Tudingan Yahudi dan komunis kerap menjadi momok menyeramkan di masyarakat kita. Tapi, pernahkah terpikirkan di benak kalian, kenapa kita sangat membenci Yahudi dan komunis, tapi tidak memiliki kebencian yang sama pada Jepang dan Belanda? Padahal, kedua negara itu memiliki catatan historis yang buruk dengan Indonesia.

Well, persoalan yang satu ini memang menarik untuk kita cari tahu jawabannya. Sebagai pegangan, Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation (29/1/2018) pernah menduga bahwa alasan kenapa kita sangat membenci komunis adalah karena kelompok tersebut selalu dicap sebagai ancaman, tetapi tidak memiliki bentuk. Sementara, Jepang dan Belanda memiliki bentuk nyata dan bahkan berkesempatan memperbaiki hubungan dengan Indonesia, salah satunya melalui perjanjian-perjanjian bisnis.

PinterPolitik.com

“As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends” – Green Day, “Wake Me Up When September Ends” (2004)

Siapa yang nggak sensitif ketika mendengar nama kelompok PKI alias Partai Komunis Indonesia? Banyak orang langsung menghindar atau menyatakan ketidaksukaan mereka bila mendengar nama tersebut.

Namun, tahu nggak sih kenapa nama itu begitu sangat tidak disukai? Apa alasan yang melatarbelakangi ketidaksukaan dan kebencian kita pada kelompok-kelompok yang identik dengan spektrum politik kiri?

Ya, ada yang bilang kalau PKI adalah partai dan kelompok yang bermanuver untuk memberontak kepada pemerintah Indonesia yang sah pada tahun 1965 silam. Ada juga yang bilang bahwa kelompok komunis merupakan kelompok yang berideologi menentang terhadap agama.

Terlepas dari apapun alasannya, kebencian orang-orang terhadap PKI ini bisa dibilang terbentuk akibat memori kolektif yang terbangun di benak dan pikiran masyarakat secara luas. Maurice Halbwachs dalam bukunya Les Cadres Sociaux de la Mémoire menjelaskan bahwa memori kolektif merupakan sebuah informasi dan ingatan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang – bisa dikonstruksi dan diteruskan secara turun-menurun.

Mungkin, ingatan buruk inilah yang akhirnya mempengaruhi persepsi kita dengan nama tersebut. You know what lah. Boleh jadi, ini pula yang akhirnya membuat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo selalu muncul dan angkat bicara di publik terkait bahaya dan ancaman dari kebangkitan PKI di masa kini.

Pada tahun 2021 lalu, misalnya, Gatot menuding terkait kemungkinan penyusupan PKI di TNI setelah sejumlah patung diorama di Museum Dharma Bakti, Markas Kostrad, hilang dari tempat semula. Kala masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot juga menginstruksikan penayangan rutin atas film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).

Eh, tapi nih, kok di tahun sekarang Pak Gatot tampaknya nggak muncul sampai bikin heboh lagi ya? Wah, ke mana nih Pak Gatot?

Hmm, apa mungkin Pak Gatot lagi in mood dengan lagunya Green Day yang judulnya “Wake Me Up When September Ends” (2004) ya? Siapa tahu, karena saking tidak sukanya dengan memori buruk bulan September, Pak Gatot memutuskan tidur aja sampai September berakhir? Who knows, kan? Hehe. (A43)

Dua Pemilu terakhir, Presiden Jokowi sempat dirumorkan merupakan seorang keturunan Tionghoa. Ini sempat jadi serangan kampanye untuk sang presiden. Umumnya, perilaku seperti ini disebut sinophobia atau ketakutan terhadap Tiongkok dan apapun itu yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Dan sadar atau tidak sadar, permasalahan ini terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari politik, hingga sosial. Kenapa ya sentimen anti-Tionghoa begitu mengakar di Indonesia? Inilah kronik rasialisme Tionghoa di Indonesia

Parpol-parpol Indonesia kerja sama dengan PKT

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]eperti biasa, di sore hari Iim selalu menghabiskan waktunya untuk duduk di pinggir sungai sambil mendengarkan lagu-lagu di ponsel pintarnya.

Kebetulan sore itu Iim mendengarkan musik tanpa menggunakan headset, dan tidak disengaja Iim ia memutar lagu komunis ‘Venceremos’ yang dinyanyikan penyanyi Folk Cile, Victor Jara.

