PinterPolitik.Com

Tak banyak yang tahu, ternyata dampak pembuangan limbah medis yang tidak terkontrol dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan maupun lingkungan.

Diketahui, limbah medis atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang dihasilkan oleh penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, dalam bentuk jarum suntik, bekas botol infus, dan bekas produk layanan kesehatan lainnya.

Kasus ini belakangan marak terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Limbah medis tersebut bahkan ditemukan berserakan begitu saja di sejumlah tempat terbuka yang membuat warga resah.

Kejadian ini diakui oleh Direktur Eksekutif Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Dadan Ramdan yang mengatakan sejumlah temuan di beberapa wilayah menunjukkan masih ada perusahaan yang sengaja membuang limbah B3 secara illegal.

Mengutip temuan investigasi Kompas, selama November-Desember 2019, limbah medis ternyata mudah diperoleh di lapak-lapak pemulung dan tempat pengolah sampah daur ulang. Beberapa daerah yang diduga menjadi tempat distribusi limbah medis ilegal termasuk Bandung, Bandung Barat, Cirebon, dan Tangerang.

Pada 2018 lalu, Polisi sempat menemukan limbah medis dibuang ke kawasan hutan mangrove di Karawang, Jawa Barat. Limbah medis itu konon tercecer di wilayah pesisir dekat rumah warga. Disebutkan, limbah itu terdiri dari beberapa alat suntik dan obat-obatan.

Tak lama berselang, kejadian serupa kembali terjadi di bantaran sungai Ciherang, Purwakarta, Jawa Barat. Bentuknya hampir sama, dibuang sembarangan dan penuh dengan obat-obatan.

Yang teranyar, pembuangan limbah medis sembarangan berupa ribuan jarum suntik, juga terjadi di Kota Solo, di mana ribuan jarum suntik dibuang di pinggir jalan di sejumlah tempat selama tahun 2019. Setali tiga uang, warga Bengkulu juga sempat dibuat geram lantaran limbah medis RSUD HD Bengkulu dibiarkan menumpuk tanpa ada tindak lanjut yang diperkirakan mencapai 1,5 ton.

Menariknya, kasus ini belakangan tidak hanya menyangkut pengelolaanya yang kurang terkontrol, melainkan lebih dari itu, terdapat praktik jual-beli limbah medis ilegal yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari perusahaan, bahkan hingga oknum TNI.

Muncul pertanyaan, apakah kasus tersebut murni disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah atau ada faktor lain? Lalu, seperti apa Kementerian Kesehatan harus menyoroti masalah ini?

View this post on Instagram

Sepanjang 2018 terdapat 5 daerah dengan timbunan limbah medis terbanyak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 10, 2020 at 4:00am PST

Larangan Pelepasan Limbah Medis Ilegal

Dasar pelarangan pembuangan limbah medis sembarangan tiada lain karena kandungan zat kimiawinya yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga untuk lingkungan sekitar.

Laporan United States Government Accountability Office (GAO) berjudul Action Needed to Sustain Agencies’ Collaboration on Pharmaceuticals in Drinking Water mengemukakan bahwa obat-obatan yang dibuang dapat masuk ke lingkungan dan pada akhirnya masuk ke pasokan air dengan berbagai cara. Ketika cairan kimiawi tersebut terkontaminasi dengan air minum yang dikonsumsi, berpotensi mengancam kesehatan warga.

Hal itu dipertegas oleh David JC Constable, Direktur Sains dari Green Chemistry Institute American Chemical Society, yang mengatakan campuran bahan kimia dalam air minum, makanan, dan udara tidak baik untuk kesehatan.

Menimbang kandungan kimiawi berbahaya yang terdapat pada limbah medis, pengelolaannya pun diatur sedemikian ketat.

Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan semua limbah medis dikategorikan sebagai limbah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Untuk itu, pengelolaan limbah medis dilakukan secara aman dan tertutup oleh penghasil limbah – dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, dan klinik – dan pihak ketiga – perusahaan pengolah limbah medis – yang mendapat izin sesuai peraturan perundangan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan limbah medis tidak boleh bocor ke masyarakat.

