PinterPolitik.com

Kamu pernah mendengar pepatah yang mengatakan, “You are what you eat,” bukan? Nah, ungkapan ini memiliki arti bahwa Artinya makanan yang paling sering disantap atau difavoritkan merupakan cerminan dari pribadi individu yang menyantapnya.

Namun, apa benar apa yang kita makan mencerminkan diri kita? Coba kita tengok para tokoh dunia dan makanan favoritnya dengan analisis kepribadiannya seperti dilansir dari Merdeka.com.

Donald Trump

Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) ini sangat menyukai makan cepat saji (fast food). Trump sering kali menyantap ayam goreng dari Kentucky Fried Chicken (KFC), burger Fillet O Fish, atau Big Mac ala McDonald’s (McD).

Menurut penelitian di jurnal Appetite, ini merupakan tanda-tanda orang yang memiliki kepribadian extrovert. Biasanya, mereka mudah beradaptasi, suka nongkrong, dan hobi menikmati kesenangan hidup. 

Kim Jong un

Pemimpin Korea Utara yang suka buat heboh ini hobi menyantap keju Swiss dan minum anggur (wine) berkualitas. Wow.

Menurut Cheeserank, pecinta keju merupakan orang yang memiliki jiwa petualang, menyukai tantangan, sedikit nakal, dan senang membuat kejutan. Sesuai banget nggak tuh kalau soal suka membuat kejutan? Hehe.

Mengenai kesukaan terhadap anggur (wine), ini bisa jadi menunjukkan karakteristik orang yang suka kemewahan.

Hillary Clinton

Hillary Clinton adalah penggemar berat makanan pedas. Beliau sangat menyukai tabasco, saus yang biasa digunakan untuk memberi rasa pedas pada pizza dan berbagai makanan cepat saji lainnya.

Hayes dan Nadia Byrnes menyebutkan bahwa orang yang menyukai makanan pedas cenderung berani mengambil risiko dan senang menjadi pusat perhatian.

Angela Merkel

Sebagai orang Jerman, Angela Merkel sangat menyukai sosis. Favoritnya adalah mettwurst, sosis yang dibuat dari cincangan daging babi. Lalu, hidangan itu ditambahkan kubis hijau sebagai pendamping.

Dilansir dari The Huffington Post, Merkel sering memasak sendiri hidangan favoritnya itu. Orang yang menyukai makanan seperti sosis biasanya menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan memiliki pemikiran yang konservatif.

Vladimir Putin

Putin sangat menyukai es krim, terutama es krim rasa pistachio. Menurut The Kitchen, orang yang menyukai es krim cenderung memilih-milih dalam pertemanan.

Biasanya, mereka memiliki kepribadian yang unik dan kuat. Selain itu, mereka memiliki kreativitas yang tinggi. Namun, di sisi lain, biasanya, ada sedikit kerumitan di dalam dirinya.

Hmm, sesuai nggak tuh dengan kepribadian Putin? Menurut mimin, agak-agak ya jika melihat konflik Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung usai. Bukan begitu? (A49)

Wah, kapan nih di-review, Bang David? 

Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, terlihat menggunakan smartphone lipat baru di sebuah acara. Ponsel yang disebut bernama Samtaesong 8 itu disebut memiliki desain mirip Samsung Galaxy Z Flip buatan Korea Selatan (Korsel) dan Huawei Pocket S buatan Tiongkok. 

Selain Samtaesong 8, Korut juga memiliki sejumlah ponsel lain, yakni Pyongyang Touch dan Arirang. Ponsel-ponsel itu hanya bisa mengakses internet yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi Korut. 

Hmm, gimana, guys? Apakah kalian penasaran dengan Samtaesong 8? 

Berbagai pemimpin penting politik sangat menjaga kerahasiaan kondisi kesehatannya. Kim Jong-un dan Vladimir Putin bahkan disebut membawa toilet pribadi ketika bepergian agar tinjanya tidak dicuri untuk diteliti. Berbagai Presiden AS juga diketahui menyembunyikan penyakitnya, hingga melakukan operasi diam-diam. Presiden ke-22 dan ke-24 AS Grover Cleveland, misalnya, diketahui pernah diam-diam melakukan operasi pengangkatan tumor di sebuah kapal pesiar.

