Menurut sobat PinPol, apakah Presiden Jokowi akan menjadi king maker di Pilpres 2024 nanti?

Tulis di kolom komentar ya 

PinterPolitik.com

“She only messin with a rapper if it’s beneficial” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Koalisi partai politik di Indonesia sepertinya tergolong fleksibel dan tak mengenal batas. Hal ini berlaku bahkan pada partai dengan nuansa ideologi religius yang kentara, seperti PKS.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) misalnya, teringat dengan koalisi partainya yang dibangun bersama partai politik yang memiliki perbedaan ideologi, yakni Partai Damai Sejahtera (PDS). Dalam kenangan HNW, partai yang berlambang salib dan burung merpati ini pernah digandeng partainya dalam Pilkada Papua pada tahun 2006.

Namun, uniknya, selain bernostalgia terhadap perjuangan masa lalu partainya, HNW kembali menekankan bahwa sejarah koalisi PKS-PDS menunjukkan bahwa partainya selalu siap dan sanggup dalam menanggapi ajakan koalisi dari partai-partai lain. Melalui cerita itu, HNW kembali mengingatkan bahwa partainya bukanlah partai politik yang kaku.

Tajuk Rencana “KOMPAS”, Rabu 13/11/2019;mengapresiasi sangat positif :”Politik Merangkul Bukan Memukul”, yg libatkan Ketum Nasdem;Surya Paloh, Presiden PKS;M Shohibul Iman, dan Presiden RI;Jokowi. Tentunya unt Indonesia yg lebih baik, insyaAllah. pic.twitter.com/y4dA966akY

— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) November 14, 2019

Nostalgia ini tampaknya tidak hanya terbatas pada kenangan belaka. Boleh jadi, pernyataan bahwa PKS tidak kaku dalam berkoalisi merupakan refleksi atas keputusan-keputusan politik partai ini selanjutnya.

Pertanyaannya, strategi politik macam apa yang digunakan oleh PKS? Lantas, bagaimana konsekuensi dari strategi tersebut?

Tesis Moderasi-Inklusi

Partai politik yang memiliki ideologi dan preferensi kebijakan yang tidak mainstream biasanya akan melakukan moderasi. Dalam kasus PKS, upaya semacam ini dianggap pernah dilakukan dalam pemilihan-pemilihan umum tingkat daerah.

Penjelasan mengenai upaya moderasi oleh PKS ini pernah dituliskan oleh Sunny Tanuwidjaja dalam tulisannya yang berjudul PKS in post-Reformasi Indonesia dan Dirk Tomsa dalam tulisannya yang berjudul Moderating Islamism in Indonesia. Keduanya menjelaskan bahwa moderasi ini dilakukan oleh PKS untuk menangkap lebih banyak pemilih.

Penjelasan moderasi ini berangkat dari tesis moderasi-inklusi yang menjelaskan pengurangan idealisme politik yang dianggap radikal. Berdasarkan tesis ini, partai-partai yang memiliki pandangan yang lebih ekstrem – baik sayap kanan maupun sayap kiri – akan memoderasi pandangannya dan melakukan inklusi atas prinsip-prinsip demokratis di tengah-tengah kompetisi elektoral.

Upaya moderasi semacam ini pernah dilakukan oleh aktor-aktor politik di negara lain. Recep Tayyip Erdogan yang kini menjabat sebagai Presiden Turki misalnya, pernah memoderasi idealisme politik yang dimilikinya.

Sebelumnya, Erdogan merupakan kader dari partai yang bernama Refah Partisi (RP) – sebuah partai politik yang menjalankan politik Islam di Turki. Partai ini akhirnya dilarang pada akhir abad ke-20 dan Erdogan pun ditahan.

Pada permulaan abad ke-21, Erdogan akhirnya memutuskan tidak lagi terlibat politik Islam secara terbuka. Kala itu, presiden Turki ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan partai politik baru yang bernama Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP).

