PinterPolitik.com

Bagi para penikmat Warkop DKI, tentu tidak asing dengan guyonan “Tertawalah Sebelum Tertawa Itu Dilarang”. Melihat konteks rezim otoriter Soeharto pada saat itu, boleh jadi guyonan tersebut memiliki pesan politik untuk mengatakan rezim telah begitu otoriter, sehingga candaan saja dapat berujung pada pembungkaman.

Getirnya, tidak sedikit pihak yang menyebutkan bahwa pesan politik tersebut sepertinya tengah terjadi saat ini. Pada kasus komika Bintang Emon misalnya, komentar yang menyebutkan “hukum dibecandain, sedangkan humor diseriusin” berseliweran di berbagai lini masa sosial media.

Sebagaimana diketahui, setelah videonya yang menanggapi satire kasus hukum Novel Baswedan, meme sang komika menggunakan sabu-sabu tiba-tiba tersebar di Twitter. Tidak sedikit kemudian yang menyebutkan Bintang Emon telah diserang buzzer.

Terbaru, seorang warga Kepulauan Sula, Maluku Utara bernama Ismail Ahmad tidak pernah membayangkan dirinya yang menggunggah guyonan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang polisi yang jujur akan membuatnya didatangi pihak kepolisian.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid bahkan turut bersuara dengan menyebutnya sebagai bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya.

Sontak saja, peristiwa tersebut kemudian memantik komentar dari berbagai pihak terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon misalnya, ia menilai kasus ini menunjukkan demokrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dari saat ini.

Ibarat bola salju, kasus tersebut kemudian memicu berbagai tudingan keras yang mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap penegakan politik demokrasi. Ini memang bukan tudingan baru. September tahun lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut bahkan memberikan penegasan lugas agar komitmennya untuk menjaga demokrasi tidak perlu dipertanyakan.

Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Duh. #infografis #politik #pinterpolitkhttps://t.co/H14AN6oZGl pic.twitter.com/1ziuLLSSCj

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 20, 2020

Namun, rentetan peristiwa seperti kasus Bintang Emon ataupun Ismail Ahmad tentu saja menjadi semacam bantahan atas penegasan tersebut. Akan tetapi, tentu perlu dipertanyakan, tepatkah kita melimpahkan kekesalan atas dua kasus tersebut kepada Presiden Jokowi?

Fundamental Attribution Error

Setiap cerita yang mengejutkan selalu memiliki tokoh utama yang menjadi pusat perhatian. Dalam kesuksesan militer Prancis pada awal tahun 1800-an, kita tentu mengetahui mengenai kisah kehebatan sang pemimpin Napoleon Bonaparte. Pun begitu dengan pencapaian sensasional Real Madrid dalam memenangi gelar liga champion tiga kali beruntun yang disebut sebagai tuah dari sang pelatih Zinedine Zidane.

Namun, pernahkah kita bertanya, tepatkah asosiasi ketokohan semacam itu menjadi jawaban atas kedua cerita gemilang tersebut?

Pada tahun 1967 di Duke University, diadakan sebuah eksperimen, di mana partisipan diminta untuk menyampaikan argumentasi antara memuji atau menyudutkan Fidel Castro.  Yang menarik adalah, kendati para peserta diberitahu bahwa pihak yang mengeluarkan argumentasi ditentukan berdasarkan lemparan koin, hampir sebagian besar menilai bahwa argumentasi yang dikeluarkan memang merupakan pendapat asli pihak terkait.

Temuan dalam eksperimen ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai fundamental attribution error, yakni adanya kesalahan fundamental dalam melakukan atribusi atas suatu situasi.

Pada eksperimen tersebut terlihat jelas telah terjadi kesalahan atribusi, di mana argumentasi yang dikeluarkan dikaitkan dengan pandangan pribadi penutur. Padahal, sebagaimana diketahui, argumentasi ditentukan berdasarkan lemparan koin.

