PinterPolitik.com

“From the beginning on, newspapers have prospered for one reason: giving readers the news that they want.”

– Rupert Murdoch, media mogul pemilik News Corp. –

[dropcap]T[/dropcap]ak ada yang meragukan bahwa Dahlan Iskan adalah salah satu media mogul – sebutan untuk taipan media – yang paling berpengaruh di Indonesia. Bersama dengan Jakob Oetama dari Kompas Gramedia, Dahlan Iskan dengan Jawa Pos adalah “rival” dalam artian yang sesungguhnya. Keduanya sama-sama punya latar belakang wartawan, namun juga sekaligus punya insting bisnis yang mumpuni.

Namun, seiring usia, dua tokoh ini sepertinya ikut termakan perubahan zaman. Setelah Kompas Gramedia mengalami “shifting paradigm”, kini hal serupa juga disebut-sebut sedang dialami oleh Jawa Pos dan Dahlan Iskan. (Baca: Shifting Paradigm of Kompas Gramedia?) Maka benarlah kata-kata Heraclitus: tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan.

Sejak pertengahan November 2017 lalu, berhembus kabar bahwa Dahlan sedang berencana untuk melego kepemilikan sahamnya di grup Jawa Pos kepada para pemilik saham lain. Sontak pemberitaan yang dimuat di portal berita Warta Ekonomi ini mengundang perhatian banyak pihak, terutama para pegiat media.

Saham Bapak di Jawa Pos beneran sdh dijual ya Pak ?

— Iskandar Zulkarnain (@benariskandar) February 5, 2018

Kabar yang berhembus menyebutkan saham Dahlan akan dilego ke taipan bisnis Ciputra yang juga menjadi salah satu pemilik saham mayoritas di grup Jawa Pos – walaupun grup Ciputra kemudian membantah hal tersebut.

Sehari setelah berita tersebut dimuat, Dahlan dikabarkan memang membatalkan niatnya itu. Namun, para pegiat media dan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Dahlan telah melihat indikasi kemungkinan perubahan signifikan yang akan terjadi pada Jawa Pos pasca kejadian tersebut.

Fakta bahwa perkembangan teknologi informasi menggerus posisi koran memang menjadi pukulan untuk para taipan media, utamanya yang usahanya besar dari koran. Tanpa pembacaan kondisi bisnis yang baik, sulit untuk melihat perusahaan media bisa bertahan dalam tahun-tahun ke depan.

Bagi Dahlan, sejak pemberitaan tersebut mencuat ke permukaan, muncul berbagai spekulasi terkait masa depan mantan Menteri BUMN ini di grup bisnis media yang dibesarkan olehnya itu.

Selain karena berbagai kasus terkait dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya, beberapa pihak menyebut persoalan juga terjadi di internal Jawa Pos sebagai akibat dari “kegagalan” Dahlan meregenerasi pucuk pimpinan bisnis yang mengantarnya masuk daftar 150 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2013 versi Majalah Globe Asia.

Lalu, apakah ini akhir dari perjalanan Dahlan Iskan di Jawa Pos?

Dahlan Iskan adalah Jawa Pos

Bukan tanpa alasan banyak pihak mengidentikkan Jawa Pos dengan Dahlan Iskan. Jawa Pos adalah Dahlan Iskan, dan Dahlan Iskan adalah Jawa Pos.

Setelah Jawa Pos diakuisisi oleh PT Grafiti Pers yang merupakan penerbit majalah Tempo pada tahun 1982, Eric Samola selaku presiden direktur perusahaan tersebut, menunjuk Dahlan Iskan untuk memimpin Jawa Pos. Dahlan yang saat itu menjabat sebagai kepala biro Tempo Surabaya dipercayakan untuk memegang tampuk kepemimpinan di puncak Jawa Pos.

Dahlan-lah menjadi tokoh utama yang mengubah Jawa Pos dari koran yang beroplah hanya 6.000 eksemplar per hari menjadi 300.000 eksemplar per hari hanya dalam 5 tahun. Cita-cita membesarkan Jawa Pos juga yang akhirnya melahirkan Jawa Pos News Network (JPNN) yang menjadi salah satu jaringan koran terbesar di Indonesia.

Insting bisnis Dahlan membuat Jawa Pos berkembang dari hanya entitas koran, menjadi kerajaan media dengan 174 koran dan majalah, 43 stasiun TV dan radio, 28 percetakan, 1 pabrik kertas dan 2 pembangkit listrik independen. Jika grup Kompas dianggap sebagai penguasa di wilayah barat, maka Jawa Pos menjadi penguasa di wilayah timur dengan Surabaya sebagai pusatnya.

