Hmm 

PinterPolitik.com

Efek dari tertangkapnya eks Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Edhy Prabowo agaknya berbuntut panjang. Magnitudonya bahkan turut dirasakan hingga Istana dan membuat spekulasi mengenai apa yang terjadi saat ini di Medan Merdeka Utara mengemuka.

Hal ini setelah pertanyaan seputar siapa pengganti Edhy dan kapan pergantian itu dilakukan, belum dapat dijawab dengan pasti oleh pusat. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai corong resmi Istana pun belum dapat memberikan kepastian itu dan justru meminta khalayak untuk menunggu hingga saatnya nanti.

Berkaca pada kesan kemungkinan alotnya pertimbangan politik dalam menentukan pengganti Edhy, sejumlah pengamat menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengalami dilema dalam menetapkan nama orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebuah dilema yang disebut-sebut terkait dengan pilihan apakah akan kembali mengusung nama pengganti dari Gerindra, atau justru memilih opsi lainnya yang berasal dari expert atau bahkan partai politik (parpol) lain.

Dilema inilah yang ditengarai membuat pergerakan dan keputusan untuk mengganti nama Edhy tak segesit ketika Agus Gumiwang Kartasasmita menggantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial pada 2018 silam.

Lantas, benarkah Presiden Jokowi sedang dihadapkan pada dilema dalam menentukan pengganti Edhy Prabowo? Jika ya, mengapa demikian?

Efek Samping Kartel Politik Jokowi?

Salah satu kemungkinan jika Jokowi benar-benar mengalami dilema dalam menetapkan pengganti Edhy ialah akibat kartelisasi politik yang dibangun eks Wali Kota Solo itu sendiri.

Sebagaimana yang diketahui, eksistensi Gerindra dalam Kabinet Indonesia Maju awalnya tak diharapkan sejumlah parpol yang telah “berdarah-darah” memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

Seperti yang dikemukakan oleh profesor ilmu politik University of Michigan, Dan Slater dalam Party cartelisation, Indonesian-style, kartelisasi parpol telah menjadi karakter Presiden Jokowi dalam mengkonsolidasikan kekuatan sebesar-besarnya dari para parpol dalam membangun pemerintahan, baik level eksekutif maupun legislatif.

Di kemudian hari, tendensi kartelisasi politik itu terlihat dengan merangkul Prabowo Subianto dan Gerindra yang bahkan tak ikut berjuang di 2019.

Namun dalam upaya terakhirnya itu, sesungguhnya Jokowi mengalami persoalan tersendiri. Pasalnya, diduga terdapat semacam resistensi di internal koalisi yang terkesan enggan menerima Gerindra.

Seperti yang diketahui, parpol seperti Nasdem dan Golkar ialah pihak yang secara eksplisit menolak. Elite Nasdem, Johnny G. Plate saat itu mempertanyakan apa manfaatnya elemen oposisi bergabung dalam pemerintah.

Sementara Golkar melalui Ace Hasan Syadzily menyatakan sikap enggan jika Prabowo dan Gerindra berada di dalam pemerintahan karena lebih menginginkan keduanya sebagai oposisi. Bahkan Ace juga menilai tidak etis jika Gerindra meminta atau mendapat kursi menteri jika nantinya bergabung.

Setelah sikap tersebut, safari politik dilakukan Prabowo secara personal kepada Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto. Meskipun kemudian tensi tampak usai, tentu tak diketahui apa yang sesungguhnya dirasakan oleh para parpol yang berjuang memenangkan Jokowi dan harus kehilangan jatah kursi menteri karena Prabowo dan Gerindra bergabung.

Lantas saat variabel lain bersemi, seperti elektabilitas dan manuver personal Prabowo dan Gerindra menatap 2024, hingga Gerindra lewat Fadli Zon yang tak jarang mengkritik pedas pemerintah, bisa jadi membuat preseden minor kembali muncul dari koalisi politik Jokowi-Ma’ruf yang sebelumnya berpeluh di 2019 dan juga punya ambisi di 2024.

