Di sana bingung, di sini bingung. Di tengah-tengahnya ada PKS? 

#pks #prabowo #aniesbaswedan #kimplus #pilgubjakarta #ahmadsyaikhu #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat dengan menggunakan AI.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian menunjuk duet Pramono Anung-Rano Karno sebagai Cagub-Cawagub Jakarta karena berhasil menang satu putaran berdasarkan hasil rekapitulasi akhir KPUD Jakarta. Bahkan, di tengah opsi populis mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan.

Torehan itu pun sekaligus membuat Megawati dan PDIP boleh jumawa di tengah gempuran endorse combo Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan tentu hal tersebut menjadi catatan istimewa saat membicarakan nama terakhir.

Lalu, mengapa keputusan itu tampak menjadi brilian dengan berkaca pada hasil yang diraih?

Queen’s Gambit?

Cendekiawan dari Boston University, Shahla Haeri dalam bukunya The Unforgettable Queens of Islam membahas Megawati dengan menyebutnya sebagai “Limbuk yang menjadi Ratu”.

Limbuk sendiri adalah salah satu karakter dalam dunia perwayangan yang ciri utamanya yakni statusnya sebagai perempuan di lingkup kekuasaan yang tak banyak bicara dan cenderung tidak dianggap.

Haeri kiranya melihat komparasi tersebut dalam diri Megawati yang awalnya dianggap sebagai sosok pemalu dan tak pandai berbicara di hadapan publik dalam dimensi politik.

Namun, sosok Limbuk itu berubah menjadi seorang ratu, demikian tegas Haeri. Dalam konteks melihat kelemahan-kelemahan dirinya, Megawati nyatanya mampu membangun lingkaran pendukung di sekitarnya yang berisi orang-orang yang loyal dan punya kemampuan yang mendukung kekuasaannya.

Hal tersebut tentu berakar dari pengalaman yang kemudian membentuk bagaimana Megawati membuat keputusan-keputusan strategis dalam berpolitik. Tak berlebihan kiranya memberikan interpretasi lanjutan bahwa Megawati adalah aktor protagonis utama dalam The Queen’s Gambit.

Keputusan Megawati itu pun menjadi pangkal atau titik krusial bagaimana mesin politik PDIP bekerja secara kolektif di Jakarta untuk membendung calon Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono.

Menariknya, terdapat beberapa faktor utama yang membuat turunan dari keputusan brilian Megawati diterjemahkan kan ke kampanye politik yang apik.

Pertama, Pramono-Rano yang sejak awal tak diunggulkan, agaknya berhasil memaksimalkan kelemahan lawan yang begitu empuk untuk dieksploitasi.

Kedua, dan masih berkorelasi, hal itu diaktualisasikan dengan melakukan transformasi identitas “merah” yang kental karena Pramono dan Rano adalah kader PDIP, seolah menjadi prioritas dalam konsep frame alignment dan depoliticized branding bernuansa oranye.

Ketiga, hasil rekapitulasi dari KPUD Jakarta yang menunjukkan sangat rendahnya partisipasi pemilih kiranya dapat diinterpretasi bahwa elemen tim pemenangan Pramono-Rano sukses menargetkan kampanye secara efektif ke konstituen yang memang dapat dipastikan memberikan suara ke TPS.

Termasuk, hasil lebih dari pra-syarat utama 50 persen plus satu suara untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Namun, faktor keputusan Megawati serta turunannya oleh mesin partai PDIP agaknya hanya menjadi faktor yang tak dominan kendati kubu PDIP tentu akan melakukan glorifikasi terhadap pencapaian tersebut. Mengapa demikian?

Menang Dari Jokowi, Titik?

Di samping faktor internal seperti yang telah diinterpretasi di atas, jika diuraikan, terdapat beberapa faktor eksternal yang porsinya tampak lebih signifikan membuat Pramono-Rano dan PDIP menang mudah di Pilgub Jakarta 2024.

Mulai dari yang tak kalah krusial seperti Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan dan membuat PDIP bisa bertarung di Jakarta, soliditas KIM Plus dan tim pemenangan yang dipertanyakan, faktor inheren kelemahan impresi personal Ridwan Kamil dan Suswono yang dengan mudah dieksploitasi, hingga gagasan dan janji kampanye yang kerap disebut terlalu muluk bagi sebagian besar warga Jakarta yang lebih kritis.

