Terdapat beberapa makna dibalik kemunculan isu duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Selain dinilai untuk memecah belah koalisi Prabowo, itu juga dinilai mencerminkan kepanikan koalisi Ganjar.

Namun, makna lainnya adalah niat positif untuk menyatukan visi kebangsaan Prabowo-Ganjar.

PinterPolitik.com

Perang bersejarah antara negara-negara kota Yunani dengan Kekaisaran Persia yang terjadi pada abad ke-5 sebelum masehi (SM) kerap dijadikan momen favorit oleh para penggemar sejarah dan juga politik. Bagaimana tidak, perang tersebut merupakan batu acuan dari bertahan dan berkembangnya nilai-nilai peradaban Barat, karena kemenangan yang berhasil dicapai oleh negara-negara kota Yunani.

Namun, peristiwa sejarah Yunani yang sering dijadikan sorotan tidak hanya peperangannya dengan Persia, tetapi juga Perang Peloponnesia, yakni sebuah perang antara Sparta dan Athena yang terjadi hanya 18 tahun setelah Perang Persia-Yunani selesai, yaitu pada tahun 431 SM. 

Perang yang satu ini mungkin lebih menarik dari perang-perang Yunani yang lainnya karena tiba-tiba saja Athena yang tadinya beraliansi dengan Sparta untuk mengalahkan Persia, justru malah berteman dengan Persia untuk mengalahkan kawan serumpunnya dalam perang tersebut.

Walau Perang Peloponnesia kini hanya jadi catatan sejarah, akan tetapi fenomena politik yang menyertainya sepertinya masih terjadi hingga saat ini. Dalam persoalan Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) misalnya, baru saja pada tanggal 21 September lalu Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya pada bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto. 

Hal ini tentu menarik, mengingat sebelumnya Demokrat justru mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres. Berpindahnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kawan-kawan kepada kubu Prabowo membuat situasi Pilpres 2024 nanti seakan mengingatkan kita pada manuver politik yang dilakukan Athena terhadap rekan lamanya, Sparta.

Akan tetapi, berpindahnya Demokrat ke poros Prabowo menyisakan satu pertanyaan penting, perihal nasib AHY tentunya. Sebelumnya, dari berita-berita yang ada, AHY tampak selalu didorong agar bisa menjadi bacawapres Anies, tapi, di koalisi yang baru ini jalan AHY untuk menjadi bacawapres sepertinya justru menjadi semakin menantang, mengingat deretan bacawapres Prabowo sudah begitu panjang. Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto menjadi bagiannya. 

Lantas, menarik untuk kita pertanyakan, kira-kira bagaimana jalan politik yang terpampang untuk AHY di koalisi Prabowo? Bila posisi bacawapres terlalu sulit untuk didapatkan, apa alternatif lain yang tersedia untuknya?

Bukan Wapres, Tapi Menhan?

“Ini saya juga akan berjuang habis-habisan nih kami.”

Kalimat tersebut diucapkan oleh Herzaky Mahendra Putra, Kepala Bakomstra Partai Demokrat, pada tanggal 1 November 2022, ketika dirinya mengisi acara Political Show CNN Indonesia TV, terkait pembicaraan tentang seberapa serius Demokrat akan memperjuangkan AHY untuk dapat berkontestasi langsung pada Pilpres 2024. 

Sekarang, jika kita berkaca pada realita yang sedang dihadapi Partai Demokrat dalam koalisi barunya, pernyataan dari Herzaky di atas mungkin kini sangat sulit untuk diwujudkan. Apalagi, nama-nama bacawapres Prabowo yang sebelumnya sudah disebutkan memang sudah lama “diantrekan” sebagai pendamping Prabowo.

Bila kemudian kekhawatiran atas kegamangan AHY dan Demokrat merupakan hal yang nyata, maka kiranya kita dapat memahaminya. Ini karena mereka adalah entitas politik yang baru terbentuk pasca Reformasi, tetapi berhasil berkuasa selama dua periode saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden ke-6 RI.

Oleh karena itu, bisa jadi tahun 2024 merupakan tahun perjudian bagi AHY dan Demokrat untuk setidaknya mengambil jabatan di pemerintahan selanjutnya, tentu urgensinya adalah dalam konteks legitimasi Partai Demokrat sebagai partai yang pernah besar di Indonesia.

