PinterPolitik.com

Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 14 Februari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPU mempersiapkan secara matang penyelenggaraan pemilu nanti.

Dalam acara peluncuran Hari Pemungutan Suara yang diadakan oleh KPU di kantor pusatnya, Jokowi mempertegas agar persoalan teknis pemilu dipersiapkan dengan baik karena punya dampak politik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Jokowi menyebutkan aspek teknis yang harus diperhatikan, seperti perbaikan kualitas data Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian manajemen kerja KPU Daerah dan KPPS, sampai dengan teknis rekapitulasi surat suara.

Senada dengan pernyataan Presiden yang disinggung di atas. Ilham Saputra, Ketua KPU, mengharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu, agar tercipta pemimpin yang berkualitas dari sistem demokrasi yang berjalan. Sistem demokrasi yang ideal, yaitu yang punya penyelenggara pemilu yang independen.

Karena seringkali kerja-kerja KPU ditafsirkan oleh berbagai pihak terkesan bahwa KPU diarahkan atau dipolitisasi. Seolah-olah KPU mempunyai skenario kepentingan pada salah satu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, penting sekiranya KPU memiliki semacam tantangan untuk membangun narasi atas dirinya sendiri sebagai penyelenggara pemilu yang netral, independen, dan mandiri. Tentunya, tantangan itu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Namun kepercayaan tersebut bisa dibangun jika KPU bersikap transparan, terbuka, dan akuntabel dalam mengelola tahapan proses pemilu. Lantas, mengapa KPU mendapat berbagai keraguan?

Baca juga: Ini Solusi Atasi Kecurangan Pemilu?

Meraba Independensi KPU

Pentingnya sikap independen dalam tubuh KPU dapat kita lihat dalam landasan undang-undang tentang KPU, yaitu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara umum, UU ini mengatur hal-hal tentang penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Tafsiran sifat nasional berarti bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Nah, sikap terakhir, yaitu mandiri menuntut KPU agar dapat bersikap independen.  Secara praktis, KPU harus bisa meminimalkan politisasi parpol dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, para komisioner, yaitu tujuh anggota KPU baru masa jabatan 2022-2027 yang ditetapkan oleh Komisi II DPR pada Kamis 17 Februari 2022, haruslah menjaga ruh dan nafas  independensi yang berada pada KPU itu sendiri.

Menarik disimak, meskipun menjaga independensi KPU, ada semacam anomali jika kita lihat latar belakang para komisioner KPU yang mempunyai kedekatan dengan organisasi-organisasi yang punya afiliasi politik.

Dari latar belakang organisasi, sebanyak tiga anggota KPU yang pernah terlibat di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Parsadaan Harahap. Kemudian, terdapat komisioner yang pernah terlibat di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),  yaitu Mochammad Afifuddin.

Satu lagi komisioner pernah terlibat di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yakni Yulianto Sudrajat. Sementara Hasyim Asy’ari pernah terlibat di GP Ansor Jawa Tengah. Dan Anggota KPU yang terpilih berasal dari LSM yang fokus pada masalah pemilu, yaitu August Mellaz selaku Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Meski penilaian umum mengatakan bahwa sah saja para komisioner KPU berasal dari organisasi manapun, selama tidak melanggar independensi, tapi, tradisi pemilihan para komisioner yang berasal dari organisasi tertentu akan punya kesan yang sensitif dan bernada negatif.

Manik Sukoco  dalam tulisannya Menjaga Independensi KPU, mengatakan  bahwa anggota KPU yang tidak berasal dari partai politik mempertegas bahwa syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Selanjutnya, ketentuan syarat KPU nonpartisan mengalami perkembangan. Pasal 11 huruf i UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu lebih rinci mengatur jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Hal ini yang menegaskan bahwa aturan tidak mempertimbangkan pengalaman organisasi komisioner KPU, yang terpenting dan dipertegas bahwa komisioner tidak terlibat partai politik.

Penyempurnaan aturan tersebut merupakan kebutuhan untuk tetap menjaga imparsialitas anggota KPU. Pemisahan yang tegas antara kontestan, penyelenggara, dan pengawas bertujuan untuk menghindari conflict of interest.

Sebagai lembaga yang menjadi wasit dari pesta demokrasi, idealnya KPU harus independen, transparan, dan punya kemampuan memberikan informasi yang akurat. Tapi idealisme semacam itu selalu terkendala oleh kepentingan politik elite dan partai, seolah independensi dibajak oleh demokrasi yang transaksional.

Well, seperti apa upaya KPU menjaga independensi di tengah demokrasi transaksional?

Baca juga: Ada Apa di KPU?

KPU Butuh Power

KPU harusnya bisa menghindari permasalahan laten, yaitu politik transaksional yang memunculkan kesepakatan-kesepakatan dan kompromi dengan pihak tertentu. Jika dilihat secara seksama, kejahatan pemilu tidak hanya terjadi pada saat pemilihan, tetapi juga berpotensi di tiga babak, seperti persiapan, saat, dan pasca pemilu.

Viola Indora dalam tulisannya Pengaruh Politik Transaksional Terhadap Perilaku Pemilih, mengatakan politik transaksional atau sering disebut dengan istilah money politic merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi. Dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Dari fenomena inilah, KPU diuji independensinya dalam konteks tidak berpihak, jika melihat terjadi semacam politik transaksional yang mencederai sistem demokrasi di  Indonesia. Tidak berpihak, mengandung makna pemberian perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil, sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain.

Untuk menangani fenomena tersebut, perlu ada aturan hukum sebagai rekaya sosial dari penyelenggaran pemilu yang lebih tegas. Tentunya, aturan ataupun hukum ini menjadi pencegah agar terhindarnya politik transaksional lebih dini.

Roscoe Pound memperkenalkan konsep ini dengan istilah sosiological jurisprudence, di mana ini menekankan pada masalah-masalah evaluasi hukum yang berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial.

Yang menjadi masalah kunci adalah, bukan pada independensinya, melainkan power untuk memproses pelanggaran. Dr Wim Tangkilisan dalam disertasinya Jaminan Kepastian Hukum Atas Keamanan Penyimpanan Data KTP Elektronik pada Cloud Storage dan Ancaman Penyalahgunaannya dalam Konstelasi Pemilu di Indonesia, berulang kali menjelaskan bahwa proses penyelidikan dan penindakan pelanggaran pemilu sering kali berjalan di tempat.

Merujuk pada Peraturan Bawaslu No. 13/2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakkumdu merupakan pusat dari kegiatan penegakan hukum terkait tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung. Menurut Wim, dalam pelaksanaannya, perkara pemilu justru kerap terhenti di Sentra Gakkumdu itu sendiri.

Selain itu, menurut Wim, ini juga berakar pada budaya hukum di Indonesia. Karena lumrahnya praktik kecurangan, masyarakat serta pihak-pihak yang berwajib seolah menjadi lumrah terhadapnya.

Dengan demikian, mengutip temuan Wim, sebesar apa pun usaha dalam menjaga independensi KPU, itu akan menjadi kesia-siaan jika penyelenggara pemilu, khususnya yang berwenang dalam menindak pelanggaran seperti Bawaslu, melalui Sentra Gakkumdu, tidak memiliki power untuk memproses dan menindak pelanggaran. (I76)

Baca juga: KPU Juga Manusia

PinterPolitik.com

Ketika semua mata dan telinga tertuju pada polemik kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19, persoalan politik lain turut timbul di sejumlah daerah. Di Surabaya, misalnya, situasi Pilkada semakin memanas dengan adanya perpecahan di PDIP.

Tidak hanya Surabaya, sejumlah persoalan juga muncul di Pilkada Medan 2020. Polemik ini muncul akibat foto di surat suara yang dianggap bermasalah. Kabarnya, pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi memberikan komplain terkait foto antar-pasangan calon yang tampak berbeda jauh.

Perbedaan ini terletak pada kecerahan foto yang digunakan. Mengacu pada Ketua Tim Sukses (Timses) Akhyar-Salman, Ibrahim Tarigan, foto yang seharusnya terlihat cerah malah menjadi gelap di surat suara tersebut. Alhasil, foto Bobby-Aulia terlihat lebih cerah daripada foto Akhyar-Salman.

