PinterPolitik.com

“Kita selalu berbicara soal prinsip, tapi berperilaku sesuai kepentingan.” ~ Walter Savage Landor

[dropcap]K[/dropcap]etika Joko Widodo sudah mulai membicarakan program kerja yang akan ditawarkan saat kampanye Pemilihan Presiden tahun depan, dengan partai politik pendukungnya. Prabowo Subianto masih dipusingkan dengan sikap parpol pendukungnya yang tetap bersikeras dengan keinginannya masing-masing.

Setelah mendapat dukungan dari Demokrat, jumlah suara yang dibutuhkan Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden memang sudah lebih dari cukup. Sehingga mau tak mau, kehadiran partai biru tersebut mengubah posisi tawar yang dimiliki oleh PKS dan PAN dalam koalisi oposisi.

Sebelumnya, PAN yang memiliki jumlah suara parlemen lebih banyak dari PKS memiliki harapan yang lebih besar untuk mendapatkan kursi calon wakil presiden Prabowo, walau PKS menganggap posisi tersebut lebih pantas diberikan ke partainya. Apalagi pada Pilpres 2014 lalu, Hatta Rajasa pun berasal dari PAN.

Namun dengan masuknya Demokrat, harapan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN, dalam mendapatkan kursi cawapres pun jadi menipis. Begitu juga dengan PKS, hanya bedanya, PAN saat ini secara de jure sebenarnya masih berada di Koalisi Pemerintah yang seharusnya masih tetap mendukung kekuasaan Jokowi hingga 2019 nanti.

Sy optimis bhw PAN dan PKS jg akan bergabung bersama Partai Gerindra dan Partai Demokrat sbg koalisi. Sebab, ke empat partai ini, sy yakini memiliki pandangan yg sama terhadap persoalan di masyarakat. @ILC_tvOnenews pic.twitter.com/wDk3UoJRyi

— Fadli Zon (@fadlizon) July 31, 2018

Hanya saja, walaupun salah satu kader PAN telah mendapatkan kursi di Kabinet Kerja Jokowi, namun secara de facto, sikap PAN lebih condong sebagai oposisi dibanding anggota koalisi. Sikap PAN yang kerap berseberangan dengan Pemerintah, tapi menerima jatah menteri inilah yang sempat dituding Ali Mochtar Ngabalin sebagai pengkhianat.

Posisi mendua PAN, sebenarnya tak lepas dari keberadaan Amien Rais, ketua dewan kehormatan yang juga pendiri PAN. Sikap PAN yang lebih condong ke Prabowo dan sering berkumpul dengan oposisi, pada akhirnya juga membuat partai berbasis Muhammadiyah ini kerap diabaikan saat parpol pendukung Jokowi berkumpul.

Padahal, Zulkifli sendiri secara tegas mengatakan kalau PAN belum secara resmi mendukung Prabowo. Disinyalir, sikap PAN yang terkesan masih bimbang ini, merupakan manuver Zulkifli  yang tak hanya cukup dekat dengan Jokowi, tapi juga berharap ikut dipertimbangkan sebagai cawapresnya.

Harapan besar Zulkifli ini pula yang bisa jadi merupakan ganjalan utama bagi PAN untuk segera mengumumkan dukungannya pada Prabowo. Apalagi saat ini, posisi tawar PAN di koalisi oposisi pun semakin sulit, mengingat langkah Prabowo seperti telah ‘dikunci’ oleh PKS dan juga belakangan oleh Demokrat. Lalu kemana PAN akan berlabuh?

Tarik Menarik Kepentingan Internal

“Orang yang hanya berpikir bagi kepentingan perutnya saja, harga dirinya akan serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya.” ~ Ali Bin Abi Thalib

Sepupu yang juga menantu Nabi Muhammad SAW, Ali Bin Abi Thalib, bagi kaum Muslimin namanya akan selalu dimuliakan. Tak hanya karena masih sedarah dengan Rasullulah, tapi juga berkat jasa-jasanya dalam mendukung dan memajukan Islam. Sehingga, pesan yang diwasiatkan beliau di atas pun harus dijalankan dengan sebaiknya.