Kerasnya musik yang Iim putar sampai terdengar oleh Joy yang ada di belakangnya. Meski lagu yang diputar masih berada di bagian intro, Joy langsung berkomentar banyol terhadap lagu pilihan Iim terebut.

“Im enggak sekalian aja kamu putar lagu Mars Partai Perindo?” komentar Joy sambil cekikikan.

“Woi, ini bukan mars dari salah satu partai kali! Dengerin dong sampai akhir”, jawab Iim sedikit ketus, tak terima dibilang mendengarkan lagu parpol.

Raut wajah Joy pun berubah sangat aneh setelah mendengar lirik lagu itu.

“Wah, jadi lagu ini Im yang lagi ramai di medsos? Ini kok mirip banget sama Mars Pandu Bangsa yang biasanya dipakai Partai Gerindra yang katanya nyontek dari lagu gerakan komunis itu kan? Wah, jangan bilang Gerindra partai simpatisannya komunis nih? Komunis teriak komunis dong?”

Iim pun tertawa keras sebelum menjawab tanggapan Joy.

Komunis haram tapi enak, kok bisa? Itu buktinya masih banyak yang jiplak.
Share on X

“Joy, joy! Kamu ini ada-ada aja deh. Nanti kalau aku dengerin lagu Ibu Pertiwi karya Kamsidi Samsuddin, kamu mau bilang itu proses Kristenisasi? Atau mau bilang lagu ‘Ibu Pertiwi’ adalah konspirasi nasional?”

Joy semakin menunjukkan raut muka yang tidak karuan mendengar komentar itu.

“Kok gitu Im ngomongnya? Kok kasar sih? Kok bawa-bawa agama?” tanya Joy.

“Jelas lah, soalnya lagu ‘Ibu Pertiwi’ nadanya terinspirasi dari lagu rohani Kristen yang berjudul ‘What a friend we have in Jesus’ atau lagu yang dinyanyian Kidung Jemaat Indonesia dengan judul ‘Yesus Kawan Yang Sejati’. Hayo, sekarang mau ngomong apa? Lagian daripada pusing mikirin Mars Pandu Bangsa, mending pikirin deh tuh RUU Permusikan. Atau renungin ungkapannya Jerinx yang bilang kalau setiap genre musik punya kharismanya sendiri, selama ia tak berpandu pada grafik popularitas dan matematika belaka.” (G42)

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]elang 30 September, isu mengenai PKI kembali mengemuka. Salah seorang pentolan oposisi pemerintah, politisi PKS Mardani Ali Sera misalnya mengusung tagar #2019TetapAntiPKI. Kelompok oposisi di luar pemerintahan Jokowi memang tergolong rajin membawa isu ini.

Dalam kadar tertentu, kelompok oposisi dan pendukung Prabowo kerap mengalamatkan isu PKI ini kepada petahana Joko Widodo (Jokowi). Sejak 2014, Jokowi kerap dituding sebagai keturunan PKI.

Di lain pihak, kubu oposisi dan pendukung Prabowo juga kerap mendapat tuduhan yang sama rendahnya dari segelintir pendukung Jokowi. Prabowo misalnya belakangan dianggap akan mengganti sistem yang ada dengan sistem khilafah jika ia terpilih menjadi presiden. Hal ini kemudian ditambahkan dengan isu bahwa HTI telah mendukung mantan Danjen Kopassus tersebut.

✔ Masih ingat dulu Aidit klaim Pembela Pancasila, ternyata siapa yg melakukan kudeta & penghinat Pancasila?

✔ Masih ingat Jend.AH Nasution mengingatkan kita ?
Bahwa PKI selalu menipu dengan membuat pertentangan antara Islam & Pancasila.#2019GantiPresiden#2019tetapAntiPKI

— Mardani (@MardaniAliSera) September 14, 2018

Terlihat bahwa ada aksi saling tuduh dari masing-masing kubu. Ada nuansa saling merendahkan melalui isu-isu sensitif seperti komunisme dan khilafah. Lalu, mengapa kedua kelompok ini memilih langkah seperti ini untuk menyerang lawan masing-masing?

Isu PKI ditujukan ke Jokowi

PKI telah dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia sejak tahun 1966. Larangan itu tertuang dalam TAP MPRS No. 25/1966. Namun, isu kebangkitan PKI kerap kali muncul ke permukaan ketika negara ini memasuki tahun politik. Isu kebangkitan PKI sendiri mulai marak sejak Pilpres 2014, dimana tuduhan itu mengarah kepada Jokowi.