Berkembangnya Jawa Pos juga ikut berdampak pada Dahlan secara pribadi. Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur ini diperkirakan mempunyai kekayaan sekitar US$ 370 juta pada tahun 2013. Ia juga menyebut dirinya sangat mungkin menembus daftar 30 besar orang terkaya di Indonesia andai tidak pensiun dari Jawa Pos.

Namun, nasib Dahlan dan Jawa Pos mulai berubah setelah pria yang lahir pada 17 Agustus 1951 atau saat Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan ke-6  itu mempercayakan grup bisnis tersebut ke anaknya, Azrul Ananda. Dahlan sibuk di luar perusahaan, apalagi pasca diangkat menjadi Direktur Utama PLN pada tahun 2009, menyusul jabatan menteri BUMN pada 2011.

Azrul atau yang dikenal dengan nama kecil Ulik menjadi “putera mahkota” kerajaan bisnis Jawa Pos. Ia adalah lulusan perguruan tinggi luar negeri. Namun, ijazah International Marketing dari Universitas California Amerika Serikat nyatanya dianggap belum mampu menyejajarkan insting bisnisnya dengan sang ayah.

Beberapa sumber juga menyebut posisi Azrul di Jawa Pos juga melahirkan konflik internal yang melibatkan baik petinggi di perusahaan koran Jawa Pos, petinggi di grup bisnis, hingga di lingkaran para pemegang sahamnya.

Kami tunggu pak Dahlan. Karena kami pembaca Jawa Pos juga tak tahu harus cari info ke mana ketika pak Dahlan dan mas Azrul tulisannya hilang.

— Hasyim MAH (@hasyimmah) February 5, 2018

Keinginan Ulik untuk melebarkan bisnis dengan memiliki klub sepakbola (Persebaya), membuat kompetisi bola basket bertajuk Development Basketball League (DBL), dan berbagai ide lain faktanya tidak berdampak banyak secara bisnis bagi Jawa Pos.

Bahkan beberapa pihak – misalnya dalam tulisan di portal Nusantara.news – menyebut gaya kepemimpin Ulik terkesan “seenaknya”. Ia juga disebut memiliki hubungan yang kurang baik dengan tokoh-tokoh senior dan jajaran redaksi Jawa Pos sendiri. Akibatnya, lingkungan internal Jawa Pos sendiri menjadi tidak kondusif.

Dampaknya, secara bisnis Jawa Pos terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 pendapatan koran Jawa Pos masih mantap di angka Rp 686,56 miliar. Namun, mulai tahun 2014 pendapatan Jawa Pos menurun tipis ke angka Rp 653,57 miliar. Pada 2015 dan 2016, angka tersebut terus menurun hingga Rp520,40 miliar. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2017. Hingga Oktober 2017, pendapatan Jawa Pos baru berkisar Rp 345,57 miliar.

Turunnya pendapatan, otomatis mempengaruhi laba perusahaan. Pada 2013, koran JP tercatat meraup laba bersih Rp257,52 miliar. Selang tiga tahun berikutnya, jumlah laba hanya mencapai Rp 148,81 miliar. Laba ini juga merosot lagi pada 2017 karena hingga Oktober 2017, laba bersih Jawa Pos diperkirakan baru sekitar Rp 65 miliar.

Performa bisnis yang terus menurun inilah yang dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa Dahlan Iskan disebut-sebut ingin melego kepemilikan sahamnya. Selain grup Ciputra, saham Jawa Pos juga masih dimiliki oleh keluarga Samola, serta beberapa pihak lain termasuk pendiri Majalah Tempo Goenawan Mohamad.

Banyak pihak yang menganggap apa yang terjadi di Jawa Pos adalah akibat dari “kegagalan regenerasi”. Pasca didera kasus hukum terkait dugaan korupsi dan mengalami gangguan kesehatan, posisi Dahlan di Jawa Pos memang terus menurun, seiring performa perusahaan yang juga disebut terus memburuk secara keseluruhan.

Tampuk kekuasaan yang ada di pundak sang anak nyatanya tidak mampu mendatangkan hal positif untuk perusahaan tersebut, apalagi dalam beberapa kesempatan Dahlan seolah terlihat “putus hubungan” dengan perusahaan yang dibesarkannya itu, terutama pasca sibuk dengan urusan menteri atau ketika mencalonkan diri menjadi presiden melalui konvensi di beberapa partai politik.

