Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih ada meski dinamika politik belakangan seolah menyiratkan parpol anggota berjalan sendiri.

Setelah PPP bergabung koalisi PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo, PAN mulai bergerak dengan melakukan penjajakan pula dengan PDIP serta menawarkan Erick Thohir sebagai cawapres.

Politisi PAN, Guspardi Gaus beri sinyal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari PPP, PAN, dan Golkad, “malu-malu” ingin umumkan bubarnya koalisi.

Ia menyebut hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan preferensi capres pilihan 2024. PPP dan PAN semakin terlihat mendekat ke Ganjar, sementara Golkar cenderung ke Prabowo.

Ungkapan pahit pun diucapkan bahwa KIB mungkin akan bertahan sampai September 2023, ketika pendaftaran capres dan cawapres dimulai.

Guspardi menyebut satu-satunya cara agar KIB bertahan adalah dengan memiliki capres yang sama.

PinterPolitik.com 

Setelah berkomitmen mendukung pencapresan Prabowo Subianto di 2024, kelincahan politik Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali terlihat saat tampak melakukan konsolidasi dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat kemarin. 

Bahkan, tak berlebihan kiranya jika mengatakan signifikansi peran yang berusaha dimainkan Cak Imin bagi pencapresan Prabowo serupa tapi tak sama dengan peran Luhut Binsar Pandjaitan bagi Joko Widodo (Jokowi). 

Sebagai catatan, Luhut seolah menjadi indikator tersendiri bagaimana pengaruh right-hand man terhadap kepemimpinan maupun keputusan politik dan pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. 

Itu terlihat saat kemarin (3/5) dalam satu hari, Cak Imin melakukan dua manuver sekaligus yang tampak jelas seperti sedang berupaya proaktif dan berinisiatif memperkuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). 

Siang hari sekitar pukul 12.30 WIB, Wakil Ketua DPR itu bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Senayan, Jakarta. Sementara pada malam harinya, Cak Imin bertandang ke Cikeas untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi dan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Menariknya, saat konferensi pers bersama AHY, Cak Imin seolah menguak bahwa Partai Golkar yang baru ia temui siangnya telah bergabung dengan barisan Partai Gerindra-PKB. 

“Manusia ini kan hanya bisa berusaha. Saya berusaha koalisinya bersama Gerindra. Sekarang nambah Golkar. Namanya juga usaha,” begitu ujar Cak Imin. 

Sementara terkait Partai Demokrat, Cak Imin bahkan blak-blakan mengajak AHY untuk bergabung merapat ke barisan proyeksi merger KKIR dan KIB. Meski menyiratkan konsistensi di barisan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan, AHY mengapresiasi komunikasi positif yang dibuka Cak Imin.  

Memang, di satu sisi langkah Cak Imin bisa dibilang juga merupakan respons dari pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP. 

Lebih dahulu menentukan kecondongan ke kubu Prabowo kiranya membuat mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu mungkin saja merasa harus terus konsisten dan tampil proaktif membangun konsolidasi pemenangan. 

Namun, kembali, benarkah dengan segala manuvernya, Cak Imin ingin dan dapat memainkan peran “Luhut” bagi pencapresan Prabowo di 2024? 

Cak Imin Sebenarnya Kuat? 

Tak dapat dipungkiri, Cak Imin seolah begitu lihai memposisikan diri di tiap ajang kontestasi elektoral, setidaknya sejak edisi 2009 atau empat tahun setelah dirinya merebut PKB dari kubu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Yenny Wahid. 

Bahkan, tak hanya jago memposisikan diri, saat ini Cak Imin kiranya memperoleh reputasi positif karena berhasil menaikkan strata PKB ke level tertingginya, bersanding dengan partai-partai elite lain di tanah air. 

Untuk memahaminya, proses Cak Imin merengkuh reputasi tersebut dapat dilihat dari theory of stratification (teori stratifikasi) atau yang juga dikenal dengan Weberian stratification dari cendekiawan Jerman Maximilian Karl Emil Weber alias Max Weber. 

Weber mengembangkan pendekatan multidimensi pada stratifikasi atau pengelompokan yang mencerminkan interaksi antara wealth atau kekayaan, prestige atau prestise, dan power atau kekuasaan. 

Mekanisme terbentuknya stratifikasi terjadi melalui dua cara. Pertama, terjadi secara alamiah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan society atau kelompok masyarakat. Kedua, terjadi secara terencana atau disengaja oleh para aktor serta individu. 

Dalam konteks Cak Imin, strata, reputasi, plus eksistensinya saat ini kiranya direngkuh dengan terencana atas usaha kerasnya selama ini. 

Setelah merapatkan PKB ke barisan SBY di Pemilu dan Pilpres 2009 yang kebetulan memenangkan kekuasaan, Cak Imin lantas kembali menempatkan diri dengan apik di Pemilu dan Pilpres 2014 dan 2019 ke barisan Joko Widodo (Jokowi). 