Pada tahun 2014, Jokowi yang maju ke kontestasi Pilpres dengan bermodalkan prestasi selama menjadi Wali Kota Solo dan pengalaman singkat sebagai Gubernur DKI, langsung dihantam dengan isu-isu miring bahwa ia adalah keturunan PKI dan Tiongkok. Lalu tersebar kabar luas bahwa ketika Jokowi memenangkan Pilpres, maka PKI akan bangkit.

Isu kebangkitan PKI dikemas dengan sangat rapi dan tersistematis. Isu itu disebar melalui media sosial, situs-situs Islam konservatif, dan tabloid. Obor Rakyat adalah tabloid yang sempat menggegerkan masyarakat pada tahun 2014, karena tabloid ini menuding bahwa Jokowi merupakan keturunan PKI  dan anak seorang Tionghoa.

Tabloid Obor Rakyat dapat digolongkan sebagai bentuk propaganda hitam yang serius, terorganisasi dan berbiaya besar. Tabloid itu diduga telah dicetak jutaan eksemplar dan didistribusikan gratis ke masjid-masjid dan pesantren-pesantren.

Peneliti SMRC, Sirajuddin Abbas berpendapat bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu. Pendapat ini seolah menegaskan bahwa isu-isu PKI di tahun politik merupakan agenda setting dari kekuatan politik tertentu untuk menyerang Jokowi.

Isu kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu
Share on X

Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) pernah menyatakan bahwa isu Jokowi adalah keturunan PKI merupakan senjata politik lawan-lawan Jokowi pada Pilpres 2014. Rommy mengaku bahwa ia tahu hal itu karena pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Strategi Kampanye Prabowo-Hatta ketika PPP masih mendukung Prabowo tahun 2014.

Sekalipun lawan-lawan politik Jokowi membantah hal itu, rasanya sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa isu PKI terjadi secara alamiah tanpa setting. Pasalnya, tuduhan itu sering kali disuarakan oleh kelompok oposisi seperti Fadli Zon, Rizieq Shihab, Alfian Tanjung, hingga purnawirawan seperti Kivlan Zein. Mardani Ali Sera juga baru-baru ini memposting #2019GantiPresiden dengan tambahan #2019TetapAntiPKI dalam Twitter pribadinya.

Serangan ini merupakan bentuk dehumanisasi terhadap Jokowi.  Menurut David Livingstone Smith, dehumanisasi adalah tindakan menempatkan orang lain sebagai makhluk tidak manusiawi (subhuman). Dalam konteks ini, terlihat bahwa harkat dan martabat Jokowi coba dihancurkan dengan fitnah bahwa ia merupakan keturunan PKI. Dehumanisasi telah membunuh karakter Jokowi. Jokowi sendiri mengaku isu komunis tersebut sangat melukai perasaannya.

Berdasarkan hasil penelitian Indikator Politik Indonesia, ada korelasi antara massa yang menolak PKI dengan massa yang berpotensi untuk ditarik ke dalam sebuah kekuatan politik sejumlah partai yang ikut Pemilu 2019. Maka demi kepentingan politik elektoral, bukan tak mungkin isu kebangkitan PKI akan kembali mewarnai kontestasi Pilpres sebagai senjata politik untuk melawan Jokowi.

Serangan Balik Isu Khilafah?

Belum lama ini beredar spanduk HTI mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Spanduk dukungan itu terpasang di sepanjang jalan menuju tempat acara Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka Jakarta. Bahkan spanduk itu juga terpasang di Halte Bus Transjakarta dekat lokasi Ijtima Ulama II dengan bernada tulisan “HTI siap mendukung Ijtima Ulama II Mewujudkan Negara Khilafah”.

Pada awal pemerintahan Jokowi, HTI dapat bergerak dengan bebas. Namun, keadaan berubah ketika HTI, FPI dan kelompok Islam telah memobilisasi massa pada aksi bela Islam sepanjang 2016-2017. Melalui Perppu Ormas, Jokowi membubarkan HTI dengan asalan bahwa HTI dengan cita-cita khilafah bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan ideologi Pancasila.