Berbeda dengan partainya sebelumnya, AKP yang didirikan Erdogan lebih memiliki gagasan politik yang bersifat sekuler. Galib Bashirov dan Caroline Lancaster dalam tulisannya yang berjudul End of Moderation menjelaskan bahwa AKP kala itu dikenal sebagai partai Islam yang moderat dan demokratis.

Mengacu pada tulisan Bashirov dan Lancaster, terdapat dua macam moderasi, yakni moderasi ideologis (ideological moderation) dan moderasi perilaku (behavioral moderation). Bagi mereka, moderasi perilaku akan berujung pada moderasi ideologis.

Partai yang memiliki pandangan yang lebih ekstrem – baik sayap kanan maupun sayap kiri – akan memoderasi pandangannya dan melakukan inklusi atas prinsip-prinsip demokratis di tengah-tengah kompetisi elektoral.
Share on X

Kehadiran AKP disebut-sebut sebagai keberhasilan akan penghapusan politik Islam yang konservatif, baik secara perilaku maupun dalam hal ideologis. Beberapa ahli dan pengamat politik pun selama beberapa tahun menganggap kelahiran AKP sebagai puncak dari era baru Islamisme moderat di Timur Tengah.

Bashirov dan Lancaster menjelaskan bahwa moderasi yang berujung pada AKP ini merupakan upaya moderasi perilaku yang telah dilakukan semenjak berbagai dekade lalu. Cikal bakal kelahiran AKP sebenarnya berasal dari partai-partai berideologi agama yang nasibnya kerap berakhir pada pembubaran, yakni Millî Nizam Partisi (MNP) (1970-1971), Millî Selâmet Partisi (MSP) (1972-1981), dan Refah Partisi (RP) (1983-1998).

RP sendiri merupakan partai politik di mana Erdogan memulai karier politiknya. Setelah partai ini bubar dan dirinya ditahan, Erdogan tidak lagi secara terbuka menyuarakan politik Islam dan mendirikan AKP yang dikenal sebagai partai politik moderat.

Moderasi perilaku yang berujung pada moderasi ideologis yang terjadi di AKP ini terlihat dari peraturan dasar partai tersebut yang mengandung beberapa prinsip politik partai. Dalam peraturan dasar yang dimiliki AKP, moderasi ini sangat terlihat dengan adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan non-diskriminasi.

Bahkan, peraturan dasar partai politik yang didirikan Erdogan tersebut mengaitkan nilai-nilainya dengan ketokohan Mustafa Kemal Atatürk – presiden pertama Republik Turki dan pendorong sekularisme Turki modern.

Jika Erdogan melalui AKP telah melakukan moderasi guna memberikan posisi elektoral yang lebih kompetitif, bagaimana dengan PKS di Indonesia? Moderasi apa yang dilakukan oleh partai tersebut?

Strategi PKS

Beberapa ahli melihat bahwa PKS juga menggunakan moderasi guna memperluas peruntungannya di pemilihan umum. Dalam sejarahnya, partai ini dinilai telah melakukan moderasi melalui koalisi-koalisi politik yang terbangun dan pelibatan prinsip-prinsip demokratis dalam preferensi kebijakannya.

Tanuwidjaja dalam tulisannya menjelaskan bahwa PKS juga memberikan perhatian terhadap isu-isu yang berada di luar politik Islam yang selama ini dibawanya, seperti demokrasi, pemberantasan korupsi, jalannya pemerintahan yang baik, dan pembangunan ekonomi.

Sebagai partai yang berasaskan pada nilai-nilai Islam – tercatat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS, partai ini bisa jadi membutuhkan moderasi guna menjembatani pemilih-pemilih mainstream.

Sedikit berbeda dengan AKP, bertahannya asas-asas Islam di AD/ART-nya bisa jadi menandakan adanya moderasi yang berbeda. Jika AKP melakukan moderasi sampai pada tingkat ideologis, PKS mungkin lebih menekankan pada moderasi perilaku.

View this post on Instagram

PKS mengaku tak kaku.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 18, 2019 at 2:00am PST

Moderasi perilaku ini dapat diamati dari berbagai sejarah koalisi yang dibangunnya. Selain berkoalisi dengan PDS, PKS dinilai juga kerap berkoalisi dengan partai-partai sekuler-nasionalis lainnya sejak era kepresidenan Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti dengan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP).

