PinterPolitik.com

[dropcap size=big]U[/dropcap]ngkapan keheranan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ini mungkin juga mewakili pertanyaan segelintir masyarakat lainnya. Dibalik tingkat kepercayaan masyarakat yang menurut Gallup World Poll (GWP)  tertinggi sedunia karena mencapai 80 persen, namun di dalam negeri kondisinya bertolak belakang. Terutama di dunia maya, sepak terjang Presiden Joko Widodo nyaris selalu salah di mata netizen.

Apa mungkin survei lembaga internasional itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya? Anehnya, berbagai lembaga survei Indonesia pun juga memperlihatkan kalau tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi tinggi. Berdasarkan survei Indo Barometer pada 22 Maret 2017, diketahui bahwa posisi Jokowi lebih tinggi dari rivalnya Prabowo Subianto, yaitu 50,2 persen dibanding 28,8 persen. Begitu juga menurut hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada 8 Juni 2017, yaitu Jokowi di posisi 53,7 persen dan Prabowo 37,2 persen. Lalu mengapa hujatan itu begitu gencar dilontarkan?

Bila dibandingkan dengan presiden-presiden Indonesia lainnya, mungkin hanya Jokowi saja yang seakan ‘rela’ (atau tidak peduli?) dirinya dijadikan olok-olok media maupun media sosial (medsos). Bahkan begawan ekonomi Hermawan Kartajaya dalam sebuah seminar pernah berseloroh, kalau saja Presiden Soeharto masih hidup dan berkuasa saat ini, mungkin beliau akan meninggal terkena serangan jantung hanya karena membaca serangan kritik dari para netizen di medsos. Sekali lagi, ini hanya perandaian semata.

Sisa Luka Lama?

“Ujian terbesar dari keberanian di dunia adalah menanggung kekalahan tanpa kehilangan hati.” ~ Robert Green Ingersoll, pengacara AS

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, bisa dibilang merupakan Pilpres paling dramatis di Indonesia. Saat itu, suara rakyat Indonesia terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Kemenangan Jokowi-JK yang tipis, yaitu 53,15 persen sementara Prabowo-Hatta Rajasa 46,85 persen, juga diiringi dengan drama penarikan diri Prabowo yang menolak hasil Pemilu karena dituding tidak demokratis dan penuh kecurangan.

Pada akhirnya, kesan tidak menerima kekalahan ini pun menjalar ke hampir sebagian besar pendukungnya. Banyak pendukung Prabowo yang meyakini kalau Jokowi hanyalah sosok yang mengandalkan pencitraan. Pendapat ini memang tidak sepenuhnya salah, karena Jokowi mempergunakan media – baik itu konvensional maupun media sosial untuk mempublikasikan sepak terjangnya, lebih baik dibanding Prabowo.

Pemerintahan Jokowi juga tidak sepenuhnya didukung anggota Parlemen, di mana partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), jumlahnya lebih banyak dibanding partai pendukung pemerintah. Sehingga di awal pemerintahannya, Jokowi menerima guncangan hebat yang efeknya dirasakan merugikan masyarakat. KMP saat itu terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKS, dan Golkar, sementara Demokrat memilih netral.

Walaupun kemudian beberapa partai seperti Golkar, PPP, dan PAN, menyatakan bergabung dalam Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3), namun Gerindra tetap bersikukuh berada dipihak menentang setiap kebijakan pemerintah. Hampir setiap kebijakan pemerintah, selalu dikomentari miring oleh Gerindra yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh para pendukung Prabowo.

Presiden Pejabat Partai

“Ada banyak manusia yang punya prinsip di partai-partai politik di sebuah negara, tapi tidak ada partai yang punya prinsip.” ~Alexis de Tocqueville, sejarawan Prancis

Sistem pemilihan umum Indonesia yang sulit menempatkan calon independen sebagai pemenang, membuat posisi partai politik (parpol) begitu kuat. Begitulah kondisi Jokowi saat ini, sebagai presiden sipil pertama yang bukan berasal dari partai, Jokowi memang dianggap lemah. Salah satunya karena ia dianggap tidak bisa ‘berkutik’ saat partai pendukungnya, yaitu PDI Perjuangan ikut campur tangan dalam kebijakan pemerintahan.

Posisi Jokowi yang kerap dianggap sebagai ‘Presiden Pejabat Partai’, membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada independensi dan niat baik Jokowi dalam menjalankan pemerintahan menjadi rendah. Lebih parah lagi, Jokowi dianggap hanya sebagai ‘presiden boneka’ karena disetiap kesempatan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri selalu terlihat mendampingi sang presiden.

