Khofifah pimpin Jatim nyaris tanpa sorotan, beda jauh dari gubernur Jawa lain yang ramai. Sengaja merunduk atau memang melemah? 

PinterPolitik.com

“The political salience of an issue refers to its importance to the average voter, relative to other political issues.” – Pepper D. Culpepper, Quiet Politics and Business Power (2012)

Cupin sedang menggulir layar ponselnya ketika ia tersadar akan sebuah keganjilan kecil. Linimasanya penuh dengan Dedi Mulyadi yang sedang menegur pelajar di tepi jalan, lengkap dengan jutaan penonton yang ikut berkomentar.

Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali melihat Gubernur Jawa Timur muncul di berandanya. Anehnya, tidak ada satu pun yang bisa ia ingat dengan pasti.

Padahal, pikir Cupin, Jawa Timur bukan provinsi kecil yang mudah dilupakan. Provinsi itu menampung hampir seperenam penduduk Indonesia dan menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa.

Cupin lalu membandingkan dalam kepalanya. Dedi Mulyadi punya kanal YouTube dengan jutaan subscriber yang konon melampaui kanal milik Presiden.

Pramono Anung di Jakarta rajin berbicara soal “komunikasi dengan hati” hingga menjadi bahan kajian. Bahkan Ahmad Luthfi di Jawa Tengah, yang kerap dikritik kurang tampil, masih lebih sering mampir ke layar Cupin ketimbang Khofifah Indar Parawansa.

Semakin dipikir, semakin Cupin merasa ada yang menarik. Khofifah seolah memimpin dengan suara yang nyaris tak terdengar, sementara rekan-rekannya berlomba menjadi tontonan.

Yang membuat Cupin penasaran, kesenyapan ini bukan berarti tanpa hasil. Angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun drastis dari sekitar 4,4 persen pada 2020 menjadi hanya 0,66 persen pada awal 2024.

Indeks Pembangunan Manusia provinsi itu pun naik melampaui rata-rata nasional. Ada banyak yang dikerjakan, tetapi sedikit sekali yang diceritakan.

Cupin teringat pada sebuah hidangan khas Madura bernama bebek songkem. Bebek itu dimasak dengan kepala ditekuk menunduk seperti orang bersungkem, lalu dikukus pelan berjam-jam dalam bungkus daun pisang.

Mungkinkah Khofifah sedang memerintah dengan resep yang sama, menunduk dan dikukus pelan tanpa gemericik minyak yang berisik? Dua pertanyaan menggantung di benak Cupin: apakah kesenyapan ini tanda Khofifah sedang melemah di periode keduanya, atau justru sebuah pilihan yang ia ambil dengan sengaja?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menuju ‘Bebek Lumpuh’?

Cupin mulai menelusuri kemungkinan pertama, bahwa Khofifah sedang menjadi apa yang dalam ilmu politik disebut lame duck. Istilah itu merujuk pada pejabat yang kekuasaannya meredup karena tak lagi bisa maju pada periode berikutnya.

Khofifah kini berada di periode keduanya sebagai gubernur, yang berdasarkan aturan adalah periode terakhirnya. Secara teori, pejabat di posisi ini sering kehilangan daya tawar karena para pendukung mulai berpaling pada calon penerus.

Konsep lame duck ini dibahas dengan baik oleh ilmuwan politik. Dalam jurnal “The Lame Duck Phenomenon” yang membahas dinamika kekuasaan eksekutif, periode akhir sering digambarkan sebagai masa ketika pengaruh politik menyusut perlahan.

Cupin teringat contoh klasik di Amerika Serikat. Seorang presiden di periode kedua, seperti yang dianalisis dalam banyak literatur kepresidenan, kerap kesulitan meloloskan agenda karena Kongres tahu kekuasaannya akan segera berakhir.

Ilmuwan politik Richard Neustadt dalam bukunya Presidential Power and the Modern Presidents pernah menegaskan bahwa kekuasaan sejati seorang pemimpin terletak pada kemampuannya membujuk, bukan sekadar memerintah. Ketika periode akhir tiba, daya bujuk itulah yang pertama kali memudar.

Cupin lantas membandingkan perjalanan karier Khofifah sendiri. Pada era sebagai Menteri Sosial di bawah pemerintahan sebelumnya, namanya kerap muncul di pemberitaan nasional karena program bantuan sosial berskala besar.

Posisi menteri memang menempatkan seseorang di panggung nasional yang sorotannya jauh lebih terang. Sebagai gubernur, terutama di periode kedua, panggung itu menyempit menjadi urusan daerah yang kurang menarik bagi media nasional.

Namun Cupin menemukan keganjilan dalam teori lame duck ini. Jika benar Khofifah sedang lumpuh, mengapa kinerja Jawa Timur justru tetap kuat?

Provinsi itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa pada awal 2026. Rencana pembangunan jangka menengahnya pun disahkan tepat waktu, sebuah tanda mesin birokrasi yang masih berjalan rapi.

Cupin juga mencatat sederet terobosan yang tetap lahir. Ada layanan transportasi Trans Jatim yang meraih penghargaan inovasi, ada program magang vokasi ke luar negeri, dan ada ajang inovasi pendidikan tahunan.

Menariknya, justru program yang paling butuh sorotan publik yang paling sering dikritik. Program bursa kerja kaum muda, misalnya, sempat disebut dewan sebagai “keren di nama” namun lemah di eksekusi.

Pola ini membuat Cupin berpikir ulang. Khofifah tampak kuat justru pada hal-hal yang dikerjakan dalam senyap, dan tampak lemah pada hal-hal yang menuntut panggung.

Dua pertanyaan baru muncul di kepala Cupin: apakah kesenyapan ini benar-benar tanda kelumpuhan, atau jangan-jangan sebuah pilihan yang menguntungkan? Dan jika menguntungkan, keuntungan macam apa yang ia kejar dengan merunduk?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bukan ‘Bebek Lumpuh’, Tapi ‘Bebek Songkem’?

Cupin lalu menemukan sebuah konsep yang membalik seluruh asumsinya. Ilmuwan politik dari Universitas Oxford, Pepper Culpepper, dalam bukunya Quiet Politics and Business Power mengajukan gagasan bahwa kekuasaan paling efektif justru dijalankan ketika perhatian publik atas suatu isu sedang rendah.

Culpepper menyebut kondisi ini sebagai low salience. Dalam situasi minim sorotan, seorang aktor bisa bekerja leluasa tanpa diawasi terlalu ketat oleh publik maupun media.

Cupin merasa potongan teka-tekinya mulai menyatu. Mungkin Khofifah bukan bebek yang lumpuh karena terpaksa, melainkan bebek yang sengaja merunduk karena perhitungan.

Ada beberapa alasan masuk akal di balik pilihan merunduk ini. Pertama, Khofifah berada dalam orbit kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur, meski statusnya sejauh ini sebagai saksi, bukan tersangka.

Dalam posisi sensitif semacam itu, menurunkan profil diri adalah disiplin yang masuk akal. Setiap pernyataan yang viral hanya akan menciptakan permukaan serang baru bagi lawan-lawannya.

Kedua, sebagai kader partai dengan posisi yang dinamis terhadap pemerintahan pusat, Khofifah punya alasan untuk menjaga keselarasan. Ia tampak konsisten memposisikan diri sebagai mitra pembangunan yang menautkan visi daerahnya pada agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Di sinilah filosofi bebek songkem terasa paling pas. Hidangan itu secara historis adalah buah tangan penghormatan yang dibawa warga saat bersungkem kepada kiai, sebuah simbol takzim dan bukan tantangan.

Cupin lalu membandingkan dengan tokoh dunia. Kanselir Jerman Angela Merkel memimpin selama enam belas tahun dengan gaya teknokratis nan senyap, sampai-sampai lahir kata kerja merkeln untuk menggambarkan caranya menunda sikap dan menghindari gebrakan.

Kekuasaan Merkel justru bertahan lama karena ia jarang menjadikan dirinya pusat keramaian. Model serupa terlihat pada teknokrasi Singapura, yang menilai pemimpin dari hasil nyata dan bukan dari teater politik.

Namun Cupin tak ingin terlalu cepat memuji. Strategi merunduk ini menyimpan jebakan yang nyata, persis seperti bebek songkem yang aromanya terkurung rapat dalam daun pisang.

Kerja yang tak diceritakan berisiko dianggap tak pernah ada di mata publik. Bumbu boleh meresap sempurna, tetapi kerumunan di luar tak akan tahu ada sesuatu yang sedang matang.

Ada pula risiko ruang kosong yang diisi pihak lain. Dalam ekonomi perhatian, panggung yang Anda tinggalkan akan diisi oleh lawan, oleh isu, bahkan oleh kabar bohong.

Cupin menyadari ironi terdalam dari semua ini. Bebek songkem butuh berjam-jam untuk matang, sementara politik di era serba viral kerap tak memberi waktu beberapa menit sebelum sebuah narasi telanjur ditulis oleh orang lain.

