Audio ini dibuat menggunakan AI.

Indonesia tidak lagi sekadar menjual kekayaannya, ia mulai membangun kekuatan dari sana. Sawit jadi bahan bakar, gas jadi kartu geopolitik, kilang jadi simbol kemandirian. Satu pertanyaan tersisa, apakah ini benar-benar secercah harapan dari kedaulatan energi serta kemaslahatan rakyat dan bangsa?

PinterPolitik.com

Terdapat spirit dan sesuatu yang bergeser dalam cara Indonesia memandang sumber dayanya sendiri. Bukan sekadar pergeseran kebijakan, melainkan rekalibrasi identitas yang lebih dalam, dari bangsa yang menjual apa yang dimilikinya, menuju bangsa yang membangun kekuatan dari apa yang dimilikinya.

Gejolak geopolitik global menjadi latar yang tidak bisa diabaikan. Konflik di Timur Tengah mengguncang stabilitas pasokan energi dunia, harga minyak berosilasi tajam, dan negara-negara importir energi terpaksa mengevaluasi ulang ketergantungan mereka. Di tengah turbulensi itu, Indonesia tidak berdiri diam.

Dengan modal sawit sebagai produsen terbesar dunia, cadangan gas bumi yang baru menemukan dimensi barunya di Blok Kutai pada April 2026 ini, serta kilang Balikpapan yang menjadi terbesar dalam sejarah negeri, Indonesia sedang mengonsolidasikan apa yang Michael Klare sebut sebagai resource power, kemampuan mengonversi kekayaan sumber daya menjadi instrumen kekuatan geopolitik, bukan sekadar komoditas ekspor.

Di sinilah dua kata kerja yang dalam bahasa rakyat, khususnya netizen, menjadi relevan secara strategis, “nyawit” dan “ngegas”.

Keduanya bukan sekadar diksi populer. Keduanya adalah nama dari dua pilar utama dalam proyek yang lebih besar, proyek membangun kedaulatan energi Indonesia di atas fondasinya sendiri.

Sawit, Migas, dan Logika Transisi

Vaclav Smil, pemikir energi yang argumennya jarang berkompromi dengan romantisisme, menegaskan bahwa transisi energi selalu merupakan proses yang lambat, kompleks, dan penuh kompromi politik.

Tidak ada negara yang berhasil melompat dari satu rezim energi ke rezim lain tanpa menginjak pijakan yang tersedia. Bagi Indonesia, sawit adalah pijakan itu.

Program mandatori B50, campuran 50 persen minyak sawit dalam bahan bakar diese sering dibaca sebagai kebijakan lingkungan yang kontroversial. Namun membaca B50 hanya dari sudut pandang ekologi adalah membaca teks tanpa konteks.

Dalam perspektif geoekonomi, B50 adalah substitusi impor senilai miliaran dolar per tahun sekaligus transformasi identitas, sawit tidak lagi sekadar komoditas mentah yang diekspor, melainkan instrumen energi nasional yang dikendalikan dari dalam negeri.

Narasi yang sama berlaku untuk gas. Penemuan cadangan besar di Blok Kutai bukan sekadar kabar eksplorasi biasa. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok masih sangat bergantung pada LNG untuk memenuhi kebutuhan energinya, sementara disrupsi geopolitik terus mempersempit pilihan pasokan mereka.

Indonesia, dengan cadangan yang baru ditemukan itu, berpotensi mengisi celah tersebut, bukan sebagai penjual gas biasa, tetapi sebagai mitra energi strategis yang posisinya diperhitungkan dalam setiap negosiasi regional.

Inilah yang membedakan pendekatan saat ini dari era sebelumnya saat gas tidak lagi diperlakukan semata sebagai komoditas transisi, melainkan sebagai transitional power—instrumen yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi Asia, bahkan dunia selagi jendela waktu itu masih terbuka.

Kedaulatan Energi, Proyek Negara

Francis Fukuyama mendefinisikan negara kuat bukan dari kekayaan sumber dayanya, melainkan dari kemampuannya mendesain kebijakan dan mengeksekusinya. Kilang Balikpapan adalah ujian atas tesis itu.