Itu belum termasuk arah endorse politik dua game changer Pilgub Jakarta kontemporer, yakni Anies Baswedan dan Ketum Jakmania Dicky Soemarno di menit-menit akhir kepada Pramono-Rano.

Dan, satu hal lagi yang mungkin saja bisa terjadi adalah deal tertentu di belakang panggung para aktor kunci yang memang menghendaki kemenangan Pramono-Rano.

Bagaimanapun, Megawati, PDIP, serta Pramono-Rano kiranya akan menganggap kemenangan adalah kemenangan, terlepas dari faktor objektif dan komprehensivitas variabel politik determinan di dalamnya.

Lebih istimewa lagi, dan sekali lagi, faktor “Jakarta-centric political telescope” seakan bakal jadi glorifikasi PDIP di tengah gempuran kesuksesan endorse politik Jokowi, yang bahkan berhasil menumbangkan kandidat mereka di Jawa Tengah.

Lalu, mungkinkah kemenangan keputusan krusial Megawati serta kemenangan PDIP di Jakarta akan membawa dampak politik yang signifikan, utamanya terhadap politik-pemerintahan Prabowo Subianto serta Jokowi ke depannya? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Untungnya, hidup (politik) harus tetap berjalan? 

#Jokowi #JokoWidodo #KIMplus #Pilkada2024 #PDIP #Wrapped #2024Wrapped #Spotify #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Hasil tidak memuaskan yang diperoleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam versi quick count Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) menjadi pertanyaan besar. Mengapa calon yang didukung koalisi besar tidak tampil dominan? 

PinterPolitik.com 

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) baru saja kita laksanakan bersama-sama. Mengacu kepada sejumlah hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei, pasangan calon (paslon) Pramono Anung–Rano Karno tampak menjadi yang paling unggul dengan perolehan suara 49%-50%, sementara, pesaingnya, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berada di suara 38%-39%. 

Hasil quick count ini tentu merupakan hal yang menarik karena seakan jadi pembuktian dari ucapan Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, pada awal November lalu, yang menduga “mesin” KIM Plus tidak berjalan maksimal, sebagai respons atas hasil survei elektabilitas RIDO yang relatif stagnan. 

Menanggapi kecurigaan tersebut, hari ini (28/11), Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RIDO menegaskan bahwa seluruh partai anggota KIM Plus sudah bekerja secara kompak dan solid, dan bahkan menambahkan bahwa semua partai sudah bekerja dari pagi hingga pagi untuk memenangkan RIDO. 

Kendati demikian, fakta yang terjadi di lapangan justru terlihat unik. Menurut survei pascapencoblosan yang dilakukan Litbang Kompas, pemilih dari sejumlah partai KIM Plus justru ternyata memiliki persentase yang buruk terhadap paslon RIDO. Partai Nasdem misalnya, memiliki persentasi pemilih Pramono-Rano sebesar 47,1 persen, PKB sebesar 43,3 persen, dan Demokrat 42,6 persen.  

Angka-angka tersebut seakan menjadi “pengkhianat” dari klaim yang disebutkan Ahmad Riza. Lantas, sanggupkah kenyataan yang terjadi di lapangan ini menjadi indikasi bahwa betul “mesin politik” KIM Plus tidak bekerja maksimal dalam Pilgub Jakarta? 

Ke Mana Mobilisasi Para Elite? 

Dua hal yang menjadi tanda besar dalam inkonsistensi dukungan KIM Plus adalah klaim soal totalitas dukungan koalisi (variabel 1) dan pengaruh politik pasangan RIDO di lapangan (variabel 2). 

Logikanya sederhana: jika KIM Plus benar-benar total dalam mendukung RIDO, pasangan ini seharusnya memiliki pengaruh politik yang besar. Secara matematis, gabungan partai-partai KIM Plus seharusnya mampu menggalang setidaknya 40% suara di Jakarta. 

Namun, kenyataannya berbeda. Sepanjang masa kampanye, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas RIDO hanya berada di posisi kedua, dan cenderung stagnan. Hal ini semakin mencurigakan saat kampanye akbar terakhir—tidak satu pun Ketua Umum (Ketum) partai KIM Plus hadir di acara tersebut. 

