adalah membumihanguskan PKI dan ideologi komunis melalui TAP MPRS No. XXV Tahun 1966. TAP MPRS ini tidak memberi ruang sama sekali bagi organisasi yang berideologi komunis untuk tumbuh di Indonesia.

Tak sampai disitu. Genderang perang melawan komunisme terus menerus ditabuhkan Soeharto dan rezimnya lewat berbagai saluran, mulai dari buku sejarah, media massa hingga film. Propaganda-propaganda Orde Baru ini nyatanya berhasil menjadikan PKI dan komunisme sebagai musuh bersama.

Selain karena dilatarbelakangi oleh peristiwa G30S, Guru Besar FISIP Universitas Negeri Solo, Totok Sarsito menyebut salah satu alasan lain mengapa ideologi komunisme begitu dibenci oleh masyarakat Indonesia sebenarnya tak bisa dilepaskan dari kepentingan agama.

Dia menyebut dalam ideologi komunisme, agama dianggap racun. Menurut Karl Marx, agama adalah candu bagi masyarakat yang mendoktrin umatnya pada etika ketertundukan. Faktor inilah yang menurut Totok membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas religius tak bisa menerima ideologi komunisme.

Menambahkan pernyataan tersebut, Bagoes Wiryomartono dalam publikasinya yang berjudul The 1965-1966 Affairs and Communist Phobia in Post Suharto Indonesia mengatakan bahwa sampai saat ini, isu komunisme dan sosialisme dianggap oleh elite politik arus utama sebagai ideologi yang mengancam. Golongan Islam tertentu dan mantan perwira militer kerap mempertahankan ancaman ini sebagai syarat esensial status quo mereka dalam opini publik.

Lalu melengkapi pernyataan keduanya, Budayawan Jaya Suprana menyebut terminologi politik kerap bernasib nahas mengalami perubahan makna ke arah negatif akibat dibebani kesan buruk. Istilah komunisme yang semula merupakan ideologi politik, kini bergeser ke arah konotasi yang buruk akibat peristiwa G30S. Terlebih lagi, PKI juga dinilai sebagai dalang dari pembantaian kiai dan santri yang terjadi di berbagai daerah.Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan isu PKI yang kini menghantui Arteria Dahlan memang sengaja dihembuskan untuk menjadikannya musuh bersama. Sama seperti Komunisme, Arteria bisa dianggap sebagai orang yang keberadaannya mengancam masyarakat.

Menanggapi isu tersebut, Arteria sebenarnya telah memberikan bantahan. Dengan mengurai silsilah keluarganya, Ia menegaskan bahwa Bachtaruddin tidak memiliki hubungan dengan kakek dan neneknya.

Namun, dengan isu ini yang sudah terlanjur memanas, kira-kira apa artinya bagi PDIP?

PDIP Sedang Dibusukkan?

Secara umum, pernyataan Puan Maharani soal Sumbar memang dapat dimaknai sebagai sindiran berbasis identitas. Namun berbeda dari pendapat umum, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing justru menilai pernyataan Puan sama sekali tak menyinggung etnis tertentu.

Menurutnya, dalam pernyataan kontroversial itu Puan hanya menyinggung Sumbar sebagai provinsi. Sedangkan di Sumbar, ada banyak etnis yang mendiami wilayah tersebut. Sehingga keliru besar jika sindiran Puan terhadap Sumbar diartikan sebagai sindiran terhadap suku Minangkabau. Emrus menduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menarik pernyataan ini ke ranah politik identitas.

Politik identitas sendiri memang jamak digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Dalam setiap gelaran kontestasi elektoral misalnya, politik identitas hampir tak pernah absen dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip pemikiran psikolog sosial Jonathan Haidt, Connor Boyle dalam tulisannya yang berjudul Identity Politics: Commonality or Common Enemy? menyebut politik identitas dapat digunakan dalam dua cara.

Pertama politik identitas kesamaan. Dalam praktiknya, politik identitas jenis ini digunakan dengan cara menekankan persamaan. Dia memberi contoh politik identitas jenis ini digunakan oleh pemimpin dan aktivis HAM Martin Luther King. Menurut Haidt, dalam kampanye melawan rasisme, Martin Luther King sebenarnya juga menggunakan politik identitas untuk menyuarakan persamaan hak-hak orang kulit hitam dengan manusia lain pada umumnya.

Kedua adalah politik identitas musuh bersama. Ini adalah gagasan untuk menyatukan kelompok berdasarkan keyakinan bahwa ada kelompok lain yang merupakan akar dari segala kejahatan.

