PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]aat melaksanakan kampanye akbar di Stadion Sidolig Bandung pada 28 Maret lalu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah berani terbuka memberikan nama-nama calon menteri dari koalisinya jika ia memenangkan kontestasi pilpres 2019.

Pada mulanya, Prabowo membahas soal para elite di Jakarta, yang menurutnya hanya mementingkan kekayaan, keluarga, dan konco-konconya sendiri. Ia kemudian memperkenalkan petinggi-petinggi parpol koalisinya yang hendak ia pilih sebagai menteri-menterinya. Menurut Prabowo, mereka merupakan orang-orang cerdas.

Ia menyebut nama-nama sejumlah petinggi dari partai koalisi pengusung dan pendukungnya seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, sampai mantan Gubernur Jabar sekaligus politisi PKS Ahmad Heryawan (Aher).

Saat menyebut nama-nama itu, Prabowo masih menggunakan argumen latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka di pemerintahan, seperti AHY yang merupakan lulusan Harvard University, Sohibul Iman yang bergelar doktor dari universitas di Jepang, Zulkifli Hasan yang sudah berpuluh tahun di pemerintahan, dan Aher yang menjabat sebagai gubernur Jabar selama dua periode.

Tindakan Prabowo tersebut di satu sisi menunjukkan transparansi susunan kabinet Prabowo jika ia memenangkan Pilpres. Tetapi di sisi lain, terlihat bahwa Prabowo sudah melakukan politik pembagian jatah. Apakah ini hanyalah salah satu cara dan strategi Prabowo untuk menguatkan soliditas koalisi Indonesia Adil Makmur miliknya dan Sandiaga Uno?

Membagi Jatah

Pengumuman calon menteri Prabowo saat berkampanye dianggap sebagai strategi politik untuk menarik simpati dan meyakini masyarakat, layaknya strategi-strategi politik dalam kampanye biasanya. Hal itu bahkan diakui oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Cara ini menunjukkan seolah-olah masyarakat dapat mengetahui orang-orang yang akan dipilih Prabowo sebagai menteri dan menunjukkan bahwa kabinet Prabowo-Sandiaga akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Maka, pernyataan Prabowo menunjukkan transparansi kubu koalisinya dalam menunjukkan calon menteri di kabinetnya.

Di luar AHY, beberapa nama yang disebutkan Prabowo dalam daftar calon menterinya merupakan orang lama yang pernah berkuasa sebelum pemerintahan Jokowi. Zulkifli Hasan, misalnya, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI periode 2009-2014. Kemudian Sohibul Iman dan Priyo Budi Santoso yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Di samping alasan dan tujuan Prabowo memperkenalkan mereka hanya karena tak ingin rakyat Indonesia seolah-olah membeli kucing dalam karung, Juru Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sekaligus politisi PSI Rian Ernest Tanudjaja menyebut Prabowo sedang melakukan praktik politik dagang sapi atau politik upaya bagi-bagi kursi.

Politik bagi-bagi kursi ini diartikan sebagai praktik tawar-menawar antar beberapa elite atau partai politik untuk menyusun suatu kabinet koalisi. Hal ini terlihat seperti sesuatu yang memang lumrah bahkan sering terjadi dalam berpolitik. Jika kader dalam tubuh koalisi tidak diberi jatah kursi di pemerintahan, bisa saja mereka kecewa dan pindah ke koalisi lawan.

Saat anda memimpin nanti @sandiuno @prabowo anda akan butuh team (menteri, dirjen, and then some). you select them with your decision. Please keep in mind you are responsible for their action. SO CHOOSE WISELY AND LISTEN TO GRASS ROOT.#TPStuhTusukPrabowoSandi@prabowo @uno https://t.co/S8FDbgx418

— MR. PRESIDENT MORE BLUNDER PLEASE (@knightshadow67) March 22, 2019

Di samping itu, nama-nama calon menteri yang diungkapkan Prabowo memang para petinggi partai di koalisinya, sehingga tuduhan politik bagi-bagi kursi terlihat nyata dilakukan Prabowo. Partai-partai koalisi Prabowo jadi terlihat seperti partai kartel.