Sayangnya walaupun PAN selalu diidentikkan dengan partai yang Islami, tapi seperti juga politikus lainnya, lebih suka mendahulukan kepentingannya sendiri, dibanding bangsa dan negara. Sikap ini terlihat dari bagaimana Amien Rais kerap mementingkan syahwat kebencian pribadinya, meski risikonya dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.

Amien yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212, dikenal sangat rajin menyerang Jokowi. Terutama menjelang kontestasi politik, seperti di Pilkada 2017 dan 2018 lalu. Sikap Amien yang begitu anti-Jokowi ini, mau tak mau berimbas pada posisi PAN yang di bawah kendali Zulkifli memilih bergabung ke Pemerintah.

Sementara sebagai ketua umum, Zulkifli sepertinya lebih suka bersikap pragmatis dengan membawa partainya ke kubu Jokowi demi mendapatkan jatah ‘logistik’ dari Pemerintah. Buktinya, setelah bergabung PAN berhasil mendapatkan satu kursi menteri. Meski begitu, Zulkifli tak dapat memerintahkan Amien untuk berhenti menentang Jokowi.

Posisi Zulkifli ini, bila merujuk pada teori dominasi sosial yang dikemas oleh Felicia Pratto, Jim Sidanius, dan Shana Levin, dalam buku Social Dominance Theory and The Dynamics of Intergroup Relation, merupakan sikap dominasi Amien terhadap kepengurusan partainya yang selalu ia anggap sebagai bawahan atau sub-ordinat semata.

Sebagai pendiri partai, Amien sepertinya tidak mempedulikan struktur hirarki kepengurusan PAN. Oleh karena itu, ia akan bisa berbuat ‘seenaknya’ tanpa seizin Zulkifli yang tak lain juga merupakan besan keluarganya. Akibatnya, dalam tubuh PAN sebenarnya tengah terjadi tarik menarik kepentingan elit partai.

Akibat adanya kekuasaan di luar struktur tersebut, bisa saja di dalam PAN sebenarnya tengah terjadi konflik terselubung antara kepentingan Zulkifli sebagai nakhoda partai, dengan Amien sebagai “pemilik” partai. Akibatnya, perbedaan kepentingan elit partai ini pun membuat proses penentuan koalisi menjadi terhambat.

Fakta adanya konflik terselubung ini, diakui sendiri oleh Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan yang mengatakan kalau PAN masih sulit menentukan dukungan karena masih ada perdebatan mengenai apakah antara mendukung Prabowo atau Jokowi. Meski Amien legowo tak mendapat kursi cawapres dari koalisi oposisi, tapi tidak begitu bagi Zulkifli.

Terjebak Posisi “No Man’s Land”

“Setiap orang ingin makan di meja pemerintahan, tapi tak seorang pun yang ingin mencuci piringnya.” ~ Werner Finck

Perkataan komedian asal Jerman di atas, sepertinya sangat menggambarkan posisi PAN. Pada Pilpres 2014 lalu, PAN tidak bergabung di koalisi Jokowi. Namun ketika Jokowi berkuasa, PAN mendekat dan dengan santainya mendapatkan “kue” kekuasaan tanpa ikut membantu membela Pemerintahan. Sebaliknya, malah menjelek-jelekkan Jokowi.

Sikap PAN yang seakan tak mau rugi ini, memang pada akhirnya tak lepas dari keputusan para elit politiknya. Sistem demokrasi elitis yang menurut Joseph Schumpeter lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui elit atau pemimpinnya, memang sangat mampu menciptakan ketidakselarasan di dalam tubuh partai.