Upaya moderasi ini boleh jadi pernah dilakukan oleh PKS. Pasalnya, figur-figur seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah dikabarkan sebelumnya mendorong pengadopsian nilai-nilai demokrasi.

Namun, hengkangnya sosok-sosok yang disebut tergolong dalam Faksi Sejahtera – Anis, Fahri, dan loyalis-loyalisnya – ke Partai Gelora bisa jadi membuat PKS kembali pada gerakan yang lebih konservatif – dengan tinggalnya tokoh-tokoh yang disebut tergolong Faksi Keadilan seperti Salim Segal Al-Jufri, Sohibul Iman, dan HNW di PKS. Anggapan dan rumor ini mencuat dengan adanya isu konflik internal di PKS beberapa waktu lalu sebelum Pilpres 2019.

Pertanyaan lain pun timbul. Bila tokoh-tokoh moderasi PKS kini tak hadir lagi di lingkungan internal partai, mengapa HNW masih memberikan sinyal bahwa partainya tetap tidak kaku dalam membangun koalisi politik?

Jika memang kini PKS berada di tangan Faksi Keadilan yang identik dengan konservatisme, bukan tidak mungkin moderasi yang dilakukan Anis dapat berhenti. Pernyataan HNW bisa jadi malah mencerminkan moderasi dalam bentuk lain, yakni pragmatisme politik.

John McGowan dalam bukunya yang berjudul Pragmatist Politics menjelaskan bahwa aktor politik yang pragmatis dapat dipahami sebagai aktor politik yang mengorbankan komitmen dan keyakinannya untuk meraih tujuan tertentu. Bukan tidak mungkin, “moderasi” yang berbeda ini akan mewarnai manuver politik PKS ke depan meskipun sosok Anis telah hengkang.

Manuver-manuver pragmatis ini mungkin dapat dilihat dari sikap terbuka partai ini dalam menyambut ajakan koalisi, seperti pertemuan Sohibul dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada beberapa waktu lalu.

Pasalnya, pertemuan ini disebut-sebut menjadi cikal bakal bagi koalisi di antara kedua partai tersebut dalam menyongsong Pemilu 2024. Apalagi, PKS sebagai partai Islam juga harus menghadapi tantangan akan minimnya kader populer yang dapat disajikan kepada para pemilih.

Mungkin, lirik rapper Drake di awal tulisan dapat menggambarkan manuver-manuver politik PKS. Bisa jadi, kemungkinan pragmatisme politik ini boleh jadi akan berakhir pada koalisi-koalisi baru yang didasarkan pada nilai manfaatnya, entah siapa saja yang dapat memberikan manfaat itu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Demokrasi timbul dari pemikiran manusia bahwa mereka mutlak memiliki kesetaraan dan persamaan hak.” ~ Aristoteles

[dropcap]D[/dropcap]ua bulan jelang pembukaan pendaftaran kandidat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) kembali digugat oleh 12 akademisi dan aktivis ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat ini mengajukan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden yang terdapat pada Pasal 222  Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pengajuan uji materi terkait ambang batas ke MK ini merupakan yang keduanya kalinya, setelah Januari lalu gugatan yang sama berakhir dengan penolakan.

Meski begitu, para penggugat ini beranggapan kalau ambang batas yang diatur di pasal tersebut mengekang kedaulatan dan kebebasan rakyat dalam memilih presiden dan wakilnya. Terlebih, adanya ambang batas ini bisa mengakibatkan munculnya calon presiden tunggal, yaitu Jokowi yang menjadi petahana.

Menarik mengikuti pemberitaan tentang pengujian materi pasal 222 tentang ambang batas calon presiden yg saat ini tengah digugat oleh 12 org di MK, walau sudah 10 kali di gugat tp sampai hari ini masih banyak elemen masyarakat yg mau menguji materi ambang batas ini.

