Kho Ping Hoo wafat 31 tahun lalu, tetapi dunia Kang-Ouw ciptaannya masih hidup. Mengapa presiden pun ikut membacanya?

PinterPolitik.com

“Menolong orang bukanlah sebuah budi yang harus diingat, melainkan kewajiban hidup yang harus dilupakan setelah ditunaikan.” – Kam Bu Te, Pendekar Super Sakti ()

Cupin menutup buku saku bersampul kusam itu dengan perlahan. Di tangannya, sebuah cerita silat Kho Ping Hoo yang halamannya sudah menguning dimakan waktu.

Ia teringat, hari ini 22 Juli, tepat tiga puluh satu tahun sejak sang maestro wafat di Solo pada 1994. Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo, pria kelahiran Sragen 1926 itu, telah pergi, tetapi dunianya belum.

Cupin merenung sejenak tentang paradoks yang menggelitik nalarnya. Bagaimana mungkin seorang pengarang yang tak bisa membaca satu pun aksara Mandarin justru menjadi pemasok terbesar imajinasi tentang ke-Tionghoa-an bagi jutaan pembaca Indonesia?

Ia tahu betul jawabannya tidak sesederhana kelihatannya. Kho Ping Hoo menyerap dunia Timur lewat film silat Hong Kong dan buku berbahasa Inggris serta Belanda, lalu menuangkannya kembali dalam bahasa Indonesia yang lincah.

Bagi Cupin, warisan itu jauh lebih besar daripada seratus lebih judul yang pernah ditulisnya. Kho Ping Hoo merakit sebuah republik moral, sebuah dunia tempat keadilan bekerja sebagaimana seharusnya.

Ia membayangkan lapak-lapak koran dan taman bacaan yang dahulu memajang buku saku murah itu dari Aceh sampai Ambon. Sebuah imperium kecil yang beredar terang-terangan, bukan di bawah tanah.

Cupin teringat pula bahwa sang maestro tak pernah sekali pun menjejakkan kaki di Tiongkok. Seluruh negeri yang ia lukiskan dengan begitu hidup itu lahir murni dari imajinasi dan bacaan sekundernya.

Justru keterbatasan itu, pikir Cupin, yang membuat karyanya begitu mudah dipeluk oleh Indonesia yang majemuk. Ia tidak menghadirkan Tiongkok yang asing, melainkan Tiongkok yang sudah diterjemahkan ke dalam rasa lokal.

Cupin menyadari, mengenang Kho Ping Hoo bukanlah sekadar bernostalgia tentang sastra pop. Ini adalah renungan tentang bagaimana sebuah kebudayaan bertahan hidup di celah-celah kebijakan negara.

Dua pertanyaan pun menggantung di benaknya. Bagaimana cerita silat itu bisa lolos di era ketika ekspresi Tionghoa justru dibatasi, dan mengapa bahkan para pemimpin bangsa turut menjadi pembacanya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Jianghu Menembus Sekat Orba

Cupin membuka catatannya, menelusuri lorong sejarah yang tidak selalu mudah. Ia paham bahwa sepanjang era Orde Baru, sejumlah kebijakan seperti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 membatasi ruang gerak kebudayaan Tionghoa di ranah publik.

Sekolah, pers, dan penggunaan aksara Mandarin praktis menyempit pada masa itu. Namun, di tengah kondisi tersebut, cerita silat Kho Ping Hoo justru mencapai puncak sebarannya dan tetap legal.

Cupin menemukan kunci penjelasannya pada gagasan sejarawan Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities. Anderson berargumen bahwa komunitas terbayang lahir lewat kapitalisme cetak, yaitu buku murah dalam bahasa vernakular yang menyatukan orang-orang yang tak pernah saling bertemu.

Di sinilah letak kecerdikan tak sengaja itu, pikir Cupin. Karya Kho Ping Hoo bukanlah produk berbahasa Mandarin yang dibatasi, melainkan fiksi berbahasa Indonesia bertema Tiongkok sehingga lolos dari sekat zaman.

Kebudayaan yang dibatasi tampil sebagai dirinya sendiri justru selamat karena hadir sebagai hiburan bersama. Ia menampung memori kultural yang ruang resminya sedang tertutup.

Cupin lalu teringat gagasan lain yang memperkaya nalarnya. Sarjana Petrus Liu dalam bukunya Stateless Subjects menerjemahkan jianghu sebagai ranah tanpa negara, sebuah tatanan moral paralel tempat pendekar menegakkan keadilan menurut kode etiknya sendiri.

