PinterPolitik.com

Gengs, sekarang ini siapa sih yang nggak tahu Lion Air? Perusahaan penerbangan itu sudah memiliki pengaruh besar dalam dunia transportasi. Bahkan, sudah punya jasa pengiriman barang lho. Nah, Lion Air tuh punya bos yang bernama Rusdi Kirana.

Pria berkumis tersebut memang dikenal sangat dermawan dan ahli manajerial. Saking hebatnya, sampai-sampai banyak partai yang kepincut melamarnya agar bisa bergabung ke dalam jajaran pengurus partai. Beruntung bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena terpilih menjadi kendaraan politik yang sempat dipakai oleh bos Lion Air itu.

Supaya bos Lion Air kerasan, maka diberikanlah jabatan strategis kepadanya, yakni Wakil Ketua Umum. Ia secara mengejutkan didapuk menjadi orang tangan kanannya Muhaimin Iskandar (Cak Imin), cuy. Padahal, baru saja bergabung lho.

Mirip-mirip Cavani deh kalau dalam sepak bola, di mana baru bergabung ke Manchester United sudah dapat nomor punggung keramat aja tuh orang. Namun, sangat disayangkan, kariernya di dunia politik tak semudah di dunia ekonomi.

Pak Rusdi pada akhirnya keluar dari PKB setelah lima tahun berkecimpung di dalam kehidupan politik. Banyak sih yang bilang PKB memang dari awal nggak serius melibatkan Pak Rusdi ke dalam aktivitas politik inti partai.

Dan tahukan kalian, mimin mencium situasi seperti dialami oleh Pak Rusdi lewat hadirnya pemberitaan yang menyebut bahwa Pak Sandiaga Uno sebagai orang yang sukses dalam kegiatan perekonomian bakal bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan, nggak tanggung-tanggung, Bang Sandi katanya bakal didorong supaya bersedia turut meramaikan bursa Ketua Umum (Ketum) PPP, cuy.

Keren nggak tuh? Belum masuk tapi sudah didorong maju ketum. Ini antara PPP sedang memainkan rayuan maut agar Bang Sandi kepincut atau justru Bang Sandi sendiri nih yang sudah berkehendak bergabung dan menguasai PPP.

Terlepas dari bagaimana fakta sebenarnya, mimin kok punya firasat bakal ada yang bernasib seperti Pak Rusdi, ya? Semoga ini cuma firasat sih.

Namun, ngomong-ngomong, kalau dipikir sih ada benarnya lho firasat mimin ini. Coba bayangkan. Kenapa kok Bang Sandi yang direkrut? Menurut mimin ya sebab Bang Sandi memiliki basis pendukung besar lho. Secara, dulu saat doi berkompetisi dalam Pilpres 2019, sangat riuh dukungan di belakangnya kok.

Selain itu, tampaknya alasan ekonomi juga membuat PPP mati-matian ingin mendapatkan tanda tangan dari Bang Sandi sih, cuy – sampai-sampai PPP nggak sungkan lho memperagakan jurus sulap. Abrakadabra, belum anggota pun sudah didorong jadi ketua. Hehe.

Ya, jika memang benar Bang Sandi dan PPP bakal satu paket, tentu saja keuntungan juga ada di PPP. Mimin sih yakin kalau eksistensi Bang Sandi bisa menyelamatkan PPP dari posisi buncit peraih parliamentary threshold (PT).

Namun, kalau Bang Sandi ini jadi Ketua Umum PPP ke depan, Wah, bakal luntur nih trah kiai untuk menduduki singgasana ujung pimpinan PPP. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

“I don’t switch sides. I just switch rides” – Jadakiss, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi yang kerap bermain seri permainan Football Manager, strategi untuk mengatur sebuah tim sepakbola merupakan hal yang tidak asing. Bagaimana tidak? Dalam game tersebut, pemain diberi kesempatan untuk menjalankan fungsi manajemen dalam sebuah tim – dari mengatur formasi hingga melakukan transfer pemain sepakbola.

Sebagai manajer, pengguna dituntut agar dapat menjadikan tim sepakbolanya menjadi tim yang terkuat dalam sebuah liga dan berbagai turnamen. Untuk mewujudkannya, pengguna dapat melakukan beberapa strategi dan taktik, seperti memilah-milah formasi yang dianggap paling sesuai.

Sebagai sebuah tim, setiap pemain di berbagai lini bukan tidak mungkin perlu memenuhi peran dan fungsinya masing-masing. Tatkala ingin menciptakan tim yang lebih kuat lagi, pengguna tentu bisa melakukan transaksi dan menawarkan kontrak kepada pemain di tim lain untuk memperkuat tim pengguna.

Bukan tidak mungkin, apa yang biasa ada di dunia sepakbola ini kini tampaknya turut terlihat dalam dunia politik. Bagaimana tidak? Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit politisi berpindah haluan ke partai-partai politik yang berbeda – entah karena pandangan politik atau kepentingan yang berbeda.

Fahri Hamzah yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora, misalnya, sebelumnya merupakan salah satu politikus di PKS. Namun, entah apa alasan pastinya, Fahri akhirnya memutuskan untuk keluar dari partai itu dan membentuk sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang bernama Garbi – pada akhirnya turut membentuk Partai Gelora.

Baru-baru ini, sebuah kabar wacana “perpindahan” politisi juga muncul di media dan publik. Kabarnya, sejumlah DPC di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan sejumlah nama politisi yang kini bukanlah kader dari PPP untuk menjadi Ketua Umum Partai.

Salah satu nama itu adalah Sandiaga Uno – kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Nama Sandiaga juga muncul dengan nama-nama lain di bursa Calon Ketua Umum (Caketum) PPP, seperti Pelaksana Tugas (Plt.) Ketum Suharso Monoarfa, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Namun, munculnya nama Sandiaga ini bisa dibilang unik. Pasalnya, beliau hingga kini masih menjadi kader dari Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu sendiri tampak keberatan apabila Sandiaga benar-benar memutuskan untuk meneruskan wacana tersebut.

Tentu, bukan tidak mungkin sejumlah pertanyaan terkait wacana ini dapat muncul. Mengapa wacana seperti ini bisa muncul dari internal PPP sendiri? Lantas, mungkinkah Sandiaga bersedia untuk menjadi Ketum PPP?

Strategi dari PPP?

Bukan tidak mungkin, munculnya wacana agar Sandiaga menjadi Ketum PPP ini merupakan strategi yang tepat bagi partai itu untuk memenangkan sejumlah pertarungan politik di masa mendatang. Meski begitu, wacana ini bisa saja tidak akan berjalan mulus seperti yang dibayangkan.

Sebagai mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2019-2024, tentu modal politik yang dimiliki oleh Sandiaga tidak dapat dipandang sebelah mata. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut setidaknya memiliki sejumlah jenis modal yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik.

Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis modal yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modal politik, seperti modal ekonomi, modal sosial, modal sumber daya manusia, modal institusional, dan modal-modal lainnya. Modal politik yang bersumber dari jenis-jenis modal ini tentunya dapat memengaruhi karier politik seseorang.

Bila mengacu pada apa yang dijelaskan Casey itu, bisa jadi Sandiaga memiliki modal ekonomi. Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang investasi, mantan Wagub DKI Jakarta itu memiliki sejumlah modal ekonomi yang bisa saja dimanfaatkan untuk manuver-manuver politis – baik untuk Sandiaga sendiri maupun PPP bila benar menjadi Ketum PPP nanti.

Selain itu, Sandiaga juga bisa dibilang memiliki modal sosial yang mumpuni. Bagaimana tidak? Sebagai mantan cawapres, Sandiaga memiliki name recognition (pengakuan) yang cukup luas di berbagai kalangan.

Sandiaga bahkan disebut dapat merangkul tiga kelompok sekaligus, yakni kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok insan bisnis (NASAIN). Mungkin, kemampuan Sandiaga untuk menjalin relasi sosial dengan berbagai macam kelompok inilah yang menjadi daya tarik bagi PPP.

Pasalnya, PPP sendiri sebenarnya terancam akan kehilangan banyak suara dalam berbagai pertarungan politik mendatang. Pada Pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen 4 persen lalu, misalnya, partai berlambang Ka’bah ini hanya memperoleh 4,52 persen – menurun signifikan dibandingkan pada perolehan Pemilu 2014 sebesar 6,53 persen.

Bukan tidak mungkin, modal ekonomi maupun modal sosial milik Sandiaga ini dapat menguntungkan PPP. Partai berlambang Ka’bah itu bisa jadi membutuhkan modal ekonomi – seperti taktik Muhaimin Iskandar dari PKB yang menggandeng Rusdi Kirana – dan modal sosial untuk menjaring pemilih sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan.

Sebagai partai Islam, PPP tampak kesulitan untuk menyaring pemilih yang memiliki pandangan yang lebih moderat dan nasionalis. Selama ini, partai politik berlambang Ka’bah ini juga harus berbagi basis pemilih dengan partai-partai Islam lainnya, seperti PKS dan PAN.

Meski bergabungnya Sandiaga ini dapat menguntungkan PPP, belum tentu segenap unsur partai tersebut akan sepakat dengan kehadiran politikus Gerindra tersebut. Pasalnya, bukan tidak mungkin kader-kader lama akan merasa tersingkirkan dengan adanya politikus luar (political outsider) seperti Sandiaga.

Sentimen terhadap outsider seperti ini juga pernah terjadi ketika Joko Widodo (Jokowi) menjadi kader yang diusung oleh pimpinan PDIP. Dengan mengutip Jeffrey Winters, Marcus Mietzner dalam tulisannya yang berjudul Jokowi: Rise of Polite Populist menyebutkan bahwa banyak petinggi PDIP melihat mantan Wali Kota Solo tersebut sebagai orang yang panjat sosial (pansos).

Lantas, bila PPP bisa mendapatkan keuntungan tertentu dari modal politik mantan cawapres itu – meski bisa saja muncul penolakan – bagaimana dengan Sandiaga sendiri? Apakah mungkin Sandiaga bersedia untuk menjadi Ketum PPP?

Mungkinkah Jadi Ketum PPP?

Meski bisa saja muncul penolakan terhadap Sandiaga di kalangan PPP sendiri, partai berlambang Kakbah itu bisa saja memperoleh keuntungan politisi dengan menggandeng politikus Gerindra tersebut. Namun, pertanyaan lain tetap muncul perihal bersedia atau tidaknya Sandiaga untuk menjadi Ketum PPP.

Bagi Sandiaga, posisi Ketum PPP ini bisa saja menjadi kesempatan politik. Pasalnya, bila Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu ingin mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, bukan tidak mungkin posisi itu dapat menjadi modal politik selanjutnya.

Dalam Gerindra sendiri, kemungkinan Sandiaga untuk maju di tahun 2024 bisa juga terhalang oleh pengaruh Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini masih menjadi calon presiden (capres) potensial untuk Pilpres 2024. Apalagi, pengaruh Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut masih sangat mengakar di partai tersebut.

Bila kesempatan politik ini benar tersedia bagi Sandiaga, bukan tidak mungkin ini menjadi langkah strategis baginya. Kemungkinan ini bisa jadi sejalan dengan konsep strategic opportunism yang berasal dari dunia bisnis.

Daniel Isenberg dalam tulisannya yang berjudul The Tactics of Strategic Opportunism menjelaskan bahwa strategic opportunism merupakan kemampuan untuk berfokus pada tujuan jangka panjang dengan mengenali berbagai persoalan dan kesempatan baru. Dalam hal ini, posisi Ketum PPP pun dapat menjadi kesempatan baru bagi Sandiaga.

Meski begitu, Isenberg juga menyebutkan bahwa sebuah teori tradisional dalam strategic opportunism juga menekankan pada formulasi strategi yang terstruktur. Sandiaga pun bukan tidak mungkin perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila ia bergabung dengan PPP.

Basis pemilih PPP sendiri bisa dibilang sangat terpaut jauh dengan Gerindra yang dalam Pemilu 2019 lalu memenangkan 12,57 persen suara. Bisa jadi, menipisnya basis suara partai berlambang Ka’bah itu malah merugikan Sandiaga di kemudian hari.

Pasalnya, untuk maju dalam Pilpres 2024, Sandiaga juga memerlukan peran partai-partai politik yang tetap harus memenuhi presidential threshold (ambang batas presiden) sebesar 20 persen – bila tidak berubah. Bukan tidak mungkin, PPP tidak akan mampu memenuhi ambang batas itu sendiri.

Selain itu, keterikatan yang timbul dengan PPP bisa juga membatasi fleksibilitas Sandiaga untuk menyusun koalisi yang kuat dengan partai-partai politik lain. Kecilnya suara PPP bisa jadi juga menurunkan daya tawar Sandiaga di kemudian hari.

Alhasil, bukan tidak mungkin Sandiaga akan menolak wacana dirinya yang diusulkan untuk menjadi Ketum PPP. Apabila, politikus Gerindra itu benar ingin maju dalam Pilpres 2024, daya tawar dan kekuatan politiknya tetap harus diperhitungkan – baik sebagai politikus Gerindra maupun sebagai Ketum PPP. Mari kita nantikan saja kelanjutannya. (A43)

Romahurmuziy di vonis bersalah 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK.
Pencabutan hak politik tidak dikabulkan.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ara politikus acapkali mempertontonkan dagelan yang hanya menimbulkan riuh rendah yang tak ada manfaatnya bagi masyarakat.

Mungkin jadi sarana menaikkan popularitas, semakin nyentrik semakin dilirik banyak orang.

Apalagi melihat tontonan tak bermanfaat dari kedua politikus yang ga ada faedahnya sama sekali ini. Hadeuuuh, Romahurmuziy dan Fadli Zon maunya apa sih, ahhh syudahlaaah.

Katanya sih riuh rendah ini berawal dari Romahurmuziy yang sedang mengkritik para kritikus, nah loh gimana itu? Weleeeh weleeeh, kalau begini kayak ngajarin ikan berenang dong, hmmm.

Romi mengatakan ada tiga hal yang membuat orang nyinyir kepada Pemerintah, pertama itu ga kebagian kuasa. Hmmm, PPP besutan Romi dapet jatah sih ya, jadi ga berisik, diem – diem aja, weleeeh weleeh. Coba kalau kalau kursi Menteri dari PPP dibuang, Romi mau bilang apa? Hmm.

Dan diantara sebab2 orang yg nyinyir terhadap pemerintahan adalah:
1.tak kebagian kuasa;
2. pernah menikmati kuasa namun tidak lagi; dan
3. orang yg kepengen berkuasa tapi belum kesampaian keinginannya. Jadi, ini soal siapa makan kue saja. The end

— M. Romahurmuziy (@MRomahurmuziy) April 21, 2018

Kalau yang kedua, katanya pernah punya kuasa tapi sekarang ga ada kuasa. Lah malah nyindir diri sendiri, inget ga dulu PPP pernah punya Wakil Presiden, Hamzah Haz, tapi sekarang PPP malah nyaman jadi pengekor aja, weleeeh weleeeh.

Weeiittss, yang ketiga itu kata Romi, orang yang pengen berkuasa tapi belum kesampean. Duhhhh, Romi sabar ya, ini sih kritik buat diri sendiri, kabarnya jadi Cawapres tapi ga akan kesampean, uhuukk uhuuuukk.

Kalau muncul kritik dari Ketua Umum PPP Romi cuma yang kayak beginian, rasanya gimana ya? Kayak ngatain diri sendiri deh, weleeeh weleeeh. Pantesan aja Fadli Zon, sang kritikus senior bilang kalau Romi itu pemikirannya dangkal, waduh.

Duh sungguh dangkal pemikiran ini. Apakah sdg bicara ttg diri sendiri? https://t.co/4UGSkLheMo

— Fadli Zon (@fadlizon) April 21, 2018

Padahal sih sebenernya pengen nyindir orang lain, ehhh senjata makan tuan dong namanya, weleeeh weleeeh.

Makanya Romi itu harus meneladani Colin Powell, kalau mau jadi pemimpin itu harus punya argumentasi dan dasar pemikirannya, bukan hanya cuap – cuap aja.

Kalau mau balikin nyinyir para oposisi itu jangan cuma emosi, tapi pikirkan dasarnya apa, masa mau jadi pemimpin yang dangkal pemikirannya, weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mendekati masanya. Presiden Jokowi sudah memastikan akan maju kembali sebagai petahana yang akan bertarung. Tapi yang masih jadi pertanyaan, siapakah lawannya?

Uppsss, mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya ada ga yang berani lawan Jokowi di Pilpres 2019? Weleeeeh weleeeh. Kabarnya Jokowi akan melawan kotak kosong? Wadidaaawww, takkan mungkin terjadi sih kalau begitu, soalnya ada dua sosok yang serius menggagalkannya.

Sosok pertama yang akan menggagalkan Jokowi ialah Prabowo Subianto. Katanya sih Prabowo terpaksa akan mencalonkan juga, hmmmm, terpaksa ya, hmmm.

Tapi kalau Jokowi tak jadi calon tunggal, Prabowo akan kembali lagi ke tempat perenungannya sambil mikir hmmmm, enaknya nyapres ga ya? Weleeeeh weleeeh.

Selain itu, sosok yang juga akan menggagalkan Jokowi adalah Yusril Ihza Mahendra. Katanya sih, Yusril lebih memilih kotak kosong dibandingkan memilih Jokowi. Wedeewww, parah banget dah.

Lagian kata Yusril, masa iya calon tunggal tetap dibiarkan, jalan terbaik lebih baik kotak kosong yang menang, wkwkwkwk. Presidennya kotak kosong dong, weleeeh weleeeh.

Tapi biarlah dua sosok itu menggagalkan wacana pencalonan tunggal Jokowi, lagian apa salahnya Jokowi. Kan Jokowi cuma nyalonin doang, urusan lawannya yang ga pada berani sih bukan urusan Jokowi, eeetttt bener juga sih.

Weeeeeiiiitttsss, jangan salah tapi nih, wacana calon tunggal itu kan belom pasti jadi tenang aja, ga akan ada kampanye untuk nyoblos kotak kosong kok hahaha.

Biar ga bingung makanya mendingan tanya sang ilusionis, Romi alias Romahurmuziy dari PPP, uppppsss, jangan nyangka Romi Rafael ya, ya walaupun mereka punya kesamaan, sama – sama demen meramal nasib di masa depan weleeeeh weleeeh.

Kata Romi, Pilpres 2019 akan mempertemukan lagi Prabowo dan Jokowi. Ada dua calon lagi dong? Hmmm, katanya sih begitu. Bisa dipercaya ga nih ramalannya?

Ahhh syudahlah, susah dipercaya sih, kecuali kalau Romi itu jadi dedengkotnya Prabowo. Baru deh bisa percaya. Soalnya kan tahu sendiri Prabowo lagi menghilang untuk merenungkan nasibnya, weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai mana yang tidak ingin mendapatkan jatah Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jokowi Pada Pilpres 2019 mendatang? Semua partai pengusung Presiden Petahana sepertinya berlomba-lomba memberikan sinyal ketertarikan mengisi posisi tersebut. Gak terkecuali Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mulai melakukan komunikasi intens dengan Jokowi.

Sedikit beda sih dengan pertemuan lainnya, kali ini Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Rommy) diajak satu pesawat dengan Jokowi menuju Cirebon usai menghadiri peluncuran buku Ma’aruf Amin di Jakarta. Wah, ngobrol politik kok jauh amat di atas awan sih, takut ada yang nguping hasil pembicaraannya ya Pak?

Rommy sendiri mengatakan kalau pertemuan itu hanya sebatas obrolan ringan aja. Hanya berbicara mengenai gagasan yang perlu dikembangan dalam pemerintahan yang baik. Mungkin Rommy takut ketinggian, jadi sampai grogi mau ngobrolin apa sebelumnya.

Di luar pertemuan tersebut, PPP beranggapan bahwa untuk menyukseskan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, diperlukan penyesuaian antara figur pemimpin yang nasionalis dan islami. Karena hubungan agama dan kekuasaan harus berjalan seiring dan seimbang. Catatannya, agama yang dimaksud Islam loh ya. Kalau pilih yang lain, mmm boleh juga sih.

Maksudnya Rommy ini, jangan ngelirik yang jauh-jauh gitu loh. Ini di depan mata ada partai yang setia mendukung. Apa ada pilihan lain bagi Jokowi yang bisa mendongkrak sisi Islami selain PPP? Rasanya gak ada deh. Memilih Cawapres dari PPP merupakan opsi yang paling rasional sejauh ini. Cawapres dari partai lain sih bagus-bagus, tapi yang paling islami, ya Insya Allah PPP lah.

Sejauh ini PPP mengajukan lima syarat cawapres pendamping untuk Jokowi. Pertama, figur yang mampu mengawal narasi besar NKRI dengan pondasi nasionalisme dan agama. Kedua, figur agamis yang mampu mengurangi ujaran kebencian bernuansa SARA, karena lawan politiknya masih selalu menstigma Jokowi dengan “anti-Islam, prokomunis, dan pro-Tiongkok”.

Ketiga, figur yang memahami kaum milenial. Sebab 39 persen pemilih pada 2019 berusia di bawah 40 tahun, maka cawapres dari kalangan muda menjadi sangat diperlukan. Keempat, figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi intelektual menghadapi disrupsi ekonomi & transformasi digital. Kelima, figur yang dapat memberi sumbangan elektabilitas.

Kira-kira PPP bakal dipinang gak ya sama Jokowi ini? Cukup menggiurkan sih point-point yang disampaikan. Selama “janur kuning” belum melengkung, pepet terus aja deh. Kalau gak gitu, bisa-bisa nanti posisi Cawapres ditikung partai pendukung lain yang juga lagi mesra-mesranya dengan Jokowi. Itu tuh, Partai Nasional Demokrat (NasDem). (K16)