Jika merujuk pada regulasi tersebut, bisa dikatakan setiap penghasil limbah medis dituntut untuk tidak membuang atau melepaskan limbahnya secara sembarangan, kecuali menurut ketentuan yang telah diatur. Jangankan membuang sembarangan, membiarkannya bocor ke publik saja sudah dianggap melanggar ketentuan.

Dengan demikian, serentetan kasus ditemukannya limbah medis di sejumlah tempat harusnya menjadi tanggung jawab pemroduksi limbah dan harus ditindak tegas para pelakunya.

Pertanyaannya, mengapa fenomena keterceceran limbah medis di sejumlah tempat masih terus terjadi? Bahkan, kasusnya pun tergolong semakin berbahaya lantaran ada indikasi transaksi bisnis limbah medis ilegal.

Mustafa et al. dalam Hospital Waste Management in Developing Countries: A Mini Review mengungkapkan, kasus pengelolaan limbah medis umumnya terjadi di hampir semua negara berkembang. Salah satu di antara sekian penyebab ialah kurangnya pengawasan terhadap manajemen limbah.

Jika ditarik pada konteks Indonesia, apa yang diulas dalam tulisan tersebut sangat relevan. Bahwa manajemen pengelolaan limbah yang buruk berimplikasi pada minimnya pengawasan.

Namun, menjangkarkan lokus persoalan hanya pada konteks minimnya pengawasan belum sepenuhnya menjawab temali persoalan ini. Hal ini dikarenakan kasus pengolahan limbah ilegal di Indonesia tidak hanya berhenti pada faktor kelalaian pihak produsen limbah, melainkan terdapat jejaring bisnis limbah medis ilegal yang perlu penyingkapan lebih lanjut.

Sebagaimana diungkap Kepala Sub-Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anton Sarjanto, bahwa kebocoran limbah medis dapat dilacak kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan rumah sakit (RS) untuk pengangkutan limbah. Menurutnya, titik krusial itu saat limbah diangkut pihak ketiga.

View this post on Instagram

Menkes Terawan ingin pangkas izin obat edar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:30am PST

Menguak Praktik Jual-Beli Limbah Medis

Pernyataan Anton perihal pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual-beli limbah ilegal belakangan akhirnya terkuak, yang mana menyeret sebuah perusahaan pelat merah milik pemerintah Jawa Barat (Jabar) – PT Jasa Madivest.

Seperti diketahui, PT Jasa Madivest merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam pengelolaan limbah medis Jabar yang merupakan anak usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana. Perusahaan ini belakangan terbukti terlibat dalam serangkaian praktik bisnis limbah medis dengan sejumlah pengusaha rongsok.

Menurut Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, bahwa PT Jasa Medivest terbukti melanggar Undang-undang no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah no 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain disebut memiliki limbah B3 medis lebih dari 1500 ton belum diolah yang membuat perusahaan tersebut terpaksa dikenakan sanksi administratif, juga ternyata perusahaan daerah ini terlibat dalam pelanggaran lain yang tak kalah serius: menjual limbah medis ke pengusaha rongsok di Panguragan, Cirebon.

Aturannya, limbah tersebut sudah harus dimusnahkan di PT Jasa Madivest. Namun, perusahaan disebut menjual kembali limbah tersebut ke pengusaha rongsok. Seperti diungkapkan salah satu pengusaha rongsok, bahwa PT Jasa Madivest menjual ratusan ton limbah kepada para pengusaha rongsok dengan harga yang sangat murah sekitar Rp2500 per kilogram. Dari pembelian limbah itu kemudian dijual kembali oleh pengusaha rongsok dengan keuntungan berlipat-lipat.

Menariknya, dalam jaringan bisnis limbah ilegal yang marak terjadi di Panguragan, terdapat keterlibatan aparat kelurahan hingga oknum TNI yang turut mem-backup kegiatan transaksi ilegal tersebut. Kuatnya backing-an “orang kuat” lokal membuat bisnis ini terus berjalan tanpa hambatan.