Pada akhirnya, Cupin memilih untuk tidak buru-buru menghakimi. Kesenyapan Khofifah bisa dibaca sebagai kelemahan seorang bebek lumpuh, namun bisa pula dibaca sebagai kebijaksanaan seorang bebek songkem yang sengaja menunduk dan membungkus rapat kekuatannya.

Mana yang benar mungkin baru akan terjawab oleh waktu. Sebab sejarah politik kerap mengingat mereka yang membangun dalam diam, tetapi sejarah juga ditulis oleh mereka yang sempat didengar, dan di persimpangan itulah Khofifah kini berdiri menunggu apakah zaman bersedia menanti sampai masakannya matang. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Indonesia pernah melahirkan pemimpin perempuan tangguh, utamanya sosok Megawati Soekarnoputri. Kini muncul nama baru seperti Pinka Haprani dan Sherly Tjoanda. Pertanyaannya, apakah mereka mampu menjadi future queen yang lahir dari kapasitas dan keberanian, atau sekadar bayangan patronase masa lalu?

PinterPolitik.com

Pertanyaan tentang masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia kembali menyeruak ketika Pinka Haprani, putri Puan Maharani, diusulkan menjadi calon Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Nama itu menambah daftar panjang figur perempuan dalam panggung politik nasional yang kerap dipandang sebagai harapan baru, simbol keberlanjutan, atau sekadar representasi dinasti politik.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi panjang politik Indonesia yang sejak era Megawati Soekarnoputri telah memberi ruang historis penting bagi kepemimpinan perempuan, meskipun tidak selalu membuka jalan yang lebih lapang bagi regenerasi.

Indonesia memiliki jejak perempuan kuat yang melampaui sekadar keterwakilan simbolik. Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur dengan gaya birokratis teknokratik yang stabil; Tri Rismaharini yang pernah menjadi ikon kepemimpinan perkotaan yang membumi; Susi Pudjiastuti dikenal dengan ketegasan anti-mainstream di kementerian kelautan; dan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi tak tergantikan dalam keuangan negara. Setiap figur ini mewariskan standar kepemimpinan yang seolah sulit ditandingi.

Namun, sejarah juga menunjukkan betapa kepemimpinan perempuan di Indonesia rentan menjadi paradoks. Di satu sisi, mereka dielu-elukan karena ketegasan, kebersihan, atau keberpihakan pada rakyat.

Di sisi lain, posisi mereka sering dikaitkan dengan patronase keluarga, dinasti, atau kekuatan partai. Megawati menjadi contoh paling monumental, dari perjuangan melawan rezim Orde Baru, hingga menjadi Presiden, lalu tetap berkuasa sebagai queen maker dalam lanskap politik mutakhir. Standar inilah yang sering kali menjadi “bayang-bayang” berat bagi generasi penerus.

Ungkapan populer yang dimodifikasi “hard times create strong women, strong women create good times, good times create weak women” agaknya dapat memberi kerangka historis.

Kepemimpinan perempuan di Indonesia lahir dalam turbulensi—reformasi, krisis ekonomi, pergeseran sistem politik—tetapi kini berada di persimpangan, apakah masa “good times” melahirkan sosok baru yang mampu menyamai bahkan melampaui standar terdahulu, atau justru menghasilkan figur simbolis yang tak mampu bertahan dalam ujian politik kontemporer yang lebih dinamis dan kompleks?

Tren Global

Untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia, perbandingan dengan tren global kiranya dapat menjadi pijakan.

Data dari Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women (2024) menunjukkan bahwa rata-rata representasi perempuan di parlemen dunia mencapai sekitar 26,5 persen, dengan variasi signifikan antarnegara.

Dalam eksekutif, hanya sekitar 13% negara di dunia yang dipimpin perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

Meski masih minoritas, sejumlah contoh sukses, Jacinda Ardern yang pernah menjadi sampel positif di Selandia Baru, Sanna Marin di Finlandia, atau Giorgia Meloni di Italia, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa memengaruhi arah kebijakan secara substantif, terutama di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan publik, dan inklusivitas.

Sementara itu, Indonesia tampak berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, kehadiran Megawati sebagai presiden ke-5 menjadikan Indonesia salah satu pionir Asia dalam membuka pintu kepemimpinan perempuan di level tertinggi.

Namun, di sisi lain, pasca-Megawati, tidak ada lagi figur perempuan yang benar-benar mendekati kursi presiden meski beberapa tokoh, terutama sang penerus ideologis dan biologis, Puan Maharani, berada dalam orbit kekuasaan.

Tantangan kepemimpinan perempuan di Indonesia kiranya dapat dibaca dalam dua level. Pertama, level nasional: di mana figur perempuan lebih sering hadir di posisi birokratis atau teknis (seperti menteri) ketimbang dalam kontestasi langsung perebutan kursi presiden.

Nama-nama seperti Sri Mulyani atau Susi Pudjiastuti dielu-elukan publik tetapi tidak pernah benar-benar masuk gelanggang politik elektoral. Figur elektoral justru datang dari orbit keluarga politik, Megawati, Puan, kini Pinka.

Kedua, level lokal, di mana ada ruang eksperimentasi dan inovasi. Tri Rismaharini di Surabaya membuktikan sempat bahwa kepemimpinan perempuan bisa menghadirkan politik perkotaan yang merakyat dan humanis, sedangkan Khofifah menunjukkan kapasitas stabilitas administratif di Jawa Timur.

Yang terbaru, Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, menjelma media darling dengan gaya populis dan digital-savvy yang dekat dengan rakyat.

Fenomena Sherly kiranya merefleksikan tren global bahwa pemimpin perempuan yang mampu mengelola komunikasi publik secara otentik sering kali memperoleh legitimasi lebih kuat dibanding retorika kosong.

Jika dibandingkan dengan tren internasional, Indonesia tampaknya menghadapi dilema. Sementara negara-negara seperti Finlandia atau Islandia mampu melahirkan pemimpin perempuan muda yang muncul dari meritokrasi dan ideologi progresif, Indonesia masih terikat pada jaringan dinasti dan partai.

Hal ini membuat munculnya figur perempuan baru yang kerap meninggalkan impresi lebih sering berbasis “garis keturunan politik” ketimbang “kapasitas personal.”

Pinka dan Arah Masa Depan?

Kerangka teoritis yang relevan untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan Indonesia kiranya adalah teori representasi politik (Hanna Pitkin) dan siklus kekuasaan elit (Pareto dan Mosca).

Pitkin membedakan representasi deskriptif (kehadiran perempuan dalam struktur politik) dan representasi substantif (kebijakan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan atau rakyat secara luas).

Dalam konteks Indonesia, sering kali representasi deskriptif meningkat, perempuan hadir di DPR, kabinet, atau kepala daerah, tetapi belum selalu menghasilkan representasi substantif yang melampaui simbolik.

Sementara itu, teori elit menekankan bahwa setiap generasi kekuasaan menghasilkan reproduksi elit baru, tetapi jarang keluar dari orbit yang sama.

Pinka Haprani kiranya menjadi ilustrasi jelas, sebagai regenerasi yang tampak segar, tetapi tetap dalam lingkaran dinasti politik dan masih belum teruji secara organistoris.

Kontras dengan itu, figur seperti Susi Pudjiastuti atau Sri Mulyani justru hadir dari luar orbit politik konvensional, meski kemudian menjadi “teknokrat karier” yang sulit diterjemahkan dalam logika elektoral.

Maka, pertanyaan “The Future Queen: Harapan Terakhir?” menjadi refleksi ganda. Pertama, apakah standar tinggi nan kompleks yang diwariskan Megawati, Susi, Risma, Khofifah, atau Sri Mulyani akan menjadi beban tak terlampaui?

Kedua, apakah generasi baru perempuan pemimpin hanya akan menjadi simbol regenerasi dinasti tanpa substansi transformasi?

Tren global memberi sinyal bahwa keberhasilan pemimpin perempuan bukan semata ditentukan oleh gender, melainkan oleh kombinasi kapasitas teknokratik, sensitivitas sosial, dan kejelian komunikasi publik.

Figur seperti Jacinda Ardern menunjukkan bahwa empati bisa menjadi modal politik setara dengan strategi kekuasaan. Figur seperti Giorgia Meloni menunjukkan bahwa ideologi keras pun bisa dikemas oleh figur perempuan dan diterima publik.

Indonesia memiliki modal historis dan kultural untuk melahirkan future queen baru, sebuah kepemimpinan perempuan yang bukan hanya hadir karena darah biru politik, melainkan karena kapasitas, daya juang, dan resonansi dengan rakyat.

Namun, syaratnya jelas, yakni generasi baru harus berani keluar dari bayang-bayang patronase, berhadapan langsung dengan arena kompetisi politik, dan menegaskan representasi substantif.

Apabila hal itu tidak terjadi, maka benar adanya pepatah tadi, good times create weak women. Indonesia mungkin akan menyaksikan stagnasi kepemimpinan perempuan di ranah simbolis.