Lalu, apakah ini menjadi epilog dari kekuasaan pria penyuka olahraga senam itu di Jawa Pos?

Akhir Kejayaan The Media Mogul?

Kondisi yang menimpa Jawa Pos dan Kompas Gramedia adalah akibat dari perubahan yang signifikan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Koran sebagai media informasi lama nyatanya mulai tergantikan oleh kehadiran media daring yang makin menjamur dan tidak terkendali pertumbuhannya.

Tidak heran, ketika wartawan Kompas, Bre Redana membuat tulisan berjudul Inikah Senjakala Kami? yang berisi curahan hati wartawan media cetak atas kondisi meruginya bisnis koran, perdebatan muncul terkait apakah koran benar-benar akan berakhir.

Pak @iskan_dahlan bukan lg pemangku lebijakan di jawa pos group

— tuan sidi (@ibach77) January 21, 2018

Nyatanya, sejak tahun 2009, penurunan bisnis koran telah terjadi dan dirasakan di beberapa negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat, seiring penurunan pendapatan dari sektor iklan. Tapi, apakah benar demikian?

Sesungguhnya hal sebaliknyalah yang terjadi. Bisnis koran masih bisa hidup. Pemilik Amazon yang saat ini menjadi orang terkaya di dunia, Jeff Bezos bukanlah pengusaha “ecek-ecek” yang sebegitu gilanya menghabiskan US$ 250 juta ketika ia membeli The Washington Post pada 2013 lalu.

Ia tentu melihat koran masih bisa hidup di era yang semakin maju ini. Artinya, prospek bisnis media cetak masih bisa bertahan di tengah digitalisasi informasi dan komunikasi, tergantung bagaimana ia dikelola oleh pemiliknya.

Dengan demikian, apa yang terjadi pada Jawa Pos boleh jadi bukan karena kemunduran bisnis koran yang tersaingi oleh media daring, tetapi pada bagaimana bisnis tersebut menyesuaikan diri pada perkembangan zaman. Jika demikian, maka faktor regenerasi memang menjadi masalah utama yang menimpa Dahlan Iskan dan Jawa Pos.

Pada akhirnya, publik masih akan mengamati apakah Dahlan dan Jakob Oetama sebagai dua media mogul utama Indonesia yang berlatar belakang wartawan akan benar-benar berakhir kekuasaannya? Apakah mereka akan digantikan oleh pengusaha-pengusaha lain yang memandang koran sebagai entitas bisnis tunggal – terpisah dari cita-cita jurnalismenya?

Yang jelas, seperti kata Rupert Murdoch di awal tulisan ini: kesuksesan koran sedari awalnya adalah ketika ia menyediakan berita yang menjadi kebutuhan para pembacanya. Selama itu bisa dipenuhi, baik Jawa Pos maupun Kompas Gramedia masih akan tetap menjadi “kaki-kaki” jurnalisme di Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterPolitik.com

“Pohon yang kita tanam berbuah, mekar, berkembang sehingga jadi berkat yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang.”

– Jakob Oetama –

[dropcap]P[/dropcap]emberitaan salah satu harian terbesar di Indonesia, Kompas dalam beberapa hari berturut-turut memang cukup berbeda dari biasanya. Halaman depan koran dengan slogan ‘amanat hati nurani rakyat’ ini memuat pemberitaan tentang kondisi gizi buruk yang terjadi di pedalaman Kabupaten Asmat, Papua.

Ulasan dan pemberitaan tentang masalah gizi buruk di Papua ini menjadi fokus utama pemberitaan koran yang didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama ini  – sedikit berbeda dengan media-media lain yang masih sibuk dengan persoalan Pilkada, kisruh dualisme partai, dan tetek bengek persoalan politik ibukota dan nasional lainnya.

Tentu saja tidak ada yang aneh dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Kompas tentu saja ingin mengangkat hal-hal yang sudah sewajarnya lebih diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan. Apalagi kasus ini berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan menjadi misi jurnalisme yang mulia.

Save Asmat…????? pic.twitter.com/E8n3q8ijQX

— Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) January 20, 2018

Namun, bagi pembaca yang mengenal karakter pemberitaan Kompas yang netral, apa yang diberitakan Kompas ini memang ‘sedikit berbeda’ dari biasanya. Dengan memberitakan dan mengedepankan persoalan gizi buruk di Asmat ini, Kompas seakan sedang ‘menampar’ pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bukan tanpa alasan, pemberitaan tentang Asmat ini bertolak belakang dengan sikap Jokowi yang begitu membangga-banggakan segala pembangunan yang telah dilakukannya di Papua.