Dan ketika kader Gerindra yang diberikan jatah menteri oleh Presiden Jokowi terkena kasus korupsi, bukan tidak mungkin di balik layar akan kembali bangkit kecenderungan resistensi atas keberadaan Prabowo dan Gerindra dalam koalisi yang sekarang justru memberikan citra minor bagi pemerintah.

Apalagi ketika membicarakan jatah berharga dari satu kursi menteri yang lowong, di mana tentu bisa saja preseden di atas dapat menjadi justifikasi. Momentum tertangkapnya Edhy agaknya memberikan semacam tekanan pada Presiden Jokowi bahwa merangkul Gerindra dan Prabowo adalah keputusan yang kurang tepat. Yang mana pada akhirya merembet pada dilema penunjukkan pengganti Edhy Prabowo.

Terlebih, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, jika Presiden Jokowi kembali menempatkan kader Gerindra di KKP, potensi abuse of power menteri baru nantinya akan cukup tinggi.

Potensi itu diperkirakan akan menimbulkan impresi minor tersendiri dari publik, utamanya terkait pengusutan kasus yang bisa saja akan meluas. Dedi berkesimpulan bahwa memang sudah seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak kembali memilih kader Gerindra untuk menggantikan posisi Edhy.

Kendati demikian pertanyaannya, beranikah Presiden Jokowi melakukan itu jika berkaca pada relevansi ketokohan dan pengaruh Prabowo Subianto sebagai pentolan Gerindra?

Keputusan Sangat Sulit?        

Tom Christensen dalam Decision-Making in the Political Environment, menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam konteks politik selalu memiliki derajat kerumitan yang tinggi, dengan komponen pertimbangan yang kompleks.

Dan dalam proses tersebut, Christensen menyebutkan technical environment sebagai pertimbangan yang muncul akibat tekanan isu-isu yang berkaitan dengan aspek instrumental. Aspek itu di antaranya dapat berupa tekanan politik, sosial, teknologi, ekonomi, maupun keamanan yang mungkin menjadi sangat penting jika berkaca pada urgensi isu serta ketergantungan terhadap sebuah lembaga dan aktor pendukung yang kuat di baliknya.

Pada konteks melihat keputusan Presiden Jokowi dalam upayanya menentukan siapa Men KP yang baru, agaknya technical environtment yang dikemukakan Christensen di atas menjadi satu hal serius yang dipertimbangan sang Kepala Negara.

Terlebih ketika faktor dan “tekanan” secara politik juga ada dari sisi Prabowo dan Gerindra. Wa-bil khusus Prabowo, tajinya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) saat ini juga dianggap masih sangat dibutuhkan oleh Presiden Jokowi saat ini.

Bersamaan dengan menyeruaknya kasus rasuah Edhy Prabowo, gejolak politik dan keamanan terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Mulai dari intrik yang dipicu manuver Habib Rizieq Shihab sepulang dari Arab Saudi, teror keji di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), hingga klaim Benny Wenda pasca HUT OPM 1 Desember lalu.

Menariknya, ketiga gejolak itu dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi dengan pendekatan bertendensi militeristik. Jika pendekatan militeristik telah lama dilakukan pada konteks Papua, hal yang sama nyatanya juga diterapkan pada dua turbulensi keamanan lainnya.

Show of force prajurit TNI dengan kendaraan taktis, termasuk milik Koopsus, di Petamburan, disusul dengan pengerahan pasukan khusus untuk memberangus teroris yang beraksi di Sigi.

Sebagai referensi utama Presiden Jokowi di bidang pertahanan dan keamanan, Prabowo Subianto mungkin saja berperan cukup konstruktif dalam langkah “sensasional” pelibatan militer tersebut dalam beberapa kasus keamanan belakangan ini.

Seperti yang jamak diketahui, Prabowo Subianto bisa dikatakan sebagai living legend di ranah pertahanan, keamanan, dan militer. Dengan reputasi dan pengalamannya, sosok Prabowo disebut masih memiliki pengaruh psikologis yang kuat di angkatan bersenjata, dunia yang membesarkan namanya.

Artinya, secara politik Prabowo Subianto dengan pengaruh dan reputasinya tampak dapat pula melegitimasi, baik di depan maupun di balik layar, dari manuver deterrence Presiden Jokowi ketika belakangan kerap mengoptimalkan peran militer dalam sejumlah isu keamanan.