Dari sisi komunikasi politik, absennya para Ketum partai ini jelas menjadi “lampu merah” yang menunjukkan adanya masalah. Jika memang mendukung secara serius, para Ketum seharusnya turut menunjukkan dukungan yang lebih nyata dan konsisten. 

Well, bagaimanapun kenyataannya, fenomena minimnya mobilisasi elite politik dalam KIM Plus menarik untuk ditelaah.  

Teori Mobilisasi Elite mampu memberikan perspektif menarik dalam memahami fenomena tersebut. Teori yang berakar dari pemikiran Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca ini, menekankan peran strategis elite politik dalam mengoordinasikan sumber daya, menggerakkan massa, dan menyampaikan narasi kampanye yang kuat. Dalam konteks politik elektoral, elite bukan hanya sekadar figur di balik layar, tetapi mesin penggerak yang menentukan efektivitas kampanye. Ketika elite gagal bergerak, dukungan dari massa akar rumput pun ikut melemah. 

Sederhananya, teori mobilisasi elite menegaskan bahwa sumber daya politik—baik material maupun simbolis—harus diarahkan dengan strategi yang jelas, dan hal ini hanya mungkin jika elite berfungsi secara optimal.  

Dengan elite yang bekerja secara solid, paslon yang didukung tentunya sanggup menyalurkan sumber daya dengan efektif, memastikan kampanye di tingkat lokal berjalan dengan intensitas yang tinggi. Sementara, untuk level pemasangan spanduk dan baliho di masa awal kampanye saja, sempat muncul pandangan bahwa koalisi pasangan RIDO sudah terlihat kalah curi start dari pasangan Pramono-Rano. 

Sebagian besar partai politik besar di Indonesia biasanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Ketua Umumnya (Ketum). Apa pun keputusan Ketum, struktur partai cenderung menyesuaikan. Jadi, jika basis massa partai justru memilih calon dari partai lain, wajar jika muncul pertanyaan: apakah memang ada instruksi dari Ketum untuk mendukung paslon tertentu, atau justru tidak ada arahan sama sekali? 

Lantas, bagaimana kita mengambil pelajaran fenomena Pilgub Jakarta ini? 

Koalisi Bukan Segalanya? 

Kekalahan Ridwan Kamil dalam versi quick count Pilgub Jakarta 2024 seharusnya menjadi momentum refleksi, terutama bagi koalisi pendukungnya. Dengan modal politik yang kuat dan dukungan dari partai-partai besar, kekalahan ini lebih mencerminkan kegagalan koalisi dalam memanfaatkan peluang yang ada. 

Ridwan Kamil, dengan modal politik yang begitu besar sebelum penyelenggaraan Pilkada, sebenarnya adalah kandidat yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan. Namun, bahkan kandidat terbaik sekalipun membutuhkan dukungan penuh dari mesin politik yang solid dan elite yang aktif. Mungkin, absennya peran strategis koalisi, ditambah dengan lemahnya mobilisasi elite, menjadi penyebab utama mengapa kampanye ini tidak mampu mencapai potensi penuhnya. 

Apakah KIM Plus benar-benar solid dalam mendukung kandidat yang mereka usung?  Atau justru mungkin ada ketidakselarasan internal yang akhirnya menghambat mesin politik mereka bekerja maksimal? 

Pilgub ini memberikan pelajaran penting bahwa kemenangan dalam politik tidak hanya soal kandidat yang baik, tetapi juga tentang koalisi yang mampu bekerja sebagai tim. Tanpa soliditas dan komitmen yang jelas, bahkan kandidat terbaik pun tidak akan mampu mengatasi ketidakefektifan mesin politik di belakangnya.  

Jika KIM Plus ingin menjadi kekuatan politik yang relevan di masa depan, mereka harus belajar dari kekalahan ini dan memastikan bahwa koalisi mereka tidak hanya solid di atas kertas, tetapi juga dalam tindakan nyata. Namun, pada akhirnya ini semua hanyalah asumsi belaka. Bagaimanapun juga, kenyataan politik dari fenomena ini hanya dapat diketahui oleh para anggota koalisi. (D74) 

Salah satu penopang mesin politik kampanye kandidat KIM Plus di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, yakni kader artis PAN dinilai akan menjadi kunci penetrasi kampanye di akar rumput. Dengan target ceruk suara emak-emak dan generasi muda, kader artis PAN dinilai bisa berkontribusi bagi suara RK-Suswono.