Lantas, jalan apa yang kira-kira paling masuk akal untuk dikejar oleh AHY dan Demokrat? Well, kalau kita mengacu pada teori rational choice (pilihan rasional), besar kemungkinannya posisi yang akan dilobikan oleh Demokrat adalah posisi Menteri Pertahanan (Menhan) atau Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Untuk posisi Menhan, rasionalitas di belakangnya bisa kita petakan berdasarkan penjelasan teori rational choice dari Rafael Wittek. Wittek mengatakan bahwa keputusan yang diambil politisi cenderung didasarkan pada tiga variabel. Pertama, atas preferensi pribadinya. Kedua, berdasarkan utilitasnya. Ketiga, juga bertolak dari informasi yang lengkap.

Dengan pandangan di atas, jabatan Menhan bisa jadi adalah “dream job” bagi AHY yang akan sangat dikejar Demokrat karena hal tersebut sesuai dengan latar belakangnya sebagai orang dari kalangan militer, bahkan bukan hanya pribadinya saja, tetapi juga karena ayahnya yang merupakan seorang purnawirawan jenderal. Hal ini menjadi semakin terbuka setelah kita menyadari tidak ada ketua partai lain di koalisi Prabowo yang berlatar belakang dari kalangan militer.

Apalagi, AHY sebelumnya memang pernah dipertimbangkan akan diberikan posisi Menhan oleh kubu Prabowo. Hashim Djojohadikusumo, selaku Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, pada April 2019 silam menyebut bahwa mereka memasukan nama AHY sebagai Menhan apabila porosnya menang.

Namun, masih ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab untuk memperhitungkan seberapa nyata peluang AHY untuk dijadikan Menhan, utamanya, terkait jabatan militer AHY yang merupakan Mayor, padahal, Menhan-Menhan sebelumnya adalah orang berpangkat jenderal. Mungkinkah ini jadi halangan?

Bukan Jenderal Tidak Masalah?

PinterPolitik pada tanggal 20 September 2023 mengunggah post di Instagram dengan judul AHY Jadi Cawapres atau Menhan?. Terdapat beberapa komentar menarik dalam postingan tersebut, yakni beberapa warganet mengomentari AHY tidak akan cocok jadi Menhan karena ia bukanlah seorang mantan jenderal militer. 

Preseden posisi Menhan di Amerika Serikat (AS) sepertinya mampu menjadi salah satu kontra-justifikasi untuk menangkal anggapan-anggapan tersebut.

Dalam tiga administrasi ke belakang, AS sempat memiliki Menhan dengan pengalaman militer yang serupa dengan AHY, yang dalam kata lain tidak sampai menjadi jenderal.

Contohnya adalah Mark Esper, yang berpangkat Letnan Kolonel dan mengampu posisi Menhan di era Presiden Donald Trump. Lalu, ada Menhan era George W. Bush, yakni Donald Rumsfeld yang purna tugas dengan pangkat Kapten. Tidak lupa juga nama Chuck Hagel yang berpangkat Sersan saat era Presiden Barack Obama.

Nah, berdasarkan serangkaian contoh di atas, nama AHY tampaknya sah-sah saja bila dipertimbangkan untuk menjadi suksesor Prabowo Subianto sebagai Menhan. 

Oh iya, satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan terkait ini pun adalah posisi Menhan sebetulnya merupakan jabatan politis. Ini artinya, terlepas dari pangkatnya, jika seseorang dianggap layak ditempatkan sebagai penanggung jawab pertahanan Indonesia oleh partai pendukungnya, maka orang itu akan layak-layak saja.

Akhir kata, tentu ini hanyalah interpretasi belaka. Yang jelas, dinamika politik sebelum, ketika, dan setelah Pilpres 2024 akan sangat menarik untuk kita perhatikan. (D74)

Presiden Jokowi dinilai menjadi pihak yang paling diuntungkan atas narasi keberlanjutan (koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto) di tengah pertarungan dengan narasi perubahan (koalisi pengusung Anies Baswedan).

