PinterPolitik.com

“Metamorphosis, this is what I changed to” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja melaksanakan Muktamar kelimanya di Bali. Di gelaran tersebut, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampaknya mulai bermanuver. Sang ketum sepertinya telah memutuskan untuk mengganti nama panggilannya dari “Cak Imin” menjadi “Gus Ami” – singkatan dari nama lengkapnya.

Mungkin, sosok yang terpilih kembali menjadi ketum tersebut tengah bermetamorfosis. Seperti larva yang telah menjadi seekor lebah sepenuhnya, mungkin Cak Imin merasa dirinya telah bertransformasi ke bentuk dan tahapan kehidupan selanjutnya.

Boleh jadi, larva lebah yang sebelumnya tak berkaki kini telah siap melangkah dan mengepakkan sayapnya untuk menjelajahi alam luas. Di tengah-tengah kondisi alam politik yang semakin ganas, sang lebah yang telah bermetamofosis kini memiliki senjata yang bisa saja menyengat pengganggu-pengganggunya kapanpun.

Pak Presiden @jokowi melepaskan peluru ketapel untuk membangunkan para lebah agar bangkit dan bekerja, tanda dimulainya #muktamarpkb #muktamarpkb2019 pic.twitter.com/eR4k2Zw3k4

— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) August 21, 2019

Terlepas dari pengibaratan lebah ala Cak Imin dan PeKaBee – istilah yang pernah dicuitkan oleh sang ketum – tersebut, apa arti dan makna di balik nama baru Cak Imin? Lalu, mengapa sang ketum memilih nama tersebut?

Fungsi Nama dan Gelar

Penamaan dan pemberian gelar bukanlah hal yang asing dalam kehidupan manusia. Dalam kebanyakan peradaban dan kebudayaan, penamaan dan pemberian gelar memiliki fungsi dan makna tertentu.

Di Mesir misalnya, pemberian nama dan gelar merupakan hal yang lumrah dilakukan sejak zaman kuno. Günter Vittmann dalam tulisannya yang berjudul Personal Names menjelaskan bahwa nama personal bagi seseorang merupakan sebuah instrumen identifikasi dalam kehidupan – bahkan bagi memori sosial setelah orang tersebut meninggal dunia.

Vittmann menjelaskan bahwa, sejak zaman Mesir kuno, penamaan personal yang disertai dengan posisi dan gelar merupakan hal yang biasa dilakukan. Selain posisi dan gelar, penamaan genealogis berdasarkan keturunan juga sudah dilakukan sejak Periode Menengah Ketiga Mesir Kuno (1070-660 SM).

Penamaan genealogis juga digunakan di masyarakat Barat, terutama Inggris. Janet Finch dalam tulisannya yang berjudul Naming Names menjelaskan bahwa nama genealogis seseorang juga menunjukkan koneksi kekerabatan yang dimilikinya – menciptakan signifikansi dan status tersendiri atas nama tersebut.

Pada masa modern di Asia, signifikansi nama dan gelar genealogis ini paling terlihat pada klasifikasi sosial yang tercipta di Korea Utara (Korut). Pasalnya, nama genealogis “Kim” selalu menyertai dinasti kepemimpinan di negara tersebut.

Selain nama genealogis, pemimpin-pemimpin Korut pun memiliki sejumlah gelar yang tidak bisa dianggap sedikit. Bahkan, Kim Jong-il – pemimpin Korut kedua – meninggal dunia dengan 1.200 gelar semasa hidupnya.

Dua pemimpin terakhirnya – Jong-il dan Kim Jong-un – memiliki berbagai gelar, seperti Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) dan Sekretaris Jenderal Kekal (Eternal Secretary General). Dengan gelar-gelar tersebut, pemimpin Korut dinilai memiliki kekuasaan yang semakin terpusat.

Terlepas dari fungsi genealogisnya, nama dan gelar turut memberikan signifikansi tertentu bagi pemiliknya. Esther van den Berg dan timnya dalam tulisan mereka yang berjudul Not My President menjelaskan bahwa penamaan dan pemberian gelar dianggap sebagai penanda bagi status dan solidaritas kelompok dalam kajian sosio-lingustik.