Pada kasus kesuksesan militer Prancis dan Real Madrid, kita dapat melihat kesalahan semacam itu terjadi. Alih-alih melihat kesuksesan tersebut karena adanya kerja sama yang baik dari semua pihak, atribusi kesuksesan justru dilekatkan pada individu tertentu.

Mengacu pada Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, pada kasus-kasus semacam ini,  fundamental attribution error juga disebut sebagai bias dalam menaksir terlalu tinggi peran individu terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu peristiwa.

Suka atau tidak, fundamental attribution error sepertinya tengah terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Bagaimana tidak, atas kasus Bintang Emon dan Ismail Ahmad, berbagai pihak mengaitkannya dengan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam menjaga demokrasi. Singkat kata, rentetan peristiwa yang terjadi diatribusi atas mantan Wali Kota Solo tersebut.

Hmm, ada apa nih PSI? Beneran kader apa bukan sih? #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/7WtvlkrftO pic.twitter.com/zozViWmWCL

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 17, 2020

Padahal, apabila kita merenung sejenak, apakah mungkin buzzer yang menyerang Bintang Emon mendapatkan komando dari Presiden Jokowi? Jikapun demikian, atas motif apa itu dilakukan? Bukankah Bintang Emon tidak menyinggung sang presiden?

Dengan kata lain, katakanlah serangan buzzer tersebut terkoordinasi, maka itu mestilah dari pihak yang berkorelasi dengan kasus Novel Baswedan.

Kemudian pada kasus Ismail Ahmad, apakah mungkin kepolisian setempat berkoordinasi dengan Presiden Jokowi untuk melakukan pemanggilan? Tentunya tidak mungkin. Singkat kata, itu mestilah tindakan yang diinisiasi oleh aparat setempat.

Dengan demikian, menautkan kasus Bintang Emon dan Ismail Ahmad kepada Presiden Jokowi pada hakikatnya merupakan kesalahan atribusi yang fundamental.

Menerka Posisi Jokowi

Mengacu pada fundamental attribution error, kita tentu dapat menarik kesimpulan bahwa tidaklah bijak dalam menjadikan Presiden Jokowi sebagai pesakitan atas kasus yang terjadi. Akan tetapi, konteksnya dapat menjadi berbeda apabila ditemukan indikasi bahwa memang benar Presiden Jokowi terlibat dalam kedua kasus tersebut.

Konteksnya mungkin tidak pada pengertian keterlibatan secara langsung, yang mana, kemungkinan ini sepertinya sulit dibayangkan untuk terjadi. Kasus yang mungkin terjadi adalah Presiden Jokowi memiliki indikasi untuk melakukan “pembiaran” terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan berlawanan dengan penegakan politik demokrasi.

Jika kasus itu benar terjadi, maka terdapat dua hal yang dapat dimaknai.

Pertama, secara denotatif, Presiden Jokowi memang tidak memiliki komitmen dalam menegakkan politik demokrasi seperti yang pernah diutarakannya.

Kedua, jika mengacu pada Joel Achenbach dalam tulisannya di The Washington Post, presiden sebenarnya tidak memiliki kekuasaan sebesar yang dipikirkan banyak orang selama ini. Tegasnya, terdapat lembaga pemerintahan yang lain, serta birokrasi yang telah membatasi kekuasaan presiden.

Dengan kata lain, Presiden Jokowi pada dasarnya tidak memiliki pengaruh sebesar itu untuk menjaga agar setiap pihak dapat menjaga penegakan demokrasi. Ia misalnya tidak mungkin mengontrol 24 jam aparat kepolisian di Maluku Utara agar pemanggilan Ismail Ahmad tidak terjadi.

Pun begitu dengan tidak mungkin mengontrol penuh Twitter agar meme Bintang Emon menggunakan sabu-sabu tidak terjadi dan menyebar.

Jadi ini yang namanya Darwinisme? #politik #infografis #pinterpolitikhttps://t.co/tFaqLIdEjr pic.twitter.com/4JTDo9CYnv

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 20, 2020

Tentu perlu digarisbawahi, atribusi yang tepat akan terjadi apabila Presiden Jokowi melakukan kemungkinan pertama, di mana sang presiden memang melakukan pembiaran. Namun, jika kemungkinan kedua yang terjadi, disalahkannya Presiden Jokowi atas kedua kasus tersebut adalah atribusi yang keliru.