Akan tetapi, efek elektoral dari jargon jualan tersebut masih belum dapat dipastikan.

PinterPolitik.com

“Mulai dari nol ya, kak”

Ucapan di atas adalah kalimat yang biasa dikatakan oleh petugas pom bensin ketika akan memulai pengisian BBM kendaraan. Ungkapan ‘mulai dari nol’ menunjukkan bahwa pengisian BBM mulai dari nol.

Akan tetapi, ekspresi ini sering digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal lain juga, lho. Misalnya, saat mendeskripsikan seseorang yang harus memulai kisah cinta dari nol lagi setelah hubungannya kandas.

Namun, kisah asmara bukanlah satu-satunya hal yang biasanya dimulai dari nol. Urusan perpolitikan juga demikian. Ketika seseorang mau meniti karier di dunia politik, umumnya sih merekamulai dari nol dulu.

Apalagi ketika ingin mencalonkan diri dalam suatu kontestasi politik (baca: pilpres). Sebagus apapun karier politik seorang politisi, ketika ingin nyalon, semua seolah-olah harus mulai dari nol untuk menggaet dukungan masyarakat.

Lihat saja Anies Baswedan, bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Seusai resmi diusung sebagai bakal capres oleh ketiga partai tadi, Anies pun mulai aktif turun ke masyarakat untuk bersafari politik. Bukan hanya Anies, Ganjar Pranowo, bakal capres dari PDIP, pun juga terlihat mulai aktif beraktivitas di tengah masyarakat.

Kalau kata Siti Sahra Musa dalam tulisannya Strategi Pengelolaan Opini Publik: Studi Kasus Safari Politik Jelang Pemilu 2024, safari politik adalah kegiatan kunjungan seseorang atau kelompok yang bertujuan politis. Biasanya, target dari kunjungan ini adalah masyarakat sipil biasa.

Jika dilakukan dengan baik, safari politik pun diyakini dapat meningkatkan citra partai ataupun kandidat terkait di mata masyarakat. Oleh karena itu, gak heran kalau safari politik seolah-olah udah menjadi aktivitas wajib bagi kandidat politik.

Namun, kayaknya ada seorang bakal capres yang mengambil jalan berbeda nih gais. Selama momen Hari Raya Idul Fitri kemarin, Prabowo Subianto, Ketua Umum (Ketum) Gerindra, didapati sedang aktif sowan ke senior-seniornya di TNI. Prabowo dikabarkan mengunjungi kediaman Wiranto, Agum Gumelar, Try Sutrisno, AM Hendropriyono, dan Widodo Adi Sutjipto.

Selain para senior TNI, Prabowo juga sowan ke kediaman koleganya, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. Prabowo juga terlihat bersilaturahmike kediaman Presiden Jokowi di Solo.

Tidak berhenti sampai di situ, Prabowo juga sowan ke sejumlah ulama dan kiai sepuh di Jawa Timur. Kabarnya, Prabowo meminta doa dan restu untuk maju di Pilpres 2024.

Wah, orang-orang yang dikunjungi PakPrabowo gak main-main ya! Mulai dari pemuka agama, Presiden, menko, menteri dan ex-menteri, hingga kepala intelijen sekalipun didatangi.

Hmm, ketika lawan-lawan politiknya sibuk bersafari politik di bawah, Pak Prabowo sepertinya lebih memilih untuk melakukan safarinya dengan para elite di tingkat atas nih. Yah, mungkin iniperbedaan level safari politik seorang Ketum partai, kali ya?Kalau kandidat yang lain, yang umumnya bukan ketum partai, safarinya blusukan dari level bawah dulu.

Kira-kira, strategi seperti ini akan membuahkan hasil seperti apa ya untuk Pak Prabowo? Apakah dukungan yang solid dari para elite dapat menjamin suara dari masyarakat? Kita tunggu saja Februari tahun depan~. (A89)

View this post on Instagram

PKS siap jadi oposisi tunggal Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pks #gerindra #oposisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 13, 2019 at 3:29am PDT

► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“I am more than what you bargained for and nothin’ less than real” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut-sebut menjadi endgame bagi perjuangan kubu Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 telah mengumumkan putusannya beberapa waktu lalu. Bisa dibilang, hasil dari endgame kali ini tidak memuaskan kubunya.