Persentase suara PKB pun terus meningkat di bawah kepemimpinan Cak Imin, yakni 4,94 persen suara di 2009, 9,04 persen suara di 2014, dan 9,69 persen suara di 2019. Parktis, catatan itu menyejajarkan strata PKB dengan para parpol besar. 

Keberhasilannya itu juga tampaknya tidak terlepas dari manuver apik mengonsolidasikan Nahdlatul Ulama (NU). 

Greg Fealy dalam publikasi berjudul Nahdlatul Ulama and the politics trap menyebut di bawah komando Cak Imin-lah, PKB untuk pertama kalinya mendapat dukungan terbuka dari NU. 

Menurut catatan Fealy, hubungan PKB dengan NU terlihat dekat sejak kontestasi elektoral 2014. Saat itu, Cak Imin disebut khawatir PKB berisiko tidak memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen sehingga menggunakan dua strategi untuk mengamankan dukungan NU. 

Pertama, Cak Imin dinilai “mengikat” NU dengan penyaluran dana dan aset. Seluruh anggota DPR PKB di tingkat nasional dan daerah diinstruksikan untuk memberikan dana bulanan kepada NU untuk keperluan administrasi. 

Posisi kader PKB di legislatif juga dikatakan digunakan untuk mendapatkan dana bagi program sosial dan keagamaan NU. Bahkan, PKB disebut-sebut juga menjamin semua asetnya akan dilimpahkan ke NU jika partai bubar atau dibubarkan. 

Kedua, Cak Imin sukses merangkul pengusaha kaya yang dapat mendanai program pemilunya di komunitas NU di daerah pemilihan (dapil) andalan PKB, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Menurut Fealy, keberhasilan dua strategi itu dapat dilihat dari dukungan simbolis tokoh NU seperti Said Aqil Siradj hingga Ma’ruf Amin kepada PKB dan banyaknya kiai NU yang secara terbuka mendukung partai besutan Cak Imin. 

Tak hanya dalam lingkup PKB dan NU, signifikansi kekuatan politik Cak Imin juga terbukti dari kemampuannya dalam melakukan lobi untuk menyediakan tempat bagi sosok yang akan duduk di kursi pemerintahan. 

Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi di gelaran Pilpres 2019 lalu disebut-sebut juga terjadi karena ada campur tangan Cak Imin dan PKB. 

Tak hanya itu, Cak Imin pun pandai memenangkan hati pimpinan dan elite parpol pemimpin koalisi politik di tiap pemilu yang diikutinya. 

Selain terlihat di periode kedua kekuasaan SBY, Cak Imin pun tak hanya menjaga hubungan baik dengan Presiden Jokowi, melainkan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Kembali, dengan tidak mengesampingkan kontribusi kolektif semua elemen di dalam struktur PKB, peran Cak Imin kiranya memang menjadi faktor kunci dalam kesan naik kelasnya dia dan PKB dalam stratifikasi politik partai di Indonesia, yang mana tak lepas dari aspek kesuksesan mengonsolidasikan wealth, prestige, dan power itu tadi. 

Jika dalam pencapresan Presiden Jokowi, Cak Imin dan PKB seolah sedikit tertinggal dalam memainkan dukungan dan peran proaktif, inisiatif keberpihakannya bersama Prabowo dan Partai Gerindra menyongsong 2024 kiranya dapat membuat Cak Imin memainkan peran seperti postulat di awal, yaitu menjadi “Luhut-nya” Prabowo. Tentu dengan segala modal dan kepiawaian berpolitiknya. 

Lalu, seperti apa situasi jika pengaruh Cak Imin dan PKB kali ini lebih nyata dan berbuah kemenangan bagi Prabowo? 

Jadi “Korlap” Kekuasaan? 

Dengan menjadi parpol selain Partai Gerindra pertama yang menyatakan dukungan bagi pencapresan Prabowo di 2024 serta bermanuver aktif merangkul dukungan ekstra, tak menutup kemungkinan Cak Imin dan PKB dapat menjadi serta mendapatkan status istimewa di KKIR. 

Meskipun ada kemungkinan parpol kuat lain, yaitu Partai Golkar juga akan bergabung koalisi Prabowo, advantage politik kiranya tak dimiliki kubu Airlangga Hartarto yang belakangan terkesan ditinggal PPP di KIB yang memutuskan mendukung pencapresan Ganjar. 

Ihwal yang membuat Partai Golkar terkesan “lebih membutuhkan” KKIR, bukan sebaliknya. Itu jelas berbanding 180 derajat dengan PKB yang telah lebih dahulu menetapkan pilihan. Selain itu, satu hal yang membedakan Cak Imin dari para ketum parpol lain adalah kepercayaan dirinya. 

