Respons Dharma Pongrekun terhadap materi komedi Pandji sebenarnya cukup dewasa. Dalam unggahan di YouTube channel Ngaji Roso milik Mas Hendra, Dharma justru mengaku senang namanya disebut bersama elite nasional lain. Ini berbeda dari para pendukung dan juru bicaranya saat Pilkada 2024 lalu yang justru melayangkan somasi pada Pandji Pragiwaksono.

PinterPolitik.com

Ingat adegan ikonik dalam film The Great Dictator (1940) karya Charlie Chaplin? Di tengah kengerian rezim Nazi, Chaplin memilih tertawa—mengejek Hitler melalui karakter Adenoid Hynkel yang absurd. Film itu bukan sekadar komedi, tetapi perlawanan budaya terhadap otoritarianisme. Kini, 84 tahun kemudian, kita menyaksikan drama serupa dalam skala yang lebih kecil namun tak kalah menarik: Pandji Pragiwaksono di panggung Netflix dan Dharma Pongrekun di panggung Pilkada Jakarta 2024.

Special komedi “Mens Rea” milik Pandji menjadikan Dharma Pongrekun—kandidat gubernur Jakarta yang relatif kurang dikenal—sebagai salah satu bahan candaan. Hasilnya? Dharma tertawa, tapi pendukungnya marah. Jubirnya bahkan mengeluarkan somasi, meski diklaim bukan langkah hukum melainkan “keberatan moral.” Pertanyaannya sederhana: jika kandidatnya saja bisa tertawa, mengapa pendukungnya tidak?

Respons Dharma Pongrekun terhadap materi komedi Pandji sebenarnya cukup dewasa. Dalam unggahan di YouTube channel Ngaji Roso milik Mas Hendra, Dharma justru mengaku senang namanya disebut bersama elite nasional lain. “Saya bisa dimasukkan di situ, senang saya. Senangnya apa, saya punya saudara-saudara di kampung (akan bilang): ‘Wih, Om ada di situ?’… dari situ saya bersyukur saja. Saya nggak ada rasa tersinggung,” ujarnya dengan santai.

Namun Ikhsan Tualeka, jubir pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, punya pandangan berbeda. Ia mengeluarkan somasi dengan dalih materi Pandji berpotensi merendahkan pemilih tertentu dalam Pilkada Jakarta. Menariknya, Tualeka menegaskan somasi ini bukan langkah hukum, melainkan bentuk keberatan moral—sebuah manuver komunikasi yang ambigu.

Polarisasi semakin jelas di media sosial. Para pendukung Dharma, terutama yang aktif di Twitter dan platform lain, melancarkan serangan narasi terhadap Pandji. Buzzer politik pun ikut bermain, mengamplifikasi kemarahan dengan narasi bahwa komedi Pandji adalah bentuk elitisme Jakarta yang merendahkan figur dari luar establishment.

Sama halnya dengan Dharma, Gibran Rakabuming Raka—yang juga menjadi bahan komedi Pandji—justru bersikap lebih dingin. Ia menyebut kritikan sebagai hal biasa yang tak perlu dipolisikan. Begitu pula dengan sejumlah politisi senior lain yang disebutkan dalam set komedi yang sama. Mereka memilih diam atau merespons dengan humor balik.

Bukan Peristiwa Pertama

Fenomena ini bukan baru. Indonesia punya sejarah panjang dengan komedi politik dan reaksi kontroversial yang menyertainya. Kasus yang mirip pernah terjadi pada Pandji juga 2011, ketika ia menyebut presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga “nyimeng” alias memakai ganja.

SBY tidak merespons langsung, tetapi sejumlah pendukungnya—terutama Demokrat loyalis—menyerang Pandji di media sosial. Namun skala reaksinya tidak separah sekarang, sebagian karena ekosistem media sosial belum sekompleks hari ini.

Perbandingan internasional lebih menarik lagi. Ketika John Oliver di acara Last Week Tonight mengkritik Donald Trump dengan sangat keras—bahkan membedah bisnis Trump secara detail—Trump sempat merespons di Twitter, tapi tidak ada somasi atau ancaman hukum resmi. Kultur demokrasi Amerika yang lebih matang membuat kritik semacam itu diterima sebagai bagian dari marketplace of ideas.

Di Inggris, Boris Johnson berkali-kali menjadi bahan ejekan brutal di Have I Got News for You dan acara satir lainnya. Johnson bahkan pernah menjadi tamu di acara tersebut dan tertawa bersama para komedian yang mengolok-oloknya. Ini menunjukkan bahwa di demokrasi yang matang, politisi paham bahwa kemampuan menertawakan diri sendiri adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan.