Dengan putusan tersebut, drama dugaan kecurangan Pemilu 2019 bisa dibilang telah berakhir. Kubu Prabowo-Sandi yang sebelumnya beberapa kali melontarkan isu tersebut telah menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan tersebut.

Penerimaan putusan ini pun menjadi akhir bagi Koalisi Adil Makmur yang sebelumnya berjuang bersama-sama mengusung Prabowo-Sandi. Beberapa waktu lalu, Prabowo bersama pimpinan-pimpinan parpol pengusungnya – seperti Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya – memutuskan untuk membubarkan diri.

Kaukus parpol disepakati dibentuk untuk mewadahi silahturahim rutin, Pak @prabowo bersama dg parpol2 pengusung beliau pada pilpres 2019, untuk membicarakan agenda2 politik kebangsaan kedepan, termasuk agenda politik Pilkada serentak 2020 mendatang. pic.twitter.com/2ypwEuy6Xl

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) June 28, 2019

Semua jalan memang memiliki akhir. Namun, seperti yang banyak orang bilang, suatu akhir bukanlah akhir dari segalanya. Partai-partai politik ini nantinya pun akan menentukan arah politiknya masing-masing.

Uniknya, di samping mempersilakan masing-masing parpol menentukan arahnya sendiri, Prabowo juga dikabarkan membentuk sebuah kaukus guna menjadi wadah komunikasi lanjutan yang informal. Kaukus yang juga disebut sebagai coffee morning ini nantinya akan membahas berbagai isu yang dianggap penting.

Terbentuknya kaukus ini pun menimbulkan beberapa pertanyaan. Apa signifikansi kehadiran kaukus ini bagi perpolitikan Indonesia? Lalu, mengapa partai-partai ini membentuk kaukus tersebut?

Kaukus Politik

Kaukus sendiri sebenarnya merupakan istilah yang memiliki banyak arti yang berbeda di berbagai negara. Meskipun tidak memiliki arti yang pasti dalam setiap budaya politik, istilah ini telah sering digunakan di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Uganda.

Di AS, kaukus sering kali merujuk pada suatu tahap pertemuan dalam proses pemilihan tingkat lokal atas kandidat dari suatu partai politik.  Namun, makna dari istilah “kaukus” sendiri tidak hanya terbatas pada proses pemilihan kandidat.

Di Uganda, kaukus dipahami sebagai sebuah pertemuan yang terdiri atas anggota-anggota legislatif yang memiliki kepentingan yang sama. Kesamaan kepentingan ini dapat didasarkan pada partai, agama, wilayah, dan lain-lain.

Hampir sama dengan di Uganda, kaukus di negeri paman Sam juga dapat berarti suatu sub-kelompok dalam Kongres – lembaga legislatif AS. Sub-kelompok ini dapat terdiri atas anggota-anggota Kongres hingga individu-individu independen.

Biasanya, kaukus di AS biasanya juga terbentuk atas dasar kesamaan yang dimiliki anggotanya, yaitu etnis, ideologi politik, dan kepentingan. Dalam situsnya, Senat AS menjelaskan bahwa kaukus biasanya turut mendiskusikan isu yang menjadi perhatian bersama dan perencanaan kebijakan bagi anggotanya.

Kaukus adalah sebuah pertemuan yang terdiri atas individu-individu yang memiliki kesamaan kepentingan.
Share on X

Beberapa contoh kaukus yang dibentuk atas dasar kepentingan adalah Congressional Black Caucus (CBC). Kaukus ini dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan kelompok Afrika-Amerika dan kelompok-kelompok minoritas di negeri paman Sam ini.

Di bawah kepresidenan Donald Trump, kaukus ini memiliki kepentingan untuk mengambil aspirasi komunitas Afrika-Amerika serta menaikkan kondisi perekonomian komunitas tersebut. Guna memenuhi kepentingannya, CBC juga menekankan pada kolaborasi bipartisan dalam sejarahnya.