Tapi bagaimana kalau yang tidak selaras adalah para pemimpinnya sendiri? Baik Amien maupun Zulkifli, sama-sama memiliki kekuasaan untuk menentukan arah dukungan partai. Bila Amien lebih menekankan pada ideologi, Zulkifli lebih memikirkan cara bertahan partai bila berada di luar kekuasaan. Dua hal yang sama-sama penting.

Akibatnya, PAN pun mengalami kebuntuan dalam menentukan sikap dan tetap bertahan di posisi mendua, yaitu tetap berada di pemerintahan tapi juga merapat ke oposisi. Posisi PAN yang berada di antara dua kekuatan yang berseberangan ini, merujuk perkataan  pecatur Rusia Vladimir Kramnik, merupakan posisi no man’s land.

Istilah yang kerap digunakan dalam permainan catur, tapi pertama kali digunakan pada Perang Dunia I ini, awalnya diartikan sebagai posisi kosong di antara dua pilihan yang bertolak belakang. Sedang pada kasus PAN, partai yang berdiri paska reformasi ini tengah terjepit di antara dua pilihan yang saling berseberangan.

Menurut Kramnik, posisi ini umumnya juga digunakan apabila pemain tengah merasa ragu atau takut akibat situasi yang tidak pasti. Dalam perang, posisi no man’s land kerap dilakukan ketika tengah terjadi perebutan kepentingan, atau akibat tidak merasa memiliki tempat di masing-masing wilayah yang berseberangan tersebut.

Terkait sikap PAN yang masih berada di no man’s land ini, bila disimpulkan kalau Zulkifli kemungkinan besar takut salah langkah atau merasa tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan di kedua kubu. Terlebih dengan masuknya Demokrat ke kubu Prabowo, bisa dipastikan ambisi Zulkifli untuk dipinang Prabowo semakin kecil.

Sementara di kubu pendukung Jokowi, citra PAN sudah terlanjur buruk. Padahal bila dilihat dari prediksi kemenangannya, lebih besar dibanding oposisi. Nah, sekarang pilihannya tinggal apakah PAN akan mendukung sikap ideologi pendirinya, atau berharap pada kubu yang cenderung lebih besar meraih kekuasaan?

Seperti kata Sastrawan asal Inggris di awal tulisan, banyak orang bicara tentang prinsip tapi kelakuannya disesuaikan dengan kepentingan. (R24)

PinterPolitik.com

“Sebagai Koalisi Pemerintah, kita mewarisi rasa tidak percaya dan keyakinan akan sistem politik yang ada.” ~ Andrew Lansley

Rasa tidak percaya pada partai politik, berdasarkan perkataan Politikus Inggris Andrew Lansley di atas, terbukti tidak hanya terjadi di negara kita saja. Di tanah air, tingginya ketidakpercayaan masyarakat pada parpol ini juga diperlihatkan oleh hasil survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut survei tersebut, PDI Perjuangan yang paling mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat saja, hanya memperoleh 24,1 persen. Begitu juga Golkar yang berada di bawahnya, hanya meraih 1o,2 persen saja. Kondisi ini berbeda dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada iklim demokrasi pada pemerintahan saat ini.

Peneliti Senior LIPI, Syamsudin Haris mengatakan, kalau tingkat kepercayaan publik pada iklim demokrasi di pemerintahan saat ini mulai membaik. Fakta ini terlihat dari meningkatnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kontestasi politik, terutama di Pilkada Serentak yang dilaksanakan Juni lalu.

Membaiknya iklim demokrasi ini, juga diakui oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang mengatakan kalau partisipasi masyarakat di Pilkada lalu, mencapai 73,24 persen. Walau tidak mencapai target yang ditetapkan oleh KPU, yaitu 77 persen, namun angka tersebut pun sudah lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pilkada 2017 lalu.