Pendukung Lebih Fanatik

Mengapa pendukung sering kali lebih emosional daripada kandidat yang mereka dukung? Fenomena ini dijelaskan oleh konsep parasocial relationship yang diadaptasi ke ranah politik. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Donald Horton dan Richard Wohl (1956) untuk menggambarkan hubungan satu arah antara audiens dengan figur media.

Dalam konteks politik modern, pemilih mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan kandidat—seolah-olah mereka mengenal secara personal—meski hubungan itu asimetris. Ketika kandidat mereka diserang (atau dianggap diserang), pemilih merasakan serangan itu secara personal. Identitas mereka melebur dengan figur yang mereka dukung.

Sophia A. McClennen, profesor komunikasi dari Penn State University, dalam bukunya America According to Colbert: Satire as Public Pedagogy (2011), menjelaskan bahwa satir politik menciptakan “critical intertextuality”—ruang di mana audiens dapat mempertanyakan narasi dominan. Namun McClennen juga mencatat bahwa satir hanya efektif dalam masyarakat dengan literasi media yang tinggi dan kultur demokrasi yang matang.

Di Indonesia, literasi politik dan media masih dalam tahap perkembangan. Media sosial memperburuk keadaan dengan menciptakan echo chamber—ruang di mana orang hanya terpapar informasi yang memperkuat keyakinan mereka. Algoritma platform seperti Twitter dan TikTok mengamplifikasi konten emosional, termasuk kemarahan, karena konten semacam itu menghasilkan engagement lebih tinggi.

Lebih jauh, Jeffrey Jones dalam Entertaining Politics: Satiric Television and Political Engagement (2010) berpendapat bahwa komedi politik bukan sekadar hiburan—ia adalah alat literasi politik yang mendorong pemikiran kritis. Namun Jones juga memperingatkan bahwa dalam masyarakat yang terpolarisasi, satir bisa disalahpahami sebagai propaganda dari kubu lawan, bukan kritik yang konstruktif.

Komedi Politik sebagai Termometer Demokrasi

Reaksi terhadap komedi politik adalah termometer akurat untuk mengukur kematangan demokrasi sebuah bangsa. Di negara otoriter seperti Korea Utara atau Myanmar, komedian yang berani mengkritik pemimpin akan menghadapi hukuman berat. Di negara semi-demokratis seperti Rusia atau Turki, komedian politik menghadapi intimidasi sistematis—bukan selalu dalam bentuk hukuman formal, tapi tekanan sosial dan ekonomi yang membuat mereka berpikir dua kali.

Di demokrasi yang matang seperti Skandinavia, Inggris, atau Kanada, satir politik adalah industri yang berkembang. Acara seperti Saturday Night Live, The Daily Show, atau Have I Got News for You menjadi referensi berita bagi jutaan orang. Politisi yang menjadi bahan ejekan justru sering mendapat simpati publik jika merespons dengan humor—menunjukkan mereka tidak menganggap diri terlalu serius.

Indonesia berada di antara spektrum ini. Kita punya kebebasan pers dan berekspresi yang cukup kuat—Pandji bisa menayangkan karyanya di Netflix tanpa sensor—tetapi reaksi publik menunjukkan kita masih belajar bagaimana mengelola kritik dengan dewasa.

Kasus Dharma-Pandji menjadi menarik karena paradoksnya: kandidat yang dikritik justru lebih dewasa daripada mereka yang mengaku membela kandidat tersebut. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan pada konten komedi atau kandidat, tetapi pada ekosistem pendukung politik yang belum terlatih menerima kritik sebagai bagian normal dari demokrasi.

Pelajaran dari Panggung Komedi

Mens Rea—yang dalam hukum berarti “niat jahat”—adalah judul yang ironis untuk special komedi ini. Pandji tidak punya niat jahat; ia melakukan apa yang dilakukan komedian di seluruh dunia: mengkritik absurditas politik dengan humor. Bahwa Dharma Pongrekun—kandidat dengan peluang minim—menjadi bahan candaan justru menunjukkan Pandji tidak hanya mengkritik yang berkuasa, tetapi seluruh ekosistem politik kita yang sering kali absurd.

Trevor Noah, komedian asal Afrika Selatan yang memandu The Daily Show, pernah berkata: “In a democracy, the freedom to laugh at those in power is not a luxury—it’s a necessity.” Kebebasan menertawakan mereka yang berkuasa—atau yang ingin berkuasa—adalah fondasi demokrasi yang sehat. Tanpa ruang untuk kritik dan humor, demokrasi hanya akan menjadi ritual kosong lima tahunan tanpa akuntabilitas riil.

