Perang Iran-Amerika Serikat (AS) memaksa semua negara memilih pihak. Bagaimana kalau menolak pun bukan pilihan?

PinterPolitik.com

“A society of states exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions.” – Hedley Bull, The Anarchical Society (1977)

Cupin baru saja pulang kerja ketika kabar itu meledak di timeline-nya: Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas dengan ratusan rudal ke enam negara Teluk yang bahkan sudah mati-matian menyatakan netral, dan Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia mengalir setiap hari, ditutup paksa.

Cupin tidak tinggal di Timur Tengah. Dia tinggal di Jakarta, naik KRL setiap pagi, dan mengisi bensin setiap Jumat, tapi tiba-tiba harga BBM jadi urusan geopolitik.

Dalam dua minggu, harga minyak dunia tembus 100 dolar per barel. Goldman Sachs memperkirakan inflasi Asia akan bertambah 0,7 poin persentase jika Selat Hormuz tertutup selama enam minggu, sementara Bank Indonesia harus langsung bergerak menjaga stabilitas rupiah.

Yang membuat Cupin bingung bukan perangnya sendiri, karena perang selalu ada di suatu tempat. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana semua orang, termasuk Indonesia, tiba-tiba diminta memilih sisi.

Iran secara resmi meminta Indonesia “secara tegas mengutuk agresi AS dan Israel.” Di sisi lain, Washington terus memperluas sanksi sekunder, dua belas paket baru sepanjang 2025-2026, yang pada dasarnya berkata: siapa pun yang masih berbisnis dengan Teheran akan terputus dari sistem keuangan global.

Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, bahkan menyatakan bersedia terbang ke Teheran. Tapi Iran bertanya tajam: “Apakah ada jaminan AS akan menepati perjanjian?”, sementara di dalam negeri, MUI menuntut Indonesia keluar dari “Board of Peace” bentukan Trump.

Cupin, sambil men-scroll berita di kereta, merasa seperti sedang menonton dua tetangga paling sangar di kompleksnya tawuran di gang. Dan semua orang dipaksa menjawab: “Kamu di pihak siapa?”

Tapi benarkah dunia internasional bekerja seperti tawuran RT? Dan kalau iya, apa yang terjadi pada tetangga yang menolak ikut-ikutan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Satu RT, Dua Jagoan

Analogi “tawuran RT” terdengar sederhana, tapi justru di situlah kekuatannya. Tatanan internasional memang punya kemiripan struktural dengan dinamika lingkungan tempat tinggal, dan dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai English School, Hedley Bull dalam The Anarchical Society berargumen bahwa negara-negara hidup dalam kondisi “anarki yang tertata”, tidak ada pemerintah dunia yang berkuasa, tapi ada norma, kebiasaan, dan institusi bersama yang mencegah kekacauan total, persis seperti peraturan RT yang menjaga ketertiban tanpa polisi permanen.

Bayangkan konflik ini sebagai tawuran antara dua penghuni paling dominan di kompleks. Pak Amrik menguasai satu-satunya mesin ATM, yaitu sistem keuangan berbasis dolar, sementara Mas Imran tinggal di gang sempit satu-satunya, tempat semua truk gas dan logistik harus lewat.

Ketika Pak Amrik dan sahabat karibnya Mas Is menyerang, Mas Imran tidak hanya membalas ke mereka berdua. Ia melempari batu ke semua rumah yang pernah meminjamkan halaman ke Pak Amrik, termasuk Qatar, Kuwait, dan UEA yang sudah berulang kali menjamin netralitas mereka.

Mengapa? Barry Buzan dan Ana Gonzalez-Pelaez, dalam International Society and the Middle East, menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah beroperasi lebih sebagai “sistem” daripada “masyarakat” internasional. Negara-negara saling memengaruhi bukan karena berbagi norma, melainkan karena saling terikat secara material, sehingga geografi dan infrastruktur, bukan niat diplomatik, yang menentukan siapa yang kena getah.