Revitalisasi dengan kapasitas 300.000 barel per hari bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pernyataan bahwa Indonesia ingin mengolah minyaknya sendiri, menambah nilai di dalam negeri, dan memutus siklus tidak menguntungkan di mana minyak mentah dijual murah lalu dibeli kembali dalam bentuk BBM olahan dengan harga lebih tinggi.

Pun saat berbicara batu bara, di mana ketidakpastian energi global tampaknya mulai memaksa negara-negara Eropa, terutama Italia kembali berpikir menggunakan energi yang dianggap kotor seperti PLTU.

Tentu, ini adalah peluang bagi ekspansi komoditas RI di kancah global. Negara yang kaya akan sumber daya dalam berbagai karya sajak, syair, sastra hingga orkestra mungkin saja benar-benar akan mewujudkannya.

Di level kepemimpinan, kombinasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadirkan dinamika yang layak dicermati. Prabowo membawa visi resource nationalism yang tidak berhenti di retorika, ia diterjemahkan dalam kebijakan konkret.

Bahlil, sebagai eksekutor lapangan, menghubungkan keputusan kebijakan dengan realitas investasi dan pasar dengan cara yang jarang dimiliki teknokrat klasik.

Yang lebih penting dari keduanya adalah pertanyaan konseptual yang diajukan Terry Lynn Karl dalam studinya tentang paradoks kelimpahan, yakni mengapa negara-negara kaya sumber daya sering berakhir lebih lemah dari seharusnya?

Jawabannya ada pada kegagalan mengonversi resource menjadi leverage, dan leverage menjadi sovereignty.

Indonesia kini sedang mencoba membalik rantai itu dan jika berhasil, tidak hanya membangun ketahanan energi, tetapi menawarkan model alternatif bagi negara berkembang lain yang terjebak dalam dilema yang sama, dipaksa memilih antara mengikuti agenda hijau global yang tidak terjangkau, atau bertahan dalam ketergantungan fosil yang tidak berkelanjutan.

Jalan yang sedang dirintis Indonesia adalah jalan ketiga, transisi berbasis kekuatan domestik yang pragmatis, realistis, dan berpotensi lebih bertahan lama justru karena ia tumbuh dari dalam, bukan dipaksakan dari luar. (J61)

PinterPolitik.com

Energi biodiesel telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dikenal sebagai salah satu alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, biodiesel telah menarik perhatian sebagai solusi dalam menghadapi tantangan energi dan lingkungan.

Sejak Februari 2023, Indonesia telah mengimplementasikan pencampuran biodiesel 35 persen ke minyak solar atau disebut B35.

Berikut adalah daftar pengusaha Indonesia yang mempunyai kilang minyak biodiesel

Keluarga Widjaja

Keluarga Widjaja adalah orang ketiga terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2022. Pemilik Sinar Mas Group ini memiliki kekayaan US$10,8 miliar.

Sinar Mas Group berkontribusi hingga 9 persen terhadap pasokan biodiesel nasional atau sebesar 1,49 juta kl.

Martua Sitorus

Martua Sitorus merupakan pendiri dari Wilmar Group yang dikenal sebagai raja minyak sawit di Indonesia. Dia masuk kedalam 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2022 dengan menempati urutan ke-17 dengan kekayaan mencapai US$3,1 miliar.

Wilmar Group merupakan salah satu pemasok biodiesel terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi sekitar 4,89 juta kl.

Bachtiar Karim

Bachtiar Karim merupakan pengusaha pemilik Grup Musim Mas dengan menempati urutan ke-11 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 versi Forbes dengan kekayaan mencapai US$4 miliar.

Grup Musim Mas memiliki kapasitas produksi 2,2 juta kl dari tiga anak perusahaan mereka, yakni PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, dan PT Sukajadi Sawit Mekar. (S83)

PinterPolitik.com

Kegeraman Jokowi kini mencapai titik klimaks usai menyaksikan rencana pembangunan 5 kilang minyak di periode pertama kepemimpinannya gagal terealisasi. Ia menilai hal itu disebabkan permainan oknum yang tak rela jika bisnisnya terhenti lantaran telah terbangun kilang minyak.