Namun, jika figur baru mampu menembus batas, maka The Future Queen bukan sekadar harapan terakhir, melainkan awal babak baru bagi demokrasi Indonesia. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Peta politik Jawa Timur saat ini seolah menggambarkan spektrum politik yang sangat beragam, unik, dan berbeda dengan wilayah lainnya. Khofifah Indar Parawansa yang mengampu kekuasaan periode pamungkasnya dinilai meninggalkan legacy dan ruang tersendiri bagi kekuatan politik lain dan dinilai bisa memengaruhi kontestasi 2029. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Jawa Timur tidak hanya provinsi strategis secara ekonomi dan demografi, tetapi juga medan tempur politik yang kompleks secara kultural dan ideologis. Bahkan, sepeninggal Khofifah Indar Parawansa yang tampak begitu kuat saat ini.

Sebagai wilayah dengan populasi terbesar kedua di Indonesia dan basis massa Nahdlatul Ulama (NU) terbesar, Jawa Timur memainkan peran vital dalam konstelasi kekuasaan nasional.

Namun, dominasi politik di Jawa Timur tidak pernah bersifat tunggal. Provinsi paling timur di Pulau Jawa ini selalu berada dalam ketegangan antara kekuatan struktural-partai (seperti PDIP dan PKB), kekuatan simbolik dan kultural (seperti Gus Durisme yang diwarisi Gus Ipul), dan kekuatan elektoral-pragmatik (seperti yang dikuasai oleh Khofifah Indar Parawansa).

Meminjam kerangka Antonio Gramsci tentang hegemoni kiranya dapat menjadi pijakan interpretasi untuk melihat fenomena ini, yakni bagaimana dominasi bukan hanya dipertahankan melalui “paksaan”, tapi juga konsensus sosial dan kultural.

Dalam konteks Jawa Timur, pertarungan agaknya bukan hanya soal siapa yang menang dalam pemilu, tapi siapa yang berhasil membangun konsensus sosial-kultural dan menjelma menjadi simbol representatif dari semangat rakyat Jatim, yaitu religius, moderat, dan berakar kuat dalam komunitas lokal.

Lalu, bagaimana sesungguhnya peta kekuatan politik Jawa Timur kini dan nanti yang dinilai akan membentuk geliat politik nasional?

Konsensus Elektoral?

Khofifah Indar Parawansa tampil sebagai figur dominan dalam lanskap politik Jawa Timur pasca-2018.

Sebagai tokoh NU perempuan dan Ketua Umum Muslimat NU, ia menjembatani dunia pesantren dan dunia negara, dua domain yang kerap mengalami ketegangan.

Dalam hal ini, Khofifah mempraktikkan apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai modal simbolik, yakni kekuasaan yang berasal dari pengakuan sosial atas otoritas dan moralitasnya di tengah masyarakat.

Kekuatan utama Khofifah bukan berasal dari institusi partai, melainkan dari jaringan sosial-religius yang mengakar, terutama melalui Muslimat NU dan komunitas perempuan PKK. Ceruk inilah yang tampak nyaris mustahil ditantang oleh figur manapun dan Tri Rismaharini telah membuktikannya.

Jejak rekamnya di pemerintahan pusat serta hubungan baik dengan Presiden Jokowi dan Prabowo menjadikannya figur yang diterima di berbagai spektrum kekuasaan nasional.

Dengan demikian, Khofifah telah menjadi aktor yang mampu membangun blok historis, yakni aliansi antara kekuatan sosial, politik, dan negara seperti yang dibayangkan oleh Gramsci.

Namun, keberhasilan ini menyisakan paradoks. Khofifah justru kerap dicurigai sebagai “NU struktural” atau “NU elitis” yang kurang mewakili NU kultural berbasis pesantren.

Hal ini seolah membuatnya rentan terhadap kritik dari kalangan tradisionalis yang menganggapnya terlalu birokratis dan kurang mengakar secara emosional dalam kultur pesantren, berbeda dengan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, misalnya.

Di sisi lain, posisi Khofifah yang bukan kader partai memperlihatkan keterbatasan dalam hal kendaraan politik struktural.

Ia sangat bergantung pada kompromi antarpartai atau koalisi besar yang kerap bersifat cair dan rentan diganggu oleh dinamika nasional.

Tantangannya periode 2024-2029 agaknya adalah mengulang konsensus elektoral tanpa partai yang kuat di belakangnya. Dalam konteks ini, figur seperti Emil Dardak (Wakil Gubernur saat ini) bisa menjadi tandem elektoral ideal atau bahkan pesaing potensial secara impresi, mengingat sang deputi merupakan kader partai politik.

Hegemoni yang Tak Pernah Final?

Jika Khofifah adalah penguasa hegemonik yang mengandalkan konsensus sosial-religius, maka di sisi berbeda, PDIP adalah kekuatan struktural-politik yang mencoba menguasai Jawa Timur melalui perangkat institusional dan ideologis.

PDIP memanfaatkan warisan ideologi Sukarnois, kuat di daerah-daerah Mataraman seperti Blitar, Kediri, dan Tulungagung yang cenderung abangan, dan memiliki mesin partai yang disiplin.

Namun, relasi PDIP dengan komunitas NU tradisional agaknya tidak pernah benar-benar harmonis. Ketegangan antara identitas nasionalis sekuler dan Islam kultural selalu menjadi kendala dalam membangun hegemoni penuh di provinsi ini.

Sebagai sampel di masa lalu, kekalahan Gus Ipul, calon yang diusung bersama PDIP pada Pilgub 2018 menunjukkan bahwa aliansi simbolik antara PDIP dan NU kultural belum cukup menjinakkan preferensi elektoral rakyat Jatim yang cenderung pragmatis dan menginginkan figur teknokrat yang “bekerja nyata”, seperti Khofifah.

Di sisi lain, Gus Ipul sendiri, meskipun kuat di kultur NU dan memiliki legitimasi genealogis sebagai keponakan Gus Dur, kurang mampu meraih konsensus di luar komunitas pesantren.

Sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial itu kiranya adalah contoh dari apa yang disebut oleh Max Weber sebagai legitimasi tradisional, namun tidak cukup kuat membangun legitimasi rasional-legal maupun karismatik di mata pemilih yang semakin urban dan rasional.

Selain PDIP dan konteks Gus Ipul, bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat juga tetap relevan.

SBY masih memiliki kapital simbolik di Jawa Timur Selatan, terutama Pacitan, sebagai tokoh “priyayi desa” yang berhasil di panggung nasional.

Namun, keterbatasan Partai Demokrat sebagai entitas tanpa basis massa ideologis maupun religius yang kuat membuat pengaruh SBY lebih banyak bersifat simbolik daripada elektoral.

Upaya anaknya, AHY, untuk mengisi kekosongan ini kiranya belum sepenuhnya berhasil mengingat saat ini lebih cenderung berada di episentrum kekuasaan.

Dalam perspektif teori pewarisan politik, sebagaimana dikemukakan oleh Harold Lasswell, transisi kekuasaan dari tokoh kharismatik ke pewaris sering kali gagal jika tidak diiringi dengan konsolidasi organisasi yang kuat dan regenerasi ideologis yang konsisten.

Sejauh ini, Khofifah masih menjadi figur paling kuat secara elektoral, terutama karena kemampuannya merangkul kelas menengah Muslim moderat, komunitas perempuan NU, dan elite negara. Namun, kekuatannya bersifat cair dan tidak berbasis institusi partai, membuatnya rentan terhadap manuver politik dari kekuatan lain, bahkan di periode kepemimpinannya saat ini.

PDIP pun tetap menjadi kekuatan struktural-politik yang solid, tetapi sulit menembus tembok kultur Islam tradisional. Gus Ipul dan tokoh NU lainnya memiliki keunggulan kultural, tapi terbukti berkali-kali kalah dalam kontestasi terbuka.

Sementara itu, SBY dan Demokrat menjadi kekuatan simbolik yang mengendap – belum memiliki daya pukul langsung dalam elektoral tetapi tetap relevan dalam kalkulasi politik.

Belum termasuk PKB yang kuat di wilayah tapal kuda seperti Probolinggo (Kabupaten dan Kota), Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Termasuk saat Cak Imin dan sang adik, Abdul Halim Iskandar juga memiliki daya tawar cukup mumpuni.

Ke depan, arah politik Jawa Timur kiranya akan sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, apakah Khofifah mampu mempertahankan aliansi pragmatis antarpartai yang membawanya ke puncak pada 2018 dan 2024; dan kedua, apakah lawan-lawannya mampu membangun narasi tandingan yang bukan hanya simbolik atau struktural, tapi juga menjawab kebutuhan sosial-politik masyarakat Jatim yang kini makin plural, rasional, dan dinamis.

Dalam bahasa Gramsci, hegemon yang sejati bukan hanya yang menang dalam pemilu, tapi yang berhasil mengartikulasikan harapan rakyat menjadi proyek politik yang inklusif. Dan di Jawa Timur, pertarungan untuk menjadi hegemon sejati masih terbuka lebar. (J61)

Unik nih di Jatim, kandidat terkuatnya perempuan semua 

Dalam survei terbaru yang dirilis Proximity Indonesia, Khofifah Indar Parawansa masih terlalu tangguh bagi kandidat lain di Pilgub Jatim 2024. Hanya politisi PDIP Tri Rismaharini yang mampu mendekat dengan torehan 21,8 persen berbanding 55,8 persen raihan Khofifah.