Berbeda dari politik identitas kesamaan yang menggunakan identitas kelompok untuk menyerap kelompok yang terpinggirkan menjadi satu kesatuan yang umum, politik identitas musuh bersama justru menggunakan identitas kelompok untuk mengadu kelompok masyarakat satu sama lain.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pernyataan Puan soal Sumbar dan penggunaan isu PKI terhadap Arteria Dahlan boleh jadi memang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membusukkan PDIP. Jika pembusukan ini berhasil, bisa saja nantinya PDIP akan dianggap sebagai musuh bersama sebagaimana masyarakat menganggap PKI sebagai musuh.

Namun, perlu diingat, asumsi yang menyebut isu Sumbar dan PKI adalah upaya pembusukan PDIP tentunya tidak diketahui secara pasti. Namun yang jelas, dinamika ini memiliki dampak yang cukup serius bagi PDIP. Bagaimana kira-kira partai besutan Megawati itu akan menyelesaikan persoalan ini? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

PinterPolitik.com

Ada hal yang cukup menarik saat demonstrasi multi isu di depan gedung parlemen Senayan kemarin saat salah satu kelompok demonstran yang menyuarakan isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) membawa poster besar bertuliskan “Bubarkan PDIP”.

Polemik RUU HIP sendiri menjadi bola panas saat banyak pihak menduga ada upaya mengusik Pancasila yang merupakan dasar negara serta ideologi bangsa. Tudingan minor seketika tertuju kepada PDIP sebagai partai yang telah terkuak menginisiasi keluarnya rancangan regulasi tersebut.

Meskipun saat ini poin kontroversial RUU HIP telah diperbaiki dan bahkan belakangan ditunda kelanjutannya, sentimen minor telah kepalang terpatri pada PDIP. Ya, PDIP dan Pancasila seolah menjadi isu yang sangat mudah membara belakangan ini bagi kubu yang memang sebelumnya telah meyakini bahaya laten dan adanya indikasi reinkarnasi komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bukan rahasia lagi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga kader PDIP, terkesan membawa Indonesia sangat dekat dengan Tiongkok, yang notabene merupakan negara berhaluan komunis, melalui berbagai kerja sama di bidang ekonomi. Hal inilah yang kemudian menjadi pangkal kecurigaan dan presumsi tersendiri di mata kubu yang sangat anti terhadap komunisme.

Di Indonesia sendiri, paling tidak terdapat dua kubu yang memiliki perspektif berbeda dalam melihat isu komunisme atau PKI. Selain mereka yang telah disebutkan di atas, terdapat kubu yang lebih moderat dan cenderung skeptis ataupun tak terlalu ambil pusing dalam melihat isu komunisme di tanah air dikarenakan hal tersebut cukup sulit terjadi atau menilai bahwa isu tersebut hanya permainan politik belaka.

Pada titik ini, skeptisisme kubu moderat tersebut secara kasat mata tampak memiliki rasionalisai yang lebih masuk akal. Terlebih lagi, mereka yang ada di kubu ini kebanyakan ialah generasi yang lebih muda yang tergolong kaum intelektual.

Ingat gaes, kata Pak @aniesbaswedan ini cuma buat kepentingan rakyat dan nggak ada yang lain. #politik #pinterpolitik #aniesbaswedan https://t.co/ZBB91hWI2N pic.twitter.com/60QVoJdfei

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 14, 2020

Lantas dengan kecenderungan tersebut, apakah isu yang berkembang belakangan ini mengenai komunisme atau PKI, hanyalah “mitos” belaka? Bagaimana dengan dinamika ideologi tersebut sesungguhnya saat ini?

Alarm Dari Negeri Tetangga

Pada dasawarsa terakhir, tak dapat dipungkiri bahwa diskursus terkait komunisme berhulu pada manuver ekspansionis Tiongkok sebagai salah satu kekuatan baru dunia. Sam Ahmad dalam “One Belt One Road” – China’s New Growth Strategy Looks at Westwards Expansion mengatakan bahwa melalui kebijakan One Belt One Road (OBOR), ekspansi Tiongkok yang mayoritas berbentuk investasi di berbagai negara tidak hanya bermotif pengaruh ekonomi, tetapi juga politik.

Motif politik yang berkamuflase di balik kerja sama ekonomi inilah yang bertransformasi menjadi tendensi negatif ketika Australia saat ini tengah menginvestigasi campur tangan ilegal dari Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis Tiongkok ke dalam sistem politik dan sendi vital domestik lainnya melalui perpanjangan tangannya di negeri Kangguru.