Wah, emang sih di zaman sekarang ini sering kali beda antara foto dan orang aslinya. Bagi yang suka berseluncur di Tinder atau Bumble pasti tahu kalau ini sudah jadi rahasia umum sih – mengingat banyak yang tampak jauh lebih baik di foto dibandingkan aslinya. Hehe.

Apalagi nih ya, meng-edit foto dan video kini semakin mudah dengan kehadiran berbagai aplikasi media sosial. Instagram, misalnya, zaman sekarang sudah punya fitur filter yang bisa menambahkan efek tertentu pada foto dan video kita.

Ya, terlepas dari banyaknya teknologi filter, bukan berarti Mas Bobby Nasution menggunakan teknologi serupa ya. Bisa jadi, ada kesalahan teknis tertentu yang membuat persoalan ini muncul. Hmm.

Bukan nggak mungkin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih jeli nih untuk mencegah persoalan seperti ini terjadi. Pasalnya, dalam sejumlah aturan Pemilu, persoalan foto yang terjadi di Pilkada Medan 2020 ini tampaknya masih belum diatur lho.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 7 Tahun 2020, misalnya, foto yang dilarang hanyalah foto yang mengandung tambahan ornamen, gambar, atau gaya gerakan tangan. Hal serupa juga tertuang lho di Keputusan KPU No. 399/PP.09-2.Kpt/01/KPU/VIII/2020.

Lagipula, persoalan foto semacam ini bukan hanya sekali aja lho terjadi di Pemilu. Pada Pemilu 2019 lalu, misalnya, persoalan soal foto yang dinilai telah di-edit berlebihan juga terjadi, khususnya pada foto surat suara milik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Evi Apita Maya.

Alhasil, foto tersebut dipersoalkan dan digugat oleh calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena dasar aturan hukum tidak mengatur rinci perihal foto yang disunting, MK pun menolak gugatan dengan anggapan bahwa gugatan tidak beralasan hukum.

Hmm, kalau gini, persoalan ini perlu dijadikan pelajaran tuh biar nggak terulang lagi. Mungkin, KPU perlu tuh membuat aturan yang lebih rinci nih perihal foto di surat suara.

Belum lagi, banyak lho studi yang menunjukkan bahwa penampilan turut memengaruhi tingkat keterpilihan kandidat. Ya, semoga aja persoalan ini dapat selesai dengan baik lah ya. (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, gimana sih hati kalian ketika ketika sudah berkorban banyak tapi ternyata ada pihak yang ternyata tidak menghargai pengorbanan kalian? Beh, nggak usah ditanyakan lagi ya, sob, ibaratnya, pasti sakit banget hati kita. Bahkan, sakitnya tuh sampai ke relung hati dan sum-sum tulang belakang. Upss, lebay dikit. Hehehe.

Kenapa mimin ngomong seperti ini? Tentu, bukan tanpa alasan ya, gengs. Mimin tuh hanya bersimpati kepada berbagai kelompok dan pihak yang sudah berkorban pikiran, mental, dan fisik untuk menghambat persebaran Covid-19 di Indonesia, gengs.

Setelah banyak yang berusaha sekuat tenaga, eh, ladalah kok Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan para peserta Pilkada Serentak 2020 menggelar berbagai acara yang berpotensi memperparah penularan Covid-19 – misal seperti bazar, gerak jalan santai, dan sepeda santai.

Bahkan, yang paling greget nih, si penyelenggara Pemilu ini juga membolehkan konser musik digelar meski pandemi virus Corona ini belum usai, sob. Wow banget ya, gengs?

Ya, meski posisinya mereka ini memberikan aturan bahwa jumlah peserta acara tidak boleh lebih dari 100 orang, tapi kan nggak ada aturan luas area dan bagaimana model penyelenggaraan konsernya – seperti soal pembatasan jarak. Hadeuh.

Lebih-lebih, itu semua sudah di atus di Pasal 63 Ayat (1) poin C dan poin E Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 loh. Duh, KPU ini kok ya kebangetan gitu loh?

Padahal, partai politik saja sudah menganjurkan untuk memperbanyak kampanye secara virtual saja. Misal, Golkar yang mengimbau kadernya agar menerapkan kampanye secara virtual melalui instruksi Pak Airlangga Hartarto.

Sementara, KPU sebagai penyelenggara kok malah tidak membuat aturan yang menitikberatkan pada kesehatan. Padahal, Presiden pun sudah  memberikan imbauan agar semua elemen tuh fokus terhadap sektor kesehatan. Duh duh.

Sampai-sampai nih, banyak banget loh pihak yang juga mengkritisi tindakan KPU ini. Misal, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa, “Ora usah, ah, konser-konser. Nggo opo?”

Lagian nih, apa KPU nggak kasihan sih sama Pak Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan tenaga kesehatan yang selama ini siang dan malam tidak kenal waktu berjuang sekuat tenaga untuk menangani Covid-19? Pak Doni sendiri udah bilang lho kalau Covid-19 itu mematikan layaknya malaikat pencabut nyawa. Tuh, dengerin, KPU.

Lebih-lebih nih, kok ya nggak segan gitu loh sama para artis yang dulu sampai rela membatalkan job konser hanya untuk ikut berjuang bersama agar si kecil Corona ini bisa segera diatasi. Misal, Mbak Raisa yang dulu ketika April rela membatalkan konsernya demi kepentingan rakyat.

Bahkan, ini kan bisa menyakiti hati para musisi tanah air ya. Jerih payahnya menekan ego selama ini ibaratnya sudah tercederai loh. Seperti yang dikatakan oleh Awan, pemain bas dari .Feast yang sampai mengatakan sakit hati layaknya dikhianati.

Beeh, daripada ditekan sama berbagai pihak karena polemik ini, mending coba deh komunikasi dan konsultasi ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Itung-itung saja silaturrahmi sebagai bentuk menghormati Pak Doni dan timnya yang selama ini bekerja keras (F46)

PinterPolitik.com

“What happened to COVID? Nobody remember” – Lil Baby, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Di masa pandemi Covid-19 seperti ini, sudah sewajarnya setiap orang kini mengenakan masker agar dapat terhindar dari penularan yang disebabkan oleh virus Corona (SARS-Cov-2). Bahkan, hampir setiap tempat sekarang telah mewajibkan penggunaan masker.

Kebutuhan akan masker ini terlihat dari bagaimana kelangkaan terjadi di masa awal pandemi. Bahkan, harga masker dan hand sanitizer sampai meningkat berkali-kali lipat pada sekitar bulan Maret.

Banyak kegiatan dan tempat terpaksa menghentikan segala operasinya. Pedagang, pengusaha, kantor pemerintahan, penjaja makanan, dan sebagainya harus mengalah pada virus satu ini.

Namun, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akhirnya tidak memiliki pilihan lain untuk kembali membuka kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Pasalnya, Indonesia kini disebut-sebut berada di ambang resesi ekonomi.

Baru-baru ini, misalnya, bioskop yang notabene menjadi tempat di mana penularan dapat mudah terjadi direncanakan akan dibuka operasinya dalam waktu dekat. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito bahkan menyebutkan bahwa pembukaan bioskop dapat membantu mencegah penularan karena dapat meningkatkan kebahagiaan masyarakat.

Tidak hanya bioskop, sejumlah kegiatan ekonomi lainnya juga mulai dibuka. Pengusaha mal, misalnya, telah mengoperasikan kegiatan bisnisnya sejak beberapa bulan lalu.

Dengan dibukanya kembali berbagai aktivitas ekonomi ini, pemerintahan Jokowi akhirnya mendorong penggunaan masker oleh masyarakat. Kampanye penggunaan masker juga mulai digenjot oleh berbagai institusi pemerintahan, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Presiden Jokowi sendiri beberapa kali mendorong narasi akan pentingnya penggunaan masker oleh masyarakat. Bahkan, melalui instruksinya, para pelanggar protokol kesehatan bisa saja dikenakan sanksi, baik administratif maupun yang bersifat sosial.

