Audio ini dibuat menggunakan AI.

Peluang rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP pasca isu ketegangan sepanjang Pemilu dan Pilpres 2024 terbuka dengan momentum dan dinamika politik jelang pergantian pemerintahan. Namun, apakah daya tawar Jokowi  masih relevan bagi PDIP pasca-presidensinya kelak?

PinterPolitik.com

Dinamika dan beberapa variabel politik terkini membuka ruang interpretasi bahwa bisa saja Jokowi akan kembali harmonis dan memperkuat PDIP, baik setelah masa kepresidenannya berakhir.

Praktis hanya kemungkinan yang bertendensi personal, yakni residu intrik beda haluan dengan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2024 yang menjadi soal. Sisanya, Jokowi dan PDIP tampak tak ada masalah.

Mulai dari mempercayakan posisi strategis di kabinet ke kader PDIP, “merestui” Pramono Anung di Pilkada Jakarta, hingga realita bahwa tidak ada pernyataan resmi bahwa Jokowi “dipecat” atau bukan kader PDIP.

Bahkan, saat relasi dengan Jokowi dan Megawati menjadi persoalan, pada Agustus lalu, nama terakhir sempat menyebut hubungannya dengan mantan Wali Kota Solo itu baik-baik saja. Tak seperti framing media selama ini.

Rekonsiliasi dan simbiosis mutualisme politik di antara Jokowi dan PDIP pun kemungkinan akan mengubah peta politik dan berpotensi menimbulkan efek domino berupa turbulensi di koalisi pemenang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Segel PDIP Sangat Berguna?

Pasca-presidensi, posisi seorang mantan presiden tidak selalu aman dari berbagai intrik politik, tekanan hukum, atau pergeseran kekuatan politik yang dapat mengancam warisan atau pengaruh yang telah dibangun.

Di sinilah PDIP, sebagai partai pengusung Jokowi selama dua periode kepresidenannya, memiliki posisi yang unik. Tentu dengan pasang surut relasi di antara keduanya.

PDIP tidak hanya menawarkan kendaraan politik bagi Jokowi, tetapi juga potensi sebagai perisai dari gangguan politik yang mungkin timbul.

Secara teoritis, hubungan antara mantan pemimpin dan partai politik pengusungnya dapat dijelaskan melalui konsep patron-klien, di mana PDIP berperan sebagai patron yang menawarkan perlindungan politik bagi Jokowi.

Dalam konteks ini, PDIP memegang kontrol atas sumber daya politik yang krusial untuk mempertahankan posisi mantan pemimpin, seperti yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Societies, di mana disiratkan bahwa partai politik besar mampu menjadi perisai bagi mantan pemimpin dari ancaman eksternal.

Dalam kasus Jokowi, gangguan politik bisa muncul dalam bentuk investigasi terhadap kebijakan atau akuntabilitas selama masa jabatannya, di mana PDIP bisa menjadi aktor yang melindungi warisannya melalui pengaruh legislatif sebagai parpol pemenang Pemilu 2024.

PDIP pun bisa menjaga nama baik Jokowi melalui kekuatan jaringan politiknya yang telah teruji sejak Orde Baru.

Selain itu, rekonsiliasi hubungan dengan PDIP juga bisa saja dapat menyokong trah Jokowi seperti Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan Kaesang Pangarep di panggung politik nasional, baik melalui sinergi politik maupun saling tukar daya tawar.

Akan tetapi, pertanyaan  berikutnya muncul, yakni apa yang bisa diberikan Jokowi untuk PDIP?

Ubah Drastis Peta Politik?

Tak sedikit analis politik tanah air yang tak terlalu memperhitungkan pengaruh Jokowi setelah masa jabatannya berakhir. Akan tetapi, kekuasaan selama dua periode kiranya tetap tak bisa dipandang sebelah mata.

Ada tiga skenario utama yang dapat muncul dari rekonsiliasi Jokowi dan PDIP, yang masing-masing menawarkan keuntungan strategis bagi PDIP.

Pertama, PDIP dapat melakukan kapitalisasi citra Jokowi sebagai bapak pembangunan infrastruktur.

Kendati dapat diperdebatkan, Jokowi secara umum dinilai berhasil mempopulerkan dirinya melalui pembangunan infrastruktur yang masif, mulai dari jalan tol, waduk, hingga pembangkit listrik.