Kasus yang belakangan mengemuka, meningkat eskalasinya saat badan intelijen serta kepolisian federal Australia menggeledah properti milik legislator Shaoquett Moselmane yang disinyalir memiliki hubungan dengan CCP dan turut mendistorsi proses politik yang ada.

Amy Searight, seorang analis Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan bahwa upaya Beijing mempengaruhi demokrasi dan pengambilan keputusan di Australia berbentuk dukungan keuangan kepada politisi, sektor bisnis, lembaga penelitian, serta entitas lain yang juga bertujuan mengkonstruksikan citra dan kepentingan pro Tiongkok.

Lebih lanjut, Nadège Rolland dalam China’s Counteroffensive in the War of Ideas menganalisa berlandaskan temuan fakta dan kecenderungan yang ada bahwa CCP menyusup ke ruang politik serta demokrasi di negara-negara partnernya dengan mengerahkan diaspora serta pebisnis Tiongkok sebagai afiliasi utama yang misinya ialah mengukuhkan pengaruh dan kepentingan strategis Beijing di seluruh dunia.

Wih di Singapura ekonomi turun udah dekat2 separuhnya. Tsadissh. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/0HuCg26eKg pic.twitter.com/94SVqpaYgC

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 16, 2020

National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) bahkan pernah mempublikasikan laporan bahwa Tiongkok menggunakan taktik intelijen sedemikian rupa untuk mengintervensi negara-negara demokratis yang selain AS dan Australia. Tendensi ini juga belakangan diakui oleh Kanada dan Brazil.

Meskipun selalu dibantah oleh Beijing, tren berkedok ekspansionisme Tiongkok ini bahkan telah dianggap sebagai sebuah ancaman di negara-negara yang notabene memberikan keleluasaan bagi eksistensi ideologi apapun. Yang berarti poinnya ialah, indikasi upaya infiltrasi Tiongkok secara sistematis tersebut berdampak cukup destruktif pada sistem politik dan demokrasi di negara mitranya yang telah menyadari pola praktik tersebut.

Di sisi lain, indikasi campur tangan Tiongkok secara sistematis tersebut menguak kelemahan Australia dalam mengantisipasi ekspansionisme negeri Tirai Bambu. Evan Laksmana, seorang peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menggunakan istilah strategic surprise untuk menggambarkan efek “kejut” luar biasa pandemi Covid-19 bagi Indonesia.

Strategic surprise sendiri dikatakan oleh Laksmana sebagai efek yang tampak sangat  signifikan dari sebuah peristiwa yang tak terduga ketika disebabkan dari absennya antisipasi yang memadai.

Dalam konteks ini, strategic surprise dinilai relevan untuk menggambarkan keguncangan yang terjadi di Ausralia saat menemukan pola infiltrasi CCP dalam sendi politik dan pemerintahan yang diduga kuat mengarah pada minimnya antisipasi atas ekspansi Tiongkok di negara yang dipimpin oleh Scott Morrison itu.

Kemudian jika berkaca pada apa yang terjadi di Australia serta menggeser perspektif pada eksistensi kubu “moderat” tanah air yang cenderung skeptis terhadap komunisme seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah ada kemungkinan infiltrasi Tiongkok di tanah air yang akan memiliki tendensi strategic surprise serupa?

View this post on Instagram

Pencopotan Jenderal Polisi dalam kasus Djoko Tjandra dapat apresiasi #kapolri #idhamazis #polri #djokotjandra #kapolriidhamazis #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 16, 2020 at 11:17pm PDT

Perlunya Kalibrasi Perspektif

Jika mengambil posisi pada pihak yang turut merasa khawatir akan infiltrasi destruktif Tiongkok di Australia, eksistensi kubu “moderat” akan isu komunisme di tanah air dinilai menambah rasa kekhawatiran tersebut.

Terlebih jika kecenderungan bahwa mereka yang memiliki perspektif yang mengedapankan rasionalitas ini ialah kaum intelektual muda dan bahkan tak menutup kemungkinan juga mencakup mereka yang berada di level pembuat keputusan dalam pemerintahan.

Pada titik inilah, menjadi penting kiranya untuk mengatur ulang perspektif dalam melihat dinamika secara utuh dan hati-hati, baik agar tidak tenggelam dalam provokasi berlebihan atau justru hilang antisipasi dan berujung pada strategic surprise seperti yang disebutkan oleh Laksmana sebelumnya.