Menurut kalian gimana gais? Berikan pendapatmu ya! 

#khofifah #emildardak #risma #pilgubjatim #pilkada2024 #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Selain political confidence yang tampak terkikis, PDIP dianggap kehilangan momentum di Pilkada “tanah Jawa”. Tak terkecuali di Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis kekuatan mereka. Lalu, benarkah tren kemunduran PDIP tengah terjadi?

PinterPolitik.com

Pilkada 2024 level gubernur di Pulau Jawa bisa saja menjadi lanjutan mimpi buruk bagi PDIP pasca kandidat mereka, Ganjar Pranowo, telah kalah sebelumnya di ajang Pilpres 2024. Ironisnya, kandidat PDIP kalah di semua provinsi di Jawa, termasuk Jawa Tengah (Jateng) yang selama ini dinilai menjadi basis kekuatan partai banteng.

Di semua provinsi yang menyelenggarakan Pilkada di Pulau Jawa, PDIP seolah masih gamang di beberapa wilayah karena tak memiliki kandidat yang tampak mumpuni untuk melawan kandidat lain yang seolah lebih menjanjikan, baik dari aspek personal, logistik, serta koalisi politik.

Di Pilkada Banten, jagoan PDIP adalah Rano Karno yang jika benar-benar maju harus melawan Airin Rachmi Diany, trah Ratu Atut Chosiyah yang tampaknya akan diusung koalisi pemenang Pilpres 2024.

Bergeser ke Pilkada Jakarta, kandidat PDIP seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga Andika Perkasa dinilai hanya menjadi sosok yang sebatas meramaikan bursa. Sementara itu, kandidat PDIP pun memiliki riwayat tak pernah menang di tiga edisi terakhir Pilkada Jawa Barat (Jabar).

Di Pilkada Jateng, meski punya harapan besar dari sosok Hendrar Prihadi, PDIP berpotensi menghadapi Ahmad Luthfi, Kapolda Jateng yang pencalonannya sebagai cagub santer didukung oleh Presiden Jokowi dan koalisi pemenang Pilpres 2024.

Terakhir, di provinsi ujung timur Pulau Jawa, PDIP pun harus menghadapi kekuatan dahsyat petahana Khofifah Indar Parawansa yang lagi-lagi diusung koalisi pemenang Pilpres 2024 plus PPP dan Perindo. Peluang fight back pun hanya tinggal mengandalkan koalisi dengan PKB.

Dengan variabel-variabel itu, PDIP bisa saja sedikit banyak mengalami kemunduran dan tenggelam di ajang Pilkada 2024 level gubernur di Pulau Jawa. Mengapa demikian?

PDIP Jadi Canggung?

Selain kepercayaan diri politik yang tampak terkikis karena pergeseran psikologi politik internal yang telah berubah dari “kami sulit dikalahkan” menjadi “kami ternyata bisa dikalahkan”, PDIP dianggap kehilangan momentum di Pilkada 2024 edisi “tanah Jawa”. Khususnya, probabilitas hadirnya political awkwardness dalam membangun koalisi.

Dalam konteks politik Indonesia, dinamika koalisi memainkan peran penting. Menurut Maurice Duverger dalam teorinya tentang sistem kepartaian, partai politik besar cenderung mendominasi jika mereka mampu mempertahankan aliansi yang kuat dan efektif.

Dalam konteks PDIP, mereka telah lama memanfaatkan strategi koalisi ini, tetapi perubahan dalam lanskap politik, terutama dengan munculnya koalisi baru yang lebih kuat dan terorganisir di Pilpres 2024 yang berlanjut ke Pilkada 2024 edisi tanah Jawa, dapat mengancam dominasi dan basis kekuatan mereka.

Selain itu, kerangka teoretis berupa konsep mobilisasi politik pun menyatakan bahwa keberhasilan partai politik sangat tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dan mempertahankan partisipasi pemilih.

Di titik ini, PDIP agaknya mengalami dilema ideologis dan pragmatis dalam membangun koalisi serta mengelola basis pemilih. Dengan ditambah aspek psikologi politik internal yang telah berubah, PDIP tampaknya gamang dalam menentukan langkah koalisi di ajang Pilkada 2024.

Sebagai contoh di Pilkada Jakarta. Meskipun dari segi kepentingan pragmatis bisa saja PDIP ikut mendukung Anies Baswedan karena ketiadaan kader yang dapat bersaing, langkah itu agaknya akan kontradiktif dari sisi ideologis. Pun dalam upaya mempertahankan pemilih loyal mereka di Jakarta, utamanya terkait residu Pilkada Jakarta edisi 2017 yang dinilai masih sangat membekas.

Di tahun 2024 ini, meski masih perkasa di level legislatif, PDIP menghadapi tantangan berbeda dalam memobilisasi ceruk suara terbesar, yakni pemilih muda dan urban dengan preferensi politik kekinian, khususnya di ajang eksekutif, baik nasional maupun daerah.

Generasi muda yang lebih “terpapar” pada isu-isu kontemporer kiranya tidak lagi merasa terwakili oleh narasi tradisional PDIP.

Tren koalisi Pilpres yang berlanjut ke Pilkada 2024 juga dapat menarik pemilih yang lebih luas dan beragam, di saat PDIP boleh jadi terjebak dengan basis pemilih yang stagnan.

Momentum PDIP Merenung?

Refleksi singkat namun bermakna kiranya dapat dilakukan para pembisik dan penentu keputusan PDIP di Pilkada 2024. Salah satunya yang berangkat dari beberapa filsuf kenamaan dunia dengan berbagai pemikirannya yang dapat dielaborasikan.

Pertama, Plato, dalam Republic, menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan beretika dalam mencapai keadilan dan stabilitas dalam negara. Kepemimpinan yang tidak bijaksana atau korup dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan dukungan dari rakyat.

Esensi dari apa yang dikemukakan Plato kiranya dapat diaktualisasikan PDIP untuk memastikan bahwa para kader dan kandidatnya di tingkat nasional dan daerah adalah figur yang dipercaya dan dihormati oleh publik.

Frasa “dihormati oleh publik” kiranya menjadi pekerjaan rumah PDIP saat kader mereka yang bertarung di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, dengan segala pertempuran narasinya, seolah kehilangan aspek penting itu.

Teladan maupun portofolio kepemimpinan yang efektif dan etis dapat membantu mengatasi tantangan dan mempertahankan momentum politik.

Andai PDIP tak ingin pragmatis serta berpegang teguh untuk merebut kembali Jakarta sebagai salah satu sampel Pilkada 2024 di tanah Jawa, misalnya, sosok Panglima TNI ke-21, Andika Perkasa kiranya dapat menjadi jawaban terbaik.

Kedua, legitimasi juga agaknya harus direnungkan kembali oleh PDIP. Mengacu pada Max Weber, legitimasi dalam politik berasal dari tiga sumber utama, yakni tradisional, karismatik, dan legal-rasional.

PDIP yang telah lama “menikmati” legitimasi tradisional melalui warisan sejarah dan klaim ideologi yang spesifik agaknya harus memodifikasi aspek tersebut.

Untuk mempertahankan legitimasi, PDIP tentu harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan harapan masyarakat. Dukungan publik yang berkurang, seperti yang terjadi di Pilpres 2024, bisa mencerminkan hilangnya legitimasi, yang harus diatasi melalui reformasi dan adaptasi kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan rakyat saat ini.

Bagaimanapun, PDIP menghadapi tantangan besar menjelang Pilkada 2024 di Pulau Jawa, terutama dalam mempertahankan momentum di Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis kekuatan mereka.

Namun, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang mana probabilitas pastinya akan sangat dinamis beriringan dengan proses politik di antara masing-masing aktor dan entitas di dalamnya. (J61)

Nama Tri Rismaharini (Risma) diwacanakan oleh sejumlah partai politik, seperti PKB, untuk menjadi penantang bagi Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.

PinterPolitik.com

“Masio mung senggal-senggol, ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur?” – Is Haryanto, “Rek Ayo Rek” (1960-an)

Potongan lirik di atas merupakan salah satu bagian dari lagu “Rek Ayo Rek” karya Is Haryanto. Lagu yang ditulis sekitar tahun 1960-an itu kini telah dinyanyikan oleh banyak musisi ternama, mulai dari Iis Sugianto hingga Didi Kempot.

Lagu inipun menjadi salah satu lagu yang menggambarkan dialek dan budaya masyarakat Arek, khususnya Surabaya. Sapaan “rek” dan “cak,” misalnya, merupakan sapaan khas masyarakat ibu kota Jawa Timur (Jatim) tersebut.

Tidak hanya itu, nama jalan yang disebutkan dalam lagu itu juga merupakan salah satu jalan paling ramai di pusat kota Surabaya, yakni Jalan Tunjungan. Makanan yang disebutkanpun merupakan masakan khas Jatim, yakni rujak cingur.

Namun, jika menyusuri Jalan Tunjungan di Kota Surabaya di masa sekarang, jalan kemudian akan tersambung ke Jalan Gubernur Suryo. Di sisi kiri, terdapat sebuah gedung khas Belanda yang menjadi simbol Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim, yakni Gedung Negara Grahadi, sebuah gedung yang terletak di seberang Taman Apsari.