Publik tanah air tentu cukup familiar dengan ambisi menjadi capres atau cawapres yang dideklarasikan sendiri oleh Cak Imin yang tak jarang dengan narasi nyentrik.

Kendati jamak dinilai hanya gimmick, nyatanya di kemudian hari, style komunikasi politik semacam itu berhasil menempatkan dirinya dan PKB di circle kekuasaan dengan “jatah” yang cukup menguntungkan. 

Sima Kundu dalam Self-Esteem as a Personality Correlate of Political Participation menyebut kepercayaan pada kemampuan sendiri untuk memenangkan dukungan menentukan tingkat partisipasi politik. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan diri justru dapat menghambat kinerja politik. 

Menurut analisis Kundu, itu terjadi lantaran politik merupakan sesuatu yang sangat kompetitif. Partisipasi dalam politik menimbulkan risiko psikologis yang besar untuk gagal atau diabaikan. 

Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri yang cukup yang dapat menghadapi atau melampaui risiko psikologis tersebut. 

Selain gimmick capres-cawapres, Cak Imin juga agaknya cukup supel dan fleksibel memainkan retorika, narasi, bahkan lontaran canda politik di hadapan entitas berbeda secara terbuka. 

Itu terbukti dari bagaimana Cak Imin belakangan tampak bersahabat di semua teater politik jelang 2024, seperti saat bersama Prabowo-Gerindra, kala berkomunikasi dengan Airlangga-Golkar dan AHY-Demokrat, hingga ketika tetap harmonis di lingkar pemerintahan Presiden Jokowi. 

Tidak menutup kemungkinan, karakteristik itu akan membawa Cak Imin dipercaya menjadi koordinator kunci kekuasaan andai Prabowo berhasil memenangkan laga di 2024. 

Kembali, bukan sekadar sebagai cawapres seperti “gimmick-nya” selama ini, tetapi bisa saja Cak Imin memainkan peran lebih seperti yang selama ini Luhut jalankan di pemerintahan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Usai mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, PPP dinilai mengincar pos cawapres sebagaimana romansa saat Hamzah Haz menjadi Wapres Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Eksistensi KIB kini dipertanyakan setelah Ketum PPP Muhammad Mardiono akan komunikasikan keputusan politik itu.

Nyatanya, Ganjar dan PPP juga memiliki relasi tersendiri karena Mertua sang Gubernur Jawa Tengah itu merupakan kader PPP yang pernah menjadi Ketua DPC PPP dan Anggota MPR dari PPP.

PinterPolitik.com 

Dinamika koalisi antar partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin cair setelah para kandidat yang akan maju dalam pilpres semakin mulai didekalrasikan. 

Salah satunya, dinamika itu terjadi di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ketika PPP secara resmi menentukan pilihan mandiri untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam pilpres nanti. 

Partai Golkar sebagai rekan koalisi PPP kemudian terkesan mengalami kebimbangan setelah partai berlambang kakbah tersebut seakan meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang mereka bangun bersama PAN. 

Namun, Tantowi Yahya sebagai juru bicara (Jubir) Partai Golkar memberi sinyal bahwa partainya akan merapat ke Partai Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 nanti. 

“Golkar dan Gerindra itu chemistry-nya sama karena berasal dari satu rahim, begitu pernyataan Tantowi setelah pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Aburizal Bakrie dengan Prabowo. 

Jelas seperti yang dikatakan Tantowi itu perlu dicermati dengan seksama sebagai sinyal jika Golkar akan merapat ke Prabowo. 

Meskipun tampaknya akan ada perbedaan pilihan capres yang didukung, menariknya KIB dinyatakan tidak akan bubar. Hal itu pun dipertegas oleh ketiga ketum parpol KIB itu setelah pertemuan mereka dirumah Airlangga. 

Airlangga juga menegaskan KIB masih terlihat solid, guyub, dan rukun meski PPP telah memberikan dukungan kepada Ganjar. 

Dia mengklaim keputusan Rapimnas PPP yang mendukung Ganjar adalah mekanisme internal partai. Oleh karenanya, KIB akan menampung aspirasi masing-masing partai. 

Dengan kemungkinan perbedaan pilihan capres pada Pilpres 2024 nanti, boleh jadi ini menunjukkan strategi KIB untuk tetap akan ada di pemerintahan siapa pun kandidat yang kan menang nantinya dalam Pilpres 2024. 

Terutama Partai Golkar yang jika dilihat kebelakang sejak orde baru selalu berada di pemerintahan meskipun presiden silih berganti. 

Terlebih, setelah Airlangga turut membuka opsi menarik saat menyambangi Partai Demokrat untuk berdiskusi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Atas dasar itu muncul pertanyaan menarik jika menarik perspektif surut ke belakang, yakni mengapa Golkar selalu tergabung dalam pemerintahan meskipun pada saat pilpres tidak mendukung presiden terpilih? 