Sampel yang terjadi di Australia semestinya menjadi peringatan bagi Indonesia, yang memang di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi cukup bergantung pada Tiongkok.

Meski demikian, antisipasi yang lebih komprehensif juga diperlukan terkait kemungkinan lainnya bahwa yang terjadi di Australia tersebut juga sebagai bentuk perimbangan isu serta pengaruh Barat, meskipun tendensi tersebut sejauh ini masih samar atau belum terlihat.

El Mehdi Talib dalam Which World for Tomorrow? Towards a Redefinition of Polarity berkata bahwa sistem global saat ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak stabil dan setiap kekuatan, dalam hal ini Tiongkok dan AS, masih terus berupaya menanamkan pengaruhnya di berbagai negara, baik secara ekonomi, politik, dan ideologi dengan berbagai cara.

Berlandaskan argumen Talib tersebut, antisipasi kolektif seluruh elemen di Indonesia dalam berbagai isu, termasuk isu sensitif terkait ideologi, sangat diperlukan saat ini dalam menyongsong dinamika global dan tantangan domestik.

Ekspansi CCP Tiongkok di Australia seyogianya disikapi dengan bijak dan hati-hati oleh setiap pihak di Indonesia, untuk menciptakan kewaspadaan atas potensi strategic surprise serta terhindar dari provokasi ataupun skeptisisme berlebih. Itulah yang tentunya diharapkan Bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Third rule is don’t talk to commies” – Ramones, grup band punk-rock asal Amerika Serikat (AS)

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H. Mulyanto sempat membuat geger publik. Pernyataan yang terdengar tidak biasa dikeluarkan oleh Mulyanto saat menyentil Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mulyanto mendesak agar Ketetapan MPRS XXV/1966 yang berisi tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme dimasukkan dalam RUU HIP.

Senada dengan Mulyono, Prof. Jimmly Asshiddiqie pun menegaskan bahwa TAP MPRS mesti menjadi roh hirearkis yang layak diposisikan sebagai dasar pembentukan undang-undang, mengingat kedudukan yang tidak bisa serampangan dalam aturan Indonesia sebagai negara hukum. Tidak hanya mereka berdua, desakan demi desakan untuk memasukkan TAP MPRS tentang PKI beserta ideologinya itu pun didengungkan oleh banyak lapisan masyarakat.

Bahkan saking kencangnya tuntutan ini, tidak sedikit dari massa yang menempuh jalan aksi, seperti yang terjadi di beberapa daerah menjelang hari kelahiran Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 19 Mei kemarin di Sampang, Jawa Timur, misalnya, puluhan ulama beserta habaib dan elemen masyarakat lain mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyuarakan kekhawatirannya tentang potensi kebangkitan PKI manakala TAP MPRS XXV/1966 tidak dimasukkan dalam pertimbangan RUU HIP.

Meski sudah dijawab oleh pihak DPRD setempat bahwa TAP MPRS masih berlaku dan oleh karenanya secara otomatis menjadi jaminan ketidakmunculan PKI tetapi kekhawatiran tetap menjadi momok yang menakutkan. Pasalnya, kejadian ini tidaklah berlangsung setahun dua tahun saja.

Hampir bisa dipastikan, terutama saat tanggal 30 September dan 1 Oktober, masyarakat disibukkan oleh isu seputar PKI. Kalau hanya sekadar mempelajari sejarah, tidak ada masalah.

FPDIP di DPR menolak usulan kami. Mrk tak setuju memasukkan TAP MPRS XXV/1966 soal PKI sbg Partai terlarang&larangan penyebaran ideologi Komunisme, pd konsideran Menimbang, dlm RUU HIP(Haluan Ideologi Pancasila). RUU HIP sbgmn biasa,akan dibahas dg Pemerintah juga. @mohmahfudmd. https://t.co/1J4LQ0G1pC

— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) June 2, 2020

Namun, yang menjadi soal adalah ketika ingatan akan sejarah kelam masa lalu itu menjadi kekerasan stigmatikyang kemudian menimbulkan kecurigaan antar warga negara. Padahal, dalam penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2017 tentang persepsi masyarakat soal potensi kemunculan PKI, hasilnya berkata bahwa hampir 86,8 persen responden tidak menyetujui bahwa terdapat usaha PKI untuk bangkit kembali.

Meski demikian, tetap saja, dalam penelitian itu masih ada sebanyak 12,6 persen orang yang menganggap saat ini sedang terjadi konsolidasi untuk membangkitkan PKI. Sekali lagi, ini bukan soal angka kuantitatif, tetapi penelitian ini harus dibaca sebagai fakta bahwa sejarah kelam masa lalu ternyata masih terwarisi sampai sekarang.