Di sisi lain, terdapat sebuah studi yang dirilis oleh Goldman Sachs yang mengatakan bahwa penggunaan masker sebenarnya memiliki dampak yang sama dengan pembatasan sosial. Bisa jadi, masker ini menjadi pilihan yang lebih baik guna menyelamatkan Indonesia dari ancaman ekonomi yang terus memburuk akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pentingnya masker ini akhirnya juga didorong oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya adalah dengan memperbolehkan penggunaan masker sebagai bahan kampanye di Pilkada 2020.

Usulan ini tentunya mengubah kebiasaan kampanye yang menjadikan kaus dan bentuk pakaian lainnya sebagai bahan kampanye. KPU sendiri disebut tengah menyiapkan rancangan aturan baru mengenai pembagian alat kampanye ini melalui Peraturan KPU (PKPU) yang baru.

Terlepas dari pentingnya masker ini, beberapa pertanyaan pun timbul. Mengapa akhirnya KPU memperbolehkan penggunaan masker dan barang kesehatan lainnya dalam kampanye Pilkada 2020? Kira-kira, apa dampak dari kebijakan ini terhadap politik dan ekonomi Indonesia?

Politik Bencana

Bukan tidak mungkin, diizinkannya masker untuk dijadikan alat kampanye di Pilkada 2020 ini berkaitan dengan persaingan politik di dalamnya. Bisa jadi, penggunaan masker sebagai alat kampanye ini memiliki dampak politik bagi para kandidat.

Pasalnya, barang-barang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan face shield merupakan komponen penting dalam mengatasi bencana pandemi. Dalam hal ini, apa yang bisa diberikan oleh pemimpin dan politisi dalam bencana ini menjadi penting dalam diskursus politik.

Alexander J. Oliver dan Andrew Reeves dalam tulisan mereka yang berjudul The Politics of Disaster Relief menjelaskan bahwa respons pemimpin dan politisi terhadap bencana menjadi determinan yang penting dari para pemilih. Pasalnya, bencana merupakan peristiwa yang berdampak besar (dramatic events) bagi masyarakat.

Oliver dan Reeves juga mengutip Niccolo Machiavelli dalam tulisannya. Setidaknya, bagi pemikir asal Italia tersebut, kemampuan untuk merespons bencana – seperti banjir – turut menentukan seberapa panjang politisi tersebut dalam kekuasaan.

Pagi tadi, Kementerian Kesehatan membagikan 1.500 masker kepada penumpang kereta di Stasiun Tebet, Jakarta (27/8). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kampanye menggunakan masker di era Adaptasi Kebiasaan Baru untuk menghindari penularan COVID-19. pic.twitter.com/6OgvHiLlqb— Kemenkes RI (@KemenkesRI) August 27, 2020

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton sendiri menyebutkan bahwa persoalan bencana dapat menjadi salah satu determinan keterpilihan seseorang ketika bencana itu datang – meskipun sebelumnya bencana bukanlah satu-satunya penentu dalam Pemilu.

Apa yang dibilang oleh Clinton ini mungkin dapat dilihat dari bagaimana Presiden AS Donald Trump mengalami kesulitan dalam memenangkan Pemilu AS 2020. Pasalnya, tingkat kepercayaan publik negara Paman Sam pada pebisnis tersebut terus menurun.

Belum lagi, isu partisan turut memengaruhi diskursus soal pandemi Covid-19. Masker, misalnya, dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) oleh sebagian besar pendukung Trump.

Meski begitu, masker dan alat pelindung diri lainnya tetap menjadi kunci utama bagi Trump untuk memenangkan Pemilu tersebut. Setidaknya, asumsi inilah yang dijelaskan oleh Marc A. Thiessen dalam tulisan opininya di Washington Post.

Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa Trump mulai mempromosikan penggunaan masker melalui alat kampanye barunya yang berbentuk masker. Masker tersebut pun berisikan simbol dan narasi ala Trump, seperti “Make America Great Again”.

Bahkan, Trump yang sebelumnya tidak mau mengenakan masker kini mulai mengirimkan surel ke para pendukungnya akan pentingnya penggunaan masker. Thiessen pun menjelaskan bahwa masker ala Trump ini bukan tidak mungkin menjadi kunci baginya untuk memenangkan Pemilu AS 2020.

Bila berkaca pada apa yang dilakukan oleh Trump, bukan tidak mungkin masker dapat menjadi alat kampanye yang menentukan keterpilihan kandidat dalam Pemilu.

Namun, meski begitu, kandidat yang ada di Pilkada 2020 tentulah tidak hanya berasal dari golongan tertentu. Lantas, apakah ada alasan lain di balik diizinkannya penggunaan masker sebagai alat kampanye ini?

Siasat Ekonomi?

Meski penggunaan masker sebagai alat kampanye merupakan hal yang penting bagi para politisi, kebijakan ini secara tidak langsung juga membantu pemerintahan Jokowi. Pasalnya, alat kampanye juga memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian.

Dilibatkannya masker sebagai salah satu komponen kampanye politik bukan tidak mungkin dapat membantu kebutuhan pemerintahan Jokowi. Bisa jadi, penggunaan masker dalam kampanye-kampanye Pilkada 2020 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Setidaknya, narasi penggunaan masker dapat sekaligus menjadi bagian dari penyaluran informasi terkait pandemi Covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh Richard Nadeau, Neil Nevitte, Elisabeth Gedingel, dan André Blais dalam tulisan mereka yang berjudul Election Campaigns as Information Campaigns, kampanye elektoral juga dapat menjadi cara untuk memberikan informasi pada para pemilih.

Informasi yang disalurkan bisa berupa informasi terkait pemimpin-pemimpin mereka, isu-isu yang ada, dan posisi mereka dalam isu-isu tersebut. Bisa jadi, pandemi Covid-19 akan banyak mengisi narasi isu yang ada di Pilkada 2020 – mengingat besarnya dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini.

Bisa jadi, melalui penggunaan masker sebagai alat kampanye, penyaluran informasi pun turut terjadi. Pasalnya, pemerintahan Jokowi sendiri mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penggunaan masker itu sendiri.

Namun, di sisi lain, diizinkannya masker sebagai alat kampanye ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisir dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun mengatakan bahwa Indonesia sudah hampir pasti akan masuk ke dalam resesi ekonomi.

Asumsi keuntungan ekonomi ini bisa didasarkan pada bagaimana kontribusi besar dihasilkan dari kegiatan belanja yang dilakukan oleh aktor-aktor politik pada masa Pemilu. Pada Pilpres 2019 lalu, misalnya, belanja kampanye – seperti produksi kaus dan atribut kampanye – memberikan dorongan ekonomi yang bersifat sementara.

Tidak hanya di Indonesia, dampak Pemilu pada ekonomi ini juga terjadi di negara-negara lain. Filipina, misalnya, juga mendapatkan efek pertumbuhan ekonomi dari perhelatan Pemilu.

Asumsi ini dijelaskan oleh Carmina Angelica V. Olano dalam tulisan analisisnya yang berjudul How Much Economic Boost Does Election Spending Deliver?. Bahkan, kampanye Pemilu dinilai dapat menciptakan pekerjaan baru di sejumlah industri yang berujung pada peningkatan konsumsi.

Berkaca pada penjelasan Olano ini, bukan tidak mungkin kontribusi ekonomi yang serupa juga bisa terjadi di Pilkada 2020. Setidaknya, produksi masker dapat memberikan dorongan ekonomi pada industri tertentu – seperti bisnis konveksi.

Apalagi, masker sendiri kini wajib digunakan oleh setiap orang. Bukan tidak mungkin, diizinkannya masker dapat membantu pencegahan penularan Covid-19.

Meski begitu, kemungkinan akan keuntungan dijadikannya masker sebagai alat kampanye Pilkada 2020 ini belum tentu akan terjadi – mengingat pandemi sendiri dapat membatasi kegiatan kampanye yang menciptakan kerumunan. Mari kita nantikan saja bagaimana dampak lanjutan dari masker sebagai alat kampanye ini. (A43)

PinterPolitik.com

Alkisah, ada seorang tokoh sufi (pemuka kerohanian Islam) bernama Nasruddin Hoja. Tokoh ini sangat terkenal bijaksana, sampai-sampai Timur Lenk sangat mengaguminya.