Dalam tulisan van den Berg tersebut, fungsi nama dan gelar sebagai penanda status dan solidaritas tersebut juga berkaitan dengan proses framing. Melalui proses tersebut, terjadi presentasi diri dari entitas politik – baik disengaja maupun tidak disengaja – mendorong terbangunnya cara pandang tertentu terhadap entitas tersebut. Proses ini juga disebut sebagai entity framing.

Presentasi diri dari entitas politik – baik disengaja maupun tidak disengaja – mendorong terbangunnya cara pandang tertentu terhadap entitas tersebut.
Share on X

Lantas, bagaimana dengan penggantian nama “Cak Imin” menjadi “Gus Ami?” Apakah Cak Imin tengah melakukan entity framing?

Gelar “Gus”

Penggantian nama “Cak Imin” menjadi “Gus Ami” bisa jadi memberikan ujung dan dampak politis. Selain itu, gelar “gus” juga memiliki makna tersendiri bagi kelompok tertentu.

Mungkin, gelar tersebut terdengar tidak asing bagi individu-individu yang menganggap dirinya sebagai bagian dari organisasi dan kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Gelar “gus” kerap dilekatkan pada kiai yang berusia muda.

Selain itu, banyak pihak menilai bahwa pemberian gelar “gus” sebenarnya bersifat genealogis – berdasarkan keturunan. Gelar tersebut biasanya diberikan kepada anak laki-laki dari kiai, guru agama, atau pengasuh pondok pesantren.

Seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fitri Amalia, dalam tulisannya yang berjudul Sapaan Gelar Keagamaan pada Masyarakat Madura Jember menjelaskan bahwa gelar “gus” – dan “lora” – digunakan untuk menyapa putra kiai. Gelar-gelar tersebut kerap digunakan dalam lingkungan pondok pesantren.

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Mujiburrahman dalam tulisannya yang berjudul Islam and Politics in Indonesia. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa gelar “gus” biasanya diberikan kepada putra-putra kiai. Gelar “gus” ini dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas melalui penggunaannya atas pemberitaan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di banyak media.

Meski sebenarnya Gus Dur bukanlah seorang “gus” lagi karena telah menjadi kiai, Mujiburrahman menilai bahwa nama tersebut menunjukkan signifikansi tertentu. Setidaknya, nama dan gelar tersebut menunjukkan pentingnya latar belakang keluarga Gus Dur yang merupakan putra dari K.H. Hasyim Asy’ari – pendiri organisasi NU – dan Solichah – putri dari Kiai Bisri Syansuri yang juga merupakan salah satu pendiri NU.

Sosok dan latar belakang Gus Dur inilah yang mungkin turut membuat gelar “gus” merefleksikan status tertentu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nama dan gelar genealogis menunjukkan status dan jaringan keturunan.

Selain itu, gelar “gus” juga identik dengan kelompok NU. Pasalnya, terdapat anggapan di kalangan NU sendiri bahwa panggilan “gus” tersebut secara eksklusif hanya eksis di kalangan organisasi tersebut.

Lalu, bagaimana dengan penggunaan gelar “gus” oleh Cak Imin?

Cak Imin bisa jadi berhak untuk menggunakan panggilan “gus.” Pasalnya, ketum PKB tersebut secara genealogis merupakan putra dari K.H. Muhammad Iskandar yang merupakan seorang guru dan pengasuh di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Denanyar, Jombang, Jawa Timur yang didirikan oleh Kiai Bisri Syansuri (kakek Gus Dur).

Dengan begitu, penggantian nama Cak Imin tersebut bisa jadi tengah melakukan entity framing atas status kekerabatan yang dimilikinya. Selain itu, penggunaan gelar tersebut – seperti yang dijelaskan oleh van den Berg dan timnya – boleh jadi juga berkaitan dengan ikatan dan solidaritas Cak imin dengan kelompok NU.

View this post on Instagram

Cak Imin punya nama panggilan baru Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #cakimin #pkb #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 22, 2019 at 2:08am PDT

Jika memang Cak Imin menggunakan nama barunya untuk menyatakan status dan solidaritas kelompoknya, apa implikasi lanjutan dari nama tersebut dalam dinamika politik?

Implikasi Politik?