Di titik ini, PDIP agaknya dapat mengkapitalisasi citra Jokowi ini dalam kampanye politik mereka, terutama di daerah-daerah di mana proyek-proyek tersebut paling dirasakan manfaatnya.

Menurut teori kapital politik Pierre Bourdieu, kekuatan politik seorang individu tidak hanya bergantung pada posisinya dalam struktur kekuasaan, tetapi juga pada pengakuan publik atas kontribusinya.

Dalam konteks ini, PDIP dapat memanfaatkan warisan pembangunan Jokowi sebagai modal politik untuk memperkuat posisi elektoral mereka di masa mendatang.

Kedua, secara internal, kembalinya Jokowi bisa saja berkorelasi dengan upaya memperkuat posisi politik Puan Maharani saat berbicara regenerasi PDIP.

Faksi Puan Maharani di internal PDIP dikatakan menjadi salah satu yang paling kuat. Hubungan di antara Puan dan Jokowi pun selama ini berjalan baik, demikian juga dengan Megawati.

Aliansi Jokowi dengan PDIP dapat membantu memperkuat posisi Puan dalam perebutan kekuasaan internal partai.

Dalam politik faksi, dukungan dari figur sekelas Jokowi dapat menjadi game-changer, sebagaimana yang dijelaskan oleh Giovanni Sartori dalam Parties and Party Systems.

Sartori menyebut dinamika internal partai dapat dipengaruhi oleh keberadaan faksi yang didukung oleh tokoh karismatik dengan kekuatan elektoral signifikan. Dengan kata lain, dukungan Jokowi dapat menyokong daya tawar Puan dan keberlanjutan trah Soekarno sebagai pemersatu dan nadi PDIP selama ini.

Ketiga, keuntungan yang PDIP bisa saja dapatkan dengan kembalinya sosok Jokowi adalah sebagai upaya meningkatkan daya tawar partai berlambang banteng di hadapan Presiden ke-8 RI kelak, Prabowo Subianto.

PDIP tentu perlu memastikan mereka tetap memiliki daya tawar yang kuat dalam politik dan pemerintahan.

Di sini, aliansi dengan Jokowi, yang memiliki hubungan baik dengan Prabowo bisa menjadi nilai tambah bagi PDIP, yakni dapat berfungsi sebagai jembatan antara PDIP dan visi Prabowo, memungkinkan partai tersebut untuk tetap berperan penting dalam pemerintahan, baik melalui negosiasi politik atau bahkan rangkulan serta kesepakatan koalisi.

Justifikasi terakhir adalah terkait gengsi. Ya, dari sudut pandang PDIP, memiliki dua kader yang berhasil menjadi Presiden RI juga merupakan prestise yang luar biasa. Sebuah torehan yang belum pernah dicapai oleh partai manapun sepanjang sejarah politik Indonesia dan akan mengukuhkan PDIP sebagai partai dominan dan menambah legitimasinya di mata pemilih.

Akan tetapi, menguatnya daya tawar PDIP jika rekonsiliasi dengan Jokowi terjadi, plus merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, turbulensi politik tak menutup kemungkinan akan terjadi.

Utamanya, mengenai siapa mendapat konsesi politik sebanyak apa dengan kontribusi masing-masing selama kontestasi elektoral lalu dan tarik menarik kepentingan yang ada.

Oleh karena itu, ketegasan Prabowo menjadi krusial untuk menjaga stabilitas politik dengan berani memberi porsi yang kemungkinan tampak kurang fair dengan segala konsekuensinya.

Karena selain stabilitas politik, kepentingan rakyat tentu diharapkan menjadi prioritas Prabowo, khususnya di balik efek domino peluang rekonsiliasi Jokowi dan PDIP seperti yang telah diinterpretasi di atas. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Impresi ketertinggalan narasi dan start Ridwan Kamil-Suswono meski didukung oleh koalisi raksasa KIM Plus menimbulkan tanya tersendiri. Salah satu yang menarik adalah interpretasi bahwa di balik tarik menarik kepentingan yang eksis, Pramono Anung boleh jadi berperan sebagai “Nokia”-nya Jokowi dan PDIP.

PinterPolitik.com

Mengherankan, kiranya menjadi frasa yang tepat untuk menggambarkan entitas sebesar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang seolah setengah hati mendukung Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta. Terlebih, dengan maneuver rival serta sentimen yang kini tengah kurang menguntungkan.