Keterlibatan masyarakat yang lebih aktif ini, juga terlihat dari semakin kritisnya masyarakat dalam memilih kepala daerahnya. Apalagi banyak pengamat yang percaya bahwa pilihan masyarakat di Pilkada lalu, beririsan langsung dengan kecenderungan presiden yang akan dipilihnya pada Pemilihan Presiden tahun depan.

Hanya saja, peta koalisi yang dibentuk parpol saat menghadapi Pilkada dengan Pilpres mendatang memang sangat berbeda. Padahal, Golkar melihat kalau pilihan kepala daerah masyarakat di Pilkada lalu, lebih banyak mengacu pada sosok presiden yang akan diusung oleh kepala daerah tersebut.

Kebingungan masyarakat ini, diungkap oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo. Oleh karena itu, dalam evaluasi Undang-undang Pemilu yang akan dibahas DPR nanti, Firman mengatakan partainya akan mengusulkan akan adanya koalisi permanen, baik di pemilihan presiden maupun kepala daerah.

Sebagai salah satu parpol koalisi pemerintah, Golkar tentu diuntungkan dengan koalisi permanen apabila Jokowi kembali meraih kekuasaan untuk periode selanjutnya. Namun bagaimana kalau ternyata Jokowi kalah? Akankah Golkar yang dikenal sebagai partai presidensialisasi ini akan mampu berseberangan dengan Pemerintah?

Golkar, Presidensialisasi Partai

“Partai tidak hanya atau tidak seperti sekelompok orang yang memiliki serangkaian ide dan tujuan ideal.” ~ Lord Acton

Bagi Politikus Inggris kelahiran Italia bernama asli John Emerich Edward Dalberg-Acton yang terkenal dengan adagiumnya, ‘kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti akan korup’ ini, parpol tak lain hanyalah sekumpulan orang yang memiliki ide atau tujuan yang sama, yaitu meraih kekuasaan.

Tak terkecuali dengan partai Golkar. Sebagai parpol yang lahir di era Orde Baru, Partai berlambang pohon beringin ini dikenal sebagai partai yang menjadi kendaraan Soeharto dalam melanggengkan 32 tahun kekuasaannya. Akibatnya, di era reformasi pun, sulit bagi Golkar untuk berada di luar pemerintahan.

Kecenderungan Golkar untuk selalu berada di pemerintahan ini, menurut Koichi Kawamura dalam makalah Presidentialism and Political Parties in Indonesia: Why Are All Parties Not Presidentialized? – menandakan kalau Golkar merupakan tipe partai yang selalu mengincar kemenangan dan ikut berkuasa bersama presiden pilihannya.

Sebagai partai kedua terbesar di tanah air, Golkar memiliki semua ciri dari presidentialized party atau partai presidensialisasi, yaitu memiliki organisasi politik yang kuat serta memiliki potensi untuk memenangkan Pemilu berkat elektabilitasnya yang relatif lebih besar dibanding partai lainnya.

Golkar Diurutan Kedua Dalam Survei LIPI Soal 3 Besar Parpol Di 2019 https://t.co/EGP6jUPuXM pic.twitter.com/BSeAIRII5O

— Kabar Golkar (@KabarGolkarCom) July 19, 2018

Salah satu bukti yang menguatkan kalau Golkar adalah partai presidensialisasi, adalah saat Partai Kuning ini memutuskan hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Walau KMP menguasai kursi legislatif, namun kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 membawa KIH sebagai partai penguasa eksekutif (pemerintah).

Keputusan Golkar yang akhirnya mendukung pemerintahan Jokowi ini, juga tak lepas dari bentuk kartelisasi partai yang diberikan pada partai pimpinan Airlangga Hartarto ini. Istilah kartelisasi, berdasarkan tulisan Dan Slater – Indonesianis dari University of Michigan, merupakan bentuk power sharing (bagi-bagi kekuasaan).