Situasi ini persis seperti apa yang digambarkan Joel Migdal dalam State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another dengan sebutan local strongmen. Bahwa dalam derajat tertentu, kemiripan itu terletak pada kuasa elite (orang kuat) lokal yang memungkinkan mereka bertindak di luar kerangka hukum yang berlaku.

Apa yang membuat para local strongmen ini mampu bertahan dalam praktik bisnis ilegalnya, tidak lain dan tidak bukan, karena faktor kemampuan mereka berkolaborasi dengan institusi yang ada. Migdal menyebut kemampuan orang kuat lokal dalam mengembangkan apa yang disebut “weblike societies” melalui organisasi otonom yang dimiliki – dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial – memungkinkan mereka tetap bertahan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, dijelaskan bahwa fenomena transaksi limbah medis ilegal di Panguragan memang lama berjalan. Diduga limbah medis mulai marak masuk ke kawasan ini sekitar enam tahun lalu. Lambat laun daerah ini berubah menjadi bisnis yang menggurita dan melibatkan banyak pihak.

Dari investigasi Kompas, ditemukan lokasi sejumlah gudang limbah medis ternyata milik Ketua RT bernama Karsim. Sementara pemilik gudang limbah medis adalah salah seorang anggota TNI aktif berpangkat Sersan Mayor. Oknum TNI itu disebut memainkan peran penting dalam pengoperasian bisnis limbah medis ilegah di Panguragan.

Praktik bisnis rongsok limbah medis di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Panguragan terungkap pertama kali berdasarkan laporan Sanggar Lingkungan Hidup. Sedikitnya ada 34 rumah sakit dan klinik yang limbahnya berada di TPS tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa rumah sakit yang berasal dari luar Cirebon serta dari luar Pulau Jawa yang memasok limbah di kawasan itu.

Atas kejadian ini, pemerintah dalam hal ini Kemenkes diminta untuk serius dan menyoroti secara khusus persoalan ini. Menkes Terawan Agus Putranto dengan demikian harus segera menyikapi kasus ini secara serius menimbang dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.

Sejauh ini, belum terlihat terobosan langkah yang diambil Menkes dalam menyiasati problem terkait. Padahal, kejadian ini telah berlangsung cukup lama.

Seandainya pemerintah punya kepekaan terhadap masalah tentu sudah merespon kejahatan ini sejak awal. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah terus membiarkan kasus ini berlarut? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]alau tak ada aral melintang pabrik semen Rembang kiranya di bulan ini akan resmi dioperasikan PT Semen Indonesia (SI). Sudah terbayang target produksi di 2017 sebesar 1,9 juta ton semen dari kapasitas produksi sebesar 3 juta ton per tahun tercapai. Namun apa boleh dikata, nasib SI Rembang kini hanya menunggu keluarnya Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Terbayang, seandainya polemik tidak terjadi, tentu kesejahteraan bersama yang dirasakan. Namun memikatnya kawasan pegunungan batu kapur di Rembang, yang berada di gugusan pegunungan Kendeng, dan terbentang di utara Jawa Tengah tak ayal menarik mata para pemburu kalsit (bahan baku semen). Jadi lumrah bila kawasan ini menjadi rebutan, negara dan swasta.

Di wilayah pegunungan Kendeng sendiri dari tahun 1995 sudah banyak dihuni oleh penambang swasta berbekal izin galian C yang dikeluarkan Pemprov setempat kala itu.

Tak ketinnggalan pabrik semen Rembang pun sudah berdiri megah di atas lahan seluas 50 hektare milik SI. Pembangunannya juga baru rampung pada 2016 kemarin. Namun sayang, kegiatan belum boleh dilakukan lantaran terkendala isu pelestarian lingkungan.

Bulan Maret kemarin sejumlah masyarakat Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) datang ke Jakarta untuk unjuk rasa.

Mereka melakukan aksi nekat mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes sekaligus menolak kehadiran pabrik semen Rembang.