Nasruddin yang terkenal dengan kisah terbalik menunggangi keledai itu di suatu hari nongkrong bareng salah satu hakim Turki. Si Hakim nyeletuk, “Seandainya saja, setiap orang mau mematuhi hukum dan etika, bla bla bla…” Mendengar ungkapan hakim tersebut, Nasruddin menampik dengan perkataan, “Bukan pada soal manusianya sih, tetapi hukum harus menyesuaikan diri dengan kemanusiaan dulu.”

Eitss, stop sampai sini saja ceritanya, cuy. Untuk lebih lengkapnya, baca sendiri ya. Intinya, hukum – termasuk juga kebijakan apa pun yang digunakan untuk mengatur manusia – pantasnya memang melihat situasi dan kondisi kemanusiaan, yakni sedang prima atau sedang babak belur.

Nah kini, coba deh, gengs, kita belajar dari kisah di atas untuk memahami kisruh antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ngotot menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai tanggal 6 Juni depan. Hal ini membuat Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto ikut berkomentar, cuy.

Begini komentar doi, “Kalau kita menyelenggarakan sendiri saya kira lucu, sebab ini adalah kondisi pandemic.” Miminnih paham kalau kondisi KPU sedang dikejar deadline bulan Desember (pelaksanaan Pilkada Serentak). Namun, sadar gak sih kalau kondisi saat ini tuh gak bisa diukur pakai alat deadline?

Coba deh, untuk urusan kemanusiaan ini dipertimbangkan lagi secara matang, jangan grusa–grusu begitu. Lagian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kan sudah bilang, “Penundaan pilkada karena Covid-19, maka memulainya juga harus karena Covid-19, kita harus tahu kapan pandemik ini minimal landai.”

Memang sih di beberapa negara, misal Amerika Serikat (AS), ada yang menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di tengah pandemi. Tapi, negara-negara bagian AS itu kan sudah mapan secara teknologi ke-Pemilu-an.

Jadi, mau dijalankan apa tidak, pandemi tidak menjadi soal, karena pemilihan bisa dilakukan dari rumah. Orang California menyebutnya sebagai call remote-access voting by mail.

View this post on Instagram

Tidak hanya sekali aktivitas berkerumun masyarakat, aturan PSBB dinilai nanggung #psbb #psbbtinggalkenangan #pembatasansosialberskalabesar #psbbnanggung #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2020 at 4:19am PDT

Memang tidak dimungkiri, masih ada negara di sana yang menggelar Pemilu keluar rumah, seperti Alaska. Meski begitu penting dipahami bahwa kondisinya Alaska beda dengan Indonesia terkait kasus pandemi ini.

Selain luas wilayah yang jelas tidak sepadan, kasus Covid-19 di Alaska sangat kecil dibanding Indonesia, cuy. Jadi, kalau Alaska pengen Pemilu langsung ya terserah. Mungkin mereka sudah memperhitungkan efek dan dampaknya.

Bandingkan dengan Indonesia, di mana Pemilihan Kepala Desa saja riuhnya melebihi Stadion Maracana – simbol fanatisme sepak bola di Brasil. Gitu kok mau Pilkada? Bisa se-crowded apa tuh nanti? Bukannya malah akan menjadi cluster baru penularan penyakit? Hmmm.

Lebih dari itu nih, cuy, ada persoalan mendasar yang patut dipikirkan, yaitu pemulihan psikologis warga dari ketakutan. Ini gak bisa disepelekan lho ya karena orang kalau belum sembuh dari ketakutan, pasti mudah was-was beraktivitas di luar.

Kan, lucu nanti andai jadi diselenggarakan Pilkada, tapi warga masih di bawah bayang ketakutan, bisa-bisa sepi kan bilik suaranya. Kalau sudah begitu, bukan irit biaya deh jadinya, justru jatuhnya di pemborosan anggaran tidak tepat guna. Sudahlah, KPU, mending dipertimbangkan lagi, sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan.

Memang ada apa sih? Kok ngotot banget ingin menyelenggarakan Pilkada? Pilkada untuk siapa sih? Rakyat kan?

Coba ambil survei dulu, kira-kira masyarakat sepakat atau tidak jika diadakan Pilkada di tengah situasi seperti sekarang. Kalau sudah mendapatkan hasil, baru diputuskan langkah selanjutnya.

Lagian, sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang memberi kewenangan bagi KPU soal pengaturan keberlangsungan Pilkada. Mbok yo itu dimanfaatkan biar ada gunanya juga. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melancarkan aksi-aksinya secara bertubi-tubi. Setelah melakukan operasi tangkap tangan first blood-nya terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, komisi antirasuah yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri itu juga tengah berupaya mengungkap kasus dugaan suap yang terjadi di lingkungan komisi lainnya, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam kasus tersebut, KPK telah menangkap seorang eks-komisioner KPU – Wahyu Setiawan – dan dua staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Kini, komisi antikorupsi tersebut tengah berupaya memburu buronan lainnya yang juga merupakan mantan kader partai berlambang banteng itu, yakni Harun Masiku.

Untuk memburu Pak Harun ini, KPK akhirnya meminta bantuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar buronan itu nggak bisa kabur ke mana-mana ketika penyelidikan masih berlangsung. Tentunya, pihak Dirjen Imigrasi menindaklanjuti permohonan bantuan itu dengan memproses surat cegah bagi Harun.

Tapi, uniknya nih, Pak Harun kabarnya sudah duluan pergi ke luar negeri sebelum surat cegah tersebut keluar. Beliau dikabarkan telah pergi ke Singapura. Yah, kalau begitu, telat dong KPK dan Dirjen Imigrasi menerbitkan surat cegahnya.

View this post on Instagram

Kasus PAW Harun Masiku disebut mirip Mulan Jameela.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 14, 2020 at 1:00am PST

Apalagi nih, pemerintah Indonesia nggak punya yurisdiksi di luar batas wilayah kedaulatannya. Secara otomatis, aparat penegak hukum – termasuk KPK – nggak bisa bertindak di luar negeri.

Hmm, jadi ingat film The Dark Knight (2008) nih. Dalam kisah film itu, ada seorang akuntan bernama Lau yang membawa kabur seluruh uang The Mob ke Hong Kong. Lau berpikir bahwa wilayah itu berada di luar yurisdiksi kepolisian Gotham.

Joker pun sadar bahwa persoalan yurisdiksi ini tetap akan mempertemukan Lau dengan pihak lain di luar kepolisian, yakni Batman. Apa yang dikatakan Joker akhirnya kejadian tuh. Akuntan itu akhirnya berhasil ditangkap oleh manusia kelelawar tersebut dan akhirnya berhasil diserahkan pada kepolisian Gotham.

Hmm, kisah di film itu bisa aja perlu dijadikan inspirasi nih buat KPK dalam membasmi kejahatan-kejahatan dengan gercep (gerak cepat) seperti Batman – khususnya tindak pidana korupsi. Pasalnya nih, kalau kelamaan harus menunggu izin dari Dewan Pengawas KPK, bisa-bisa para buronan nanti jadi memiliki waktu lebih luang bila ingin melarikan diri ke luar negeri lho. Hehe.

Ya, kita berharapnya sih, para penegak hukum bisa bertindak cepat nih dalam persoalan-persoalan semacam ini. Mungkin, bila Pak Harun terlanjur kabur seperti ini, KPK butuh bantuan nih dari pihak yang bisa membantu aksinya di luar yurisdiksi seperti Batman. Mari kita tunggu aksi kolaborasi KPK dengan Interpol. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Oh my Lord, discipline for the win, I just go for it,” – Nas, penyanyi rap asal New York, Amerika Serikat

[dropcap]U[/dropcap]sai pertemuan yang dilakukan dengan beberapa tokoh Islam di rumahnya, JK memberikan dua usulan terkait Pemilu di masa mendatang. Dua usulan solusi tersebut berupa pemisahan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, serta penggunaan sistem Pemilu tertutup dalam Pileg.