Penggunaan nama “Gus Ami” bisa jadi memiliki implikasi politik. Bila dijelaskan melalui konsep entity framing, Cak Imin mungkin tengah berusaha menguatkan posisinya di PKB dan kalangan NU.

Seperti yang dijelaskan oleh van den Berg dan timnya, proses framing tersebut dapat menguatkan status dan posisi pemilik nama atau gelar tersebut. Boleh jadi, penggantian nama tersebut berkaitan dengan faksi-faksi yang terdapat di kalangan PKB dan NU.

Pasalnya, di kelompok NU sendiri, ditengarai terdapat perpecahan di antara Cak Imin dengan faksi Gusdurian – berkaitan juga dengan konflik yang terjadi antara Cak Imin dan Gus Dur di masa lalu. Salah satu figur NU yang disebut-sebut sebagai Gusdurian adalah Yenny Wahid – putri Gus Dur. Perpecahan tersebut disinyalir masih eksis dengan ketidakhadiran Yenny dan Mahfud MD dalam Muktamar PKB V.

Selain itu, penguatan posisi Cak Imin di PKB dan NU ini bisa saja berkaitan dengan pengunduran diri Rusdi Kirana – pengusaha dan pendiri Lion Air – yang sebelumnya disinyalir oleh Greg Fealy menjadi patron dan sumber kekuatan PKB dalam menyalurkan dana dan program bagi jaringan NU.

Mungkin, dengan nama “Gus Ami,” Cak Imin berusaha menunjukkan status dan posisinya sebagai figur yang kuat di PKB dan kalangan NU. Dengan begitu, sang ketum PKB berusaha menunjukkan bahwa dirinya telah bermetamorfosis menjadi lebah sempurna.

Namun, meski terdapat pergejolakan di PKB-NU, gambaran politik tersebut belum tentu benar-benar berkaitan dengan manuver penggantian nama Cak Imin. Yang pasti, pada akhirnya, metamorfosis Cak Imin menjadi “Gus Ami” tersebut depat memberikan identitas baru bagi sang pemimpin lebah tersebut.

Mungkin, transformasi Cak Imin menjadi Gus Ami ini tergambarkan dalam lirik rapper Nas di awal tulisan. Sang ketum kini tengah ingin menjadi sosok yang lebih kuat, entah sekuat apa bila dihadapkan dengan ketapel Jokowi ketika membuka Muktamar lalu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 Pinterpolitik.com

Pasca pengumuman hasil Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi langsung kebanjiran ucapan selamat, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak hanya itu loh, banyak juga portal berita online luar negeri yang menulis tentang kemenangan doi.

Tidak hanya dari luar negeri, pasca pengumuman kemenangan yang ditetapkan oleh KPU ini, tentu rekan koalisi partai silih berganti mengucapkan selamat juga ya tanpa terkecuali.

Cak Imin menyodorkan 20 nama untuk mengisi jajaran kementerian di kabinet Jokowi ke depannya. Weeewww, gokil ya, yang bener aja nih sebegitu banyak?
Share on X

Nah, hal tersebut juga dilakukan oleh PKB sebagai anggota Koalisi Indonesia Kerja gengs. Di sela-sela proses pemberian ucapan selamat yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar atau yang sering disebut Cak Imin selaku Ketua Umum PKB, ada hal yang menarik dan menggelitik cuy. Tapi hal menarik ini bakal bikin partai koalisi Jokowi yang lain panas dingin. Hayo tebak apa?

Bener banget cuy, bayangin nih, Cak Imin menyodorkan 20 nama untuk mengisi jajaran kementerian di kabinet Jokowi ke depannya. Weeewww, gokil ya, yang bener aja nih sebegitu banyak? Ini maksudnya doi meminta jatah kursi atau hanya sebatas menyodorkan nama saja yang kalau dipilih nggak apa-apa?

Kalaupun doi hanya menyodorkan nama nih cuy, kelihatannya nggak harus sebanyak itu juga ya. Soalnya tidak menutup kemungkinan, partai koalisi yang lain juga bakal menilai secara berlebihan. Masak sih mau retak dulu sebelum pembahasan kabinet?