Namun, CBC yang didominasi oleh Partai Demokrat AS ini kerap mengkritisi kebijakan Trump. Usulan anggaran negara 2020 oleh pemerintahan Trump misalnya, dikritik oleh CBC karena telah meminimalisir akses terhadap kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan sebagainya.

Selain CBC, terdapat juga Congressional Taiwan Caucus dan Senate Taiwan Caucus. Kedua kaukus ini dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat hubungan AS dengan Taiwan. Selain itu, kaukus ini juga berupaya untuk memengaruhi kebijakan luar negeri AS di kawasan Asia Timur.

Jika kaukus banyak dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan dan memengaruhi kebijakan pemerintah di AS, bagaimana dengan di Indonesia?

Meskipun jarang terdengar di masyarakat Indonesia, beberapa kaukus telah berdiri di Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) misalnya, dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak kelompok perempuan Indonesia.

Hampir sama dengan kaukus di AS, KPPI juga memiliki anggota yang berasal dari partai-partai politik Indonesia. Kaukus yang didirikan pada tahun 2000 ini berdiri atas gagasan sembilan aktivis perempuan dari parpol PAN, Golkar, PDIP, PKB, PPP, dan PKS.

Lantas, bagaimana dengan kaukus yang dibentuk oleh partai-partai pengusung Prabowo-Sandi?

Kaukus coffee morning tersebut bisa jadi memiliki tujuan yang hampir sama dengan kaukus pada umumnya, yaitu memengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, kaukus ini juga disebut-sebut akan membicarakan dan mengadvokasikan berbagai isu yang dianggap penting.

Mungkin, kehadiran kaukus ini ditujukan agar dapat menjadi wadah komunikasi partai-partai oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dengan adanya wadah komunikasi tersebut, kaukus ini bisa jadi menggunakan isu-isu tertentu untuk mengkritik pemerintahan Jokowi.

Jadi Strategi?

Kehadiran kaukus untuk memperjuangkan kepentingan dan isu yang luput dari perhatian pemerintah memang terdengar mulia. Namun, kaukus coffee morning sendiri bisa saja memiliki fungsi lain.

Menurut Clive J. Napier dan Pieter Labuschagne dalam tulisan mereka yang berjudul Political Party Caucuses and Democracy, dibentuknya sebuah kaukus politik sebenarnya bersifat pragmatis dan strategis. Dengan mengutip Sven Berg, Napier dan Labuschagne menjelaskan bahwa kaukus dibentuk dengan tujuan untuk memaksimalkan pengaruh dan kesatuan partai.

Dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh, kaukus coffee morning bisa jadi dibentuk untuk memengaruhi negosiasi kohabitasi yang disebut-sebut tengah terjadi. Berdasarkan desas-desus yang tersebar di masyarakat kini, Gerindra dan beberapa partai dari Koalisi Adil Makmur sedang mendapatkan ajakan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

View this post on Instagram

Meski bubar, koalisi Adil Makmur disebut akan bentuk kaukus sebagai forum komunikasi. Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #koalisiadilmakmur #kaukus #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 1, 2019 at 1:45am PDT

Bisa jadi, berkaitan dengan hal tersebut, partai-partai Prabowo ingin menghindari kooptasi yang mungkin tengah dilakukan oleh Jokowi. Kooptasi merupakan upaya penguasa untuk melibatkan penantang potensial dalam sistem guna menjaga status quo.

Hampir sama dengan kohabitasi yang diharapkan oleh beberapa pihak untuk terjadi, kooptasi menempatkan penantang dalam sistem pengambilan keputusan untuk menghilangkan perlawanan dari oposisi. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana kooptasi dapat meniadakan pengaruh dari pihak yang dikooptasi.

Ketakutan koalisi Prabowo terhadap kooptasi oleh Jokowi bisa jadi beralasan. Pasalnya, sang presiden sendiri menyatakan bahwa hendak berdiskusi terlebih dahulu dengan partai-partai koalisinya terkait wacana pelibatan Mantan Danjen Kopassus tersebut dalam masa pemerintahan keduanya.