Golkar “Si Oportunis”? 

Koichi Kawamura dalam tulisannya yang berjudul Presidentialism and Political Parties in Indonesia: Why Are All Parties Not Presidentialized? menjelaskan bahwa sebagai partai besar dan legendaris, Partai Golkar akan selalu mengincar kemenangan dalam pilpres. 

Kawamura juga  menjelaskan kemenangan yang dimaksud bukan hanya menjadikan kadernya memenangkan pilpres dan menjadi presiden, tapi juga termasuk dalam mendukung siapapun kandidat yang menang. 

Hal itu yang kemudian membuat Golkar bisa di kategorikan termasuk partai yang terpresidensialisasi (presidentialized party). 

Para elite Golkar sendiri pun kerap mengakui bahwa mereka tidak mempunyai bakat untuk menjadi oposisi. Atas dasar itu, kemudian sering kali terlihat bahwa dukungan yang diberikan Golkar tidak tunggal. 

Jika dilihat kebelakang, beberapa kali terjadi intrik politik yang memperlihatkan secara resmi sikap DPP Partai Golkar akan mendukung salah satu calon, tetapi di sisi lain berbagai elemen-elemen di dalam partai akan mendukung kandidat lainnya. 

Dengan begitu, kemungkinan ini menjaga peluang Golkar sebagai presidentialized party tetap terjaga. 

Langgengnya Golkar berada dalam pemerintahan bukan karena peran satu sosok sentral. Mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung dalam bukunya The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik menjelaskan bahwa Golkar adalah partai yang fleksibel dan merangkul semua latar belakang, karakteristik, dan ideologi untuk bersinergi atau catch-all party. 

Sikap terbuka tersebut dan kepemimpinan yang tidak tersentralisasi dengan banyaknya tokoh yang kuat dan faksi yang berada di dalam partai berlambang pohon beringin itu membuat mereka dapat dengan mudah melakukan lobi untuk tetap bergabung dengan pemerintah, meskipun pada saat pemilu mereka berbeda pilihan. 

Fenomena yang terjadi seperti Partai Golkar, bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Robert Pekkanen dan Ellis S. Krauss dalam tulisannya yang berjudul The Partial Presidentialization Of Parties In Japan mengungkapkan fenomena tersebut juga terjadi di negara maju seperti Jepang. 

Mereka menyebutkan dalam pemerintahan di Jepang ada satu partai besar dan legendaris di Jepang yang bernama Liberal Democratic Party (LDP) yang selalu melakukan berbagai cara untuk berada dalam pemerintahan termasuk lobi-lobi politik. 

Serupa tapi tak sama dengan Golkar, dalam kurun waktu yang cukup lama, LDP juga pernah mendominasi pemilihan umum (Pemilu) di Jepang dalam kurun waktu 1955 sampai 1993. 

Meski sempat terpecah dan kemudian kekuasaan diambil alih oleh koalisi partai oposisi, LDP kemudian kembali mengambil alih kekuasaan dan tetap menjadi salah satu partai kuat yang selalu berada dalam pemerintahan Jepang. 

Jika ditelaah dalam aspek konsistensi dan keberlanjutan apa yang dilakukan LDP dan Parati Golkar kiranya merupakan sebuah kecermatan tersendiri meski secara kasat mata ada kesan kegamangan dalam proses politik. 

Lantas, apakah Golkar akan terus mempertahankan strategi oportunis seperti itu dalam Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang? Atau sebaliknya, Golkar akan bersikap idealis dan konsisten dalam mendukung salah satu kandidat untuk bertarung dalam pilpres apapun hasilnya kelak? 

Golkar “Partai Negara”? 

Rasanya akan sulit melihat Partai Golkar berada di luar pemerintahan atau opsisi. Golkar tampaknya memang bukan dilahirkan untuk menjadi partai oposisi. 

Partai Golkar seperti ditakdirkan sebagai parpol yang berpolitik melalui kebijakan, entah itu sebagai penguasa ataupun menempatkan kadernya di dalam kabinet pemerintahan. 

Hal itu seolah dipertegas oleh salah satu poitikus kawakan partai Ade Komarudin yang pernah mengatakan bahwa mereka adalah partai yang didirikan untuk berkarya bukan untuk mengkritik. Kembali, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ideologi Partai Golkar yang ingin menyasar semua kalangan pemilih tidak mencerminkan sebagai partai oposisi. 

Oleh sebab itu, tidak berlebihan rasanya jika Golkar disebut sebagai partai yang pragmatis. Sumartono dalam publikasinya yang berjudul Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis menjelaskan pragmatisme tidak mengenal adanya kebenaran mutlak. Kebenaran ditentukan oleh  kemanfaatan. 