Kembali mengacu pada Rolf Dobelli, simpulan simplifikatif seperti menyalahkan presiden atas kedua kasus tersebut boleh jadi berpangkal atas cara kerja dari otak manusia.

Pada dasarnya otak manusia tidak mampu bereaksi secara proporsional terhadap informasi yang kompleks, abstrak, atau saling bertentangan. Untuk menyiasatinya, otak kemudian memproses informasi tersebut dengan membuatnya menjadi sederhana dan terlihat sistematis.

Pada kasus melimpahkan kesalahan pada Presiden Jokowi, penjelasan Dobelli tersebut kemungkinan telah terjadi. Pasalnya, tentu begitu sulit untuk membayangkan seseorang yang harus mengolah berbagai informasi seperti siapa dalang buzzer di Twitter, siapa aparat kepolisian yang memanggil, ataupun siapa aktor-aktor intelektual di pemerintahan?

Informasi semacam itu tidak hanya kompleks, melainkan juga abstrak. Pasalnya, bagaimana mungkin pihak-pihak di luar sana, yang tidak mengetahui seluk-beluk pemerintahan dapat mengetahui aktor-aktor intelektual pemerintahan? Untuk menyiasatinya, bukankah lebih mudah untuk memikirkan sosok yang pasti dikenal, yakni Presiden Jokowi?

Jika proses tersebut yang terjadi, maka jelas telah terjadi fundamental attribution error.

Di luar perdebatan mengenai kedua kemungkinan yang tengah terjadi, tentu kita berharap bahwa kedua kasus tersebut tidak terulang kembali. Tentunya, ini demi nama baik pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Beliau pasti menginginkan soft landing di akhir pemerintahannya bukan?

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Charlie Wijaya laporkan Bintang Emon ke Ditjen Aptika Kemkominfom, dengan menggunakan atribut PSI, Charlie disebut kader PSI. PSI bantah Charlie sebagai kader dan mantan caleg partai

PinterPolitik.com

Masih tentang kasus yang melibatkan influencer sekaligus selebgram Bintang Emon nih, gaes. Di balik permasalahannya yang kemarin, ternyata ada hal yang baru lagi loh. Informasi ini sempat membuat mimin kaget dan terperanjat sampek nyungsrup, cuy. Lebay sedikit. Hehehe.

Tahu gak sih kalian? Ternyata, pasca si Bintang Emon ini membuat video mengkritik hasil keputusan pengadilan tentang kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan, ada pihak yang melaporkan doi, cuy. Aneh gak sih sekelas pihak yang dipersekusi atau difitnah di dunia digital, eh, malah ada yang ngelaporin. Hadehh.

Sebenarnya, itu belum seberapa, cuy. Yang bikin kepala mimin ini jadi mules, pihak yang melaporkan adalah orang bernama Charlie Wijaya.

Charlie Wijaya ini melaporkan Bintang Emon ke Direktorat Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan nomor aduan 58200613. Buset dah.

Nah, kalau kata netizen, doi ini salah satu kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, Ketua Biro Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Rian Ernest mengatakan bahwa itu tidak mewakili lembaga atau organisasi, melainkan atas nama pribadi. Duh duh duh, ada-ada saja ya, cuy.

Tapi nih, salah satu pengurus DPP PSI lain, Sigit Widodo, mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan akan adanya kader yang bernama Charlie Wijaya. Waduh, gimana nih kelanjutannya berarti?

Semoga penjelasan lanjutannya atas siapa Charlie ini makin jelas lah ya. Seperti Bintang Emon kemarin, pas dituduh pakai narkotika jenis sabu, doi langsung deh gerak cepat ke rumah sakit dan tes urin. Secara cepat, si Bintang langsung menunjukkan hasil tesnya, jebrett, dan hasilnya negatif.