Gerindra sendiri memiliki beberapa perbedaan visi dengan pemerintahan Jokowi meskipun disinyalir akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Seperti yang diungkapkan oleh Waketum Gerindra Arief Poyuono, Gerindra ingin tetap menjadi partai yang kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

Mungkin, upaya ini juga menjadi cara bagi kubu Prabowo untuk meningkatkan posisi tawar dalam negosiasinya dengan Jokowi. Pasalnya, Mantan Danjen Kopassus tersebut belum juga memberikan selamat pada lawannya dalam Pilpres 2019.

Prabowo sendiri dikabarkan akan segera bertemu dengan Jokowi. Menurut Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade, rencana tersebut telah diungkapkan oleh Prabowo ketika melakukan pembubaran Koalisi Adil Makmur beberapa waktu lalu.

Terkait hal tersebut, Prabowo juga berjanji akan memberikan kabar pada partai-partai eks-koalisinya mengenai hasil pertemuan tersebut. Bisa jadi, ini menjadi upaya Prabowo untuk tetap melibatkan partai-partai eks-koalisinya guna meningkatkan daya tawarnya.

Pada akhirnya, kaukus dan partai-partai eks-koalisinya menjadi upaya dari mereka untuk menyeimbangkan posisinya terhadap Jokowi yang juga tetap melibatkan partai-partai koalisinya dalam negosiasi yang disebut-sebut tengah dalam proses.

Jika benar begitu, lirik rapper Drake pun menjadi relevan. Bisa jadi, ini upaya kubu Prabowo untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya terhadap Jokowi. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asca heboh kasus Ratna Sarumpaet, rumor bahwa ketidaksolidan Koalisi Adil dan Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai tampak di permukaan dan semakin kencang berhembus. Pasalnya, hal ini kontras jika dibandingkan dengan Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang tampak lebih solid. Hal ini terlihat dari kesamaan suara dalam merespons berbagai isu, serta peran representatif partai koalisi yang lebih proaktif dalam kampanye.

Lemahnya Koalisi Adil dan Makmur sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Bahkan secara fundamental, koalisi ini dibangun berdasarkan kepentingan yang bisa dibilang tak kuat.
Share on X

Terlebih, hasil survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut elektabilitas Prabowo-Sandiaga masih cenderung stagnan dan tak berubah.

Mungkinkah hal ini menandakan tidak bekerjanya partai-partai koalisi sebagai mesin utama dalam mendulang suara di Pemilu? Dan benarkah rumor yang menyebutkan bahwa Prabowo adalah capres yang “lemah” dan hanya dimanfaatkan oleh koalisinya?

Riak-Riak Ketidaksolidan

Lemahnya Koalisi Adil dan Makmur sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Bahkan secara fundamental, koalisi ini dibangun berdasarkan kepentingan yang bisa dibilang tak kuat.

Beberapa indikator cukup menggambarkan kondisi ini, misalnya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kerap tak sepaham bahkan terlihat sering berbeda pandangan terkait beberapa hal. Sejak awal koalisi ini dibangun pun keretakan itu memang sudah sangat nyata di depan mata.

Saya percaya Prabowo tidak haus kekuasaan. Mungkin malah sudah capek jadi capres. Letih.

Yang jadi masalah: orang-orang di sekitarnya lah yang haus. Dan Prabowo lemah terhadap mereka. https://t.co/rFU4yP1xDo

— Poltak Hotradero (@hotradero) October 8, 2018

Dalam kasus mahar politik di balik kesepakatan parpol koalisi pendukung Prabowo yang menjadikan Sandiaga sebagai cawapres misalnya, juru bicara PKS Muhammad Kholid sempat menuntut permintaan maaf dari Partai Demokrat yang dianggap menggulirkan  tudingan yang kala itu ramai disebut dengan istilah ”jenderal kardus”.

Ketidaksamaan suara di tubuh Koalisi Adil dan Makmur terus berlanjut saat kesepakatan penetapan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga tak kunjung mencapai titik temu.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta supaya memperkokoh koalisi menjelang Pilpres 2019, Partai Gerindra sebaiknya memberikan jatah wakil gubernur DKI Jakarta kepada partainya.

Namun, Gerindra justru mengusung Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik sebagai kandidat terkuat untuk posisi kursi DKI-2 itu.