— Wan Muhammad Ilham (@wmilhammm) June 22, 2018

Walaupun Prabowo Subianto telah digadang-gadang akan mencalonkan diri kembali, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dan dukungan yang solid dari partai-partai di luar koalisi partai pemerintah. Sementara nama-nama capres alternatif lain, kesemuanya terancam gugur akibat tidak mungkin hanya diusung oleh satu parpol saja.

Kondisi stagnasi ini, membuat prihatin para akademisi dan aktivis politik karena dapat mengancam keberlangsungan demokrasi tanah air. Bagaimana pun juga, calon tunggal juga akan mengancam terciptanya pemerintahan diktatorian karena presiden memiliki suara nyaris mutlak di parlemen.

Namun benarkah hanya ambang batas atau PT saja yang menyebabkan terjadinya stagnasi kandidat capres? Lalu bagaimana dengan partai politik (parpol) yang sepertinya berusaha mencari aman dengan beramai-ramai mendukung Jokowi, dibanding mengusung kadernya sendiri? Apakah hanya sekedar ambang batas?

“Jebakan” Sistem Presidensial

“Pembangunan bangsa tidak akan pernah ‘selesai’,  terutama karena sejarah telah lebih dahulu ada.” ~ Aberjhani

Sejak republik ini berdiri, sistem pemerintahan yang disepakati bersama merupakan sistem presidensial. Walau dalam pelaksanaannya sendiri, tidak benar-benar dilakukan secara murni. Dalam pemerintahan, walau kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden namun kekuasaannya tetap diimbangi dengan legislatif, dalam hal ini DPR.

Sebelum reformasi, kekuasaan presiden bahkan berada di bawah legislatif, sehingga presiden dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Setelah reformasi bergulir, kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan. Meski begitu, kebijakan-kebijakan presiden tetap tak bisa lepas dari dukungan legislatif.

Akibat keterlibatan legislatif yang masih mempengaruhi kebijakan pemerintah inilah, menurut Scott Mainwaring dalam bukunya Presidentialism, Multipartism, Democracy: The Difficult of Interparty, mengakibatkan banyaknya masalah yang timbul. Terutama pada negara dengan sistem multipartai, seperti di tanah air.

Mainwaring mengatakan, ada tiga alasan mengapa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Pertama, karena multipartai cenderung menghasilkan kelumpuhan (immobilitas) akibat kebuntuan (deadlock) antara eksekutif dan legislatif, seperti yang pernah dilalui Jokowi pada awal-awal pemerintahannya.

Kedua, multipartai menghasilkan polarisasi ideologi layaknya yang kini terjadi. Polarisasi masyarakat antara pendukung Jokowi dan Prabowo begitu besar, belum lagi permainan isu-isu sensitif seperti agama yang kerap digunakan oposisi, membuat polarisasi antara masing-masing pendukung menjadi semakin renggang.

Terakhir, sistem presidensial yang menganut multipartai cenderung sulit membangun koalisi antar-partai sehingga berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi. Kesulitan membangun koalisi, juga terjadi saat ini yang menyebabkan sulit munculnya capres alternatif karena parpol cenderung berkoalisi untuk mengejar kekuasaan.

Sistem presidensial sendiri, menurut Juan J. Linz di bukunya The Perils of Presidentialism, memang memiliki kelemahan akibat pembelahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (divided government) serta kecenderungan presiden menjadi penguasa minoritas (minority president), bila tidak didukung mayoritas poros parlemen.

Padahal bila berkaca pada Filipina yang menggunakan sistem presidensial secara murni, pemilihan presiden dan parlemen merupakan dua hal yang berbeda. Setiap individu dapat mengajukan diri sebagai capres, tanpa harus mendapat dukungan dari legislatif. Sehingga presiden terpilih, benar-benar presiden yang dipilih sendiri oleh rakyatnya.

Walau tidak sepenuhnya sama dengan Filipina, para akademisi dan aktivis yang menggugat ambang batas ke MK, berupaya agar masyarakat memiliki capres yang lebih beragam dari yang ada saat ini. Setidaknya, partai-partai yang kurang memenuhi ambang batas 20 persen, dapat memiliki kesempatan untuk mengusung capresnya sendiri.