Kasus Dharma Pongrekun dan Pandji Pragiwaksono bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang seberapa besar ruang kebebasan berbicara yang kita lindungi bersama. Ini tentang apakah kita mampu membedakan satir dari penghinaan, kritik dari kebencian, humor dari propaganda.

Jika Dharma bisa tertawa, mengapa pendukungnya tidak? Jawabannya sederhana: karena kita masih belajar bahwa dalam demokrasi, kemampuan menertawakan diri sendiri dan figur yang kita dukung adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Selamat datang di Demokrasi Dharma Pongrekun—di mana komedi menjadi cermin untuk melihat seberapa dewasa kita sebenarnya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

“The Komeng Way” menampilkan gaya Komeng di DPD RI yang cair, humoris, tapi tetap mengandung kritik substansial. Dari plesetan “KemenHUT” hingga kijang masuk tol, ia hadirkan warna baru komunikasi politik. Lalu, mungkinkah model ini jadi wajah parlemen masa depan Indonesia dalam berbagai sisi esensi?

PinterPolitik.com

Awal pekan ini, suasana rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tampak berbeda. Penyebabnya bukan agenda formal yang kaku, melainkan gaya khas seorang anggota DPD, Alfiansyah Bustami—lebih dikenal publik dengan nama panggungnya, Komeng.

Dengan enteng, ia melontarkan humor di awal penyampaian gagasannya dengan menyebut kementerian “yang selalu ulang tahun” karena akronim “KemenHUT” yang dahulu dikenal sebagai Kemenhut, sampai berceloteh soal “kijang masuk tol” yang diasosiasikan dengan Kijang Innova.

Sepintas, gaya ini tampak remeh. Namun, jika ditilik lebih dalam, humor Komeng dalam forum resmi memperlihatkan dua lapisan. Pertama, wajah baru komunikasi politik yang tidak kaku, dan kedua refleksi terhadap fenomena “kerja rasa bercanda” yang selama ini menjadi stigma bagi lembaga legislatif.

Publik sering mencibir anggota DPR maupun DPD sebagai “panggung lawak politik”, dari kasus anggota dewan yang tidak ikut rapat, tertidur saat rapat, berjoget di forum resmi, hingga pernyataan-pernyataan yang kerap dinilai dangkal di ruang publik.

Di sinilah pentingnya menelaah satu istilah “The Komeng Way” sebagai fenomena komunikasi politik kontemporer. Dalam kajian komunikasi politik, humor memiliki peran ambivalen: ia bisa menjadi soft power untuk membuka ruang dialog dengan publik, tetapi juga bisa menimbulkan risiko dianggap menyepelekan isu serius.

Sebagaimana aktualisasi simbol, gestur, dan performativitas seringkali lebih berdampak dalam membentuk persepsi publik ketimbang argumen substantif yang disampaikan secara teknis.

Dengan demikian, latar fenomena ini bukan sekadar soal “lawakan Komeng” di forum DPD, melainkan representasi dari pertarungan gaya komunikasi politik di era demokrasi digital, yakni bagaimana politisi membangun keluwesan komunikasi tanpa kehilangan substansi dan etika.

Ngeri-Ngeri Pinggir Jurang?

Dalam literatur komunikasi politik, gaya yang ditempuh Komeng dapat dipahami melalui kerangka performative politics. Politik bukan hanya arena penyusunan regulasi, tetapi juga ruang teater simbolik tempat representasi dipertontonkan.

Di era media sosial, performativitas ini semakin menonjol, cuplikan video, meme, hingga potongan pernyataan lebih cepat menyebar ketimbang laporan panjang atau naskah akademik.

Komeng kiranya memahami logika ini secara intuitif. Sebagai komedian yang kini bertransformasi menjadi senator, ia membawa modal simbolik berupa humor yang akrab dengan khalayak

 Namun, yang menarik, di balik kelakar itu terselip substansi. Misalnya, dengan “kijang masuk tol”—kelakar yang sekaligus menyinggung soal tata kelola lingkungan, ekspansi jalan tol, dan potensi konflik ekologi dengan satwa liar.

Pendekatan ini berbeda dengan politisi yang hanya menghadirkan hiburan kosong, misalnya berjoget tanpa konteks dalam forum resmi. Komeng justru memadukan keluwesan komunikasi dengan substansi kebijakan.