Konsep jianghu itu sendiri, yang dikenal pembaca kita sebagai dunia Kang-Ouw, sesungguhnya sudah setua filsuf Zhuangzi pada abad keempat sebelum Masehi. Ia melukiskan ruang di luar politik istana yang penuh sikut.

Yang membuat Cupin takjub adalah bukti jangkauan vertikalnya. Sekurang-kurangnya tiga Presiden Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Joko Widodo, secara terbuka mengaku sebagai pembaca karya sang maestro.

Bahkan, Jokowi menyebutnya langsung di Kompleks Istana pada Mei 2017 sebagai bacaan masa mudanya. Daftar penggemar itu juga merentang dari Sultan Hamengkubuwono, Cak Nun, sampai musisi balada Iwan Fals.

Cupin tersenyum melihat komposisi yang tidak biasa itu. Seorang kiai, seorang sultan, seorang insinyur, dan seorang musisi jalanan, semuanya di masa muda memasuki dunia Kang-Ouw yang sama.

Peneliti Leo Suryadinata dari Yusof Ishak Institute Singapura bahkan memperkirakan setiap edisi dibaca sekitar 1,6 juta orang karena kultur buku sewaan. Ini menandakan jangkauan yang meluas hingga ke dunia berbahasa Melayu.

Namun, dua pertanyaan baru muncul di benak Cupin. Apa sesungguhnya nilai-nilai yang membuat dunia jianghu begitu memikat, dan bagaimana ia beresonansi dengan gaya kepemimpinan hari ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Pendekar-isme” dan Warisan Jianghu

Cupin merenungkan inti dari seluruh cerita silat itu, yaitu nilai-nilai yang disebutnya “pendekar-isme”. Ada xia atau kesatriaan, yi atau kebenaran, kesetiaan, serta keberpihakan pada yang lemah.

Ia teringat gagasan ilmuwan politik Robert Putnam tentang modal sosial dalam bukunya Bowling Alone. Putnam membedakan modal yang mengikat kelompok sendiri dari modal yang menjembatani antarkelompok berbeda, dan bacaan lintas golongan seperti karya Kho Ping Hoo adalah penghasil jembatan yang efisien.

Menariknya, Cupin melihat “pendekar-isme” itu beresonansi dengan idiosinkrasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Latar sebagai prajurit dan kecintaan pada nilai kehormatan, kesetiaan, serta pembelaan pada rakyat memiliki gema yang mirip dengan etos kesatria dalam dunia jianghu.

Semangat ini tampak dalam sejumlah kebijakan yang menekankan keberpihakan pada yang lemah. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, mencerminkan etos melindungi golongan yang paling membutuhkan.

Penekanan pada kemandirian pangan dan energi juga sejalan dengan nilai kedaulatan yang dijunjung para pendekar. Sebuah negeri, layaknya seorang kesatria, idealnya mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Cupin lalu membandingkannya dengan fenomena serupa di berbagai negeri. Ia teringat bagaimana Jin Yong di Hong Kong membangun keTionghoaan kultural bagi para diaspora yang mencari akar identitasnya.

Ada pula Alexandre Dumas dengan roman bersambung Tiga Pendekar yang menempa memori nasional dan etika kehormatan bagi pembaca Prancis abad kesembilan belas. Semua kasus itu menunjukkan pola yang sama, yaitu fiksi populer sebagai wadah etika kolektif.

Cupin juga merujuk sosiolog Pierre Bourdieu yang membedakan modal budaya yang diakui elite dari popularitas massa. Kho Ping Hoo dibaca jutaan orang, tetapi pengaruh sejatinya lama tertahan pengakuan kanonik, sesuatu yang akhirnya terkoreksi lewat Satyalancana Kebudayaan pada 2014.

Bagi Cupin, ini adalah pelajaran berharga bagi para pengambil kebijakan hari ini. Modal budaya bukanlah hiburan sisa, melainkan sebuah infrastruktur perekat bangsa yang biayanya nyaris nol bagi negara.

Pada akhirnya, Cupin menyimpan kembali buku saku tua itu di raknya dengan penuh hormat. Ia menyadari bahwa sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh undang-undang dan anggaran, tetapi juga oleh cerita-cerita yang membentuk rasa keadilannya.

Kho Ping Hoo, sang pengarang yang tak bisa membaca aksara leluhurnya itu, pada akhirnya ikut menuliskan sebagian nurani bangsanya. Dan mungkin, renung Cupin, warisan terindah seorang pendekar sejati memang bukan pedang yang ia genggam, melainkan nilai-nilai yang ia wariskan untuk dikenang lintas generasi. (A43)