PinterPolitik.com

Rencana ini disampaikan Prabowo dalam rapat kerja perdana antara kementeriannya dengan Komisi I DPR. Prabowo menjelaskan bahwa secara umum program Komcad yang ia canangkan bersifat sukarela alias bukan merupakan suatu wajib militer.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut juga mengatakan bahwa ia akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam penerapan program Komcad di instansi-instansi pendidikan.

Sementara sejauh ini Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa ia akan bertemu prabowo untuk membicarakan lebih lanjut rencana tersebut.

Rencana Komcad sendiri bukan merupakan hal yang baru melainkan sudah menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN-PN) yang baru disahkan bulan lalu.

Lalu bagaimana sebenarnya penerapan Komcad di dunia pendidikan AS yang ingin “dicontek” oleh Prabowo?

View this post on Instagram

Perlukah pelajar dan mahasiswa ikut program Komponen Cadangan?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 14, 2019 at 11:05pm PST

Komcad Amerika Serikat

Dalam dunia pendidikan AS, terdapat program Komcad yang bernama Reserve Officers’ Training Corps (ROTC).

Program ini terbagi menjadi dua, yaitu Junior-ROTC (JROTC) untuk tingkat SMA dan Senior-ROTC (SROTC) untuk tingkat perguruan tinggi.

Program ini sudah berjalan lebih dari satu abad lamanya atau tepatnya sejak tahun 1916 melalui disahkannya National Defense Act alias Undang-Undang Pertahanan Nasional.

Dalam praktiknya, ketika seorang mahasiswa, ataupun pelajar AS memilih untuk mengikuti program ini, ia tetap akan mengikuti kegiatan universitasnya seperti biasa.

Namun, selain mengambil mata kuliah umum, mahasiswa tersebut juga diharuskan untuk mengikut kelas ataupun pelatihan kemiliteran yang diselenggarakan langsung oleh militer AS.

Selain itu, selama mengikuti program ia juga harus mengikuti beberapa aturan, mulai dari bentuk potongan rambut, berat badan, hingga standar kebugaran fisik.

Perlu digarisbawahi bahwa baik JROTC maupun SROTC bersifat sukarela, yaitu pelajar maupun mahasiswa di AS tidak diwajibkan untuk mengikuti kedua program tersebut.

Untuk menarik kandidat, pemerintah AS memberikan beberapa insentif bagi pelajar dan mahasiswanya yang memilih untuk bergabung.

Bagi pelajar SMA yang mengikuti JROTC, selain akses terhadap berbagai pelatihan, mulai dari kepemimpinan hingga kebangsaan, mengikuti program JROTC juga memungkinkan mereka meraih pangkat yang lebih tinggi ketika mereka benar-benar bergabung dengan militer AS selepas SMA.

Sementara di tingkat universitas, akses pelatihan SROTC memberikan lebih banyak manfaat terutama dalam urusan finansial.

SROTC terbagi menjadi dua level, yaitu dasar (basic) dan lanjut (advanced) di mana mahasiswa yang sudah mengambil level dasar tidak diwajibkan untuk melanjutkannya ke level lanjutan.

Jika mereka memilih untuk melanjutkan dan memang memenuhi syarat untuk mengikuti level lanjutan, mereka akan mendapatkan uang saku per-bulan sebesar kurang lebih Rp 5,6 juta.

Namun, jika mahasiswa tersebut memilih untuk melanjutkan ke level lanjut, ia harus terlebih dahulu menandatangani kontrak yang akan mewajibkannya untuk bergabung dengan militer AS dan berdinas setidaknya selama delapan tahun setelah lulus dari perguruan tinggi.

Tidak berhenti di situ, mengikuti JROTC juga merupakan syarat jika mahasiswa AS ingin mendapatkan beasiswa JROTC.

Ya, beasiswa merupakan alasan utama yang menarik mahasiswa-mahasiswa AS untuk bergabung sebagai Komcad. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari mahalnya biaya perguruan tinggi di negeri tersebut.

Angka beasiswa JROTC ini sendiri bervariasi, tergantung dari universitas, jurusan, hingga angkatan militer AS mana yang membiayai beasiswa tersebut, namun angkanya sendiri bisa mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar.