Benarkah warisan sejarah ini akan “muncul” kembali di kemudian hari atau hanya menjadi polemik pada momen tertentu? Lantas, mengapa kebangkitan PKI tetap selalu menarik perhatian dalam perpolitikan Indonesia – khususnya bagi PKS?

Politik Elektoral

Dengan mengutip Noorhaidi Hasan, Gerry van Klinken dan Ward Berenschot dalam sebuah buku yang berjudul In Search of Middle Indonesia menjelaskan bahwa Islam Indonesia telah mengalami proses gentrifikasi, mendukung teknologi tinggi global dan selera Islam konsumeris.

Penjelasan yang dikutip dari Guru Besar UIN Yogyakarta tersebut setidaknya memberi tiga bahan normatif yang mendasar untuk membicarakan kelas menengah Muslim di Indonesia, yakni mereka bergerak maju, cinta kemapanan, dan pragmatis sehingga para ilmuwan sosial kerap menggunakan pendekatan yang dominan ekonomi politik (seperti Hadiz dan Robison) daripada sosial dan kultural (seperti Geertz) dalam studi mereka.

Di mata penganut mazhab ilmu sosial ala Marxis, ‘kelas’ merupakan fenomena yang sepantasnya dipandang secara dialektis-kritis, di mana persinggungan (konflik) dengan kelas lain merupakan hal yang tidak bisa dielakkan.

Berbekal premis persinggungan kelas tersebut, van Klinken mencoba menjelaskan posisi kelas menengah yang menyebutkan bahwa kelas menengah merupakan pusat mediasi antar dua titik geografis, yakni pusat-perifer, kelas menengah memainkan peran sebagai sebuah proses sosial yang diliputi dua aspek, formal, dan informal, serta kelas menengah merupakan respons dari keinginan untuk mempertahankan perlindungan negara terhadap aktivitas mereka maupun transformasi harapan dari kelas bawah.

Bila ketiga poin deskriptif tersebut dimasukkan dalam sebuah analisis, maka kelas menengah bisa diartikan sebagai kelompok sosial yang selalu memiliki ketersinggungan, baik secara ekonomis maupun politis, dengan kelas-kelas yang lain.

Persoalannya, di Indonesia, apakah relasi tersebut berjalan lancar? Tentu saja tidak. Kelas menengah yang memiliki potensi ekonomis dan politis tersebut akan membentuk gerombolan sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing.

Dalam pemilihan umum, kelas menengah acap kali mendapat perhatian lebih, yakni sebagai pemain ‘terusan’ sekaligus komoditas isu.
Share on X

Apabila dibuat catatan, premis tersebut bisa dikembangkan menjadi tiga dinamika, yakni pembuatan jejaring yang menentukan ‘mana kawan sehaluan dan mana yang tidak’. Kemudian, jejaring yang awalnya berkutat di ranah formal itu kemudian merangsak masuk ke kanal-kanal politik mulai hulu sampai hilir.

Dalam dinamika yang terakhir, jejaring yang sudah bercampur dengan pertimbangan saling menguntungkan pada aspek ekonomis dan politis mempengaruhi secara kognitif dan afirmatif mereka tentang pandangan dan perilaku politik.

Maka dari itu, dalam urusan politis dan akses ekonomis – kita tidak akan menemukan pertarungan soal like atau dislike dalam hal yang lain (seperti perfilman) – ini, kelas menengah akan terpolarisasi secara nyata.

Dalam pemilihan umum, kelas menengah acap kali mendapat perhatian lebih, yakni sebagai pemain ‘terusan’ sekaligus komoditas isu.

Secara mudah, pada perkembangannya karakter kelas menengah yang di awal sudah dijelaskan van Klinken, saat dikontekskan di Indonesia terkesan abu-abu. Tidak heran apabila para peniliti justru lebih senang menyebut fenomena di Indonesia ini sebagai pseudo-middle-class daripada kelas menengah murni.

Sebab, geliat aktivisme kelas menengah yang dipraktikkan di Indonesia masih sering kali tidak berdiri sendiri (independen), melainkan menempel pada satu kelas di atasnya atau di bawahnya. Selain itu juga masih melibatkan isu-isu primordial sehingga terkesan lebih konservatif daripada progresif.