Inilah yang Cupin rasakan tanpa bisa mengartikulasikannya: bukan hanya Pak Amrik dan Mas Imran yang bertengkar, tapi gang itu sendiri yang menjadi senjata. Semua orang yang bergantung pada gang itu otomatis terseret ke dalam tawuran.

Negara-negara Teluk, meski dihujani lebih dari 2.000 rudal dan drone, tidak melancarkan satu pun serangan balasan. Alasannya, sebagaimana diungkapkan seorang pejabat Teluk: mereka tahu bahwa Pak Amrik mungkin akan pulang ke rumahnya yang jauh, tapi mereka harus tetap bertetangga dengan Mas Imran selamanya.

Tiongkok, yang membeli 87% ekspor minyak Iran dan menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar di sana, hanya mengirim ucapan belasungkawa dan mendeklarasikan “netralitas.” India butuh lima hari hanya untuk menandatangani buku belasungkawa Khamenei, dan setiap hari keheningan itu dihitung sebagai pernyataan politik oleh kedua kubu.

Andrew Hurrell dalam On Global Order menyebut fenomena ini sebagai dilema kekuatan menengah: negara-negara yang tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan, tapi cukup terhubung untuk menderita akibatnya. Cupin mulai mengerti bahwa Indonesia bukan penonton, Indonesia adalah tetangga yang kehabisan gas karena gang ditutup.

Tapi kalau spiral ini terus berputar, saling serang, saling blokade, saling paksa, apakah ada titik di mana perpecahan menjadi permanen? Dan apakah Indonesia, yang mengira dirinya jauh dari tawuran, justru sedang ditarik masuk tanpa sadar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tawuran yang Melebar ke Semua Gang?

Ada konsep yang bisa menjelaskan ke mana arah spiral ini, dan konsep itu lahir bukan dari ilmu politik, melainkan dari antropologi. Gregory Bateson, dalam Naven pada 1936, memperkenalkan istilah schismogenesis setelah mengamati suku Iatmul di Papua Nugini: ketika dua kelompok berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat, hubungan itu akan terus membelah diri sampai hancur, kecuali ada mekanisme yang menghentikannya.

Bateson membedakan dua jenisnya. Schismogenesis simetris terjadi ketika kedua pihak saling meniru eskalasi: Pak Amrik memperketat sanksi, Mas Imran mempercepat pengayaan uranium, Pak Amrik dan Mas Is menyerang fasilitas nuklir, Mas Imran membangun lebih banyak rudal, dan seterusnya seperti dua tetangga yang saling meninggikan pagar sampai keduanya hidup di balik tembok beton.

Schismogenesis komplementer lebih halus tapi lebih merusak. Ini terjadi ketika satu pihak makin menekan dan pihak lain makin terpojok: Pak Amrik menekan Mas Imran dengan sanksi bertubi-tubi, Mas Imran beralih ke ancaman keamanan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa, dan Pak Amrik membaca respons itu sebagai konfirmasi bahwa Mas Imran “berbahaya” dan perlu ditekan lebih keras lagi.

Yang paling relevan bagi Cupin, dan bagi Indonesia, adalah bagaimana schismogenesis ini merembes ke seluruh RT. Mas Imran kini membuka gang sempit secara selektif: kapal India dan Turki boleh lewat, sekutu Pak Amrik tidak, sehingga setiap pengiriman kargo menjadi pernyataan geopolitik, persis seperti penjaga gang yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa harus putar balik berdasarkan siapa yang masih menyapanya dengan sopan.

Ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 12 Maret, Rusia dan Tiongkok mempertanyakan apakah rapat itu sendiri sah. Butuh voting hanya untuk memutuskan apakah mereka boleh duduk dan bicara, persis seperti musyawarah RT yang gagal dimulai karena dua warga paling senior berdebat soal keabsahan undangan, sementara di luar, rumah-rumah masih terbakar.