Tentunya, gedung besar ini bukan hanya soal kemegahannya, melainkan juga soal siapa yang akan menjadi pemerintah yang memiliki legitimasi untuk menjalankan wewenang dan kewajibannya kepada masyarakat Jatim.

Pada November 2024 nanti, sejumlah nama akan bertarung untuk menduduki kursi Jatim-1. Salah satu nama paling populer adalah Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur sejak Februari 2019 hingga Februari 2024.

Pada mulanya, nama Khofifah tampak tidak tertandingi dengan dukungan banyak partai politik, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, hingga PAN. Namun, kini muncul nama lain yang datang dari PKB dan PDIP, yakni Tri Rismaharini (Risma) yang kini menjabat sebagai menteri sosial (mensos) di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Nama Risma sendiri bukanlah nama asing bagi masyarakat Jatim, khususnya Surabaya. Sebelum menjabat sebagai mensos, Risma merupakan wali kota Surabaya pada tahun 2010-2020.

Mengapa nama Risma menjadi nama yang patut diperhitungkan? Kemudian, seperti lagu “Rek Ayo Rek” pada kutipan di awal tulisan, siapakah yang bakal lebih mujur di pertarungan Pilgub Jatim 2024 ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa Pilih Risma? Siapa Pilih Khofifah?

Lagu “Rek Ayo Rek” memang merupakan sebuah lagu yang diciptakan dengan budaya khas Jatim. Namun, Jatim bukanlah hanya soal kelompok masyarakat yang berbicara menggunakan kata-kata seperti arek atau cak.

Jatim lebih dari hanya itu. Provinsi dengan luas sekitar 47.900 kilometer ini memiliki karakteristik masyarakat yang begitu beragam.

Jika peta Jatim dibuka, akan terlihat ada beberapa wilayah yang memiliki kondisi geografis tersendiri. Pulau Madura, misalnya, memiliki karakteristik masyarakat berbeda dibandingkan dengan wilayah Jatim di Pulau Jawa.

Pulau Madura mayoritas ditinggali oleh Suku Madura. Mayoritas suku ini memiliki ketaatan tinggi terhadap agama yang mereka peluk, khususnya agama Islam.

Berbeda dengan masyarakat Arek yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, hingga Pasuruan. Masyarakat Arek lebih memiliki sifat layaknya masyarakat urban karena memiliki masyarakat yang heterogen.

Di wilayah-wilayah yang terpusat pada kegiatan ekonomi kota dan perdagangan seperti ini, berbagai kelompok berbaur menjadi satu dan melahirkan karakteristik sendiri. Mereka terdiri atas berbagai suku, mulai dari Jawa, Madura, Tionghoa, hingga suku-suku pendatang lainnya dari luar Jatim.

Lalu, di sisi barat, mulai dari Kediri, Pacitan, Ngawi, Bojonegoro, hingga Tuban, terdapat klasifikasi masyarakat Jatim yang disebut sebagai Mataraman. Wilayah ini merupakan wilayah Jatim yang masih erat dengan budaya Jawa yang hierarkis dari Kerajaan Mataram di masa lampau.

Wilayah Mataraman yang didominasi oleh kelompok priyayi ala Kerajaan Mataram dahulu menciptakan karakteristik masyarakat yang lebih halus. Nilai-nilai budaya Jawa yang mirip dengan Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng) masih memiliki tempat di masyarakat Mataraman.

Kemudian, selain masyarakat Madura, Arek, dan Mataraman, terdapat juga masyarakat Pendalungan di bagian timur Jatim, mulai dari Probolinggo, Jember, hingga Banyuwangi. 

Wilayah Pendalungan ini biasa disebut sebagai Tapal Kuda dengan rupanya menyerupai kaki kuda. Di sini, karakteristik masyarakat tercampur antara suku Jawa dan Madura, menjadikan nilai-nilai agama tetap sebagai nilai sentral tetapi juga bersifat agraris dan egaliter.

Empat karakteristik masyarakat Jatim ini bukan tidak mungkin mempengaruhi dinamika politik di dalamnya. Apalagi, sifat mereka masing-masing juga terwakili oleh sejumlah nama potensial di Pilgub Jatim 2024 ini, mulai dari Risma hingga Khofifah. 

Lantas, bagaimana karakteristik-karakteristik masyarakat Jatim ini bisa mempengaruhi potensi masing-masing kandidat potensial, katakanlah Risma dan Khofifah? Mengapa Pilgub Jatim ini kemudian bisa menjadi perang teritorial antara Risma dan Khofifah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Risma Bisa Kalahkan Khofifah?

Uniknya, sejumlah wilayah ini menjadi tempat nama-nama potensial ini berasal. Alhasil, masing-masing kandidat ini membawa sifat dan karakteristik layaknya mewakili setiap wilayah tersebut.

Pembagian karakteristik masyarakat ini sebenarnya mirip dengan klasifikasi masyarakat Jawa dari Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java, yang mana membagi masyarakat Jawa menjadi kelompok abangan, kelompok santri, dan kelompok priyayi.

Katakanlah, abangan dan priyayi mendominasi wilayah-wilayah seperti Arek dan Mataraman. Sementara, kelompok santri mendominasi di wilayah Madura dan Pendalungan.

Dua kelompok besar ini setidaknya bisa menggambarkan kontestasi sosio-politik di Jatim. Ini juga terlihat dari dua kandidat yang berseberangan dan berpotensi berhadapan satu sama lain di Pilgub Jatim 2024. 

Khofifah, misalnya, merupakan figur kuat di Nahdlatul Ulama (NU). NU sendiri merupakan kelompok santri yang dominan di Madura dan Pendalungan.

Sejak Pilgub Jatim 2018, Khofifah dinilai mampu mendekati kiai-kiai dan pesantren-pesantren kecil di Jatim, menjadikan dirinya punya pengaruh luas di NU. Selain itu, Khofifah juga figur berpengaruh di Muslimat NU.

Sementara, Risma bisa dibilang merupakan kelompok abangan-priyayi. Sebagai seorang birokrat, Risma mengenal tata cara pemerintahan yang baik.

Pengalamannya sebagai Wali Kota Surabaya pada 2010-2020 juga membuat namanya dikenal di kelompok Arek, khususnya Surabaya di mana banyak kelompok lainnya juga berkumpul. 

Bukan tidak mungkin, pengaruh Khofifah yang kuat di kelompok santri bisa diimbangi oleh Risma yang memiliki latar belakang abangan. Ini bisa saja membuat sebagian masyarakat Arek dan Mataraman untuk mempertimbangkan sosok Risma.

Namun, meski bisa saja menyaingi elektabilitas Khofifah yang kini tidak tertandingi, Risma perlu melakukan kick-off kampanye secepatnya. Pasalnya, usai tidak lagi menjadi wali kota, ingatan masyarakat akan dirinyapun turut pudar.

Pada akhirnya, bila meminjam lirik “Rek Ayo Rek” di awal tulisan, Risma bersama partai-partai pendukung potensialnya, yakni PDIP dan PKB, bisa saja tengah berupaya senggal–senggol Khofifah. Namun, akankah bisa mujur nasibnya di Pilgub Jatim 2024 bila hanya senggal-senggol? (A43)

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akan maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2024. Meski kerap berseberangan dalam politik di masa lalu, PDIP kini tampak mulai mendekati Khofifah.

PinterPolitik.com

“They can live in my new world, or they can die in their old one” – Daenerys Targaryen, Game of Thrones (2011-2019)

Di suatu negeri yang jauh, tepatnya di daratan timur Essos, seorang ratu naga bangkit menjadi salah satu pemimpin terkuat daam sejarah Westeros. Dia adalah Daenerys Targaryen, seorang pewaris takhta Westeros dari keluarga Targaryen yang terasingkan akibat perang.

Bermula dari pengasingan, Daenerys mengumpulkan kekuatan untuk bisa kembali berkuasa dan menyerang Westeros. Untuk melakukannya, Daenerys mengumpulkan simpati rakyat dengan menjargonkan dirinya sebagai pembela rakyat kecil dan melawan rantai penguasa yang membelenggu mereka.

Berbagai kelompok ia dekati. Kelompok-kelompok rakyat ini akhirnya bersedia mengorbankan nyawa mereka dan mengikuti Daenerys secara setia. Mungkin, Daenerys-lah yang bisa menjadi penguasa daratan timur yang sebenarnya.

Meski merupakan tokoh fiktif dalam seri Game of Thrones (2011-2019) atau GoT, sosok Daenerys yang juga berkuasa dari timur ini boleh jadi juga eksis di realitas politik Indonesia. Di timur Jawadwipa, munculah seorang perempuan penguasa yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Timur (Jatim), yakni Khofifah Indar Parawansa.

Setelah beberapa kalah dari Soekarwo (Pakde Karwo) dalam beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya, Khofifah akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Jatim 2018 atas Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung oleh PDIP. 

Nama Khofifah-pun hingga sekarang masih menjadi nama calon gubernur (cagub) dengan elektabilitas tertinggi dalam banyak survei. Mungkin, bisa dibilang, Khofifah sudah ‘terlalu besar’ untuk bisa dikalahkan.