Seperti yang ditulis oleh Richard S. Katz dalam Peter Mair dalam The Cartel Party Thesis: A Restatement, partai kartel adalah partai-partai politik yang menggunakan berbagai sumber daya untuk membatasi persaingan politik dan memastikan keberhasilan pemilihan mereka sendiri.

Dalam konteks koalisi Prabowo, pembagian jatah menteri yang dilakukan terlihat sebagai upaya untuk meredam konflik atau perpecahan yang dapat terjadi di kubu mereka. Dengan kata lain, ini hanya untuk keberhasilan di tubuh kubu koalisi mereka. Apalagi, nama-nama yang diumumkan Prabowo adalah petinggi-petinggi partai di koalisinya.

Maka dari itu, apa yang dilakukan Prabowo memang merupakan fenomena “bagi-bagi jatah kursi” secara harfiah, mengingat semua pihak perwakilan dari partai-partai pengusungnya disebutkan dalam daftar calon-calon menteri Prabowo tersebut.

Waspada Thomas Dewey Syndrome

Di samping untuk pembagian jatah kursi untuk koalisinya, Prabowo juga menunjukkan sikap ambisius dan kepercayaan dirinya untuk memenangkan pilpres. Tapi Prabowo juga harus berhati-hati terhadap Thomas E. Dewey Syndrome, merujuk pada dampak dari kepercayaan diri Thomas E. Dewey, calon presiden AS dari Partai Republikan pada pemilu AS 1948 ketika ia melawan Harry Truman dari Partai Demokrat.

Dewey pada saat itu sudah sangat percaya diri dapat memenangkan pilpres, staf-stafnya pun bahkan sudah sampai memanggilnya “Tuan Presiden”. Layaknya Prabowo, Dewey mulai mengerjakan pilihan kabinetnya sebelum pemilihan berlangsung. Tetapi nasib berkata lain, Dewey justru kalah melawan Truman.

Prabowo sudah mengumumkan calon-calon menterinya.
Share on X

Pada saat itu kemenangan Truman merupakan kemenangan yang tidak diduga. Sebab, terdapat banyak desas-desus Dewey diprediksikan unggul melawan Truman. Bahkan koran Chicago Tribune edisi 3 November 1948 memiliki headline atau berita utama “Dewey Defeats Truman”.

Kemenangan Truman melawan Dewey disebut sebagai salah satu gangguan terbesar dalam sejarah kepresidenan AS, ditambah lagi dengan kejanggalan headline koran yang mungkin di era sekarang ini dapat disebut sebagai hoaks.

Untuk Soliditas Koalisi Prabowo?

Selain percaya diri, kita dapat menilai bahwa tindakan Prabowo dengan buka-bukaan mengenai calon kabinet koalisinya berupa tindakan yang visioner, padahal kita tidak dapat mengetahui siapa yang memenangkan kontestasi pilpres 2019.

Dapat muncul dugaan Prabowo berorasi tentang hal ini di Bandung demi menaikkan elektabilitasnya di Jabar, tetapi tampaknya dugaan ini belum dapat dikatakan tepat. Bisa jadi di samping ambisi dan kepercayaan dirinya, Prabowo melakukan ini demi meningkatkan soliditas di kubunya sendiri.

View this post on Instagram

Hatur Nuhun Bandung!

A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo) on Mar 27, 2019 at 11:19pm PDT

Pada 2018, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera memang menyarankan usulan susunan menteri diadakan pada masa sebelum pilpres. Tujuan dari usul Mardani ini adalah demi strategi untuk melawan petahana Jokowi yang menurutnya sangat kuat.

Prabowo bahkan menggunakan kalimat “kucing dalam karung”, yaitu kalimat yang persis sama dengan kalimat Mardani ketika menyarankan power sharing untuk nama capres-cawapres sekaligus 10 menterinya dari PKS, Gerindra, PAN, PBB.

Dengan mengumumkan calon-calon menteri di koalisinya secara terbuka pada kampanye di Bandung, Prabowo terlihat mengabulkan permintaan Mardani. Di samping tujuan yang sesuai dengan perkataannya, yaitu agar rakyat tidak membeli kucing dalam karung, tujuannya bisa jadi juga demi memperoleh kekuatan kubu mereka dengan soliditasnya.