Bagi pemimpin penting politik, membocorkan kondisi kesehatan yang sedang tidak baik sama saja mengundang berbagai pihak untuk melakukan kudeta. Kondisi yang buruk akan ditafsirkan bahwa sang pemimpin sudah sepatutnya diganti. Ini kemudian menjawab kenapa PDIP begitu bereaksi keras ketika Megawati Soekarnoputri dirumorkan sakit pada September 2021.

Sejumlah pemimpin dunia – meski merupakan pejabat publik – juga memegang jumlah kekayaan yang cukup besar. Sebagian besar dari mereka juga bukanlah pemimpin di negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama demokrasi.

Di puncak daftar pemimpin dunia terkaya, terdapat Presiden Rusia Vladimir Putin. Kemudian, Putin diikuti oleh sejumlah pemimpin monarki Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Raja Arab Saudi (Alm.) Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, Syekh (Alm.) UEA Khalifah bin Zayid Sultan Al Nahyan. Terakhir, ada juga nama Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un.

Presiden AS, Joe Biden memberi salam “halo” pada Pimpinan Korut, Kim Jong-Un. Hal itu menjadi sorotan lantaran belum lama ini Korut baru saja melakukan uji coba misil nuklir. Sikap yang ditunjukkan Biden juga sangat kontras dengan pemulihan hubungan yang sebelumnya dilakukan mantan Presiden AS, Donald Trump. Biden juga berencana bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping untuk membahas tentang apa yang bisa dilakukan Tiongkok dalam meredam provokasi Korut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak mengenal Abdurrahman Wahid alias Gus Dur? Mungkin dapat dikatakan, Gus Dur adalah salah satu sosok paling ikonik yang dimiliki bangsa ini. Banyak yang mengatakan Gus Dur adalah pemimpin yang melampaui zamannya.

Jika berbicara soal Gus Dur, tentu tidak lepas dari membahas humor-humornya yang tajam. Salah satu yang paling terkenal adalah pernyataannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Keterangan saya tidak begitu dipahami karena memang enggak jelas bedanya antara DPR dan TK (Taman Kanak-Kanak),” ungkap Gus Dur pada 18 November 1999.

Kalau diresapi, pernyataan Gus Dur sebenarnya juga dapat ditujukan terhadap domain yang jauh lebih luas, yakni politik internasional. 

Pada Februari 2020, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah menyebut ketidakpastian global yang terjadi sejak 2019 berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh laki-laki. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencontohkan Brexit di Inggris dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berimbas pada pelemahan ekonomi global. 

Dalam perspektif feminisme, apa yang disampaikan Sri Mulyani bukan berkaitan dengan laki-laki sebagai gender, melainkan laki-laki sebagai sifat. Katrine Marҫal dalam bukunya Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith?, menyebutkan perilaku aktor ekonomi yang selama ini ada di buku-buku teks ekonomi, tidak menggambarkan seorang perempuan, melainkan laki-laki.

Asumsi Homo Economicus atau makhluk ekonomi, misalnya, merupakan penggambaran maskulin yang menyebut manusia adalah makhluk egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Asumsi ini luput pada sifat-sifat kelembutan, seperti empati dan altruistik.

Kembali pada pernyataan Sri Mulyani. Yang dimaksud sebenarnya adalah sifat-sifat keegoisan masing-masing pemimpin negara. AS dengan egois memulai perang dagang agar Tiongkok tidak menyaingi mereka sebagai pemain utama ekonomi dunia. Kebijakan itu bahkan tidak memperhitungkan dampak luasnya terhadap perekonomian global.

Pada kasus-kasus terbaru, misalnya perang di Ukraina, keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerang sejak 24 Februari tentu sangat egois. Kalau kata Katrine Marҫal, ini sangat laki-laki.

Selain itu, ada pula pernyataan menarik dari Korea Utara (Korut) yang mengklaim militernya tidak terkalahkan. Korut meyakini dirinya sangat siap dalam menghadapi perang modern dalam bentuk apa pun. Pemimpin Korut Kim Jong-un juga bersumpah akan menjadikan militernya sebagai yang terhentikan.

Pernyataan ini tentu cukup menggelitik. Jika membaca pedoman perang yang paling mendasar, misalnya yang ditulis Sun Tzu dalam The Art of War, elemen paling vital dalam perang adalah logistik. Nah, pada kasus Korut, saat ini mereka sedang mengalami kelangkaan bahan pangan. Kebijakan luar negerinya yang tertutup juga memperparah keadaan. 