Vitalnya sosok Prabowo serta variabel isu keamanan yang sedang berkembang belakangan ini dinilai menjadi hambatan terbesar jika Presiden Jokowi ingin menyudahi atau “mengusik” kepentingan politik mantan Danjen Kopassus itu di kabinet. Apalagi eksistensi Prabowo dan Gerindra awalnya direstui sendiri oleh Presiden Jokowi.

Bagaimanapun, keputusan siapa pengganti Edhy di kursi Men KP agaknya masih menjadi bola panas yang hingga kini seolah tengah berusaha keras untuk dijinakkan oleh Presiden Jokowi.

Opsi nama expert atau ahli dinilai akan membawa tendensi yang sama saja bagi kubu Prabowo dan Gerindra, ketika pada saat yang sama, agaknya tetap dapat diinterpretasikan akan menyunat signifikansi partai berlambang kepala garuda itu di pemerintahan.

Yang jelas, keputusan final Presiden Jokowi dalam konteks pengganti Edhy Prabowo dinilai akan menjadi sangat vital dalam menentukan konstelasi politik level tertinggi negeri ke depannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Susi Pudjiastuti kritik menteri Edhy Prabowo terkait pencabutan larangan ekspor benih lobster. DPR sebut susi belum move on. Tempo sebut banyak politikus terlibat dalam jaringan ekspor benih lobster.

Jika aku menjadi”

– Melly Goeslaw, Jika Aku Menjadi

 PinterPolitik.com

Pemirsa Indonesia mungkin tidak asing dengan reality show Jika Aku Menjadi. Acara ini kan ngajarin kita untuk berempati kepada saudara kita yang kurang beruntung dengan ngerasain kesulitan hidup yang mendera mereka. Kayak KKN cuman masuk TV aja sih.

Nah, kayaknya hidup ala reality show ini cocok menggambarkan masa pensiun Susi Pudjiastuti setelah gak lagi jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasalnya Bu Susi ini lagi gencar-gencarnya blusukan ke daerah-daerah pesisir buat mengintai kehidupan para nelayan.

Bu Susi ini telah menurunkan beberapa anak buahnya buat nanya-nanya ke para nelayan yang kapalnya kurang memadai buat nangkep ikan. Usut punya usut Bu Susi ini bagi-bagi hadiah kapal ke para nelayan yang membutuhkan tersebut. Sungguh mulia hati mantan menteri satu ini.

View this post on Instagram

Jokowi 2.0 dihadapkan pada pertarungan oligarki.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 18, 2019 at 12:51am PST

Layaknya reality show, aktivitas baru Susi bagi-bagi kapal ini dibumbui pelintiran seru. Pasalnya saking menggebu-gebunya memberi bantuan, Susi sempat mengejar kapal seorang nelayan bernama Adtomi yang ketakutan karena dibayangi oleh dua kapal bermotor.

Walaupun pengejaran terbilang cepat, namun tentunya cukup menakutkan bagi nelayan tersebut karena dikejar-kejar orang seberpengaruh Bu Susi di tengah laut.

Nelayan tersebut pun kaget ketika mengira dirinya akan kenapa-kenapa, taunya malah disuruh milih mau kapal yang mana. Dengan mengucap syukur beliau pun sekarang punya kapal dengan kapasitas lebih baik.

Sebenernya kalo kita masih ingat, Bu Susi ini kan pernah ikut fashion show-nya Anne Avantie di mana waktu itu beliau mendapat beberapa kapal yang sekarang bisa dia sumbangkan ke nelayan yang membutuhkan.

Selain itu baru-baru ini Bu Susi baru aja ketemu sama Madam Abe dan keluarga Rockefeller. Mungkin bergaul dengan para sosialita inilah yang menginspirasi jiwa filantropis Bu Susi. Rupanya sekarang Bu Susi pekerjaan utamanya filantropi.