Aksi puluhan warga tersebut sontak mendapat perhatian banyak pihak apalagi salah seorang demonstran, Patmi gugur setelah melakukan aksi. Patmi, menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta lantaran penyakit jantung yang dideritanya.

Kematian Patmi itu juga menyedot perhatian pemerintah. Akhirnya, pihak istana mengimbau para demonstran untuk bersabar menunggu hasil KLHS dan meminta SI menghentikan kegiatannya.

JMPPK diinisiasi oleh seorang warga Pati, Gunretno. Lembaga swadaya masyarakat ini meyakini pabrik semen Rembang dan kegiatan pertambangannya bakal merusak sistem sungai bawah tanah Pegunungan Kendeng yang menjadi penanda kawasan bentang alam karst (KBAK) di area cekungan air tanah (CAT) Watuputih.

Benarkah begitu? Budi Sulistijo, pengamat AMDAL, menangkis opini tersebut. Menurutnya, penambangan di daerah CAT tetap boleh dilakukan secara hati-hati jika memang terbukti memiliki sumber air.

Sebaliknya, pelarangan pembangunan di wilayah CAT justru akan mematikan industri mineral nasional. “Kalau CAT dilarang ditambang, lalu bagaimana nasib industri mineral kita? Mati industri mineral nasional kita,” ujarnya pada April Lalu.

Menurutnya, salah satu contoh pembangunan infrastruktur di wilayah CAT adalah pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta. Selain itu, juga pembangunan tambang migas dan batu-bara yang semuanya juga berada di atas wilayah CAT.

Katanya juga tercatat saat ini ada sekitar 15 perusahaan semen yang beroperasi di atas wilayah CAT. Perusahaan tersebut antara lain Indocement Pati yang terletak di Kudus, Holcim Cibinong di daerah Bekasi dan Bogor, Indocement Cibinong (Bekasi dan Bogor). Kemudian Garuda Karawang (Bekasi), Indocement Palimanan (Cirebon), Semen Bima (Cilacap), Semen Tuban (Tuban), Holcim Tuban (Tuban dan Lasem).

Indocement Tarjun (Pagatan), Semen Rembang (Watu Putih), Semen Tonasa (Pangkajene Kepulauan), Semen Bosowa (Pangkajene Kepulauan). Dan juga Semen Padang (Solok), Semen CONCH (Palangkaraya-Banjarmasin), hingga Semen Baturaja (Baturaja).

Senada dengan Budi, Pakar Geologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Agus Hendratno mengatakan, penambangan karst atau batu gamping sebagai bahan baku semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah, secara kualitas tidak bermasalah terhadap lingkungan.

Terkait penentangan, ini bukanlah hal baru bagi PT SI. Sebelumnya, pada 2014, perusahaan plat merah ini juga sempat mengajukan izin pendirian pabrik dan penambangan di Kabupaten Pati, namun rencana itu gagal. Sebabnya, JMPPK berhasil merangkul warga Pati untuk menolaknya. Maka itulah kemudian BUMN ini melirik Rembang.

Di tahun yang sama, penolakan serupa dialami perusahaan semen lainnya, yakni PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement. Namun belakangan, pada 2016, di tengah ramainya pro-kontra Semen Indonesia di Rembang, PT Asia Cement Pati (Semen Pati), yang juga anak perusahaan Indocement, berhasil mendapatkan izin kawasan tersebut. Saat ini Semen Pati tengah bersiap untuk melakukan investasi yang diperkirakan bernilai Rp7 triliun untuk pembangunan pabrik berkapasitas 4,4 juta ton di sana.

Kondisi inilah yang membuat sejumlah pihak menjadi bertanya-tanya, mengapa JMPPK sangat gencar menyerang SI, sementara perusahaan lain dibiarkan melenggang. Baik perusahaan yang sudah dua puluhan tahun menambang di Rembang, maupun grup lain yang siap membangun pabriknya di Pati.