Lalu, apakah strategi semacam ini akan berhasil menarik hati para pemilih? Ataukah pada akhirnya ini hanya akan murni menjadi penjaga soliditas partai-partai koalisi Prabowo? Jawabannya mungkin baru akan terkuak pada 17 April nanti. (D44)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]oalisi Indonesia Adil Makmur. Itulah nama yang dipilih oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai tajuk utama seluruh ikthiar pemenangannya di Pilpres 2019. Nama koalisi ini siap untuk diadu dengan nama lain di kubu lawan, yaitu Koalisi Indonesia Kerja.

Pilihan nama koalisi tersebut ternyata mengundang cibiran dari kubu penantang mereka. Nama tersebut dianggap terlalu kuno untuk dipakai di era sekarang. Tak hanya itu, nama koalisi ini juga disebut berbau Orde Baru. Meski disepelekan kubu lawan, tim Koalisi Indonesia Adil Makmur bergeming dan teguh pada pilihan nama mereka.

Bagi mereka, ada filosofi luhur di balik pemilihan nama koalisi tersebut. Mereka menyebut bahwa persoalan negeri ini adalah soal kesejahteraan. Mereka juga menyebutkan masalah lain yaitu soal keadilan dan juga kemakmuran.

Lalu apakah filosofi kesejahteraan ini akan benar-benar terwujud melalui tangan-tangan timses mereka? Ataukah filosofi tersebut hanya menjadi trik pemasaran belaka seperti kampanye politik pada umumnya?

Menjual Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan istilah yang kerap diumbarkan politisi jelang Pemilu. Dalam kadar tertentu, istilah ini seringkali dilemparkan begitu saja tanpa dipahami terlebih dahulu filosofi dan maksud di dalamnya. Padahal, kesejahteraan dan keadilan menjadi salah satu corak utama dalam perdebatan politik di dunia.

Kondisi ini belakangan tengah ditunjukkan oleh tim Prabowo Sandiaga. Mereka kerap menyebutkan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak menunjukkan keadilan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk mengusung isu tersebut sebagai tajuk dari koalisi.

Soal kita skrg "ketidakadilan" ekonomi, hukum, sosial n "ketidakmakmuran". Harus kembali menuju pemerintahan yg bisa ciptakan "adil makmur".

— Fadli Zon (@fadlizon) September 20, 2018

Salah satu kajian yang membahas teori tentang keadilan dan kesejahteraan adalah A Theory of Fairness and Social Welfare yang ditulis oleh Marc Fleurbaey dan Francois Maniquet. Dalam menggambarkan keadilan, Fleurbaey dan Maniquet  menyebutkan bahwa keadilan ditunjukkan melalui kesetaraan sumber daya.

Kondisi tersebut memiliki kaitan dengan pandangan pemikir terkemuka tentang keadilan yaitu John Rawls. Rawls, sebagaimana disebut oleh Fleurbaey dan Maniquet, mengaitkan keadilan dan kesejahteraan dengan alokasi sumber daya ketimbang kepuasan atau kebahagiaan subyektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu hal yang paling mudah untuk menilai adanya kesejahteraan dan keadilan adalah melalui kesetaraan ekonomi. Adanya alokasi yang adil dari sumber daya bisa menjadi kunci untuk menilai kedua hal tersebut.

Sejauh ini, Koalisi Indonesia Adil Makmur belum merinci konsep kesejahteraan yang mereka sebutkan sebagai filosofi mereka. Jika benar konsep itu yang mereka tuju dalam koalisi, maka sangat penting untuk melihat prakondisi masing-masing partai pengusung dalam urusan keadilan dan kesejahteraan.

Ideologi Keadilan dan Kesejahteraan

Jika merujuk pada visi dan misi partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga, kata sejahtera, adil, makmur, atau sejenisnya dapat ditemukan di dalam masing-masing partai. Baik Gerindra, PAN, PKS, atau Demokrat sama-sama memiliki unsur yang sepadan dengan filosofi kesejahteraan.