Ini adalah apa yang Bateson sebut kegagalan mekanisme korektif: institusi yang seharusnya memutus siklus pembelahan justru sudah terbelah olehnya. Dan ketika peraturan RT sudah tidak dihormati oleh penghuni paling berkuasa, setiap keluarga mulai membuat aturannya sendiri, menimbun persediaan, membangun pagar lebih tinggi, membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga terdekat.

Bagi Indonesia, schismogenesis bahkan bekerja ke dalam rumah sendiri. Opini publik terbelah: mayoritas Muslim condong bersimpati pada Iran yang diserang, sementara elite bisnis dan teknokrat melihat hubungan dengan AS sebagai kebutuhan ekonomi yang tak bisa dikorbankan, dan Prabowo terjebak di tengah, terlalu dekat dengan Washington untuk dipercaya Teheran, terlalu ambigu untuk memuaskan konstituennya sendiri.

Cupin menutup ponselnya dan turun di stasiun. Besok dia tetap harus isi bensin, tetap harus bayar cicilan, tetap harus hidup di dunia yang retakannya tidak terlihat tapi sudah terasa di setiap harga dan setiap pilihan kecil, dan mungkin yang paling jujur bukan bertanya “kita di pihak siapa,” melainkan bertanya apakah kita sudah cukup kuat untuk tetap bisa memilih di dunia yang semakin memaksa semua orang berhenti memilih. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Langkah Partai Kebangkitan Bangsa mengutuk serangan AS–Israel ke Iran memantik pertanyaan baru: sekadar sikap moral atau strategi politik? Di tengah diamnya partai Islam lain, PKB justru membaca momentum geopolitik. Apakah ini awal perebutan kepemimpinan narasi politik Islam Indonesia di panggung global?

PinterPolitik.com

Di tengah meningkatnya ketegangan global antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, respons politik di Indonesia memperlihatkan dinamika yang menarik

Salah satu langkah paling mencolok datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menjadi partai politik pertama di Indonesia yang secara terbuka mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Tidak hanya itu, elite PKB juga menjadi yang pertama bertemu dengan Duta Besar Iran di Indonesia untuk menyampaikan dukacita dan solidaritas.

Langkah tersebut terlihat sederhana dalam bentuknya—sebuah pernyataan politik dan gestur diplomatik. Namun jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah ini sekadar ekspresi moral, atau justru strategi politik yang lebih terukur?

Menariknya, sikap PKB tersebut muncul ketika sebagian partai Islam lain relatif berhati-hati. Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang secara historis dikenal vokal dalam isu geopolitik dunia Islam, tidak segera mengeluarkan pernyataan kelembagaan yang kuat.

Kehati-hatian ini dapat dipahami. Iran merupakan negara dengan identitas Syiah yang kuat, sementara basis sosial politik sebagian besar partai Islam di Indonesia berada dalam tradisi Sunni yang sensitif terhadap isu sektarian.

Dalam konteks ini, PKB justru mengambil jalur yang berbeda. Partai yang memiliki akar kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama tersebut tampak menempatkan isu Iran bukan dalam kerangka sektarian, melainkan dalam narasi kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Langkah tersebut dapat dibaca melalui konsep symbolic politics yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Murray Edelman. Dalam pandangan Edelman, banyak tindakan politik bukan semata-mata bertujuan menghasilkan kebijakan konkret, melainkan membangun simbol yang mampu menggerakkan emosi dan persepsi publik.

Dalam kasus PKB, solidaritas terhadap Iran bukan sekadar posisi geopolitik, tetapi simbol keberpihakan terhadap keadilan global.

Dengan kata lain, gestur politik tersebut memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar diplomasi informal. Ia merupakan sinyal bahwa politik domestik Indonesia tidak sepenuhnya terpisah dari arus besar geopolitik dunia.

Kapital Politik Moral PKB?

Untuk memahami langkah PKB secara lebih mendalam, kerangka teori dari sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjadi relevan. Bourdieu menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, aktor politik tidak hanya mengandalkan modal ekonomi atau modal sosial, tetapi juga modal simbolik dan moral.