Di sisi lain keberadaan ambang batas sendiri, menurut Mainwaring, diperlukan agar presiden memiliki kekuatan dan legitimasi yang juga kuat di parlemen. Belajar dari apa yang pernah dialami Jokowi dan SBY sebelumnya, dukungan mayoritas di parlemen mau tidak mau, memang juga diperlukan presiden terpilih nantinya.

Kegagalan Parpol Membangun Koalisi

“Politik sama menarik dan bahayanya dengan perang. Dalam perang, Anda hanya terbunuh sekali, sedangkan di politik bisa berkali-kali.” ~ Winston Churchill

Dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa ada tidaknya ambang batas (PT), sistem presidensial memang mengandung “jebakan”. Terutama karena Indonesia menggunakan sistem presidensial setengah parlementer. Bahkan menurut Mainwaring, hanya Chili saja negara dengan sistem presidensial multipartai yang mampu berjalan secara stabil.

Alasan utama mengapa negara di Amerika Latin tersebut terbebas dari jebakan sistem presidensial, adalah karena partai-partai di negara itu mampu berkoalisi berdasarkan ideologi partai yang dianutnya. Berbeda dengan koalisi yang terjadi di Indonesia, di mana koalisi terjadi hanya untuk mendapatkan bagian kekuasaan.

Tujuan koalisi dengan tujuan kekuasaan (office seeking coalition) inilah yang kerap membuat adanya tarik menarik kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Menurut William Riker, bila merujuk pada Teori Koalisi, partai politik di Indonesia cenderung menggunakan model pilihan rasional, yaitu berkoalisi demi memaksimalkan keuntungan.

Upaya parpol mencari kekuasaan dengan cara termudah ini, terlihat dari gemuknya partai yang lebih memilih mendukung Jokowi. Tingginya elektabilitas Jokowi yang mampu meninggalkan lawan-lawannya, termasuk Prabowo, membuat banyak parpol lebih memilih mendukung dirinya dibanding mengusung kadernya sendiri.

9 Alasan Presidential Threshold 20 Persen Digugat ke MK. Hadar Nafis Gumay, mantan Komisioner KPU. Hadar memaparkan ada setidaknya 9 alasan yang dicantumkan dalam gugatan tersebut. Alasan-alasan itu yakni: https://t.co/jNSkcycbsR pic.twitter.com/4wrpsRAcW7

— netijen maharibet (@JackVardan) June 21, 2018

Bahkan Parpol “bersuara” besar seperti Golkar pun, lebih memilih mendukung Jokowi meski memiliki kesempatan untuk memunculkan capres alternatif. Di sisi lain, parpol di luar koalisi pemerintah seperti Demokrat dan Gerindra, mengalami kesulitan mencari kader atau sosok yang mampu mengimbangi kekuatan Jokowi.

Sehingga keberadaan ambang batas atau PT 20 persen yang telah ditetapkan sejak Pemerintahan SBY atau Pemilu 2009 dan 2014, sebenarnya bisa diantisipasi apabila parpol menggunakan pendekatan koalisi berdasarkan kedekatan kebijakan (policy seeking coalition). Termasuk adanya kader atau kandidat yang mampu mengimbangi kekuatan petahana. Apalagi pada dua Pilpres sebelumnya, capres yang maju bisa lebih dari dua pasangan.

Di lain pihak, gugatan keberadaan ambang batas atau PT oleh para akademisi dan aktivis politik, juga dapat dibenarkan mengingat banyak negara dengan sistem presidensial juga tidak menggunakan ambang batas bagi capresnya. Akan jauh lebih baik lagi, bila Indonesia juga mampu mengadaptasi sistem presidensial secara murni layaknya Filipina.

Meski begitu, memang harus diperhatikan konsekuensi yang akan dihadapi apabila ambang batas tersebut dihilangkan menjadi nol persen. Terutama karena masyarakat Indonesia saat ini masih belum “dewasa” secara politik, sehingga ketiadaan ambang batas dapat disalahgunakan oleh para kandidat hanya untuk meraih kekuasaan secara mudah. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebenarnya Partai Banteng dan Partai Beringin sudah hampir jadian di awal tahun ini. Namun, rencana itu seketika buyar setelah Partai Beringin bertemu Kang Emil dan langsung kepincut pada pandangan pertama. Pantura jadi saksinya.