Sebelumnya, Pemilu serentak di sekitar 809.497 tempat pemungutan suara (TPS) yang menggabungkan Pilpres dan Pileg yang diikuti oleh sekitar 245 ribu kandidat dalam satu hari, memang disebut-sebut terlalu kompleks. Pemilu pada 17 April 2019 lalu ini juga disebut-sebut oleh media internasional sebagai salah satu Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia.

Rumitnya Pemilu 2019 yang serentak dilaksanakan dalam sehari beberapa waktu lalu ini juga disebut-sebut membuat banyak petugas-petugas TPS mengalami kelelahan dan berujung pada jatuhnya korban jiwa. Hingga kini, jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 225 orang dan sekitar 1.470 yang sakit.

Pemilu kita Pilu. 100 orang lebih meninggal, bukan krn konflik, tapi krn petugasnya kelelahan. 6 perempuan kegugaran kandungannya. jika anda keluarga korban, bisa laporkan ke kami, dan kita sama-sama minta pertanggung Jawaban negara atas situasi ini. https://t.co/hBuiz9zPjS

— PilihNo3. (@haris_azhar) April 25, 2019

Terkait dua usulan di awal tulisan, JK mengatakan bahwa proses penghitungan oleh anggota KPPS terlalu memakan waktu lama sehingga menimbulkan kelelahan. Dua usulan JK tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kerumitan proses penghitungan suara di TPS.

Jika memang solusi-solusi tersebut dianggap dapat mengurangi kerumitan Pemilu serentak di kemudian hari, mengapa JK mengusulkan penggunaan sistem Pemilu tertutup? Apakah solusi tersebut benar-benar dapat membuat penyelenggaraan Pemilu efektif?

Pileg Tanpa Nama Caleg?

Dalam Pemilu, pemilih menggunakan hak politiknya untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan mewakili kepentingan pemilih dalam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Anggota-anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya akan mengawasi dan membantu jalannya pemerintahan suatu negara.

Sistem pemilihan tertutup merupakan sistem di mana pemilihan anggota parlemen tidak dilakukan secara langsung oleh pemilih. Pemilih hanya menentukan partai-partai politik mana yang dianggap berhak mewakili suaranya di parlemen.

Penggunaan dan pembahasan mengenai sistem Pemilu tertutup sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada beberapa dekade lalu, Pemilu di Indonesia juga menggunakan sistem ini dalam menentukan pihak-pihak yang duduk di kursi parlemen.

Sistem ini digunakan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan sistem ini, pemilih tidak memilih anggota legislatif per nama calon. Pemilih hanya perlu menentukan partai politik mana yang dianggap pantas mewakilinya di parlemen.

Usulan JK terkait sistem Pemilu tertutup pun menjadi beralasan. Partai politik yang terpilih nantinya bertugas untuk menentukan nama-nama individu yang akan duduk di DPR, sehingga petugas KPPS yang ada di TPS tidak perlu melakukan penghitungan suara yang detail seperti pada saat Pemilu serentak lalu.

Namun, apakah sistem ini kemudian tidak memiliki dampak lain? Apakah memilih tanpa mengetahui siapa yang dipilih merupakan hal yang menguntungkan masyarakat?

Sistem Pemilu tertutup memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.
Share on X

Buruknya, sistem ini nantinya dapat membuat pemilih memiliki informasi minim mengenai calon-calon anggota parlemen. Electoral Reform Society – sebuah lembaga independen di Inggris – menjelaskan bahwa sistem ini memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.

Guna memahami lebih lanjut mengenai dampak penggunaan sistem ini, mari kita lihat pelaksanaannya di negara lain. Mark P. Jones dan tim penulisnya dalam tulisan yang berjudul “Amateur Legislators – Professional Politicians” mencoba menjelaskan dampak dari penggunaan sistem ini dalam Pemilu di Argentina.

Dari Pemilu yang dilaksanakan di Argentina, Jones dan timnya menemukan bahwa sistem Pemilu tertutup dapat memindahkan insentif-insentif pemilih pada pemimpin-pemimpin partai. Dengan pengaruh pemimpin partai, nama-nama caleg yang berada pada daftar teratas terjamin tingkat kesuksesannya untuk terpilih dalam Pemilu.

Jones dan timnya juga menambahkan bahwa politisi-politisi yang duduk di parlemen Argentina sebenarnya memiliki keahlian dan kecakapan yang cukup. Meskipun begitu, penggunaan sistem ini di Argentina tetap berdampak pada kurangnya efektivitas lembaga legislatif di negara tersebut.

Anggota-anggota parlemen Argentina yang terpilih dalam sistem ini akhirnya tidak memberikan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. Minimnya kebijakan nyata yang dihasilkan ini disebabkan oleh minimnya pertanggungjawaban anggota-anggota parlemen terhadap konstituennya.

Dengan melihat penggunaan sistem tersebut di Argentina, pertanyaan lain pun timbul. Apakah sistem yang diusulkan JK juga akan menjadikan DPR semakin tidak efektif?

Tentunya, jika sistem ini digunakan di Indonesia, para pemilih juga kehilangan pengaruh besar dalam menentukan nama-nama yang dapat duduk di kursi legislatif. Dalam kondisi politik sekarang, politik transaksional – dukungan politik yang didasarkan pada pemberian personal seperti uang dan hadiah – pun masih marak.

Kekuasaan dalam partai nantinya juga hanya berpusat pada pimpinan partai. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin politik transaksional di Indonesia semakin marak dan menguntungkan pimpinan-pimpinan partai politik. Sistem tersebut memungkinkan terjadinya transaksi politik antara para politisi dengan para petingginya.

Jika memang sistem ini membawa dampak negatif terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia, mengapa JK tetap mengusulkan hal ini sebagai solusi?

Kepentingan Personal?

Bagi petinggi-petinggi partai politik, penggunaan sistem Pemilu tertutup mungkin dapat menjadi hal yang menguntungkan. Sebab, kekuasaan dan kontrol atas anggota-anggota partai dapat kembali terpusat pada pimpinan partai politik.

Jika kita menilik kembali pada kontestasi politik Pemilu 2019 lalu, beberapa partai politik terindikasi mengalami perpecahan terkait dukungan untuk paslon-paslon dalam Pilpres. Beberapa partai bahkan mengalami dualisme pimpinan partai.

PPP misalnya, terlihat mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres 2019. Dalam partai tersebut, kubu yang sebelumnya dipimpin oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mendukung paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, di sisi lain, kader-kader PPP yang mengakui Humphrey Djemat sebagai ketua umumnya mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

View this post on Instagram

JK punya usulan tersendiri untuk atasi kisruh Pemilu saat ini Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #JK #JusufKalla #Pileg #Pemilu #Pilpres #Orba #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 26, 2019 at 2:31am PDT

Meskipun tidak mengalami dualisme kepemimpinan partai, Golkar – partai JK– juga mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan secara terang-terangan mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019. Golkar juga membentuk organisasi relawan guna mendukung paslon 01, yaitu Relawan GoJo (Golkar Jokowi).

Di sisi lain, tampaknya tidak semua kader Golkar sepakat akan dukungan partainya terhadap Jokowi-Ma’ruf. Beberapa kader Golkar pun membentuk Go-PrabU (Golkar Prabowo-Uno) guna menyatakan dukungannya terhadap paslon lain, yaitu Prabowo-Sandi.

Kuatnya dukungan sebagian masyarakat terhadap Prabowo-Sandi juga disebut-sebut sebagai alasan di balik pembentukan Go-PrabU. Koordinator Nasional Go-PrabU Cupli Risman menjelaskan bahwa dukungannya pada Prabowo-Sandi merupakan respons terhadap gerakan akar rumput agar caleg-caleg Golkar tetap bisa terpilih.

Selain Go-PrabU, beberapa kerabat JK juga menyatakan dukungan pada Prabowo-Sandi. Keponakan JK, Erwin Aksa, memberikan dukungan terhadap paslon 02 atas dasar persahabatannya dengan Sandi. Selain Erwin, adik JK, Fatimah Kalla, juga disebut-sebut menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Sandi.

Lantas, mengapa perpecahan partai politik menjadi berkaitan dengan usulan JK? Pengaruh apa yang muncul apabila sistem tertutup diterapkan?