View this post on Instagram

Apakah buzzer digunakan untuk membungkam kritik? #posterpinterpolitik #posterpinpol #daredevil #daretospeak #bintangemon #novelbaswedan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 16, 2020 at 10:07pm PDT

Nah, kalau seperti itu kan enak, jadi langsung bisa membungkam mulut pihak-pihak yang memang sirik dan tidak suka sama PSI. Apa lagi, kan ini menyangkut nama baik organisasi. Betul gak, bro and sist?

Belum lagi nih, ternyata di media sosial banyak banget tuh yang membahas dan menyangkutkan keterkaitan antara Tsamara Amani dengan si Charlie. Pasalnya, jika memang tidak kenal, kok pernah foto bareng? Upsss.

Eitss, sebentar-sebentar, ini mimin bukan bermaksud jadi kompor ya. Mimin hanya ikut penasaran banget gimanasebenarnya kasus ini.

Soalnya, dahulu pas awal mula debut, PSI kan dielu-elukan oleh masyarakat bahwa sangat mewakili semangat generasi milenial – idealis, kredibel, dan calon partai yang berbeda deh pokoknya dengan partai-partai lain.

Ehh, pas dengar berita ini, ambyar hati mimin dan sampai bertanya-tanya apa jangan-jangan PSI ini sama saja ya dengan partai lainnya? Kalau memang sama saja dengan partai yang lainnya, hati mimin rasanya hancur dan remuk berkeping-keping.

Kalau ternyata fakta ke depan ini membuktikan bahwa PSI ada kaitannya dengan kasus pelaporan Bintang Emon ke Kominfo, kok kelihatannya tugas PSI ini ringan banget alias receh ya – hanya melaporkan orang yang mencoba kritik pemerintah.

Apa jangan-jangan memang itu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PSI sebagai partai kecil di lingkaran penguasa? Soalnya, sebelumnya juga ada kasus PSI yang melaporkan Farid Gaban karena mengkritik Teten Masduki. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kritik soal tuntutan hukum para penyiram Novel Baswedan, Bintang Emon diserang buzzer, dituduh dirinya memakai narkoba. Banyak pihak soroti penggunaan Buzzer sebagai pembungkaman kritik

PinterPolitik.com

Pandemi virus Corona (Covid-19), sepertinya tidak hanya menciptakan bencana kesehatan ataupun bencana ekonomi, melainkan juga turut mengubah tatanan sosial yang ada. Konteks terakhir misalnya terlihat dari seolah berpindahnya peran pejabat dengan komika.

Ingatan publik tentu masih segar perihal beberapa pejabat yang justru menjadikan Covid-19 sebagai candaan. Sementara di sisi lain, para komika tanah air, justru melontarkan berbagai satire keras perihal kondisi yang tengah terjadi.

Satu di antaranya adalah komika bernama Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Bintang Emon. Dalam satire terbarunya, ia mengomentari perihal kasus hukum Novel Baswedan yang disebut memiliki berbagai keganjilan.

Menariknya, setelah video tersebut viral, meme yang berisi Bintang Emon adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu tiba-tiba berseliweran di media sosial Twitter. Sontak saja, berbagai pihak kemudian menyebutkan bahwa sang komika telah diserang oleh buzzer.

Tidak hanya mendapatkan perhatian dari masyarakat, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay juga turut berkomentar dengan menegaskan agar pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu untuk menertibkan pihak yang mem-bully, memfitnah, hingga mengancam para pengkritik.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto juga turut memberikan komentar serupa dengan menduga bahwa Bintang Emon menjadi target sasaran serangan buzzer karena berani mengemukakan pendapatnya secara kritis.

Komentar yang lebih menohok kemudian datang dari mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) yang menyebutkan bahwa serangan buzzer ke Bintang Emon menunjukkan buzzer seolah belajar dari Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels, yakni terus menebarkan kebohongan masif agar nantinya disebut sebagai kebenaran.

Singkat kata, RR hendak mengatakan bahwa dengan disebarnya meme Bintang Emon menggunakan sabu-sabu, itu adalah propaganda agar berbagai pihak percaya pada hal tersebut agar nama sang komika jatuh, sehingga suaranya menjadi tidak didengar lagi.