Gerindra misalnya menyebut tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat dan juga keadilan sosial di dalam visi partai mereka. Partai berlogo Garuda ini juga menjelaskan beberapa poin lain yang mengejawantahkan visi tersebut dalam misi mereka.

Pun demikian dengan Demokrat yang juga mengucapkan kata sejahtera di dalam visi mereka. Mereka menyebutkan kata ini lewat wacana tatatan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Indonesia yang adil dan makmur hanya dapat diwujudkan oleh Pemimpin yang memimpin. Kepemimpinan yang kuat dan tidak dikontrol pihak lain. Dan, mereka adl @prabowo @sandiuno #IndonesiaAdilMakmur

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) September 21, 2018

Sementara PAN memang tidak menyebutkan secara khusus kata kesejahteraan di dalam visi mereka. Meski begitu, ada kata yang sepadan dengan istilah tersebut, yaitu mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur.

Tak jauh berbeda dengan PAN, PKS juga menyebutkan pewujudan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam misinya. Partai ini kemudian merinci lebih jauh misi tersebut di dalam platform politik mereka.

Jika dilihat berdasarkan visi, misi, atau platform partai tersebut, tidak banyak yang merinci secara khusus mengenai alokasi yang adil dan juga kesetaraan dalam sumber daya. Padahal, jika merujuk pada Fleurbaey dan Maniquet hal itu merupakan kunci dari keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain dilihat dari visi dan misi yang tertera di situs masing-masing partai, kedekatan partai dengan pandangan ideologi kesejahteraan dapat dilihat dari hasil survei Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Diego Fossati dan Eve Warburton.

Sebagaimana disebut di atas, keadilan dan kesejahteraan dapat digambarkan dengan kesetaraan sumber daya. Dalam penelitian Aspinall, Muhtadi, Fossati dan Warburton terdapat pertanyaan terkait kebijakan ekonomi dalam urusan kesetaraan tersebut. Mereka menggunakan pengukuran nilai 1 untuk partai yang paling pro terhadap kesetaraan ekonomi dan 1 di sumbu yang sebaliknya untuk partai yang paling mendukung hal yang berlawanan, yaitu pertumbuhan.

Jika merujuk pada survei tersebut, sulit untuk bisa menggambarkan bagaimana partai-partai ini memiliki visi kesejahteraan dan keadilan. Masing-masing partai cenderung berada di posisi yang sangat menengah untuk urusan kesetaraan ekonomi. Gerindra, misalnya mendapatkan nilai 5,47 untuk urusan ini. Tak jauh dari Gerindra, ada Demokrat dengan nilai 5,49.

Yang paling mendekat dengan kesetaraan boleh jadi adalah PAN. Berdasarkan survei tersebut, PAN mendapatkan nilai 4,59. Setelah itu ada PKS yang posisinya tergolong sangat di tengah-tengah yaitu dengan nilai 5,05.

Terlihat bahwa jika merujuk pada survei ideologi partai, sulit untuk bisa menyebut bahwa secara alamiah partai-partai di lingkar koalisi Indonesia Adil Makmur mendukung kesejahteraan. Posisi mereka secara spektrum masih tergolong belum mendekati kesetaraan ekonomi yang menjadi esensi dari keadilan dan kesejahteraan.

Hanya Teknik Pemasaran?

Lantas bagaimana dengan nasib kesejahteraan dalam filosofi dari Koalisi Indonesia Adil Makmur? Jika ideologi dan visi-misi partai dijadikan sebagai acuannya, sulit untuk bisa menggambarkan filosofi kesejahteraan dapat terwujud melalui pasangan Prabowo-Sandiaga. Tentu, masih terlalu dini untuk menilai, tetapi jika melihat pola partai politik dan politisi selama ini, bisa saja filosofi kesejahteraan ini hanya sekadar pemasaran.

Jika merujuk pada sosok-sosok tim sukses yang belakangan bertebaran, sulit untuk membayangkan ide-ide kesejahteraan akan menjadi jualan dari koalisi ini. Nama-nama yang dikabarkan bergabung dengan tim pemenangan Prabowo-Sandiaga misalnya adalah Neno Warisman, Muhammad Al Khaththath, Buni Yani, Mardani Ali Sera, hingga Ahmad Dhani.