Secara teoretis, ia boleh jadi sedang menggeser persepsi publik tentang apa artinya menjadi anggota parlemen, yaitu bukan hanya bicara kaku dengan jargon teknokratis, tetapi menghadirkan kritik dan gagasan melalui medium humor yang relatable.

Jika ditarik lebih jauh, fenomena ini juga dapat dipahami dalam kerangka populisme kultural. Menurut Ernesto Laclau, populisme bekerja bukan hanya lewat agenda ekonomi, tetapi juga lewat bahasa, simbol, dan identitas yang mendekatkan elite dengan rakyat.

“The Komeng Way” bisa dipandang sebagai varian populisme kultural yang khas Indonesia, dengan menghadirkan bahasa rakyat (humor, guyonan, plesetan) dalam forum resmi negara. Dengan cara ini, rakyat merasa terhubung karena bahasa politik yang biasanya elitis kini diturunkan ke ranah keseharian.

Namun, tantangan besarnya terletak pada garis tipis “pinggir jurang” antara humor produktif dan humor destruktif. Humor produktif memperkaya diskursus, membuka ruang refleksi, dan tetap membawa isu serius ke meja publik.

Sebaliknya, humor destruktif berisiko mereduksi agenda politik menjadi sekadar tontonan, mengikis wibawa lembaga, dan memicu persepsi “politik hanya panggung lawakan”.

Di titik inilah, integritas dan konsistensi seorang Komeng dan para pejabat yang suka nge-jokes diuji, apakah gaya komunikasinya sekadar hiburan, atau menjadi metode baru yang membawa substansi kebijakan ke ruang publik dengan cara yang cair dan dekat?

Etika Tak Boleh Hilang

Fenomena Komeng perlu dibaca dalam lanskap politik era media sosial. Publik kini tidak hanya menilai apa isi kebijakan, tetapi juga bagaimana politisi menyampaikannya.

Di tengah banjir informasi, gaya komunikasi yang kaku seringkali tenggelam, sementara yang unik, lucu, atau emosional cepat viral. Dalam konteks ini, humor bisa menjadi jembatan demokratisasi komunikasi.

Namun, demokrasi tidak boleh jatuh pada jebakan performativitas kosong. Kritik publik terhadap anggota dewan yang berjoget-joget di forum resmi adalah cermin bahwa rakyat tidak menolak ekspresi kultural, tetapi menuntut proporsionalitas antara gaya dan substansi.

Joget, bercanda, atau melucu bukan masalah selama tidak melupakan tanggung jawab utama, yakni menghadirkan kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.

Dengan demikian, “The Komeng Way” bisa menjadi model komunikasi politik alternatif: fleksibel, penuh humor, namun tetap substansial. Komeng memperlihatkan bahwa politik tidak harus kaku, tetapi juga tidak boleh jatuh ke ruang hiburan murahan.

Jika gaya ini bisa dijaga, humor sebagai pintu masuk, substansi sebagai isi, dan etika sebagai pagar, maka ia berpotensi menjadi style baru yang merepresentasikan wajah parlemen yang lebih dekat dengan rakyat.

Di era digital, bentuk deliberasi ini tidak hanya lewat forum resmi, tetapi juga lewat representasi simbolik di media sosial. Humor Komeng, jika diarahkan pada penyadaran publik terhadap isu nyata, bisa memperluas ruang deliberasi, , rakyat yang biasanya enggan mengikuti rapat-rapat dewan kini ikut terhubung karena ada pintu masuk humor yang familiar.

Namun, syaratnya jelas. Sekali lagi, substansi dan etika tidak boleh dikorbankan. Humor harus menjadi medium, bukan tujuan.

Kerja politik harus tetap konkret dan berdampak nyata, khususnya pada kondisi sosial-ekonomi rakyat. Sebab, di balik tawa publik, terdapat kegelisahan mendalam, harga pangan yang naik, lapangan kerja yang terbatas, hingga krisis lingkungan yang terus mengancam.

Anggota parlemen, baik DPR maupun DPD, tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap “batin rakyat” yang sedang berjuang.

Dengan kata lain, “The Komeng Way” mengajarkan bahwa gaya politik bercanda bukanlah antitesis dari politik serius, melainkan bisa menjadi jalan tengah, yaitu politik yang komunikatif, dekat dengan rakyat, namun tetap berlandaskan substansi dan etika.

Jika berhasil, ia bisa menjadi prototipe komunikasi politik Indonesia di era baru—era ketika kehangatan dan kejenakaan dipadukan dengan tanggung jawab kebijakan yang nyata. (J61)