Perlu dicatat bahwa setelah lulus, mahasiswa yang sudah menerima beasiswa JROTC juga harus berdinas selama delapan tahun. Jika menolak untuk berdinas, ia diharuskan untuk mengembalikan semua beasiswa yang diterimanya selama kuliah.

Selain keuntungan finansial, mengikuti SROTC juga menguntungkan bagi mereka yang memang ingin bergabung dengan militer AS selepas perkuliahan karena mereka akan langsung dilantik sebagai perwira dengan pangkat Letnan Dua alias sama dengan mereka yang lulus dari akademi militer.

Saat ini terdapat lebih dari 3.000 SMA dan 1.700 perguruan tinggi di AS yang membuka pintu bagi program Komcad ini, termasuk universitas-universitas papan atas seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yale University, hingga Harvard.

Menurut laporan Kongres AS, pada tahun 2018 terdahap 500.000 pelajar dan 55.000 mahasiswa yang mengikuti JROTC dan SROTC.

Program JROTC sendiri menjadi salah satu sumber rekrutmen utama militer AS, di mana untuk Angkatan Darat AS misalnya, tiap tahunnya JROTC menyuplai setidaknya 65 persen dari total kebutuhan perwira.

Namun, perlu diketahui juga bahwa secara keseluruhan ROTC memakan biaya yang besar, di mana pada tahun 2019 militer AS menghabiskan total Rp 16,4 triliun.

Selain AS, ada juga beberapa negara lain seperti Inggris yang memiliki program Komcad bernama University Officers’ Training Corps (UOTC) di universitas-universitasnya, layaknya JROTC.

Dari 38 nama dan jabatan di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatian karena mantan rival Jokowi tersebut diberi posisi Menteri Pertahanan. https://t.co/uxWygr2isk pic.twitter.com/FSFNzItQIj

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) October 25, 2019

Cocok Untuk Indonesia?

Pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia memang diwajibkan untuk terlibat dalam usaha pertahanan negara.

Hal ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di mana disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Pun kelompok pelajar Indonesia sudah memiliki sejarah keterlibatan dalam upaya pertahanan negara.

Pada saat itu, pelajar-pelajar di berbagai berkumpul dan membentuk organisasi yang sering dikenal dengan nama Tentara Pelajar (TP), meskipun pada akhirnya dibubarkan melalui kebijakan demobilisasi pada tahun 1951.

TNI sendiri sebenarnya sudah memiliki program yang mirip seperti ROTC meskipun skalanya jauh lebih kecil.

Program ini dikenal dengan nama Mahasiswa Beasiswa TNI yang setidaknya masih berjalan hingga tahun 2016.

Melalui program ini, TNI memberikan beasiswa terhadap mahasiswa-mahasiswa jurusan tertentu yang memenuhi syarat.

Sebagai timbal baliknya, setelah lusus mahasiswa tersebut diwajibkan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK).

Terakhir, tidak menutup kemungkinan bahwa alasan Prabowo untuk menjadikan AS sebagai role model dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan militernya.

Ketika masih aktif berdinas pada tahun 1980-an, Prabowo pernah dua kali mengemban pendidikan militer di AS, yaitu di Fort Bragg dan Fort Benning.

Kita lihat saja seperti apa hasil pembicaraan Prabowo dengan Nadiem dan, jika benar-benar dilaksanakan, akan seperti apa program ROTC “rasa lokal” ini. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

RUU PSDN merupakan gabungan dari tiga RUU dan satu UU, yaitu RUU Bela Negara, RUU Komponen Cadangan, RUU Komponen Pendukung serta UU Mobilisasi dan Demobilisasi.

RUU ini merupakan inisiatif dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berhasil mendapatkan persetujuan DPR untuk memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional tahun 2018.

Dari banyaknya poin yang ada dalam RUU ini, dua poin yang paling banyak disoroti adalah pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) dan Mobilisasi. Pertanyaannya adalah perlukah RUU ini disahkan?

Mempersiapkan Rakyat

Dalam RUU PSDN, Komcad didefinisikan sebagai “Sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (TNI)”.