Akan tetapi, meski sama-sama membawa bendera KIM, kontras dengan kampanye Pilpres 2024 di mana kader artis PAN tampak sangat aktif turut berkampanye, hal berbeda kiranya akan terjadi di Pilkada, khususnya Jakarta. Selain bukan kader yang jadi kandidat, kepentingan serta samarnya benefit politik dari dukungan itu dinilai menjadi pertimbangan PAN.

Sekarang mah belum kali ya, mari kita lihat pas kampanye nanti 

#pan #pilkada #ridwankamil #suswono #pilgubjakarta #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Impresi ketertinggalan narasi dan start Ridwan Kamil-Suswono meski didukung oleh koalisi raksasa KIM Plus menimbulkan tanya tersendiri. Salah satu yang menarik adalah interpretasi bahwa di balik tarik menarik kepentingan yang eksis, Pramono Anung boleh jadi berperan sebagai “Nokia”-nya Jokowi dan PDIP.

PinterPolitik.com

Mengherankan, kiranya menjadi frasa yang tepat untuk menggambarkan entitas sebesar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang seolah setengah hati mendukung Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta. Terlebih, dengan maneuver rival serta sentimen yang kini tengah kurang menguntungkan.

Satu hal yang teranyar yang paling mencolok adalah penentuan tim pemenangan. Dibandingkan kubu lawan terkuat, yakni Pramono Anung-Rano Karno, RK seolah bergerak sendirian di tengah “belantara” Jakarta.

Mundurnya Ahmad Sahroni menjadi variabel yang semakin memunculkan pertanyaan besar, perihal ada apa di balik panggung KIM Plus pengusung RK-Suswono serta mengapa hingga muncul kesan dukungan politik setengah hati?

Efek Samping Koalisi Raksasa?

Untuk membentuk kekuatan pengusung RK-Suswono di Pilkada Jakarta, KIM Plus mengakomodir gabungan partai dengan skala yang sangat berbeda, yakni Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PSI, PKB, Partai Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Partai Garuda.

Sayangnya, kuantitas tak selalu selaras dengan kualitas dan KIM Plus tampaknya menghadapi tantangan dalam menciptakan kesatuan strategi yang efektif.

Dalam konteks politik koalisi besar, terutama yang melibatkan partai-partai dengan ideologi, kepentingan, dan basis pemilih yang beragam, selalu ada risiko terjadinya friksi dan konflik kepentingan di antara anggota koalisi.

Fenomena ini dikenal dalam literatur politik sebagai “residu koalisi besar,” di mana potensi ketidaksepakatan internal menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan politik bersama.

Menurut James N. Druckman dan Michael F. Thies dalam tulisannya tentang dinamika koalisi politik yang berjudul The Importance of Concurrence, koalisi besar seperti KIM Plus sering kali terperangkap dalam jebakan koordinasi yang kompleks, di mana setiap partai mencoba memaksimalkan keuntungan politiknya sendiri, bahkan dengan mengorbankan tujuan bersama koalisi.

Selain itu, jika ditelaah lebih jauh, koalisi besar seperti KIM Plus juga rentan terhadap terjadinya ketidaksepakatan yang memperparah belum selarasnya visi jangka pendek atau menengah di antara para shareholder politik, utamanya parpol-parpol besar di Jakarta.

Robert Axelrod dalam teorinya tentang stabilitas koalisi dalam publikasi berjudul Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics, menekankan bahwa semakin besar dan beragam koalisi, semakin sulit untuk menjaga kohesi internal, terutama ketika kepentingan jangka panjang tidak selalu linier dengan tujuan jangka pendek.

Kondisi ini diperburuk dengan dinamika politik Jakarta yang sangat cair dan kompetitif. Konsep coalition governance dari Michael Laver and Norman Schofield menunjukkan bahwa dalam koalisi besar, ketidaksepakatan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan strategi kampanye seringkali berakhir dengan fragmentasi, di mana anggota koalisi tidak berkoordinasi secara efektif.

Fragmentasi ini dapat dilihat dalam konteks KIM Plus di Jakarta, di mana terlihat seolah partai-partai di dalamnya memiliki prioritas yang berbeda, dan RK tampaknya tidak mendapatkan dukungan penuh yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dari lawan-lawan politiknya.