Implikasi dari partai-partai yang sangat pragmatis adalah koalisi yang terbangun sangat rapuh dan berpotensi adanya “politik dua kaki”. Jadi, politik dua kaki yang dijalankan partai politik muncul akibat dari lemahnya ikatan koalisi yang terbangun. 

Fenomena politik dua kaki ini terjadi karena koalisi dibangun di atas fondasi kepentingan-kepentingan pragmatisme politik kekuasaan, bukan berdasarkan kedekatan ideologi atau persamaan platform. 

Menjelang Pilpres 2024, sikap pragmatis Golkar kembali tercermin ketika yang memberi sinyal akan merapat ke Prabowo dengan mengatakan Partai Gerindra dan Partai Golkar berasal dari “rahim” yang sama. 

Namun, mereka seakan tetap mempertahankan KIB, dengan atau tanpa PPP di dalamnya yang sudah secara resmi mendukung Ganjar. 

Boleh jadi, Golkar mendekati Prabowo demi posisi calon wakil presiden (cawapres) karena memang terdapat probabilitas yang besar dan di dukung dengan faktor kedekatan kedua parpol. 

Mereka pun diperkirakan akan menyodorkan nama sang Ketum Airlangga Hartanto untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres dalam pilpres mendatang. 

Kalaupun skenario tersebut tidak terlaksana, Golkar tampaknya akan mengalami de javu Pilpres 2014 yang tidak menempatkan kadernya dalam posisi capres atau cawapres. 

Meski pada akhirnya Partai Golkar tetap diterima dengan baik di politik kekuasaan walapun dalam pilpres mereka berada dalam posisi yang berseberangan. 

Skenario lain, Partai Golkar akan bersikap idealis dan konsisten dengan tetap bersama Prabowo Subianto apapun hasil yang akan didapatkan pada pilpres mendatang. 

Berbagai skenario diatas kiranya terjadi karena Golkar tidak mempunyai kandidat prominen yang berasal dari kadernya untuk dapat bersaing dalam pilpres mendatang. 

Sebagai partai yang besar dan legendaris, menarik untuk menanti sikap yang akan diambil Golkar dalam menghadapi pilpres mendatang. (S83)

PinterPolitik.com 

Mungkin di antara kalian pernah ada yang merasakan bagaimana tidak enaknya bila tertinggal dari tren yang sedang dibicarakan oleh orang-orang sepergaulan kita. Meskipun kita mungkin awalnya tidak tahu sama sekali dengan topik yang dibahas mereka, kita akan merasakan dorongan untuk mencari tahu. 

Fenomena psikologis tersebut belakangan ini disebut sebagai Fear of Missing Out (FOMO), atau ketakutan tertinggal tren yang sedang populer, dan wajar-wajar saja bila kalian sering merasa seperti itu. 

Well, fenomena FOMO ini kayaknya tidak hanya terjadi dalam pergaulan kita saja, tetapi juga dalam politik. Terkait pencalonan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), misalnya, tidak lama setelah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) mengumumkannya,  beberapa parpol lain menyusul menetapkan Ganjar sebagai capres. 

Dan salah satu parpol pengusung Ganjar yang paling menarik belakangan ini adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Bagaimana tidak, pengumuman yang disampaikan langsung oleh Plt. Ketua Umum (Ketum) PPP, Muhamad Mardiono ini terkesan “mengkhianati” Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar).  

Kalaupun Golkar dan PAN tidak memiliki permusuhan secara khusus dengan Ganjar atau PDIP, pencapresan Ganjar oleh PPP diprediksi kuat akan memicu bubarnya KIB. Terlebih lagi, KIB sebelumnya digadang-gadang akan jadi kendaraan politik yang bisa didominasi oleh Golkar untuk mengusung Ketumnya, Airlangga Hartarto sebagai capres. 

Efek domino dari manuver politik ini kemudian pantas untuk kita renungi bersama. Mengapa tiba-tiba PPP mendukung Ganjar? Apakah mereka semata-mata hanya mengikuti PDIP atau justru mungkin ada intrik politik lebih mendalam yang pantas untuk kita curigai bersama? 

Sejak Awal PPP Jadi ‘Bom’ Intelijen? 

Pada pertengahan tahun 2022 PPP berhasil jadi sorotan publik, ini karena partai berlogo Kabah tersebut tiba-tiba saja melengserkan Ketumnya, Suharso Monoarfa.  

Yang menjadi menarik dari peristiwa politik itu adalah “pelengseran” tersebut seakan terjadi terlalu lancar, ini dibuktikan oleh respons kilat dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Periode 2020-2025. 

Spekulasi politik pun berkembang liar. Sebuah investigasi dari Tempo kala itu menyebutkan bahwa pendongkelan Suharso dan penyokongan Mardiono sebagai penggantinya diduga didukung oleh sebuah “konsolidasi bawah tanah”, hingga puncaknya mendapat “restu” Presiden Jokowi. Yap, secara singkatnya ada dugaan bahwa dinamika politik PPP saat itu melibatkan manuver-manuver intelijen demi melancarkan agenda-agenda politik tertentu. 