Modal moral ini muncul ketika seorang aktor atau institusi dipersepsikan memiliki legitimasi etis yang tinggi. Dalam konteks politik Islam Indonesia, isu seperti Palestina, konflik Timur Tengah, dan solidaritas umat sering kali menjadi sumber penting bagi pembentukan modal moral tersebut.

Langkah PKB mengecam serangan terhadap Iran dapat dibaca sebagai upaya membangun moral capital di hadapan publik Muslim Indonesia.

Dengan mengambil posisi lebih awal dibandingkan partai lain, PKB berpotensi mendapatkan apa yang dalam teori ekonomi politik disebut first mover advantage—keuntungan bagi aktor yang pertama mengambil posisi dalam suatu isu.

Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom politik Joseph Schumpeter. Dalam kerangka Schumpeter, inovasi tidak selalu berupa teknologi atau ekonomi; dalam politik, inovasi dapat berupa kemampuan membaca peluang simbolik sebelum pesaing melakukannya.

PKB tampaknya sedang memainkan logika tersebut. Ketika sebagian partai Islam memilih berhati-hati, PKB justru mengisi ruang narasi yang kosong. Dalam politik, ruang narasi yang kosong sering kali lebih penting daripada ruang kekuasaan formal.

Ada pula dimensi diferensiasi ideologis. Dalam lanskap politik Islam Indonesia, PKS selama ini dikenal sebagai partai yang kuat dalam isu solidaritas umat global, terutama terkait Palestina. Namun dengan mengambil sikap tegas terhadap Iran, PKB berpotensi memperluas posisi tersebut.

Strategi ini menarik karena PKB tidak masuk melalui jalur ideologi konservatif, melainkan melalui narasi Islam kosmopolitan—sebuah pendekatan yang lebih menekankan nilai kemanusiaan universal daripada identitas sektarian.

Akar historis pendekatan ini dapat ditelusuri pada pemikiran Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Gus Dur sering menekankan bahwa Islam Indonesia memiliki tradisi inklusif yang mampu menjembatani perbedaan mazhab dan identitas keagamaan.

Jika dibaca dalam kerangka tersebut, langkah PKB bukan sekadar sikap politik sesaat, melainkan upaya merevitalisasi tradisi Islam moderat Indonesia dalam arena geopolitik.

Geopolitik Identitas

Lebih jauh lagi, dinamika ini juga dapat dianalisis melalui konsep politik peradaban yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Samuel Huntington. Dalam karya terkenalnya The Clash of Civilizations, Huntington berargumen bahwa konflik dunia pasca-Perang Dingin akan semakin dipengaruhi oleh identitas peradaban.

Terlepas dari kontroversinya, teori ini membantu menjelaskan mengapa isu seperti Iran atau Palestina memiliki resonansi emosional yang kuat di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia.

Bagi sebagian publik, konflik tersebut tidak hanya dipandang sebagai konflik geopolitik, tetapi juga sebagai simbol relasi antara dunia Islam dan Barat.

Dalam konteks ini, sikap PKB dapat dilihat sebagai upaya membaca emosi geopolitik umat. Namun yang lebih menarik adalah paradoks politik yang muncul: partai yang selama ini dikenal relatif moderat justru tampil paling vokal dalam isu geopolitik, sementara partai yang dikenal lebih ideologis memilih berhati-hati.

Paradoks ini menunjukkan bahwa politik tidak selalu bergerak sesuai stereotip ideologis. Dalam banyak kasus, keberhasilan politik justru ditentukan oleh kemampuan membaca momentum.

Di sinilah muncul kemungkinan bahwa langkah PKB merupakan bagian dari perebutan kepemimpinan narasi dalam politik Islam Indonesia. Selama dua dekade terakhir, narasi solidaritas umat dalam isu global sering kali didominasi oleh kelompok tertentu.

Namun dengan mengambil posisi yang jelas dalam isu Iran, PKB membuka peluang untuk memasuki ruang tersebut.