Dengan kata lain, setiap pihak maupun parpol saling tunggu untuk melakukan apa dan menggunakan sumber daya milik siapa untuk bergerak karena merasa tak memiliki proyeksi porsi benefit dan kepentingan signifikan di dalamnya.

Lalu, terdapat variabel lain yang kiranya “mengganggu” kinerja mesin politik KIM Plus untuk memenangkan RK-Suswono, termasuk korelasinya dengan Joko Widodo (Jokowi), Pramono Anung, dan PDIP. Benarkah demikian?

Pramono, Nokia-nya Jokowi-PDIP?

Untuk menginterpretasi lebih dalam mengenai kemungkinan yang terjadi, memahami setiap sequence atau rangkaian peristiwa dan dinamika politik jelang Pilkada Jakarta kiranya dapat menjadi titik tolak. Dalam hal ini, termasuk bagaimana probabilitas Jokowi dan aktor-aktor PDIP memainkan peran mereka.

Pertama, sekali lagi, revisi UU Pilkada yang mental mungkin saja semakin memperlebar jurang tak bertemunya kepentingan para shareholder besar di KIM Plus serta yang boleh jadi terkait dengan kepentingan pasca-presidensi Jokowi dan trahnya.

Kedua, ihwal yang berkorelasi dengan PDIP menunjuk Pramono Anung di Pilgub Jakarta. Mandat kepada Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta oleh Megawati Soekarnoputri bisa saja masih berkorelasi dengan pengaruh Jokowi melalui berbagai instrumen yang memungkinkan secara politik.

Pramono, yang dikenal sebagai tokoh sentral dan dekat dengan Jokowi sejak lama, sering kali dilihat “connecting people,” mirip dengan jargon Nokia yang pada masanya terkenal sebagai penghubung komunikasi di antara berbagai pihak.

Sebagai “Nokia”-nya Jokowi, Pramono agaknya memiliki peran strategis dalam menghubungkan kepentingan Jokowi dengan PDIP yang belakangan jamak dibingkai kurang harmonis, serta dengan berbagai aktor politik lainnya.

Ketiga, dari segi dukungan tim pemenangan, jika dilihat hingga detik ini, KIM Plus tampak jauh lebih “niat” di Pilkada Jateng untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dibanding menyokong RK-Suswono Jakarta.

Di Jawa Tengah, KIM Plus bahkan mendapat arahan langsung dari Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Letjen TNI (Purn.) A.M. Putranto yang menyebut Ketum Partai Gerindra itu memberinya mandat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Susunan tim pemenangan untuk menandingi Panglima TNI ke-21 Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa pun bukan kaleng-kaleng, seperti KSAD ke-33 Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ari Dono Sukmanto, hingga Pangkostrad ke-27 yang juga eks Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn.) Bibit Waluyo.

Dalam hal ini, mundurnya elite Partai NasDem yang cukup merepresentasikan konstituen Jakarta, yakni Ahmad Sahroni sebagai Ketua Timses bisa dianggap sebagai sinyal bahwa ada intrik tertentu di belakang panggung di antara para elite KIM Plus tentang seberapa jauh mereka harus terlibat dalam Pilkada Jakarta.

Ihwal tersebut agaknya berkorelasi dengan probabilitas keempat, yakni terkait kemungkinan relasi di antara kepentingan Jokowi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, dan, sekali lagi, korelasinya dengan PDIP maupun shareholder politik lain di KIM Plus seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, dan lain lain.

Secara keseluruhan, kemungkinan memang terdapat tarik menarik kepentingan di antara Jokowi, Prabowo, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan PDIP serta PKS yang bisa saja hanya diberikan “hadiah semu” posisi cawagub.

Jika benar adanya bahwa PKS tidak memiliki frekuensi yang benar-benar selaras di KIM Plus, maka ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat kesuksesan RK-Suswono di Pilkada Jakarta.

Selain itu, kemungkinan dukungan Jokowi yang lebih condong kepada Pramono boleh jadi mencerminkan terhambatnya gerak laju, dan terhambatnya kampanye politik RK-Suswono di Jakarta, baik dari segi sentimen minor di linimasa hingga acceptability di akar rumput.