Dengan demikian, katakanlah alutsista Korut sangat canggih dan tentaranya melimpah. Namun tanpa logistik yang cukup, mereka hanya akan jatuh dalam jurang kekalahan. Kim Jong-un perlu lebih memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

Kembali pada Gus Dur. Jika dilihat, mungkin politik internasional itu ibarat taman kanak-kanak. Ini seperti anak-anak TK yang hanya memikirkan dirinya sendiri, egois, tidak ingin kalah, dan hanya ingin diakui. 

Tidak hanya Putin dan Kim Jong-un sebenarnya, berbagai pemimpin negara lainnya juga demikian. Presiden AS Joe Biden, misalnya, alih-alih mengambil peran untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraina, pernyataan-pernyataannya justru memanaskan suasana.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan pernah secara terbuka mengkritik retorika provokatif Biden di konflik Ukraina. Menurutnya, retorika panas Biden tidak akan berujung pada kedamaian.

Ya, itu lah kondisi politik kita. Tidak hanya di level domestik, di level internasional sepertinya juga penuh dengan sifat kanak-kanak. (R53)

Korea Utara (Korut) klaim angkatan bersenjatanya tak terkalahkan

PinterPolitik.com

Ide reunifikasi atau persatuan kembali semenanjung Korea sejak pertemuan Panmunjom antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pada 27 April 2018, mendadak kembali pupus. Peledakan sepihak Kantor Penghubung Korea di wilayah industri Kaesong pada 16 Junu lalu oleh Korut atas perintah adik pemimpin tertinggi Korut, Kim Yo Jong ditengarai menjadi penyebabnya.

Peristiwa ini sontak memicu reaksi keras dari pejabat tinggi Korsel, termasuk pengunduran diri Menteri Reunifikasi Kim Yeon-chul pada 19 Juni lalu. Beragam spekulasi mengenai mimpi buruk denuklirisasi Korea Utara bermunculan. Sekaligus menyisakan pertanyaan akan masih adakah harapan untuk perdamaian di semenanjung Korea?

Momen-Momen Penting Reunifikasi Korea

Dua tahun terakhir, terdapat sejumlah peristiwa dalam upaya penjajakan perdamaian Korut-Korsel. Pertama, Pertemuan Tingkat Tinggi (PTT) Antar Korea yang dimulai di perbatasan Panmunjom dalam Demilitarized Zone (DMZ). PTT ini menghasilkan Deklarasi Panmunjom yang poin-poinnya antara lain, kesejahteraan dan reunifikasi melalui pembangunan, menghilangkan tensi militer dan tensi perang, serta pembentukan rezim perdamaian semenanjung Korea. Meskipun deklarasi ini dinilai sangat retoris oleh Annisa Pratamasari (Kolom Opini Jawa Pos 30 April 2018), namun di awal publik cukup optimis bahwa PTT ini akan mengawali pembicaraan lebih lanjut tentang perdamaian Korea.

Pertemuan Panmunjom disusul oleh PTT Mei 2018, yang hasilnya tidak dipublikasikan. Sementara, PTT September 2018 menghasilkan Deklarasi Bersama Pyongyang yang menegaskan penyelenggaraan PTT berikutnya di Seoul.

Selain itu terdapat lima poin lainnya yang meliputi komitmen untuk menghindari persaingan militer, mendorong kerja sama ekonomi, menyelesaikan isu humaniter seperti mempersatukan keluarga yang terpisah, pertukaran dan kerja sama, serta mewujudkan Korea sebagai daratan yang damai dan bebas nuklir. Lagi-lagi poin di dalam deklarasi Pyongyang terlihat normatif dan ketiadaan tenggat waktu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang serta komitmen kuat antara kedua pemerintahan negara dalam mewujudkannya.

Perdamaian setidaknya secara simbolik “dibayar mengangsur” kedua negara dengan penyatuan delegasi Korea Bersatu dalam perhelatan olahraga Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Peristiwa lain yang bersifat soft diplomacy berkaitan dengan budaya menyusul, seperti: kerja sama film antara kedua negara, reuni keluarga terpisah di Gunung Kumgang, kehadiran Presiden Moon di Festival Arirang di Pyongyang, dan ketibaan kereta pertama Korsel di Stasiun Panmun, Korut.