Satu hal yang teranyar yang paling mencolok adalah penentuan tim pemenangan. Dibandingkan kubu lawan terkuat, yakni Pramono Anung-Rano Karno, RK seolah bergerak sendirian di tengah “belantara” Jakarta.

Mundurnya Ahmad Sahroni menjadi variabel yang semakin memunculkan pertanyaan besar, perihal ada apa di balik panggung KIM Plus pengusung RK-Suswono serta mengapa hingga muncul kesan dukungan politik setengah hati?

Efek Samping Koalisi Raksasa?

Untuk membentuk kekuatan pengusung RK-Suswono di Pilkada Jakarta, KIM Plus mengakomodir gabungan partai dengan skala yang sangat berbeda, yakni Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PSI, PKB, Partai Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Partai Garuda.

Sayangnya, kuantitas tak selalu selaras dengan kualitas dan KIM Plus tampaknya menghadapi tantangan dalam menciptakan kesatuan strategi yang efektif.

Dalam konteks politik koalisi besar, terutama yang melibatkan partai-partai dengan ideologi, kepentingan, dan basis pemilih yang beragam, selalu ada risiko terjadinya friksi dan konflik kepentingan di antara anggota koalisi.

Fenomena ini dikenal dalam literatur politik sebagai “residu koalisi besar,” di mana potensi ketidaksepakatan internal menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan politik bersama.

Menurut James N. Druckman dan Michael F. Thies dalam tulisannya tentang dinamika koalisi politik yang berjudul The Importance of Concurrence, koalisi besar seperti KIM Plus sering kali terperangkap dalam jebakan koordinasi yang kompleks, di mana setiap partai mencoba memaksimalkan keuntungan politiknya sendiri, bahkan dengan mengorbankan tujuan bersama koalisi.

Selain itu, jika ditelaah lebih jauh, koalisi besar seperti KIM Plus juga rentan terhadap terjadinya ketidaksepakatan yang memperparah belum selarasnya visi jangka pendek atau menengah di antara para shareholder politik, utamanya parpol-parpol besar di Jakarta.

Robert Axelrod dalam teorinya tentang stabilitas koalisi dalam publikasi berjudul Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics, menekankan bahwa semakin besar dan beragam koalisi, semakin sulit untuk menjaga kohesi internal, terutama ketika kepentingan jangka panjang tidak selalu linier dengan tujuan jangka pendek.

Kondisi ini diperburuk dengan dinamika politik Jakarta yang sangat cair dan kompetitif. Konsep coalition governance dari Michael Laver and Norman Schofield menunjukkan bahwa dalam koalisi besar, ketidaksepakatan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan strategi kampanye seringkali berakhir dengan fragmentasi, di mana anggota koalisi tidak berkoordinasi secara efektif.

Fragmentasi ini dapat dilihat dalam konteks KIM Plus di Jakarta, di mana terlihat seolah partai-partai di dalamnya memiliki prioritas yang berbeda, dan RK tampaknya tidak mendapatkan dukungan penuh yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dari lawan-lawan politiknya.

Dengan kata lain, setiap pihak maupun parpol saling tunggu untuk melakukan apa dan menggunakan sumber daya milik siapa untuk bergerak karena merasa tak memiliki proyeksi porsi benefit dan kepentingan signifikan di dalamnya.

Lalu, terdapat variabel lain yang kiranya “mengganggu” kinerja mesin politik KIM Plus untuk memenangkan RK-Suswono, termasuk korelasinya dengan Joko Widodo (Jokowi), Pramono Anung, dan PDIP. Benarkah demikian?

Pramono, Nokia-nya Jokowi-PDIP?

Untuk menginterpretasi lebih dalam mengenai kemungkinan yang terjadi, memahami setiap sequence atau rangkaian peristiwa dan dinamika politik jelang Pilkada Jakarta kiranya dapat menjadi titik tolak. Dalam hal ini, termasuk bagaimana probabilitas Jokowi dan aktor-aktor PDIP memainkan peran mereka.

Pertama, sekali lagi, revisi UU Pilkada yang mental mungkin saja semakin memperlebar jurang tak bertemunya kepentingan para shareholder besar di KIM Plus serta yang boleh jadi terkait dengan kepentingan pasca-presidensi Jokowi dan trahnya.