Keinginan Jokowi membangun kilang minyak tiada lain agar ketergantungan importasi minyak dan gas dapat dikurangi, menimbang besarnya biaya kebutuhan impor.

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-Oktober 2019 angka impor migas Indonesia mencapai US$ 17,617 miliar atau setara Rp 246,6 triliun. Angka ini hanya sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 24,97 miliar.

Sedangkan, untuk impor minyak mentah Januari-Oktober 2019 tercatat US$ 4,343 miliar, turun dari periode yang sama tahun lalu US$ 7,832 miliar. Sementara impor hasil minyak termasuk BBM tercatat US$ 11,195 miliar atau sekitar Rp 156,7 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu US$ 14,575 miliar.

Menariknya, jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan impor migas setahun berbanding setara dengan membangun sebuah kilang minyak yang membutuhkan dana sekisar Rp 200 triliun.

Sebagai pembanding, ambil contoh pembangunan kilang Tuban yang menelan biaya investasi senilai Rp 199 triliun. Dana tersebut dikumpulkan melalu kerja sama PT Pertamina dengan investor minyak asal Rusia, Rosneft.

Mirisnya, di balik besarnya pengeluaran pemerintah untuk biaya impor terdapat segelintir oknum yang mengeruk keuntungan melalui praktik kalap rente (rent seeking). Jokowi bahkan terang-terangan menyebut telah mengetahui siapa saja aktor yang selama ini menikmati praktik semacam itu yang berdampak terhadap macetnya realisasi kilang minyak nasional.

Jokowi menyebut mereka sengaja menjebak pemerintah untuk terus lakukan impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dengan cara menghalangi pendirian kilang minyak. Lanjutnya, para mafia importir minyak selama ini telah meraup keuntungan hingga mencapai triliunan rupiah.

Besarnya keuntungan yang diraup para mafia importir migas juga pernah dibeberkan Fahmi Radhi, salah seorang anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang pernah dibentuk Presiden Jokowi di 2014-2015. Menurut Fahmi, para mafia pemburu rente impor minyak ini memperoleh keuntungan senilai US$ 2-3 barel per hari.

Keuntungan itu didapatkan melalui pemburuan impor crude oil (minyak mentah) dan BBM, yang seharinya bisa memperoleh US$ 2 sampai US$ 3 barel per hari. Dengan demikian, apabila dalam sehari Indonesia mengimpor sebanyak 800 ribu barel BBM dan minyak mentah, maka para mafia tersebut sudah otomatis akan mendapatkan keuntungan sekitar US$ 2,4 juta sehari atau setara dengan Rp 33,6 miliar per hari dari impor minyak Indonesia. Dengan begitu, sebulan pemasukan mereka bisa mencapai Rp 1 triliun.

Bertolak pada kenyataan tersebut, masuk akal jika mereka tak sudi menyudahi praktik ilegal yang telah dilakukan dan nikmati selama bertahun-tahun. Ibarat orang yang terlanjur merasakan nikmatnya kursi empuk, sangat sulit memintanya berdiri, apalagi melepaskannya.

View this post on Instagram

Jokowi sebut ada oknum di balik tidak terealisasinya pembangunan kilang minyak. Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 25, 2019 at 8:28pm PST

State Capture

Sekilas, jika menganalisis pernyataan Jokowi soal oknum importir migas yang disebutkan, terkesan dirinya berada dalam situasi pelik. Sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab atas persoalan negara, Jokowi ternyata tak kuasa menyaksikan begitu rumit persoalan yang dihadapi.

Dalam perspektif ekonomi politik, atau tepatnya pendekatan praktik korupsi, terdapat sebuah pendekatan yang dikenal dengan sebutan “state capture”. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk membedah praktik korupsi yang melibatkan relasi bisnis dan pemerintahan (negara).