Sementara, Pyongyang masih tampak berhati-hati dengan memberi syarat-syarat implementasi kesepakatan ihwal politik-militer seperti kebijakan disarmament dan denuklirisasi, meski telah terbukti menutup sejumlah fasilitas spaceport tempat peluncuran rudal nuklir Korut.

Campur Tangan AS: Mimpi Buruk Swadaya Bangsa Korea?

Lebih lanjut, Korut mengklaim Korsel lalai dalam menahan laju aktivis ekspatriat eks-Korut yang menyebarkan selebaran propaganda anti-Pyongyang sehingga Kim Yo Jong segera merespons dengan perintah peledakan gedung Penghubung yang telah ditinggalkan oleh para diplomat Korsel sejak merebaknya pandemi Covid-19. Kondisi brinkmanship atau menyerempet bahaya memicu terjadinya restart hubungan kedua negara kembali semula.

Kehadiran AS dalam upaya perdamaian di semenanjung Korea diindikasikan menjadi salah satu faktor terbesar untuk menyatukan kembali kedua negara yang terpisah sejak 10 Agustus 1945 ini secara swadaya. Kepentingan negara adikuasa ini dalam memberikan sanksi pada Korut dengan denuklirisasi total dapat menghalangi langkah konkret bangsa Korea dalam menyelesaikan sendiri sengketa antar saudara sedarahnya.

Campur tangan AS di semenanjung Korea berulang ketika Presiden AS Donald Trump berambisi meraih Nobel Perdamaian ketika dapat mendamaikan kedua negara yang terlibat panas-dingin konflik sejak gencatan senjata tahun 1953 tanpa kesepakatan damai. PTT di Singapura antara Trump dengan Kim pada 12 Juni 2018, menyepakati akhir dari rangkaian latihan perang yang kerap meningkatkan tensi hubungan antara kedua negara – disusul PTT Hanoi pada akhir Februari 2019 dan PTT Panmunjom pada 30 Juni 2019 yang juga menghadirkan Presiden Moon Jae-in.

Mirisnya, PTT Hanoi dan Panmunjom oleh AS sama sekali tidak menghasilkan kesepakatan sehingga, kendati didukung oleh Korut dan Korsel, berbagai kritik berdatangan terutama  dari internal AS sendiri melalui media-media AS yang menganggap Presiden Trump justru memberi jalan terhadap pengakuan Korut sebagai kekuatan nuklir global ketimbang tujuan awal AS yakni denuklirisasi secara penuh.

Pasca-peledakan Kantor Penghubung, upaya reunifikasi Korut-Korsel memasuki periode stagnasi. Preseden buruk dinyatakan Kim Jong-Un melalui kantor berita resmi Korut pada 22 Juni lalu, mempertanyakan peran Presiden Moon yang selama ini dianggap sebagai broker antara Pyongyang-Washington justru semakin mengeruhkan kesepakatan.

Moon dianggap tidak menegosiasikan peringanan sanksi nuklir dari AS. Sebaliknya, publik internasional makin resah dengan gagalnya kesepakatan berarti meningkatkan risiko potensi perang nuklir yang kemungkinan dapat terjadi dan tentunya akan berefek jauh lebih berbahaya daripada pandemi Covid-19.

Peran Honest Broker Dibutuhkan

Peliknya hubungan Korut-Korsel membutuhkan solusi konkret yang lebih manusiawi dan bebas kepentingan negara besar seperti AS. Untuk menghindarkan perseteruan berikutnya, terdapat dua alternatif upaya yang dapat ditempuh.

Pertama, membiarkan kedua negara menyelesaikan secara mendiri sengketanya dalam skema bilateral, disertai penarikan diri AS sebagai negara yang memiliki pengaruh besar baik di semenanjung Korea maupun Asia Timur. Kedua, menempatkan negara-negara bebas kepentingan politik di kawasan Semenanjung Korea untuk menjadi honest broker, yakni negosiator yang tidak berat sebelah atau tidak timpang dengan kepentingan tertentu.

Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang memiliki sejarah panjang hubungan dengan kedua negara. Mengingat negara yang mempromosikan politik bebas-aktif, sudah saatnya Indonesia menawarkan perannya sebagai juru damai antara kedua negara.

Tulisan milik Probo Darono Yakti, Pengamat Politik Global, Research Fellow di Emerging Indonesia Project, dan Alumnus S2 Hubungan Internasional UNAIR.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.