Kedua, ihwal yang berkorelasi dengan PDIP menunjuk Pramono Anung di Pilgub Jakarta. Mandat kepada Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta oleh Megawati Soekarnoputri bisa saja masih berkorelasi dengan pengaruh Jokowi melalui berbagai instrumen yang memungkinkan secara politik.

Pramono, yang dikenal sebagai tokoh sentral dan dekat dengan Jokowi sejak lama, sering kali dilihat “connecting people,” mirip dengan jargon Nokia yang pada masanya terkenal sebagai penghubung komunikasi di antara berbagai pihak.

Sebagai “Nokia”-nya Jokowi, Pramono agaknya memiliki peran strategis dalam menghubungkan kepentingan Jokowi dengan PDIP yang belakangan jamak dibingkai kurang harmonis, serta dengan berbagai aktor politik lainnya.

Ketiga, dari segi dukungan tim pemenangan, jika dilihat hingga detik ini, KIM Plus tampak jauh lebih “niat” di Pilkada Jateng untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dibanding menyokong RK-Suswono Jakarta.

Di Jawa Tengah, KIM Plus bahkan mendapat arahan langsung dari Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Letjen TNI (Purn.) A.M. Putranto yang menyebut Ketum Partai Gerindra itu memberinya mandat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Susunan tim pemenangan untuk menandingi Panglima TNI ke-21 Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa pun bukan kaleng-kaleng, seperti KSAD ke-33 Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ari Dono Sukmanto, hingga Pangkostrad ke-27 yang juga eks Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn.) Bibit Waluyo.

Dalam hal ini, mundurnya elite Partai NasDem yang cukup merepresentasikan konstituen Jakarta, yakni Ahmad Sahroni sebagai Ketua Timses bisa dianggap sebagai sinyal bahwa ada intrik tertentu di belakang panggung di antara para elite KIM Plus tentang seberapa jauh mereka harus terlibat dalam Pilkada Jakarta.

Ihwal tersebut agaknya berkorelasi dengan probabilitas keempat, yakni terkait kemungkinan relasi di antara kepentingan Jokowi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, dan, sekali lagi, korelasinya dengan PDIP maupun shareholder politik lain di KIM Plus seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, dan lain lain.

Secara keseluruhan, kemungkinan memang terdapat tarik menarik kepentingan di antara Jokowi, Prabowo, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan PDIP serta PKS yang bisa saja hanya diberikan “hadiah semu” posisi cawagub.

Jika benar adanya bahwa PKS tidak memiliki frekuensi yang benar-benar selaras di KIM Plus, maka ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat kesuksesan RK-Suswono di Pilkada Jakarta.

Selain itu, kemungkinan dukungan Jokowi yang lebih condong kepada Pramono boleh jadi mencerminkan terhambatnya gerak laju, dan terhambatnya kampanye politik RK-Suswono di Jakarta, baik dari segi sentimen minor di linimasa hingga acceptability di akar rumput.

Akan tetapi, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang mungkin realita sesungguhnya di balik panggung sangat-sangat dinamis. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PKB pada akhirnya menentukan posisi untuk bersama dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Ini menyusul berbagai wacana untuk membangun koalisi lebih besar, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

PinterPolitik.com

“Given the circumstances, my lord, I believe extreme measures are warranted” – Lord Varys, Game of Thrones (2011-2019)

Situasi yang buruk biasanya memang membutuhkan cara-cara ekstrem juga untuk menyelesaikannya. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh Varys, seorang kasim di serial Game of Thrones (2011-2019).

Penilaian ini diungkapkan Varys saat bertemu dengan Tyrion Lannister yang kala itu menjabat sebagai tangan kanan bagi sang raja Westeros, Joffrey Baratheon. Varys memuji penurunan kasus pencurian yang terjadi di King’s Landing.

Terkejut atas fakta ini, Tyrion-pun menanyakan persoalan ini kepada Bronn, bawahannya yang bertugas sebagai pemimpin satuan pengaman kota. Bronn-pun menyatakan bahwa dirinya menggunakan cara-cara ekstrem seperti mengepung para gerombolan pencuri.

Terlepas dari patut atau tidaknya cara-cara yang digunakan Bronn, King’s Landing-pun selamat dari ancaman kebangkrutan akibat kriminalitas yang tinggi. Rakyat juga bisa lebih aman dalam berdagang dan menjalankan aktivitas ekonomi.