Manuver Partai Beringin kala itu, sempat mematahkan dua hati sekaligus, yaitu hati para kader Banteng di tanah Sunda dan hati salah satu puteranya, Kang Dedi. Bahkan sempat muncul isu kalau Kang Dedi pingin lari dari ‘rumah’ karena merasa diduain.

Tapi, kini malah Kang Emil yang harus gigit jari lantaran tiba-tiba Partai Beringin minta putus. Katanya Partai Beringin udah nggak tahan dengan kelakuan Kang Emil yang suka tarik ulur kayak layangan.

Ada kemungkinan Partai Beringin bakal kembali kepada Partai Banteng. Karena walaupun sempat kecewa, Partai Banteng sebenarnya masih cinta kok. Bahkan sebenarnya sudah sejak awal Partai Banteng telah memendam hasrat yang begitu besar untuk bersanding dengan Partai Beringin pada Pilgub Jabar nanti.

Sejauh ini, Partai Banteng masih nunggu tawaran dari Partai Beringin. Kan waktu itu yang ketahuan main serong adalah Partai Beringin. Partai Banteng pasti gengsi dong untuk minta jadian lagi kan?

Kemungkinan Koalisi Golkar-PDIP di Jabar Menguat – Pikiran Rakyat https://t.co/0ucSlvg6Hz

— Jokowi Presiden Kita (@JKWPresidenKita) December 19, 2017

Sebenarnya sah-sah aja, kalau kedua kubu ini menyatu lagi. Soalnya mereka udah ‘kenal’ cukup lama dan hingga saat ini masih terhitung dalam koalisi pemerintah. Nah, tunggu apa lagi?

Kalau seandainya kedua partai ini benar-benar jadian, maka Kang Dedi berpeluang besar untuk kembali diusung untuk maju dalam Pilgub Jabar nanti. Mungkin Kang Dedi nggak sengetop Kang Emil di medsos, tapi jangan remehkan upayanya dalam meredam aksi radikalisme di Purwakarta.

Apalagi Kang Dedi adalah salah satu putera terbaik Partai Beringin di Tanah Sunda, maka ia juga layak diperhitungkan dalam konstelasi politik Jabar. Kini, semua tergantung pada Partai Beringin dan Partai Banteng aja sih. Apakah mau kembali rujuk atau nggak? (K-32)

PinterPolitik.com

“Dalam setiap keberhasilan koalisi, pada akhirnya akan menemukan kalau kemenangan mereka begitu singkat.” ~ Benjamin Disraeli, Mantan Perdana Menteri Inggris

[dropcap]P[/dropcap]erpolitikan Indonesia belakangan ini berjalan begitu dinamis, terutama dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Beberapa partai bahkan sudah mulai mengatur strategi menyambut tahun politik tersebut, termasuk kemungkinan koalisi dengan partai politik (parpol) lainnya.

Di tingkat Pilkada, pergerakan dan hitung-hitungan kepentingan untuk berkoalisi begitu cair diantara parpol. Kepentingan koalisi antar parpol umumnya terjadi hanya untuk dapat mengusung kader atau sosok yang memungkinkan mereka meraih suara terbanyak dan memenangi kontestasi tersebut.

Lain halnya dengan koalisi dalam Pilpres. Koalisi antar parpol yang terbangun, bukan semata-mata untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Sebab keberpihakan parpol akan sangat terikat dengan berbagai kepentingan dan lobi politik yang jauh lebih besar – termasuk dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hadapi Pilpres 2019, Begini Rencana Formula Koalisi Gerindra https://t.co/C2qttCqg86 via @po_st

— Fadli Zon (@fadlizon) July 28, 2017

Kepentingan akan keberpihakan inilah yang kemudian menimbulkan ‘kubu’. Sejauh ini, kubu yang terbentuk sejak Pilpres 2014 adalah kubu pendukung pemerintah dan oposisi, sementara Demokrat berdiri sendiri sebagai partai ‘penyeimbang’. Posisi abu-abu atau netral ini memungkinkan Demokrat ‘bergerak bebas’ sesuai kepentingannya.