Alina Rocha Menocal dari Overseas Development Institute (ODI) dalam tulisannya yang berjudul Why Electoral Systems Matter menjelaskan bahwa sistem Pemilu tertutup mendorong kader-kader partai untuk menarik perhatian pimpinannya agar mendapatkan posisi yang tinggi dalam daftar nama caleg. Akibatnya, partai politik menjadi lebih koheren karena kedisiplinan kader menjadi kunci kesuksesannya dalam karir politik.

Dalam sistem Pemilu yang proporsional terbuka – seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 – para politisi cenderung lebih memperhatikan kepentingan politiknya sendiri. Hal ini pun terlihat dari terbentuknya Go-PrabU yang didasari pada pengakomodasian kepentingan akar rumput yang dianggap lebih menjanjikan bagi para caleg.

Perpecahan yang terjadi dalam Golkar bisa saja merupakan latar belakang dan motivasi JK untuk mengusulkan sistem Pemilu tertutup. Dengan begitu, kontrol dan kedisiplinan pimpinan partai politik dapat terjaga karena para politisi di bawahnya memiliki tanggung jawab kepada petinggi-petinggi partainya.

Tapi, apakah benar demikian? Hanya JK yang tahu pasti. Yang jelas, usulan tersebut bisa masuk akal, namun berpotensi menghilangkan esensi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Bahkan, JK bisa saja dituduh ingin kembali membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru.

Mungkin logika usulan JK senada dengan pernyataan rapper Nas di awal tulisan. Untuk meraih kemenangan sepenuhnya, JK mungkin merasa membutuhkan kader-kader yang dapat “didisiplinkan”. Lagi pula, kedisiplinan tentunya baik buat budaya masyarakat kita. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Yeah, trigger fingers turn to Twitter fingers,” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

[dropcap]S[/dropcap]etelah pemungutan suara Pemilu 2019 selesai dilakukan Rabu lalu, jejaring media sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Dugaan-dugaan tersebut menyasar perbedaan hasil penghitungan di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) dengan real count yang disajikan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perbedaan hasil tersebut membuat banyak pihak menuduh kemungkinan adanya manipulasi suara dalam Pemilu 2019, berupa penggelembungan suara salah satu paslon dalam Situng KPU. Selain itu, beberapa video yang tersebar di media sosial menunjukkan adanya surat suara yang tercoblos dan petugas TPS yang diduga melakukan pencoblosan ilegal.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun bereaksi dengan menyebut Pemilu 2019 kali ini sebagai penyelenggaraan Pemilu yang gagal karena ia melihat indikasi kecurangan yang terjadi secara masif. Politisi Gerindra tersebut pun menyarankan KPU agar bersikap netral dan menindaklanjuti berbagai indikasi kecurangan yang ada.

Berterima kasihlah kepada emak2 ya @KPU_ID ….jangan tangkap ibu2 Kartini yang melaporkan kecurangan… https://t.co/sdQZyU8a5E

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) April 21, 2019

Guna menanggapi berbagai dugaan kecurangan yang ada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menginstruksikan anggota-anggotanya untuk mengusut informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, lembaga pengawas tersebut mengaku tengah memproses berbagai laporan kecurangan tersebut.

Bersamaan dengan berbagai indikasi kecurangan yang terjadi, berbagai situs yang menyajikan hasil penghitungan real count turut bermunculan. Situs-situs seperti KawalPemilu.org ini juga mengajak masyarakat untuk turut memantau penghitungan suara agar meminimalisir adanya kecurangan – seperti dengan mengunggah dan memantau formulir C1 di tiap TPS.

Dengan berbagai indikasi kecurangan yang tersebar di media sosial, pertanyaan selanjutnya pun timbul. Mengapa internet dan media sosial menjadi medium kontrol yang mumpuni bagi masyarakat? Lantas, apakah pengunggahan berbagai kecurangan di internet – termasuk media sosial – memiliki pengaruh tertentu terhadap proses penghitungan suara di Pemilu 2019?

Pentingnya Udara

Media sosial dan internet merupakan wadah udara – penyebaran informasi melalui jaringan komunikasi – yang menjanjikan bagi masyarakat guna bertukar informasi, termasuk soal politik. Diskusi politik pun menjadi lebih mudah melalui media sosial dan internet.

Profesor dari University of Westminster, Graham Meikle, dalam bukunya yang berjudul Future Active menjelaskan bahwa internet merupakan media komunikasi publik luar biasa dengan sistem raksasa yang mampu menyalurkan dan saling menghubungkan pengguna-penggunanya. Dalam politik, internet pun bermanfaat dalam upaya untuk memengaruhi perubahan sosial dan kultural yang terjadi di dunia luring atau luar jaringan alias off-line.

Selain internet secara umum, media sosial sendiri juga menjadi wadah yang menjanjikan dalam memengaruhi dinamika politik. Andrea Calderaro dalam tulisannya berjudul Social Media and Politics menjelaskan bahwa media sosial menjadi saluran komunikasi politik yang penting dengan berbagai informasi yang tersedia.

Terkait fungsinya dalam politik, Sebastián Valenzuela dalam tulisan yang berjudul “Unpacking the Use of Social Media for Protest Behavior” menjelaskan bahwa media sosial mampu menjadi penghubung antar-individu. Dengan begitu, gerakan-gerakan sosial dan politik mampu tersebar dan memperoleh keterlibatan massal.

Selain penyebaran gagasan, media sosial juga memiliki peran sebagai sumber berita dan informasi. Valenzuela menjelaskan bahwa media sosial dapat memberikan penggunanya eksposur terhadap berita-berita publik. Eksposur ini pun dapat mendorong pengguna media sosial untuk terlibat dalam tindakan politik.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Calderaro dalam tulisannya. Calderaro menyebutkan bahwa media sosial memiliki kekuatan untuk menciptakan dan memberikan akses terhadap konten-konten individu. Hal ini membuat pengguna-penggunanya menjadi sumber informasi langsung bagi masyarakat.

Penggunaan media sosial ini juga dapat memungkinkan terjadinya mobilisasi di masyarakat pada ujungnya, baik secara daring maupun luring. Calderaro menjelaskan bahwa media sosial dan internet mampu menyediakan wadah koordinasi bagi komunitas-komunitas politik, seperti gerakan akar rumput yang berujung pada aksi kolektif.

Penggunaan media sosial sebagai sumber informasi warganet dapat memungkinkan terjadinya mobilisasi di masyarakat, baik secara daring maupun luring.
Share on X

Dengan berbagai penjelasan atas kemampuan media sosial sebagai sumber informasi dan penggerak masyarakat, apakah ada contoh faktual yang dapat menjelaskan kemampuan tersebut?

Tentunya, contoh faktual mengenai pengaruh media sosial dalam masyarakat banyak terjadi di berbagai belahan dunia. WhatsApp misalnya, mampu menjadi wadah berbagi cerita bagi perempuan yang mengalami pelecehan seksual dengan membentuk grup percakapan bernama the Second Source. Berbagai cerita yang dibagikan dalam grup tersebut pun dapat mendorongterbentuknya gerakan tertentu.

Selain WhatsApp, Instagram juga menjadi medium bagi kaum muda Amerika Serikat (AS) – seperti penyanyi terkenal Taylor Swift – untuk mendorong pemberlakuan kontrol atas penggunaan senjata api di masyarakat. Di sisi lain, Twitter menjadi wadah bagi sirkulasi informasi mengenai kekerasan jender di India.

Dengan kekuatan dan kemampuannya dalam memengaruhi diskursus publik, apakah media sosial dan internet juga menjadi penting dalam situasi pasca-Pemilu 2019 di Indonesia?

“Penguasa” Udara?

Dalam penyelenggaran Pemilu 2019, media sosial juga menjadi wadah informasi alternatif bagi masyarakat. Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan di luar media konvensional yang ada.

Andrea L. Kavanaugh dan tim penulisnya dalam tulisannya yang berjudul “Media Use during Conflicts” menjelaskan bahwa media sosial sendiri semakin sering digunakan sebagai saluran komunikasi oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Pemilu, serta perkembangan dan diskusi politik. Penggunaan media sosial pun semakin bermanfaat ketika kebebasan informasi di media tidak terjamin.