Kompas seolah ingin mengatakan bahwa nyatanya kondisi di Papua tidaklah sebagus jalan yang dilalui sang presiden saat membelah bukit dengan motor trailnya. Citra Jokowi dan Papua yang dibangun pria kelahiran Solo itu nyatanya masih jauh dari harapan, bahkan masih sangat tertinggal.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar bahkan mengatakan bahwa jumlah penderita gizi buruk di Asmat mencapai 15 ribu orang. Dengan jumlah penduduk mencapai 76 ribu jiwa, artinya saat ini hampir 20 persen penduduk di wilayah Asmat menderita gizi buruk.

Dengan demikian, apa yang diberitakan oleh Kompas tentang Asmat ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan. Namun, pertanyaannya adalah mengapa Kompas menjadi lebih ‘terbuka’ mengkritik pemerintahan yang berkuasa? Apakah ‘kritik filsafat manis’ ala Jakob Oetama sudah mulai ditinggalkan? Lalu, bagaimana nasib konglomerasi bisnis media ini di tengah makin kuatnya basis digital marketing?

Filsafat ala Kompas Gramedia

“Saya tahu apa tentang bisnis, tentang redaksi oke”.

Jakob Oetama, dalam sebuah wawancara terkait masa sulit Kompas Gramedia setelah ditinggal P.K. Ojong.

Tidak diragukan lagi bahwa Kompas Gramedia (KG) adalah salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia. Didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama pada 17 Agustus 1963, perusahaan yang awalnya hanya bergerak di bidang media massa ini bertransformasi menjadi konglomerasi bisnis media terbesar di tanah air.

Bisnis KG utamanya bergerak di bidang media massa. Namun, seiring waktu, jaringan  bisnisnya melebar ke sektor publishing, retailer, pendidikan, properti, termasuk hotel dan real estate.

Pasca P.K. Ojong meninggal pada 31 Mei 1980, praktis kekuatan utama KG ada di tangan Jakob Oetama. Ia menggambarkan saat-saat itu sebagai masa yang cukup sulit bagi KG karena berbeda dengan Ojong, Jakob tidak begitu paham tentang bisnis.

Namun, tak ada yang meragukan tangan dingin Jakob dan kekuatan ‘ngemong’ atau ‘mengamati’ yang dimilikinya. Atas berbagai pencapaian yang berhasil diraihnya, Jakob mungkin menjadi salah satu media mogul (sebutan untuk taipan media) paling sukses dalam sejarah Indonesia – predikat yang membuatnya sejajar dengan tokoh macam Rupert Murdoch.

Pada tahun 1980-an Penerbit Gramedia menjadi penerbit terbesar di Indonesia. Tahun 1995, KG ada di posisi 58 dalam daftar konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia. Lalu pada tahun 2015, KG masih tercatat sebagai konglomerasi media privately-held terbesar di Indonesia.

Hingga hari ini, hanya ada 12 grup media besar yang menguasai bisnis media di Indonesia, dan salah satunya adalah KG. Dengan kepemilikan surat kabar nasional, 27 koran daerah, 48 majalah, 3 tabloid, 7 penerbit buku, 12 stasiun radio, 10 jaringan stasiun televisi, dan beberapa macam media online, KG menjadi salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia.

Ditambah lagi dengan kepemilikan jaringan bisnis non media yang tidak kalah banyak jumlahnya, mulai dari  hotel, real estate, dan berbagai produk lain, bahkan termasuk tisu wajah yang anda pakai.

Tak ada yang meragukan bahwa perjalanan sebuah perusahaan media sangat bergantung pada pandangan pemimpin perusahaan tersebut. Jakob menggariskan KG – terutama unit bisnis medianya – untuk selalu menyuarakan suara hati rakyat. Namun, pada saat yang sama, tetap diimbangi oleh misi untuk memberikan harapan dengan menyampaikan sisi positif bangsa dan negara ini.

Hal inilah yang membuat Harian Kompas misalnya, selalu memuat keresahan atau persoalan yang terjadi di masyarakat dalam bingkai yang berbeda, seringkali netral, bahkan cenderung positif, terutama terhadap kebijakan pemerintahan yang berkuasa. Walaupun demikian, Kompas juga tetap melakukan kritik, namun dengan bahasa yang lebih ‘manis’.