Mungkin dedikasi inilah yang bikin pamor Bu Susi tetap abadi. Oiya Bu Susi sekalian aja bikin reality show beneran soal kehidupan laut di Indonesia. Siapa tau viral dan malah mengedukasi orang banyak kan. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan lagi dikritik nih. Pasalnya, sempet rame kalo beliau mau mencabut kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Nah, kebijakan penenggelaman kapal yang diinisiasi oleh Susi Pudjiastuti ini kan disebut-sebut berhasil menurunkan angka illegal, unreported dan unregulated fishing (IUU Fishing) sekitar 90% di perairan Indonesia.

Pastilah wacana penghapusan kebijakan ini bikin waswas banyak pihak, karena selain ngurangin IUU Fishing, nenggelamin kapal pencuri ikan asing juga meningkatkan persediaan ikan bagi nelayan lokal.

Kalo kata Edhy Prabowo sih itu bukan fokus kebijakannya. Jokowi pun memang memberi tugas khusus bagi Edhy Prabowo buat memperbaiki hubungan pemerintah dengan para nelayan.

View this post on Instagram

Kebijakan Susi tinggal kenangan?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 14, 2019 at 4:00pm PST

Lah, terus gimana dengan potensi merebaknya kembali fenomena IUU Fishing di Indonesia?

Menurut Edhy Prabowo sih kebijakan penenggelaman kapal gak akan diapus sepenuhnya, cuman dia akan lebih selektif aja. Kalo kapalnya diserahkan baik-baik ya disimpen dan kalo sudah inkrah akan diserahkan ke nelayan yang membutuhkan. Buat kapal yang kabur pas dikejar, baru akan ditenggelamkan sesuai prosedur.

Intinya ya Edhy Prabowo pilih-pilih lah, beda pemimpin beda gaya. Namun pilihan Edhy ini sebenernya gak sejalan sama pendahulunya. Kapal asing pencuri ikan yang diberikan ke nelayan atau dilelang punya kemungkinan dibeli lagi sama yang punya.

Bu Susi ini kan berpengalaman dalam penanganan IUU Fishing, jadi omongannya perlu diperhitungkan. Pasalnya kalo misalnya dengan mengurangi penenggelaman kapal IUU Fishing justru kembali merebak, ya nelayan lokal akan kalah saing dengan kapal pencuri ikan yang kapasitasnya lebih masif.

Nah, Pak Edhy harus berhati-hati kalau memilih kebijakan. Jangan sampai mau merangkul nelayan, malah berpotensi menyengsarakan nelayan. Apalagi nelayan merupakan profesi yang rentan terekspos kemiskinan.

Sepertinya Edhy Prabowo telah merenggut warisan kebijakan penenggelaman kapal Susi Pudjiastuti. Emang sih gak sepenuhnya kebijakan Susi itu bisa dinilai positif, cuman kalo misalnya nanti dampaknya malah merugikan nelayan yah kasian dong mereka. Baiknya Pak Edhy ini diskusi dulu lah sama pakar IUU Fishing Indonesia yaitu Susi Pudjiastuti. Siapa tau setelah diskusi bisa langsung tercerahkan. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Dalam pertemuan tersebut baik Edhy maupun Xiao menyampaikan keinginan masing-masing negara dalam kerjasama sektor perikanan. Xiao menjelaskan bahwa setiap tahunnya Indonesia baru mengeskpor 200.000 ton produk perikanan ke Tiongkok alias hanya lima persen dari total kuota impor perikanan Tiongkok.

Oleh karena itu Tiongkok menyampaikan keinginannya agar Indonesia mengekspor lebih banyak produk perikanan kepada negara tirai bambu tersebut.

Xiao bahkan menyampaikan pandangan optimisnya bahwa melalui kerjasama yang baru ekspor produk perikanan Indonesia ke Tiongkok akan mencapai angka yang ‘luar biasa besar’.

Sementara untuk Indonesia, melalui kerjasama ini Edhy berharap agar Tiongkok mau berbagi ilmu dan teknologi seputar budi daya perikanan terkait dengan pencegahan virus dalam budi daya udang.

Budi daya udang sendiri memang penting mengingat selama ini udang merupakan komoditas ekspor utama industri perikanan Indonesia.

Perubahan Sikap KKP?