Dalam tulisan yang berjudul Party Cartelisation, Indonesian-style tersebut, Slater mengatakan kalau hampir semua parpol di koalisi pemerintah membagi kekuasaan eksekutif tanpa memperhitungkan afiliasi politiknya. Tujuannya, tentu saja untuk menciptakan keseimbangan politik dan persaingan politik secara terbuka.

Bagi-bagi kekuasaan ini, terlihat dari bagaimana Golkar langsung mendapatkan ‘jatah’ kursi menteri yang jumlahnya bahkan lebih besar dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi. Sehingga tak heran bila elektabilitas Jokowi yang lebih tinggi dari Prabowo Subianto, merupakan upayanya dalam mempertahankan kekuasaan.

Koalisi Permanen, Jaga Status quo?

“Partai politik yang banyak merupakan koalisi yang rumit dan tidak terlalu teoritis.” ~ William Kristol

Kritikus politik asal AS yang lebih dikenal sebagai Bill Kristol ini, merupakan editor dan pendiri surat kabar Weekly Standard, sehingga komentar-komentar politiknya pun cenderung pedas dan menusuk. Termasuk komentarnya mengenai koalisi partai politik yang cenderung rumit dan juga pragmatis dalam mengambil keputusan.

Sebagai negara penganut sistem presidensial dengan multipartai, koalisi yang terjadi di tanah air juga cenderung pragmatis karena tujuan utamanya untuk mendapatkan kekuasaan. Akibatnya, koalisi yang terbangun pun sebagian besar bukan sekedar untuk mencari suara (vote seeking) tapi juga sebagai alat pencari kekuasaan (power seeking).

Atas alasan kekuasaan pula, koalisi yang terbangun menjadi cair karena koalisi tidak dilandasi atas ideologi partainya masing-masing. Akibatnya, koalisi di Pilkada dan di Pilpres pun bisa berlainan. Di Pilkada, koalisi yang terjadi lebih ditekankan pada vote seeking, karena itu parpol yang berseberangan di nasional bisa berkoalisi di Pilkada.

Sementara di nasional, koalisi yang terjadi bukan hanya didasari atas penjaringan suara tapi juga pada tokoh yang akan diusung oleh parpol sebagai calon presidennya. Hanya saja, polarisasi yang terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo, memang ternyata mempengaruhi hasil dari Pilkada lalu.

24. Bahkan koalisi semi permanen Gerindra-PKS-PAN yg sdh solid sebelum Pilkada, hampir hancur berantakan, terutama akibat manuver politik SBY.

Mengapa Deddy Mizwar batal jadi cagub Gerindra?
Mengapa Sudrajat tiba2 ‘dikalahkan’?
Mengapa PKS sempat membelot?
Mengapa oh mengapa?

— Batak Modern (@albertpanjaitn) July 17, 2018

Walau ide adanya koalisi permanen pernah dibangun Prabowo paska Pilpres 2014, namun wacana itu terbukti tidak berhasil mengingat satu persatu anggota KMP berbalik arah mendukung Pemerintah, salah satunya Golkar sendiri. Sehingga usulan Firman di atas, dapat dikatakan sebagai keyakinannya akan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Berkaca pada Pilkada Serentak lalu, di mana kepala daerah yang terpilih satu persatu mendeklarasikan dukungannya agar Jokowi kembali berkuasa di periode berikutnya, bisa jadi Golkar tengah berupaya untuk mempertahankan status quo kekuasaan dan kemenangan di Pilpres selanjutnya.

Berdasarkan hitungan politik, kekuatan koalisi Pemerintah saat ini memang terlihat lebih kuat dibanding oposisi. Sehingga dengan adanya koalisi permanen, Golkar akan diuntungkan dengan kekuatan besar yang ada di kubu Jokowi. Namun bagaimana kalau ternyata di Pilpres nanti, Jokowi mengalami kekalahan?