Berbeda dengan Gerindra. Partai andalan Prabowo Subianto ini memilih menjadi oposisi yang selalu mengkritik dan nyaris berupaya menjatuhkan pemerintah. Dalam pergerakannya, Gerindra berhasil menarik PKS untuk bergabung dalam kubunya. Menyusul PAN yang ‘berkhianat’ dari kubu pendukung pemerintah walau ada kadernya yang duduk di kabinet.

‘Keberhasilan’ Gerindra merebut PAN menjadi oposan, membuat Wakil Ketua Umumnya Fadli Zon, memastikan kalau mereka juga akan berupaya merangkul partai-partai lain, terutama Demokrat. Apalagi saat ini Demokrat belum terlihat memiliki sosok maupun kader yang dapat diusung sebagai calon presidennya sendiri. Sehingga posisi ini menguntungkan bagi Gerindra yang akan kembali mendukung Prabowo.

Mungkinkah ambisi Gerindra ini bisa menjadi nyata? Lalu parpol mana lagi kiranya yang mungkin ‘membelot’ dari kubu pendukung pemerintah? Apakah mungkin PDI Perjuangan salah satunya?

Faktor Utama Koalisi Parpol

“Koalisi adalah kerja organisasi-organisasi secara bersama untuk mencapai tujuan atau kehendak bersama.” ~ Cenap ÇAKMAK, Coalition Building in World Politics.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, koalisi parpol ditingkat nasional terbentuk berdasarkan beberapa faktor. Menurut Peneliti dari Cambridge University, Sidney G. Tarrow dalam bukunya “Strangers at the Gates: Movements and States in Contentious Politics”, setidaknya ada empat faktor yang mendasari sebuah koalisi terbentuk.

Selain kepentingan akan kekuasaan, anggota koalisi juga umumnya memiliki tujuan sama, orientasi atau ideologi partai yang sama, serta komitmen berbagi diantara mereka. Sehingga, koalisi di Pilpres bukan sekedar koalisi untuk mencari suara (vote seeking) tapi juga sebagai alat pencari kekuasaan (power seeking).

Berkaca pada Pilpres 2014 lalu, kita bisa melihat orientasi parpol dalam melakukan koalisi. Karena ketika memenangkan kontestasi lalu, Jokowi hanya didukung oleh PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI.

Sementara di kubu oposisi, Gerindra memotori legislatif dengan membangun Koalisi Merah Putih (KMP) yang juga didukung oleh PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai Golkar. Sementara Demokrat, walau memiliki jumlah kursi cukup besar di parlemen, memilih untuk bersikap netral. Ini memperlihatkan kalau Demokrat tidak melihat koalisi dari segi ideologi, kekuasaan, maupun komitmen, tapi berdasarkan tujuan yang sama.

Ketika PPP, PAN, dan Golkar memilih hengkang dari kubu oposisi, Koalisi Merah Putih (KMP), dan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, sikap ini memperlihatkan kalau kekuasaan menjadi kepentingan utama bagi ketiga partai tersebut. Namun belakangan, PAN kembali membelot dan lebih sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Bisa jadi, karena PAN tidak seirama dengan laju parpol dalam koalisi lainnya.

Dalam tubuh PAN, walau tidak terpecah kepemimpinannya seperti yang terjadi pada PPP, namun ada dua kepentingan yang bertabrakan antara para petingginya. Bagi Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, berada di kubu pemerintah menguntungkan karena mereka mendapatkan jatah kursi di kabinet. Di sisi lain, Dewan Penasehat yang juga pendiri PAN, Amien Rais, memiliki ideologi yang berseberangan dengan pemerintah.