Hal serupa juga terjadi pada Demokrat yang disebut cenderung rapuh dalam dukungannya kepada Prabowo. Kerapuhan ini semakin terkuak lewat survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA baru-baru ini.

Survei itu menyebutkan bahwa Partai Demokrat dinilai memiliki pendukung yang paling tidak militan dan suaranya terpecah di antara keempat partai pendukung lainya dalam koalisi Prabowo.

Peneliti senior LSI Danny JA, Adrian Sopa menyebut pendukung Partai Demokrat yang memilih Prabowo-Sandi hanya 49,4 persen dan yang memilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 33,3 persen. Ini menunjukkan bahwa konstituen Partai Demokrat yang mendukung Jokowi jumlahnya cukup besar – ironis dengan posisi partai yang ada dalam koalisi Prabowo.

Babak baru ketidaksolidan koalisi ini juga terlihat ketika terjadi perbedaan pandangan antara Gerindra dan Demokrat menyoal pertemuan IMF-World Bank. Gerindra dan beberapa politisi oposisi lain secara keras mengkritik event yang disebut menghabiskan anggaran negara di tengah bencana alam.

Padahal, belakangan diketahui bahwa event 3 tahunan tersebut digagas oleh Ketum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konteks ini seolah menampilkan aksi “serang teman sendiri”.

Yang terbaru, ketidakharmonisan hubungan koalisi Demokrat-Gerindra-PKS juga semakin terlihat pada malam Prabowo Subianto menggelar konferensi pers soal kasus Ratna Sarumpaet. Saat itu, ia hanya ditemani Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Tidak adanya pembelaan dari Demokrat maupun PKS ketika kasus hoaks Ratna terbongkar juga menyiratkan seolah ada jarak yang terjadi antara dua partai itu dengan Prabowo dalam menyikapi kasus tersebut.

Tidak tampaknya Demokrat dan PKS dalam aksi-aksi Prabowo belakangan serta kecenderungan lebih dekatnya sang jenderal dengan PAN, semakin menguatkan sentimen di tubuh koalisi oposisi ini. Pasca pemeriksaan Amien Rais terkait penyebaran kasus hoaks Ratna misalnya, Prabowo bahkan melakukan pembelaan terhadap ulama sekaligus politikus tersebut dengan berjanji akan menurunkan sebanyak 300 advokat.

Lalu bagaimana sebenarnya fenomena ketidaksolidan koalisi ini dijelaskan?

Jika merujuk pada teori koalisi konvensional, ketidaksolidan partai koalisi adalah konsekuensi tidak adanya ikatan ideologis yang kuat yang membentuk koalisi tersebut. Richard Katz dan Peter Mair dalam tulisanya The Cartel Party Thesis: A Restatement mengemukakan bahwa kecenderungan tujuan utama partai-partai melakukan koalisi adalah untuk menjaga kepentingan mereka tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan platform politik, serta hanya untuk melanggengkan kepentingan bersama mereka.

Namun, kesepakatan kepentingan tersebut sepertinya tidak sepenuhnya tercapai dalam koalisi Prabowo Sandi. Hal ini didukung oleh pemikiran John Forbes Nash, ilmuwan peraih nobel ekonomi yang dikenal dengan kosnep Nash Equilibrium.

Konsep ini berprinsip pada asumsi bahwa dalam setiap kegiatan transaksi atau pun negosiasi – dalam konteks ini adalah negosiasi politik dalam sebuah koalisi – pertimbangan untung rugi menjadi aspek yang penting.

Untuk mencapai titik keseimbangan koalisi atau kondisi yang disebut Nash Equilibrium itu, kesepakatan yang ideal tidak harus menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat mendapatkan bagian dalam pencapaian kepentingan dan tidak mempermasalahkan berapa banyak kepentingan yang sudah terakomodasi. Jadi dalam hal ini, win-lose condition dapat diterima.

Jika melihat riak-riak konflik dan ketidaksesuaian pandangan yang sering terjadi dalam Koalisi Adil dan Makmur, seolah menunjukkan belum kuatnya konsolidasi dan kesepakatan tujuan bersama antaraktor. Terlihat bahwa setiap aktor koalisi berusaha untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan masing-masing dan menolak adanya prinsip win-lose menurut Nash tersebut. Sehingga tidak pernah terjadi keseimbangan koalisi yang saling menguntungkan yang pada akhirnya merugikan Prabowo sebagai sentral koalisi.