Setelah HTI dibubarkan, Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar telah mengambil garis tegas terhadap HTI. Dengan sepenuh hati NU mendukung keputusan Jokowi untuk membubarkan HTI. Dukungan NU sangat berarti bagi Jokowi karena hal itu bisa membantah tuduhan kalau Jokowi anti-Islam.

Jon Emont dalam tulisan berjudul As Indonesia Targets Islamist Hard-Liners, Even Rights Groups Object berpendapat bahwa pembubaran HTI adalah bagian dari upaya lebih luas Jokowi untuk mengendalikan kekuatan Islam garis keras yang menentang pemerintahannya sebelum Pilpres 2019.

Setelah mempersempit ruang kelompok Islam fundamentalis, pendukung Jokowi coba memunculkan isu intoleransi dan radikalisme ke tengah masyarakat. Intoleransi dan radikalisme dipropagandakan sebagai ancaman bagi NKRI karena bisa memecah-belah bangsa. Propaganda itu dikampanyekan secara sistematis melalui media sosial, spanduk-spanduk jalan, hingga berbagai kegiatan dari institusi pemerintahan.

Bisa saja isu intoleransi, radikalisme dan negara khilafah merupakan “isu balasan” dari kubu Jokowi untuk melawan kelompok Islam fundamentalis yang selama ini menuduh Jokowi sebagai PKI. Pendukung Jokowi seperti ingin mengalihkan opini masyarakat bahwa ancaman bagi keutuhan NKRI bukanlah komunisme, melainkan radikalisme dan intoleransi.

Dehumanisasi itu seperti digunakan pula oleh pendukung Jokowi untuk menjatuhkan harkat dan martabat Prabowo sebagai manusia. Sempat tersebar isu bahwa Prabowo tidak bisa salat.

Selain tak bisa solat, tersebar kabar bahwa Prabowo didukung oleh HTI. Hingga seandainya Prabowo menang maka Indonesia akan berubah menjadi negara Khilafah. Spanduk dukungan HTI terhadap Prabowo-Sandiaga di sepanjang jalan menuju Ijtima Ulama II belum lama ini boleh jadi merupakan bentuk dehumanisasi untuk menjatuhkan Prabowo.

Isu Jokowi PKI ataupun Prabowo dukung khilafah merupakan bentuk dehumanisasi manusia dalam Pilpres 2019. Dehumanisasi digunakan sebagai alat untuk membunuh karakter seseorang melalui fitnah dan merendahkan martabat. Tujuan utama dari dehumanisasi adalah untuk kepentingan jangka pendek, yakni memenangkan kontestasi politik.

Strategi poltik seperti itu merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, kedua kubu tidak lagi bertarung dalam ruang lingkup gagasan, melainkan sudah melakukan serangan terhadap pribadi seseorang.

Jika kedua kubu terus mempertahankan tradisi politik seperti ini, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakat dalam memandang Jokowi sebagai PKI ataupun Prabowo sebagai pendukung khilafah.

Lambat laun fitnah itu bisa diyakini menjadi sebuah kebenaran oleh masyarakat sekalipun Pilpres sudah usai. Maka hal itu akan menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI. (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]aktu kecil dulu, saya paling takut dengan seorang kakek berambut jabrik dan berkumis lebat yang suka duduk di ujung jalan dekat rumah. Entah mengapa, rambut dan kumisnya yang sudah putih semua itu membuatnya terlihat menyeramkan.

Si Kakek akan semakin mengerikan kalau sudah mulai menghisap rokok lintingan, mbekok kalau ayah saya bilang. Mata Si Kakek yang kadang terlihat putihnya doang itu, jadi kayak dukun santet di film-film horor era Suzanna dulu.

Tapi ketika beranjak besar dan Si Kakek sudah tiada, saya baru tahu kalau ternyata Kakek itu sebenarnya orang baik. “Jangan suka menilai orang sembarangan,” begitu ibu saya bilang. Pesan itu saya ingat baik-baik, makanya saya bingung dengan kelakuan Mbah Amien yang rajin menuding orang lain sembarangan.

Sejak awal, sepertinya Mbah punya dendam pribadi sama Pak De. Makanya, apapun yang Pak De lakukan, pasti selalu disalahkan. Dan tudingan yang paling membingungkan dan sering diarahkan, adalah Pak De itu PKI atau komunis.