Sementara itu, nama-nama cagub potensial PDIP yang populer masih memiliki felektabilitas di bawah Khofifah. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), misalnya, memiliki elektabilitas yang terpaut jauh bila dibandingkan Khofifah dalam banyak hasil survei meskipun merupakan figur populer di Jatim.

PDIP-pun akhirnya kini mulai tampak ‘mendekati’ Khofifah. Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah bahkan mengatakan bahwa PDIP memiliki banyak kader potensial yang bisa maju sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub) Khofifah meskipun Khofifah telah deklarasi bersama wakil gubernurnya (wagub) saat ini, Emil Dardak. 

Lantas, mengapa PDIP tetap berusaha mendekati dan merayu Khofifah? Siasat politik apa yang disiapkan PDIP sebenarnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

PDIP Akhirnya ‘Mengalah’?

Dalam kisah GoT, Daenerys tidaklah sendirian. Dia didampingi oleh para jenderal dan penasihat. Salah satunya adalah Lord Varys.

Lord Varys sendiri sebelumnya berada di pihak keluarga kerajaan yang dikuasai oleh keluarga Lannister, musuh dari Daenerys. Namun, Varys memutuskan untuk bergabung dengan sang ratu naga yang memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar.

Bukan tidak mungkin, kekuatan Daenerys yang begitu besar ini menjadi salah satu alasan mengapa Varys akhirnya bergabung menjadi penasihatnya. Varys percaya bahwa Daenerys-lah yang bisa menciptakan keteraturan di Westeros.

Apa yang dilakukan Varys ini bukan tidak mungkin tergolong dalam konsep bandwagoning. Dalam studi Hubungan Internasional (HI), mengacu ke tulisan Chong Ja Ian yang berjudul Revisiting Responses to Power Preponderance, bandwagoning dilakukan dengan memihak dengan aktor yang lebih kuat agar kepentingan sendiri tetap terjaga. 

Dalam Pilkada, bandwagoning adalah saat orang-orang, partai politik, atau kelompok tertentu bergabung atau mendukung kandidat yang dianggap akan menang besar. Ini terjadi karena kandidat tersebut populer atau telah melakukan dengan baik di masa lalu. 

Ketika kandidat populer ini mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, lebih banyak orang atau kelompok akan ikut mendukungnya. Partai politik dan politisi lokal cenderung mendukung kandidat yang dianggap akan menang besar untuk meningkatkan kesempatan mereka sendiri dalam memenangkan kursi atau mendapatkan kekuasaan.

Pemilih juga terpengaruh oleh bandwagoning. Mereka merasa lebih yakin untuk mendukung kandidat populer, terutama jika dukungan untuk kandidat tersebut semakin meningkat. Orang yang awalnya ragu-ragu bisa saja juga akan ikut mendukung kandidat populer untuk bergabung dengan mayoritas.

Dukungan dari pemimpin lokal, tokoh masyarakat, atau kelompok kepentingan juga mempengaruhi bandwagoning. Ketika mereka mendukung kandidat tertentu, ini bisa membuat lebih banyak orang untuk ikut mendukungnya.

Nah, bukan tidak mungkin, faktor-faktor inilah yang akhirnya juga membuat PDIP melakukan bandwagoning terhadap Khofifah. Namun, bila bandwagoning ini diperlukan untuk menjaga kepentingan PDIP, misal agar mendapatkan kekuasaan atau kursi, mungkinkah ada kepentingan lanjutan di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ancang-ancang PDIP untuk 2029?

Di Westeros, para keluarga bangsawan memiliki wilayah masing-masing yang dikuasainya. Meski begitu, para keluarga bangsawan ini menyatakan kesetiaan terhadap takhta tertinggi, yakni raja yang berkuasa di King’s Landing.

Realitas politik yang seperti ini juga eksis dalam politik Indonesia. Setiap wilayah daerah memiliki pengaruh dan kekuatan politik mereka masing-masing. Ada banyak faktor kekuatan, mulai dari jumlah penduduk hingga sumber daya yang dimiliki.

Semenjak Orde Baru berakhir, upaya desentralisasi dilakukan. Pemerintah daerah akhirnya juga memiliki otonomi lebih luas. Mengacu ke tulisan Purwo Santoso yang berjudul Proliferation of Local Governments in Indonesia, pemerintah daerah akhirnya bisa mengatur sumber dayanya secara lebih leluasa.

Namun, seperti yang diketahui, politik jugalah soal siapa yang memiliki sumber. Sumber ini bisa digunakan untuk mempengaruhi dinamika politik nasional, mulai dari identitas hingga legitimasi.

Lantas, apa hubungannya dengan PDIP? Mengapa ini berkaitan dengan upaya untuk mendekati Khofifah?

Menarinya, PDIP pernah selama sepuluh tahun menjadi partai oposisi di level nasional saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Dan, selama itu pula, PDIP bisa bertahan hingga menjadi partai pemenang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa PDIP mampu bertahan karena memiliki sejumlah kepala daerah yang menjanjikan. Kala itu, nama-nama seperti Joko Widodo (Jokowi) di Solo dan Risma di Surabaya menjadi kunci penguasaan daerah oleh PDIP.

Dengan otonomi daerah, bukan tidak mungkin PDIP akhirnya mampu memobilisasi sumber, mulai dari legitimasi hingga distribusi sumber, untuk akhirnya bisa mendominasi dalam Pemilu 2014. Bukan tidak mungkin, cara yang sama akan dilakukan oleh PDIP, mengingat kini muncul wacana agar partai berlambang kepala banteng itu untuk menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.

Well, pada akhirnya, layaknya kutipan percakapan Daenerys dalam GoT di awal tulisan, PDIP hanya punya dua pilihan, yakni antara bergerak terus agar bisa hidup di masa pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang atau menjadi partai yang tidak bernas lagi. Boleh jadi, daerah adalah cara PDIP bertahan ke depannya. (A43)

Suara Nahdlatul Ulama (NU) seakan terbelah saat belakangan tiga tokoh prominen mereka di panggung depan atau front stage politik nasional telah menentukan sikap di Pilpres 2024. Kendati Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah menegaskan netralitas organisasinya, tetap saja NU tampak dapat menjadi penentu hasil akhir Pilpres 2024 dengan tiga pasang kandidat.

PinterPolitik.com

Atmosfer berbeda sedikit terasa di acara Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) hari ini saat Khofifah Indar Parawansa memberikan pernyataan terkait Muhaimin Iskandar (Cak Imin) plus gestur khusus kepada Yenny Wahid. Tentu yang terkait dengan Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, kendati sesama tokoh NU berasal atau berakar dari partai yang sama, yakni PKB, ketiganya berbeda haluan dukungan. Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan, Khofifah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sementara Yenny berada di barisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Di acara tersebut, Khofifah menyinggung kembali soal ke-Nu-an dirinya yang sempat diragukan Cak Imin dan menjadi percakapan masyarakat.

Khofifah menyebut dirinya tidak bisa menilai secara personal. Namun, Khofifah sempat mengutip pernyataan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul soal ke-NU-an dirinya.

Selain itu, Khofifah juga memberikan gestur khusus dengan tak secara khusus menyapa Yenny Wahid, namun memberikan penghormatan kepada sang Ibunda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yenny pun tampak hanya melempar senyum ketika nama ibunya disebut oleh Khofifah.

Terlepas dari dinamika tersebut, tokoh prominen NU memang cukup banyak yang telah memberikan dukungannya ke tiga pasang kandidat di Pilpres 2024.

Di kubu nomor urut 1, selain Cak Imin yang menjadi cawapres Anies, terdapat nama mantan Ketum PBNU K.H. Said Aqil Siradj dan Maksum Faqih yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban.

Sementara tokoh penyokong Prabowo-Gibran selain Khofifah, terdapat sejumlah nama tokoh karismatik NU lain, di antaranya Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dan Irfan Yusuf Hasyim (Cucu K.H. Hasyim Asyari).

Di kubu nomor urut 3, selain Yenny, terdapat nama Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar serta Arwani Thomafi yang merupakan putra K.H. Arwani Thoifur.

Keberpihakan ketiganya dinilai akan memecah suara NU secara organisasi dan akan menjadi sangat menarik jika nantinya Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Lalu, seperti apa proyeksi persaingan di antara ketiga tokoh, yakni Cak Imin, Khofifah, dan Yenny dan distribusi suara kader dan warga NU nantinya di Pilpres 2024?

Lomba Siapa Paling NU?

Sebelum menyelami lebih dalam ke arah mana kecondongan suara kader dan warga NU dengan perbedaan sejumlah tokoh karismatik dan elite mereka seperti Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny, memahami jumlah suara warga NU kiranya dapat menjadi pintu masuk yang tepat.

Secara keseluruhan, Gus Yahya sempat menyebut bahwa mereka yang mengaku NU kemungkinan berjumlah separuh dari jumlah populasi Muslim di Indonesia.

Dalam hal ini, mereka yang mengafiliasikan diri atau pengikut NU terbagi dalam dua kategori.

