PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]ubungan politik antara PDIP dengan Partai Demokrat memang nggak ada habisnya buat dibahas. Menurut Abdul, kedua partai ini ibarat Tom dan Jerry, dua karakter kartun yang diciptain oleh William Hanna dan Joseph Barbera. Nggak ada akur-akurnya.

Tapi nih ya, kalau dilihat-lihat, kayaknya PDIP deh yang lebih sering baperan. Secara pasca Pilpres 2004 yang katanya jadi pemicu keretakan, upaya Demokrat untuk membina kembali hubungan baik selalu mental. Kayaknya PDIP dendam banget sama partai biru itu.

Rasa-rasanya, hubungan keduanya juga nggak akan baik dalam waktu dekat. Bahkan, wacana koalisi bersama untuk mendukung Jokowi juga makin sulit terwujud. Secara, koalisi untuk pasangan capres-cawapres itu kan kayak menjodohkan anak buat dinikahin. Lha gimana nikahnya kalau berantem terus?

Isu terbaru adalah terkait pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo – sang politisi PDIP. Demokrat dan beberapa partai lain menyebut PDIP tidak bisa begitu saja mengangkat Iriawan yang adalah seorang polisi aktif.

Isu ini menjadi pergunjingan para tukang gorengan karena PDIP melalui Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari membalas dengan menyebut Demokrat pernah mengeluarkan kebijakan yang sama. Ia menunjuk keputusan mengangkat Mayjen TNI Ahmad Tanribali sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2008.

Demokrat membantah dan menyebut Tanribali sudah alih status menjadi PNS Kemendagri saat itu.

Lha, ini kok pada saling cari aib dan buka-buka rahasia? Kayak pasangan kekasih yang lagi berantem.

“Kamu tuh yang nggak setia!” ‘Eh, kok malah aku? Kamu tuh yang ngedeketin tetangga rumah!’ “Kamu tidurnya ngorok!” ‘Eh, enak aja, kamu tuh yang jarang mandi!’ “Yang kamu lakukan ke aku itu…JAHAT!” ‘Eh, enak aja, kamu tuh yang penjahat!’

Husss, husss. Cukup sandiwaranya Meriam Bellina! Eh? Kan, jadi kebawa-bawa suasana gara-gara PDIP vs Demokrat ini.

Hmm, singkatnya hubungan dua partai ini jadinya nggak sehat buat politik Indonesia. Penuh dendam dan saling tuduh serta benci. Makanya, menurut Abdul, bakal susah deh jika dua partai ini pengen bikin koalisi mendukung Jokowi. Demokrat-nya sih mau, tapi PDIP-nya baperan terus.

Sebenarnya, saling tuduh ini juga menjadi indikator bahwa dua partai memang lagi “berperang” di belakang Jokowi. Jadinya bakal ribut terus deh republik ini.

Menurut Abdul sih, selama elit partai bisa berdamai, yang di bawah pasti akur. Lha kalau elitnya saling dendam terus, nggak kelar-kelar perang Negara Api vs Suku Air ini. Hmm. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]alau Abdul nggak salah ingat, guru mata pelajaran Sejarah waktu SMA, Pak Dirman, pernah menyebut bahwa salah satu – kalau bukan satu-satunya – Mahapatih atau gelar ‘Menteri Besar’ yang pernah ada di bumi nusantara adalah milik Gadjah Mada.

Mungkin itu kali ya yang bikin wilayah kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta jadi luas banget, eh!

Ternyata eh ternyata, kini gelar Mahapatih sepertinya ada lagi nih di pemerintahan zaman now. Gelar itu mungkin bisa disematkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Ya bagaimana tidak, wewenang Tjahjo sebagai Mendagri nyatanya seringkali bisa “jalan sendiri”, bertolak belakang dengan Hayam Wuruk – eh maksudnya Presiden Jokowi.

Abdul ingat bagaimana Mahapatih Tjahjo “dengan segera” melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta beberapa jam setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Pak Ahok dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dalam kasus penodaan agama. Padahal, sesuai aturan, kan harus ada persetujuan presiden dulu.

Keberadaan Mahapatih Tjahjo memang membuktikan kuasa PDIP di kabinet Jokowi. Memang ada putri mahkota PDIP, Puan Maharani juga di kabinet sebagai salah satu Menteri Koordinator.

Tapi, posisi Tjahjo sangat vital karena kekuasaan Mendagri berhubungan dengan kekuasaan di daerah-daerah. Maka, jangan heran jika kini banyak Jenderal Polisi yang bisa melenggang menjadi Penjabat Kepala Daerah.

Jadi, maksud kau, penunjukan jenderal polisi ini kepentingan PDIP, begitu kah?

Husss. Maksudnya, kewenangan itu adalah kuasa Tjahjo. Persoalan ada tidaknya kepentingan PDIP ya kita nggak tau juga ya. Kalau dilihat dari reaksi oposisi pemerintah, bisa jadi memang demikian.

Yth Bung Tjahjo. Apakah pengangkan Komjen Pol jadi PJS sesuai UU atau melanggar UU. Kalau melanggar UU yg bertanggungjawab Presiden bukan sampeyan

— Musni Umar (@musniumar) June 19, 2018

Nah, seperti Gadjah Mada yang ingin menjadikan Majapahit sebagai poros maritim, Tjahjo juga ternyata ingin menciptakan poros. Tapi bukan poros maritim yang selalu digembar-gemborkan oleh Jokowi. Tjahjo memperkenalkan apa yang disebutnya poros kerja dan poros bicara. Jreng jreng!

Lha, ini gimana maksudnya? Mendiskreditkan oposisi yang sering mengritik kah maksudnya, Dul?

Bisa jadi. Apalagi, ungkapan “jangan hanya bicara” seringkali terdengar bernuansa negatif. Jadi, Mahapatih Tjahjo ingin menegaskan kepada masyarakat, bahwa nyinyiran oposisi ya lebih banyak negatifnya.

Nggak adil dong. Mencederai demokrasi namanya. Masa pemerintah jadi anti kritik karena “bicara” adalah hal yang negatif dibandingkan “kerja”?

Ya, bisa jadi demikian. Namanya politik, saling serang macam ini kayaknya biasa lah. Kecuali kalau oposisinya baperan dan bilang: “Mahapatih, yang kamu lakukan itu… JAHAT!”

Setidaknya situasi politik nasional kita tidak se-lebay ‘Ada Apa Dengan Tjahjo’ – eh maksudnya Cinta. Karena seperti kata Machiavelli: “Politics have no relation to moral”.

Oligarki. Syalala. (S13)