Presiden @jokowi: Jangan beri ruang pada ideologi lain yg bertentangan dgn Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI https://t.co/ckj0iti4yq pic.twitter.com/WkdIUvQ27V

— CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) October 2, 2017

Bagi Mbah, komunis dan PKI itu sama saja. Padahal kalau kata Utuy, belum tentu. Jadi sekarang, Mbah bilangnya lain lagi. Mbah bukannya enggak suka sama Pak De, tapi dengan yang di belakang Pak De. Hah? Ada apa di belakang Pak De, Mbah? Tiba-tiba bulu kudukku pun merinding.

“Tiongkok!” seru Mbah, itulah kekuatan yang ada di belakang Pak De. Tiongkok itu komunis, katanya lagi. Oke, terus apa hubungannya dengan Pak De? “Pak De mu itu sudah dikuasai mereka, sebentar lagi kita akan dicaploknya juga. Liat aja parade militernya kalau enggak percaya!” jelas Mbah dengan mata berapi-api. Bikin aku ngeri.

Sebagai mahasiswa jurusan politik, tentu saya tahu apa itu komunis dan juga paham kalau penguasa di Tiongkok berasal dari Partai Komunis. Tapi bukannya negara mereka juga penganut kapitalis? Ah, Mbah mungkin masih terkungkung sejarah lama.

Komunis memang masih ada di dunia, namun kekuatannya sudah mulai sirna. Masa iya komunis bisa tumbuh di Indonesia? Padahal kata Rizal Ramli, Indonesia itu sudah dilahap neolib, jadi mana yang benar? Bukannya komunis tidak bisa tumbuh dilahan neolib dan begitu sebaliknya? Ah, Mbah bikin bingung aja.

Daripada ngeributin komunis, mending Mbah nderes (ngaji) aja. Biar ngurangin dosa Mbah. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]iapa sih yang rela orangtuanya dijelek-jelekin? Terlepas apakah wajahnya benar jelek apa enggak, tetap saja orangtua itu patut dan wajib dihormati. Baik masih hidup, maupun sudah mati. Orangtua orang lain, apalagi orangtua sendiri. Jadi wajar aja kalau Hidayat Nur Wahid – yang karena namanya kepanjangan dan supaya ikut kekinian jadi sering disingkat HNW ini, mencak-mencak waktu ada orang yang bilang orangtuanya PKI. Herannya, kalau dia bilang isunya udah basi, tapi kok masih juga ditanggapi?

Isu PKI memang lagi ngehits  September ini, dari polemik pembuatan film G30S sampai menyerbuan YLBHI. Bukan hanya politisi dan pengamat yang beradu argumentasi, di dunia maya komentar-komentar netizen banyak juga yang bikin ngeri. Salah satunya, ya berita hoaks tentang orangtua HNW ini. Herannya, enggak ada angin, enggak ada hujan, kok ujug-ujug HNW yang kena tuding PKI? Biasanya kan Jokowi atau PDI Perjuangan, “jangan-jangan ini aksi balas dendam cebongers”, begitu tudingannya pasti.

https://t.co/7wGL7lvep4

— Andrias Ekoyuono (@andrias98) September 21, 2017

Walau tidak membenarkan penyebaran hoaks tersebut, tapi HNW seharusnya sih enggak perlu mencak-mencak juga diberbagai media. Semua orang yang punya akal sehat, pasti enggak bakal percaya begitu aja. Mana mungkin seorang wakil ketua Dewan Majelis Syuro PKS, “partai para pemilik surga”, orangtuanya komunis. Seharusnya HNW tetap tawadhu, dengerin tuh perkataan Amien Rais yang bijak, kalau sekarang keluarga keturunan PKI pun tidak akan diintimidasi seperti di era Orba lagi.

Bingung memang, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini bisa bicara begitu. Padahal beberapa bulan lalu, ia termasuk yang keukeuh nyuruh Jokowi periksa tes DNA, takut ada keturunan darah PKI di tubuhnya. Eh sekarang pas Jokowi merestui penayangan kembali film G30S, malah dibilang membuka luka lama segala. Ujung-ujungnya yang salah Jokowi lagi, Jokowi lagi. Yah namanya juga orangtua, sudah sering lupa, mungkin terkena gejala Demensia. Abaikan saja.