Pertama, yang disebut sebagai NU Struktural, yakni pengikut NU yang mempunyai afiliasi ke-NU-an karena terlibat dan menjadi bagian dari struktur NU secara organisasi. 

Yang kedua adalah NU kultural, yakni mereka yang menjadikan NU sebagai bagian dari realitas tradisi keagamaan. Ikatan kultur yang menjadikan terdapat keterikatan ke-NU-an dalam kehidupan sosial maupun politik mereka

Jika mengacu pada dikotomi tersebut, maka kita akan melihat adanya opsi-opsi yang mungkin terjadi – bukan opsi linear yang meyakini warga NU mempunyai preferensi politik dengan PBNU secara struktural.

Penyebabnya, kemungkinan karena adanya multiple identity yang akan dihadapkan pada pilihan politik seorang warga NU. 

Penjelasan ini ingin menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada konsep yang tunggal atau linear dalam melihat realitas politik, tapi memiliki dimensi lain, yaitu dimensi multiple identity. 

Filsuf asal India, Amartya Sen menyebut konsep ini sebagai plural identity atau identitas majemuk, di mana individu dalam sebuah masyarakat yang kompleks tidak hanya mempunyai satu identitas. Dalam dirinya, terdapat kemajemukan identitas yang berlapis dan menyatu dalam dirinya.

Oleh karena itu, dalam retorika siapa yang paling NU yang terkait dinamika proses politik 2024, baik Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny kiranya tak serta merta dapat membawa panji NU sebagai kekuatan tunggal dukungan mereka untuk menarik massa.

Di dalamnya terdapat variabel lain, seperti derajat kedekatan mereka dengan karakteristik pemilih NU yang lebih spesifik, seperti misalnya, kedekatan dengan jejaring kiai dan pondok pesantren NU, loyalis Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, maupun jejaring sosial kemasyarakatan akar rumput NU.

Di titik ini, hipotesis bahwa suara NU adalah penentu suara di Pilpres 2024 kiranya tidak sepenuhnya dapat menemui relevansinya.

Khofifah-Yenny Bersatu?

Karena diikuti tiga paslon dan kemungkinan akan berlangsung dua putaran, re-konsolidasi dukungan kiranya akan terjadi di antara Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny di Pilpres 2024.

Jika mengacu pada riwayat dan pasang surut relasi di antara ketiganya plus skenario berdasarkan proyeksi elektabilitas, kemungkinan Khofifah dan Yenny akan bersatu nantinya jauh lebih besar dibandingkan pergerakan dukungan poros Cak Imin. Tentu, ketika berbicara mengenai konteks personal.

Namun, sekali lagi, arah dukungan tokoh karismatik NU tak serta merta dapat menjadi penentu hasil akhir Pilpres 2024 saat berkaca pada interpretasi di bagian sebelumnya.

Pertama, simpatisan NU tidak terpolarisasi secara kental dalam konteks kecondongan pilihan politik. Mereka lebih bersifat cair dan tidak mengikuti komando pusat. Artinya, mereka bisa saja dapat dikategorikan sebagai swing voters.

Kedua, dalam konteks one man, one vote dalam sebuah pemilu, yang dapat disebut sebagai suara NU adalah mereka yang tergolong dalam NU struktural dan mereka yang memiliki afiliasi dengan pesantren-pesantren NU.

Alasannya sederhana, karena NU struktural umumnya akan mengikuti komando pemimpin kepengurusan dan para kiai karismatik.

Jika melakukan pendekatan yang tepat, aktor politik tidak harus berlatar belakang NU “tulen” untuk mendapat simpati atau dukungan. Sampel Erick Thohir menjadi salah satunya.

Bagaimanapun, tetap akan sangat menarik untuk melihat dinamika persaingan politik, khususnya, di antara mereka yang kerap terlibat dalam diskursus “siapa yang paling NU”, yakni Cak Imin, Khofifah, serta Yenny Wahid yang kebetulan berada di tiga poros berbeda. (J61)

PinterPolitik.com 

Dukungan sejak dini dari empat partai politik (parpol) kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024 agaknya bermakna khusus. Ini kiranya dapat menjadi progresivitas tersendiri bagi peta politik nasional ke depan.

Menariknya, empat parpol itu berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. 

Hari Minggu (10/12) lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo secara langsung menyerahkan rekomendasi cagub Jatim kepada Khofifah. 

Dua hari sebelum rekomendasi Hashim dan Partrai Gerindra dan meski belum secara resmi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan akan mendukung Khofifah maju di Pilgub Jatim 2024. 

Lalu pada tanggal 4 Desember, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menyerahkan secara langsung rekomendasi serupa. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji menyebut partainya juga mendukung pencalonan Khofifah sebagai cagub. 

Kendati banyak yang mengaitkannya dengan simbiosis politik dengan pencapresan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bukan tidak mungkin parpol lain di luar lintas koalisi Pilpres 2024 juga akan mendukung Khofifah. 

Itu dikarenakan, belum ada kandidat yang tampak memiliki cukup modal politik untuk menandingi Khofifah dengan tren ekspose politik positif yang terus meningkat. 

Sokongan eksplisit langsung yang berasal dari para elite parpol tersebut seakan menegaskan bagaimana signifikannya pengaruh Khofifah di provinsi paling timur Pulau Jawa, yang mana sangat strategis dalam peta politik Indonesia. 

Lalu, pertanyaannya, mengapa Khofifah bisa se-berpengaruh itu? 

Khofifah Amankan Akar Rumput? 

Di ekosistem politik Indonesia, menelusuri silsilah keluarga politisi prominen agaknya menjadi pintu masuk pertama yang relevan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi kekuatan mereka. Begitu pun dengan Khofifah. 

Kendati tak melulu terkait dengan endorse atau warisan politik tertentu dan bisa saja dipengaruhi oleh kepiawaian yang bersangkutan, silsilah mereka tak jarang menentukan langkah awal dan takdir berikutnya dari sang politisi itu sendiri. 

Khofifah lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Achmad Ra’i adalah seorang petani, sementara ibunya Rochmah adalah ibu rumah tangga. 

Nama asli Khofifah sendiri adalah Khofifah Tegistha. “Indar Parawansa” merupakan nama mendiang suami Khofifah yang memiliki garis keturunan langsung dengan ulama besar penyebar agama Islam di Sulawesi, Syekh Yusuf. 

Dalam spoon class theory atau teori kelas sendok, Khofifah bukanlah sosok yang lahir dari kalangan sendok emas maupun perak yang memiliki akses dan privilese lebih. 

Pernikahannya dengan Indar Parawansa pun tak bisa dikatakan berkontribusi secara langsung terhadap kiprahnya. Dikarenakan, saat itu Khofifah baru mulai merintis karier politik. 

Sebagai informasi, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya (1989) dan Universitas Airlangga (1991), Khofifah meniti profesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna Surabaya pada 1989 sebelum pindah mengajar ke Universitas Wijaya Putra Surabaya pada hingga tahun 1992. 

Pada tahun 1991, Khofifah mulai masuk ke dunia politik dengan bergabung ke PPP. Menariknya, potensi dan kepiawaian politik Khofifah membuatnya terpilih  menjadi anggota DPR dari PPP pada tahun 1992 atau saat dirinya baru berusia 27 tahun saat itu. 

Selain konsisten membawa isu perempuan dalam sosial keagamaan, Khofifah juga dinilai menjadi politisi yang berani di Senayan. Tercatat, dirinya menjadi orang yang jamak memberikan kritisi dan interupsi di tengah politik DPR era Orde Baru (Orba) yang “iya-iya” saja. 

Saat Orba tumbang, pata tahun 1999 Khofifah – yang telah pindah ke PKB – dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR. 

Dari situ, meski di bawah radar, kariernya terus melejit hingga menjadi orang kepercayaan Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Menteri Sosial era Jokowi-JK, sebelum mengundurkan diri dan merengkuh jabatan Gubernur Jawa Timur, posisi politik yang kemungkinan paling diidamkannya. 

Sebagai catatan yang kiranya menjadi satu determinan signifikan dalam karier politik Khofifah, pada tahun 2000, Khofifah juga dipercaya menjadi Ketua Umum salah satu Badan Otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup memiliki basis massa besar, yakni Muslimat NU. 

Walaupun secara formal cukup “haram” memiliki korelasi dengan politik praktis, Muslimat NU-lah yang kiranya menjadi modal fundamental political capital Khofifah. 

Khofifah sendiri kiranya memiliki skill politik yang secara alamiah terbentuk dalam isu sosial dan representasi perempuan. Di berbagai agenda Muslimat NU, Khofifah disebut selalu membangun kedekatan tanpa sekat dan membangun suasana inklusif dengan para ibu-ibu di akar rumput, tanpa terkecuali. 

Di titik ini lah, Khofifah memperlihatkan political acumen atau kecerdasan politik untuk menempatkan diri secara proporsional dan membaca situasi politik secara luas dan komprehensif, sesuatu yang berarti dan membuatnya kemudian berpengaruh dan diperhitungkan. 