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selama lima tahun kebelakang hubungan Indonesia-Tiongkok di sektor perikanan bisa dikatakan renggang atau bahkan ‘panas’.

Hal ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti, yang dilihat banyak pihak ‘bermusuhan’ dengan Tiongkok.

Ambil contoh dalam kebijakan moratorium izin penangkapan ikan terhadap kapal asing dan eks-asing yang juga menargetkan kapal asal Tiongkok.

Menurut Ono Surono, politikus PDIP sekaligus anggota Komisi IV DPR, kebijakan Susi tersebut mengganggu hubungan kerjasama bilateral Indonesia dengan Tiongkok.

Ono juga mengatakan bahwa moratorium menutup masuknya investasi Tiongkok di sektor perikanan Indonesia.

Kebijakan Susi juga secara nyata berdampak buruk bagi perusahaan-perusahaan ikan asal Tiongkok yang mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah karena tidak bisa lagi menangkap ikan di perairan Indonesia.

Selain itu wanita kelahiran Pangandaran tersebut juga pernah mengancam akan menggugat Tiongkok ke Mahkamah Internasional terkait dengan insiden Kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang mencoba menghalangi petugas KKP menangkap kapal pencuri ikan Kway Fey asal Tiongkok.

Tidak berhenti di situ, Susi juga pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tiongkok bukanlah ‘penangkapan ikan’ biasa namun merupakan kejahatan transnasional terorganisir atau Transnational Organized Crime.

Amerika dan Ketergantungan Ekonomi?

Selain perubahan sikap KKP, yang juga menarik adalah keinginan Tiongkok agar Indonesia meningkatkan ekspor produk perikanannya ke Tiongkok.

Sementara untuk Tiongkok, keinginannya terhadap suplai produk perikanan Indonesia yang lebih besar ini bisa jadi merupakan strateginya untuk menggeser dominasi Amerika Serikat (AS) dan meningkatkan ketergantung ekonomi Indonesia terhadap pasar Tiongkok.

Ya, menurut data KKP setidaknya sejak tahun 2012 AS sudah menjadi tujuan ekspor utama produk perikanan Indoensia.

Pada tahun 2017 negara tersebut menjadi sumber dari 40 persen atau sekitar Rp 25,4 triliun total nilai ekspor produk perikanan Indonesia.

Sementara di tahun yang sama pasar Tiongkok hanya menjadi sumber 10 persen atau sekitar Rp 6,2 triliun nilai ekspor perikanan Indonesia.

Selain jauh di bawah AS, angka ini juga masih berada di bawah nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang dan Asia Tenggara.

Di sektor perikanan AS memang masih menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.

Namun jika melihat keseluruhan ekspor, pada tahun 2018 Tiongkok merupakan negara tujuan utama ekspor indonesia dengan menyerap lebih dari 15 persen nilai total ekspor Indonesia.

Kondisi ini-pun berpotensi memengaruhi sikap politik Indonesia terhadap Tiongkok.

Menurut Sanchita Basu Das, peneliti dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura, negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap Tiongkok.

Ketergantungan ini salah satunya hadir dalam bentuk besarnya serapan pasar Tiongkok terhadap produk ekspor negara-negara Asia Tenggara.

Sanchita kemudian melihat bahwa kondisi tersebut dapat memperkuat posisi Tiongkok untuk mendorong agenda-agenda politiknya dikawasan.

Adanya pengaruh ketergantungan pasar ekspor terhadap politik juga diungkapkan oleh Adrienne Armstrong, profesor dari Northwestern University.

Ia menjelaskan bagaimana ketergantungan ekspor Negara A terhadap pasar Negara B membuat Negara B dapat mempengaruhi kebijakan politik Negara A.

Pengaruh ini bersumber dari kemampuan Negara B untuk melarang ataupun meningkatkan tarif terhadap masuknya produk-produk Negara A jika ia merasa kebijakan Negara A tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Jika larangan ini terjadi Negara A harus mencari pasar ekspor lain, meningkatkan konsumsi domestik, atau merubah kebijakan politiknya agar Negara B mengizinkan produknya kembali masuk.

Penggunaan akses pasar ekspor untuk kepentingan politik ini sudah dipraktikkan oleh banyak negara.