Jadi presiden pun presiden boneka sgala kebijakan tergantung si pembuat boneka tersebut… Lihat, dengar dan rasakan… pic.twitter.com/Mqhx7MxaCs

— Suara Dari Samping. (@Veryira84141391) 18 Juli 2017

Namun secara perlahan, Jokowi sepertinya telah mulai terlihat melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati. Banyak yang melihat, hubungan Jokowi-Mega sempat merenggang pada 2015. Bahkan peneliti dari Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Burhanuddin Muhtadi pernah mengkritik PDI Perjuangan karena melihat sikap Jokowi yang berusaha mandiri ini sebagai ancaman, bukan peluang.

Salah Naik Kendaraan?

“Saya selalu mengatakan bahwa dalam politik, musuh-musuhmu tak dapat menyakiti kamu, tapi teman-temanmu akan membunuhmu.” ~ Ann Richards, politisi AS

Dari sisi politis, Jokowi telah mampu mengendalikan Parlemen. Ini terlihat dari bagaimana Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) berhasil disahkan dengan ambang batas Presidential Threshold (Pres-T) yang sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu 20-25 persen. Walaupun PAN membelot dengan ikut walk out, namun ini memperlihatkan fakta bahwa suara parpol pendukung pemerintah masih solid.

Sepertinya, Jokowi juga punya kalkulasi politik tersendiri. Sejauh ini, ia membuktikan masih piawai dalam menjaga hubungan dengan Megawati, PDI Perjuangan, maupun parpol koalisi sehingga berhasil membawa stabilitas politik dan pemerintahan. Ini terlihat dari semakin banyaknya parpol yang mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Sejauh ini, sudah ada Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PPP, PKPI, PSI, dan Perindo yang telah resmi menyatakan dukungannya.

Hingga kini, PDI Perjuangan belum mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Namun tanpa PDI Perjuangan pun, gabungan suara dari Golkar (14,75 persen), Nasdem (6,72 persen), PPP (6,53 persen), dan Hanura (5,26 persen), Jokowi sebenarnya sudah memiliki suara yang cukup. Namun apakah dukungan empat parpol tersebut akan membuat masyarakat tertarik untuk memilihnya?

Bila dilihat dari keterpopulerannya, keempat parpol tersebut kurang mendapatkan simpati masyarakat. Sementara PDI Perjuangan yang memiliki cukup banyak massa, juga tidak seluruhnya solid mengikuti keputusan partai. Ini terlihat pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta lalu. Berbeda dengan dua parpol oposisi pemerintah yang sudah memastikan akan kembali mendukung Prabowo, yaitu Gerindra dan PKS. Keduanya cukup banyak memiliki anggota dengan loyalitas tinggi.

Pihak oposisi inipun cukup lihai untuk ‘menggoreng’ berbagai isu yang menjatuhkan citra pemerintah. Sikap tegas pemerintah dengan menangkap tokoh yang diduga makar dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Massa yang hingga kini menuai kontroversi, merupakan umpan empuk untuk membenturkan masyarakat dengan pemerintah melalui isu agama.

Pada akhirnya menjelang Pilpres 2019 nanti, Jokowi harus banyak menimbang berbagai kebijakan yang mampu merangkul semua kalangan. Para pengamat menilai, acara zikir akbar di halaman Istana Presiden lalu dan upaya menggandeng ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU), merupakan strategi untuk meraih kembali simpati umat Islam. Apalagi upaya kader Gerindra dengan menyamakan PDI Perjuangan sebagai komunis, malah membuat partai ini terpleset sendiri.

PDIP: Kami Kerap Kena Isu PKI, Dari Bu Megawati Sampai Pak Jokowi https://t.co/E8Su8LLuXG pic.twitter.com/RD1lTMKY7N

— detikcom (@detikcom) 2 Agustus 2017

Selain kesan Jokowi anti-Islam, banyak pihak juga menilai masyarakat belum puas karena Jokowi belum dianggap mampu mengendalikan harga pangan, nilai tukar rupiah, serta penyediaan lapangan kerja. Menurut sebuah survei, penilaian kinerja Jokowi di ketiga aspek ini menurun, terutama pada ketersediaan lapangan kerja. Di ketiga isu inilah yang menjadi kunci ketidakpuasan publik, sekaligus menjadi celah bagi para Jokowi haters dalam menilai kekurangan dari kinerja pemerintahan Jokowi.