Bintang Emon sendiri terlihat cukup santai dalam merespons meme tersebut. Unggahannya terkait surat bukti bebas narkoba telah menjadi bantahan keras yang kemudian semakin menguatkan dukungan publik terhadapnya.

Dengan fakta bahwa strategi buzzer tidak hanya terjadi di kasus Bintang Emon, melainkan telah menjadi peristiwa yang berulang. Tentu patut dipertanyakan, sebenarnya kondisi politik apa yang tengah terjadi dalam permasalahan ini?

Pemerintah Terapkan Konsep Huxleyan?

Menariknya, fenomena buzzer yang disebut pro-pemerintah ini adalah apa yang telah diprediksi oleh Aldous Huxley dalam novelnya Brave New World (BNW) pada tahun 1932.

Novel BNW, sama halnya dengan novel Nineteen Eighty-Four (1984) milik George Orwell, keduanya menyajikan distopia akan bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total.

Bedanya, jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh rasa takut dan kebencian.

Sementara di dalam BNW, Huxley menyajikan sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi yang kemudian menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan.

Melalui tumpahan informasi, akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya. Pada akhirnya, hal ini akan melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi.

Masyarakat akan menjadi pasif terhadap informasi, dan lebih memilih mementingkan dirinya sendiri (egois) di dalam pusaran informasi yang membingungkan.

Konteks Huxley tersebut tampaknya begitu relevan dengan kondisi masyarakat di kota-kota besar atau masyarakat urban yang justru semakin pasif dan egois ketika berhadapan dengan kecepatan dan berlimpahnya informasi. Kasarnya, masyarakat justru gagap menghadapi derasnya laju informasi.

Ini #GakSengaja bikin cuitan ya. #infografis #politik #NovelBaswedan https://t.co/Pjp4S2CuFO pic.twitter.com/poq2Aec0EJ

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 15, 2020

Lantas pertanyaannya, bagaimana hal tersebut kemudian menjadi cara negara untuk mengontrol warga negara?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal itu terjadi melalui kenikmatan dan ketidaktahuan. Maksudnya adalah, masyarakat yang telah terkondisikan pasif dan egois akan membuat mereka menjadi tidak kritis terhadap pemerintah dan cenderung bersikap “bodo amat” terhadap apa yang tengah terjadi.

Imbasnya, negara dapat berlaku apapun (otoriter) tanpa mendapatkan tekanan yang berarti dari masyarakat.

Kondisi masyarakat yang semakin menjadi pasif dan egois ini kemudian dikenal dengan istilah peringatan Huxleyan (Huxleyan warning) yang diambil dari nama belakang Aldous Huxley.

Melihat peristiwa buzzer yang seolah disiagakan untuk meredam isu sensitif terhadap pemerintah seperti keluarnya #SawitBaik ataupun #TagihanPLNOKAja beberapa waktu lalu, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa konsep Huxleyan sepertinya telah diterapkan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga turut mengamini hal ini dengan menyebutkan gejala penerapan Huxleyan telah lama terlihat. Jelasnya, pola yang sama telah berulang kali dilakukan sebelumnya.

Akan tetapi, sikap pasif dan egois ekstrem seperti gambaran Huxley tentunya belum terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari derasnya gelombang penolakan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah ataupun aktivitas buzzer yang dinilai bertujuan untuk meredam isu.

Menariknya, Fahmi tidak hanya menilai bahwa tatanan politik yang ada tengah menerapkan Huxleyan, melainkan juga turut menerapkan Orwellian sekalian karena adanya perampasan informasi atau sortir informasi.

Konteks Orwellian ini misalnya dapat dilihat dari kasus diskusi Papua kemarin di Universitas Indonesia yang mendapatkan berbagai tekanan sehingga akhirnya dibatalkan. Sortir informasi ala Orwellian tampak begitu terasa terhadap berbagai diskursus yang membahas Papua.