Jadi intinya begini, jangan suka sembarangan nuding orang lain PKI. Apalagi pakai bawa-bawa tanah kelahiran dan orangtua segala, enggak enak kan kalau ikut kena tuding? Untung HNW belum diminta ikut tes DNA juga. Bukan berarti yang nuding Jokowi PKI itu HNW, lho ya? Tulisan ini jangan diplintir-plintir lagi. Cuma sekedar contoh aja, kasihan kan kalau semua orang yang kelahiran atau tinggal di Klaten dituding keturunan PKI. Coba kalau daerah kamu yang kena tuding begitu, pasti ikut emosi dan mencak-mencak juga kan? (R24)

PinterPolitik.com

“Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat, dan bukan berada atas rakyat.” ~ Ir. Soekarno

[dropcap size=big]P[/dropcap]emimpin berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, itulah hakikat dari pemilihan umum (pemilu) langsung. Melalui Pemilu, rakyat memilih sosok yang tak hanya mumpuni dalam memimpin, tapi juga mampu memberi rasa aman dan kesejahteraan. Tak heran bila pemilu kerap diibaratkan sebagai pesta rakyat, karena pada saat itu kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Dua tahun mendatang, pesta itu akan kembali digelar. Rakyat akan memiliki ‘kuasa’ untuk mempertahankan maupun menjegal pemimpin tertinggi negeri. Sejumlah survei dan analisa mulai digelar, memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mampukah presiden masa ini, Joko Widodo, mempertahankan singgasananya? Dan siapakah yang sekiranya akan bernyali untuk mencuri?

“Kami mengharapkan Pak Prabowo tetap sehat dan maju untuk 2019. Sebab, kalau Prabowo terpilih sebagai pemimpin nasional, akan membuat posisi Indonesia lebih kuat,” itulah harapan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Kamis (20/4). Kemenangan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta merupakan tolok ukur untuk mengusung Prabowo Subianto maju sebagai calon Presiden pada 2019.

Wacana akan terjadinya pertarungan kedua kalinya antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 nanti, juga diamini oleh Pengamat Politik Ray Rangkuti, Jumat (13/1) lalu. Secara faktual, menurutnya, hanya nama Prabowo yang mencuat sebagai kandidat alternatif melawan Jokowi. Dari parpol besar lainnya pun, ia melihat belum ada yang kepopulerannya setingkat dan menonjol dari Prabowo.

Survei Kompas: #Jokowi #Prabowo Dominasi Bursa #Pilpres2019 Segini #Elektabilitas Keduanya https://t.co/oH0vIBZHZH via @tribunmedan

— Tribun Medan (@tribunmedan) May 29, 2017

Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi

“Biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun, dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi.” ~ Munir

Namun Fadli Zon sebaiknya jangan besar kepala dulu, karena menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Jokowi masih menjadi primadona untuk memimpin Indonesia. “Jika head to head Jokowi versus Prabowo, maka Jokowi 50,2 persen dan Prabowo 28,8 persen. Belum putuskan atau tidak menjawab atau rahasia sekitar 20 persen,” katanya, Rabu (22/3).

Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi memang berhasil mengalahkan Prabowo, namun dengan perolehan suara yang tipis, yaitu 70.997.833 suara (53 persen) dan Prabowo 62.576.444 suara (46 persen). Menghadapi 2019 nanti, Jokowi bahkan sudah mengantungi dukungan dari tiga partai, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar, di samping PDI Perjuangan. Namun, dukungan masih dapat berubah, tergantung peta politik jelang pendaftaran calon nanti.

Qodari mengatakan, ada lima tolok ukur masyarakat dalam menentukan presiden yang akan dipilih. Hasil survei ini, lanjutnya, merupakan tanggapan langsung warga. “Lima alasan tertinggi memilih capres, yaitu dekat dengan rakyat 22,4 persen; terbukti kerjanya 18,8 persen; berjiwa sosial dan baik 9,3 persen; membawa perubahan 9,3 persen; dan berani 6,2 persen,” terangnya.

Hasil yang sama juga diraih Harian Kompas, Senin (29/5). Survei yang dilakukan April 2017 menunjukkan 41,6 persen responden menyatakan jika pemilu dilakukan saat ini, akan memilih Jokowi. Sementara Prabowo dipilih 22,1 persen responden. “Survei Saiful Mujani Research and Consulting juga memperlihatkan 58 persen masyarakat cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi‎,” kata Ketua Umum PKPI Hendropriyono, Senin, (12/6).