Pembahasan khusus pelengseran Ketum PPP ini bisa dibaca langsung dalam artikel PinterPolitik berjudul Restu Intelijen, PPP Pasti Berjaya?. 

Dan ngomong-ngomong soal peran intelijen, tentu sebuah aksi intelijen bukanlah skenario yang sifatnya sekali jalan. Pengamat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebutkan bahwa operasi penggalangan intelijen meliputi tiga tahapan utama, yakni tahap infiltrasi, intensifikasi/eksploitasi, dan diakhiri tahap evaluasi/konsolidasi. 

Nah, kalau memang sedari awal penggantian pucuk ketua PPP diduga merupakan sebuah operasi intelijen, bukan tidak mungkin bila manuver politik yang dilakukan Mardiono kemudian juga masih dalam bagian dari operasi intelijen tersebut.  

Banyak pengamat menilai bahwa Mardiono sebagai Ketum PPP adalah jawaban agar partai tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kendali petahana, yang ketika masa Suharso jadi pertanyaan besar semua pihak. Jika memang demikian, maka bisa saja polemik Ketum PPP hanyalah berperan sebagai tahapan infiltrasi atau penanaman “benih” kepentingan politik yang akan datang. 

Lalu, sebagai tahapan selanjutnya, yakni intensifikasi, bisa jadi adalah pengumuman PPP memberi dukungan Ganjar sebagai capres ini, karena di tahap yang satu ini pengerucutan dukungan politik akhirnya bisa terlihat. Agak tampak mustahil bila PPP merasa tetap perlu bertahan di KIB bila anggota partai lainnya, seperti Golkar khususnya, belum tampak setuju mendukung Ganjar sebagai capres. 

Untuk saat ini mungkin kita belum bisa melihat akan seperti apa tahapan ketiga, yakni tahapan konsolidasinya. Yang jelas, bisa kita nalarkan bahwa semua ini pada akhirnya akan bermuara pada keputusan Jokowi dan PDIP dalam menjadikan Ganjar sebagai capres.  

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa “cakar-cakaran” para parpol di KIB yang akan terlihat pasca PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres adalah indikasi bahwa selama ini KIB merupakan sebuah wacana koalisi yang dibayangi oleh kekuatan besar di balik para parpol anggotanya. Khususnya, Ujang melihat Jokowi sebagai pengontrol KIB yang sesungguhnya. 

Kalau dugaan Ujang itu memang benar, maka bukan hal yang terlalu imajinatif bila kita asumsikan pihak yang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi KIB adalah pihak yang sekarang ini merasa ingin meminimalisir potensi ancaman politik sebisa mungkin.  

Apa tujuan akhirnya? Well, bisa saja itu adalah penghancuran kekuatan politik potensial yang bisa menantang kepentingan warisan politik yang sedang disiapkan oleh Jokowi atau mungkin PDIP untuk 2024 nanti. 

Lantas, bagaimana kita bisa mengambil pembelajaran dari gejolak politik yang muncul akibat pencapresan Ganjar oleh PPP? 

Kuda Troya PDIP Mulai Dimainkan? 

Dari penjabaran di atas mungkin sebagian dari kita akan berpikir bahwa ada semacam metode ala “Kuda Troya” yang sedang dimainkan oleh para penguasa Indonesia saat ini. PPP di sini jadi bukti bahwa ada beberapa hal dalam konstelasi politik sekarang yang awalnya mungkin dikira tidak akan jadi masalah, tapi tiba-tiba saja meledak menjadi sebuah “jebakan Batman”. 

Ben Zimmer dalam tulisannya ‘Trojan Horse’: A Strategy That Keeps Hiding in Plain Sight, mewanti-wanti para politisi modern untuk tidak meninggalkan pelajaran berharga yang diberikan dengan mempelajari taktik Kuda Troya yang diterapkan oleh para orang Yunani kuno ribuan tahun lalu, karena taktik yang satu ini senantiasa terbukti jadi taktik yang sangat efektif meskipun diterapkan di zaman sekarang. 

Yang menariknya, kalau kita tarik pandangan ini ke persoalan PPP sebagai dugaan “Kuda Troya”, semuanya bisa terjadi tanpa perlu ada paksaan dari mereka yang mendorong agendanya.  

Seperti yang belakangan turut disorot, PPP adalah sebuah partai yang sedang merasa was-was, sejumlah survei menyebutkan mereka tidak akan mampu meloloskan kadernya ke Senayan pada 2024 nanti karena dukungan pada PPP kian merosot. Salah satu faktor terbesarnya adalah karena PPP dianggap tidak mampu merawat dukungan dari para pemilih kritisnya, sesuatu yang pernah disampaikan sendiri oleh mantan Ketum-nya, Suryadharma Ali. 