Melakukan sosialisasi program dan menyediakan informasi yang terbuka pada publik, adalah cara jitu untuk meredam nyinyiran haters. Selain itu, mungkin sudah saatnya bagi Jokowi untuk mulai menimbang parpol yang layak sebagai “kendaraannya” di Pilpres 2019 nanti. Bagaimana pun juga, tingkat keterpercayaan masyarakat terhadap parpol saat ini sangat rendah.  Jangan sampai elektabilitas pribadinya yang tinggi, jatuh hanya karena “kendaraan yang salah”.  (R24)

Pinterpolitik.com

[dropcap size=big]T[/dropcap]erhitung sejak 7 Juli 2017, dunia politik di Indonesia mendapat satu pemain baru, yakni Partai Syariah 212. Partai ini dibentuk oleh tujuh orang alumni aksi 212 dan berambisi ikut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan tekad mewujudkan Indonesia bersyariah sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sebanyak 34 orang perwakilan tiap provinsi juga hadir dalam deklarasi Partai Syariah 212. Yang membuat partai ini jadi unik adalah karena partai ini tidak berasaskan Pancasila, melainkan syariat Islam. Pimpinan partai berdalih, Pancasila dan UUD 1945 sudah termaktub dalam syariat Islam.

Soal dukungan massa, menurut salah seorang deklator Partai Syariah 212, Asma Ratu Agung, para peserta aksi 212 adalah pengikat Partai Syariah 212. “Ideologi kita Islam. Basis massa kita adalah umat Islam, yang beragama Islam silahkan dukung dan bergabung,” ujar Asma.

Sejak ‘212’ digunakan sebagai penanda aksi salat Jumat ribuan jamaah di sekitar Monumen Nasional (Monas) guna menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara atas dugaan penodaan agama, angka tersebut seolah menjadi ikon kekuatan umat Islam. Berbagai kelompok pun kemudian mereproduksi ikon tersebut sebagai embel-embel nama organisasi atau pun komunitas. Sebelum Partai Syariah 212 muncul, ada Presidium Alumni 212, Koperasi Syariah 212, Toko MuslimArt 212, Bakso Cinta 212 dan ada juga yang menjual t-shirt bertema 212.

Ada ICMI dan Prabowo?

“Kami Partai Syariah 212 dengan ini memohon izin Allah menyatakan bahwa hari ini Senin 17 Juli 2017 mendeklarasikan berdirinya Partai Syariah 212. Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi partai akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Juli 2017 atas nama pendiri partai Hajah Siti Asmah Ratu Agung Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan.”

Kalimat tersebut dibacakan oleh Siti Asma Ratu Agung kala mendeklarasikan Partai Syariah 212. Selain didaulat menjadi pembaca teks deklarasi yang mirip teks proklamasi Republik Indonesia tersebut, wajah Asma juga terlihat pada spanduk besar yang menjadi latar belakang panggung deklarasi. Tampak sekali, Asma Ratu Agung sentral dalam pembentukan Partai Syariah 212. Siapa sebenarnya Asma Ratu Agung?

Asma dekat dengan lingkaran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Namanya pernah tercatat sebagai wakil ketua Departemen Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ICMI periode 2011-2015. Selepas itu, Asma menjadi wakil sekretaris Dewan Penasihat Pusat ICMI periode 2015 – 2020. Selain itu, Asma juga menjadi pengurus Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia atau sering disingkat ALISA ‘Khadijah’ ICMI – organisasi pengusaha wanita Muslim yang didirikan oleh Departemen Pengembangan Peranan Wanita (DPPW) ICMI Pusat.

Walau belum pernah menjabat di jajaran pemerintahan atau pun partai politik, bukan berarti Asma nol pengalaman di bidang politik. Semasa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Asma mengalirkan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dengan membuat gerakan ICMI Peduli. Pembentukan gerakan berlabel ‘ICMI’ yang partisan kepada pasangan calon tertentu kala itu bisa dibilang cukup berani karena secara organisasi, ICMI menyatakan netral.

Guna mendukung Prabowo-Hatta, Asma juga menjadi pengurus Institut Madani Nusantara (IMN). Lembaga ini sekarang diketuai Nanat Fatah Natsir. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu, IMN mendukung pasangan Anies-Sandi. Yang menjadi unik dalam hal ini ialah, baik Anies, Nanat, dan Sandiaga merupakan wakil ketua Dewan Pakar Pusat ICMI periode 2015-2020.

Kisah Para ‘TNI Hijau’

Kilas balik hubungan mesra Prabowo dan ICMI pernah diungkapkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, saat memberikan orasi di posko pemenangan IMN menjelang Pilpres 2014 silam. ”Dan saya mengingat kalau kakak saya, Prabowo Subianto yang terus mendampingi, mengawal, dan membela agar ICMI bisa berdiri dan berjalan terus hingga sekarang. Saat ini ICMI, IMN, dan PMN mendukung kakak saya untuk memenangkan Pilpres 9 Juli (2014) nanti,” ungkap Hashim.