Senada dengan Budi dan Agus, pertanyaan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Pabrik yang di Rembang didemo, sementara yang di Pati dengan Indocement saya tidak melihat ada orang menentangnya. Ketika itu mulai saya pertanyakan kepada publik, kelompok kontra sinis lagi dan bilang bahwa kami juga menolak pabrik lain kok. Tapi, mana? Saya tanya, mana? Nggak pernah saya lihat itu muncul. kelompok penolak, yang orang-orang tahu, ya hanya ada di situ (Rembang),” kata Ganjar pada 30 Maret 2017.

Menangkis semua serangan yang tertuju kearahnya, Gunretno sontak menjawab. “Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di manapun di Jawa Tengah,” kata Gun beberapa waktu lalu.

Hadir di acara Mata Najwa di Metro TV, Jakarta, Rabu 21 Desember 2016, Gun akhirnya mengaku penolakannya tersebut merupakan sikap yang lahir dari pengamatan terhadap dampak kehadiran pabrik semen di berbagai tempat. Ia menilai sepak terjang SI patut dicemaskan lantaran selalu menambang tanpa peduli dampaknya terhadap kehidupan masyarakat petani.

Pertarungan di Gunung Kendeng

Sebagai serangan pamungkas pihak SI pun angkat bicara, Sekretaris Perusahaan, Agung Wiharto mengatakan, pro-kontra pabrik semen di Rembang merupakan turunan dari persaingan bisnis industri semen di Indonesia. Dia menyiratkan bahwa BUMN tengah dikepung gempuran perusahaan semen asing, termasuk swasta nasional yang saham mayoritasnya dimiliki asing.

Bila ditotal, tahun 2017 ini kapasitas produksi Semen Indonesia (Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa) hanya 35%, sementara perusahaan semen asing maupun swasta sebesar 65%. Raksasanya adalah Indocement dan Holcim, sisanya pabrikan baru asal Tiongkok dan Thailand.

Indocement sendiri merupakan pemain lama, gabungan antara swasta nasional di bawah bendera Grup Salim dengan Heidelberg Cement Group, Jerman sebagai pemegang saham mayoritasnya. Sementara Holcim Indonesia, yang awalnya bernama Semen Cibinong, saham terbesarnya dimiliki Holcim Swiss.

Soal penguasaan pasar, Semen Indonesia kini memegang market share 42%. Angka yang menggiurkan untuk diincar dan diperebutkan, baik oleh pemain baru maupun pabrikan lama yang telah mapan.

Sementara Holcim, misalnya, telah membangun dua pabrik di Kabupaten Tuban yang notabene markas besar SI. Di sana, SI memiliki empat pabrik berbendera Semen Gresik, yang kapasitas produksinya lebih dari 12 juta ton per tahun. Sementara Indocement bersiap membangun pabrik di Pati dengan kapasitas produksi 4 juta ton, di lokasi yang sama saat SI ditolak.

Mungkin inilah yang membuat SI ngotot melanjutkan pembangunan pabrik semen di Rembang kendati menghadapi banyak gugatan hukum. Selain itu, investasi Rp5 triliun pun terlanjur diguyur.

Akhirnya, program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerlukan kebutuhan bahan baku penunjang guna mewujudkan visi tersebut. Saat ini, sebanyak 35-40% bahan baku utama pendukung pembangunan infrastruktur ditopang oleh semen dan baja.

Saat ini dirasa sangat mendesak merealisasikan tercapainya kemandirian produksi semen nasional untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jika    Pemerintah gagal mendorong hal ini dikhawatirkan terjadi gejolak harga semen di pasar.

Gejolak harga itu otomatis berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Harga semen milik pemain asing dan swasta akan menjadi lebih mahal dibanding produksi nasional.

Inilah pertarungan yang tengah terjadi. Pertarungan di gunung Kendeng boleh dibilang telah memunculkan timbulnya kontradiksi di tengah masyarakat, khususnya warga desa, LSM dan pemerintah setempat. Persoalan ekologi memang penting. Namun tidak elok rasanya bila hanya dijadikan sampul pertarungan di gunung kapur? (Berbagai Sumber/T29)