Jika strategi ini dijalankan secara konsisten—misalnya melalui isu Palestina, konflik kemanusiaan global, atau diplomasi antarumat—PKB dapat membangun identitas baru sebagai partai Islam yang aktif dalam isu geopolitik.

Identitas tersebut berpotensi memiliki dampak elektoral, terutama di kalangan pemilih Muslim muda yang semakin terhubung dengan isu global melalui media sosial.

Namun tentu saja, strategi ini juga memiliki risiko. Politik Timur Tengah sarat dengan kompleksitas sektarian dan rivalitas geopolitik. Terlalu jauh terlibat dalam narasi tertentu dapat memicu resistensi di dalam negeri.

Karena itu, kunci keberhasilan langkah PKB bukan hanya pada keberanian mengambil posisi, tetapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara solidaritas global dan sensitivitas domestik.

Pada akhirnya, langkah PKB menunjukkan bahwa politik Indonesia tidak lagi sepenuhnya terisolasi dari dinamika global. Dalam era komunikasi digital dan geopolitik yang saling terhubung, isu internasional dapat dengan cepat menjadi sumber legitimasi politik domestik.

Dan mungkin di sinilah inti dari fenomena ini: PKB mungkin tidak sedang mencoba memengaruhi politik Iran. Yang sedang mereka lakukan adalah membaca perubahan lanskap emosi politik umat di Indonesia—dan berusaha berada selangkah di depan dalam perebutan makna dan narasi. (J61)

Di tengah konflik antara Iran dan Israel, figur Ayatollah Ali Khamenei justru semakin “bangkit” di platform media sosial (medsos) seperti X (dulu Twitter).

PinterPolitik.com

“There will be more words written on Twitter in the next two years than contained in all books ever printed” – Christian Rudder, pengusaha dan penulis asal Amerika Serikat

Cupin, seorang mahasiswa politik semester akhir, awalnya tidak terlalu tertarik pada akun X (dulu Twitter) milik Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun akhir-akhir ini, ia mulai memperhatikan akun @khamenei_ir yang berbahasa Inggris, karena cuitan-cuitan lama Khamenei tiba-tiba kembali ramai diperbincangkan.

Yang membuat Cupin heran, unggahan yang viral bukan soal nuklir atau geopolitik. Justru yang banyak disukai adalah cuitan Khamenei tentang menanam pohon atau nasihat agar para suami memperlakukan istri mereka dengan penuh kelembutan.

Di platform yang biasanya ramai oleh humor sinis dan debat panas, Khamenei justru muncul sebagai figur konservatif yang dianggap “wholesome” oleh sebagian pengguna. Banyak komentar menyebutnya sebagai “wife guy” atau bahkan “sweet old guy”, sebuah respons yang menurut Cupin terasa janggal sekaligus menarik.

Cuitan-cuitan itu kini beredar luas, bahkan di luar kalangan yang biasanya mengikuti isu Timur Tengah. Cupin melihat bagaimana gaya bahasa yang tenang dan bernada nasihat hidup dari Khamenei menarik simpati audiens yang lebih muda dan mungkin tidak terlalu mengenal konteks politik Iran.

Sebagai mahasiswa politik, Cupin melihat ini bukan sekadar nostalgia atau algoritma acak. Ia mulai curiga bahwa ada narasi yang sedang dibentuk ulang, atau setidaknya dipoles agar tampil lebih bersahabat di mata global.

Dalam benaknya, Cupin bertanya: mengapa fenomena ini bisa terjadi? Mungkinkah ada dinamika politis di balik viralnya cuitan-cuitan lama Khamenei?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

X: Dari Atrisi Jadi Narasi?

Cupin duduk di bangku perpustakaan kampusnya sambil membuka dua tab sekaligus: satu berisi berita terbaru soal ketegangan Iran-Israel, dan satu lagi menampilkan linimasa X yang penuh dengan potongan video, meme, dan kutipan politik. Ia sadar bahwa konflik yang dulu bersifat fisik dan tertutup kini berubah menjadi terbuka dan simbolik—berpindah dari arena perang atrisi ke medan perang narasi.