Transparency International (TI) mendefinisikan state capture sebagai tindak korupsi di mana perusahaan, institusi atau individu dengan kekuatan super melakukan praktik korupsi dengan cara membeli atau membayar penegak hukum untuk memengaruhi regulasi yang ada serta terlibat dalam intervensi terhadap kebijakan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Sederhananya, pendekatan ini melihat negara berada dalam bayang-bayang kekuatan tertentu yang  turut mendikte seluruh agenda dan kebijakan negara. Dengan demikian, negara yang tadinya dipandang memiliki seluruh aparatur penegak hukum yang lengkap dengan penjaranya, tak bisa berkutik karena tersandera oleh kekuatan lain.

Seperti tulis Anne Mette Kjaer dalam State Capture, bahwa pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sebuah proses pembuatan kebijakan didominasi oleh kekuatan swasta, korporasi dan kekuasaan.

Sementara, Hellman, Jones, & Kaufmann dalam Seize the state, seize the day: State capture, corruption and influence in transition, menyebut state capture merupakan bentuk rumit dari sebuah hubungan yang melibatkan politik dan bisnis.

Dari sekian pendapat ahli, dapat dipahami bahwa state capture adalah sebuah cara pandang untuk memahami bagaimana relasi politik dan bisnis bekerja dalam mendikte produk kebijakan pemerintah. Dalam kacamata ini, negara tidak dilihat sebagai sebuah representasi kekuasaan yang maha tinggi (supra kekuasaan).

Sebaliknya, state capture memandang negara, dalam hal ini seluruh perangkat kekuasaan yang ada di dalamnya, hanyalah instrumen yang dikendalikan oleh kakuatan tertentu (swasta, korporasi, oligark) yang membajak atau menyandera seluruh regulasi atau kebijakan untuk kepentingan mereka.

Dengan begitu, melalui pembacaan state capture, kita bisa mengerti mengapa negara seolah tak kuasa berada dalam bayang-bayang ‘kekuatan lain’.

View this post on Instagram

Jokowi soroti impor Indonesia.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 16, 2019 at 4:30am PST

Keluar dari Bayang-bayang State Capture

Muncul pertanyaan besar, beranikah negara keluar dari tekanan tersebut?

Melihat keberanian Jokowi menggertak aktor-aktor yang diduga terlibat dalam jejaring praktik mafia migas, sekilas membangkitkan optimisme publik yang selama ini ragu terhadap komitmen pemerintah. Kita berharap agar Jokowi bisa membuktikan pernyataan tegasnya itu.

Dalam menghadapi situasi semacam ini, tidak ada jalan keluar selain memangkas seluruh jaringan tempat para aktor atau institusi – yang menyandera negara – bersandar, atau selamanya terjebak dalam irama permainan mereka.

Fenomena state capture pernah dialami sejumlah negara di dunia, khususnya negara-negara bekas komunis. Seperti dikatakan Crabtree & Durand, dalam Peru: Elite Power and Political Capture, bahwa sebagian negara di Asia Tengah yang sedang mengalami transisi dari bekas komunis Uni Soviet kental dengan praktik state capture.­

Hal senada juga diungkapkan Catrina Godinho & Lauren Hermanus dalam (Re)conceptualising State Capture – With a Case Study of South African Power Company Eskom, bahwa kasus state capture selain banyak ditemukan di negara-negara yang sedang mengalami transisi dari komunis, juga belakangan marak terjadi di Afrika Selatan.

Catrina Godinho & Lauren Hermanus mengungkapkan temuannya melalui analisis terhadap kasus perusahaan Eskom yang beroperasi di Afirka Selatan, membangun relasi ekonomi-politik dengan penguasa dalam rangka membajak sejumlah regulasi demi kepentingannya.

Terkait fenomena state capture di Afrika Selatan, Sarah Bracking dalam Corruption & State Capture: What Can Citizens Do? mengajukan dua pertanyaan mendasar, yakni apakah negara tersebut akan jatuh ke dalam cengkeraman politik yang terus memburuk, atau keluar dalam kungkungan tersebut menuju demokrasi konstitusional. Meskipun Sarah lebih percaya opsi kedua, ia sendiri masih ragu dengan jawabannya itu.

Lantas, bagaimana dengan nasib Indonesia saat ini? Apakah negara memang sedang berada dalam bayang-bayang state capture, atau sedang menuju ke sana? (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.