Sebagai Presidensialisasi Partai, tentu sulit bagi Golkar untuk berada di posisi oposisi seperti yang pernah terjadi di 2014. Bila memang koalisi permanen jadi terbentuk, apakah Golkar mampu mengubah paradigma partainya yang cenderung mendukung pemerintah yang berkuasa? Atau jangan-jangan, Golkar sendiri yang akan mengkhianatinya kembali. (R24)

PinterPolitik.com

“Sebagai koalisi pemerintah, kita diwariskan legenda mengenai kurangnya kepercayaan dan keyakinan pada sistem politik.” ~ Andrew Lansley

[dropcap]D[/dropcap]engungan 2019 ganti presiden, sepertinya memantik sejumlah pihak untuk bermanuver dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti. Salah satu datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan akan menghadirkan pemimpin baru amanah, cerdas, dan berpihak pada masyarakat.

Sontak masyarakat pun bertanya-tanya, apakah berarti Presiden Keenam ini tengah mempersiapkan seseorang yang akan menjadi lawan Jokowi tahun depan? Menyikapi berkembang wacana tersebut, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan kalau apa yang ditulis di media tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh SBY.

Meski begitu, tetap saja pernyataan SBY tersebut bagaikan pancingan yang cantik bagi pihak oposisi untuk semakin menguatkannya. Salah satu yang terpancing untuk berkomentar, tak lain dan tak bukan adalah Fahri Hamzah. Bagi Wakil Ketua DPR ini, ucapan SBY tersebut merupakan pertanda kalau posisi Jokowi tengah terancam dengan kemungkinan adanya poros ketiga.

Fahri Hamzah sebut Jokowi bisa tak dapat tiket di Pilpres, PDIP: Banyak partai yang sudah mendukunghttps://t.co/FUeFUfEToj pic.twitter.com/OUkoVCTg12

— Stella Gyovani (@StellaGyovani) April 25, 2018

Politikus “tanpa partai” ini, meramalkan kalau koalisi gemuk yang ada digenggaman Jokowi, bisa saja “melarikan diri” apabila Jokowi terlalu cepat menentukan cawapresnya. Fahri melihat, Jokowi memiliki posisi yang rentan untuk ditinggalkan oleh partainya. Sehingga bisa saja di tahun depan, Jokowi malah kehilangan “tiket” untuk kembali berlaga sebagai capres.

Sikap parpol koalisi Jokowi yang seolah saling berlomba mengedepankan kadernya sendiri sebagai cawapres, memperlihatkan kalau dukungan tersebut tidak murni berdasarkan kebijakan Jokowi. Fakta ini terlihat dari bagaimana PDI Perjuangan berusaha mencari pendamping Jokowi atas kriterianya sendiri, begitupun Golkar yang berharap Jokowi ikut memperhitungkan Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, pendeklarasian JOIN (Jokowi – Cak Imin) yang dilakukan Ketua Umum PKB tersebut, juga disebut-sebut dapat menjadi api perpecahan bagi koalisi Jokowi. Sebab walau sudah gencar kampanye ke mana-mana, namun hingga kini PKB sebetulnya masih belum menyatakan kemantapannya untuk bergabung ke kubu Jokowi. Berdasarkan fakta ini, mungkinkan prediksi Fahri akan menjadi kenyataan?

Koalisi dan Komitmen Partai

Di masa lalu, pemimpin adalah bos. Namun kini, pemimpin harus menjadi partner bagi mereka yang dipimpin. Pemimpin tak lagi bisa memimpin hanya berdasarkan kekuasaan struktural belaka. ~ Erich Fromm

Koalisi untuk membentuk pemerintahan maupun pasukan yang kuat, telah ada bahkan sejak puluhan tahun sebelum Masehi. Namun koalisi-koalisi yang awalnya terjadi atas azas tinggal balik atau mitra sejajar itu, pada akhirnya bisa terancam bila salah satunya mendapatkan kekuasaan lebih besar dibanding yang lainnya.

Kisah hancurnya koalisi antara Caesar, Pompei, dan Crassus pada era Romawi adalah salah satunya. Ketika Pompei meninggal, Caesar yang akhirnya memiliki kekuasaan lebih besar dari Crassus pun berubah menjadi pemimpin tirani. Sikap Caesar ini, tak hanya mengakhiri persahabatannya dengan Crassus, tapi juga menjadi awal hancurnya kejayaan pemerintahan demokrasi di negara itu.

Walau tidak sedramatis kisah di atas, namun adanya adu pengaruh untuk mendapatkan jabatan RI-2 di koalisi Jokowi, bisa saja akan membawa kehancuran dari Sang Petahana. Menurut Dosen Sosial dan Ilmu Politik Lampung Syarif Makhya, lemahnya koalisi yang terbangun dalam politik Indonesia akibat tidak didasarkan pada kepentingan visi dan ideologis partai, tapi lebih bermotivasi pragmatis yaitu pembagian kekuasaan.

Koalisi ini disebut sebagai koalisi taktis, sebab dibangun tidak berdasarkan asas keseimbangan, sehingga dominasi kekuasaan sangat terlihat berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Selain itu, kentalnya keputusan oligarki elit kekuasaan tertinggi partai juga cenderung menyampingkan aspirasi konstituen partai, sehingga tidak konsisten dalam berpikir dan bertindak untuk memenuhi harapan rakyat.

Melihat koalisi yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuasaan ini, sangat sesuai dengan Teori Minimal Winning Coalition (MWC) dari Arend Lijphart. Menurutnya, prinsip dasar partai yang berkoalisi untuk kekuasaan adalah untuk meraih sebanyak mungkin kursi kabinet (office seeking) dan cenderung mengabaikan partai dengan suara yang lebih kecil.

Berdasarkan teori tersebut, tak heran bila PDI Perjuangan merasa paling berhak untuk menentukan cawapres Jokowi. Walau Golkar juga memiliki suara yang tak kalah banyak dan sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres lebih dulu, namun Partai Banteng tetap merasa partainya lah yang paling besar suaranya.

Terlebih pada 2014 lalu, PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai besar yang mendukung Jokowi hingga meraih tampuk pimpinan. Sementara Hanura dan NasDem, terlihat “kalem” mengingat suaranya di parlemen tidak terlalu besar. Begitu pun dengan PKPI yang terkesan sebagai partai ‘penggembira’ karena tidak memiliki kursi di DPR.

Di sisi lain, sebagai Petahana yang didukung sebagian besar parpol, posisi Jokowi tidak bisa lagi dibilang lemah. Selain itu, elektabilitas Jokowi yang makin meningkat dan kepuasan masyarakat yang mencapai 70 persen lebih, memperkuat posisi tawarnya terhadap dominasi PDI Perjuangan.

Seperti yang dikatakan Fahri, Jokowi memang harus hati-hati dalam menentukan keputusannya. Begitu saja mempercayai cawapresnya pada PDI Perjuangan, bisa jadi hanya akan membuat pamornya menurun di mata masyarakat. Sebaliknya, bila ia menetapkan cawapres yang tidak dapat diterima oleh seluruh parpol pendukungnya, kemungkinan pecahnya koalisi juga sangat tinggi.

Siapa Kartu Jokowi?

Manusia pada dasarnya adalah binatang politik. ~ Aristoteles

Bila manusia adalah binatang politik, maka para politisi bisa jadi adalah binatang buasnya. Di tahun politik ini, para pencari kekuasaan bahkan tak malu-malu mengungkapkan jati dirinya. Pertarungan tak hanya terjadi di koalisi berseberangan, di dalam koalisi yang sama pun sangat jelas tarik menarik kepentingannya.

Sejauh ini, capres yang sudah pasti maju memang hanya Jokowi saja. Sementara koalisi oposisi, yaitu Gerindra dan PKS juga masih dalam tahap tawar menawar. Situasi yang masih gamang ini, memang memungkinkan terjadinya koalisi ketiga yang sempat diwacanakan oleh Demokrat, PKB, dan PAN.