Sumber daya nasional ini terdiri atas empat unsur, yaitu warga negara, sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), serta sarana dan prasarana nasional.

View this post on Instagram

Menhan dan DPR setujui RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 24, 2019 at 8:00am PDT

Perlu digarisbawahi bahwa unsur warga negara dalam Komcad tidak bersifat wajib. Dengan kata lain, Komcad ini tidak sama dengan Wajib Militer.

Unsur warga negara dalam Komcad berasal dari masyarakat yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota Komcad.

Jika dinyatakan lolos tahapan seleksi, maka masyarakat tersebut akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

Ketika sedang tidak menjalani masa pelatihan ataupun dimobilisasi, Komcad kembali menjadi masyarakat sipil dan berkerja di bidangnya masing-masing.

Masyarakat yang dilantik sebagai Komcad akan menerima beberapa hak, seperti mendapatkan uang saku selama masa pelatihan dan tunjangan operasi jika sewaktu-waktu dimobilisasi untuk membantu TNI.

Bentuk-bentuk Komcad ini juga dilakukan oleh negara lain.

Ada Inggris misalnya yang memiliki pasukan cadangan untuk tiap angkatannya. Kemudian ada Spanyol yang memiliki Reservistas Voluntarios alias sukarela cadangan.

Ada juga Amerika Serikat (AS) yang 45 persen militernya berasal dari unsur Komcad.

Secara garis besar, bentuk Komcad di negara-negara ini pun sama.

Adanya masyarakat sipil yang secara sukarela mengikuti pelatihan militer dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian sewaktu-waktu dapat dimobilisasi menjadi tentara jika negara membutuhkan.

Namun, pembentukan Komcad atau RUU PSDN secara keseluruhan tidak lepas dari kritikan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari beberapa LSM seperti Imparsial dan Amnesti Internasional, meminta agar pemerintah menunda pembahsan RUU PSDN karena lima alasan.

Pertama, Koalisi menilai RUU PSDN terlalu luas dan tiga regulasi yang coba digabungkan seharusnya diatur secara terpisah.

Kedua, RUU PSDN dinilai tidak mengadopsi HAM karena unsur Komcad berupa SDA dan SDB yang bukan milik negara bisa diambil untuk kepentingan militer tanpa adanya kesukarelaan dari pemiliknya.

Ketiga, adanya permasalahan pembiayaan di luar APBN yang memperumit pengawasan anggaran dan berpotensi disalahgunakan. Keempat RUU PSDN cenderung militerisik dan dapat dinilai sebagai bentuk militerisasi sipil.

Kelima, RUU PSDN dinilai tidak mendesak untuk disahkan salah satunya karena TNI sendiri masih memerlukan banyak perbaikan.

Tidak Tepat Sasaran?

Pemerintah dan DPR mengatakan RUU PSDN akan menambah kekuatan Indonesia sekaligus bentuk perwujudan dari sistem “pertahanan semesta”.

Pertahanan semesta merupakan jenis pertahanan yang melibatkan
seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana
nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.

Khusus mengenai Komcad, Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari juga mengatakan bahwa ketika negara membutuhkan, Komcad akan pegang senjata bersama tentara.

Sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa, pernah mengatakan bahwa Komcad diperlukan karena jumlah prajurit TNI dinilai masih kurang dan adanya keterbatasan anggaran pertahanan.

Namun, pandangan dibutuhkannya penambahan jumlah kekuatan melalui Komcad nampaknya tidak sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu TNI yang mengalami kelebihan alias surplus prajurit.

Ya, berdasarkan data pada tahun 2017, TNI mengalami surplus 141 Perwira Tinggi dan 790 Perwira Menengah dan ribuan prajurit di level Bintara dan Tamtama.

Ribuan prajurit ini kemudian tidak mendapatkan jabatan alias non-job dan harus menunggu, bahkan hingga tiga tahun, untuk mendapat jabatan baru.

Tidak berhenti di situ, fenomena surplus prajuirt ini juga berpotensi memberatkan anggaran pertahan yang akan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibanding untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, modernisasi, riset, ataupun pengembangan senjata.

Oleh sebab itu, patut dipertanyakan mengapa pemerintah dan DPR ingin membentuk Komcad ketika TNI saja masih kelebihan prajurit.