Di Meksiko misalnya, media sosial mengambil peran penting sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat di tengah-tengah dinamika Pemilu. Kavanaugh dan tim penulisnya menjelaskan bahwa media-media luring di Meksiko cenderung bias dan tidak bebas meskipun negara tersebut merupakan negara demokratis akibat eratnya koneksi di antara media itu sendiri dengan para politisi di negara tersebut.

Media sosial pada akhirnya lebih dilihat sebagai sumber alternatif yang dapat diandalkan oleh masyarakat Meksiko. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kavanaugh dan tim penulisnya, masyarakat Meksiko pun melihat layanan-layanan daring sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan, terutama jejaring berbagi video YouTube dengan viralnya video 131 Alumnos de la Ibero responden (131 Mahasiswa Ibero Merespons) dan berbagai unggahan ulang Yo Soy 132 (Saya yang ke-132).

Selain YouTube di Meksiko, media sosial WhatsApp juga menjadi penting di Sudan. Dengan pembungkaman dan pengawasan akun media sosial yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut, aplikasi percakapan pribadi tersebut menjadi medium komunikasi yang penting bagi masyarakat Sudan untuk mendistribusikan berita dan melakukan koordinasi politik.

Lantas, bagaimana dengan konteks pasca-Pemilu 2019 di Indonesia? Seberapa pentingkah penggunaan media sosial?

View this post on Instagram

Ada banyak situs yang berikan pemantauan pada proses rekapitulasi suara Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #realcount #websitepantaurealcount #pemilu2019 #pilpres2019 #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 23, 2019 at 12:33am PDT

Seusai pemungutan suara pada Rabu lalu, berbagai hasil hitung cepat pun menunjukkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Prabowo Subianto sebagai sang lawan pun mengomentari hal tersebut dengan menganggap lembaga-lembaga hitung cepat telah memihak dan telah dibayar.

Pernyataan Prabowo tersebut membuat sebagian pengguna media sosial menyebarkan ajakan untuk tidak menonton saluran-saluran televisi yang menampilkan hasil hitung cepat sementara. Ajakan tersebut juga disertai anggapan bahwa hasil hitung cepat tersebut merupakan kebohongan.

Sebelumnya, anggapan bias media, terutama televisi, memang pernah mencuat di masyarakat. Berbagai media televisi, seperti Metro TV, dianggap tidak netral dan secara dominan lebih memberitakan paslon Jokowi-Ma’ruf daripada Prabowo-Sandiaga Uno.

Di tengah-tengah biasnya media dan indikasi-indikasi kecurangan ini, layar ponsel pintar kemudian berubah menjadi sumber informasi yang mumpuni dalam diskursus pasca-Pemilu 2019 ini. Media sosial juga semakin berperan penting dengan meningkatnya jumlah pengguna dalam beberapa tahun terakhir.

Pada akhirnya, informasi-informasi indikasi kecurangan yang dibagikan dalam grup-grup WhatsApp, serta video-video pendek di Twitter dan Instagram bisa saja mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini. Tentunya, hal ini dapat banyak membantu kubu Prabowo-Sandi dalam mengungkap kecurangan-kecurangan yang merugikan pihaknya – mengingat kuatnya basis dan motivasi pendukung kubunya di media sosial.

Mungkin benar bila kita kaitkan dengan lagu rapper Drake yang menyerang rapper lainnya, Meek Mill. Ternyata, cuitan Meek Mill yang mengkritik Drake pun mampu mendorong rapper Kanada tersebut untuk membuat lagu balasan dalam waktu beberapa hari saja. Mungkin, KPU dan Bawaslu perlu mencontoh Drake dalam menanggapi berbagai cuitan warganet, bisa kan? (A43)

PinterPolitik.com

“Rebellion has its roots in government’s indifference and incompetence,” – Mike Barnicle, jurnalis politik asal Amerika Serikat

[dropcap]S[/dropcap]etelah Pemilu 2019 telah dilaksanakan pada Rabu lalu, berbagai dugaan dan laporan kecurangan mencuat. Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan bahwa total laporan dugaan kecurangan yang didapatkan pihaknya kini berjumlah 1.261 kasus.

Berbagai kasus laporan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. Ferry pun mengharapkan akan adanya rekomendasi-rekomendasi Bawaslu berupa penghitungan dan – bila perlu – pemungutan suara ulang untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan kecurangan yang ada.

Guna menanggapi berbagai dugaan kecurangan, Ketua Harian TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Moeldoko pun menghormati hak BPN Prabowo-Sandi yang ingin melaporkan ke Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri juga mempersilakan pihak BPN Prabowo-Sandi untuk membawa kasus-kasus tersebut ke Bawaslu.

Halo @KPU_ID jangan sibuk menerima pujian…akun Saya menerima ribuan dugaan kecurangan…respon dong biar rakyat tenang…. https://t.co/D8CWh4Zj4s

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) April 21, 2019

Sebelumnya, Prabowo juga menyebutkan berbagai potensi kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019. Dalam akun Twitternya, Mantan Danjen Kopassus tersebut bercuit bahwa terdapat banyak kejadian yang merugikan kubunya, seperti surat-surat suara yang tidak sampai, terlambatnya waktu buka TPS, undangan-undangan yang tidak sampai, serta berbagai surat suara yang telah tercoblos pada gambar paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Berbagai narasi dugaan kecurangan ini tentunya membuat masyarakat semakin resah. Di tengah-tengah ketegangan politik yang memanas pasca-Pemilu – disertai dengan klaim kemenangan dari Prabowo, masyarakat pun memerlukan kejelasan dan kepastian lebih lanjut.

Beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 pun kemudian timbul. Dengan berbagai persoalan yang terjadi, apakah mungkin KPU tidak kompeten dalam melaksanakan Pemilu 2019? Apakah KPU benar-benar netral dalam penyelenggaran Pemilu kali ini?

KPU Tak Kompeten?

Dalam situsnya, KPU menjelaskan bahwa pihaknya merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang guna menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut, KPU juga memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin tahapan kegiatan Pemilu.

Sebagai sebuah electoral management body (EMB), KPU merupakan lembaga yang menggunakan model EMB independen, di mana lembaga ini secara struktural tidak bekerja di bawah kekuasaan pemerintah. Selain itu, KPU juga merupakan tipe EMB yang terpusat pada tingkat nasional.

Namun, berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 oleh KPU membuat lembaga ini menjadi sorotan publik. Kompetensi lembaga penyelenggara Pemilu ini dipertanyakan oleh berbagai pihak, terutama dari kubu Prabowo-Sandi.

Terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemungutan suara di Malaysia misalnya, dianggap terlalu disepelekan oleh KPU. Dugaan kecurangan akibat ditemukannya surat-surat suara yang tercoblos itu hanya diberikan solusi pendek oleh KPU. Lembaga penyelenggara Pemilu tersebut hanya menghilangkan nilai suara kertas-kertas tercoblos tersebut.

Sikap KPU ini pun disayangkan oleh beberapa pihak, seperti mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie. Jimly menilai bahwa sikap KPU terkesan hanya lari dari masalah.

Selain Jimly, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai bahwa sikap KPU yang tidak tegas dalam menyelesaikan dugaan kecurangan di Malaysia berpotensi membuat masyarakat tidak percaya dengan penyelenggaran Pemilu 2019.

Buruknya penyelenggaran Pemilu 2019 oleh KPU ini bisa jadi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.
Share on X

Inkompetensi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 juga terlihat dari sulitnya akses masyarakat terhadap penghitungan suara yang disajikan pada situs lembaga tersebut. Situs dan server KPU sendiri beberapa kali dilaporkan down sehingga tidak dapat diakses.

Uniknya lagi, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU juga disebut mengalami kesalahan dalam menunjukkan data penghitungan sementara. Ketua dari lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, Arief Budiman, menjelaskan bahwa kesalahan data terjadi karena kesalahan petugas dalam memasukkan data daring.

Dugaan kecurangan terkait kesalahan input data semakin meningkat karena adanya anggapan bahwa kerugian hanya terjadi pada paslon 02, Prabowo-Sandi. Pihak BPN Prabowo-Sandi pun mempertanyakan hal tersebut dan meminta masyarakat turut serta mengawal proses rekapitulasi KPU.