Akan tetapi, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang mungkin realita sesungguhnya di balik panggung sangat-sangat dinamis. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Efek kepentingan para pihak berkepentingan yang gak ketemu? 

Terdapat satu hal menarik saat melihat manuver KIM Plus di Pilkada Jakarta yang membuat duet Ridwan Kamil-Suswono tampak tertinggal dari rivalnya, terutama Pramono Anung-Rano Karno. Terlebih jika dibandingkan persiapan “niat banget” Tim Pemenangan KIM Plus di Pilkada Jawa Tengah.

Kepentingan para shareholder terbesar atau aktor-aktor berpengaruh di KIM Plus mungkin saja belum atau tidak bertemu, yang mana dapat dilihat dari rangkaian peristiwa batalnya revisi UU Pilkada, penunjukkan Pramono Anung yang notabene memiliki relasi positif dengan Presiden Jokowi dan PDIP, hingga dinamika terakhir mundurnya Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono.

Menurut kalian gimana soal interpretasi itu? Berikan pendapatmu yaa! 

#kimplus #ridwankamil #suswono #pramono #rano #pilgubjakarta #pdip #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Apakah kontra strategi ini akan berhasil? 

Dengan menunjuk nama berlatar belakang purnawirawan jenderal, khususnya yang berasal dari TNI, KIM Plus dinilai menghadirkan pertarungan politik menarik di Pilgub Jawa Tengah agar Ahmad Luthfi-Taj Yasin bisa mengalahkan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

Bahkan, AM. Putranto yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan mengaku ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto dan tampaknya dapat dilihat sebagai upaya menetralisir sentimen minor atas narasi pertarungan dua purnawirawan jenderal dari dua institusi berbeda sejak awal.

Gimana menurut kalian? 

#andikaperkasa #ahmadluthfi #amputranto #dudungabdurachman #pilgubjateng #pdip #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Keputusan PDIP mengusung dua kadernya sekaligus untuk bertarung di Pilkada Jawa Tengah 2024, yakni duet Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dinilai cukup positif. Terutama, dengan peluangnya yang lebih besar untuk menang saat harus berhadapan jagoan KIM Plus, Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang disebut lebih di atas angin. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Penunjukan Panglima TNI ke-21, Andika Perkasa sebagai calon gubernur Jawa Tengah oleh PDIP untuk bertarung Pilkada 2024 menjadi sebuah manuver yang sangat strategis bagi PDIP. Namun, peluang PDIP untuk membalikkan gempuran Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus memiliki peluang lebih besar di Jawa Tengah dengan keputusan tersebut.

Diduetkan bersama Hendrar Prihadi atau kerap disapa Hendi, mantan Wali Kota Semarang, Andika diharapkan mampu menjaga dominasi PDIP di provinsi yang selama ini dianggap sebagai “kandang banteng.”

Praktis, Andika akan berhadapan dengan kandidat yang kemungkinan besar akan solid diusung KIM Plus, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang diduetkan dengan Taj Yasin.

Sempat di atas angin, Ahmad Luthfi kini seolah mendapat lawan sepadan karena dengan langkah PDIP mengusung Andika Perkasa, pemilih di Jawa Tengah memiliki opsi kandidat berlatarbelakang dua institusi berbeda yang sangat menarik dalam dimensi sosial-politik, yakni TNI dan Polri.

Menariknya, angin pun kini tak sepenuhnya berada di KIM Plus dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin karena Andika-Hendi dinilai akan menarik simpati tertentu yang bisa saja berbuah kemenangan dengan momentum sosial-politik yang berkembang saat ini. Mengapa demikian?

Eksperimen “Terpaksa” PDIP di Jateng?

Langkah PDIP untuk mengusung Andika Perkasa merupakan sebuah manuver yang bukan hanya berani tetapi juga sangat taktis. Berkaca pada posisi Jawa Tengah sebagai salah satu basis utama PDIP, keputusan ini menjadi penentu keberlanjutan dominasi partai tersebut.

Sebagai partai politik yang telah cukup mengakar di Jawa Tengah pasca Reformasi, PDIP menyadari bahwa tantangan terbesar mereka tidak hanya datang dari lawan politik di luar partai, tetapi juga dari dalam, yaitu bagaimana memastikan bahwa pemilih tradisional tetap loyal meski dihadapkan pada figur baru.