Inilah mengapa terkadang cara ekstrem dinilai diperlukan di kondisi-kondisi sulit. Kebijaksanaan seperti inilah yang mungkin juga diyakini oleh Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Di tengah dinamika politik yang tidak menentu, PKB menghadapi sejumlah ancaman. Salah satu ancaman terbesar datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU yang kini dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya disebut berencana untuk mengambil alih PKB dari kepengurusan saat ini. PKB kini dianggap telah tidak sejalan dengan tujuan Nahdlatul Ulama (NU).

Tidak hanya itu, muncul wacana bahwa PBNU akan menggelar Muktamar Luar Biasa PKB. Padahal, PKB yang dipimpin Cak Imin berencana untuk menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Di tengah ancaman dualisme PKB, Cak Imin bisa saja mengambil cara ekstrem untuk mempertahankan PKB-nya. Mengapa cara ini diperlukan? Kemudian, apa dinamika lanjutan yang dapat terjadi di masa mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cak Imin Cari Teman?

Sebenarnya, dalam sejarahnya, dalam keadaan sulit dan terhimpit, sudah biasa manusia akan mencari bantuan. Lagipula, seperti yang sudah diajarkan sejak bangku sekolah, manusia adalah makhluk sosial.

Artinya, manusia akan membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan akan manusia lainnya ini akan menjadi semakin mendesak bila situasi terhimpit itu tiba.

Ketika membutuhkan uang, tidak jarang teman adalah yang didatangi pertama. Mulanya, merasa agak sungkan, permohonan untuk meminjam uangpun diajukan kepada teman yang baik hati.

Well, tidak hanya soal kebutuhan uang saja hal ini berlaku. Saat ancaman tiba, kebutuhan akan adanya sekutu juga muncul, seperti yang dialami oleh keluarga bangsawan Stark saat menghadapi keluarga Lannister yang begitu kuat di King’s Landing.

Untungnya, dalam kisah Game of Thrones, Stark ternyata memiliki sekutu yang menjanjikan, yakni dinasti Targaryen yang tiba-tiba muncul dan bangkit dari Essos.

Targaryen inipun sangat kuat. Daenerys kala itu memiliki tiga naga besar yang siap menghabisi lawannya dengan semburan apinya. Sementara, dinasti lainnya hanya memiliki senjata berupa pedang, tombak, tameng, panah, dan berbagai senjata sejenisnya.

Apa yang dilakukan oleh Stark dan Targaryen ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan konsep balancing dalam studi Hubungan Internasional (HI). Mengacu ke buku John J. Mearsheimer yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, entitas yang merasa lemah akan mencari cara untuk merasa aman, salah satunya dengan bersekutu sengan entitas yang lebih kuat.

Ini mengapa akhirnya Stark yang semakin terhimpit oleh strategi Lannister memutuskan untuk beraliansi dengan Targaryen, yang mana dalam posisi ini memiliki kekuatan politik yang lebih kuat karena memiliki naga.

Bukan tidak mungkin, dengan cara bandwagoning seperti yang dilakukan Stark-Targaryen, Cak Imin juga memiliki cara yang sama. Lantas, siapakah yang dianggap sebagai sekutu yang pas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bukan ‘Kim Jong-un’, Tapi KIM-Imin?

“Tidak ada KIM, tidak ada Jong-un, Jong-ul ndak ada, tidak ada kimchi, nggak ada,” begitu ujar Cak Imin pada Selasa, 6 Agustus 2024, silam. Pernyataan bernada humor ini menunjukkan bahwa Cak Imin ingin menjadi bagian dari KIM di Pilkada, khususnya Pilkada Jakarta. 

Well, keputusan Cak Imin untuk bergabung dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta ini bisa jadi penting. Pasalnya, Pilkada Jakarta sendiri kerap menjadi pintu masuk bagi dinamika politik di panggung nasional.

Dengan bergabung dengan KIM Plus, bukan tidak mungkin PKB akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ini bisa menguntungkan bagi Cak Imin.

KIM sendiri bisa dibilang menjadi kekuatan terbesar saat ini. Selain menjadi bagian dari pemerintah, KIM juga memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR bila dijumlahkan.

Bukan tidak mungkin, KIM adalah entitas besar seperti yang disebutkan oleh Mearsheimer di atas. Ini menjadi upaya bandwagoning PKB, yakni dengan bergantung pada kekuatan yang lebih besar.