Sejak sebelum konflik terbaru pecah, baik Iran maupun Israel telah aktif membentuk citra dirinya di dunia maya. Melalui akun resmi maupun jaringan pendukung, masing-masing pihak mencoba mengendalikan persepsi global dengan membanjiri X dengan argumen, klaim moral, dan identitas diri yang dikurasi secara saksama.

Cupin teringat pada buku Subjective Consciousness: A Self-Representational Theory karya Uriah Kriegel, yang menyebut bahwa kesadaran subyektif tak hanya mengenali objek di luar diri, tapi juga menyertakan representasi tentang diri sendiri. Bagi Cupin, ini menjelaskan mengapa Iran atau Israel tidak hanya bicara soal lawan mereka, tapi juga tentang siapa mereka di mata publik dunia.

Misalnya, ketika akun resmi Israel menampilkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan perlindungan warga, Iran melalui akun seperti @khamenei_ir mengedepankan nilai-nilai moral, spiritualitas, dan bahkan kelembutan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya berupaya menjadi “subjek yang disadari” oleh dunia internasional—bukan hanya sebagai pelaku, tapi sebagai sosok dengan narasi diri yang kuat.

Cupin mulai berpikir bahwa perang ini tidak lagi hanya antarnegara, tapi juga melibatkan publik global sebagai audiens dan juri. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya: mengapa perang narasi ini bisa saja menunjukkan peran entitas politik lain di luar pihak-pihak yang sedang berkonflik? Mungkinkah ini berkaitan dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang memiliki platform media sosial itu sendiri?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Elon-Khamenei Saga?

Cupin semakin larut dalam pencariannya memahami wajah baru konflik internasional di era digital. Kini, ia tak hanya memperhatikan negara-negara yang terlibat, tapi juga perusahaan-perusahaan teknologi yang memfasilitasi narasi dari masing-masing pihak.

Dalam jurnal Global: Jurnal Politik Internasional, peneliti Abid A. Adonis menjelaskan bahwa media sosial telah mendorong transformasi aktor dalam hubungan internasional. Perusahaan teknologi, yang dulunya hanya dianggap fasilitator komunikasi, kini menjadi aktor non-negara dengan kekuasaan yang nyata terhadap dinamika global.

Cupin menyoroti satu kasus yang terjadi pada tahun 2024, saat Elon Musk—pemilik X—memblokir akun Khamenei yang berbahasa Ibrani karena dugaan pelanggaran pedoman komunitas. Keputusan ini memicu perdebatan luas karena dianggap menunjukkan keberpihakan, sekaligus memperlihatkan betapa besarnya pengaruh pemilik platform terhadap siapa yang boleh bicara dan siapa yang dibungkam.

Ia menyadari bahwa dalam konteks konflik seperti Iran-Israel, peran platform media sosial tak lagi netral. Keputusan moderasi, algoritma penyebaran konten, hingga amplifikasi suara tertentu bisa berpengaruh besar terhadap bagaimana satu pihak dipersepsikan oleh publik dunia.

Cupin berpikir bahwa era kedaulatan digital tak bisa lagi hanya diukur dari kontrol negara terhadap infrastrukturnya. Perusahaan teknologi global, terutama yang dipimpin figur berpengaruh seperti Elon Musk, telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan baru di atas panggung internasional.

Kesimpulan yang mulai terbentuk di benak Cupin adalah: konflik antarnegara kini tak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan para pemilik platform. Perang narasi digital tak lagi hanya soal negara, tapi juga tentang siapa yang menguasai ruang bicara. (A43)

Apakah sosok ini bakal jadi selebtweet paling hits tahun ini? 

#AliKhamenei #Khamenei #AyatollahAliKhamenei #Iran #ElonMusk #X #Twitter #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini