PDIP disebut-sebut akan kukuhkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum! Dikritik karena dinilai anti regenerasi! Setuju?

Akankah PKB makin tinggi mengudara bersama bos Lion Air? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Luhut sebut siap jadi Ketum Golkar asalkan tidak dengan cara melawan Airlangga

PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]kspresi kecintaan terhadap Indonesia tidak harus sama dan sebangun antara satu dengan yang lainnya. Kecintaan tidak hanya berwujud pada puja dan puji terhadap kinerja pemerintah, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk kritik.

Jika benar-benar “Aku Indonesia”, jangan biarkan rupiah terpuruk, ekonomi krisis, politik disandera, perusahaan-perusahaan milik negara disalahgunakan, mafia-mafia impor merajalela, narkoba meluas, penjahat kerah putih beraksi leluasa

— Haedar Nashir (@HaedarNs) October 28, 2018

Begitulah wujud kecintaan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam akun Twitter pribadinya. Kritik yang konstruktif itu pun merupakan wujud cinta pada Indonesia agar yang dicintai tetap utuh lahir dan batin serta tidak salah arah jalan.

Gimana gengs menurut kalian? Mantap lah ya, suka nih eyke sama yang kayak begini-begini. Tajam setajam silet! Jadi terlintas pilih doi ajalah jadi presiden. Eh tapi presidennya, presiden partai PKS. Wkwkwk, bercanda cuy!

Menurut Haedar, kecintaan akan Indonesia juga harus diimplementasikan secara nyata baik oleh pemerintah maupun komponen rakyat. Di antaranya dengan sama-sama mencintai rupiah, melawan kejahatan kerah putih, hingga memerangi narkoba dan mafia impor pangan.

Dengan begitu, semua bisa bersatu dan Indonesia benar-benar menjadi maju dan berdaulat di segala bidang.

Bentar cuy, ini mah narasi klasik banget. Coba deh kasih solusi yang bisa semua terima dan bisa langsung diterapkan gitu. Contohnya kayak gini:
Share on X

“Ekonomi anjlok, ganti menteri ekonominya! Ekspor loyo, ganti menteri perdagangannya! Tidak bisa swasembada pangan, ganti segera menteri pertaniannya! Apaan? Semua menterinya pada govlog? Ya udah ganti aja rakyatnya!” Wkwkwk.

Jika benar-benar “Aku Indonesia”, jangan biarkan rupiah terpuruk, ekonomi krisis, politik disandera, perusahaan-perusahaan milik negara disalahgunakan, mafia-mafia impor merajalela, narkoba meluas, penjahat kerah putih beraksi leluasa

— Haedar Nashir (@HaedarNs) October 28, 2018

Kalau narasinya seperti di atas ini nih gengs, aduh makin old school nan purbakala banget cuy! Contohnya ya pada zaman Firaun deh.

Waktu itu kan Firaun sempat diceramahin sama Nabi Musa untuk menuju jalan yang lebih baik. Tapi apa daya gengs, namanya juga Firaun. Bukannya mendengar Nabi Musa, eh malah berendem di laut! Un un, sian amat nasib lu. Lantas sama aja nih gengs kayak jaman sekarang, mulai banyak orang yang mirip-mirip kayak Firaun.

Intinya mah kalau menurut eyke, stop deh buat narasi-narasi yang ngambang begini. Daripada banyak membuat narasi, kita  langsung aja bentuk gerakan revolusi. Anjay, ngeri enggak tuh! (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Ketua MPR disebut – sebut sebagai tokoh yang berpotensi mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

Kalau ditinjau dari apa yang dibutuhkan Jokowi, yaitu didampingi oleh tokoh dari kalangan agamis, sepertinya Zulkifli Hasan bisa memenuhinya. Indikatornya adalah karena Zulkifli sangat dekat dengan Muhammadiyah.

Hmmm, apalagi saat Zulkifli yang mengakui bahwa Muhammadiyah lah yang menjadi motivasi dasarnya untuk memenangkan posisi Ketua MPR dan Ketua Umum PAN, weleeeeh weleeeeh.

Selain itu, Zulkifli punya modal lain, yaitu pernah menjabat di Pemerintahan dan memimpin lembaga tinggi negara. Pengalaman yang dimaksud itu, saat Zulkifli menjadi Menteri Kehutanan dan kini menjabat sebagai Ketua MPR.

Tapi kalau dilihat dari bekal politik sih, Zulkifli cukup punya modal lah. Apalagi jabatannya kini sangat strategis. Tapi pertanyaannya hanya satu saja, Jokowinya mau ga disandingkan dengan Zulkifli? Aukk deh.

Hmmm, gimana ya? Pertimbangannya itu loh, berat sih, weleeeh weleeeh hmmmm. Bukan karena apa – apa, kan tahu sendiri PAN selalu main dua kaki, jadi ngeri juga kalau cara mainnya begitu, ahhh syudahhhlah.

Kalau nostalgia dikit sih, mengingat Pilpres sebelumnya kan PAN kebagian jatah Cawapres dari kubu Prabowo, tapi kalau Zulkifli merapat ke kubu Jokowi sekarang dapet ga ya? Weleeeeh weleeeh. Ahhhh ga yakin deh, weleeeh weleeh.

Tapi tenang saja, Zulkifli sudah meminta bantuan untuk diajarkan sesuatu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Waduh, mau minta ajarin apaan sih? Kok berkunjungnya diem – diem segala sih, zzzzz. Kan Pilpresnya juga masih jauh.

Mau minta dijodohin sama Jokowi ya? Hadeuuuhhh. Terus kalau ditanya, siapkah Zulkifli jadi Cawapresnya Jokowi?

Hmmm, siap sedialah. Setidaknya, Zulkifli sudah minta ajarin JK kalau jadi Wapres itu gimana, jadi ga akan bingung lagi nanti, weleeeh weleeeh, kayak bakal terpilih aja sih wkwkk.

Woailaaah, masa jadi Wapres aja bingung sih, sampe belajar sendiri ke Wapresnya langsung, weeewww. Yahhh kalo begitu berarti Zulkifli baru siapnya jadi Wapres ‘magang’ dong? Hadeuuuhhh. (Z19)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Berbagai cara dilakukan oleh partai politik demi menggapai kemenangan untuk meraih kekuasaan. Salah satunya adalah dalam kasus hak angket, terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Tidaklah mengherankan jika ada partai politik (parpol) yang sudah menyatakan mendukung pemerintah, anggotanya turut menandatangani hak angket karena sikap pemerintah yang tak kunjung menonaktifkan sang Gubernur Ahok.

Menurut sebuah sumber, masalah ini tidak terlepas dari pengaruh seorang tokoh senior politik. Meski tokoh ini sudah lama lengser dari kepengurusan, tetapi masih memiliki pengaruh yang sangat besar pada keputusan partai. Bahkan sang tokoh tersebut bisa mengalahkan kewenangan pengurus aktif yang ada saat ini.

Menurutnya, seorang ketua umum definitif pun akan tetap kalah pengaruh dengan sang tokoh senior tersebut. Sebab posisi ketua umum dalam partai tersebut, tidak memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan partai.

Jadi, sebagian besar anggota Dewan yang menandatangani hak angket kabarnya adalah karena pengaruh yang sangat kuat sang tokoh senior tersebut di internal partai. Sumber ini juga mengatakan, “Dalam situasi seperti ini, sangat terlihat kalau dialah (tokoh senior) yang sejatinya the real ketua umum,” pungkas sumber tersebut.

Dalam sebuah partai politik, kadang posisi hirarkis sering terkikis dengan kekuasaan tokoh senior maupun pendiri partai. Sehingga pada akhirnya, kekuasaan hirarkis hanya semacam jabatan palsu belaka karena kekuasaan terbesar akan selalu ada di tangan “sang tokoh” ini. Begitulah partai politik, sungguh penuh misteri. (Suara Pembaruan/Fit)

Wiranto mengatakan perlu lebih berkonsentrasi pada jabatannya‎ sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

pinterpolitik.com – Kamis, 22 Desember 2016.

Wiranto menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura. Hal tersebut ia katakan di hadapan Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, serta petinggi-petinggi partai politik lain yang hadir.

Jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) jadi alasan Wiranto mundur. Menurut dia, dua jabatan tak mungkin dirangkap saat ini. “Dan waktu cepat berlalu, jadi siapapun orangnya harus berlari,” ujarnya. Wiranto juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hasutan-hasutan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hanura dengan seluruh kadernya berkomitmen mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. “Mari bersama-sama berani katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan dukungan Hanura kepada pemerintah sangat kuat dan konsisten. Karena ada kesamaan chemistry,” kata Wiranto.

Kata Wiranto, “Jujur, meninggalkan teman-teman untuk menyelesaikan misi politik seperti saat ini bukanlah perkara mudah. Namun, di sisi lain, menemani Presiden untuk membela kepentingan bangsa merupakan panggilan kewajiban,” hal itu disampaikan Wiranto saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2016).

Ia juga mengakui muncul sedikit guncangan di internal Hanura saat dirinya berencana hengkang dari posisi ketua umum. Namun, hal itu dia nilai wajar. Sebab, ketua umum dalam kepengurusan partai diibaratkan seperti kapten kesebelasan yang menentukan strategi dalam pertandingan.

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, disebut menggantikan Wiranto dan telah disetujui oleh seluruh fungsionaris Hanura. Oesman Sapta, kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, pada 18 Agustus 1950 dikenal sebagai pengusaha dan politikus. Ia menjabat Wakil Ketua MPR pada periode 1999 – 2004.