Mantan kepala BIN tersebut mengatakan, dukungan pada Jokowi tak lepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik. Salah satu indikatornya, naiknya peringkat Indonesia sebagai tempat layak berinvestasi. “Lembaga rating Standard & Poor’s menaikkan sovereign rating Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil. United Nations Conference on Trade and Development juga menempatkan Indonesia sebagai negara berprospek investasi ke-4 dunia setelah Amerika, Tiongkok, dan India.”

Melemahkan Presiden Terlemah

“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang, yang penting kerja, kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan.” ~ Ir. Jokowi

Prinsip kerja tanpa peduli omongan orang, sepertinya prinsip yang tepat dilakukan Jokowi. Karena sejak terpilih sebagai presiden, ia memiliki jumlah haters yang cukup banyak, terutama dari para pendukung Prabowo. Tipisnya suara kemenangan yang diraih juga menyebabkan pemerintahan Jokowi banyak mendapatkan guncangan dari anggota legislatif yang awalnya berkoalisi sebagai oposisi.

Fakta ini pula yang membuat analis politik dari Northwestern University, Prof. Jeffrey Winters menilai kalau Jokowi adalah presiden terlemah dalam sejarah politik Indonesia. “Jokowi presiden terlemah sejak masa Gus Dur. Dia ditinju oleh tokoh-tokoh politik yang tidak peduli dia jatuh,” kata Winters seperti dikutip dalam Wall Street Journal, Selasa, (28/7/2016).

Lemahnya posisi Jokowi ini, memang pada akhirnya banyak menguntungkan pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Selama tiga tahun pemerintahannya, tak sedikit isu-isu yang dihembuskan untuk menjungkal kepemimpinan Jokowi. Bahkan sempat beredar upaya makar yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dengan mendompleng aksi massa terkait kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu.

Terjangan Fitnah

“Saya melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana, ke pemerintah. Satu, anti-Islam, kedua antek China, ketiga pro-PKI.”

Tiga isu ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5) lalu. Teten yang juga sempat diisukan sebagai antek komunis oleh Alfian Tanjung ini mengimbau, kritik yang ditujukan kepada pemerintah sebaiknya dilakukan secara proporsional.

Tudingan-tudingan bohong yang diarahkan secara masif kepada Presiden Jokowi ini, menurut Teten, sebenarnya untuk membentuk opini masyarakat. Berita-berita bohong itu, lanjutnya, tidak hanya mengotori demokrasi, namun juga tidak produktif di tengah usaha pemerintah menjalankan roda pembangunan nasional. (Baca: Jokowi: PKI, Gebuk Saja!) 

Sangat keterlaluan mereka yg fitnah Jokowi. Presiden RI sampai hrs mempertahankan diri di FB. Mari hantam mrk yg melakukan itu thd Presiden pic.twitter.com/uLzpdBierz

— Daemoen (@Mentimoen) June 5, 2017

Kebijakan Tidak Populis

“Saya tahu, banyak yang memaki-maki saya. Untuk awal-awal. Itu yang karena belum tahu arahnya mau kemana. Saya siap tidak populer. Saya siap dimaki-maki.”

Pernyataan ini Jokowi akui karena sudah siap dengan segala keputusan yang diambil, terutama kebijakan yang tak populis. Ada beberapa kebijakan yang ia ambil dan ini berisiko menggerus popularitasnya. Diantaranya adalah kebijakan mengalihkan subsidi BBM, menolak impor beras, hingga menghukum mati pengedar narkoba.

Jokowi sadar kalau perubahan yang ia dorong akan menyakitkan masyarakat. Namun, semuanya juga harus sadar kalau perubahan biasanya dimulai dengan hal-hal yang sakit. “Jangan dipikir Jokowi penakut, itu yang perlu dicatat. Waktu mengalihkan BBM November lalu, saya diingatkan. ‘Pak Jokowi, kalau mengalihkan akan menghilangkan subsidi, maka popularitas akan jatuh’. Itu risiko. Tidak ada masalah buat saya.”

“Tapi saya yakin tahun ini kita akan tumbuh seperti tahun kemarin. Orang bekerja harus optimis, jangan pesimis. Masyarakat juga harus optimis. Kalau ada suara-suara miring, itu tolong diluruskan. Mohon dijelaskan sebetulnya kondisinya seperti ini. Saya kira itu tugas kita bersama, sehingga tak menjadi rumor yang tak baik,” katanya Sabtu (16/5). (Baca: “Tugu” Rakyat, Simbol Protes Mahasiswa) 

Presidential Threshold?