Lebih jauh dari itu, Fahmi bahkan menyebutkan terdapat indikasi bahwa tatanan politik tengah menuju fasisme. Itu dalam artian masyarakat seolah diberlakukan layaknya kanvas, yang mana harus ada satu suara seragam. Konteks tersebut menurutnya terlihat jelas dari diserangnya pihak-pihak yang memiliki suara berbeda (pengkritik) oleh para buzzer.

Mengapa Novel Dibela?

Melihat polanya, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa buzzer kerap kali dikeluarkan guna meredam isu-isu sensitif. Akan tetapi, seperti yang diungkit oleh RR mengenai buzzer yang menerapkan taktik propaganda ala Nazi, tujuan tersebut sepertinya akan sulit terealisasi pada kasus Novel.

Itu misalnya terlihat dari derasnya dukungan terhadap Bintang Emon karena publik menilai terdapat keganjilan dalam kasus hukum Novel. Tentu pertanyaannya, mengapa penyidik senior KPK ini begitu didukung?

Konteks derasnya dukungan ini dapat kita pahami melalui teori pragmatic ethics atau etika pragmatis. Tidak seperti dalam pengertian sehari-hari yang mengartikan kata pragmatis bertendensi minor, etika pragmatis adalah teori etika yang menjelaskan bahwa suatu putusan etis terkait moralitas – benar atau salah – tidak perlu didapatkan melalui suatu refleksi mendalam atau filosofis, melainkan cukup ditarik dari habituasi sehari-hari.

Sungguh sebuah tuntutan yang ajaib bin aneh. Setelah 3 tahun bisa dibilang "buron", akhirnya hanya 1 tahun penjara tuntutan untuk para penyiram air keras ke @nazaqistsha . #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/QxnLpkh1SW pic.twitter.com/mNxLRRcDKp

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 12, 2020

Sebelum filsuf-filsuf pragmatisme seperti John Dewey merumuskan teori etika ini, penjelasan serupa sebenarnya telah lama dilontarkan oleh Aristoteles dengan menyebutkan bahwa keputusan etis sebenarnya lebih dibangun melalui habituasi individu.

Habituasi yang dimaksud di sini adalah kehidupan individu yang menyerap, mengadopsi, serta mulai memetakan terkait mana yang benar dan mana yang salah dalam roda kehidupannya. Dari pengalaman tersebut, kemudian terakumulasi atau terkonstruksi menjadi konsep etika atau moralitas yang diamini oleh individu terkait.

Pada kasus Novel, derasnya sentimen publik yang menyebutkan terdapat hal yang salah atau tidak adil tampaknya bertumpu pada habituasi yang disebut dengan contrast effect. Menurut Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, contrast effect adalah penjelasan psikologis yang menerangkan mengapa seseorang dapat melakukan perbandingan sesuatu, sehingga pemberian nilai terhadap masing-masing objek dapat dilakukan.

Contrast effect ini terlihat jelas dari curahan hati berbagai pihak yang membandingkan ringannya tuntutan terhadap pelaku penyiraman air keras kepada Novel yang hanya 1 tahun penjara.

Ini misalnya diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman yang membandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya, seperti di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang dituntut 3,5 tahun, serta di PN Bengkulu dan PN Pekalongan yang dituntut 10 tahun penjara.

Akan tetapi, menimbang pada penjara 1 tahun yang disebut tidak adil tersebut masih berupa tuntutan dan belum menjadi putusan, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa derasnya aspirasi masyarakat dalam kasus Novel akan menjadi pertimbangan agar putusan yang keluar nantinya dapat lebih adil. Itulah harapan kita semua.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, tahu dong peristiwa yang menimpa influencer sekaligus selebgram yang bernama Gusti Muhammad Abdurrohman Bintang Mahaputra atau yang biasa dikenal dengan nama Bintang Emon? Buset, nama aslinya panjang banget ya. Kok disingkat jadi Bintang Emon? Apa karena pecinta serial anime Pokemon, jadi biar simpel dan lucu disingkat aja. Hehehe.