Manuver ini menunjukkan bahwa PDIP tidak hanya bermain defensif, tetapi juga mengambil langkah ofensif untuk memperkuat posisi mereka.

Hal itu sebagaimana yang disiratkan oleh filsuf Italia, Niccolò Machiavelli dalam Il Principe, bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa atau entitas yang berkuasa harus siap menghadapi segala bentuk tantangan, baik internal maupun eksternal.

Dengan memilih Andika, PDIP tampaknya ingin memastikan bahwa mereka siap untuk segala kemungkinan, termasuk ancaman dari KIM Plus yang belakangan semakin kuat.

Selain itu, langkah PDIP itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Partai besutan Megawati Soekarnoputri memiliki sejarah yang panjang dalam mengusung purnawirawan TNI, maupun Polri sebagai calon kepala daerah, dan banyak dari mereka yang berhasil menang.

Tercatat, dari sebelas kepala daerah berlatar belakang TNI-Polri yang berhasil meraih kemenangan, lima di antaranya merupakan kader PDIP.

Hal ini menunjukkan bahwa PDIP tidak asing dengan dinamika politik yang melibatkan figur-figur berlatar belakang militer dan kepolisian serta bagaimana memaksimalkan simpati, serta impresi terhadap mereka dalam konteks elektoral.

Pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil di Jawa Tengah? Dalam bukunya Political Warfare, Paul A. Smith Jr. menjelaskan bahwa dalam konteks politik, rekam jejak keberhasilan masa lalu bisa menjadi pedang bermata dua.

Di satu sisi, itu bisa memperkuat legitimasi, tetapi di sisi lain, bisa juga menjadi beban jika kondisi dan konteks berubah.

Jika sebelumnya PDIP berhasil dengan purnawirawan yang mereka usung, bukan berarti situasi kali ini akan sama. Faktor dinamika politik lokal, perubahan preferensi pemilih, dan kekuatan lawan politik menjadi variabel yang harus diperhitungkan.

Langkah ini juga mencerminkan upaya PDIP untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan figur yang memiliki pengalaman militer dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika politik sipil.

Terlebih, Andika adalah sosok jenderal bintang empat, sekaligus eks Panglima TNI pertama yang bertarung di level daerah.

Secara substansial, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai lumbung suara PDIP, dengan mengusung figur berlatar belakang TNI dengan rekam jejak kepemimpinan nasional bisa menjadi upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kekuasaan di tingkat lokal yang memiliki proyeksi nasional di kemudian hari sebagaimana yang terjadi pada Ganjar Pranowo, eks Gubernur Jawa Tengah yang maju sebagai capres PDIP.

Lalu, sejauh mana peluang Andika dan PDIP untuk memenangkan pertarungan di Jawa Tengah?

“Loreng” Lebih Unggul?

Ahmad Luthfi, sebagai mantan Kapolda Jawa Tengah, tentu memiliki portofolio yang “masih hangat” dengan kondisi serta situasi masyarakat Jawa Tengah.

Selain itu, dukungan dari Koalisi Indonesia Maju yang merupakan koalisi besar, menambah kekuatan politiknya. Di atas kertas, Ahmad Luthfi tampak unggul, terutama karena kedekatannya dengan masyarakat setempat dan pengetahuannya yang relevan tentang kondisi sosial-politik di Jawa Tengah.

Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward L. Glaeser dalam Triumph of the City, politik lokal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusional atau portofolio kandidat, tetapi juga oleh kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Meskipun Ahmad Luthfi memiliki rekam jejak yang solid, ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar ketika berhadapan dengan figur seperti Andika Perkasa, yang memiliki daya tarik dan karisma tersendiri.

Dalam kontestasi antara dua figur dari institusi yang berbeda, yakni TNI Polri, dan tanpa berusaha membenturkan dua institusi tersebut di ranah politik praktis, variabel psikologi kolektif masyarakat selama ini terhadap reputasi masing-masing kiranya tak bisa dikesampingkan dari meja analisis.

Persepsi masyarakat terhadap institusi militer dan kepolisian dalam dimensi tertentu memiliki perbedaan yang signifikan.

Di Indonesia sendiri, militer sering kali dipandang sebagai institusi yang lebih terhormat dan dipercaya dibandingkan kepolisian. Publik pun dapat dengan mudah menemukan pemberitaan mengenai hal itu di laman pencarian ponsel pintar mereka.