Peristiwa down-nya situs dan kesalahan data pada Situng KPU ini pun membuat masyarakat mempertanyakan kapasitas lembaga tersebut. Tidak sedikit pula masyarakat yang menduga adanya serangan siber terhadap situs KPU guna mengubah hasil penghitungan suara yang disajikan.

Buruknya penyelenggaran Pemilu 2019 oleh KPU ini bisa jadi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang dipublikasikan pada Maret 2019 lalu juga menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang mempertanyakan netralitas KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Pertanyaan selanjutnya kemudian pun timbul. Jika memang carut-marut menunjukkan inkompetensi KPU, apa dampak lanjutannya dengan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU ini?

Mempertanyakan Netralitas KPU

Berbagai inkompetensi dan tidak responsifnya KPU dalam menanggapi dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019 tentunya membuat masyarakat mempertanyakan netralitas lembaga tersebut. Tidak menutup kemungkinan desakan masyarakat terhadap sikap lanjutan KPU dalam menangani persoalan Pemilu 2019 pun mencuat.

Dugaan serupa ini pernah terjadi dalam Pilpres 2014 yang diikuti oleh dua capres yang kini kembali bersaing dalam Pilpres 2019. Pada tahun 2014, KPU disebut-sebut tidak netral dalam menyelenggarakan Pilpres 2014 dan dianggap condong mendukung salah satu paslon. Ketua KPU saat itu, Husni Kamil Manik, dituduh menerima suap untuk memenangkan salah satu paslon tertentu.

Akibatnya, sebagian elemen masyarakat pun turun ke jalan dan melakukan protes terhadap KPU. Dalam protes tersebut, boneka yang bertopeng muka Husni dijadikan ajang “pemukulan” guna menyalurkan kejengkelan terhadap anggapan ketidaknetralan Ketua KPU pada saat itu.

Protes sebagian elemen masyarakat serupa juga terjadi pada Pilpres 2019 kali ini. Menyusul berbagai pernyataan pihak BPN Prabowo-Sandi yang membeberkan berbagai persoalan dan kecurangan dalam Pilpres 2019, beberapa kelompok masyarakat melakukan protes dan demonstransi terhadap KPU.

Kelompok emak-emak pendukung Prabowo-Sandi misalnya, melakukan demonstrasi di depan Kantor Pusat KPU. Kelompok tersebut melakukan protes guna meminta lembaga tersebut untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil di tengah-tengah anggapan adanya indikasi-indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019.

Dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam penyelenggaran Pemilu 2019 oleh KPU, lalu apa kemungkinan dampak yang dapat terjadi selanjutnya?

View this post on Instagram

BPN sebutkan banyaknya indikasi kecurangan Pemilu 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #bpn #tkn #kpu #bawaslu #kecurangan #pemilu #pilpres #pilpres2019 #pemilu2019 #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2019 at 12:29am PDT

Faktanya, indikasi-indikasi kecurangan dalam Pemilu atau electoral fraud bisa saja menuntun pada kekacauan tertentu. Filipina misalnya, pernah mengalami revolusi besar pada tahun 1986 akibat maraknya kecurangan yang terjadi dalam Pilpres di negara tetangga tersebut.

Dalam Revolusi People Power Filipina, penyelenggaraan Pilpres oleh Commission on Elections (COMELEC) dianggap dipenuhi dengan suap, intimidasi, pencabutan hak pilih, dan manipulasi hasil yang menguntungkan calon petahana, Ferdinand Marcos.

Berbagai peristiwa lain turut menyulut api revolusi Filipina, seperti pembunuhan Senator Ninoy Aquino yang merupakan politisi yang kritis terhadap Marcos, dukungan dari Gereja Katolik Filipina, dan kekuasaan opresif Marcos yang terlampau lama.

Pertanyaan selanjutnya pun muncul, apakah benar KPU juga melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019? Mungkinkah people power juga dapat terjadi pasca-Pemilu 2019?

Terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019, keterlibatan KPU di dalamnya memang belum dapat dibuktikan. Yang jelas, berbagai persoalan dan indikasi kecurangan tersebut bisa saja menghantui KPU dalam proses rekapitulasi suara ke depannya.

Selain itu, kemungkinan people power yang sempat digembar-gemborkan oleh politisi senior Amien Rais guna menanggapi kecurangan dalam Pemilu 2019 juga dapat dibilang masih cukup jauh untuk terjadi di Indonesia.

Pihak BPN Prabowo-Sandi sendiri telah menyatakan bahwa people power yang dimaksud adalah pengawalan masyarakat terhadap proses rekapitulasi suara di KPU melalui pengawasan terhadap formulir C-1 yang nantinya dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila ditemukan kecurangan.

Di tengah-tengah inkompetensi KPU dalam penyelenggaran Pemilu 2019, masyarakat lah yang kembali ambil andil dalam mengawasi pelaksanaan tersebut. Bisa jadi, ini merupakan hal yang baik dalam pendewasaan demokrasi Indonesia, di mana masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam perpolitikan negara ini dengan memberikan feedback pada institusi-institusi yang ada.

Namun, pernyataan Mike Barnicle di awal tulisan bisa jadi benar apabila indikasi kecurangan dan inkompetensi KPU semakin terlihat jelas. Masyarakat bisa saja menunjukkan pemberontakan kepada pemerintah, seperti yang pernah terjadi di Filipina. Lagi pula, masyarakat merupakan “penguasa” sebenarnya dalam demokrasi, bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]omisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, mengatakan ada dua calon anggota DPD yang saat ini masih menjadi pengurus parpol. Karenanya, kedua calon anggota DPD tersebut dicoret dari daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019.

Wah bahaya nih KPU main coret-ceret nama pengurus parpol dari DCT. Padahal mantan koruptor saja boleh masuk DCT, masa pengurus parpol yang baru niat jadi calon koruptor enggak boleh jadi DCT untuk DPD? Uppss, maksudnya pengurus parpol yang mau jadi calon DPD cuy! Wkwkwk.   

Kalian sudah tahu siapa kedua nama pengurus parpol yang di coret-coret sama KPU? Nah kata Ilham kedua nama itu adalah Oesman Sapta Odang (OSO) dan Victor Juventus G. May. OSO diketahui mendaftar sebagai calon anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Victor maju sebagai calon anggota DPD Provinsi Papua Barat. Weleh-weleh.

Hmm, emang sih ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2018 yang menyebut anggota DPD dilarang berasal dari parpol. DPD kan perwakilan daerah, jadi kalau mau tetap di parpol, mending daftar buat anggota DPR saja yang lebih partisan.

Selain itu, juga terbentur aturan yang dimiliki KPU. Aturan itu kurang lebih berbunyi seperti ini: 

“Tiap orang yang ingin menjadi calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari pengurus parpol.”
Share on X

Nah sekarang sudah tahu kan alasan KPU. Mereka berdua dicoret bukan karena dapat banyak kritik dari calon lain, sebab dianggap auto win atau ketahuan korupsi sama KPK cuy! Ngeri-ngeri sedap.

Sebagaimana diketahui, OSO saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Sementara itu, Victor juga dikabarkan masih menjadi pengurus parpol. Uuh terbukti kan sekarang betapa maruknya para politikus, satu jabatan aja enggak puas-puas cuy! Eh, maaf, maksud saya terbukti kan kalau politikus itu perjuangannya di berbagai lini, satu mah enggak cukup buat perjuangin rakyat! Betul apa betul? Atau kalau satu jabatan aja duit yang didapat nggak cukup? Hayoo yang mana? Wkwkwk.

Gimana nih menurut kalian, apa kalian setuju dengan aturan KPU yang mengharuskan mereka buat surat pengunduran diri sebelum ikut Pileg? Atau lebih sepakat enggak usah lah bikin surat pengunduran diri, kan sudah hak dari setiap manusia untuk berjuang meski memiliki status lain. Hmmm, kalau kalian enggak setuju sama KPU, ketahuan deh kalau kalian itu kadernya OSO atau koleganya Victor. Ehehehe. (G35)