Oleh karena itu, secara rasional PPP selalu memiliki opsi untuk meninggalkan rekan-rekannya di KIB karena akan selalu mencari celah untuk bergabung dengan kubu politik yang kuat demi menyelamatkan eksistensinya, kubu yang kuat tersebut saat ini bisa kita duga dengan nyaman sepertinya adalah PDIP. 

Namun, PPP sepertinya tidak akan menjadi Kuda Troya terakhir. Beberapa waktu terakhir ramai juga obrolan soal wacana Koalisi Besar pemerintah yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP. Kalau Jokowi sudah bulat akan mendukung Ganjar di Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) nanti, bisa saja dirinya akan jadi Kuda Troya selanjutnya, mengingat Jokowi dipandang sebagai aktor yang dapat merekatkan parpol-parpol besar yang namanya disebutkan di atas. 

Dan hal ini sudah mulai terlihat indikasinya, beberapa parpol tadi sudah berencana bertemu dengan Jokowi pasca Ganjar diumumkan sebagai capres PDIP. Bisa saja, skenario yang akan dimainkan nantinya adalah upaya negosiasi pada para ketum parpol untuk menerima Ganjar sebagai capres.  

Tentu masuk akal bila tidak semua parpol akan setuju dengan gagasan tersebut, tapi setidaknya dari pandangan pihak yang ingin meminimalisir ancaman, gejolak yang dimunculkan dengan “ultimatum” memihak capres tertentu akan cukup untuk menggetarkan soliditas kubu yang bisa menantang PDIP. 

Pada akhirnya, tentu semua yang sudah disampaikan di atas adalah asumsi semata. Yang jelas, semakin dekat dengan tahun 2024 dinamika politik Indonesia akan semakin “pedas”. Menarik untuk kita simak perkembangannya. (D74) 

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berpotensi kuat bubar karena perbedaan sosok yang diusung. PPP dan PAN diketahui mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. PPP mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar, sementara PAN mengusulkan Erick Thohir.
Di sisi Golkar, partai beringin masih kukuh mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Golkar juga diketahui tengah merapat ke Prabowo Subianto.

PinterPolitik.com

“Ppppppp”

Di suatu hari yang tenang – apalagi di saat momen-momen libur Lebaran, kedamaian hati menjadi suasana yang paling dinanti-nanti. Ketika rasa tenang dan damai itu tiba, kenikmatannya pun tiada tara.

Namun, semua bisa saja berubah hanya karena nada dering telepon yang berbunyi secara berulang-ulang. Rasa tenang itu tiba-tiba berganti menjadi rasa terganggu dan – mungkin juga – panik.

Ternyata, oh, ternyata, ada banyak pesan atau chat masuk yang berasal dari satu orang yang sama. Deretan huruf P ternyata sudah berjejer di kotak pesan. “Waduh, ada apa ini?” ujar diri dalam hati.

Well, tanpa disadari, huruf P yang berbaris dan berjumlah jamak ini kerap digunakan dalam keseharian chat dan pesan pendek – seakan-akan huruf ini bisa membuat pesan terbalas secara langsung. Hayo, ngaku siapa yang biasa ngirim P berkali-kali kalau si doi slow response. 😁

Nah, penggunaan huruf P yang jamak dalam satu waktu ini kayak-nya juga terjadi di dunia politik. Buktinya, ada tuh partai yang namanya huruf P-nya lebih dari satu. Siapa lagi kalau bukan PPP alias Partai Persatuan Pembangunan?

Hmm, gimana nggak? Baru beberapa hari setelah pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari PDIP, PPP langsung ikutan tuh buat nge-dukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wait, wait, wait. Bukannya PPP udah punya koalisi sendiri ya? Kalau nggak salah, PPP kan udah gabung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan PAN. 

Ya, terlepas dari persoalan nama partainya yang mirip dengan “Pppp” dalam chat ketika tidak sabaran, PPP bisa aja memang melakukan sebuah strategi yang disebut sebagai pre-emption.

Mengacu ke tulisan Karl P. Mueller, Jasen J. Castillo, Forrest E. Morgan, Negeen Pegahi, dan Brian Rosen yang berjudul Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy, serangan terlebih dahulu (pre-emptive strike) dilakukan bila upaya bertahan lebih tidak menjanjikan. Tujuan utamanya sih agar dampak serangan dari luar dapat diperkecil.

Nah, Mueller dkk ini juga menyebutkan taktik yang disebut sebagai preventive attack (serangan pencegah). Serangan satu ini dilakukan bila terdapat kapabilitas yang timpang antara diri dengan pihak lawan.