View this post on Instagram

Mewah juga tim ini kalau resmi diumumkan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #koalisiindonesiaadilmakmur #skuadimpian #skuadkiam #muhammadalkhaththath #nenowarisman #buniyani #ahmaddhani #dahnilanzarsimajuntak #prabowosandi

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 20, 2018 at 1:45am PDT

Hal serupa berlaku untuk posisi direktur di direktorat pemenangan tim Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, ada satu nama ekonom, Fuad Bawazier di posisi Direktur Konsolidasi Nasional. Bawazier sendiri kerap melakukan kritik terhadap ekonomi neoliberal dan mendukung ekonomi kerakyatan. Meski begitu, ia perlu mendapat sokongan lain agar filosofi kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud.

Di atas kertas, filosofi ini bisa semakin mendekati kenyataan jika ada ekonom-ekonom pro-kesejahteraan bergabung dengan kamp pemenangan Prabowo-Sandiaga. Sejauh ini, nama ekonom yang dikabarkan tengah dekat dengan Prabowo-Sandiaga adalah Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie.

Ekonom-ekonom seperti Rizal dan Gie kerap digambarkan sebagai ekonom yang secara spektrum tidak sepenuhnya pro pasar. Rizal misalnya kerap disebut sebagai salah satu ekonom yang anti-neoliberalisme melalui kritiknya terhadap paham tersebut. Sementara itu, Gie juga terkenal karena kerap mengritik Mafia Berkeley yang berhaluan neoliberal.

Konon, ada filosofi kesejahteraan di balik nama Koalisi Indonesia Adil Makmur
Share on X

Memang, perlu diteliti lebih jauh pandangan ekonomi mereka secara khusus. Akan tetapi, kritik mereka kepada gagasan neoliberal bisa saja menggambarkan posisi ekonomi mereka memang berada di spektrum berbeda.

Tokoh-tokoh ekonomi yang pro-kesetaraan bisa menjadi pelengkap dan bahkan kunci dari manifestasi nama Koalisi Indonesia Adil Makmur. Absennya tokoh-tokoh ini bisa saja membuat nama tersebut hanya sekadar nama tanpa tujuan yang mungkin terwujud.

Tanpa visi yang serius untuk melakukan alokasi dan kesetaraan, nama koalisi Prabowo-Sandiaga hanya akan jadi sekadar nama. Fokus kampanye boleh jadi tidak akan berkutat dalam urusan kesejahteraan. Di titik itu, bisa saja anggapan bahwa kesejahteraan hanya sebagai teknik pemasaran benar adanya. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut nama koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ‘Koalisi Indonesia Adil Makmur’, jadul dan ketinggalan zaman. Nggak cuma itu, nama koalisi pemenangan Prabowo-Sandiaga tersebut juga dibilang berbau Orba. Ett dahh, ada-ada aja.

Mendengar ocehan tersebut, Partai Berkarya pun jadi gatal untuk menanggapi. Kenapa? Kenapa? Karena bawa-bawa Orba ya jadi terpancing? Hihihi…

Sekjen Berkarya, Priyo Budi Santoso memandang kalau kritikan tersebut rada aneh dan nggak penting. Kemarin mengkritik tentang istilah emak-emak, sekarang mengkomentari istilah koalisi kubu lawan.

Priyo Budi Santoso mengatakan, kalau setiap rezim pemerintahan selalu memiliki sisi positif. Karena itu, tidak masalah menggunakan istilah pada Orde Lama ataupun Orde Baru. Yang nggak boleh itu mengolok-ngolok tokoh terdahulu.

Mending Kerja! Kerja! Kerja! Atau hidul Adil Makmur gaes?
Share on X

Ia pun menjelaskan, nama Adil Makmur konon merupakan representasi perjuangan Prabowo-Sandi yang menginginkan keadilan dan kemakmuran. Kalau hanya kerja, kerja, kerja tanpa ada ikhtiar, karya dan seterusnya buat apa?