India misalnya yang mengancam akan memblokade minyak kelapa sawit setelah Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohamad, mengatakan di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa India telah menginvasi dan menduduki wilayah Kashmir.

Kemudian ada Russia yang pada tahun 2015 memblokir produk makanan asal Turki setelah pesawat tempurnya ditembak jatuh oleh Turki.

Pemblokiran ini kemudian berpotensi menimbulkan kerugian sebesar Rp 10,6 triliun terhadap sektor pertanian Turki.

Pun penggunaan larangan impor dan penutupan akses pasar ini juga digunakan Tiongkok dalam perang dagangnya dengan AS.

Yang terbaru misalnya ketika Tiongkok melarang masuknya produk pertanian AS sebagai respon terhadap AS yang menaikkan tarif impor sebesar 10 persen terhadap produk Tiongkok.

Namun tidak menutup kemungkinan meningkatkan porsi ekspor produk perikanan  ke Tiongkok juga memiliki dampak politik yang positif bagi Indonesia.

Dalam tulisannya Armstrong juga menjelaskan bahwa besar-tidaknya dampak politik dari ketergantungan pasar ekspor bergantung pada seberapa besar persentase ekspor suatu negara terhadap negara lain.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan bisa dihindari jika suatu negara secara rata mendistribusikan ekspornya ke banyak negara.

Oleh karena itu keinginan Tiongkok untuk menerima lebih banyak produk perikanan Indonesia dapat digunakan Indonesia untuk mengurangi porsi ekspor dan ketergantungannya terhadap pasar AS.

Indonesia dan Tiongkok adalah negara yang sama-sama besar. Kesepakatan kerja sama dua negara didasari mutual respect dan saling menguntungkan.

Kita jaga terus kerja sama yang baik antar negara ini dan kita jaga kedaulatan laut Indonesia sepenuhnya untuk kemakmuran rakyatnya. pic.twitter.com/OlcU6SsMCA

— Edhy Prabowo (@Edhy_Prabowo) November 1, 2019

Pilihan Tiongkok untuk ‘menggoda’ sektor perikanan Indonesia merupakan langkah yang tepat mengingat produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia yang akhir-akhir ini terus meningkat.

Selain itu Indonesia memang membutuhkan alternatif pasar ekspor bagi produk perikanannya.

Hal ini berkaitan dengan ekspor perikanan Indonesia ke AS yang sangat bergantung terhadap Generalized System of Preference (GSP) alias keringanan bea masuk yang diberikan AS.

Jika GSP ini sewaktu-waktu dicabut ekspor perikanan Indonesia ke AS dapat turun hingga 55,2 persen.

Dengan dampak ekonomi dan politiknya yang tidak hanya dapat mempengaurhi hubungan Indonesia-Tiongkok, namun juga negara lain seperti AS, kerjasama KKP dengan Tiongkok adalah hal yang menarik untuk terus diikuti.

Kita lihat saja, apakah kerjasama yang nantinya akan dilakukan lebih banyak menguntungkan Indonesia atau justru lebih menguntungkan Tiongkok. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Kepergian Susi Pudjiastuti menyisakan luka mendalam bagi fansnya. Tapi sebenarnya tak perlu risau, Bu Susi ini tidak menghilang, hanya beda lapak buat berkontribusi. Rupanya, walaupun sudah purna dari jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi tetap memiliki pengaruh.

Baru-baru ini jagad media sosial, ramai dengan tweet Bu Susi yang bilang dia kan followback beberapa followers-nya. Sontak publik terutama fans Bu Susi geger dan berlomba-lomba minta followback. Tapi giveaway followback ini ada syaratnya. Bukan duit maupun endorse, melainkan pelestarian lingkungan.

Bu Susi memberikan empat syarat bagi pemburu followback-nya. Pertama, rajin makan ikan karena banyak protein, kalo alergi ya suruh orang lain makan. Kedua, cintai laut dengan tidak buang sampah plastik dan ngurangi pemakaian plastik, oke mulai sekarang bawa tumbler dari rumah. Ketiga, merawat laut dengan membersihkan pantai, minimal kampanye anti plastik lah. Keempat, sayang saudara sebangsa dan setanah air, gak boleh rasis, ekstrem dan harus berkomunikasi secara konstruktif.

View this post on Instagram

Jokowi akan membuat dua UU 'Besar' alias Omnibus Law. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 21, 2019 at 9:00am PDT

Bagus sih syarat-syaratnya, tapi susah juga mengingat kelakuan penduduk Nusantara ini. Walau demikian, tetap saja publik berbondong-bondong membuktikan diri, baik melalui tulisan maupun menyematkan bukti gambar. Susi pun membalas kepatuhan mereka dengan followback. Tepat janji ya Bu Susi.

Tapi ya iyalah patuh orang slogannya sekarang “Tidak makan ikan saya tenggelamkan! Tidak ikut ketentuan saya unfollow! Melawan saya block!” Siapa yang tidak takut, mengingat wacana penenggelaman kapal yang dulu diremehkan beneran membasmi IUU Fishing, untuk sementara.

Kenapa sementara? Pasalnya Edhy Prabowo, Menteri KKP yang baru sedang mengkaji dua kebijakan Susi yang sempat diprotes. Pertama soal transshipment. Yang gak tau soal transshipment gampang nya itu alih muatan di tengah laut. Hal ini tentunya meningkatkan resiko pencurian ikan dan membawa muatan ke luar negeri. Tapi Pak Edhy Prabowo bilang kalo teknologi GPS real-time yang bisa melihat posisi kapal secara jelas udah tersedia.

Selain itu Edhy juga mengkaji larangan penggunaan cantrang, yang menurut Susi merusak terumbu karang. Pelarangan cantrang ini mendapat protes dari para nelayan, sehingga sempat merusak relasi antara pemerintah dan nelayan. Oleh karena itu, Pak Jokowi pun menugaskan Edhy untuk memperbaiki hubungan yang sempat karam itu.

Pengaruh Bu Susi di media sosial tidak perlu lah dipertanyakan lagi. Tapi agaknya pengaruh Bu Susi di KKP dan lapangan lagi diuji setelah jabatan Menteri KKP dipegang Pak Edhy Prabowo. Bisa gak ya warisan Bu Susi terus eksis sampai at least katakanlah lima tahun ke depan. Well, we shall sea, pun intended. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bukan namanya Susi Pudjiastuti jika tak mendapatkan sorotan pemberitaan publik. Yang terbaru, menteri nyentrik itu membagikan foto dirinya lagi ngupil lewat akun Twitternya untuk mengomentari kritikan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Seperti diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanana (KKP) yang dipimpin Susi mendapat kritikan keras dari DPR. Dalam rapat dengan Banggar, KKP disebut mematok Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terlalu kecil untuk tahun 2020.

Angka Rp 900 miliar memang yang dipatok oleh kementerian yang dipimpin oleh Susi itu dan menjadi yang paling kecil dibandingkan kementerian-kementerian lain yang rata-rata menargetkan angka di atas Rp 1 triliun.

Anggota-anggota Banggar juga menyebutkan bahwa tahun 2019 saja target PNBP perikanan hanya Rp 600 miliar. Angka tersebut baru menyentuh Rp 285 miliar per Juli 2019.

Hmmm. Heran deh sama anggota DPR ini. Jumlah segitu kan udah termasuk bagus untuk waktu setengah tahun. Lagian duit segitu dari sisi pendapatan negara kan. Hari gini nyari duit itu susah cuy.

Lha yang sering ngabisin anggaran buat hal-hal yang nggak jelas kan anggota DPR sendiri. Studi banding yang sebenarnya pelesiran, permintaan gedung baru yang mahal, dan segudang pengajuan anggaran lainnya yang nggak jelas ujungnya untuk kepentingan rakyat di bagian mananya.

View this post on Instagram

Siapa yang bertahan dan siapa yang akan tersingkir? Selengkapnya dalam video berjudul "Lampu 9 Menteri Jokowi, Siapa Dicopot?" di Pinterpolitik.com dan channel Youtube Pinter Politik. #kabinetjokowi #menteri #video #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 22, 2019 at 4:14am PDT

Makanya Menteri Susi jadi sewot dikritik kayak gitu. Doi langsung deh posting foto lagi ngupil di akun Twitternya dengan caption: “Lagi asyik, ehhh ketangkep kamera. Tapi saya pikir ini keren, daripada BT. Ngupilnya di gedung DPR”.