Bukan nggak mungkin, PPP mempertimbangkan strategi-strategi pre-emption seperti ini ketika memutuskan untuk mendukung Ganjar. Pasalnya, bila dibandingkan dengan partai-partai politik (parpol) besar lain – seperti Partai Golkar dan Partai Gerindra, PPP merupakan parpol dengan jumlah suara yang jauh lebih kecil.

Padahal, jumlah suara dan kursi di parlemen menentukan daya tawar parpol dalam dinamika koalisi elektoral. Makin besar jumlah kursi yang dimiliki, makin besar pula daya tawar parpol tersebut.

Sebagai parpol kecil, bukan nggak mungkin, menjadi alangkah baiknya PPP melakukan strategi bandwagoning (mengikuti pihak yang lebih kuat dan besar) di tengah kontestasi yang tidak menentu. Ganjar dan PDIP pun bisa jadi jawaban atas pencarian bandwagoning partai berlambang Ka’bah tersebut.

Well, dukungan PPP yang tiba-tiba ini mungkin mirip-mirip lah ya dengan chat, “Ppppp.” Bila biasanya dikirimkan oleh teman yang nggak sabaran, kali ini PPP boleh jadi sedang mengirimkan chat “nggak sabaran” ke PDIP tuh. Ya nggak tuh? 👀 (A43)

PinterPolitik.com

“Koalisi kan makin besar makin bagus” – Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto

Setuju nggak, guys, sebelum menjalin sebuah hubungan yang serius harus melewati fase PDKT – alias pendekatan – terlebih dahulu? Fase PDKT memiliki tujuan awal untuk bisa saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan menjalin hubungan yang serius. 

Memang sih, tujuan dari PDKT adalah untuk menemukan kecocokan dalam melanjutkan ke hubungan yang serius. Upaya menunjukkan komitmen membuat sebuah hubungan harusnya bisa terjalin secara pasti ke depannya.

Hmm, ngomongin soal PDKT, sangat bisa terjadi kalau sebuah hubungan yang akan dijalin kandas begitu saja. Bahkan, bisa juga lho, fase PDKT berubah menjadi HTS (hubungan tanpa status). 

Mungkin, para penikmat HTS akan lebih senang kalau menjalin hubungan dengan kebebasan tanpa harus terikat dalam sebuah hubungan yang serius. Wah, istilah-istilah tersebut pasti tidak asing lagi didengar atau malah pernah dirasakan sebagian generasi milenial dan Generasi Z nih. 

Eits, agaknya, soal PDKT dan HTS nggak cuma dirasakan oleh generasi muda aja, tapi juga sedang relatable dengan keadaan Partai Golkar saat ini. Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto melemparkan sinyal secara terbuka untuk membentuk koalisi besar. 

Wacana koalisi besar nantinya gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang total terdiri dari lima partai politik, yaitu Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Uniknya, di saat yang sama, hubungan Golkar dengan NasDem tetap terjalin meski keduanya berada di koalisi yang berbeda jelang Pemilu 2024. Kalau dalam hubungan kedekatan, antara Golkar dengan NasDem layaknya HTS nggak sih?

Jika mengacu pada buku Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia oleh Lili Romli dkk, strategi jangka panjang bisa dilakukan oleh para pimpinan partai untuk dapat membawa partainya sebagai sarana komunikasi dan diskusi dengan partai politik lain dalam rangka membangun koalisi atau aliansi strategis. Strategi jangka panjang partai politik dengan membangun koalisi sangat berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan Airlangga untuk membangun koalisi besar.

Mungkin nggak kalau kehadiran Airlangga di acara tersebut sedang coba menebarkan pesona? Ya mungkin aja sih. Bisa jadi, ini untuk menunjukkan kalau dirinya dan partainya, Golkar, memiliki charm untuk membentuk koalisi dengan siapapn.

Soalnya kan, Airlangga belum sepenuhnya di-endorse sebagai calon presiden (capres) oleh partai lain selain Golkar sendiri. Mungkin, jadinya, Airlangga masih harus berusaha untuk PDKT dan menunjukkan bahwa dirinya punya charm terntentu di antara partai-partai koalisi manapn? 

Kalau gitu, semangat PDKT-nya ya, Pak Airlangga. Siapa tahu kan HTS dengan dua koalisi yang berbeda bisa berubah menjadi satu status di antara salah satu koalisi itu? Hehe. (S85)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut restu Presiden Jokowi terhadap koalisi besar sebagai tanda kekhawatiran berlebihan terhadap rivalitas jelang kontestasi elektoral 2024. Restu tersebut juga disiratkan menjadi kekhawatiran terhadap pencapresan Anies Baswedan yang telah diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

Sebelumnya, merger KKIR (Gerindra-PKB) dan KIB (Golkar, PAN, PPP) muncul setelah para ketum parpol itu bertemu. Pertemuan bahkan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Setelahnya, merger koalisi besar dilatarbelakangi merajut persatuan membangun bangsa.