Bahkan, menyimak catatan Saiful Mujani, beberapa kali aktivitas kelas menengah Indonesia berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal itu tercermin dalam suasana Pemilu terakhir, mulai pusat sampai daerah. Betapa isu-isu agama kerap kali menyeruak ke muka, terutama yang dimainkan oleh antar kelas menengah Muslim sendiri.

Strategi Politik PKS?

Mengapa harus berfokus pada diksi ‘Muslim’? Selain alasan mayoritas orang Indonesia beragama Islam, terdapat juga fakta bahwa Islam sudah menjadi ideologi perebutan ruang ekonomi dan politik merupakan alasan mendasar yang patut dijadikan pijakan, seperti yang tercermin dalam momentum-momentum isu agama selama perhelatan politik elektoral.

Ciri utama konservatisme bisa dilihat dari dua hal, yakni, saat semua isu yang menguntungkan kelompok mereka dijual ke hadapan publik. Salah satu isu yang seksi tentu saja komunisme atau jelasnya jika di Indonesia PKI. Saat isu menggema, secepat kilat akan membagi kelas menengah menjadi tiga kutub yang bisa diidentifikasi, yakni pro, kontra, dan silent, di mana kesemuanya memiliki target politis masing-masing.

View this post on Instagram

RUU HIP jadi perdebatan, apakah mungkin bangkit lagi? #pki #komunis #ruuhaluanideologipancasila #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 29, 2020 at 4:24am PDT

Dari sinilah partai politik dapat masuk memanfaatkan konservatisme yang ada pada kelas menengah Indonesia. Partai politik bukan tidak mungkin akan menyesuaikan pandangan kelompok menengah ini.

PKS misalnya kerap berseberangan dengan partai-partai nasional. Dalam spektrum kelompok Islam yang dibuat oleh Angel Rabasa dalam sebuah buku yang berjudul The Muslim World After 9/11, PKS sendiri termasuk dalam kelompok modernis yang mendorong nilai-nilai inti dalam Islam.

Adanya dorongan agar mempromosikan nilai-nilai inti dalam Islam ini bukan tidak mungkin sejalan dengan konservatisme yang berkembang di kelas menengah Indonesia. Gambaran ini sejalan dengan penjelasan milik Adhi Primarizki dan Dedi Dinarto dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) dalam sebuah tulisan yang berjudul Capturing Anti-Jokowi Sentiment and Islamic Conservative Masses.

Setidaknya, Primarizki dan Dinarto menganggap bahwa PKS berupaya mengembangkan basis suaranya dengan membangun hubungan dengan beberapa kelompok Islam yang dikenal konservatif. Strategi inilah yang diterapkan ketika bersaing dalam Pemilu 2019.

Bisa jadi, dengan mendorong dimasukkanya TAP MPRS dalam RUU HIP, PKS menerapkan strategi serupa guna meningkatkan identifikasi partainya (party identification). Russell J. Dalton dalam tulisannya yang berjudul Party Identification and Its Implications menjelaskan bahwa identifikasi partai merupakan identifikasi jangka panjang yang afektif dan psikologis terhadap suatu partai politik tertentu.

Identifikasi partai ini berhubungan dengan sistem kepercayaan (belief system) yang dimiliki oleh seseorang. Dengan mengutip teori identitas sosial, Dalton menjelaskan bahwa identifikasi ini juga berhubungan dengan keanggotaan dalam kelompok sosial, seperti kelas sosial dan nilai keagamaan.

Dengan menguatkan posisi politik terhadap isu-isu yang dianggap penting bagi kelompok konservatif menengah, PKS bisa jadi telah mencari kesetiaan dalam kelompok tersebut. Lagi pula, identifikasi partai inilah yang menentukan basis loyalitas suara yang dimiliki oleh suatu partai. Menarik untuk diikuti bagaimana PKS dapat bersaing dalam Pemilu selanjutnya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Mendengar nama PKI dan PSI tentu membuat sebagian orang Indonesia bergidik,

Bukan tanpa alasan, komunisme yang identik dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, seolah menjadi kata terlarang yang ditabukan setiap orang tua untuk diucapakan anak-anaknya. Tragedi 30 September 1965 menjadi alasan di balik kuatnya citra kelam partai tersebut

Sementara sosialisme yang pernah menjadi ideologi dari partai yang dibubarkan pemerintah, Partai Sosialis Indonesai atau PSI, seolah menjadi kata yang membuat sebagian orang alergi setelah dibubarkan karena dituduh terlibat pemberontakan

Lalu, seperti apa perbedaan dua pemikiran dan partai politik ini?