Namun menurut Fahri, poros ketiga bisa saja datang bukan dari Demokrat, PKB, dan PAN, tapi dari parpol koalisi Jokowi sendiri. Berdasarkan pernyataannya, bisa jadi capres “baru” akan lahir dari parpol besar yang merasa kecewa dengan pilihan cawapres Jokowi, sehingga Jokowi kehilangan suara yang dibutuhkan dan tiketnya sebagai capres pun ikut lenyap.

Bila menilik dari peta dukungan yang dimiliki Jokowi, parpol besar itu tak lain adalah PDI Perjuangan dan Golkar. Mengapa? Karena PDI Perjuangan memiliki 19,5 persen suara dan Golkar menyumbang 16,3 suara. Terlebih, kedua partai ini sama-sama menyodorkan cawapres kepada Jokowi. Sementara Hanura dan NasDem yang tergolong “setia” dan tidak mempermasalahkan cawapresnya, hanya memiliki total suara 9,2 persen saja.

Sehingga bisa disimpulkan, “kartu” Jokowi sebenarnya terletak pada PDI Perjuangan maupun Golkar. Sementara PPP, walau menyodorkan cawapres, namun jumlah suaranya tidak signifikan bagi kekuatan Jokowi karena hanya punya tujuh persen saja. Di sinilah buah simalakama yang tengah dihadapi mantan Walikota Solo ini.

Bukan rahasia lagi bila hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan tidak selalu berjalan harmonis. Begitu pun dengan pemilihan pasangan Jokowi di Pilpres nanti, ini terlihat dari kabar kalau Jokowi memiliki tim seleksi cawapresnya sendiri, padahal Mega juga tengah sibuk berkoordinasi sana-sini dan menghadirkan nama-nama yang dianggapnya mampu mendampingi Jokowi berdasarkan kepentingan partai tersebut.

Sejauh ini, nama-nama yang disodorkan Partai Merah ini memang terkesan tidak populer di mata masyarakat. Sehingga wajar apabila Jokowi juga seperti enggan untuk menerima begitu saja apa yang disodorkan. Walau bagaimana pun, elektabilitas Jokowi yang masih di posisi 50 persen, sangat rentan terjun bebas bila ia salah berpasangan.

Sementara itu, walaupun Golkar telah menyatakan menyerahkan sepenuhnya pemilihan cawapres pada Jokowi, belakangan muncul juga suara-suara yang berharap agar Jokowi mau bersanding dengan Airlangga. Rumor yang beredar, ada semacam friksi di Golkar yang menginginkan Partai Beringin tersebut menarik dukungan apabila Jokowi enggan berpasangan dengan Menteri Perindustrian tersebut.

Seperti yang diketahui, partai yang dekat dengan era Orde Baru ini juga memiliki kader-kader yang mampu membalikkan keadaan bila kepentingan partainya tidak terakomodir. Misalnya saja, masuknya nama Titiek Soeharto di kepengurusan partai Golkar sebagai wakil koordinator bidang Pratama yang tugasnya terfokus pada pemenangan Golkar di Pilkada, Pileg, dan juga Pilpres.

Kondisi ini, sebenarnya dapat teratasi bila ada komunikasi intensif dan tujuan yang sama antara Jokowi dengan partai-partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan dan Golkar. Apalagi bila mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin mengambil cawapres dari partai lain atau non partai, sehingga ramalan Fahri akan hilangnya tiket Jokowi bisa dihindari.

Bagaimana pun juga, permasalahan capres dan cawapres seharusnya memang bukanlah soal ajang saling rebut kekuasaan dan pengaruh. Namun siapa yang paling mumpuni untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Bila tidak, maka pernyataan Andrew Lansley mengenai kurangnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada sistem politik, bukan lagi hanya legenda, tapi memang begitulah kenyataannya. (R24)