Satu hal menarik lainnya, adalah, semua itu tampak dilakukan Khofifah sebagai sesuatu yang semestinya memang ia harus lakukan, bukan gimmick atau pencitraan politik tertentu. Karakteristik yang cukup langka di Indonesia. 

Itu terbukti dari kepercayaan yang diberikannya memimpin Muslimat NU sejak tahun 2000 hingga saat ini, atau selama empat periode. 

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada November lalu, menempatkan Khofifah di urutan kedua sebagai perempuan paling berpengaruh di negeri ini. Khofifah hanya kalah dari Najwa Shihab yang berprofesi sebagai jurnalis. 

Dengan kata lain, Khofifah menjadi politisi perempuan paling berpengaruh berdasarkan survei tersebut, mengalahkan Puan Maharani, Yenny Wahid, dan bahkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Akan tetapi, meski dikatakan berpengaruh dan cukup diperhitungkan, karakteristik Khofifah agaknya belum cukup untuk dapat relevan dan berbicara banyak di kancah nasional. Mengapa demikian? 

“Terjebak“ di Jawa Timur? 

Akuntabilitas “kebaikan politik” Khofifah selama ini memang cukup sulit untuk dinilai secara pasti. Sedikit catatan minor yang tak terbukti pada tahun lalu saat ruang kerja dinasnya digeledah KPK terkait kasus suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur pun tak serta merta dapat dijadikan acuan. 

Khofifah tentu memahami realita dn hitam-putih politik Indonesia karena telah berpengalaman secara konsisten berada dalam atmosfer persaingan dalam pasang surut politik Indonesia. 

Namun, Khofifah agaknya menjadi sosok yang “terlalu baik” untuk bermain di level politik yang lebih tinggi dari “Jawa Timur”. 

Kendati esensial, isu representasi perempuan, kemasyarakatan, dan akar rumput yang menjadi kekuatan Khofifah seakan kurang relevan di level yang lebih tinggi. 

Jika ekspektasi politik para elite, aktor politik, dan para konstituen Indonesia tetap demikian dalam beberapa waktu ke depan, predikat Khofifah agaknya tak akan berubah dari “sekadar” local strongwoman di Jatim. 

Selain itu, ambisi Khofifah secara personal pun masih belum dapat dinilai secara pasti. Memilih resign dari posisi menteri untuk bertarung di Pilgub Jatim 2018 kiranya dapat menjadi batu pijakan atas konteks tersebut. 

Political realm Indonesia yang penuh intrik dan terkadang gimik justru “disukai” membuat relevansi Khofifah masih dipertanyakan ke depannya. 

Namun, harapan bagi representasi perempuan di level tertinggi politik Indonesia dengan gagasan konstruktifnya bagi bangsa dan negara tetap dinantikan. Well, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

PinterPolitik.com

“Lho lho lho, gak bahaya ta?”

Kalimat tanya di atas akhir-akhir ini menjadi ramai di media sosial (medsos). Bagaimana tidak? Kalimat tersebut menjadi bagian dari sound atau musik yang digunakan dalam platform-platform seperti TikTok.

Salah satu nama populer yang kerap menggunakan kalimat tersebut adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan.

Bukan tidak mungkin, kalimat yang sebelumnya telah populer di kalangan muda Jatim itu menjadi andalan Cak Imin untuk bisa menjadi lebih relatable di provinsi timur Jawa ini. Apalagi, provinsi ini menjadi provinsi yang menjanjikan dengan besarnya jumlah pemilih di tahun 2024 mendatang.

Namun, jangan bersenang hati dulu. Pasalnya, sosok Jatim yang dijadikan jagoan untuk berebut di provinsi ini bukanlah hanya Cak Imin, melainkan ada juga Mahfud MD – yang kini menjadi cawapres untuk Ganjar Pranowo.

Tidak hanya berhenti di nama cawapres, terdapat sejumlah nama tokoh yang mendukung pasangan capres-cawapres. Beberapa di antaranya adalah Yenny Wahid yang mendukung Ganjar-Mahfud, serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jika dilihat dari nama-nama besar ini, bisa dibilang Jatim akan menjadi arena sengit di antara para paslon Pilpres 2024. Namun, dengan pesaingan ketat ini, opo gak bahaya ta pertarungan ini?

Mengapa Jatim yang akhirnya menjadi pusat pertarungan Pilpres 2024? Lantas, bagaimana pertarungan ini akan terjadi di tahun 2024 mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Opo’o Kok Jatim, Rek?

Dari segi jumlah pemilih, Jatim memang bukanlah provinsi dengan jumlah terbanyak. Provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak justru adalah Jawa Barat (Jabar) – yang mana memiliki jumlah pemilih sebanyak 35.714.901 pemilih.

Namun, Jatim berada di urutan kedua setelah Jabar. Dengan jumlah pemilih sebanyak 31.402.838, Jatim memang menjadi wilayah “seksi” yang diperebutkan oleh masing-masing paslon.

Lantas, mengapa bukan Jabar yang menjadi pusat pertarungan sengit di Pilpres 2024? Mengacu ke penjelasan di tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Pilpres 2024 adalah Pertarungan Jawa Timur?, kunci jawabannya terletak pada besarnya potensi swing voters – pemilih yang belum menentukan arah pilihan mereka.

Ini terlihat dari sifat alamiah (nature) para pemilih di provinsi ini. Sifat pemilih di Jatim tidaklah selalu seragam.

Bila dipetakan, Provinsi Jatim terbagi menjadi beberapa daerah yang diklasifikasikan berdasarkan sifat sosio-kultural yang dimiliki setiap wilayah. Secara garis besar, terdapat tiga klasifikasi wilayah, yakni wilayah Arekan (seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Blitar, hingga Malang), Mataraman (seperti Lamongan, Tuban, Madiun, Kediri, Tulungagung, hingga Pacitan), serta Madura dan Tapal Kuda atau Madura Pendalungan (seperti Bangkalan, Sampang, Sumenep, Probolinggo, Lumajang, hingga Banyuwangi).

Masing-masing kelompok wilayah memiliki kecenderungan memilih yang berbeda-beda. Maka dari itu, perebutan yang terjadi di wilayah-wilayah ini juga memiliki dinamika yang berbeda-beda dalam menyongsong Pilpres 2024.

Bagaimana dinamika yang mungkin akan terjadi dengan tokoh-tokoh Jatim yang akan saling bertarung di provinsi ini? Siapa yang akan “menguasai” daerah mana?

Cak Imin vs Mahfud vs Khofifah

Menariknya, masing-masing tokoh yang bersaing di Pilpres 2024 memiliki potensi di wilayah-wilayah yang berbeda. Belum lagi, terdapat juga tokoh-tokoh yang bukan capres atau cawapres tetapi memiliki pengaruh luas guna mendukung paslon yang mereka sokong.

Kontestasi di provinsi inipun akan menjadi semakin sengit – mengingat kekuatan tokoh-tokoh ini juga saling tumpang tindih di sejumlah kota dan kabupaten di Jatim. 

Guna memetakan kekuatan-kekuatan politik yang mendominasi wilayah-wilayah di Jatim, peta politik atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 silam bisa menjadi gambaran. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PDIP dan PKB mendominasi di banyak wilayah.

Namun, kekuatan PDIP di wilayah Arek bisa saja tergeser oleh kekuatan-kekuatan nasionalis lainnya. Apalagi, mengacu ke survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada 22-27 Oktober 2023, margin keterpilihan PDIP terbilang tipis bila disandingkan dengan partai-partai lainnya seperti Golkar dan Gerindra.

Dominasi PKB-pun patut diperhitungkan dengan sang ketua umum (ketum), Cak Imin, kini menjadi cawapres. Dalam Pemilu 2019, PKB mendominasi sejumlah wilayah Arek, Mataraman bagian utara, dan sebagian wilayah Madura Pulau dan Tapal Kuda.

Namun, dominasi PKB di Pemilu 2019 bukan satu-satunya pertimbangan. Nama-nama tokoh yang berpengaruh bisa menambahkan dinamika baru di persaingan Jatim.

Mahfud, misalnya, dinilai tetap berpengaruh meskipun dirinya bukanlah nama besar di kalangan Nahdliyin – sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama (NU). Dengan latar belakangnya sebagai orang Madura, bukan tidak mungkin dirinya mendapatkan 

Nama Khofifah dan Pakde Karwo, misalnya, menjadi dua nama yang berpengaruh – mengingat keduanya berhasil menjabat sebagai Gubernur Jatim. Khofifah kuat di kalangan Nahdliyin yang dominan berada di Tapal Kuda, sebagian wilayah Arek, dan sebagian wilayah Mataraman Utara. 

Sementara, Pakde Karwo dinilai sangat berpengaruh di Mataraman bagian selatan meski PDIP mendominasi wilayah itu. Ini terlihat pada akhirnya Pakde Karwo dinilai berkontribusi membawa kemenangan kepada Khofifah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018 dengan membawa basis suara Mataraman.

Pada akhirnya, dengan masing-masing kubu memiliki jagoannya masing-masing, bukan tidak mungkin perebutan antar-wilayah dalam Jatim akan terjadi dengan semakin panas. Lek wes rebutan ngene iki, opo gak bahaya ta, Rek? (A43)