Persepsi ini tentu dapat memberikan keuntungan bagi Andika Perkasa dan PDIP yang berlatar belakang TNI dalam kontestasi ini.

Selain itu, status sosial yang melekat pada Andika sebagai mantan Panglima TNI dan menantu dari sosok eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono, agaknya dapat memberikan keuntungan psikologis.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi hierarki dan status, sosok dengan latar belakang militer cenderung mendapatkan respek yang lebih besar. Ini terutama berlaku di Jawa Tengah, di mana budaya Jawa yang sarat dengan nilai-nilai kultural turut mempengaruhi preferensi politik masyarakat.

Dan Andika, dengan karismanya, kemungkinan besar dapat memanfaatkan ini untuk meraih dukungan yang lebih luas.

Selain faktor psikologi kolektif, Andika Perkasa juga memiliki keunggulan dalam hal loyalitas teritorial. Sebagai mantan Panglima TNI, ia masih mungkin memiliki jaringan dan loyalis di tingkat teritorial yang kuat, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan institusi militer.

Jejaring ini bisa menjadi modal penting dalam mobilisasi dukungan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih sangat menghargai keberadaan dan peran militer dalam menjaga stabilitas keamanan.

Lebih dari itu, Andika dikenal memiliki kemampuan komunikasi sosial dan komunikasi politik yang baik. Kemampuan ini sangat krusial dalam kampanye politik, di mana pemahaman terhadap aspirasi masyarakat serta kemampuan untuk menyampaikan pesan politik dengan tepat dapat menjadi penentu kemenangan.

Sebagai figur yang “ramah dan bersahabat,” Andika memiliki modal sosial yang besar untuk menarik simpati dan dukungan, terutama dari pemilih yang mengutamakan personalitas dalam memilih pemimpin.

Lalu, bergeser ke pertarungan cawagub. Meskipun Taj Yasin yang mendampingi Ahmad Luthfi adalah seorang tokoh agama yang karismatik dan memiliki basis dukungan kuat, terutama dari kalangan Nahdliyin, peran Hendrar Prihadi tetap tidak bisa diremehkan.

Sebagai mantan Wali Kota Semarang, Hendrar memiliki rekam jejak yang positif dalam memimpin kota besar di Jawa Tengah dan dikenal dekat dengan masyarakat perkotaan. Popularitas dan pengalamannya dalam pemerintahan lokal bisa menjadi faktor penentu dalam mengimbangi pengaruh Taj Yasin.

Lebih jauh, kemampuan Hendrar Prihadi dalam mengelola isu-isu lokal dan membangun hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengusaha dan kelompok muda, memberikan nilai tambah yang signifikan.

Hal itu, tentu akan menjadi kunci dalam memenangkan hati pemilih perkotaan yang cenderung lebih pragmatis dan fokus pada rekam jejak kepemimpinan.

Sebagai konklusi, Pilkada Jawa Tengah 2024 bisa menjadi salah satu pertarungan paling menarik dalam sejarah politik Indonesia, terutama dengan hadirnya dua kandidat yang berlatar belakang TNI dan Polri.

PDIP, dengan mengusung Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, telah mengambil langkah yang sangat strategis dalam menjaga dominasi mereka di Jawa Tengah, meskipun ini berarti menghadapi lawan yang tangguh seperti Ahmad Luthfi.

Keberhasilan atau kegagalan strategi PDIP ini akan sangat bergantung pada kemampuan Andika dan Hendrar dalam mengelola dinamika politik lokal, memanfaatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap TNI, serta mengoptimalkan komunikasi politik yang efektif.

Di sisi lain, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, dengan dukungan KIM Plus, akan berusaha memanfaatkan keunggulan institusional dan kedekatan mereka dengan masyarakat lokal untuk merebut kemenangan.

Dalam kontestasi ini, faktor psikologi kolektif dan status sosial, serta kemampuan personal dalam komunikasi politik, akan menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Satu hal yang pasti, Pilkada Jawa Tengah 2024 bukan hanya sekadar perebutan kursi gubernur, tetapi juga pertaruhan besar bagi PDIP dan masa depan relevansi dan eksistensi mereka ke depan. (J61)

Waduuh, Pilgub Banten bakal jadi salah satu pilgub paling menarik nih nantinya