“Hari ini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan dukungannya kepada Ir Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden RI tahun 2019 yang akan datang.”

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Senin (12/6) secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Namun dukungan PKPI pimpinan Hendropriyono ini tentu tak akan banyak artinya bila ambang batas Presidential Threshold (Pres-T) yang kini tengah diributkan pemerintah dan DPR, ternyata berada di angka di atas 10 persen. Sebab PKPI tidak dapat mengusung Jokowi tanpa berkoalisi dengan partai lainnya.

Tarik ulur ambang batas Pres-T dalam pembahasan RUU Pemilu ini memang akan sangat berpengaruh di Pilpres 2019. Sebagian besar menganggap partai koalisi Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem, ngotot ambang batas tetap 20 persen untuk memantapkan langkah Jokowi sebagai presiden untuk kedua kalinya. Sementara partai-partai kecil yang mendukung Jokowi beranggapan, tingginya ambang batas hanya akan menjegal mereka untuk menjadi partai tunggal pengusung Jokowi. (Baca: Jokowi Dijebak Presidential Threshold)

Belajar Dari SBY

“Dari sisi komitmen dan kepemimpinan, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) berbeda sekali dengan Pak Joko Widodo. Dua profesional yang berbeda.” ~ Sri Mulyani Indrawati

Ucapan Menteri Keuangan ini disetujui Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow, ia mengatakan SBY dan Jokowi mempunyai gaya kepemimpinan sendiri. “Kalau SBY hati-hati betul dalam memilih menteri, karena tidak mau pilih figur yang dicerca publik, dia tidak berani ambil risiko. Jokowi adalah orang yang mau ambil risiko terkait keputusan politiknya,” katanya, 22 Desember 2014.

Dari segi gaya kepribadian, Jokowi juga berbeda sekali dengan SBY. “SBY tidak tahan di-bully sementara Jokowi membiarkan dirinya di-bully. Meskipun dipilih oleh publik, namun dia tidak mau melayani publik secara gampangan,” jelasnya. Tak pelak, keputusannya berefek pada kepuasan kinerja yang rendah yaitu hanya 40,7 persen saja, sedangkan pemerintahan awal SBY, kepuasan masyarakat mencapai 70 persen.

Kepuasan masyarakat memang sangat berpengaruh pada tingkat elektabilitas, sikap hati-hati SBY ini juga yang pada akhirnya menuntunnya menjabat sebagai presiden selama dua periode. Walaupun di tahun 2017 ini tingkat kepuasan masyarakat meningkat menjadi 66,4 persen, namun mampukah Jokowi mengambil hati sebagian masyarakat yang sudah terlanjur kecewa, pada Pilpres 2019 nanti?

Peneliti Senior Network for South East Asian Studies, Muchtar Effendi Harahap berpendapat Jokowi akan sulit menang pada Pilpres 2019 mendatang. “Parpol pendukung Jokowi sangat mungkin gagal mempengaruhi massa pemilih. Mengapa? Mesin parpol tidak akan bekerja efektif dan mendulang suara pemilih maksimal untuk Jokowi, karena pamor PDI Perjuangan pun tengah merosot,” terangnya, Sabtu (27/5).

Muchtar juga melihat sebagian umat Islam masih menganggap rezim Jokowi adalah rezim anti-umat Islam dan kerap mengkriminalisasi aktivis dan ulama Islam. “Itu akan diperkuat lagi apabila PPP dan PKB selaku parpol Islam tidak mendukung resmi Jokowi,” katanya. Apalagi selama tiga tahun berkuasa, Jokowi dinilai belum berhasil menunjukkan prestasi sesuai janji kampanye dan rencana pembangunan nasional jangka menengahnya.

Di sini lain, Qodari berpandangan kalau elektabilitas Jokowi akan tetap meningkat walaupun dukungan parpolnya rendah. Kinerja Jokowi-JK yang tinggi dalam bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesetabilan harga di daerah terpencil, kebijakan tol laut, pemberantasan korupsi, eksekusi hukuman bagi pengedar narkoba, dan hubungan baik dengan Arab Saudi, menjadi alasan utama masyarakat memilihnya. Jadi, mampukah Jokowi memenangi pertarungan Pilpres 2019 nanti? Berikan pendapatmu. (Berbagai sumber/R24)