Tentang hal tersebut, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah menulis dalam blog pribadinya ketika Jakob Oetama merayakan ulang tahun ke-80 pada 2011 lalu. Dahlan yang pernah memimpin grup Jawa Pos – disebut-sebut sebagai rival KG – bercerita tentang rivalitas keduanya dan bagaimana hal tersebut membentuk karakter perusahaan.

Ia menggunakan istilah ‘kritik manis’ sebagai ciri khas pemberitaan Kompas. Hal ini menjadi salah satu alasan yang membuat Kompas begitu dipercaya oleh pemerintah Orde Baru – yang pada akhirnya juga ‘dikhianati’ ketika harian itu juga sempat dibredel oleh Soeharto.

Kompas Pasca Jakob Oetama?

 “Kompas tidak boleh letih menyuarakan apa yang hidup dalam hati rakyat, di saat yang sama memberikan harapan dengan menyampaikan sisi positif bangsa dan negara ini”.

– Jakob Oetama –

Kritik manis inilah yang membuat KG selalu terlihat netral, bahkan oleh beberapa pihak dianggap cenderung pro terhadap pemerintah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena karakter Jakob Oetama yang tetap selalu berusaha menampilkan sisi positif bangsa dan negara.

Lalu, apakah hal ini berubah seiring berkurangannya peran Jakob Oetama di perusahaan? Mengapa?

Jika berkaca dari pemberitaan tentang Asmat, mungkin sulit untuk menyebut Kompas – atau KG – telah berubah. Namun, arah perubahan itu sepertinya mulai terlihat. Sejak menutup penerbitan 8 majalahnya, KG memang terlihat sedang berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis media massa yang berubah ke arah digitalisasi.

Selain itu, faktor perubahan kepemimpinan juga ikut mempengaruhi arah perusahaan. Berbagai perbincangan yang muncul di beberapa forum adalah terkait peralihan kepemimpinan, apalagi Jakob Oetama kini telah memasuki masa senja.

Ferizal Ramli, seorang corporate consultant, dalam tulisan di blog pribadinya menyebut apa yang terjadi di KG saat ini adalah terkait peralihan kepemimpinan dari Jakob Oetama ke puteranya Lilik Oetama yang berlatar belakang pebisnis properti.

Menurut Ferizal, ada 3 alasan yang menjadi penyebab terjadi pergolakan di Kompas, terutama ketika mem-PHK banyak wartawan di divisi majalah. Pertama adalah terkait mundurnya Jakob Oetama dalam pengendalian bisnis serta mundurnya Agung Adiprasetyo sebagai CEO KG – sekarang dipegang penuh oleh Lilik Oetama.

Kedua adalah terkait kesalahan strategi dalam pengelolaan TV7 dan keterlambatan dalam investasi penggantinya, yaitu KompasTV. Ketiga adalah terkait keberhasilan KG dalam mengembangkan sayap bisnis di sektor lain, misalnya properti.

Latar belakang Lilik Oetama sebagai CEO KG di sektor properti dinilai ikut mempengaruhi arah perusahaan. Beberapa pihak juga menyebut beberapa sektor bisnis KG juga cenderung mengalami kerugian, namun ditutupi oleh keuntungan dari bisnis hotel dan properti.

Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya akan ke manakah konglomerasi media ini akan berjalan. Apakah masih akan menjadi perusahaan yang dikenal dengan media nasional utamanya yang menjadi standar pemberitaan nasional, ataukah akan bergeser ke arah bisnis lain?

Tidak ada yang tahu pasti tentang itu. Mungkin hanya Jakob Oetama, Lilik Oetama dan orang-orang di lingkaran atas perusahaan yang tahu. Yang jelas, Harian Kompas tetap dianggap sebagai salah satu media cetak nasional utama yang menjadi patokan jurnalisme. Kompas adalah standar pemberitaan nasional. Itulah yang akan selalu ada dalam bayangan masyarakat setiap mendengar nama ‘Kompas’.

Pada akhirnya, pembacalah yang akan menilai, apakah karakter Kompas sedikit berubah karena rezim pemerintahan yang sudah seharusnya dikritik, ataukah karena ada pergeseran ‘pandangan’ di tubuh perusahaan. Apa pun itu, mungkin inilah pembuktian kata-kata Heraclitus (535-475 SM) bahwa tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. (S13)