Pada tahun 1992-1993 antara TNI yang kala itu dipimpin oleh Panglima ABRI (Pangab) sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Edi Sudrajat berkonflik dengan Ketua ICMI, Habibie. Konflik ini reda dan dimenangkan kubu ICMI setelah Presiden Soeharto mencopot jabatan Pangab dari Edi Sudrajat serta memisahkan jabatan Pangab dan Menhankam.

“Menhan tetap Edi Sudrajat, dan Pangab diserahkan kepada Feisal Tanjung. Dan, ICMI masuk lewat pintu Feisal Tanjung, karena Habibie membuat deal dengan Feisal. Itulah yang membuat Feisal dekat dengan ICMI. Setelah ICMI masuk ke tubuh TNI, terjadilah ‘TNI Merah Putih’ dan ‘TNI Hijau’, dan itu betul-betul ada,” ujar Mayjen TNI (Purn) FX Tinggogoy seperti dikutip dari buku Gus Dur, Militer, dan Politik yang ditulis A. Malik Haramain.

Peningkatan karir Feisal Tanjung kala itu juga dipengaruhi oleh sikap Soeharto yang mulai menjauh dari kelompok Benny Moerdani lantaran Benny disebut-sebut ingin menjadi presiden. Soeharto pun berusaha mencari perwira lain yang berpotensial dijadikannya konco. Dalam tesis Hubungan Integrasi Internal TNI-AD Dengan Integrasi Bangsa yang dipertahankan oleh Kivlan Zen di Universitas Indonesia pada tahun 2002 disebutkan, Feisal melalui kelompok Prabowo Subianto, berjanji akan membersihkan pengikut Benny.

Membaca Peruntungan

Jika politik diibaratkan lautan, kehadiran Partai Syariah 212 bisa jadi menambah ganasnya ombak yang sedang diterjang badai perpecahan aliran politik. Seperti diketahui, persaingan partai politik di Pilkada DKI Jakarta seolah membelah aliran politik menjadi dua: nasionalis dan agamis. Kubu nasionalis diisi oleh PDIP, Nasdem, Golkar, dan Hanura yang bergandengan dengan partai politik dan kelompok Islam moderat. Sementara itu, kubu agamis, dipimpin oleh Prabowo yang menggandeng gerakan Islamis di Pilkada DKI Jakarta untuk memenangkan Anies-Sandi.

Melihat kedekatan antara Asma Ratu Agung, ICMI dan Prabowo, ada kemungkinan Partai Syariah 212 ini kelak dijadikan kendaraan politik Prabowo di Pilpres 2019. Namun demikian, Partai Syariah 212 harus berhadapan dengan Pemerintah Jokowi-JK yang baru saja menerbitkan Perppu Ormas yang berambisi membubarkan organisasi yang tidak mencantumkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asasnya. Belum lagi partai ini mesti mendaftarkan diri secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM dan jika ingin ikut Pemilu 2019  Partai Syariah 212 harus mengikuti verifikasi dengan sisa waktu amat sempit, yakni sampai Oktober 2017.

Di saat yang bersamaan Partai Syariah 212 juga mesti berhadapan dengan alumni 212 lainnya yang tidak ingin ikon 212 diklaim sepihak. Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI) sebagai inisiator aksi 212 menyatakan penolakannya terhadap pembentukan Partai Syariah 212. ”Partai itu bukan dari barisan kami. Kami sebelumnya sama sekali tak pernah tau ada pertemuan untuk deklarasi itu. Deklarator partai itu juga bukan pengurus GNPF MUI. Tak ada satu pun pengurus GNPF yang menjadi panitia deklarasinya,” tegas Kapitra Ampera

Lagipula, berdasarkan survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terhitung rendah. “Sebanyak 51,3 persen masyarakat menilai politik buruk,” ujar Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari, Maret 2017 lalu. Hasil ini pun tidak jauh berbeda dengan survei yang dilaksanakan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) setahun sebelumnya. Hasil survey SMRC menyebutkan, DPR dan partai politik menempati posisi paling bawah dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga negara. DPR memperoleh persentase sebanyak 58,4 persen, sementara parpol 52,9 persen.

Apakah Partai Syariah 212 mampu bertahan di tengah lautan ganas politik Indonesia? Tentu saja, para deklarator Partai Syariah 212 harus ingat bahwa ‘pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak laut yang tenang’.

(H31)