Tapi biar lah, itu urusan pribadi doi ya, cuy. Kita gak usah membahas pribadi orang lain. Entar bisa-bisa kita dibilang julid – saingan dong ama akun lambe turah dan segala perintilan-nya. Upsss.

Nah, nama Bintang Emon ini sekarang lagi trending banget loh. Pasca doi melontarkan kritik terhadap kasus yang menimpa Bapak Novel Baswedan, nama doi jadi buah bibir para netizen Indonesia.

Bahkan, secara mendadak banyak akun-akun di Twitter yang mencoba menyerang doi secara pribadi, cuy. Bayangin, kemarin saja, sejak pagi hingga pukul 13.00 siang terdapat 135 ribu cuitan yang membahas tentang dia.

Lebih jauh dari itu, banyak akun yang secara serempak menuduh dan membuat meme tentang dia yang mengatakan bahwa sebenarnya doi pengguna aktif narkotika berjenis sabu. Wahh, gokil gak tuh?

Karena polemik ini, banyak pihak yang angkat bicara. Tidak hanya netizen dan para kalangan artis loh yang memberikan komentar atau dukungan kepada si komika tersebut. Ada beberapa kelompok yang juga memberikan kritik pedas kepada pihak penyerang Emon ini.

Salah satunya yaitu peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar. Menurut Rivanlee, perilaku tersebut merupakan salah satu tindakan dan upaya pembungkaman individu. Selain itu, pola penegakan hukum juga kerap dipandang sebelah mata dan tidak tegas sehingga peristiwa semacam ini terus terulang.

View this post on Instagram

Kian lama serangan buzzer makin ___ isi sendiri deh! Admin takut diserang, upsss! . . #buzzer #buzzeRP #bintangemon #novelbaswedan #rizalramli #dpr #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 16, 2020 at 1:40am PDT

Ada lagi nih kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. Menurut Direktur LBH Muhammad Afif, harusnya negara juga turun untuk memberikan proteksi kepada pihak yang diserang.

Menurut dia, pola-pola gangguan terhadap individu atau kelompok yang memberikan kritik terhadap pemerintah ini sekarang mulai marak terjadi belakangan ini. Nah, padahal justru ini menjerumuskan negara menuju sebuah sistem otoriter karena negara berubah menjadi lembaga yang terkesan anti-kritik.

Kurang lebih kalimat Afif seperti ini, gengs, “Di titik ini negara harus memproteksi aktivitas warga negara dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Kami mendesak negara untuk menelusuri dalang dari serangan balik ini.”

Jebret, dua lembaga langsung memberikan komentar loh, cuy. Masa sih lembaga pemerintah masih tidak ada yang mau angkat bicara?

Pasalnya, jika dipikir-pikir secara mendalam, ada benarnya juga sih yang dibilang oleh KontraS dan LBH ini. Soalnya, akhir-akhir ini memang jika ada pihak-pihak yang memberikan kritik terhadap negara, secara mendadak kok jadi bahan bully-an atau seakan ada pihak yang mengerahkan buzzer untuk menyerang dia gitu, cuy, di media sosial.

Coba deh kalian ingat-ingat dan perhatikan. Ketika terjadi peristiwa kenaikan tagihan PLN misalnya, secara mendadak bermunculan tagar #TagihanPLNOkSaja. Padahal, banyak banget korban yang mengatakan tagihan listriknya naik dan itu semua dinilai gak normal.

Ada lagi, yaitu pada 2019 kemarin, ketika terjadi kebakaran hutan besar melanda Kalimantan dan Sumatera. Secara aneh dan serempak, muncul tagar #SawitBaik. Hadehh, aneh gak sih menurut kalian?

Mungkin, para buzzer ini juga bisa dibilang Petrus – sebuah istilah yang identik dengan era Orde Baru. Tentunya, Petrus kini bukan merujuk pada penembakan misterius, tapi pem-bully-an misterius oleh para buzzer di media sosial.Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Komika Bintang Emon disebut diserang buzzer, setelah buat video kritik atas kasus Novel Baswedan. Tersebar meme Bintang Emon menggunakan sabu-sabu, Bintang Emon tunjukan surat bebas narkoba