Bila Cak Imin mampu meyakinkan KIM bahwa dirinya adalah pemegang bidak PKB yang terbaik, bisa saja posisinya akan menjadi lebih aman. Katakanlah, Cak Imin bisa memiliki daya tawar yang lebih tinggi di PKB dan NU.

Apalagi, selama ini, Cak Imin memang menggunakan pola politik patron-klien untuk menjaga pengaruhnya di PKB dan NU. Seperti yang dituliskan oleh Greag Fealy dalam tulisannya yang berjudul “Nahdlatul Ulama and the Politics Trap” di New Mandala, Cak Imin memang menyalurkan sejumlah sumber untuk menjaga loyalitas para kiai NU.

Dengan menjadi bagian dari pemerintah, PKB secara tidak langsung memiliki akses terhadap sumber yang ada di pemerintahan. Dengan begitu, Cak Imin bisa menjalankan apa yang dijelaskan Fealy dalam tulisannya.

Bukan tidak mungkin, dengan menjaga loyalitas di kalangan NU, posisi Cak Imin akan menjadi lebih aman, mengingat kompetisi antara Cak Imin dan PBNU terletak di kalangan Nahdliyin sendiri. Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

Partai-partai politik yang sebelumnya akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, seperti NasDem, memutuskan untuk bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mengapa kini tiba saatnya ‘mem-banteng-kan’ Anies?

PinterPolitik.com

“In burning red. Burning, it was red” – Taylor Swift, “Red (Taylor’s Version)” (2021)

Kutipan di atas merupakan salah satu potongan lirik dari lagu Taylor Swift berjudul “Red” yang ditulisnya pada tahun 2011 silam. Nama lagu ini juga menjadi judul albumnya kala itu, yakni Red yang artinya merah.

Warna merah memang melambangkan banyak hal. Bagi Taylor, warna merah melambangkan kekuatan. 

Namun, tidak hanya itu, Taylor juga melihat warna merah sebagai gairah (passion) yang menggebu-gebu, sama seperti ketika mencintai seseorang dengan begitu dalam.

Warna merah memang unik. Bahkan, dalam dunia politik, warna merah juga memiliki banyak arti dan makna.

Saat Perang Dingin pada separuh akhir abad ke-20, misalnya, warna merah identik dengan kelompok ideologi tertentu. Sejumlah negara, seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), memilih warna ini sebagai warna dominan bendera mereka.

Dalam politik domestik, warna merah juga digunakan dalam diskursus dan simbol. Sejumlah partai politik juga menggunakan warna ini sebagai identitas mereka.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, menggunakan warna merah sebagai lambang mereka. Dengan mendampingi ikon tangan dan bunga mawar, warna merah mendukung lambangnya sebagai background.

Namun, bila bicara soal partai merah, hanya satu partai yang paling pertama muncul di benak masyarakat. Partai tersebut adalah PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri.

Saking familiarnya warna merah dengan partai ini, muncul wacana untuk “memerahkan” salah satu figur politik yang tidak terlibat partai manapun, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wacana ini muncul di tengah semakin kecilnya potensi Anies untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 usai PKS dan NasDem akan dan sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh lawan Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin, yakni Prabowo Subianto.

Mengapa menjadi merah menjadi opsi bagi Anies ke depannya? Mungkinkah Anies sudah tidak punya pilihan lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mau Anies Gabung PDIP?

Sejak Juli 2024 lalu, Anies memiliki potensi besar untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Kala itu, Anies mengantongi dukungan dari PKS, partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Jakarta, yakni 18 kursi.

Selain PKS, sejumlah partai juga sempat mengutarakan ketertarikannya untuk mengusung Anies, yakni NasDem (11 kursi) dan PKB (10 kursi). Dari sinipun, sudah jelas jalan Anies sangatlah terang benderang untuk melaju ke Pilkada.

Namun, meski memiliki elektabilitas tertinggi, Anies terancam untuk gagal maju. Pasalnya, NasDem sendiri sudah menyatakan batal mendukung Anies dan memilih untuk bergabung dengan KIM.

Tidak hanya NasDem, PKS disebut juga akan menyusul ke KIM. Drama saling balas melalui voice messages-pun sempat terjadi antara Anies dan PKS.