Bayangin nih, andai di antara 20 nama itu Cak Imin meminta separuh untuk dipilih menjadi menteri, kan itu jumlahnya udah 30 persen dari kabinet yang totalnya ada 34 kementerian. Apalagi nih, koalisi yang terbentuk bisa dibilang udah gemuk pakai banget lagi. Terus partai koalisi yang lain mau dibagiin apa nih? Lemper ayam? Uppss. Hehehe.

Kan nanti banyak masyarakat yang bakal menilai Cak Imin ini tamak jabatan ya gengs. Padahal PKB kan sudah mendapatkan jatah kursi Wakil Presiden. Apalagi, denger-denger nih Cak Imin juga lagi ngincer kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hadeh, emang PKB udah ngerasa diri jadi partai pemenang atau gimana nih?

Apa jangan-jangan Cak Imin juga bakal memberikan bisikan kepada Jokowi agar menambah jumlah komposisi menteri disesuaikan dengan total partai koalisi? Kalan sampai dilakuin ama doi nih, wah, bakal trending dan rame nih.

Belum lagi Partai Demokrat dan PAN juga sudah bikin sinyal kuat untuk merapat ke Jokowi. Kalau Jokowi menghendaki, siap-siap aja ya cuy, bakal muncul nama-nama kementerian aneh yang sebelumnya belum kita dengar. Siapa tau nanti ada Kementerian Stand-Up Comedy, Kementerian Pengerukan Sungai, atau bahkan Kementerian Urusan Ibu-Ibu Sen Kiri Belok Kanan. Upppss. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sudah di depan mata, tapi gembar – gembornya masih belum begitu terasa kecuali kabar tentang sang petahana yang akan bertarung lagi.

Tapi kabar tentang sang penantang belum jelas terdengar, hmmm, Jokowi semakin di atas angin dong, pantesan partai politik dan tokoh – tokoh pada merapat ke Jokowi, woailaaaahh, cari aman aja.

Masa politikus ga dididik untuk jadi petarung sih, malah merasa nyaman dengan gaya cari aman begitu. Kalau keputusannya gampang sih ga usah jadi politikus, ya setidaknya politikus itu kan yang seharusnya memunculkan dinamika politik. Kalau dominasi partai politik merapat ke Jokowi, yailaaaah cemen banget dah ah.

Lebih baik kayak Partai Bulan Bintang (PBB) dong, walaupun baru terdaftar lagi jadi peserta Pemilu, tapi PBB lebih baik milih kotak kosong dibandingkan Jokowi, ini baru ga cari aman.

PBB tahu sendiri kan gimana susahnya jadi peserta Pemilu, tapi giliran udah dapet malah ga mau nebeng kekuasaan sama Jokowi. Pokoknya, segala macam cara dia harus di seberang sang petahana, wadidaawwww.

Padahal sih harusnya nebeng aja kan? Tapi Yusril sang Ketua Umum ga mau begitu. Nah kalau politikus itu harus punya sikap begini, biar ada dinamikanya. Kalau asal nebeng, etttt gimana ya? Ahhhh cemen aja gitu, weleeeeh weleeeh.

Sikap Yusril ternyata bertolak belakang banget sama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar a.k.a Cak Imin. Keduanya sih sama – sama melakukan segala cara, tapi kalau Cak Imin itu sedang berusaha dengan segala macam cara nebeng ke Jokowi.

Sedari jauh – jauh hari Cak Imin sudah mendeklarasikan menjadi Cawapres melalui spanduk – spanduk yang dipajang di jalan raya. Hadeuuhh, menuhin pandangan aja ya, belum tentu dipilih juga kan? Upssss.

Woailaaahh sampe segitunya mau jadi Cawapres. Bahkan PDIP sempat menyindir Cak Imin, kalau Cawapres itu ditentukan lewat dialog bukan spanduk, masa mau jadi Cawapres spanduk, weleeeeh weleeh.

Terlebih kini Cak Imin sudah dilantik jadi Wakil Ketua MPR. Nah loh, mau jadi Cawapres tapi malah ngegarap Wakil Ketua MPR, gimana sih?

Usut punya usut, kata Sekjen PKB, Cak Imin jadi pimpinan MPR itu sekalian mau nebeng program MPR untuk sosialisasi dirinya untuk jadi Cawapres. Hadeuuuhhh, ampun dah ah. Nebeng mulu, weleeeeh weleeh. (Z19)