Permainan yang Tak Kooperatif ?

Melihat fenomena-fenomena tersebut, muncul spekulasi, mungkinkah Koalisi Adil dan Makmur memang tidak lagi berfokus pada kemenangan Prabowo?

Faktanya, jika melihat rilis hasil survei terbaru SMRC, tidak ada kenaikan suara secara signifikan terhadap elektabilitas pasangan Prabowo-Sanadiaga. Elektabilitas pasangan ini hanya mencapai 29,8 persen.

Presentase tersebut tidak berbeda jauh dengan survei sebelum-sebelumnya. LSI Denny JA di awal tahun 2018 merilis elektabilitas Prabowo-Sandiaga juga hanya capai 29,5 persen. Sementara hasil survei Poltracking yang dilakukan pada 27 Januari sampai 3 Februari 2018 lalu menempatkan keterpilihan Prabowo pada angka 26,1 persen.

Survei lain dari Cyrus Network yang dilakukan pada 27 Maret hingga 3 April menempatkan keterpilihan Prabowo di angka 21,8 persen. Sementara survei Indikator Politik yang dilakukan pada 25-31 Maret 2018 justru menempatkan elektabilitas Prabowo hanya sebesar 19,2 persen.

Meski ada tren kenaikan elektabilitas dari hasil survei berbagai lembaga tersebut, namun presentasinya tak signifikan. Hal ini semakin menguatkan indikasi bahwa tidak ada peran signifikan yang dilakukan oleh koalisi dalam mendongkrak elektabilitas Prabowo-Sandi. Dapat diasumsikan mesin-mesin politik Prabowo-Sandi – dalam konteks ini partai-partai pendukung dalam koalisinya – belum bekerja secara maksimal.

Lalu mungkinkah partai-partai pendukung Prabowo sebenarnya hanya berlomba mengamankan kepentingan elektoral masing-masing di tingkatan legislatif?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dasar pembentukan koalisi antara partai-partai politik adalah pertimbangan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang yang akan mereka peroleh.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Bingham Powell Jr dalam bukunya Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses tawar-menawar politik jangka pendek dalam sebuah koalisi dituntut untuk jeli melihat peluang dan ancaman dalam Pemilu berikutnya.

Dalam konteks tersebut, menjelang Pilpres 2019, posisi Prabowo sebagai pemimpin koalisi dianggap lemah. Dengan peluang keterpilihan yang kian kecil, partai-partai pengusung Prabowo ini bisa jadi sadar bahwa mereka akan kalah.

Tapi mereka masih memiliki kepentingan memaksimalkan suara Pemilu Legislatif di 2019. Sehingga mereka terkesan tak ingin terlalu fokus untuk pemenangan Pilpres. Karena, kepentingan politik jangka panjang yakni Pilpres 2024 lebih menjanjikan  dibandingkan Pilpres tahun depan dengan Jokowi sebagai lawan politik yang seolah tidak terbendung.

Bergabungnya mereka dalam koalisi sangat mungkin hanya untuk memenuhi syarat bertarung di Pilpres 2024, mengingat partai yang tidak mengusung capres-cawapres pada di 2019, tidak diperbolehkan untuk mencalonkan kandidatnya pada Pemilu berikutnya.

Fokus partai pada Pileg juga beralasan mengingat saat ini jumlah partai yang berkontestasi semakin banyak, sementara parliamentary threshold juga telah mencapai 4 persen. Artinya, dengan kondisi Pemilu serentak, partai mau tidak mau harus memprioritaskan nasibnya dahulu, ketimbang capres-cawapres yang ia dukung.

Pada titik ini, keseimbangan Nash yang telah dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya memunculkan sintesis yang disebut Nash Equilibrium Paradox, di mana dalam sebuah permainan, setiap aktor akan selalu menginginkan keuntungan yang paling besar. Pertanyaanya, siapakah pihak yang nantinya akan mendapat keuntungan paling besar dalam koalisi Prabowo-Sandi? Menarik untuk ditunggu. (M39)