Kan jadi ngeri masyarakat ngeliatnya. Upppss. Hehehe. Awas loh bapak-bapak anggota Banggar, entar pada ditenggelamin semua sama Bu Susi..

Lagian, Wapres Terpilih Ma’ruf Amin aja lewat kok waktu ngritik Bu Susi, apalagi DPR. Publik mungkin masih ingat bagaimana Ma’ruf Amin sempat menyebut akan mengevaluasi kebijakan di sektor kelautan dan perikanan di era Menteri Susi.

Tapi, bukannya membahayakan Susi, kayaknya hal tersebut nggak akan membuat posisi doi terganggu di kabinet. Bahkan, dirinya disebut-sebut besar kemungkinan bakal dipilih lagi oleh Presiden Jokowi pada periode kedua kekuasaannya.

Apalagi, Menteri Susi ini salah satu menteri yang paling populer. Jadi, hati-hati loh kalau ngritik doi. Nggak takut nanti ditenggelamkan netizen Indonesia yang budiman? Hehehe. (S13)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa sangka nama Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya muncul belakangan sebagai orang yang digadang-gadang cocok sebagai Cawapres Jokowi dalam perhelatan Pilpres 2019 mendatang. Dukungan ini diberikan oleh seekor kuda poni, bernama Pegasus. Gak deng, becanda, hahaha. PEGASUS itu adalah akronim dari barisan relawan ‘Pergerakan Untuk Susi’. Tsadeest mamen.

Alasannya sih dukungan ini diberikan Pegasus karena Ibu Susi dianggap pantas mengisi kursi RI-2 berkat prestasinya sebagai Menteri. Mmm, maca ci, mi apa coba? Emangnya apa aja prestasi Susi? Setau eike cuma tukang nenggelamin kapal aja. Apanya yang prestasi kalau gitu ya guys.

Dia kan cuma orang yang nyebelin. Iya nyebelin. Gimana gak nyebelin coba. Dia itu udah bikin rizki orang seret loh. Kan kician ya guys. Eits, tunggu dulu, mereka-mereka itu adalah para mafia perikanan laut yang mulai gerah usai Ibu Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bahkan dulu, Ibu Susi sempat menyentil oknum para Jenderal untuk tidak main-main ikut backup melindungi mafia perikanan di wilayah laut RI. Pada hal simpel aja sih kerjanya. Cukup melestarikan budidaya ikan, menjaga keamanan laut dari illegal fishing, dan membersihkan oknum birokrat korup, serta membuat kebijakan berkepanjangan untuk nelayan Indonesia.

Jadi wajar aja lah ya kalau Pegasus ini kemudin menyerukan dukungan agar Ibu Susi maju sebagai Cawapres. Pegasus ini palingan sama aja kayak relawan ‘Selendang Putih’ Gatot Nurmantyo, BARET (Barisan Relawan TGB), CINTA (Cak Imin Untuk Indonesia) atau GOJO (Golkar Jokowi).

Ini mah artinya yang bikin Ibu Susi sendiri kali ya, buat promosi diri ke Pakde Jokowi. Seperti relawan sebelumnya yang bernama JOSS ( Jokowi-Susi Pudjiastuti). Ya gak apa juga sih. Toh gak ngeriweuh. Ya asal jangan gaya maksa aja kayak Cak Imin ke Jokowi. Kalau itu mah udah ngebet akut ngincer kursi RI-2.

Apa dengan Pegasus ala-ala ‘Kuda Poni’ ini, Ibu Susi bisa menarik perhatian Pakde Jokowi? Mmm, ya kita liat aja nanti ya. Apa bagi Jokowi, Ibu Susi memang tempat terbaiknya itu ya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, bukan Cawapres. Seperti halnya yang dikatakan filsuf Voltaire (1694-1778), ‘Whoever serves his country well has no need of ancestors.’ (K16)