Memprediksi Arah Parpol

“Setiap koalisi memiliki permasalahan, layaknya setiap pasangan yang menikah.” ~ Arthur Hays Sulzberger, penerbit The New York Times

Tiga tahun pemerintahan Jokowi, kondisi koalisi pendukung pemerintah cenderung ‘satu suara’, bila PAN tidak termasuk di dalamnya. Namun diantara parpol yang ada di kubu ini, juga tak bisa dipungkiri kalau ada parpol-parpol yang mudah menyeberang ke sana kemari. Menurut Tarrow, parpol yang memiliki suara minoritas di parlemen memang cenderung beralih dukungan atas dasar kepentingan kekuasaan.

Selain PAN, partai lainnya yang kemungkinan “pindah ke lain hati”, adalah PPP. Dualisme kepemimpinan di internal PPP, memiliki potensi untuk berpindah ke kubu oposisi kembali. Apalagi kubu Ketua Umum PPP pimpinan Djan Fariz kini berseteru dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Sementara PKB, walau sejak awal masih setia mendukung pemerintahan Jokowi, namun dukungan ini pun berpotensi untuk berganti. Penyebab yang paling mungkin adalah karena Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki ambisi untuk ikut maju di Pilpres 2019 nanti. Sehingga keberpihakan PKB kemungkinan besar lebih pada berkoalisi untuk meraih kekuasaan.

Lalu bagaimana dengan NasDem dan Hanura? Sejauh ini kedua parpol tersebut masih menjadi parpol penurut bagi pemerintah, terutama Jokowi. Pendiri Hanura, Wiranto, mendapatkan posisi yang cukup strategis sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang memiliki wewenang penting dalam menjaga stabilitas negara.

Begitu juga dengan NasDem, sejauh ini partai milik Surya Paloh ini cukup puas dengan jatah dua kursi di kabinet dan penguasa Kejaksaan Agung. Berbeda dengan parpol pendukung pemerintah lainnya, NasDem bahkan sudah mendeklarasikan kesediaannya untuk kembali mendukung Jokowi di 2019 nanti.

Dukungan koalisi NasDem maupun Hanura, bisa jadi atas pertimbangan keempat faktor yang telah terpenuhi. Sebab selain mendapatkan kekuasaan, baik Hanura maupun NasDem juga memiliki ideologi yang sama dengan pemerintah, dalam hal ini Jokowi, begitu pula tujuan dan komitmen yang ingin mereka bangun bersama.

Sementara itu sebagai partai kedua terbesar di koalisi pemerintah, dukungan Golkar memiliki arti yang cukup penting bagi Jokowi. Selain memiliki kursi cukup besar di parlemen dan sebaran kader yang nyaris merata di setiap wilayah, Golkar dapat menjadi partai alternatif bagi Jokowi bila PDI Perjuangan enggan mengusungnya lagi di 2019.

Dari segi loyalitas, Golkar memang merupakan partai yang terkenal ingin selalu dekat dengan kekuasaan. Sehingga dengan elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi saat ini, kemungkinan Golkar untuk tetap loyal dengan pemerintah cukup tinggi. Apalagi Ketua Umumnya, Setya Novanto juga telah berhasil “dijinakkan” oleh Jokowi melalui KPK.

Posisi Golkar ini berbeda dengan partai pengusung Jokowi di 2014 lalu, karena posisi PDI Perjuangan saat ini malah mulai dipertanyakan. Selain kekuasaan, komitmen dan tujuan bersama antara Jokowi dengan Megawati kemungkinan besar menjadi penyebab lepas kongsi. Walau dugaan ini sempat ditepis, namun berbagai pernyataan dari petinggi PDI Perjuangan pun belum terlihat adanya komitmen untuk tetap bersama di 2019 nanti.

Sebaliknya, Demokrat yang berada di posisi abu-abu, kelihatannya mulai mengambil ancang-ancang untuk mulai menjalin koalisi. Walau Gerindra berupaya untuk merangkul partai dengan suara terbesar keempat ini, namun tampaknya Demokrat akan tetap berpegangan dengan prinsip tujuan yang sama dalam berkoalisi. Mungkinkah Jokowi  memiliki tujuan yang sama dengan Demokrat? (R24)