Di sisi lain, Komcad dengan segala hak yang dijanjikannya, dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan surplus prajurit TNI.

Hal ini bisa dilakukan jika Komcad menjadi wadah sekaligus golden handshake alias kompensasi bagi prajurit TNI yang memilih untuk pensiun dini.

Jika hal ini terjadi, kedua pihak akan diuntungkan.

Surplus prajurit dapat dikurangi dan pemerintah mendapatkan unsur Komcad berupa ex-TNI yang sudah memiliki pelatihan dan pengalaman dasar militer selama masih aktif berdinas.

Sementara, ex-TNI yang bergabung di Komcad akan mendapat penghasilan tambahan dan skill atau kemampuannya yang sudah diasah bertahun-tahun di militer tidak akan hilang begitu saja meskipun ia banting stir ke kehidupan sipil.

Pengaruh Komcad terhadap surplus prajurit nampaknya juga berhubungan dengan pernyataan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, yang pernah mengatakan bahwa TNI akan mengurangi 30 persen personilya jika Komcad sudah terbentuk.

Kemudian, selain surplus prajurit, permasalahan seputar Komcad juga dapat muncul dalam hal kompetisi sang Komcad. 

Menurut Richard Weitz, Direktur Pusat Analisa Politik-Militer dari Hudson Institute, ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan negara ketika membentuk Komcad.

Salah satu pertimbangan adalah sampai sejauh mana Komcad akan dilatih, bagaimana hubungan Komcad nanti dengan tentara reguler atau profesional, dan ancaman seperti apa yang nantinya menjadi tanggung jawab Komcad.

Pada dasarnya, akan sangat sulit bagi Komcad sebagai pihak sipil yang hanya berlatih dalam jangka waktu tertentu, untuk menyamai kemampuan tentara profesional seperti TNI yang memang berprofesi penuh sebagai tentara.

Oleh sebab itu, Weitz juga memperingatkan dapat munculnya stigma bahwa Komcad adalah prajurit kelas dua, baik dari segi pelatihan, persenjataan, ataupun perlengkapan.

Beberapa pengamat pertahanan seperti Connie Rahakundini Bakrie dan Kusnanto Anggoro berpendapat bahwa TNI masih memiliki kelemahan dalam menghadapi perang modern.

Selain itu, keduanya juga beranggapan bahwa ancaman yang akan dihadapi Indonesia lebih kepada ancaman yang bersifat informasi dan teknologi.  

Lalu apakah Komcad bisa menutupi kelemahan dan menghadapi ancaman perang modern?

Mengapa TNI mengembangkan struktur baru di Indonesia timur?

Menurut @EvanLaksmana paling tidak ada 3 alasan: ancaman keamanan-pertahanan, kontrol Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, dan persoalan surplus perwira.https://t.co/zamCqnQih6 via @pinterpolitik #politikhankam

— CSIS Indonesia (@CSISIndonesia) July 19, 2019

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Komcad akan mendapatkan pelatihan dasar selama tiga bulan.

Masa pelatihan ini jelas di bawah masa pelatihan prajurit TNI di mana untuk tingkat kepangkatan terendah saja, yaitu Tamtama, memakan waktu lima bulan.

Oleh sebab itu, jika TNI saja yang masa pelatihannya jauh lebih panjang masih dianggap belum dapat menghadapi perang modern, bagaimana dengan Komcad yang pelatihannya di bawah TNI?

Terakhir, keputusan Menhan dan DPR untuk mendorong RUU PSDN bisa jadi berbeda dengan pandangan Jokowi mengenai pertahanan Indonesia di mana saat Pilpres 2019, sang presiden mengklaim bahwa dalam 20 tahun ke depan tidak ada negara yang akan menginvasi Indonesia.

Dengan kondisi TNI yang masih kerepotan dengan jumlah prajurit yang terlalu banyak serta anggaran pertahanan yang terbatas, ada baiknya pemerintah mengkaji kembali pembentukan Komcad.

Menarik untuk dipantau lebih lanjut lagi apakah RUU PSDN benar-benar akan memperkuat pertahanan Indonesia atau malah membebankan Indonesia. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.