Waduh, katanya mengkritik nama koalisi itu tidak baik, terus yang barusan itu disebut apa? Eaakkk, kepancing nih yeee…

Sebenarnya pilpres itu apa sih? Ajang pemilihan presiden atau lomba saling ejek antar partai politik? Kok ya, hal-hal sepele aja dijadikan bahan bullying? Bagaimana politik di negeri ini mau dewasa kalau kelakuan para politisinya aja macam bocah baru gede? Ishh…ishhh..ishhh…

Alangkah baiknya kalau pilpres diisi dengan perbincangan seputar isu-isu negara. Seperti yang Priyo katakan, lebih baik untuk ke depannya agar menyampaikan wacana dan pembicaraan yang substantif untuk kepentingan dan penyelamatan negara kita. Apalagi sekarang sedang dalam posisi pancaroba yang mengkhawatirkan.

Hmm, sebagai rakyat diriku juga lebih menginginkan dialog berfaedah di antara para politisi. Dialog yang jujur dari hati ke hati. Bukan cuma dialog yang tujuannya untuk saling menjatuhkan. Capek tahu ngeliat orang debat sampai berurat-urat gitu. Ngeri banget! Kalau urutnya tetiba putus gimana itu ya? Amit-amit jabang bayi…

Mbok ya kalau ngomong woles aja, biar yang nonton juga santai, nggak ikut-ikutan emosi. (E36

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah memantapkan nama koalisinya dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Bagus ya? Kayak lirik-lirik lagu wajib nasional gitu. Hehehe.

Oh iya, meskipun telah memilih nama koalisi, namun kubu Prabowo-Sandiaga belum bisa mengumumkan susunan timsesnya. Alasannya? Ya, karena memang belum sempurna. Kepastiannya akan diumumkan pada tanggal 20 September mendatang. Jadi, sabar ya gaes…

Yang jelas, koalisi Adil Makmur akan diketuai oleh Djoko Santoso. Tim pemenangan Prabowo-Sandiaga juga dikabarkan gemuk, yakni beranggotakan ratusan orang. Mantaplah ya… Semoga perolehan suaranya juga gemuk. Hihihi.

Dari ratusan orang yang tergabung dalam tim pemenangan, kubu Prabowo-Sandi memastikan kalau tidak akan ada satu pun nama kepala daerah di dalamnya.

Sebagai rakyat, rela nggak kepala daerahnya masuk tim kampanye calon presiden?
Share on X

Uluh-uluh, komitmen banget nih kayaknya. Tapi emang siapa aja sih kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi? Kok ya jarang terdengar? Beda sama pendukung sebelah yang terang-terangan berkoar-koar? Tapi beneran ada kan? Wkwkwkwk.

Ya pasti ada dong. Cuma nggak tahu deh kenapa sepi-sepi aja. Antara kepala daerahnya kurang eksis atau emang media yang males ngeliput. Atau emang dukungannya nggak sebanyak kubu sebelah ya? Uwuwuwuw, tapi tak merasa terintimidasi kan? Jangan dong ah…

Tapi emang beneran nggak mau memanfaatkan kekuatan para kepala daerah nih? Kubu petahana saja bagi-bagi tugas untuk menjadikan kepala daerah sebagai pengarah teritorial. Lumayan kan tuh buat menarik suara? Lagian ada aturan yang membolehkan kok.

Terus kenapa sih, kok menggembar-gemborkan banget agar kepala daerah tidak ikut kampanye? Berharap kubu sebelah terpancing dan mencoret nama-nama kepala daerahnya agar nggak ikut kampanye juga ya? Atau ini taktik pembelaan diri, supaya kesannya kubu sebelah nggak peduli dengan kepentingan rakyat karena memanfaatkan kepala daerah? Ehhh…

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, koalisinya meminta seluruh kepala daerah memimpin daerah masing-masing. Ia pun mengatakan struktur tim pemenangan ini akan terus digodok sampai batas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada 20 September mendatang. Visi-misi Prabowo-Sandiaga juga masih perlu disempurnakan.

Wah, nggak sekalian menyempurnakan kesiapan mental nih? Soalnya tahun ini kan sudah ke-4 kalinya. Uwuwuwuw, semangat ya… (E36)