Perubahan tiba-tiba ini semakin membuat Anies memiliki kemungkinan kecil untuk maju di Pilkada Jakarta. Ini juga akhirnya membuka peluang bagi Anies untuk diusung oleh PDIP, partai yang selama ini menjadi oposisinya selama masih menjabat sebagai DKI-1.

Dinamika ini sebenarnya bisa diamati dengan teori permainan (game theory) yang umum digunakan dalam studi Hubungan Internasional (HI). Dalam politik, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan interaksi antar-aktor politik.

Mengacu ke tulisan “Game Theory in Politics” dari  Tshilidzi Marwala, teori permainan menjelaskan bahwa setiap pemain saling bersaing untuk mendapatkan poin. Ketika pihak lawan merugi, pihak pemain satunya bisa dibilang mendapatkan untung.

Namun, itu adalah model permainan zero-sum karena poin masing-masing pemain saling menegasikan satu sama lain sehingga akan menghasilkan nol bila dijumlahkan. Hal ini bisa menjadi berbeda bila ini adalah permainan non-zero-sum.

Bila Anies bergabung dengan PDIP, belum tentu Anies akan mendapatkan keuntungan maksimum. Pasalnya, pendukung Anies dan loyalis PDIP bukanlah dua kelompok yang bisa senantiasa sejalan.

Bukan tidak mungkin, baik Anies maupun PDIP akan kehilangan masing-masing pemilih mereka. Lagipula, bergabung dengan PDIP sendiri tidak menjamin Anies bisa lolos untuk maju sebagai cagub Jakarta karena PDIP juga hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta.

Bila begini, bukan tidak mungkin, inipun hanya menjadi gambit lain bagi Anies. Lantas, masihkah ada opsi lain bagi Anies selain PKS (dan juga PDIP)?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anies Menuju Menteri?

Bisa dibilang, bila Anies benar-benar gagal maju di Pilkada, bukan tidak mungkin masa depan karier Anies akan semakin meredup. Bagaimanapun, Anies membutuhkan “tempat” agar bisa tetap bersinar hingga Pilpres 2029 tiba.

Lantas, “tempat” manakah yang akan dituju Anies selanjutnya? Ini menjadi pertanyaan menarik karena opsi yang tersisa membuat Anies bergantung pada aktor politik lain.

Bila bergabung dengan PDIP, misalnya, Anies bukan tidak mungkin tidak bisa sebebas sebelumnya dengan pengaruh Megawati yang begitu luas dan mengakar. Jika begitu, pilihan lain apa selain PDIP?

Menariknya, PKS disebut pernah menawari Anies untuk bergabung sebagai kader. Jelas, PKS akan diuntungkan bila ini terjadi. Pasalnya, partai ini juga tidak memiliki kader yang begitu berpengaruh dan populer untuk diusung di berbagai pemilihan.

Namun, ini juga bisa menjadi solusi yang menguntungkan juga bagi Anies. Kegagalan Anies untuk bisa maju di Pilkada kali ini lebih banyak disebabkan oleh negosiasi politik.

Partai politik memiliki kursi di DPRD yang bisa ditawarkan untuk berunding dalam dinamika koalisi. Belum lagi, partai penguasa juga memiliki daya tawar yang tinggi, misal posisi di pemerintahan. 

Sementara, Anies sebagai individu tidak memiliki daya tawar yang besar. Hal yang bisa ditawarkan Anies hanyalah elektabilitas, yang mana tidak memberikan jaminan seratus persen karena harus melalui kontestasi pemilihan lagi.

Lantas, apa pilihan terakhir bagi Anies? Katakanlah jika PKS bergabung ke KIM dan Anies menjadi kader PKS, bukan tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta bisa menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Mengacu ke tulisan Kimberly Casey berjudul Defining Political Capital, partai politik ini bisa menjadi modal politik. Bisa saja, Anies menggunakan status kadernya untuk bernegosiasi dengan KIM ke depannya.

Pada akhirnya, pilihan ini hanya bisa diambil oleh Anies. Merah atau oranye, entah warna apa yang akan dipilih Anies, semua perlu pertimbangan. Bukan begitu? (A43)

Hmm, kalau kotak kosongnya yang menang, berarti bisa ditunda ke Pilkada selanjutnya lagi atau gimana nih? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Hmm, jadinya ke Anies apa enggak nih?

#pinterpolitik #beritapolitik #infografis #politik #pilkada #jakarta #anies #suryapaloh #nasdem #prabowo #kim